PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG NOMOR P.8/PDASHL/SET/KUM.1/11/ P.8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG,
Menimbang Menimbang
: a.
bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan
Daerah
Perhutanan
Sosial
diatur
petunjuk
Aliran Nomor
dan
Sungai
(DAS)
P.1/V-SET/2013
ketentuan
teknis
dan telah dalam
pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL); b.
bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, efektivita s, dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan rehablitasi hutan dan
lahan,
menerbitkan
berdasarkan
hasil
ketentuan
evaluasi
pelaksanaan
perlu
kegiatan
rehabilitasi rehabilitasi hutan dan lahan yang baru; c.
bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
menetapkan Pengendalian Lindung
pertimbangan
huruf
a
Peraturan Daerah
Tentang
Aliran
Petunjuk
dan
sebagaimana
huruf
Direktur
b,
perlu
Jenderal
Sungai
dan
Teknis
Pelaksanaan
Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
Hutan
-2-
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Kehutanan
Nomor
(Lembaran
41
Tahun
Negara
1999
Republik
tentang Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3888)
sebagaimana
Undang-undang
Nomor
telah
19
tahun
diubah
dengan
2004
tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
86,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4412); 2.
Undang-Undang Perlindungan
Nomor
dan
32
Tahun Tahun
Pengelolaan
2009
tentang
Lingkungan
Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 3.
Undang-Undang
Nomor
37
Tahun Tahun
2014
tentang
Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
299,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5609); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Tambahan
Indonesia
Tahun
Lembaran
Negara
2008
Nomor
Republik
201,
Indonesia Indonesia
Nomor 4947); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5259);
6.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MenhutII/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung
dan
Pemberian
Insentif
Kegiatan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Kum.1/4/2016
Nomor
(Berita
Tahun 2016 Nomor Nomor 580);
Negara
P.39/Menlhk/Setjen/ Republik
Indonesia
-3-
7.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja
Kementerian Kementerian
Lingkungan Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH
DIREKTUR
ALIRAN
JENDERAL
SUNGAI
DAN
PENGENDALIAN
HUTAN
LINDUNG
TENTANG PETUNJUK PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN.
Pasal 1 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 2 Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
Pasal 3 Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilaksanakan sebelum diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal
ini,
pelaksanaan
dinyatakan selanjutnya
tetap harus
berlaku
dan
disesuaikan
untuk dengan
Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 4 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
dan
Perhutanan
Sosial
Nomor
P.1/V-SET/2013
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-4-
Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2016
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
Dr. Ir. HILMAN NUGROHO, M.P. NIP. 195906151986031004
Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; 2. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; 4. Gubernur seluruh Indonesia; 5. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di seluruh Indonesia; 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung di seluruh Indonesia.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK,
DUDI ISKANDAR
-5-
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG NOMOR P. 8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS
PELAKSANAAN
KEGIATAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kerusakan fungsi hutan dan lahan yang diidentifikasi sebagai lahan kritis di Indonesia berdasarkan Penetapan Peta dan Data Hutan dan Lahan Kritis Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor
SK.4/V-
DAS/2015 seluas 70.181.762 Ha yang terdiri dari 24.303.294 Ha kategori Sangat Kritis sampai dengan Kritis dan 45 .878.468 Ha kategori Agak Kritis. Kerusakan hutan dan lahan sudah tersebar di semua fungsi kawasan sehingga menjadi ancaman yang cukup serius bagi daya dukung DAS baik fungsinya sebagai penyangga kehidupan maupun peran hidroorologis DAS. Indikator adanya degradasi fungsi DAS ditunjukkan dengan meningkatnya bencana alam banjir, longsor dan kekeringan yang melanda di sebagian besar wilayah Indonesia pada dekade ini. Dalam upaya mengendalikan laju kerusakan hutan dan lahan tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang mengatur penyelenggaraan rehabilitasi serta reklamasi hutan pada semua fungsi hutan serta areal penggunaan lain, pembagian kewenangan dan kewajiban bagi pemerintah, pemerintah
daerah
serta
pemegang
penyelenggaraan RHL yang mencakup
ijin
kawasan
untuk
melakukan
perencanaan, pelaksanaan maupun
pengendalian. Kewajiban melakukan RHL pada lahan kritis di semua fungsi kawasan mengharuskan pemerintah, pemerintah daerah serta pemegang ijin kawasan mengalokasikan kegiatan RHL dari berbagai sumber anggaran dengan berpedoman pada ketentuan PP Nomor 76 Tahun 2008 ini. Petunjuk Teknis kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ini merupakan penjabaran yang lebih teknis dan detil dari Peraturan Menteri Kehutanan
-6-
Nomor
P.9/Menhut-II/2013
tentang
Tata
Cara
Pelaksanaan,
Kegiatan
Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan RHL sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 sebagai petunjuk teknis bagi para penyelenggara kegiatan RHL di daerah. B. Maksud dan Tujuan Petunjuk Teknis untuk
Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ini dimaksudkan
memberikan
arahan
teknis
kepada
semua
pihak
dalam
menyelenggarakan kegiatan RHL sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Tujuannya
adalah
pulihnya
daya
dukung
DAS
dan
meningkatnya
kesejahteraan masyarakat. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup peraturan ini meliputi : 1. penyusunan rancangan kegiatan; 2. penyediaan bibit; 3. reboisasi; 4. penghijauan; 5. rehabilitasi hutan dan lahan daerah pesisir/pantai; 6. rehabilitasi hutan dan lahan kawasan bergambut; 7. konservasi tanah dan air; 8. tatacara evaluasi RHL; dan 9. penghapusan tanaman gagal/rusak. D. Pengertian 1.
Areal Produksi Benih yang selanjutnya disingkat APB adalah sumber benih yang dibangun khusus atau berasal dari tegakan benih terseleksi (TBS) yang kemudian ditingkatkan kualitasnya dengan penebangan pohon-pohon yang fenotipenya tidak bagus ( inferior ).
2.
Air Tanah adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah pada lapisan batuan yang jenuh air, yang disebut sebagai akuifer.
3.
Bangunan pengendali jurang (gully plug ) adalah bendungan kecil yang lolos air yang dibuat pada parit-parit, melintang alur parit dengan konstruksi batu, kayu atau bambu.
4.
Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
5.
Bangunan terjunan air adalah bangunan terjunan yang dibuat pada tiap jarak tertentu pada saluran pembuangan air (tergantung kemiringan lahan) yang dibuat dari batu, kayu atau bambu.
-7-
6.
Bibit adalah bahan tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangkan tanaman yang berasal dari bahan generatif atau bahan vegetatif.
7.
Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
8.
Daerah Imbuhan Air Tanah adalah suatu wilayah peresapan yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
9.
Dam penahan adalah bendungan kecil yang lolos air dengan konstruksi bronjong batu atau trucuk bambu/kayu yang dibuat pada alur sungai/ jurang
dengan
tinggi
maksimal
mengendalikan/mengendapkan
4
meter
yang
sedimentasi/erosi
berfungsi tanah
dan
untuk aliran
permukaan (run-off ). 10. Dam pengendali adalah bendungan kecil semi permanen yang dapat menampung air (tidak lolos air) dengan konstruksi urugan tanah homogen, lapisan kedap air dari beton (tipe busur) untuk mengendalikan erosi tanah, sedimentasi dan aliran permukaan yang dibangun pada alur sungai/anak sungai dengan tinggi bendungan maksimal 8 (delapan) meter. 11. Danau adalah wadah air dan ekosistemnya yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan istilah lokal. 12. Embung air adalah bangunan penampung air berbentuk kolam yang berfungsi untuk menampung air hujan/air limpasan atau air rembesan pada lahan tadah hujan yang berguna sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan pada musim kemarau. 13. Endemik adalah jenis tanaman asli yang tumbuh/pernah tumbuh pada suatu daerah. 14. Gambut adalah material yang terbentuk dari bahan-bahan organik (serasah), seperti dedaunan, batang dan cabang serta akar tumbuhan yang terakumulasi dalam kondisi lingkungan yang tergenang air, sedikit oksigen dan keasaman tinggi serta terbentuk di suatu lokasi dalam
-8-
jangka waktu yang lama. 15. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. 16. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohonpohonan yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. 17. Hutan mangrove adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh pada tanah
aluvial
di
daerah
pantai
dan
sekitar
muara
sungai
yang
dipengaruhi pasang surut air laut dan dicirikan oleh keberadaan jenis jenis
Avicennia spp (Api-api), Soneratia s pp . (Pedada), Rhizophora spp
(Bakau), Bruguiera spp (Tanjang), Lumnitzera excoecaria (Tarumtum), Xylocarpus spp (Nyirih), Anisoptera dan Nypa fruticans (Nipah). 18. Hutan pantai adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh di tepi pantai dan berada diatas garis pasang tertinggi, antara lain : Casuarina equisetifolia (Cemara laut), Terminalia catappa (Ketapang), Hibiscus filiaccus
(Waru),
Cocos
nucifera
(Kelapa)
dan
Arthocarpus
altilis
(Cempedak). 19. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 % . 20. Jenis kayu-kayuan adalah jenis-jenis tanaman hutan yang menghasilkan kayu untuk konstruksi bangunan, meubel dan peralatan rumah tangga. 21. Daerah sekitar mata air
adalah kawasan sekeliling mata air yang
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi tata air. 22. Konservasi tanah adalah upaya penempatan setiap bidang tanah pada penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat- syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah sehingga dapat mendukung kehidupan secara lestari. 23. Konservasi tanah dan air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan Lahan untuk medukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.
-9-
24. Lahan kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS. 25. Land Mapping Unit (LMU) Terpilih adalah satuan lahan terkecil pada RTk RHL DAS yang mempunyai kesamaan kondisi biofisik (kekritisan lahan, fungsi kawasan, morfologi DAS serta prioritas DAS) dengan klas erosi Agak Kritis, Kritis dan Sangat Kritis serta Ag ak Kritis. 26. Lubang resapan biopori adalah lubang yang dibuat di dalam tanah agar terjadi
berbagai
aktivitas
organisme
di
dalamnya,
seperti
cacing,
perakaran tanaman, rayap dan fauna tanah lainnya. 27. Mata Air adalah tempat pemunculan air tanah pada lapisan akuifer di bawah
permukaan
tanah
ke
permukaan
tanah
secara
alamiah.
Selanjutnya, air yang keluar dari mata air akan mengalir di permukaan tanah sebagai air permukaan melalui alur-alur sungai. 28. Normal Density Value Index yang selanjutnya disingkat NDVI yaitu suatu nilai hasil pengolahan indeks vegetasi dari citra satelit kanal inframerah dan kanal merah yang menunjukkan tingkat kerapatan vegetasi setiap piksel secara relatif. 29. Pemeliharaan lingkungannya
tanaman agar
adalah
tanaman
perlakuan tumbuh
terhadap
sehat
dan
tanaman normal
dan
melalui
pendangiran, penyiangan, penyulaman, pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit. 30. Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan. 31. Penghijauan lingkungan adalah penanaman pohon di luar kawasan hutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan seperti pada areal fasilitas sosial/umum, ruang terbuka hijau, jalur hijau, pemukiman, taman dll. 32. Perlindungan kanan kiri/tebing sungai adalah teknik konservasi tanah secara
vegetatif
dan/atau
sipil
teknis
untuk
melindungi
kanan
kiri/tebing sungai. 33. Propagul adalah bentuk lain dari benih atau buah yang pada tahap perkembangannya
sudah
terbentuk
bakal
batang
tanaman
selagi
buah/benih tersebut masih terdapat pada pohon induknya. 34. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi
- 10 -
hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 35. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Prioritas I adalah lahan kritis sasaran rehabilitasi hutan dan lahan kategori Kritis dan Sangat Kritis. 36. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Prioritas II adalah lahan kritis sasaran rehabilitasi hutan dan lahan kategori Agak Kritis. 37. Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat RTk-RHL DAS adalah rencana RHL 15 (lima belas) tahunan yang memuat rencana pemulihan hutan dan lahan, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengembangan sumberdaya air dan pengembangan kelembagaan. 38. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) adalah rencana RHL 5 (lima) tahunan yang disusun berdasarkan RTk-RHL DAS memuat kebijakan dan strategi, lokasi, jenis kegiatan, kelembagaan, pembiayaan dan tata waktu. 39. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn-RHL) adalah rencana tahunan RHL yang disusun berdasarkan RP-RHL pada T-1. 40. Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RK-RHL) adalah rancangan teknis kegiatan RHL yang memuat jenis kegiatan tertentu, detil lokasi, volume, kebutuhan biaya, tata waktu, peta situasi, gambar desain kegiatan RHL, yang dilengkapi dengan kegiatan pendukung. 41. Rorak
adalah
saluran
buntu
yang
berfungsi
sebagai
tampungan
sementara air dari aliran permukaan untuk diresapkan ke dalam tanah. 42. Saluran Pembuangan Air (SPA) adalah saluran air yang dibuat memotong kontur dapat diperkuat dengan bangunan terjunan air dan/atau gebalan rumput. 43. Sempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau. 44. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah d aratan. 45. Strip rumput (grass barrier ) adalah cara penanaman tanaman pokok di antara strip rumput secara berselang seling yang dilakukan pada bidang yang memotong lereng.
- 11 -
46. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. 47. Tanaman serbaguna (multi purpose tree species /MPTS) adalah jenis tanaman yang menghasilkan kayu dan bukan kayu antara lain buahbuahan, getah, kulit. 48. Tanaman unggulan lokal yang selanjutnya disingkat TUL adalah jenis jenis tanaman asli atau eksotik yang disukai masyarakat karena mempunyai keunggulan tertentu berupa produk kayu, buah dan getah yang produknya mempunyai nilai ekonomi tinggi. 49. Tegakan awal adalah tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan pohon sebelum dilaksanakan penanaman atau pengayaan tanaman. 50. Teras adalah bangunan konservasi tanah berupa bidang olah, guludan dan saluran air searah dengan kontur lapangan. 51. Unit Terkecil Pengelolaan (UTP) RHL, adalah LMU Terpilih yang berada dalam suatu DAS/catchment kecil (micro watershed ) seluas 300 s/d 1000 hektar yang dibatasi oleh batas alam berupa punggung-punggung bukit. Satu UTP RHL dapat berada dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan, atau campuran keduanya. 52. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 53. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidang Pengendalian DAS dan Hutan Lindung. 54. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah P rovinsi.
- 12 -
BAB II PENYUSUNAN RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
Hirarki perencanaan RHL meliputi RTk-RHL DAS, RP-RHL dan RTn-RHL mengikuti
ketentuan
yang
berlaku.
Disamping
perencanaan
tersebut,
pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan diperlukan rancangan kegiatan RHL (RK-RHL), yang merupakan desain teknis kegiatan RHL yang memuat informasi detil jenis dan lokasi kegiatan, peta, rincian kebutuhan bahan dan upah, gambar pola tanam dan/atau konstruksi. Rancangan kegiatan RHL terdiri dari kegiatan vegetatif (tanam-menanam) dan sipil teknik. A. Komponen RK-RHL, terdiri dari: 1. Informasi lokasi kegiatan a. Kampung/Blok, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, DAS, Wilayah BPDAS. b. Identitas UTP RHL mengacu kepada RPRHL utamanya untuk kegiatan yang luasnya lebih dari 100 ha. c. Khusus untuk kegiatan tanam menanam (vegetatif) di luar kawasan hutan seperti hutan rakyat dan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti penanaman bibit KBR atau kegiatan lain sejenis harus dilengkapi dengan identitas kelompok tani/masyarakat pelaksana kegiatan RHL (nama dan alamat kelompok tani penerima kegiatan). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui pemberian akses terhadap sumberdaya, pendidikan, pelatihan dan pendampingan. 2. Peta Situasi dan Peta Lokasi a. Peta situasi dengan skala 1:25.000 atau 1:50.000 adalah peta yang menunjukkan posisi lokasi kegiatan RHL terhadap wilayah administrasi sekitarnya. b. Peta lokasi kegiatan vegetatif adalah peta poligon tertutup lokasi tanaman yang diukur menggunakan GPS atau theodolite atau alat-alat pemetaan lain dengan skala 1:1000 s/d 1:5000, dapat menggunakan peta dasar Google Map atau peta citra satelit lainnya agar kondisi aktual lokasi RHL dapat disajikan dengan lebih jelas. Pada
kegiatan
reboisasi,
penyiapan
areal
penanaman
pembagian blok/petak dituangkan dalam peta lokasi kegiatan.
melalui
- 13 -
Untuk
kegiatan
penanaman
KBR
dan
lainnya
dapat
dilakukan
pemetaan sederhana yang dilengkapi informasi nama kampung/blok, pemilik lahan, nama sungai, jalan dan lain sebagainya. c. Peta lokasi kegiatan sipil teknis adalah peta yang menggambarkan letak bangunan sipil teknis yang disajikan dalam peta/sket topografi skala 1:100 atau 1:1000. d. Untuk kegiatan RHL dengan luas lebih dari 100 Ha, peta lokasi kegiatan RHL diplot kedalam peta UTP RHL yang sudah ada dalam peta RP RHL. 3. Gambar Pola Tanam Pada rancangan kegiatan vegetatif dilengkapi gambar/sket pola tanam berupa sebaran/letak jenis dan jarak tanam, termasuk untuk wanatani (agroforestry ) agar menggambarkan sebaran tanaman pokok dan tanaman pengisi/sela/pinggir mencakup tanaman semusim/setahun dan tanaman keras/tahunan. 4. Gambar Konstruksi Untuk bangunan pendukung kegiatan penanaman (gubug kerja, papan nama lokasi kegiatan) dan bangunan konservasi tanah berupa bangunan sipil teknis agar dilengkapi gambar konstruksi yang jelas. 5. Rincian kebutuhan bahan dan upah Analisis kebutuhan bahan dilakukan berdasarkan kondisi riil lapangan dengan menggunakan jenis-jenis lokal, sedangkan kebutuhan tenaga kerja dihitung sesuai standar setempat. 6. Lembar Pengesahan Lembar pengesahan berisi tanda tangan penyusun, penilai dan pengesah buku RK RHL. B. Mekanisme Penyusunan RK-RHL 1. Pembentukan Tim Penyusun Dibentuk oleh satuan kerja pelaksana RHL, jika diperlukan tim penyusun dapat melibatkan unsur BPDASHL dan/atau konsultan/perguruan tinggi. 2. Penyiapan bahan Bahan-bahan berupa peta-peta RTk-RHL DAS dan/atau RP-RHL, peta-peta pendukung lainnya termasuk citra satelit atau google map (jika ada), tally sheet , serta peralataan pemetaan di lapangan. 3. Identifikasi lokasi Identifikasi lokasi RHL dilakukan dengan menggunakan Peta RTk-RHL DAS dan/atau RP-RHL serta hasil orientasi lapangan.
- 14 -
4. Identifikasi tegakan awal Identifikasi tegakan awal dalam rangka memperoleh data jumlah tegakan per hektar untuk menentukan sasaran lokasi penanaman intensif dan pengayaan tanaman menggunakan metode
remote sensing dan/atau
terestris. a. Metode remote sensing Metode yang digunakan adalah metode digital klasifikasi citra satelit. Penjabaran lebih lanjut mengenai Metode Remote Sensing diatur dalam Manual Identifikasi Tegakan Awal Sasaran Lokasi RHL menggunakan Metode Remote Sensing. b. Terestris Identifikasi tegakan awal menggunakan pedoman inventarisasi tegakan yang berlaku. Disamping itu, identifikasi tegakan awal untuk menentukan sasaran lokasi penanaman intensif dan pengayaan tanaman dapat menggunakan Peta Liputan Lahan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terbaru. Kelas penutupan lahan “ Tanah Terbuka” pada umumnya mempunyai tegakan per hektar paling banyak 200 batang, sehingga dapat digunakan sebagai lokasi penanaman intensif. Data tegakan per hektar pada kelas penutupan lahan lainnya diperoleh melalui pendetailan. 5. Identifikasi lapangan dan pemetaan Secara umum kegiatan RHL vegetatif maupun sipil teknis perlu dilakukan identifikasi lapangan dan pemetaan. Identifikasi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data biofisik dan sosial ekonomi, kelompok tani pelaksana, ketersediaan bahan-bahan, dan data-data pendukung lainnya. Pengumpulan data biofisik termasuk pendetilan terestris dalam rangka memperoleh data jumlah tegakan per hektar sebagaimana butir B.4.b. Sedangkan pemetaan lokasi dilakukan dengan menetapkan titik-titik poligon
terluar
lokasi
kegiatan
penanaman
dan
menentukan
letak
geografisnya. Untuk kegiatan sipil teknis, identifikasi lapangan dan pemetaan untuk menentukan letak dan mengukur bangunan konservasi tanah antara lain dam pengendali, dam penahan, pengendali jurang ( gully plug) , embung air, sumur resapan, biofori. 6. Pengolahan data Data hasil identifikasi lapangan dan pemetaan lokasi diolah dan dianalisa untuk menghitung kebutuhan bahan dan upah, menentukan pola tanam
- 15 -
serta membuat peta poligon tertutup termasuk gambar konstruksi untuk bangunan pendukung kegiatan penanaman dan bangunan sipil teknis. 7. Penyusunan naskah buku rancangan Naskah buku RK RHL berisi informasi lokasi kegiatan, peta lokasi dan peta situasi, gambar pola tanam, gambar konstruksi, rincian kebutuhan bahan dan upah dan lembar pengesahan yang disajikan dalam narasi, tabel maupun gambar mengacu pada Manual Penyusunan Rancangan Kegiatan RHL.
