ORTALA

O & T T RGANISASI & RGANISASI ATALAKSANA ATALAKSANA

PENDAHULUAN Rekomendasi POGI dan JHPIEGO dari hasil need assesment terhadap assesment terhadap keterampilan petugas pelayanan KB tahun 1992 adalah menugaskan organisasi profesi untuk melakukan perbaikan kinerja petugas kesehatan melalui pelatihan klinik di Indonesia. Dengan dukungan USAID, POGI dan instansi mitra terkait, disepakati untuk membentuk institusi pelatihan klinik sebagai wadah bagi profesional kesehatan dan pengampu terkait mengamalkan ilmu dan keahlian serta memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dalam upaya memperbaiki kompetensi dan mutu pelayanan kesehatan. Institusi tersebut membentuk jejaring meliputi dua regional yang masing-masing masing-masing dikordinasikan oleh dua perwakilan (kemudian menjadi Pusat Pelatihan Klinik Tertier/P2KT) Jakarta (regional Barat) dan Surabaya (regional Timur). Institusi pelatihan dan jejaringnya tersebut kemudian diberi nama Jaringan Nasional Pelatihan Klinik - Kesehatan Reproduksi (JNPK-KR). JNPK-KR dipimpin oleh seorang Kordinator yang berkedudukan di Jakarta, dibantu oleh Ketua Pusat Pelatihan Klinik Tertier (P2KT) Jakarta dan Surabaya untuk melaksanakan pelatihan berdasarkan kompetensi di 31 Pusat Pelatihan Klinik Sekunder (P2KS) dan 140 Pusat Pelatihan Klinik Primer (P2KP). Selama lima belas tahun keberadaan JNPK-KR, telah banyak dilakukan perbaikan kinerja petugas dan kualitas pelayanan di berbagai jenis dan tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan serta berkontribusi dalam peningkatan sistem dan kualitas pendidikan kesehatan/kedokteran kesehatan/kedokteran di Indonesia. Pada awal berdirinya JNPK, dukungan dana donor agency sangat menentukan kebijakan dan kegiatan institusi pelatihan ini tapi pada saat dukungan tersebut terhenti pada tahun 2004, JNPK-KR berupaya untuk tetap berkiprah secara mandiri. Kemandirian tersebut terjadi karena adanya komitmen dari pengurus dan setiap insan JNPK-KR untuk secara mandiri melakukan perbaikan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan kesehatan melalui pelatihan klinik yang berkualitas dan menerapkan hasil pelatihan tersebut di tempat kerja atau program kesehatan reproduksi, reproduksi, terutama kesehatan kesehatan ibu, bayi baru lahir lahir dan anak. Upaya mandiri tersebut, tersebut, juga didukung sepenuhnya oleh mitra dan pihak terkait lainnya. Berbagai piranti yang diperlukan, diperlukan, dapat dipenuhi secara bertahap antara lain pelatih, modul pelatihan, buku panduan, model anatomi dan alat bantu latih lainnya. Dalam perkembangannya, JNPK-KR bekerja sama dengan berbagai individu maupun lembaga yang memiliki persepsi dan komitmen yang sangat bervariasi tentang JNPK-KR. Semakin hari, semakin dirasakan perlunya acuan untuk memelihara komitmen, rasa memiliki dan kebersamaan bagi kelangsungan institusi ini. Acuan tersebut adalah organisasi dan tatalaksana jaringan yang diharapkan dapat memberikan harmonisasi dalam menata hubungan, saling keterkaitan dan mencapai tujuan bersama dari berbagai pihak yang terhimpun dalam JNPK-KR. Organisasi dan tatalaksana juga diperlukan untuk mengatur kewenangan dan tanggung jawab pengurus dan insan dan berbagai komponen