- 16 -
BAB III PENYEDIAAN BIBIT
A. Kaidah Umum Pembibitan 1. Asal-Usul Bibit Bibit berkualitas diperoleh dari benih berkualitas yang berasal sumber benih bersertifikat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Sumber benih yang bersertifikat memiliki klasifikasi sebagai berikut : a. Tegakan benih teridentifikasi; b. Tegakan benih terseleksi; c. Areal produksi benih; d. Tegakan benih provenan; e. Kebun benih semai; f. Kebun benih Klon; g. Kebun pangkas. 2. Penyediaan Bibit Penyediaan bibit untuk kegiatan RHL dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu: a. Pembuatan
bibit
melalui
swakelola,
Kebun
Bibit
Rakyat
atau
Persemaian Permanen; b. Pengadaan bibit melalui pengada dan/atau pengedar; 3. Kriteria dan Standar serta Sertifikasi Mutu Bibit a. Kriteria dan Standar Mutu Bibit Kriteria dan standar mutu bibit d itetapkan berdasarkan beberapa faktor antara lain kualitas, penanganan/perlakuan benih, teknik pembibitan dan tujuan penggunaannya. Kriteria dan standar mutu bibit sebagai berikut: Tabel 1. Kriteria dan Standar Mutu Bibit No
1.
Kelompok
Tujuan
Jenis
Penggunaan
Kayu-
Reboisasi/
kayuan
Hutan Rakyat
Kriteria
1. Pertumbuhan
Standar
1. Pertumbuhan normal (sehat, berbatang
2. Media 3. Tinggi
tunggal/berkayu) 2. Kompak 3. Tinggi minimal 30
- 17 -
No
Kelompok
Tujuan
Jenis
Penggunaan
Kriteria
Standar
cm (kecuali jenis pinus 15 cm dan sudah ada ekor bajing ) Tanaman
1. Pertumbuhan
1. Pertumbuhan
turus
jalan,
normal (sehat,
hutan
kota,
berbatang
penghijauan
2. Media
lingkungan
3. Tinggi
tunggal/berkayu) 2. Kompak 3. Tinggi minimal 1 meter
2.
Mangrove
Reboisasi/
1. Pertumbuhan
RHL
1. Pertumbuhan normal a. Non propagul: sehat, berbatang/ berkayu b. Propagul: sehat, jumlah daun
2. Media 3. Tinggi
minimal 4 helai 2. Kompak 3. Tidak dipersyaratkan kecuali non propagul tinggi minimal 20 cm
3.
Pantai
RHL
1. Pertumbuhan
1. Pertumbuhan normal
(sehat,
berbatang/berkayu) 2. Media
2. Kompak
3. Tinggi
3. Tinggi minimal 30 cm
4.
MPTS
Hutan Rakyat/
1. Pertumbuhan
1. Pertumbuhan normal
(sehat,
- 18 -
No
Kelompok
Tujuan
Kriteria
Jenis
Penggunaan
Standar
Reboisasi/
berbatang
Penghijauan
2. Media
Lingkungan
3. Tinggi
tunggal/berkayu) 2. Kompak 3. Tinggi minimal 50 cm kecuali bibit okulasi 30 cm dihitung dari tempelan/ sambungan
b. Sertifikasi Mutu Bibit Mutu bibit dinyatakan dalam bentuk sertifikat mutu bibit atau surat keterangan
mutu
bibit.
Bibit
yang
berasal
dari
sumber
benih
bersertifikat dan memenuhi persyaratan fisik fisiologis dinyatakan dengan
sertifikat
mutu
bibit.
Sedangkan
bibit
yang
memenuhi
persyaratan fisik fisiologis tetapi bukan berasal dari sumber benih bersertifikat dinyatakan dengan surat keterangan mutu bibit. B. Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yang dimaksud dengan Kebun Bibit KPH adalah kebun bibit yang dikelola oleh KPH. Ketentuan tentang pembangunan kebun bibit KPH diatur dalam peraturan perundangan-undangan tersendiri. C. Pembangunan Kebun Bibit Rakyat Kebun Bibit Rakyat yang selanjutnya disingkat KBR merupakan kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat melalui pembuatan/pengadaan bibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serbaguna (MPTS) yang pembiayaannya dapat bersumber dari dana pemerintah atau sumber lain yang tidak mengikat. D. Pembangunan Persemaian Permanen Persemaian permanen adalah persemaian yang berada pada satu lokasi dengan organisasi dan personil pelaksana yang tetap, memiliki sarana, prasarana dan teknologi mutakhir untuk memproduksi bibit tanaman hutan berkualitas dalam jumlah besar dan berkesinambungan. Ketentuan teknis persemaian permanen diatur sendiri dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- 19 -
BAB IV REBOISASI
A. Umum Reboisasi secara umum ditujukan untuk mengembalikan fungsi hutan baik sebagai fungsi perlindungan, konservasi sumberdaya alam maupun fungsi produksi. Keberadaannya yang tersebar sebagian besar di morfologi DAS bagian hulu dan tengah menyebabkan sebagian besar kawasan hutan mempunyai fungsi hidroorologis sebagai wilayah resapan air ( recharge area ) bagi DAS tersebut. Oleh karena itu kegiatan rehabilitasi hutan di semua fungsi menempati prioritas utama dalam pengelolaan DAS. Berdasarkan kondisi kerapatan tegakan awal, maka reboisasi dibedakan menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu penanaman intensif dan pengayaan tanaman. Penanaman intensif ditujukan untuk lokasi yang populasi tegakan/anakan paling banyak 200 batang per ha, sedangkan pengayaan tanaman untuk menambah populasi pada hutan yang memiliki tegakan awal berupa anakan, pancang, tiang, dan pohon sejumlah 200-400 batang per Ha, dan apabila populasi lebih besar dari 400 batang per ha cukup diadakan pengamanan sehingga diharapkan akan menjadi hutan kembali secara suksesi alami. Reboisasi dilaksanakan pada LMU Terpilih yang terbagi menjadi 2 (dua) prioritas yaitu Prioritas I dan Prioritas II. Prioritas I merupakan LMU terpilih kategori Kritis-Sangat Kritis menurut Peta RTk RHL DAS dan lahan kritis mikro/sasaran tanaman RHL dengan luasan kurang dari 25 Ha yang ditetapkan dalam RP RHL dengan kondisi lahan terbuka dengan topografi bergunung. Sementara Prioritas II yaitu LMU terpilih kategori Agak Kritis menurut Peta RTk RHL DAS dan lahan kritis mikro/sasaran tanaman RHL dengan luasan kurang dari 25 Ha yang ditetapkan dalam RP RHL dengan kondisi lahan identik dengan hutan sekunder atau kebun campuran dengan topografi landai sampai bergelombang. Persyaratan umum lokasi kegiatan rehabilitasi hutan dilaksanakan pada hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani hak atau tidak dalam proses perijinan/pencadangan areal untuk Hutan Tanaman Industri (HTI)/Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Rehabilitasi kawasan hutan konservasi maupun hutan lindung dilakukan dengan menanam berbagai jenis. Hal ini dimaksudkan agar fungsi konservasi atau fungsi lindung dapat tercapai secara optimal. Sedangkan rehabilitasi kawasan hutan produksi dapat mengembangkan penanaman satu jenis.
- 20 -
B. Lokasi 1. Hutan Konservasi a. Maksud dan Tujuan Rehabilitasi
pada
hutan
konservasi
dimaksudkan
untuk
mempertahankan dan meningkatkan keanekaragaman dan kelestarian flora dan fauna serta pemb ina an hab ita t. b. Sasaran Lokasi Sasaran lokasi rehabilitasi hutan konservasi diutamakan pada lahan kritis/LMU terpilih dan atau sasaran RHL yang ditetapkan pada RPRHL, diutamakan pada RHL Prioritas I, serta pada morfologi DAS hulu dan tengah kecuali hutan konservasi mangrove. Penetapan prioritas pelaksanaan RHL dapat mempertimbangkan kendala biofisik maupun sosial ekonomi setempat. c. Jenis Tanaman Jenis tanaman yang dipilih untuk rehabilitasi hutan konservasi antara lain yang memenuhi kriteria berikut ini: 1) berdaur panjang; 2) perakaran dalam; 3) evapotranspirasi rendah; 4) anakan/biji/stek berasal dari jenis endemik baik kayu-kayuan maupun MPTS atau dari lokasi lain d engan jenis yang sama. 2. Hutan Lindung a. Maksud dan Tujuan Reboisasi
di
dalam
kawasan
hutan
lindung
ditujukan
untuk
memulihkan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. b. Sasaran Lokasi Sasaran lokasi rehabilitasi hutan lindung diutamakan pada lahan kritis/LMU Terpilih dan atau sasaran RHL yang ditetapkan pada RP RHL diutamakan pada lahan kategori RHL Prioritas I, serta pada morfologi mangrove.
DAS
bagian
Penetapan
hulu
dan
prioritas
tengah
kecuali
hutan
lindung
pelaksanaan
RHL
dapat
mempertimbangkan kendala biofisik maupun sosial ekonomi setempat. c. Jenis Tanaman Pemilihan jenis tanaman rehabilitasi hutan lindung diarahkan tanaman yang berdaur panjang, perakaran dalam, evapotranspirasi rendah
- 21 -
diutamakan menghasilkan hasil hutan bukan kayu (getah/kulit/buah) melalui pengembangan aneka usaha kehutanan. 3. Hutan Produksi a. Maksud dan Tujuan Rehabilitasi hutan produksi dimaksudkan untuk mengembalikan dan meningkatkan produktivitas hutan. b. Sasaran Lokasi Sasaran lokasi rehabilitasi hutan produksi adalah semua hutan produksi yang diutamakan lahan kritis/LMU Terpilih dan atau sasaran RHL yang ditetapkan pada RP RHL, diutamakan pada RHL Prioritas I, serta pada morfologi DAS hulu dan tengah. Penetapan prioritas pelaksanaan RHL dapat mempertimbangkan kendala biofisik maupun sosial ekonomi setempat. c. Jenis Tanaman Jenis tanaman yang dipilih untuk rehabilitasi hutan produksi antara lain yang memenuhi kriteria berikut ini: 1) nilai komersialnya tinggi; 2) teknik silvikulturnya telah dikuasai; 3) mudah pengadaan benih dan bibit yang berkualitas; dan 4) disesuaikan dengan kebutuhan pasar. 5) sesuai dengan agroklimat. 6) apabila pada lokasi tapak terdapat mata air atau kondisi lahan bertopografi
diatas
35%
maka
penetapan
jenis
tanamannya
disesuaikan dengan kaidah rehabilitasi hutan lindung. Komposisi tanaman dapat dilakukan pencampuran tanaman antara jenis kayu-kayuan dan jenis MPTS dengan komposisi sebagai berikut : 1) Paling sedikit 70% kayu-kayuan, dengan komposisi 20% tanaman kayu pertukangan dan 80% jenis lainnya. 2) Paling banyak 30% MPTS (penghasil kayu/getah/buah/kulit). 4. Sempadan Sungai a. Maksud dan tujuan Sungai sebagai salah satu komponen dalam perairan darat, terdiri atas palung dan sempadan sungai. Palung menjadi wadah air, sedangkan sempadan sungai merupakan ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, sebagai satu kesatuan ekosistem dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Rehabilitasi Hutan sempadan sungai diperlukan untuk pemulihan atau restorasi fungsi sungai.
- 22 -
Kegiatan
Rehabilitasi
Hutan
sempadan
sungai
dilakukan
untuk
melindungi wilayah sungai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi sungai, yang diharapkan dapat bermanfaat untuk: 1) Mencegah terjadinya longsor 2) Mencegah erosi 3) Meningkatkan kualitas air sungai 4) Menekan terjadinya pendangkalan sungai b. Sasaran dan ketentuan teknis lokasi Lokasi
penanaman
sempadan
sungai
didalam
kawasan
hutan
merupakan hutan kritis yang terletak pada sempadan sungai dengan ketentuan teknis sebagai berikut : 1) Sungai Besar dengan luas DAS > 500 km 2 ditentukan paling sedikit berjarak 100 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. 2) Sungai Kecil dengan luas DAS ≤ 500 Km 2 ditentukan paling sedikit berjarak 50 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. 5. Sempadan Danau a. Sasaran lokasi Lokasi penanaman di daerah tangkapan air (DTA) dan sempadan danau adalah sebagai berikut : 1) di daerah tangkapan air atau di sempadan danau 2) merupakan lahan kritis 3) kawasan hutan dan/atau areal penggunaan lain 4) memiliki fungsi lindung dan estetika b. Penentuan sempadan danau: 1) Sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling
sedikit
berjarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi. Yang dimaksud muka air tertinggi yang pernah terjadi merupakan elevasi muka air danau tertinggi yang diperoleh dari catatan muka air historis dan/atau pengamatan beberapa penduduk setempat yang telah dikonfirmasi melalui kesepakatan para warga masyarakat. Dengan elevasi ini keberadaan suatu danau tidak mungkin hilang selama ada catatan elevasi muka air dan/atau pengamatan warga masyarakat
tentang
elevasi
bersangkutan telah mati.
tersebut,
meskipun
danau
yang
- 23 -
2) Dalam hal terdapat pulau di tengah danau, seluruh luasan pulau merupakan daerah tangkapan air danau dengan sempadan danau di dalamnya. Daerah tangkapan air danau diartikan sebagai suatu wilayah daratan yang menampung dan menyimpan air dari curah hujan dan mengalirkannya ke danau secara langsung atau melalui sungai yang bermuara ke danau.
Gambar 6. Sempadan Danau 6. Daerah sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah Lokasi mata air dapat berada dihulu sungai kawasan tangkapan air (catchment area ), dibagian tengah atau hilir dari satu kesatuan ekosistem DAS, kawasan resapan air (watershed ) dan mata air dibawah laut. Secara fungsi disamping
berfungsi strategis bagi kelestarian ekosistem tata air
juga mempunyai fungsi sosial/budaya/spiritual, disamping berpotensi ekonomi dari sumber daya airnya dan kepariwisataan. Untuk menghindari kerusakan daerah sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah, salah satu upaya yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan penanaman pohon untuk peningkatan kapasitas imbuhan air tanah melalui program rehabilitasi terhadap mata air. Sasaran lokasi Rehabilitasi Hutan Daerah Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah sebagai berikut: a) merupakan lahan kritis b) tingkat ketergantungan masyarakat terhadap mata air tinggi. c) pemanfaatan terhadap mata air beragam terutama untuk air minum. d) terdapat kelompok masyarakat yang peduli terhadap pemeliharaan mata air.
- 24 -
C. Teknik Pelaksanaan Penanaman dan Pemeliharaan Pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan untuk menjamin keberhasilannya pada
prinsipnya
penanaman
dilakukan
rehabilitasi
secara
hutan
multiyears .
meliputi
Tahapan
pelaksanaan
kegiatan-kegiatan
persiapan,
penanaman dan pemeliharaan tanaman. 1. Persiapan a. Kelembagaan Kegiatan ini meliputi penyiapan organisasi pelaksana dan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyiapan lokasi, bibit dan tenaga kerja yang akan melakukan penanaman. b. Sarana dan Prasarana. 1) Rancangan
pembuatan
tanaman
untuk
dipedomani
dalam
pembuatan tanaman antara lain kesesuaian lokasi/blok/petak sasaran pembuatan tanaman reboisasi. 2) Dokumen-dokumen pekerjaan yang diperlukan untuk pembuatan tanaman. 3) Bahan dan alat (gubuk kerja, papan nama, patok batas, ajir, GPS/alat ukur theodolit, kompas, altimeter dan lain-lain) dan perlengkapan kerja. Pembuatan gubuk kerja dan p emacangan papan nama sesuai tempat yang strategis. 4) Bibit tanaman. c. Areal penanaman 1) Pembagian blok/petak Untuk memudahkan pelaksanaan, lokasi dibagi menjadi blok dan blok dibagi menjadi petak. Dalam mendisain blok dan petak mempertimbangkan kondisi fisik lapangan dan juga batas DAS mikro yang telah dirancang saat menyusun UTP RHL. Untuk mempermudah pengawasan areal penanaman dibuat blok seluas sekitar 300 ha yang dibagi kedalam beberapa petak seluas sekitar 25 ha yang b atasnya dimungkinkan batas alam. Untuk lokasi penanaman yang luasnya kurang dari 300 Ha tetap dijadikan satu blok. Tetapi apabila luas areal penanaman ≤50 ha dijadikan satu petak dan bloknya digabung dengan lokasi yang terdekat. Apabila batas antar petak berupa batas buatan, sekaligus dapat difungsikan untuk jalur rintisan. Lokasi-lokasi tertentu seperti jurang, sungai dan sebagainya tidak termasuk dalam perhitungan luas efektif.
- 25 -
2) Pembuatan jalan pemeriksaan Jalan pemeriksaan dibuat di antara blok satu d engan lainnya. Jalan pemeriksaan selain dimanfaatkan untuk pemeriksaan juga sekaligus untuk jalan pengangkutan alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Teknik pembuatannya mengikuti ketentuan pembuatan jalan yang berlaku dengan ukuran menyesuaikan kondisi l apangan. 2. Pelaksanaan penanaman Komponen pekerjaan penanaman meliputi : a. pembersihan lahan b. pembuatan/pengadaan dan pemancangan patok batas c. pembuatan jalur tanaman d. pembuatan dan pemasangan ajir e. pembuatan lubang tanaman f. distribusi bibit ke lubang tanaman g. penanaman Penanaman intensif dilaksanakan pada LMU Prioritas I paling sedikit 1.650 batang/ha dan LMU Prioritas II paling sedikit 1.100 batang/ha. Pelaksanaan pengayaan tanaman pada LMU Terpilih paling sedikit 625 batang/hektar. h. pemupukan (dasar dan lanjutan) i. pembuatan gubuk kerja j. pembuatan papan nama k. pemeliharaan tahun berjalan yang meliputi penyiangan, pendangiran dan penyulaman. Jumlah bibit untuk penyulaman paling sedikit 10 % dari jumlah yang ditanam. Persentase tumbuh tanaman pada saat penilaian dan penyerahan pekerjaan penanaman (P0) paling sedikit 70% dari jumlah tanaman baru. 3. Pemeliharaan I dan II Pemeliharaan I dilaksanakan pada tahun kedua, dengan komponen pekerjaan
penyiangan,
pendangiran,
pemberantasan
hama/penyakit,
pemupukan dan penyulaman. Jumlah bibit untuk penyulaman paling sedikit 20 % dari jumlah yang ditanam. Pemeliharaan II dilaksanakan pada tahun ketiga, dengan komponen pekerjaan penyiangan, pendangiran dan pemberantasan hama/penyakit.
- 26 -
4. Standar hasil kegiatan Jumlah tanaman pada p ada akhir tahun ketiga k etiga paling sedikit 90% dari jumlah ju mlah tanaman baru. 5. Pemeliharaan lanjutan Pemeliharaan lanjutan dapat dilakukan apabila jumlah tanaman pada akhir tahun ketiga tidak terpenuhi. D. Reboisasi Pola Khusus Reboisasi pada wilayah dengan karakteristik biofisik maupun sosial, ekonomi, budaya khusus dan/atau wilayah yang mempunyai jenis tanaman unggulan lokal tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dapat dilaksanakan dengan pola khusus yang diatur dengan manual tersendiri.
- 27 -
BAB V PENGHIJAUAN
A. Umum Penghijauan bertujuan menjaga dan meningkatkan meningkatkan fungsi perlindungan tata air
dan
pencegahan
bencana
alam
banjir,
longsor
dan/atau
untuk
meningkatkan produktivitas lahan. Penghijauan dilaksanakan di luar kawasan hutan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penghijauan meliputi Pembangunan Hutan Rakyat, Pembangunan Hutan Kota, dan Penghijauan L ingkungan. Sasaran penghijauan diutamakan pada lahan kritis/LMU Terpilih dan atau sasaran RHL yang ditetapkan pada RP RHL diluar kawasan hutan negara, yang berfungsi sebagai kawasan lindung dan atau kawasan budidaya. Penetapan prioritas pelaksanaan RHL dapat mempertimbangkan kendala biofisik maupun sosial ekonomi setempat. Kaidah-kaidah umum rehabilitasi lahan adalah sebagai berikut: 1. Kawasan Lindung Dalam
melaksanakan
rehabilitasi
lahan
pada
kawasan
lindung,
memperhatikan prinsip-prinsip: a. fungsi perlindungan tata air dan pencegahan bencana alam banjir dan longsor. b. mengakomodir budaya usahatani masyarakat setempat. c. mengembangkan
pola-pola
insentif
RHL
bagi
masyarakat
sesuai
peraturan perundangan yang ada. 2. Kawasan Budidaya Dalam
melaksanakan
rehabilitasi
lahan
pada
kawasan
budidaya,
memperhatikan prinsip-prinsip: a. meningkatkan produktivitas lahan. b. menyesuaikan dengan kelas kemampuan lahan ( land capability ) dan kesesuaian lahan (land ( land suitability ). ). c. mengembangkan usaha masyarakat setempat. B. Lokasi 1. Hutan Rakyat a. Maksud dan Tujuan Maksud
pembangunan
hutan
rakyat/pengayaan
adalah
untuk
mewujudkan tanaman hutan di luar kawasan hutan negara (lahan milik rakyat) sebagai upaya rehabilitasi lahan tidak produktif (lahan
- 28 -
kosong/kritis) di DAS prioritas. Adapun tujuannya untuk memulihkan fungsi dan meningkatkan produktifitas lahan dengan berbagai hasil tanaman berupa kayu dan non kayu, memberikan peluang kesempatan kerja
dan
berusaha,
meningkatkan
pendapatan
masyarakat,
kemandirian kelompok tani, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan mengurangi tekanan penebangan liar di dalam kawasan hutan negara (illegal logging ). ). b. Sasaran lokasi Sasaran kegiatan hutan rakyat berupa lahan kritis/LMU terpilih pada kawasan lindung dan budidaya, diutamakan pada kawasan lindung diluar kawasan hutan di daerah hulu dan tengah DAS dan atau sasaran RHL yang ditetapkan pada RP RHL. Disamping kriteria diatas, ketentuan teknis lokasi hutan rakyat adalah sebagai berikut: 1) tanah milik. 2) tanah terlantar. 3) tanah desa, tanah marga/adat. 4) luas areal hutan rakyat/pengayaan paling sedikit seluas 0,25 Ha efektif. c. Jenis kegiatan Berdasarkan kondisi kerapatan tegakan sebelumnya, hutan rakyat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis kegiatan yaitu pembangunan hutan rakyat
yang
dilaksanakan
pada
areal
terbuka/semak
belukar/
bertegakan dengan jumlah anakan paling banyak 200 (dua ratus) batang/hektar dan pengayaan tanaman hutan rakyat dilaksanakan pada areal kebun campuran atau agroforestri dengan jumlah tegakan paling banyak 200 (dua ratus) batang/hektar. d. Jenis Tanaman Jenis tanaman untuk pembangunan hutan rakyat didasarkan pada minat masyarakat dan sesuai agroklimat serta permintaan pasar. Tanaman yang dipilih dapat berupa berupa jenis: 1) cepat tumbuh ( fast fast growing species ); ); 2) dapat menyuburkan tanah; 3) tanaman jenis pioner yang mudah tumbuh di lahan kritis; 4) jenis tanaman unggulan setempat; setempat; 5) mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.
- 29 -
Komposisi tanaman dapat dilakukan pencampuran tanaman antara jenis kayu-kayuan dan jenis MPTS dengan komposisi: 1) Paling sedikit 70% kayu-kayuan, dengan komposisi 20% tanaman kayu pertukangan dan 80% jenis lainnya. 2) Paling banyak 30 % MPTS (penghasil kayu/getah/buah/kulit). e. Teknik pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan Tahapan
pelaksanaan
penanaman
meliputi
kegiatan-kegiatan
persiapan, penanaman dan pemeliharaan tanaman. 1) Persiapan a) Penyiapan kelembagaan Kelompok
tani
diarahkan
untuk
melaksanakan
persiapan
pembuatan tanaman hutan rakyat antara lain : (1) mengikuti sosialisasi penyuluhan dan p elatihan. (2) menyediakan lahan lokasi kegiatan pembuatan tanaman. (3) menyusun rancangan (RKRHL) bersama-sama pendamping. (4) menyelenggarakan pertemuan-pertemuan kelompok tani. (5) menyiapkan administrasi kelompok tani. (6) menyusun perangkat aturan/kesepakatan internal kelompok tani. b) Penataan areal tanaman Kegiatan penataan areal tanaman dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : (1) pemancangan tanda batas dan pengukuran lapangan, untuk menentukan
luas
serta
letak
yang
pasti
sehingga
memudahkan perhitungan kebutuhan bibit. (2) penentuan arah larikan. (3) penentuan tempat penampungan sementara bibit yang akan ditanam. c) Pembuatan sarana dan prasarana (1) pembuatan gubuk kerja dan papan pengenal di lapangan yang memuat keterangan tentang lokasi, luas, jenis tanaman, nama kelompok tani dan jumlah peserta serta tahun pembuatan tanaman hutan rakyat dan sumber anggaran. (2) pembuatan jalan inspeksi/setapak dan atau jembatan di dalam lokasi tanaman hutan rakyat, jika dip erlukan.
- 30 -
2) Pelaksanaan penanaman Penanaman dilakukan pada awal musim hujan yang meliputi kegiatan-kegiatan : a) pembersihan lapangan, pengolahan tanah dan pembuatan lubang tanam; b) pembuatan dan pemasangan ajir; c) pemberian pupuk dasar (pupuk kandang/bokasi); d) distribusi bibit; e) penanaman bibit; Penanaman hutan rakyat dilaksanakan pada LMU Prioritas I paling sedikit 625 batang/ha dan LMU Prioritas II paling sedikit 500 batang/ha. Pelaksanaan pengayaan hutan rakyat pada LMU Terpilih paling sedikit 400 (empat ratus) batang/hektar f) pemeliharaan
tahun
berjalan
yang
meliputi
penyiangan,
pendangiran dan penyulaman. Jumlah bibit untuk penyulaman paling sedikit 10 % dari jumlah yang ditanam. Persentase tumbuh tanaman pada saat penilaian dan penyerahan pekerjaan penanaman (P0) paling sedikit 70% dari jumlah tanaman baru. Penanaman hutan rakyat dapat dilakukan dengan 2 (dua) pola sebagai berikut : a) Tumpangsari Tumpangsari (interplanting, mixed planting ) merupakan suatu pola penanaman yang dilaksanakan dengan menanam tanaman semusim sebagai tanaman sela di antara larikan tanaman pokok (kayu/MPTS). Pola ini biasanya dilaksanakan di daerah yang pemilikan tanahnya sempit dan berpenduduk padat, tanahnya masih cukup subur dan topografi datar atau landai. Pengolahan tanah dapat dilakukan secara intensif. b) Tanaman Hutan Pola tanam ini merupakan pola tanaman kayu-kayuan, yang mengutamakan produk tertentu, baik kayu maupun non kayu. Adapun teknik penanaman hutan rakyat dilakukan pada lahan terbuka maupun kebun campuran. Penanaman hutan rakyat pada lahan terbuka dapat dilakukan dengan teknik :
- 31 -
a) baris dan larikan tanaman lurus Pelaksanaan teknik ini dilakukan pada lahan dengan tingkat kelerengan datar tetapi tanah peka terhadap erosi. Larikan tanaman dibuat lurus dengan jarak tanam teratur. Pengaturan tanaman dengan teknik ini seperti pada Gambar 1.
Keterangan: = tanaman kayu-kayuan dan MPTS Gambar 1. Baris dan Larikan Tanaman Lurus b) Tanaman jalur dengan sistem tumpangsari Teknik tanam ini sesuai untuk lahan dengan tingkat kelerengan datar s/d landai dan tanah tidak peka terhadap erosi. Larikan tanaman dibuat lurus dengan jarak tanam teratur. Karena menggunakan pola tanam tumpangsari, maka jarak tanaman antar jalur perlu lebih lebar. Diantara tanaman pokok dapat dimanfaatkan untuk tumpangsari tanaman semusim, dan atau tanaman sela. Pengaturan tanaman dengan teknik ini seperti pada Gambar 2
Keterangan : : Jalur tanaman pangan (tanaman tumpangsari)
: Tanaman Kayu-kayuan /MPTS
Gambar 2. Contoh Tanam Jalur dengan Pola Tumpangsari
- 32 -
c) Penanaman searah garis kontur Teknik penanaman ini sesuai untuk lahan dengan kelerengan agak curam s/d curam. Penanaman dilakukan dengan sistim cemplongan. Cara pengaturan tanaman dengan teknik ini adalah seperti pada Gambar 3 berikut ini :
Keterangan: = tanaman kayu-kayuan/MPTS Gambar 3. Contoh Penanaman Searah Garis Kontur
d) Sistim pot pada lahan yang berbatu Teknik penanaman ini dilakukan dengan membuat lubang tanam diantara
batu-batuan
yang
di
isi
dengan
media
tanah
secukupnya. Penanaman hutan rakyat di kebun campuran dilakukan pada umumnya berupa tanaman kayu-kayuan maupun tanaman MPTS. Sistim penanaman hutan rakyat dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu: a) Sistim cemplongan. Sistim cemplongan adalah teknik penanaman yang dilaksanakan dengan
pembuatan
lubang
tanam
dan
piringan
tanaman.
Pengolahan tanah hanya dilaksanakan pada piringan disekitar lobang tanaman. Sistem cemplongan dilaksanakan pada lahanlahan yang miring dan peka terhadap erosi. Sistem cemplongan merupakan cara penanaman dengan pembersihan lahan di sekitar lubang tanaman. b) Sistim jalur. Teknik ini dilaksanakan dengan pembuatan lubang tanam dalam jalur larikan dengan pembersihan lapangan sepanjang jalur tanaman. Teknik ini dapat dipergunakan di lereng bukit dengan tanaman sabuk gunung (countur planting ).
- 33 -
c) Sistim tugal (zero tillage ) Teknik ini dilaksanakan dengan tanpa olah tanah ( zero tillage ). Lubang
tanaman
diruncingi
dibuat
ujungnya).
dengan
Teknik
ini
tugal cocok
(batang untuk
kayu
yang
pembuatan
tanaman dengan benih langsung terutama pada areal dengan kemiringan lereng yang cukup tinggi, namun tanahnya subur dan peka erosi. 3) Pemeliharaan I dan II Pemeliharaan I dilaksanakan pada tahun kedua, dengan komponen pekerjaan penyiangan, pendangiran, pemberantasan hama/penyakit, pemupukan, dan penyulaman. Jumlah bibit untuk penyulaman paling sedikit 20 % dari jumlah yang ditanam. Pemeliharaan II dilaksanakan pada tahun ketiga, dengan komponen pekerjaan penyiangan, pendangiran, dan pemberantasan hama/penyakit. 4) Standar hasil kegiatan Jumlah tanaman pada akhir tahun ketiga paling sedikit 90% dari jumlah tanaman baru. 5) Pemeliharaan lanjutan Dalam hal jumlah tanaman pada akhir tahun ketiga paling sedikit 90% dari jumlah tanaman baru telah terpenuhi maka tidak dilakukan pemeliharaan lanjutan. Dalam pengelolaan hutan rakyat dapat dilakukan dengan cara kemitraan, yang sering disebut Hutan Rakyat Kemitraan dengan uraian sebagai berikut : a. Maksud dan Tujuan Hutan rakyat kemitraan dimaksudkan untuk membangun hutan rak yat yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama industri/penampung kayu rakyat atas dasar kemitraan yang saling menguntungkan. Dalam prosesnya, kemitraan hutan rakyat ini dapat dibangun melalui fasilitasi pemerintah. Hutan
rakyat
menciptakan
kemitraan lapangan
dikembangkan kerja
dan
dengan
tujuan
meningkatkan
untuk
pendapatan
masyarakat, penyediaan bahan baku bagi industri, serta membangun pengelolaan hutan rakyat yang lestari.
- 34 -
b. Sasaran Lokasi Sasaran pembangunan hutan rakyat kemitraan adalah lahan kritis/ LMU Terpilih baik pada RHL Prioritas I maupun II, diutamakan pada kawasan budidaya. c. Jenis Tanaman Sebagaimana jenis tanaman hutan rakyat, hutan kemitraan umumnya mengembangkan jenis-jenis tanaman sebagai berikut: cepat tumbuh (fast growing species ), mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan industri. d. Teknik Penanaman dan Pemeliharaan Teknik penanaman dan pemeliharaan hutan rakyat kemitraan sama dengan yang diuraikan pada butir B.1.e. 2. Hutan Kota Pembangunan hutan kota dimaksudkan sebagai upaya untuk perbaikan lingkungan perkotaan dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup wilayah perkotaan yang sehat, rapi dan indah dalam suatu hamparan tertentu sehingga mampu memperbaiki dan menjaga iklim mikro, estetika, resapan air serta keseimbangan lingkungan perkotaan. Pembangunan Hutan Kota dilaksanakan di wilayah perkotaan yang lokasinya ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dengan luas paling sedikit 0,25 hektar. Pelaksanaan penanaman hutan kota paling sedikit 625 batang/ha dan saat penilaian dan penyerahan pekerjaan penanaman persen tumbuh tanaman paling sedikit 90%. Pembangunan hutan kota secara teknis sebagaimana di atur dalam peraturan perundangan tersendiri. 3. Penghijauan Lingkungan a. Maksud dan tujuan Pembuatan tanaman penghijauan lingkungan dimaksudkan sebagai upaya perbaikan lingkungan pada lahan-lahan untuk fasilitas umum, fasilitas
sosial
untuk
meningkatkan
kualitas
iklim
mikro
dan
kenyamanan lingkungan hidup di sekitarnya serta wilayah-wilayah perlindungan setempat. b. Sasaran lokasi Sasaran lokasi penghijauan lingkungan yaitu ruang terbuka hijau dan atau lahan kosong yang diperuntukan sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial baik perkantoran, taman pemukiman dan pemakaman umum, sekolah (umum, pesantren, kampus universitas), halaman
- 35 -
bangunan peribadatan (masjid, gereja, pura, vihara dan lain-lain), serta wilayah-wilayah perlindungan setempat seperti sempadan sungai, tebing jalan, dan lain sebagainya. c. Jenis tanaman Jenis tanaman untuk penghijauan lingkungan disesuaikan dengan peruntukan kawasannya dan juga sesuai dengan agroklimatologi setempat serta diminati masyarakat. Tanaman penghijauan lingkungan dapat berupa tanaman kayu-kayuan dan tanaman serbaguna/MPTS. d. Pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan Pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan umumnya sama dengan pembangunan hutan rakyat yaitu meliputi k egiatan-kegiatan persiapan, penanaman dan pemeliharaan tanaman sebagaimana tertuang pada butir B.1.e. 4. Sempadan Sungai a. Maksud dan tujuan Maksud dan tujuan penghijauan sempadan sungai mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Bab IV.B.4.a. b. Sasaran dan ketentuan teknis lokasi Lokasi penanaman sempadan sungai diluar kawasan hutan merupakan lahan kritis yang terletak pada sempadan sungai dengan ketentuan teknis sebagai berikut : 1) paling sedikit berjarak 10 meter (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dengan kedalaman ≤ 3 meter. 2) paling sedikit berjarak 15 meter (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dengan kedalaman 3 meter sampai dengan 20 meter. 3) paling sedikit berjarak 30 meter (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dengan kedalaman > 20 meter. 5. Sempadan danau Penghijauan
sempadan
danau
mengikuti
ketentuan
sebagaimana
tercantum dalam Bab IV.B.5. 6. Daerah sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah Penghijauan daerah sekitar mata air dan daerah imbuhan air tanah mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Bab IV.B.6.
- 36 -
C. Penghijauan Pola Khusus Penghijauan pada wilayah dengan karakteristik biofisik maupun sosial, ekonomi, budaya khusus dan/atau wilayah yang mempunyai jenis tanaman unggulan lokal tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dapat dilaksanakan dengan pola khusus yang diatur dengan manual tersendiri.
- 37 -
BAB VI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH PESISIR/PANTAI
A. Umum Maksud dan tujuan rehabilitasi hutan dan lahan daerah pesisir/pantai adalah untuk mengembalikan keberadaan vegetasi daerah pesisir/pantai sehingga mampu berfungsi sebagai wilayah perlindungan pantai dari abrasi dan intrusi air laut serta bencana alam seperti tsunami maupun bencana lainnya. Secara umum kegiatan RHL di daerah pesisir/pantai dibagi menjadi dua yaitu hutan mangrove dan sempadan pantai. B. Rehabilitasi Hutan Mangrove 1. Sasaran Lokasi Sasaran lokasi kegiatan rehabilitasi hutan mangrove adalah hutan dan lahan yang diutamakan pada lahan kritis/LMU terpilih berdasarkan hasil penyusunan RTk-RHL DAS pada ekosistem mangrove dan ekosistem pantai yang diidentifikasi mempunyai vegetasi mang rove dengan kerapatan kurang (NDVI -1,00 s/d 0,43) dan wilayah yang berdasarkan peta land system termasuk KJP, KHY, PGO, LWW, TWH, dan PTG yang kondisi vegetasinya telah terbuka dan/atau terdeforestasi, dan/atau sasaran RHL yang ditetapkan pada RP RHL. Penetapan prioritas pelaksanaan RHL dapat mempertimbangkan kendala biofisik maupun sosial ekonomi setempat. 2. Penyediaan Bibit Untuk menjamin agar pelaksanaan penyediaan bibit berjalan efektif dan efisien, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Penentuan
kebutuhan
bibit
sesuai
rancangan
meliputi
lokasi
persemaian, jenis, jumlah dan persyaratan bibit, baik untuk kegiatan penanaman, penyulaman tahun berjalan, maupun untuk penyulaman pemeliharaan I. b. Penyusunan tahapan dan jadwal kegiatan penyediaan bibit dengan memperhatikan waktu tanam di lapangan. c. Pembuatan bibit : 1) Penyiapan benih a) pengumpulan benih Bahan yang diperlukan adalah buah at au benih yang matang dan bermutu bagus. Pengumpulan benih dengan cara mengambil buah jatuhan atau memetik langsung dari pohon induknya dan ekstraksi biji dari
- 38 -
buah. Pengumpulan dilakukan berulang dengan interval waktu tertentu. b) Seleksi dan penanganan benih Buah atau biji yang dipilih adalah berasal dari buah yang matang, sehat, segar dan bebas hama. Ciri kematangan buah dapat dilihat dari warna kotiledon, warna hipokotil, berat buah atau ciri lainnya. c) Penyimpanan benih Penyimpanan benih tidak dapat dilakukan untuk jangka yang panjang. Direkomendasikan bahwa penyimpanan benih tidak lebih dari 10 hari, disimpan di tempat yang teduh di dalam ember berisi air payau. Harus dijaga agar akar tidak terlanjur tumbuh sehingga terpaksa dipotong saat penyemaian. 2) Persemaian a) Untuk memperoleh mutu bibit yang baik dan mengurangi resiko kerusakan bibit ke lokasi penanaman, diperlukan persemaian dan tempat pengumpulan sementara yang sesuai kriteria dan standar mutu. b) Benih non propagul dari benih Sonneratia alba dapat disemaikan secara
langsung
pada
pot
yang
sudah
diatur
di
bedeng.
Sedangkan Avicennia marina dan Xylocarpus granatum harus disemaikan di bedeng di darat terlebih dahulu karena benihnya mudah hanyut oleh pasang-surut air laut. c) Benih yang telah disemai di pot-pot bedeng persemaian dibiarkan terkena air laut pasang surut satu kali dalam satu hari agar basah. d) Bibit di persemaian sebaiknya dinaungi dengan jaring atau daun yang
hanya
memberikan
kemungkinan
masuknya
cahaya
matahari sebesar 50-70%. Lebih baik lagi bila naungan juga dipasang sebagai dinding yang mengelilingi barisan-barisan bedeng. Satu bulan sebelum bibit siap tanam di lapangan, naungan tersebut harus dibuka untuk pemantapan. e) Penyiraman dilakukan satu kali sehari di bedeng pasang surut pada saat pasang surut rendah, sedangkan di bedeng darat dilakukan penyiraman dua kali sehari.
- 39 -
3. Pembuatan Tanaman Pelaksanaan kegiatan pembuatan tanaman mengacu pada RTn-RHL dan RK-RHL. Sebelum melakukan penanaman, harus diperhatikan beberapa faktor fisik penunjang keberhasilan penanaman yakni : pasang surut air laut, musim ombak
dan
kesesuaian
jenis
dengan
lingkungannya/zonasi
serta
keterlibatan masyarakat setempat. a. Persiapan 1) Penyiapan kelembagaan/prakondisi dilakukan terhadap masyarakat pantai setempat yang akan terlibat dalam kegiatan rehabilitasi hutan mangrove melalui kegiatan penyuluhan, pembentukan kelompok tani dan pendampingan. 2) Pengadaan sarana dan prasarana 3) Penyiapan bahan dan pembuatan gubuk kerja, papan nama, patok batas, ajir dan penyiapan alat pengukuran (GPS/alat ukur theodolit, kompas, altimeter dan lain-lain) serta perlengkapan kerja lainnya. 4) Penataan areal tanaman a) berdasarkan rancangannya, dilakukan penataan lahan untuk kesesuaian lokasi dan areal tanam. b) penyiapan areal tanam : (1) pengukuran ulang batas-batas areal, pemancangan patok batas luar areal tanam; (2) pembuatan jalur tanaman dimulai dengan penentuan arah larikan tanaman melintang terhadap pasang surut sesuai pola tanam yang telah dirancang pada lokasi dan areal tanam yang bersangkutan; (3) pembersihan jalur tanam dari sampah, ranting pohon dan potongan kayu serta tumbuhan liar; (4) pemancangan ajir sesuai jarak tanam, dipasang tegak lurus dan kuat pada areal tanam; (5) penyiapan titik bagi bibit (di masing-masing areal penanaman). b. Pemilihan jenis tanaman 1) Jenis tanaman terpilih disesuaikan dengan hasil analisis tapak dan dituangkan dalam rancangan. 2) Rehabilitasi pada ekosistem mangrove yang zonasi-nya masih dapat diidentifikasi, jenis tanaman mangrove disesuaikan dengan zonasi berbagai
tanaman,
yakni
dengan
memperhatikan
ketahanan
- 40 -
terhadap pasang surut dan tingkat ketinggian air, antara lain : zona Avicennia , zona Rhizophora , zona Bruguiera dan zona kering serta nipah. Secara alami zonasi dalam ekosistem mangrove berdasarkan jenis tanaman yang tumbuh adalah sebagaimana gambar 4 berikut :
Zonasi Hutan Mangrove. Dari kiri ke kanan: 1. Avicennia alba; 2. Rhizophora apiculata; 3. Bruguiera parviflora; 4. Bruguiera gymnorhiza; 5. Nypa fruticans; 6. Xylocarpus granatum; 7. Excoecaria agallocha; 8. Pandanus furentus; 9. Bruguiera cylindrica.
Gambar 4. Zonasi Ekosistem Mangrove berdasarkan Jenis Tanaman
Kesesuaian jenis tanaman mangrove dengan faktor lingkungan dapat diperiksa pada Tabel 2. Tabel 2. Kesesuaian beberapa jenis tanaman mangrove dengan faktor lingkungan.
Jenis
Toleransi
Toleransi
terhadap
terhadap
Toleransi
Salinitas
kekuatan
kandungan
terhadap
(o/oo)
ombak &
pasir
Lumpur
Frekuensi penggenangan
angin
1 Rhizophora
2
3
4
5
6
10-30
S
MD
S
20 hr/bln
10-30
MD
S
S
20 hr/bln
10-30
MD
MD
S
20 hr/bln
mucronata (bakau) R. stylosa (tongke besar) R. apiculata (tinjang)
- 41 -
Jenis
Toleransi
Toleransi
terhadap
terhadap
Toleransi
Salinitas
kekuatan
kandungan
terhadap
(o/oo)
ombak &
pasir
Lumpur
Frekuensi penggenangan
angin
1 Bruguiera
2
3
4
5
10-30
TS
MD
S
parvilofa (bius) B. sexangula
6 10-19 hr/bln
10-30
TS
MD
S
(tancang)
10-19 hr/bln
B.gymnorhiza
10-30
TS
TS
MD
(tancang merah) Sonneratia alba
10-19 hr/bln
10-30
MD
S
S
20 hr/bln
10-30
MD
MD
MD
20 hr/bln
10-30
TS
MD
MD
9 hr/bln
10-30
STS
MD
MD
9 hr/bln
10-30
STS
S
MD
Beberapa
(pedada bogem) S.caseolaris (padada) Xylocarpus granatum (nyirih) Heritiera littoralis (bayur laut) Lumnitzera
kali/ thn
racemora (Tarumtum) Cerbera manghas
0-10
STS
MD
MD
(bintaro)
Tergenang musiman
Nypa fruticans
0-10
STS
TS
S
10-30
MD
TS
S
20 hr/bln
(nipah) Avicenia spp. (api-api) Keterangan : S = Sesuai, MD = Moderat, TS = Tidak Sesuai, STS = Sangat Tidak Sesuai
c. Penanaman 1) pelaksanaan penanaman di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan dilakukan dengan menerapkan jenis tanaman dan pola tanam sebagaimana tertuang dalam rancangan. 2) rehabilitasi hutan mangrove dilaksanakan pada LMU Prioritas I paling sedikit 1.100 batang/ha dan LMU Prioritas II paling sedikit
- 42 -
1.650 batang/ha, dengan pertimbangan memperhatikan tingkat keberhasilan tumbuh. 3) persen
tumbuh
saat
penilaian
dan
penyerahan
pekerjaan
penanaman tahun pertama paling sedikit 70%. 4) pelaksanaan penanaman menyesuaikan dengan musim setempat dan dimulai dari garis terdekat d engan darat. 5) cara penanaman : a) penanaman dengan benih Penanaman dapat dilakukan dengan benih jenis propagul, pada areal berlumpur. Benih/buah ditancapkan ke dalam lumpur dengan bakal kecambah menghadap keatas. Untuk menjaga agar buah tidak hanyut, bila perlu diikatkan pada ajir. b) penanaman dengan bibit Penanaman dapat dilakukan dengan bibit jenis mangrove dengan ketentuan bibit tersebut layak tanam. Pada daerah yang langsung dipengaruhi pasang surut, penanaman dapat dilakukan dengan teknik dan atau pada saat yang memungkinkan. 6) beberapa alternatif pola tanaman yang dapat diterapkan sebagai berikut : a) pola tanam murni (1 ) penanaman murni meliputi penanaman merata dan/atau penanaman strip (jalur) pada areal tanam y ang telah disiapkan sesuai
rancangan.
Sebaran
tanaman
dapat
dilihat
sebagaimana pada gambar 5. (2 ) cara penanaman dapat secara langsung dengan buah/benih atau menggunakan bibit yang telah disiapkan. (3 ) untuk penanaman merata atau penanaman strip (jalur) jarak tanam disesuaikan dengan kondisi di lapangan. (4 ) Pada areal yang peka terhadap ombak, jika diperlukan bibit diikat dengan ajir
- 43 -
- - - -- - - laut - - - - -- - - - - - - -
- - - -- - - laut - - - - -- - - - - - - -
x x x x x x x x x x x x x
x x
x x x x x x x x x x x x x
x x
x x
x x x x x x x x x x x x x
x
x x x x x x x x x x x
x x
x x
x x
x
x
x
x
x
x
x x x x
b. Penanaman merata
a. Penanaman strip (jalur)
Gambar 5. Alternatif Pola Tanam Murni
b) Pola tanam tumpangsari tambak (Sylvofishery /wanamina) (1)Penanaman tumpangsari tambak dilaksanakan seperti halnya dengan penananam murni, tetapi dikombinasikan dengan kegiatan pertambakan. Penanaman selain pada tanggul juga dilakukan di pelataran tambak sesuai dengan rancangan; (2)Cara penanaman dapat secara langsung dengan buah/benih atau menggunakan bibit yang telah disiapkan. Jarak tanam disesuaikan dengan kondisi lapangan; (3)Pola tumpangsari tambak (sylvofishery /wanamina) terdiri dari 4 (empat) macam cara yaitu : empang parit tradisional, komplangan, empang parit terbuka dan kao-kao. Macammacam kombinasi seperti pada gambar 6 berikut :
Parit
Bibit
Gambar 6. Macam-macam Teknik Tumpangsari c) Pola penanaman rumpun berjarak (1)Pola
penanaman
rumpun
berjarak
dimaksudkan
untuk
kekokohan, menjerat lumpur atau hara dan sesuai dengan
- 44 -
media pasir yang labil akan ombak laut. Pola tanam ini lebih cocok untuk ekosistem mangrove di pulau-pulau kecil. (2)Penanaman rumpun berjarak dilaksanakan seperti halnya dengan penanaman murni akan tetapi anakan ditanam rapat membentuk
rumpun-rumpun.
Jumlah
dan
jarak
antar
rumpun per hektar dan jumlah anakan yang ditanam di tiap rumpun disesuaikan dengan kondisi tapak. (3)Pada saat menanam bibit, kantong plastik ( polybag ) media tanam tidak perlu dilepas tetapi cukup dirobek atau dilubangi bagian dasarnya. (4)Penanaman pada areal yang rawan gerakan air laut, jika diperlukan dapat dibuat pagar pengaman.
Laut
Rumpun
Pantai pulau
Dst
Dst Pulau
Gambar 7. Cara penanaman rumpun berjarak 4. Pemeliharaan Tanaman Kegiatan pemeliharaan tanaman mangrove dilakukan sebagaimana terurai pada BAB IV. Huruf C. dengan catatan penyiangan hanya dilakukan pada areal yang kering saja. Disamping itu, untuk pengendalian hama dan penyakit
pada
tanaman
mangrove
dari
serangan
kepiting/ketam
(Crustacea, sp.), ulat daun dan batang, cendawan akar, tritip serta gulma (biasanya lumut) dapat dilakukan dengan cara: a. Benih/bibit mangrove ditanam lebih banyak atau lebih rapat b. Membungkus benih/bibit dengan bambu atau botol plastik. c. Menggunakan insektisida secara hati-hati dan terbatas. 5. Standar hasil kegiatan Jumlah tanaman mangrove pada akhir tahun ketiga yaitu paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah tanaman baru.
- 45 -
Dalam hal jumlah tanaman tersebut telah tercapai maka tidak dilakukan pemeliharaan lanjutan C. Rehabilitasi Sempadan Pantai 1. Sasaran Lokasi Sasaran lokasi kegiatan rehabilitasi sempadan pantai dapat berupa kawasan hutan atau di luar kawasan hutan yang diutamakan pada lahan kritis/LMU terpilih menurut RTk-RHL DAS selebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang bukan termasuk habitat/ekosistem mangrove, dan atau sasaran RHL yang ditetapkan pada RP RHL. Penetapan prioritas pelaksanaan RHL dapat mempertimbangkan kendala biofisik maupun sosial ekonomi setempat. 2. Penyediaan Bibit Penyediaan bibit untuk keperluan kegiatan rehabilitasi sempadan pantai dapat dilakukan dengan pembuatan atau melalui pengadaan bibit. Untuk menjamin agar pelaksanaan penyediaan bibit berjalan efektif dan efisien, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Penentuan
kebutuhan
bibit
sesuai
rancangan
meliputi
lokasi
persemaian, jenis, jumlah dan persyaratan bibit, baik untuk kegiatan penanaman, penyulaman tahun berjalan, maupun untuk penyulaman pemeliharaan I. b. Penyusunan tahapan dan jadwal kegiatan penyediaan bibit dengan memperhatikan waktu tanam di lapangan. c. Pelaksanaan penyediaan bibit dapat dilakukan melalui : pembuatan bibit dan/atau pengadaan bibit oleh pihak ketiga/perusahaan pengada bibit. d. Untuk memperoleh mutu bibit yang baik, dan mengurangi resiko kerusakan bibit ke lokasi penanaman, diperlukan persemaian dan tempat pengumpulan sementara yang sesuai kriteria dan standar mutu. e. Rehabilitasi sempadan pantai pada lahan berpasir dapat menggunakan bibit dengan media campuran contohnya dengan sistem press-block . 3. Pembuatan Tanaman Tahapan penanaman rehabilitasi sempadan pantai sebagai berikut: a. Persiapan 1) Penyiapan kelembagaan, prakondisi dilakukan terhadap masyarakat pantai setempat yang akan terlibat dalam kegiatan rehabilitasi hutan pantai
berupa
pendampingan.
penyuluhan,
pembentukan
kelompok
tani
dan
- 46 -
2) Pengadaan sarana dan prasarana 3) Penyiapan bahan dan pembuatan gubuk kerja, papan nama, patok batas, ajir dan penyiapan alat pengukuran (GPS/alat ukur theodolit, kompas, altimeter dan lain-lain) serta perlengkapan kerja lainnya. 4) Penataan areal tanaman a) Berdasarkan rancangannya, dilakukan penataan lahan sesuai lokasi dan areal tanam. b) Penyiapan areal tanam : (1) Pengukuran ulang batas-batas areal, pemancangan patok batas luar areal tanam; (2) Pembuatan jalur tanaman dimulai dengan penentuan arah larikan tanaman sesuai pola tanam yang telah dirancang pada lokasi dan areal tanam yang bersangkutan; (3) Pembersihan jalur tanam
dari sampah, ranting pohon, dan
potongan kayu serta tumbuhan liar; (4) Pemancangan ajir sesuai jarak tanam; (5) Bila diperlukan dilakukan penyiapan tempat pengumpulan sementara bibit yang akan ditanam. b. Pemilihan jenis tanaman 1) Jenis tanaman dipilih yang paling cocok dan disesuaikan dengan kondisi fisik lapangan, sosial ekonomi dan budaya serta kesiapan masyarakat setempat sebagaimana yang tertuang dalam rancangan. 2) Sifat ekologis jenis pohon pantai antara lain : Tabel 3. Sifat ekologis jenis pohon pantai dan cara pembiakannya. No. 1
Jenis
Jenis Tanah
Cemara Laut
Regosol/
(Casuarina
entisol
Habitat Tanah liat berat, di atas
Pembiakan Tunas akar dan biji
garis pasang,
spp.)
tanah miskin humus 2
Ketapang
Regosol/
(Terminalia
entisol
Tanah berpasir dan berbatu
grafting, anakan alam
catapa) 3
Biji, stek,
Waru
Regosol/
Tanah tertier
(Hibiscus spp.)
entisol
yang periodik kering
Stek dan Biji
- 47 -
4
Nangka
Regosol/
(Artocarpus
entisol
Tanah liat berpasir
Stek akar, stek batang
altilis) 5
Nyamplung
Aluvial/
(Callophylum
Regosol
Tanah liat
Biji
berpasir
innophylum) 6
Kelapa
Regosol/
(Cocos spp.)
entisol
Tanah liat
Buah/Biji
berpasir
c. Penanaman 1) Pelaksanaan pembuatan tanaman rehabilitasi sempadan pantai di luar kawasan hutan dan di dalam kawasan hutan dilakukan dengan menerapkan pola tanam sebagaimana tertuang dalam rancangan. Penanaman
dapat
dilakukan
secara
merata
atau
jalur/baris
sepanjang pantai. 2) Rehabilitasi sempadan pantai dilaksanakan pada LMU Prioritas I paling sedikit 1.650 batang/ha dan LMU Prioritas II minimal 1.100 batang/ha. 3) Persen
tumbuh
saat
penilaian
dan
penyerahan
pekerjaan
penanaman tahun pertama (P0) paling sedikit 70%. 4) Komponen kegiatan penanaman meliputi : a) Pembuatan lubang tanam yang ukurannya disesuaikan dengan jenis yang akan ditanam; b) Pada lahan berpasir dapat dilakukan penambahan media tumbuh yang memadai. c) Penanaman dilakukan dengan memadatkan tanah urugan di sekitar batang dan hindari kerusakan akar. 4. Pemeliharaan Tanaman Pemeliharaan tanaman sebagaimana uraian pada BAB IV. Huruf C. Jenis hama tanaman yang sering ditemui dan menyerang pada tanaman pantai adalah ulat daun dan batang, cendawan akar dan upas ( Cryptococcus neoformans, Phytopthora palmivora) serta gulma. Pengendalian hama dan gulma dapat dilakukan pada pemeliharaan tanaman tahun berjalan, tahun pertama dan atau tahun kedua.
- 48 -
5. Standar hasil kegiatan Jumlah tanaman sempadan pantai pada akhir tahun ketiga yaitu paling sedikit 90 % (sembilan puluh perseratus) dari jumlah tanaman baru. Dalam hal jumlah tanaman tersebut telah tercapai maka tidak dilakukan pemeliharaan lanjutan. D. Rehabilitasi Pesisir/Pantai Pola Khusus Rehabilitasi mangrove dan sempadan pantai dengan kondisi biofisik atau sosial,
ekonomi,
rehabilitasi
budaya
dan
atau
kepentingan
diseminasi
teknologi
dapat dilaksanakan dengan pola khusus yang diatur dengan
manual tersendiri.
- 49 -
BAB VII REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KAWASAN BERGAMBUT
A. Umum Kawasan bergambut terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun yang belum lapuk. Timbunan terus bertambah karena proses dekomposisi yang terhambat oleh kondisi an-aerob dan di permukaan atasnya hidup berbagai jenis satwa liar dan tumbuhan dari tingkat semai, pancang, tiang dan pohon. Pembentukan kawasan bergambut merupakan proses geogenik yang disebabkan oleh proses deposisi dan transportasi, sedangkan proses pembentukan tanah mineral pada umumnya merupakan proses pedogenik. Keberadaan kubah gambut ( peat dome ) di bagian tengah pada bentang lahan gambut menjadi ciri khas ekosistem bergambut. Sedangkan tingkat kesuburan tanah bergambut secara gradual dipilah menjadi 3 (tiga) jenis yaitu matang ( saprist ), sedang (hemist ) dan mentah (fibrist ). Kawasan bergambut dipilah menjadi dua yaitu Kawasan Bergambut B erfungsi Lindung dan Kawasan Bergambut Berfungsi Budidaya. Kriteria kawasan bergambut berfungsi lindung yakni apabila ketebalan gambut mencapai 3 (tiga) meter atau lebih terdapat di hulu sungai atau rawa, sedangkan kriteria kawasan bergambut berfungsi budidaya yakni apabila ketebalan gambutnya kurang dari 3 (tiga) meter terdapat di hulu sungai atau rawa. Kawasan bergambut memberikan manfaat yang sangat luas bagi kehidupan di muka bumi karena merupakan habitat berbagai flora fauna yang berperan penting dalam pengaturan tata air sehingga daerah sekitarnya dapat terhindar dari intrusi air laut pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan. Kawasan bergambut mampu menyimpan dan menyerap Gas Rumah Kaca (GRK) dalam jumlah besar sehingga secara tidak langsung berperan penting dalam mengatur iklim lokal maupun global. Maksud
dan
tujuan
RHL
kawasan
bergambut
untuk
memulihkan
sumberdaya kawasan bergambut yang kritis sehingga berfungsi optimal dalam memberikan manfaat ekologi, ekonomi dan sosial kepada seluruh pihak yang berkepentingan, mengelola sumber daya air, dan mengembangkan kelembagaan yang berbasis sumberdaya kawasan bergambut. B. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Bergambut 1. Sasaran Lokasi
- 50 -
Secara umum sasaran lokasi rehabilitasi hutan dan lahan kawasan bergambut yaitu kawasan yang diidentifikasi sebagai areal kritis/rusak sedang dan sangat kritis/rusak berat pada RTk RHL DAS Kawasan Bergambut. Apabila pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kawasan bergambut tidak dapat sekaligus mencakup seluruh areal maka dapat dilakukan prioritas, misalnya prioritas RHL-G I berupa kawasan gambut lindung dan budidaya sangat kritis dan/atau kritis yang terletak dalam DAS prioritas dengan kondisi gambut matang/safrik dan ketebalan tanah gambutnya dangkal, setelah dikurangi peruntukan lain seperti pemukiman dan sarana umum lainnya. Selanjutnya prioritas RHL-G II yaitu kawasan gambut sangat kritis dan/atau kritis yang terletak dalam DAS prioritas dengan kondisi gambut setengah matang/hemik dan ketebalan tanah gambutnya dangkal, setelah dikurangi peruntukan lain seperti pemukiman dan sarana umum lainnya. Terhadap kegiatan penanaman dalam rangka rehabilitasi, dapat dipilih pada areal yang terbatas kemampuannya untuk pulih secara alami dan areal yang secara alami sulit dijangkau oleh penyebaran benih. Lahan yang memiliki kemampuan untuk pulih secara alami tidak diprioritaskan sebagai areal penanaman. Berdasarkan kondisi kerapatan tegakan awal, maka RHL kawasan bergambut dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu penanaman intensif dan pengayaan tanaman. Penanaman RHL kawasan bergambut dilaksanakan pada prioritas RHL-G I dan Prioritas RHL-G II berdasarkan RTkRHL DAS Kawasan Bergambut yang mempunyai tegakan asal paling banyak 200 (dua ratus) batang/hektar, sedangkan pengayaan tanaman pada kawasan bergambut dilaksanakan pada prioritas RHL-G I dan Prioritas RHL-G II berdasarkan RTkRHL DAS Kawasan Bergambut yang mempunyai tegakan asal antara 200 (dua ratus) sampai dengan 400 (empat ratus) batang/ hektar. 2. Penentuan Jenis Tanaman Jenis tanaman yang dipilih untuk rehabilitasi sebaiknya jenis lokal/ endemik. Proses pemilihan jenis dilakukan dengan memperhatikan : a. keberadaan jenis dominan, b. sifat dan karakteristik tiap jenis terutama respon terhadap genangan dan cahaya,
- 51 -
c. kondisi
areal
(penutupan
vegetasi,
kondisi
tanah
dan
kondisi
genangan).
Variasi kondisi areal dan alternatif jenis tanaman yang sesuai : Tabel 4. Kondisi Areal dan Alternatif Jenis Tanaman RHL Rawa Gambut No. 1
Kondisi Lokasi Areal yang :
a. Bekas terbakar
Perepat (Combretocarpus rotundatus )
Belangiran (Shorea belangeran )
b. Bekas tebang habis
Perupuk (Coccoceras borneense )
c. Areal terbuka
Pulai rawa (Alstonia pneumatophora )
Rengas manuk (Melanorhoea wallicihi )
ringan/sedang
(vegetasi jarang)
2
Alternatif Jenis Tanaman
Areal yang :
Terentang (Campnosperma macrophylla )
Meranti rawa (Shorea pauciflora, Shorea
a. Bekas terbakar yang
tysmanniana, Shorea uliginosa )
telah mengalami
Merapat (Combretocarpus rotundatus )
suksesi
Durian (Durio carinatus )
b. Bekas tebang selektif
Ramin (Gonystylus bancanus )
c. Penutupan vegetasi
Punak (Tetramerista glabra)
Kempas (Koompassia malaccensis )
Resak (Vatica rassak )
Sungkai (Peronema canescens )
Kapur Naga (Calophyllum macrocarpum )
Nyatoh (Palaquium spp .)
Bintangur (Calaphyllum spp .)
sedang
3
Jelutung rawa (Dyera lowii )
Areal yang :
a. Bekas tebang selektif b. Masih banyak dijumpai pohon c. Penutupan vegetasi masih tinggi d. Telah kehilangan jenis tanaman komersil (bernilai
Meranti rawa (Shorea pauciflora, Shorea tysmanniana, Shorea uliginosa )
Ramin (Gonystylus bancanus )
Punak (Tetramerista glabra )
Balam (Palaquium rostratum )
Medang (Litsea calophyllantha )
Kempas (Koompassia malaccensis )
Rotan ( Calamus spp )
Gemor (Alseodhapne helophylla )
tinggi) Jenis tanaman semusim yang cocok untuk kawasan bergambut antara lain:
- 52 -
a. Jahe-jaheaan (Zingiberaceae ) b. Lidah buaya (Aloevera ) Jenis tanaman perdu yang dapat ditanam di sela-sela tanaman pokok d an cocok di kawasan bergambut antara lain tanaman jarak ( Jantropha sp.). Sedangkan jenis tanaman eksotis yang dapat dikembangkan di kawasan bergambut antara lain : a. Akasia (Acacia crassicarpa ) b. Ekaliptus (Eucalyptus spp .) c. Melina (Gmelina sp .) 3. Jadwal kegiatan Pengaturan jadwal kegiatan rehabilitasi perlu dilakukan secara baik karena kegiatan rehabilitasi memiliki variasi waktu ideal yang berlainan, misalnya penanaman pada musim hujan dan pembuatan gundukan piringan tanam di musim kemarau. 4. Persiapan Pelaksana Penanaman Sumberdaya Manusia memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan rehabilitasi sehingga perlu dipersiapkan. Persiapan SDM tidak hanya penyiapan tenaga kerja dalam jumlah tertentu melainkan juga pembekalan keterampilan yang memadai sehingga kegiatannya dapat berupa penyiapan kelembagaan yaitu prakondisi terhadap masyarakat setempat
yang
akan
terlibat
dalam
kegiatan
rehabilitasi
berupa
penyuluhan, pembentukan kelompok tani dan p endampingan. 5. Persiapan bibit Penyediaan
bibit
untuk
keperluan
rehabilitasi
rawa
gambut
dapat
dilakukan dengan pembuatan atau melalui pengadaan bibit. Untuk menjamin agar pelaksanaan penyediaan bibit berjalan efektif dan efisien, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Penentuan
kebutuhan
bibit
sesuai
rancangan
meliputi
lokasi
persemaian, jenis, jumlah dan persyaratan bibit, baik untuk kegiatan penanaman, penyulaman tahun berjalan, maupun untuk penyulaman pemeliharaan I. b. Penyusunan tahapan dan jadwal kegiatan penyediaan bibit dengan memperhatikan waktu tanam di lapangan. c. Pelaksanaan penyediaan bibit dapat dilakukan melalui : pembuatan bibit dan/atau pengadaan bibit oleh pihak ketiga/perusahaan pengada bibit.
- 53 -
d. Untuk memperoleh mutu bibit yang baik dan mengurangi resiko kerusakan bibit ke lokasi penanaman, diperlukan tempat pengumpulan sementara di areal tanam yang sesuai k riteria dan standar mutu.
6. Penataan areal tanam Kegiatan penataan areal tanam perlu dilakukan karena adanya perilaku genangan air yang sulit diprediksi dan sering menjadi permasalahan serius bagi tanaman muda/bibit yang baru ditanam. Pada persiapan areal tanam beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi: a. Pembuatan batas areal penanaman. Pembuatan batas areal penanaman sebagaimana tertuang pada BAB IV. Huruf C. b. Pengaturan drainase Keberhasilan rehabilitasi di kawasan bergambut juga ditentukan oleh fluktuasi muka air tanah gambut. Hal ini memerlukan pengaturan drainase (water management) pada luasan areal tanam yang dimaksud. Adapun jenis kegiatan pengaturan drainase dapat berupa 1) p embuatan parit dengan dimensi tertentu 2) pembuatan kolam air (beje), dan 3) pembangunan tabat/tebat dalam rangka pengaturan laju drainase (canal blocking ). Fungsi lain dari parit, kolam air dan tabat tersebut dapat digunakan sebagai tempat berkembang biaknya ikan lokal ekosistem air hitam, baik berkembang biak secara alami maupun budidaya. Visualisasi posisi tabat secara melintang dan posisi dilihat dari atas terhadap sebaran areal yang akan direhabilitasi disajikan pada Gambar 8 dan 9 di bawah ini.
Gambar 8. Letak dan posisi tabat secara melintang
- 54 -
Gambar
9.
Letak
dan
posisi
tabat
terhadap
areal
yang
akan
direhabilitasi
Posisi kolam air (beje) divisualisasikan pada Gambar 10 di bawah ini yang disesuaikan dengan komposisi dan posisi areal penanaman.
Hutan Gambut Lahan Gambut Beje/kolam Tabat/Dam Saluran/ Lahan Gambut Tabat/Dam
Beje/kolam
Pemukiman
Sungai
Gambar 10. Letak dan posisi kolam air (b eje) terhadap areal penanaman
Bentuk bangunan tabat dapat berupa tabat papan satu lapis atau tabat isi. Tabat papan satu lapis hanya terdiri dari satu lapis penahan arus air yang terbuat dari susunan papan/balok kayu atau terbuat dari plastik. Sedangkan tabat isi dibuat dari dua lapis papan penahan arus air yang diantara papan tersebut dapat diisi dengan media berupa tanah gambut, tanah mineral, atau campuran tanah gambut dan mineral. Permukaan atas media antara pada tabat isi dapat digunakan sebagai sarana transportasi atau sarana media tanam bagi vegetasi tertentu. Pada masing-masing jenis bangunan tabat tersebut dibuat lubang/rongga tempat aliran limpasan/luapan (spillway ) sehingga kontinyuitas aliran dari atas tetap terjaga dan daya dorong aliran air dapat terukur. Bentuk bangunan tabat disajikan pada Gambar 11, 12, dan 13.
- 55 -
Gambar 11. Bangunan tabat satu lapis terbuat dari papan/balok kayu (tampak depan) Balok penguat spillway
Papan
Balok penguat
(melintang)
Tampak Depan
Gambar 12. Bangunan tabat satu lapis terbuat dari papan plastik tebal (tampak depan)
- 56 -
Gambar 13. Bangunan tabat isi (a) tampak samping (b) tampak depan
Perencanaan pengaturan drainase tersebut dilakukan dengan seksama dikarenakan sifat lahan gambut yang kering tidak balik ( irreversible drying ) dan gejala penurunan lapisan gambut (subsidence ). Kegiatan pengaturan drainase tersebut masuk dalam ranah kegiatan sipil teknis yang secara detil terdapat pada manual rehabilitasi hutan dan lahan kawasan bergambut. c. Pembuatan jalan pemeriksaan Jalan pemeriksaan dibuat di antara blok satu dengan lainnya. Jalan pemeriksaan selain dimanfaatkan untuk pemeriksaan juga sekaligus untuk jalan pengangkutan alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Teknik pembuatannya mengikuti ketentuan pembuatan jalan yang berlaku dengan ukuran menyesuaikan kondisi lapangan. d. Pembuatan jalur tanam Pembuatan jalur tanaman dimulai dengan penentuan arah larikan tanaman sesuai pola tanam yang telah dirancang pada lokasi dan areal
- 57 -
tanam yang bersangkutan. Selanjutnya penentuan jarak tanam juga disesuaikan kondisi areal. e. Pemasangan ajir Pemasangan ajir sesuai jarak tanam yang ditentukan, dipasang tegak lurus dan kuat pada areal tanam. f. Pembuatan gundukan Pada areal tanam yang kondisi penggenangan ringan pembuatan gundukan tidak merupakan keharusan. Namun pada areal tanam yang kondisi penggenangannya sedang dan berat maka perlu
dibuat
gundukan pada titik tanam. Pembuatan gundukan sebaiknya dilakukan pada musim kemarau/ kering sehingga pengambilan material gambut menjadi lebih mudah. Waktu yang ideal adalah T-2 atau T-3 bulan sebelum penanaman dengan maksud agar gundukan dapat menjadi kompak dan kuat di musim penghujan. Gundukan tidak boleh terlalu rendah sebab bibit dapat tergenang air saat musim hujan dan jangan terlalu tinggi sebab bibit dapat kekurangan air pada musim kemarau. Untuk itu perlu dipelajari terlebih dahulu fluktuasi dan rata-rata tinggi muka air tanah di lokasi rehabilitasi. Tinggi gundukan dibuat lebih tinggi dari batas genangan terendah. Selanjutnya karena sifat tanah gambut yang remah maka disekeliling gundukan perlu dibuat pembatas/penahan agar gundukan tidak mudah longsor atau terkikis saat terjadi banjir. Pembatas dapat berupa potongan cabang, batang atau material lain yang terdapat di areal tanam. g. Penyiapan titik bagi bibit sebagai tempat pengumpulan sementara sebelum bibit di tanam (di masing-masing areal penanaman). 7. Pengangkutan Bibit Alat pengangkutan bibit dapat berupa : truk, lori, perahu atau alat transport lainnya. Persiapan yang matang akan mampu menjamin ketersediaan alat angkut dalam jumlah yang cukup sesuai kondisi jalan atau parit, titik bagi bibit d an jumlah bibit yang akan diangkut. 8. Penanaman Penaman dilakukan pada awal musim hujan. Sebaiknya bibit ditanam pada pagi atau sore hari untuk mereduksi tingkat stres bibit akibat sinar matahari. Beberapa alternatif pola tanaman yang dapat diterapkan yakni : a. penanaman intensif/merata pada areal yang terbuka,
- 58 -
b. penanaman
jalur
atau
pengayaan
pada
areal
yang
penutupan
vegetasinya sedang atau rapat. Tahapan pekerjaan pada penanaman sebagai berikut. a. Pembersihan piringan tanam atau gundukan dan pembuatan lubang tanam. Kegiatan pembersihan piringan tanam atau gundukan dan pembuatan lubang tanam dilakukan pada saat akan menanam bibit dimaksudkan untuk
menghilangkan
gulma
pada
gundukan
atau
titik
tanam.
Sedangkan lubang tanam dibuat disesuaikan dengan ukuran bibit yang akan ditanam. b. Penyiraman lubang tanam. Bibit akan mengalami stres bila akarnya langsung menyentuh tanah yang panas. Karenanya apabila cukup tersedia air d i areal tanam maka dapat terlebih dahulu dilakukan penyiraman air secukupnya ke lubang tanam. c. Penanaman bibit. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memasukkan bibit ke lubang tanam. Perhatikan agar batang bibit tidak terbenam karena lubang tanam terlalu dalam atau terdapatnya bagian akar yang tidak tertimbun karena lubang terlalu dangkal. Lubang yang telah ditanami bibit kemudian ditutup material tanah bekas galian, upayakan bibit tegak dan tidak goyang. Tinggi bibit harus lebih tinggi dari genangan tertinggi baik ditanamn sendiri maupun dengan gundukan. 9. Pemeliharaan Tanaman Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi : penyiangan, penyulaman dan pengendalian hama dan penyakit. Pemeliharaan tanaman dilakukan sebagaimana terurai pada BAB IV. Huruf C. Dalam pengendalian hama, Jenis hama yang sering ditemui di lahan dan hutan gambut adalah : babi hutan dan rayap ( Macrotermes gilvus ). Untuk mengatasi
serangan
membersihkan
semak
babi
hutan
belukar
di
dapat sekitar
dilakukan areal
lokasi
dengan
cara
tanam
yang
merupakan habitatnya. Apabila serangan hama b abi tidak dapat dielakkan maka dilakukan upaya penyetruman, peracunan atau perburuan masal. Untuk mengantisipasi gangguan rayap disarankan untuk melakukan pembuatan lubang tanam 2-3 hari sebelum bibit ditanam dimaksudkan agar rayap yang terganggu karena pembuatan lubang tanam akan mencari
- 59 -
tempat baru bagi koloninya. Pada kondisi gangguan yang ekstrim dapat digunakan insektisida secara hati-hati dan terbatas. 10. Perlindungan tanaman Bahaya yang selalu mengancam pada kawasan bergambut yang telah terbuka adalah kebakaran hutan dan lahan ( forest fire ). Sifat api yang dapat tersimpan cukup lama (latent ) dan cenderung merambat melalui lapisan bawah gambut, merupakan ancaman yang sulit diantisipasi dan dikendalikan. Namun demikian perlakuan yang selama ini ditempuh adalah : a. Membuat parit-parit dan kanal saluran sebagai sekat bakar yang cukup efektif untuk meredam laju rambatan api d i bawah permukaan b. Membuat kolam air (beje) yang digunakan sebagai cadangan air tatkala kebakaran hutan dan lahan terjadi c. Pemilihan jenis tanaman lain tahan terhadap api yang ditanam pada sekitar blok maupun petak tanam. Jenis tanaman tahan api tersebut antara lain 1) pohon pisang 2) pohon pinang, dan 3) pohon pepaya d. Pemadaman
manual
yang
dilakukan
oleh
kelompok
masyarakat
setempat, baik secara swadaya maupun ada insentif dari pemerintah setempat 11. Standar hasil kegiatan Jumlah tanaman hasil penanaman RHL pada kawasan bergambut pada akhir tahun ketiga baik tanaman asal maupun tanaman baru paling sedikit 600 (enam ratus) batang/hektar. Dalam hal jumlah tanaman tersebut telah tercapai maka tidak dilakukan pemeliharaan lanjutan. C. Rehabilitasi Kawasan Bergambut Pola Khusus Rehabilitasi kawasan bergambut dengan kondisi biofisik atau sosial, ek onomi, budaya dan atau kepentingan diseminasi teknologi rehabilitasi dapat dilaksanakan dengan pola khusus yang diatur dengan manual tersendiri.
- 60 -
BAB VIII KONSERVASI TANAH DAN AIR A. Umum Kegiatan konservasi tanah dan air bertujuan untuk melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, mencegah terjadinya konsentrasi aliran permukaan, mengoptimalkan fungsi tanah dan meningkatkan daya dukung DAS. B. Teknik Konservasi Tanah dan Air Teknik konservasi tanah dan air yang sering dilakukan dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah: 1. Dam Pengendali (DPi) a. Tujuan Tujuan pembangunan DPi yaitu : 1) Mengendalikan endapan sedimen dan aliran air permukaan yang berasal dari daerah tangkapan air dibagian hulunya. 2) Menaikkan permukaan air tanah sekitarnya. 3) Tempat persediaan air bagi masyarakat (rumah tangga, irigasi, ternak dan lain-lain). b. Sasaran Lokasi Secara teknis persyaratan site lokasi Dam Pengendali adalah sebagai berikut: 1) LMU Prioritas I dan II dan/atau dalam RP-RHL; 2) dapat diluar Prioritas I dan II dengan syarat lokasinya mampu menampung sedimen dan aliran permukaan yang besar; 3) luas DTA 50 - 250 ha; 4) struktur tanah stabil (badan bendung); 5) kemiringan rata-rata daerah tangkapan 15 - 35 % ; 6) tinggi badan bendung maksimum 8 meter 7) kemiringan alur sungai <10%; 8) diutamakan pada ordo sungai 1 sampai dengan 3; dan 9) prioritas pengamanan bangunan vital.
- 61 -
Gambar 14. DPi Bentuk Lurus
Gambar 15. DPi Bentuk Busur c. Mekanisme Pelaksanaan 1) perencanaan a) analisis penetapan lokasi kegiatan DPi melalui desk analisis dan survey calon lokasi (ground check ). b) pengukuran dan penentuan rencana lokasi DPi. 2) penyiapan tim pelaksana a) penyiapan tim administrasi b) penyiapan tim penyusun rancangan, tim pengawas, pendamping. c) pelatihan tim penyusun rancangan, tim pengawas, pendamping. 3) penyusunan rancangan kegiatan oleh tim p enyusun rancangan a) unsur
tim
penyusun
rancangan
dapat
terdiri
dari
Dinas
Kehutanan provinsi/KPH, PU Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala BPDASHL.
- 62 -
b) rancangan disusun (Sun) oleh tim perancang, dinilai (Lai) oleh Kepala Seksi Program BPDASHL, dan disahkan (Sah) oleh Kepala BPDASHL. 4) persiapan a) penyiapan kelembagaan (1) pertemuan
dengan
masyarakat/kelompok
dalam
rangka
sosialisasi rencana pelaksanaan pembuatan dam pengendali. (2) pembentukan organisasi dan penyusunan program k erja. b) penyiapan ganti rugi lahan Lahan
yang
terpakai
untuk
badan
bendung,
saluran
air,
bangunan pelimpah, jalan dan sarana yang lain dapat diganti ru gi sepanjang anggaran tersedia. c) pengadaan sarana dan prasarana Pengadaan peralatan/sarpras diutamakan untuk jenis peralatan dan bahan habis pakai,
yang bertujuan untuk memperlancar
pelaksanaan pekerjaan di lapangan, antara lain : (1) pembuatan jalan masuk. (2) pembuatan gubuk kerja, gubuk material dan papan nama. 5) persiapan lapangan a) pembersihan lapangan b) pengukuran kembali c) pemasangan patok batas 6) pelaksanaan pembuatan a) pembuatan profil bendungan b) pengupasan, penggalian dan pondasi bangunan c) pembuatan saluran pengelak d) pembuatan/pemadatan badan bendung e) pembuatan saluran pengambilan dan pintu air f) pembuatan bangunan pelimpah (spillway ) g) pembuatan bangunan lain untuk sarana pengelolaan: jalan inspeksi h) pemasangan gebalan rumput 7) pemeliharaan Pemeliharaan bangunan DPi meliputi : a) pemeliharaan
badan
bendung
saluran pembagi b) perbaikan gebalan rumput
dan
saluran
pelimpah
serta
- 63 -
8) organisasi pelaksana Pelaksana dalam pembuatan DPi yaitu kelompok masyarakat atau pihak ketiga didampingi penyuluh lapangan kehutanan atau petugas teknis di bawah koordinasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) provinsi. 9) jadwal kegiatan Tahapan dalam pelaksanaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tertuang dalam rancangan. 2. Dam Penahan (DPn) a. Tujuan Pembuatan DPn bertujuan untuk mengendalikan endapan/sedimentasi dan aliran air permukaan ( run off ) dari daerah tangkapan air dibagian hulu. b. Sasaran Lokasi Secara teknis kriteria site lokasi DPn adalah sebagai berikut: 1) LMU Prioritas I dan II atau dalam RP-RHL; 2) Luas DTA 10-30 ha; 3) Kemiringan alur 15-35 %; 4) tinggi maksimum 4 meter; 5) Kemiringan rata-rata daerah tangkapan 15-35%; 6) Diutamakan pada ordo sungai 1 sampai dengan 3. 7) Untuk DPn yang dibuat secara seri, persyaratan luas DTA mengikuti kondisi di lapangan.
Gambar 16. DPn dengan Batu Bronjong
- 64 -
Gambar 17. DPn Batu Bronjong dengan Sayap
Gambar 18. Dam Penahan dengan konstruksi kayu/bambu
Gambar 19.Dam Penahan dengan konstruksi anyaman ranting, kayu/bambu c. Mekanisme Pelaksanaan 1) perencanaan a) analisis penetapan lokasi kegiatan DPn melalui desk analisis dan survey calon lokasi (ground check ). b) pengukuran dan penentuan rencana lokasi DPn. 2) penyiapan tim pelaksana a) penyiapan Tim Administrasi
- 65 -
b) penyiapan Tim Penyusun Rancangan, Tim P engawas, Pendamping. c) pelatihan Tim Penyusun Rancangan, Tim Pengawas, Pendamping. 3) penyusunan rancangan kegiatan oleh Tim Penyusun Rancangan a) tim
penyusun
rancangan
dapat
terdiri
dari
unsur
Dinas
Kehutanan provinsi/kabupaten/kota, PU kabupaten/kota, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala BPDASHL. b) rancangan disusun (Sun) oleh Tim Perancang, dinilai (Lai) oleh Kepala Seksi Program BPDASHL, dan di sahkan (Sah) oleh Kepala BPDASHL. 4) persiapan a) penyiapan Kelembagaan b) pertemuan
dengan
masyarakat/kelompok
dalam
rangka
sosialisasi. c) pembentukan organisasi dan penyusunan rencana kerja. 5) pengadaan sarana dan prasarana Pengadaan sarana dan prasaranan (sarpras) d iutamakan untuk jenis peralatan dan bahan habis pakai. Pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain : a) pembuatan jalan masuk b) pembuatan gubuk kerja/gubuk material dan papan nama 6) persiapan lapangan a) pembersihan lapangan b) pengukuran kembali c) pemasangan patok batas 7) pelaksanaan pembuatan a) pemasangan profil bangunan b) penggalian pondasi bangunan c) penganyaman/pembuatan bronjong d) pemasangan bronjong e) pengisian bronjong f) pengikatan bronjong 8) pemeliharaan Pemeliharaan bangunan dam penahan meliputi : a) pembersihan seresah b) pemeliharaan bronjong 9) organisasi pelaksana
- 66 -
Pelaksana pembuatan dam penahan yaitu kelompok masyarakat atau pihak ketiga didampingi Petugas Lapangan Kehutanan atau petugas teknis dibawah koordinasi Dinas p rovinsi/kabupaten/kota. 10) jadwal kegiatan Tahapan pelaksanaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tertuang dalam rancangan. 3. Pengendali Jurang (gully plug ) Gully Plug (GP) adalah upaya teknik konservasi tanah untuk mencegah/ mengendalikan erosi jurang agar tidak meluas dan berkembang sehingga merusak lingkungan sekitarnya.
Comment [M1]: Tidak ada di pengertian
a. Tujuan Pembangunan gully plug bertujuan untuk memperbaiki lahan yang rusak berupa jurang/parit akibat gerusan air g una mencegah terjadinya jurang/parit yang semakin besar. b. Sasaran Lokasi Secara teknis kriteria site lokasi gully plug sebagai berikut: 1) LMU Prioritas I dan II dan/atau dalam RP-RHL; 2) kemiringan DTA > 35 % dan terjadi erosi parit/alur; 3) pengelolaan lahan sangat intensif atau lahan terbuka; 4) kemiringan alur maksimal 10%; 5) luas DTA 3 – 5 ha; 6) diutamakan pada ordo sungai 1 sampai dengan 2 . c. Mekanisme Pelaksanaan 1) perencanaan a) analisis penetapan lokasi kegiatan GP melalui desk analisis dan survey calon lokasi (groundcheck ). b) pengukuran dan penentuan rencana lokasi GP. 2) penyiapan tim pelaksana a) penyiapan Tim Administrasi b) penyiapan Tim Penyusun Rancangan, Tim P engawas, Pendamping. c) pelatihan Tim Penyusun Rancangan, Tim Pengawas, Pendamping. 3) penyusunan rancangan kegiatan oleh Tim Penyusun R ancangan a) tim
penyusun
rancangan
dapat
terdiri
dari
unsur
Dinas
Kehutanan provinsi/kabupaten/kota, PU kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala BPDASHL. b) rancangan disusun oleh Tim Perancang, dinilai oleh Kepala Seksi Program BPDASHL, dan di sahkan oleh Kepala BPDASHL.
- 67 -
4) persiapan a) penyiapan kelembagaan b) pertemuan
dengan
masyarakat/kelompok
dalam
rangka
sosialisasi c) pembentukan organisasi dan penyusunan rencana kerja 5) pengadaan sarana dan prasarana Pengadaan peralatan/sapras diutamakan untuk jenis peralatan dan bahan
yang
habis
pakai.
Pembuatan
sarana
dan
prasarana
pelaksanaan pekerjaan di lapangan yaitu: a) pembuatan jalan masuk b) pembuatan gubuk kerja/gubuk material dan papan nama 6) penataan areal kerja a) pembersihan lapangan b) pengukuran kembali c) pemasangan patok d) pembuatan profil lapangan 7) pembuatan a) stabilisasi ujung jurang dilakukan melalui : (1) pembuatan teras-teras dan bangunan terjunan air (2) pelandaian lereng (3) pembuatan saluran diversi mengelilingi bagian atas b) stabilisasi tebing jurang dilakukan melalui : (1) pelandaian lereng/tebing (2) penguatan lereng/tebing c) stabilisasi dasar jurang terhadap bangunan pengendali lolos air dan bangunan pengendali tidak lolos air d) pembuatan bangunan pengendali jurang 8) Pemeliharaan. Pemeliharaan bangunan pengendali jurang meliputi : a) Pemeliharaan bangunan terjunan dan teras b) Pemeliharaan saluran diversi 9) organisasi pelaksana Sebagai pelaksana pembuatan pengendali jurang adalah kelompok masyarakat, yang didampingi Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) atau petugas teknis pada satuan kerja Dinas provinsi/kabupaten/ kota.
- 68 -
10) tahapan dan jadwal kegiatan Tahapan dalam pelaksanaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tertuang dalam rancangan.
Gambar 20. Pengendali jurang dengan bronjong 4. Embung Air a. Tujuan Pembangunan embung air ditujukan untuk : 1) menampung dan mengalirkan air pada kolam penampung. 2) cadangan persediaan air untuk berbagai kebutuhan pada musim kemarau. b. Sasaran Lokasi Sasaran lokasi embung air adalah hutan dan lahan yang termasuk dalam LMU Terpilih, diutamakan pada Daerah kritis dan kekurangan air (defisit), RHL Prioritas I dan II serta morfologi DAS bagian hulu dan tengah dan atau telah ditetapkan dalam RP-RHL. Secara teknis kriteria site lokasi embung air adalah sebagai berikut: 1) topografi bergelombang dengan kemiringan <30% 2) air tanah sangat dalam 3) diutamakan tanah liat berlempung atau lempung berdebu 4) pembangunan embung air diprioritaskan di dekat lokasi pemukiman dan lahan pertanian/perkebunan. 5) lokasi embung dapat dibangun pada hutan dan lahan yang rawan kebakaran dan kekeringan. Keputusan untuk menetapkan lokasi pembuatan embung dengan memperhatikan alur proses sebagai berikut :
- 69 -
Dalam > 30 m
Air tanah
Pompa air tanah dalam
Dangkal < 30 m
Pompa sumur pantek
Tekstur ringan
Drum dan bak
Permeabel
Penampung
Tidak ada
Tekstur liat/
Embung Air
Tidak permeabel
Gambar 19. 19. Alur proses proses pengambilan pengambilan keputusan keputusan untuk untuk pembuatan pembuatan embung air c. Mekanisme Pelaksanaan 1) persiapan Penyiapan acuan dan kelembagaan : a) mempelajari rancangan embung yang telah disahkan, b) pertemuan
dengan
masyarakat/kelompok
dalam
rangka
sosialisasi c) pembentukan organisasi dan penyusunan program kerja. 2) pengadaan dan pembuatan sarana dan p rasarana Pengadaan peralatan/sapras diutamakan untuk jenis peralatan dan bahan yang habis pakai, yang bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan antara lain : a) pembuatan jalan masuk b) pembuatan gubuk kerja/gubuk material 3) penataan areal kerja a) pembersihan lapangan b) pengukuran kembali c) pemasangan patok /profil d. Pelaksanaan Pembuatan 1) penggalian tanah (kemiringan galian 100%, kedalaman 2,5 - 3 m). 2) pembuatan saluran pelimpah dan saluran pembagi air 3) pemadatan/pelapisan badan embung air dengan tanah liat, batu kapur, plastik atau dengan pasangan pasangan batu
- 70 -
4) pemasangan gebalan rumput e. Pemeliharaan 1) pemeliharaan gebalan rumput 2) perbaikan/pemadatan dinding embung air 3) pengerukan lumpur f. Organisasi Pelaksana Sebagai pelaksana pembuatan embung adalah kelompok masyarakat setempat di bawah koordinasi Dinas Kabupaten/Kota. g. Jadwal Kegiatan Tahapan dalam pelaksanaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tertuang dalam rancangan.
Gambar 23. Embung Air 5. Sumur Resapan Air (SRA) Sumur resapan air adalah salah satu bentuk rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau kedap air dan meresapkannya kembali ke dalam tanah.
Comment [M2]: Tidak ada di pengertian
a. Tujuan Tujuan pembangunan SRA untuk mengurangi aliran permukaan dan meningkatkan air tanah sebagai upaya untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi sistem tata air Daerah Aliran Sungai (DAS) sesuai dengan kapasitasnya. b. Sasaran Lokasi Sasaran lokasi sumur resapan air yaitu : 1) daerah pemukiman padat penduduk dengan curah hujan tinggi; 2) aliran permukaan (run (run off ) tinggi; 3) vegetasi penutup tanah <30 % ;
- 71 -
4) struktur tanah yang dapat digunakan harus mempunyai nilai permebilitas tanah ≥ 2,0 cm/jam; 5) kedalaman air tanah minimum 1,50 m p ada musim hujan; 6) diutamakan pada morfologi hulu dan tengah DAS; dan 7) jarak penempatan SRA terhadap bangunan adalah: a) terhadap sumur air bersih 10 meter. b) terhadap septic tank 10 meter. c) terhadap pondasi bangunan 1 meter. c. Gambar Teknis SRA 1) Tipe Pasangan Batu Bata Merah a) Tipe Terbuka
Gambar 24. Gambar konstruksi pembuatan SRA tipe terbuka b) Tipe Tertutup
Gambar 25. Gambar konstruksi pembuatan SRA tipe tertutup
- 72 -
2) Tipe Buis Beton
Gambar 26. Gambar konstruksi pembuatan SRA tipe buis beton d. Mekanisme Pelaksanaan 1) perencanaan a) analisis penetapan lokasi kegiatan SRA melalui desk analisis dan survey calon lokasi (groundcheck ). b) pengukuran dan penentuan rencana lokasi SRA. 2) penyiapan tim pelaksana a) penyiapan Tim Administrasi b) penyiapan Tim Penyusun Rancangan, Tim P engawas, Pendamping. c) pelatihan Tim Penyusun Rancangan, Tim Pengawas, Pendamping. 3) penyusunan rancangan kegiatan oleh Tim Penyusun R ancangan a) tim
penyusun
rancangan
dapat
terdiri
dari
unsur
Dinas
Kehutanan provinsi/kabupaten/kota, PU kabupaten/kota, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala BPDASHL. b) rancangan disusun (Sun) oleh Tim Perancang, dinilai (Lai) oleh Kepala Seksi Program BPDASHL, dan di sahkan (Sah) oleh Kepala BPDASHL. 4) persiapan penyiapan kelembagaan a) pertemuan
dengan
masyarakat/kelompok
dalam
sosialisasi. b) pembentukan organisasi dan penyusunan program kerja. c) pelatihan pelaksana. 5) pembuatan sarana dan prasarana
rangka
- 73 -
Pengadaan peralataan/sapras diutamakan untuk jenis peralatan dan bahan yang habis pakai. 6) penataan areal kerja a) penentuan letak sumur. b) pembersihan lokasi sumur. c) pemasangan patok. e. Pelaksanaan Pembuatan 1) penggalian tanah 2) pemasangan dinding sumur. 3) pembuatan saluran air. 4) pembuatan bak kontrol. 5) pemasangan talang air di sesuaikan dengan kebutuhan. 6) pembuatan saluran pelimpasan. f. Pemeliharaan Pemeliharaan bangunan sumur resapan air meliputi : 1) pembersihan pipa saluran air/talang air, bak kontrol dan saluran pelimpas 2) pengerukan lumpur g. Organisasi pelaksana Pelaksanaan
pembuatan
SRA
dapat
dilaksanakan
dengan
pola
kontraktual maupun swakelola dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya lokasi pelaksanaan kegiatan, apabila dikerjakan secara swakelola maka harus didampingi oleh tenaga pendamping yang menguasai pekerjaan sipil teknis atau Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL). h. Jadwal Kegiatan Tahapan dalam pelaksanaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tertuang dalam rancangan. 6. Rorak a. Maksud dan Tujuan Maksud pembuatan rorak merupakan upaya konservasi air dengan menampung
air
dan
meresapkannya
ke
dalam
tanah
sehingga
mengurangi aliran permukaan dan menampung sedimen/endapan akibat proses erosi. Tujuan pembuatan rorak adalah yaitu : 1) mengurangi aliran air permukaan.
- 74 -
2) meningkatkan proses pengendapan sedimen agar tidak terbawa aliran air permukaan ke daerah di bawahnya. 3) menghasilkan kompos bila dikombinasikan dengan mulsa. 4) meningkatkan air tanah. b. Sasaran Lokasi Sasaran lokasi rorak adalah lahan yang termasuk dalam LMU Terpilih, diutamakan pada RHL Prioritas I dan II serta morfologi DAS bagian hulu dan tengah atau telah ditetapkan dalam RP R HL. Secara teknis kriteria site lokasi rorak yaitu: 1) Daerah/lokasi sedimennya
ini
tinggi
mempunyai (lahan
aliran
pertanian,
permukaan pekarangan,
dan
tingkat
perkebunan,
hutan, tepi jalan) 2) Kelerengan antara 8% - 25%. c. Mekanisme pelaksanaan 1) Persiapan Lapangan meliputi : 1) penyiapan rancangan teknis. 2) Penyiapan lahan. 3) pengukuran kembali. 4) pematokan tanda letak rorak. 5) pengadaan bahan dan alat. d. Pembuatan Rorak 1) Rorak-rorak
dibuat
di
antara
tanaman
pokok
(tanaman
semusim/tahunan/keras). 2) Bentuk rorak dapat berupa lubang-lubang biasa (dangkal atau dalam) atau berupa saluran buntu (saluran memanjang tetapi tidak dihubungkan dengan saluran lain atau saluran pembuangan air). 3) Ukuran rorak (lebar dan dalamnya) disesuaikan dengan curah hujan, jenis tanaman dan keperluannya. 4) Rorak/saluran buntu yang sangat banyak berfungsi juga seperti sumur peresapan. e. Pemeliharaan Memindahkan
endapan/sedimentasi
tanah
pada
rorak
kebidang
olah/teras dan gulud. f. Organisasi Pelaksana Sebagai pelaksana pembuatan rorak adalah kelompok masyarakat didampingi penyuluh kehutanan lapangan (PKL) setempat atau petugas teknis dibawah koordinasi Dinas Kabupaten/Kota.
- 75 -
Gambar 22. Rorak (saluran buntu)
7. Strip Rumput a. Tujuan Tujuan pelaksanaan pola penanaman dengan strip rumput ( grass barrier ) yaitu untuk memperlambat aliran permukaan dan menahan tanah/endapan yang tererosi/terbawa aliran sehingga mengurangi laju erosi, menyediakan pakan ternak dari hasil pemangkasan rumput serta terbentuknya teras alami karena tanah yang terhanyut ditahan oleh strip rumput di bawahnya. b. Sasaran Lokasi Sasaran lokasi strip rumput merupakan lahan yang termasuk dalam LMU Terpilih, diutamakan pada RHL Prioritas I dan II serta morfologi DAS bagian tengah dan hilir dengan kemiringan (8 – 25) % dan atau telah ditetapkan dalam RP RHL, kondisi tanah miskin unsur hara dan lahan usaha yang secara intensif diusahakan oleh masyarakat. c. Mekanisme Pelaksanaan 1) Persiapan lapangan a) penyiapan rancangan teknis b) pengukuran kembali c) pematokan tanda letak larikan rumput d) pengolahan/penggemburan tanah e) pengadaan bahan dan alat 2) Pembuatan strip rumput a) penanaman rumput searah kontur b) pembuatan selokan teras/saluran di bagian atas strip rumput. d. Pemeliharaan
- 76 -
Kegiatan pemeliharaan berupa pemupukan, penyulaman tanaman, pendangiran, penyemprotan hama dan penyakit serta pembersihan saluran air. e. Organisasi pelaksana Pelaksana pembuatan strip rumput adalah kelompok masyarakat didampingi penyuluh kehutanan lapangan (PKL) dan atau petugas teknis dibawah koordinasi Dinas Kabupaten/Kota. f. Tahapan dan Jadwal Kegiatan Tahapan dalam pelaksanaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tertuang dalam rancangan.
Gambar 23. Strip rumput
Tabel 5. Jenis Dan Manfaat Rumput-Rumputan Dalam Rangka Usaha Konservasi Tanah No
Jenis
Manfaat
Ciri-ciri dan Syarat Tumbuh
1
Rumput Gajah (Pennisetum purpureum )
a.Sebagai penutup tanah b.Rumput potong.
a. Berumur panjang (6 th produktif) b. Tumbuh baik pada daerah curah hujan > 1000 mm c. Ditanam disela-sela tanaman pokok. d. Penanaman menggunakan stek
- 77 -
No
Jenis
Manfaat
Ciri-ciri dan Syarat Tumbuh atau sobekan rumpun tua.
2
Rumput Benggala a.Sebagai penutup (Pannincum maximum )
tanah b.Rumput potong
a. Bentuk mirip tanaman padi b. Tumbuh baik di dataran rendah dengan curah hujan 100-875 mm.
3
Rumput Mexico
Rumput potong
(Euchlaena
a. Berdaun lebar mirip tanaman jagung.
maxicana )
b. Tumbuh baik didataran rendah (0-1200 dpl), curah hujan 2000 mm. c. Pertumbuhan lambat jika curah hujan rendah.
4
Rumput Bede (Brachiaria decumbens )
a.Sebagai penutup tanah. b.Rumput potong c. Penggembalaan jika
a. Menjalar membentuk stolon. b. Daya adaptasi rendah c. Dapat hidup
dipertahankan
didaerah berlereng
tetap pendek.
terjal dan tanah miskin serta tahan injakan. d. Dapat ditanam ber sama-sama legume jarak tanam 40x40 cm.
5
Rumput Lampung
a.Sebagai penutup tanah
(Setaria
b.Rumput potong
sphacelata )
c. Penggembalaan
a. Berumpun, daun lunak dan akar berbulu b. Tumbuh pd daerah
- 78 -
No
Jenis
Manfaat
Ciri-ciri dan Syarat Tumbuh ketinggian 2003000 m dgn curah hujan 760 mm atau lebih. c. Dapat ditanam bersama dengan Legume, Siratro, Desmodium dan lain-lain
6
Rumput Makarikari
a. Sebagai penutup a. Berumpun tapi tak tanah
selebat Setaria
(Pannicum
b. Rumput potong
sphacelata atau
coloratum )
c. Penggembalaan
Pannicum maximum b. Tumbuh pada tanah struktur berat, tidak tergenang, dgn curah hujan 500760 mm atau lebih. c. Dapat ditanam bersama dengan Legume, Siratro, Desmodium dan lain-lain
7
Rumput Sudan
a. Rumput potong
(Sorghum
b. Bahan silase
sudanense)
(pengawetan hijauan pakan
a. Berumur panjang, membentuk rumpun. b. Daun lebat dan
ternak) dan hay
kuat, halus dan
(rumput kering
bagian tepi kasar.
sebagai pakan ternak)
c. Tumbuh baik pada ketinggian 0-1200 m dpl. d. Tumbuh pada
- 79 -
No
Jenis
Manfaat
Ciri-ciri dan Syarat Tumbuh curah hujan 500900 mm e. Dapat ditanam bersama leguminosa
8
Rumput
Sebagai pengendali a. Mempunyai sistem
vetiver/akar
erosi/penutup
wangi (Vetiveria
tanah.
akar berserabut yang kuat dan dalam.
zizanioides)
b. Akarnya beraroma wangi c. Tahan terhadap hama dan penyakit. d. Penanaman menggunakan stek atau sobekan rumpun yang tua. 9
Rumput Signal
Penggembalaan
(Brachiaria
Sebagai penutup
brizantha )
tanah
a. Umur panjang , tumbuh cepat b. Batang dan daun kaku serta kasar c. Tahan injak dan tahan kering d. Responsive terhadap pemupukan nitrogen c. Hidup baik pada ketinggian 0-1200 m d. Curah hujan 1500 mm
10
Rumput Ruzi
a. Penggembalaan
(Brachiaria
b. Rumput potong
a. Umur panjang, tumbuh vertical
- 80 -
No
Jenis
Manfaat
Ciri-ciri dan Syarat Tumbuh
ruziziensis )
untuk bahan hay (rumput
dan horizontal. b. Batang menjalar
kering sebagai
dan setiap buku
pakan ternak)
stolon tumbuh akar. c. Daun lebar dan halus d. Tumbuh pada ketinggian 0-1000 m e. Curah hujan 1000 mm.
11
Rumput Para
a.Penutup tanah
(Brachiaria
b.Penggembalaan
mutica )
ringan (domba, kambing)
a. Tanaman tahunan, tumbuh menjalar. b. Setiap buku stolon tumbuh akar dan cabang, batang dan daun berbulu. c. Tahan genangan air, tanah masam dan tidak tahan tanah asin.
12
Rumput Australia a.Penggembalaan (Paspalum
b.Rumput potong
dilatatum )
c. Penutup tanah
a. Tumbuh tegak, tinggi 60-150 cm. b. Tahan diinjak, disukai ternak, gizi tinggi. c. Perakaran luas dan dalam, tahan kering d. Tumbuh pada ketinggian 0-2000 m dengan curah hujan 900-1200
- 81 -
No
Jenis
Manfaat
Ciri-ciri dan Syarat Tumbuh mm e. Dapat ditanam bersama leguminosa
13
Rumput Pangola
a. Penggembalaan
(Digitaria
b. Rumput potong
decumbens )
a. Pertumbuhan cepat dan merayap,
untuk bahan hay
membentuk
(pakan ternak)
hamparan.
c. Penutup tanah.
b. Tumbuh ditempat kering ataupun tergenang c. Tumbuh pada ke tinggian 200-1500 m dan curah hujan 750 – 1000 mm atau lebih d. Dapat ditanam bersama Legumenosa.
14
Rumput Rhodes
a. Penggembalaan
(Chloris gayana )
b. Penutup tanah
a. Umur panjang, menjalar dan berkembang dengan stolon b. Tahan terhadap penggembalaan berat dan disukai ternak c. Tahan keringtapi tak tahan naungan. d. Tumbuh pada ketinggian 0-3000 m dengan curah hujan 762 – 1300 mm
- 82 -
No
Jenis
Manfaat
Ciri-ciri dan Syarat Tumbuh e. Dapat ditanam bersama leguminosa
15
African Star grass
a. Penggembalaan
(Cynodon
b. Sebagai
plectostachyrus )
a. Tumbuh tegak dan menjalar
pengendali
membentuk
erosi/penutup
hamparan
tanah
b. Stolon rapat pada tanah dan tumbuh akar yang kuat c. Tahan injak d. Tumbuh pada dataran rendah dengan curah hujan 500-800 mm
8. Perlindungan Kanan-Kiri Tebing Sungai Yang dimaksud perlindungan kanan kiri/tebing sungai adalah penerapan konservasi tanah baik secara vegetatif maupun sipil teknis di kanan kiri/tebing sungai. a. Tujuan Pembuatan
bangunan
perlindungan
kanan
kiri/tebing
sungai
bertujuan: 1) mencegah terjadinya longsor. 2) mencegah erosi masuk ke badan sungai. 3) menekan terjadinya banjir. 4) meningkatkan kualitas air sungai. 5) menekan terjadinya pendangkalan sungai. b. Sasaran Lokasi Sasaran lokasi perlindungan kanan-kiri sungai merupakan hutan dan lahan yang termasuk dalam LMU Terpilih, diutamakan pada RHL Prioritas I dan II serta morfologi DAS bagian hulu dan tengah dan atau telah ditetapkan dalam RP-RHL. Sungai yang kanan kiri/tebing sungainya mudah longsor/erosi, bertebing curam, sempadan sungai yang gundul dan curah hujan tinggi.
- 83 -
c. Mekanisme Pelaksanaan 1) Persiapan Lapangan a) penyiapan rancangan teknis b) pengukuran kembali. c) pematokan tanda letak bangunan kanan kiri/tebing sungai. d) pengadaan bahan dan alat. e) pembuatan bangunan perlindungan kanan kiri/tebing sungai melalui beberapa alternatif atau kombinasi alternatif
berikut
sesuai kondisi lapangan. 2) Penanaman rumput, perdu dan pohon yang memiliki p erakaran yang dalam dan tajuk pohon yang rimbun. 3) Pemasangan trucuk bambu; dapat menggunakan potongan batang bambu, maupun langsung menanami dengan bambu. d. Pemeliharaan 1) penyulaman tanaman baik rumput, perdu maupun pohon yang tidak tumbuh. 2) perbaikan terhadap trucuk apabila mengalami kerusakan. e. Organisasi Pelaksana Sebagai pelaksana pembuatan perlindungan kanan/kiri sungai adalah kelompok masyarakat didampingi penyuluh kehutanan lapangan (PKL) atau petugas teknis dibawah koordinasi Dinas Kabupaten/Kota.
Gambar 24. Bangunan Perlindungan Kanan Kiri/Tebing Sungai
9. Saluran Pembuangan Air (SPA) dan Bangunan Terjunan Air a. Tujuan Pembangunan SPA bertujuan untuk mengarahkan aliran air ke tempat yang aman dari erosi jurang sekaligus meresapkan air ke dalam tanah,
- 84 -
sedangkan pembuatan bangunan terjunan air bertujuan agar air yang jatuh pada SPA tidak menyebabkan erosi dan menimbulkan longsor. b. Sasaran Lokasi Sasaran lokasi SPA dan bangunan terjunan air diutamakan pada lahan yang termasuk dalam LMU Terpilih, berada pada RHL Prioritas I dan II serta morfologi DAS bagian tengah dan hilir dengan tingkat kelerengan cukup curam dan jenis tanah mudah tererosi dan longsor atau telah ditetapkan dalam RP-RHL. c. Mekanisme Pelaksanaan 1) Persiapan Lapangan a) Persiapan pembuatan SPA yang diperlukan adalah : (1) Penyiapan rancangan teknis (2) Pemancangan
patok
induk
tegak
lurus
kontur
yang
merupakan as/poros SPA. Jarak maksimum antara dua patok 5 m. (3) Pemancangan patok pembantu di kanan/kiri patok induk untuk menggambarkan lebar atas SPA. b) Persiapan pembuatan bangunan terjunan yang d ilakukan adalah: (1) Pemancangan menentukan
patok-patok letak
terjunan,
disepanjang jarak
antara
SPA dua
untuk patok
disesuaikan dengan lebar bidang olah teras. (2) Letak bangunan terjunan harus lebih ke dalam dari pada talud teras dan pada tanah asli (bukan tanah urugan). (3) Penggalian tanah menurut patok yang telah dipancang dengan arah tegak lurus ke bawah sedalam 0,5-1,5 m diukur dari bidang olah. d. Pembuatan 1) Pembuatan bangunan SPA a) penggalian tanah sesuai profil yang terbentuk dari patok-patok pembantu sedalam minimal 50 cm dari bidang olah teras dan lebar dasar 50 cm sesuai rancangan b) dasar SPA pada teras bangku dibuat dengan kemiringan 0,1-0,5% ke arah luar sehingga perbedaan tinggi dasar saluran yang berjarak 5 m adalah 0,5-2,5 cm c) setiap jarak 1 m sepanjang SPA ditanami gebalan rumput selebar 20 cm melintang SPA . 2) Pembuatan bangunan terjunan
- 85 -
a) dua atau tiga potong bambu bulat di tanam ke dalam tanah 0,5 m, sedang yang berada dipermukaan saluran dipasang setinggi bangunan terjunan. b) bambu belah dipasang melintang terjunan, kulit bagian luar bambu diletakan di bagian luar. c) pemasangan bambu disusun mulai dari bawah dengan kedua ujungnya dimasukan ke dalam bagian kanan kiri dinding SPA dan diikatkan pada bambu bulat. e. Pemeliharaan 1) pembersihan saluran dari endapan 2) perbaikan bambu apabila rusak baik karena sudah lapuk atau karena akibat lain. f. Organisasi Pelaksana Pelaksana pembuatan saluran pembuangan air dan terjunan adalah kelompok masyarakat didampingi penyuluh kehutanan lapangan (PKL) atau petugas teknis dibawah koordinasi Dinas Kabupaten/Kota.
Gambar 25. SPA dan Bangunan Terjunan 10. Teras a. Tujuan Pembangunan teras bertujuan untuk memperkecil aliran permukaan, menekan erosi, meningkatkan peresapan air ke dalam tanah serta menampung dan mengendalikan aliran air ke daerah yang lebih rendah secara aman. b. Sasaran Lokasi Secara umum, sasaran lokasi pembuatan teras adalah lahan yang termasuk dalam LMU Terpilih, diutamakan pada RHL Prioritas I dan II serta morfologi DAS bagian hulu dan tengah atau telah ditetapkan
- 86 -
dalam RP RHL dan dimanfaatkan secara terus menerus untuk budidaya tanaman semusim dengan kemiringan < 40%. c. Jenis Teras 1) Jenis Teras a) Teras datar Teras datar adalah teknik konservasi tanah berupa tanggul tanah sejajar kontur yang dilengkapi saluran di atas dan di bawah tanggul, bidang olah tidak diubah dari kelerengan permukaan. Standar teknis: (1) kemiringan lereng < 5%. (2) solum tanah dangkal < 30 cm. (3) drainase baik. (4) kemiringan tanah olahan tetap. (5) tanggul tanah ditanami vegetasi/rumput. b) Manfaat Mengurangi aliran permukaan dan erosi
Gambar 26. Teras Datar 2) Teras Gulud Teras gulud
merupakan teknik konservasi tanah berupa guludan
tanah dan saluran air. a) Standar teknis (1) kemiringan lereng 8-40 dan untuk tanaman semusim < 15 %. (2) guludan ditanami legum atau rumput dan dipangkas secara reguler. (3) guludan ditutup dengan mulsa hasil pangkasan (4) beda tinggi antar guludan ± 1 .25 m
- 87 -
(5) solum tanah dangkal dan berpasir (6) kemiringan bidang olahan diusahakan tetap (7) permeabilitas tanah cukup tinggi. b) Manfaat (1) pengendalian erosi dan aliran permukaan (2) sumber pakan ternak (3) gangguan pada struktur tanah sedikit.
Gambar 27. Teras Gulud 3) Teras Kredit Teras kredit merupakan teknik konservasi tanah berupa guludan tanah atau batu sejajar kontur dan bidang olah tidak diubah dari kelerengan permukaan. a) standar teknis (1) untuk tanah dangkal lereng 3 – 15 % (2) untuk tanah dalam lereng 3 – 40 % (3) guludan ditanami tanaman penguat (misal : rumput, legum dan ditanam secara rapat). (4) jarak antar guludan 5 – 12 m (5) tidak cocok untuk tanaman peka longsor. b) Manfaat (1) pengendalian erosi tanah (2) pengurangan aliran permukaan.
- 88 -
Gambar 28 Teras Kredit 4) Teras individu Teras individu adalah teknis konservasi tanah berupa teras yang dibuat hanya pada tempat yang akan ditanami tanaman pokok. a) Standar teknis (1) ukuran teras 1 x 1 m (segi empat) (2) ukuran diameter 1 m (lingkaran) (3) hanya untuk tanaman berupa pohon (4) kemiringan lereng 30 – 50 % (5) pada lokasi dengan curah hujan rendah (6) tanah di luar teras ditanami tanaman penutup tanah (7) untuk lereng yang curam dapat dikombinasikan dengan teknis konervasi tanah lainnya. b) Manfaat (1) pengendalian erosi tanah (2) pengurangan aliran permukaan (3) peningkatan air infiltrasi
Gambar 29. Teras Individu
- 89 -
5) Teras Kebun Teras kebun merupakan teknik konservasi tanah berupa teras yang hanya dibuat pada bidang tanah yang akan ditanami dan searah kontur. a) Standar teknis (1) kemiringan lereng 10-3- % (2) solum tanah > 30 cm (3) lebar teras ± 1.5 m (4) teras miring kedalam ± 1 % (5) di luar teras ditanami tanaman penutup teras (6) cocok untuk ditanami tanaman perkebunan/tahunan (7) cocok untuk tanah dengan daya serap lambat. b) Manfaat (1) pengendalian erosi tanah (2) peningkatan air infiltrasi (3) pengurangan aliran permukaan
Gambar 30. Teras Kebun
d. Mekanisme Pelaksanaan 1) Persiapan Lapangan a) penyiapan rancangan teknis b) pengukuran kembali c) pematokan tanda letak tanggul/guludan. 2) Pembuatan teras a) pembuatan bangunan utama teras sejajar kontur
- 90 -
b) penanaman tanaman penguat teras sepanjang kontur c) pembuatan
bangunan
pelengkap
(saluran
pembuangan
air,
saluran pengelak, bangunan terjunan, dll). e. Pemeliharaan 1) pengerukan tanah yang menimbun selokan kemudian digunakan untuk memperbaiki guludan. 2) perbaikan guludan sepanjang larikan tanaman. 3) penyulaman dan pemangkasan tanaman penguat teras dan tanaman gulud. 4) pembersihan jalur teras dari tanaman pengganggu. f. Organisasi pelaksana Pelaksana pembuatan teras adalah kelompok masyarakat didampingi penyuluh kehutanan lapangan (PKL) atau petugas teknis di bawah koordinasi Dinas Kabupaten/Kota.
11. Biofori Biofori adalah lubang silindris yang dibuat ke dalam tanah dengan diameter 10 cm, kedalaman ± 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah. a. Tujuan Lubang Resapan Biopori merupakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan yang bertujuan untuk mengatasi banjir dengan cara meningkatkan daya resapan air, mengubah sampah organik menjadi kompos dan mengurangi emisi gas rumah kaca (CO2 dan metan), dan memanfaatkan peran aktivitas guna tanah dan akar tanaman dan mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh genangan air seperti penyakit demam berdarah dan malaria. b. Sasaran Lokasi Sasaran lokasi lobang biofori berupa lahan di perkotaan dengan perhitungan untuk setiap 100 m 2 lahan idealnya Lubang Resapan Biopori (LRB) dibuat sebanyak 30 titik dengan jarak antara 0,5 - 1 m. Dengan kedalam 100 cm dan diameter 10 cm setiap lubang bisa menampung 7,8 liter sampah. c. Mekanisme Pelaksanaaan 1) Pelaksanaan a) pembuatan lubang dengan bor, untuk memudahkan pembuatan lubang bisa dibantu diberi air agar tanah lebih gembur.
- 91 -
b) alat bor dimasukkan dan setelah penuh tanah (kurang lebih 10 cm kedalaman tanah) diangkat, untuk dikeluarkan tanahnya, lalu kembali lagi memperdalam lubang tersebut sampai sebelum muka air tanah (30 cm sampai dengan 100 cm). c) LRB dalam alur lurus berjarak 0,5 - 1 m, sementara untuk LRB pohon cukup dibuat 3 lubang dengan posisi segitiga sama sisi. d) pada bibir lubang dilakukan pengerasan dengan semen, dan dapat digantikan dengan potongan pendek pralon. Hal ini untuk mencegah terjadinya erosi tanah. e) kemudian di bagian atas diberi p engaman besi. f) masukkan sampah organik (sisa dapur, sampah kebun/taman) ke dalam LRB. Jangan memasukkan sampah anorganik (seperti besi, plastik, baterai, dll) g) bila sampah tidak banyak cukup diletakkan di mulut lubang, tapi bila sampah cukup banyak bisa dibantu dimasukkan dengan tongkat tumpul, tetapi tidak boleh terlalu padat karena akan mengganggu proses peresapan air.
2) Pemeliharaan a) lubang Resapan Biopori harus selalu terisi sampah organik b) sampah organik dapur bisa diambil sebagai kompos setelah dua minggu, sementara sampah kebun setelah dua bulan. Lama pembuatan
kompos
pembuatan
LRB,
juga
tanah
tergantung lempung
agak
jenis
tanah
lebih
lama
tempat proses
kehancurannya. Pengambilan dilakukan dengan alat bor LRB. c) bila tidak diambil maka kompos akan terserap oleh tanah, LRB harus tetap dipantau supaya terisi sampah organik. d. Organisasi Pelaksana Pelaksana pembuatan Lubang Resapan Biopori adalah kelompok masyarakat/perorangan.
- 92 -
Gambar 31. Lubang Resapan Biopori
C. Konservasi tanah dan Air Pola Lainnya Kegiatan konservasi tanah dan air diluar Petunjuk teknis ini dapat dilaksanakan dengan manual tersendiri setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. BAB IX TATA CARA EVALUASI RHL
A. Tata Cara Evaluasi Tanaman Evaluasi tanaman dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembuatan tanaman. Sedangkan tujuannya adalah teridentifikasinya kondisi fisik tanaman sebagai dasar pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) lebih lanjut. 1. Tanaman reboisasi, hutan rakyat, hutan kota dan rawa gambut a. Satuan Unit Evaluasi Satuan unit evaluasi tanaman di dalam kawasan hutan adalah petak tanaman yang ditetapkan dalam rancangan kegiatan, sedangkan di luar kawasan
hutan
adalah
pada
lahan
pembuatan
tanaman
setiap
kelompok tani sesuai rancangan kegiatan. b. Evaluasi tanaman Evaluasi tanaman meliputi : pengukuran luas tanaman; jumlah dan jenis tanaman; serta penghitungan persentase tumbuh tanaman sehat. Pengukuran
luas
tanaman
dilakukan
terhadap
realisasi
luas
penamanan yang dinyatakan dalam luas areal yang ditanam dalam satuan Ha dan dibandingkan terhadap rencana luas tanaman sesuai rancangan.
- 93 -
Pengukuran luas tanaman dilakukan dengan cara memetakan petak hasil penanaman menggunakan GPS, theodolit atau alat ukur lain. Hasil pengukuran luas tanaman dituangkan dalam peta dengan skala 1:5.000 atau 1:10.000, dan dihitung luasnya. Hasil perhitungan selanjutnya direkapitulasi sebagaimana pada Tabel 6.
Tabel 6.
Rekapitulasi Hasil Pengukuran Luas Tanaman pada setiap petak/Lokasi Tanam
No
Luas Tanaman
Blok/Petak/Unit
1
Realisasi
Rencana
(Lokasi Tanam) 2
(Ha)
(Ha)
%
3
4
5
Keterangan : Persen realisasi luas tanaman (%) =
Hasil Pengukuran x 100 % Rencana
Evaluasi tanaman dilakukan melalui teknik sampling dengan metode Systematic Sampling with Random Start , yaitu petak ukur pertama dibuat
secara
sistimatik. anggaran.
acak
Intensitas
dan
petak
Sampling
ukur (IS)
selanjutnya
sesuai
dibuat
dengan
secara
ketersediaan
Penempatan petak ukur seluas 0,1 Ha, berbentuk persegi
panjang (40 m x 25 m) atau berbentuk lingkaran dengan diameter 17,8 m. Jarak antar titik pusat petak ukur disesuaikan dengan besarnya IS
- 94 -
yang digunakan. Apabila IS 5 % maka jarak antar titik pusat petak ukur adalah 100 m arah Utara - Selatan dan 200 m arah Barat – Timur, sedangkan untuk memperoleh kualitas hasil pengukuran, jarak antara petak ukur terluar dengan batas tanaman ditentukan minimum 50 m dan maksimum 100 m. Dengan demikian hasil sampling yang didapat akan mampu memenuhi azas keterwakilan dengan Intensitas Sampling (IS) sebesar 5 % atau setiap p etak ukur mewakili 2 ha. Jumlah petak ukur dapat dihitung menggunakan rumus: ∑ PU = IS x N n Dimana: ∑ PU = Jumlah petak ukur N
= Luas petak (Ha)
n
= Luas petak ukur (Ha)
Sebagai Petunjuk dalam pembuatan petak ukur pelaksanaan penilaian tanaman, perlu dibuat diagram skema penarikan petak ukur tanaman yang dipetakan dengan skala 1:10.000. Diagram skema tersebut mencantumkan koordinat geografis titik ikat yang mudah ditemukan di lapangan. Contoh pembuatan diagram skema penarikan petak ukur tanaman berbentuk persegi panjang sebagai berikut : 1) siapkan peta hasil pengukuran luas tanaman skala 1 : 10 .000 2) tentukan pada peta tersebut titik petak ukur pertama secara acak. 3) buat garis transek melalui titik petak ukur pertama tersebut, yaitu garis vertikal dan garis horizontal yang berpotongan pada titik petak ukur pertama tersebut. Garis vertikal memotong tegak lurus larikan tanaman dan garis horisontal sejajar larikan tanaman. 4) buat garis transek berikutnya secara sistimatik terhadap garis transek pertama dengan jarak antar garis vertikal 2 cm dan jarak antar garis horisontal 1 cm. 5) buat petak ukur ukuran 4 mm x 2,5 mm pada garis transek tersebut dengan titik potong garis transek sebagai titik pusatnya, sehingga penyebaran letak petak ukur tersebut dapat mewakili seluruh areal tanaman yang dinilai. Untuk jelasnya sebagaimana pada diagram skema berikut ini :
- 95 -
1 cm
2 cm Keterangan : : Batas areal tanaman : Petak Ukur Pertama (ditentukan secara acak) ukuran 4 mm x 2,5 mm
Gambar 32. Diagram skema penarikan petak ukur tanaman
6) untuk tanaman pengayaan dilakukan dengan metode purposive sampling (penarikan petak ukur disengaja), dengan memilih petak ukur yang memiliki ciri tertentu yang mewakili seluruh populasi. 7) penentuan tahapan dalam purposive sampling, pada tahap awal dilakukan
pengukuran
luas
tanaman
sekaligus
menetapkan
koordinat letak lokasi penanaman. Selanjutnya tentukan dalam peta letak petak ukur dengan memilih lokasi-lokasi yang dapat mewakili. 8) bilamana dalam penilaian terdapat lokasi yang terkena bencana alam, dan mengalami kerusakan dilakukan pengukuran luas, jenis tanaman dan penyebab kerusakan tanaman 9) untuk memudahkan pemeriksaan ulang (re-cheking) hasil penilaian tanaman, di lapangan diberi tanda berupa patok pengenal yang ujungnya dicat warna merah dan diberi identitas nomor petak ukur dan tanggal pengamatan pada semua titik sumbu petak ukur. 10) data dan informasi petak tanaman yang dikumpulkan mencakup: a) wilayah administratif pemerintahan (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa), DAS/Sub DAS, luas, fungsi kawasan hutan, Nama register Blok dan Petak Tanaman b) data yang dicatat dan diukur pada setiap petak ukur meliputi data tanaman (jenis tanaman, jumlah tanaman yang hidup, tinggi tanaman dan kondisi pertumbuhan tanaman dan data penunjang
- 96 -
(keadaan
tumbuhan
bawah,
kondisi
tanah
dan
gangguan
tanaman, dan fisiografi lahan). Data tanaman yang hidup pada setiap petak ukur dicatat pada Tally Sheet seperti pada tabel 7.
Tabel 7. Tally Sheet Evaluasi Tanaman Provinsi
:
Nama Petugas
:
Kabupaten
:
Nama Kel. Tani
:
Kecamatan
:
Jml Anggota
:
Desa
:
Penyuluh
:
lapangan Petak/lokasi
:
No. Petak Ukur
:
DAS/Sub DAS
:
Intensitas
:
Sampling Koordinat
:
Luas
: ....... Ha
Jumlah bibit
Lembar Ke
: ........ Btg
Jenis
Kondisi Tanaman
No
Tanaman
Sehat
Kurang sehat
Merana
1
2
3
4
5
1
:
Tinggi
Keterangan
(cm) 6
7 1. Fisiografi Lahan :
2
a. Datar
3
b. Landai
4
c. Agak Curam
5
d. Curam
6
2.
Keadaan
Bawah 7
a. Lebat/rapat
Tumbuhan
- 97 -
8
b. Sedang
9
c. Jarang
10
d. Tidak ada/bersih
11
3. Kondisi Tanah
12
a. Gembur/subur
13
b.Kurang gembur/subur
14
c. kurus
15
d. berbatu
16
4. Gangguan Tanaman
17
a. Penggembalaan
18
b. Kebakaran
19
c. Hama penyakit
dst ... ... n. Jumlah 1. Kayu a. Jati b. ……. c. …….. 2. MPTS a. Mangga b. …….. c. ……..
Petugas Penilaian,
(...........................)
2. Tanaman penghijauan lingkungan a. Satuan Lokasi Evaluasi Satuan unit evaluasi tanaman penghijauan adalah sasaran lokasi yang ditanami yang ditetapkan dalam rancangan kegiatan. b. Evaluasi tanaman
- 98 -
Evaluasi persentase tumbuh tanaman dilakukan dengan metode penghitungan tanaman 100% (sensus).
Persentase tumbuh tanaman
dihitung dengan cara membandingkan jumlah tanaman yang tumbuh dengan rencana jumlah tanaman yang seharusnya ada sesuai dengan rancangan kegiatan. c. Data dan informasi yang dikumpulkan mencakup: 1) Wilayah administratif pemerintahan (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa), dan jumlah tanaman yang ditanam 2) Data pengamatan tanaman penghijauan lingkungan meliputi jumlah jenis tanaman, tanaman yang hidup dan kondisi tumbuh tanaman sehat. 3. Agroforestry/Wanatani a. Evaluasi tanaman meliputi: pengukuran luas tanaman; jumlah dan jenis tanaman (kayu-kayuan, MPTS); keberhasilan tanaman semusim; penghitungan persentase tumbuh tanaman pokok. b. Evaluasi tanaman pokok dan semusim dilakukan di setiap lokasi, di dalam kawasan hutan dilakukan pada setiap petak tanaman sesuai dengan rancangan, sedangkan di luar kawasan hutan dilakukan pada lahan pembuatan tanaman setiap kelompok tani sesuai rancangan. c. Untuk Evaluasi tanaman pokok dan semusim di dalam dan di luar kawasan hutan, metode yang dipakai menggunakan metode Systematic Sampling with Random Start dengan Intensitas Sampling (IS) sesuai dengan ketersediaan anggaran. d. Data dan informasi yang dikumpulkan mencakup : 1) di dalam kawasan hutan adalah wilayah administratif pemerintahan (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa), nama DAS/Sub DAS, luas, fungsi kawasan hutan. Sedangkan diluar kawasan hutan ditambah nama Kelompok Tani, jumlah anggota Kelompok Tani, tenaga pendamping dan penyuluh. 2) data pengamatan tanaman petak ukur meliputi jenis tanaman, tanaman yang hidup dan kondisi tumbuh tanaman sehat. 4. Mangrove/Hutan Pantai a. Satuan Lokasi Penilaian Satuan unit evaluasi tanaman rehabilitasi hutan mangrove/pantai di dalam kawasan hutan adalah petak tanaman yang ditetapkan dalam rancangan kegiatan yang telah disahkan, sedangkan di luar kawasan hutan adalah pada lahan pembuatan tanaman setiap kelompok tani
- 99 -
sesuai rancangan kegiatan. Evaluasi tanaman meliputi pengukuran luas
lokasi
tanaman
penanaman,
per
rumpun
penghitungan
dan
jarak
jumlah
antar
rumpun,
rumpun,
jumlah
penghitungan
persentase tumbuh tanaman sehat. b. Evaluasi tanaman Untuk Evaluasi tanaman di dalam dan di luar kawasan hutan, metode yang dipakai menggunakan metode sistem jalur dengan Intensitas Sampling (IS) sesuai dengan ketersediaan anggaran. Sistem jalur merupakan cara penanaman dengan pembersihan lahan sepanjang jalur tanaman. c. Data dan informasi yang dikumpulkan mencakup : 1) di dalam kawasan hutan adalah wilayah administratif pemerintahan (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa), nama DAS/Sub DAS, luas, fungsi kawasan hutan. Sedangkan diluar kawasan hutan ditambah nama Kelompok Tani, jumlah anggota Kelompok Tani, tenaga pendamping dan penyuluh. 2) data pengamatan tanaman petak ukur meliputi jenis tanaman, tanaman yang hidup dan kondisi tumbuh tanaman sehat. Data tanaman yang hidup pada setiap jalur tanaman mangrove dicatat sebagaimana pada pada Tally Sheet
seperti pada tabel 7,
namun melihat karakteristik ekosistem nya maka kondisi tanah dan fisiografi lahan hanya sebagai data pendukung. B. Pengolahan Data 1. Persen tumbuh tanaman Persen tumbuh tanaman dihitung dengan cara membandingkan jumlah tanaman yang ada pada suatu petak ukur dengan jumlah tanaman yang seharusnya ada di dalam petak ukur bersangkutan.
T = (Σ hi /Σ ni) x 100 % = (h1 + h2 + .....+ hn) / (n1 + n2 + .... + nn) x 100 %
dimana : T = Persen (%) tumbuh tanaman hi = Jumlah tanaman yang tumbuh terdapat pd petak ukur ke i ni = Jumlah tanaman yang seharusnya ada pada petak ukur ke i 2. Tinggi Tanaman
- 100 -
Kerataan tinggi tanaman adalah rata-rata tinggi tanaman yang diperoleh dengan
merata-ratakan
tinggi
masing-masing
individu
tanaman
dibandingkan dengan jumlah tanamannya Tinggi rata-rata per petak ukur dihitung sebagai berikut:
T = (Σ ti /Σ ni)
dimana: T = Tinggi rata-rata tanaman dalam petak ukur ti = Tinggi setiap individu tanaman dalam petak ukur ke i ni = Jumlah tanaman pada petak ukur ke i C. Tata cara evaluasi bangunan konservasi tanah/sipil teknis 1. Evaluasi dilakukan di seluruh lokasi bangunan konservasi tanah yang dibuat dilakukan dengan cara sensus. 2. Data dan informasi yang dikumpulkan terhadap pembuatan bangunan konservasi tanah mencakup data administratif pemerintahan (Kabupaten, Kecamatan, Desa, Nama Lokasi), nama DAS/Sub DAS, koordinat lokasi, jenis bangunan konservasi tanah, kapasitas bangunan konservasi tanah. 3. Kriteria penilaian terhadap pembuatan bangunan konservasi tanah adalah berfungsi, kurang berfungsi, tidak berfungsi (gagal). 4. Sasaran penilaian bangunan konservasi tanah adalah
dam pengendali,
dam penahan, sumur resapan, gully plug , embung, dan lain-lain sesuai dengan lokasi dan jenis kegiatan yang tercantum dalam rancangan pada setiap desa. 5. Evaluasi dilaksanakan dengan mengamati langsung bangunan konservasi tanah sesui jenis k egiatannya, membandingkan dengan rancangan 6. Melakukan pencatatan terhadap jumlah bangunan konservasi tanah sesuai dengan jenis bangunan, kondisinya (baik, rusak) dan sesuai fungsinya (berfungsi dan tidak berfungsi) dalam wilayah desa tersebut. 7. Untuk mengetahui kondisi bangunan konservasi tanah digunakan 3 kriteria, yaitu berfungsi, kurang berfungsi dan tidak berfungsi.
- 101 -
BAB X PENGHAPUSAN TANAMAN GAGAL
A. Maksud dan Tujuan Maksud penghapusan tanaman gagal adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang hasil kegiatan penanaman RHL yang dinyatakan gagal setelah
dilakukan
pemeriksaan.
Sedangkan
tujuannya
adalah
untuk
memperoleh kepastian hasil tanaman kegiatan RHL yang menjadi tanggung jawab BPDASHL Cq BPDASHL secara akurat, transparan dan akuntabel untuk memudahkan perencanaan kegiatan RHL pada masa yang akan datang. B. Ruang Lingkup Ruang lingkup tata cara penghapusan tanaman gagal hasil kegiatan RHL meliputi: 1. Kriteria tanaman gagal; 2. Penetapan tanaman gagal; dan 3. Penghapusan tanaman gagal. C. Kriteria Tanaman Gagal Kriteria tanaman gagal yaitu tanaman hasil rehabilitasi hutan dan lahan yang mengalami kerusakan akibat faktor alam. D. Penetapan Tanaman Gagal Mekanisme penetapan tanaman gagal meliputi : 1. Laporan kerusakan tanaman yang dapat dibuat oleh aparat pemerintah setempat, petugas lapangan atau masyarakat. 2. Pemeriksaan terhadap tanaman gagal dilakukan berdasarkan adanya laporan kerusakan tanaman yang disampaikan kepada satuan kerja yang antara lain : a. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal PDASHL. b. Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab bidang Kehutanan. 3. Berdasarkan
laporan
yang
diterima
satuan
kerja
membentuk
Tim
Pemeriksa. 4. Tim Pemeriksa mempunyai susunan keanggotaan yang terdiri dari Ketua merangkap anggota dan anggota. 5. Tim Pemeriksa beranggotakan unsur-unsur sebagai berikut: a. Petugas teknis ditambah PPNS dan/atau Polisi Kehutanan dan/atau Polisi Negara dalam hal laporan kerusakan tanaman terjadi karena
- 102 -
keadaan kahar, ketidakpatuhan, kelalaian dan kesengajaan dalam kegagalan tanaman diproses sesuai P eraturan Perundangan. b. Pemeriksa mempunyai tugas: 1) mengevaluasi persentase tumbuh tanaman; 2) mengukur luas tanaman rusak; dan 3) melakukan pemetaan tanaman rusak dengan skala 1:10.000, 4) memeriksa penyebab terjadinya kerusakan tanaman dan menghitung kerugian tanaman. c. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim. 6. Pengusulan penetapan tanaman gagal Berdasarkan hasil penilaian tim pemeriksa dan telah memenuhi kriteria dan indikator sebagai tanaman gagal, maka Satuan Kerja mengusulkan penetapan tanaman gagal. Usulan penetapan tanaman gagal dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja dengan didasarkan berita acara yang dibuat oleh Tim pemeriksa. Usulan penetapan tanaman gagal dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja dengan prosedur sebagai berikut: a. Usulan penetapan tanaman gagal kegiatan yang menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal PDASHL diajukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal PDASHL sebagai penanggung jawab program RHL. b. Usulan penetapan tanaman gagal kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Provinsi diajukan oleh Kepala Dinas Provinsi yang bersangkutan kepada Gubernur. 7. Prosedur klarifikasi a. Pembentukan Tim Klarifikasi Atas dasar usulan penetapan tanaman gagal maka dibentuk Tim Klarifikasi dengan susunan Tim terdiri dari Ketua merangkap anggota dan Anggota. Tim terdiri dari: 1) Tim Klarifikasi Pusat, ditetapkan oleh Direktur Jenderal PDASHL, berdasarkan usulan dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal PDASHL. 2) Tim Klarifikasi Provinsi, ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan usulan dari Dinas Provinsi. 3) Tim Klarifikasi Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan usulan dari Dinas K abupaten/Kota.
- 103 -
b. Tim Klarifikasi bertugas : 1) memeriksa keabsahan data dan informasi yang diajukan oleh pengusul baik secara administratif maupun kondisi fisik lapangan; 2) membuat laporan berdasarkan hasil pemeriksaan; dan 3) memberikan
rekomendasi
kepada
Direktur
Jenderal
PDASHL,
Gubernur, atau Bupati/Walikota. 8. Penetapan tanaman gagal a. Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Klarifikasi maka Direktur Jenderal PDASHL, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat menerima atau menolak usulan penetapan tanaman gagal. b. Dalam hal usulan penghapusan tanaman gagal diterima, Direktur Jenderal
PDASHL,
Gubernur,
atau
Bupati/Walikota
menetapkan
tanaman yang diusulkan menjadi tanaman gagal, dengan Surat Ketetapan. c. Surat Ketetapan tanaman gagal yang diterbitkan Direktur Jenderal PDASHL
disampaikan
kepada
Unit
Pelaksana
Teknis
Direktorat
Jenderal PDASHL dengan tembusan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan. 1) Surat Ketetapan tanaman gagal yang diterbitkan oleh Gubernur disampaikan kepada Dinas Provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal PDASHL, Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan. 2) Surat Ketetapan tanaman
gagal yang diterbitkan oleh Bupati
disampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Direktur
Jenderal
PDASHL,
Inspektur
Jenderal
Kementerian
Kehutanan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan. 3) Dalam hal usulan penetapan tanaman gagal ditolak, Direktur Jenderal PDASHL, Gubernur, atau Bupati/Walikota menyampaikan pemberitahuan
penolakan
penetapan
tanaman
gagal
kepada
pengusul. E. Mekanisme Penghapusan Tanaman Gagal 1. Berdasarkan Surat Ketetapan tanaman gagal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal PDASHL, Kepala BPDASHL menindaklanjuti dengan melakukan penghapusan tanaman pada daftar pelaksanaan kegiatan yang ada pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis. Tanaman gag al yang telah dihapuskan oleh BPDASHL dilaporkan kepada Direktur Jenderal PDASHL.
- 104 -
2. Berdasarkan Surat Ketetapan tanaman gagal yang diterbitkan oleh Gubernur, Kepala Dinas Provinsi menindaklanjuti dengan melakukan penghapusan tanaman pada daftar pelaksanaan kegiatan yang ada pada Dinas Provinsi. Tanaman gagal yang telah dihapuskan oleh Kepala Dinas Provinsi dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Direktur Jenderal PDASHL. 3. Berdasarkan Surat Ketetapan tanaman gagal yang diterbitkan oleh Bupati, Kepala
Dinas
Kabupaten/Kota
menindaklanjuti
dengan
melakukan
penghapusan tanaman pada daftar pelaksanaan kegiatan yang ada pada Dinas Kabupaten/Kota. Tanaman gagal yang telah dihapuskan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Direktur Jenderal PDASHL. 4. Lokasi tanaman gagal yang telah dihapus selanjutnya dapat dialokasikan kembali menjadi rencana kegiatan RHL pada periode berikutnya.
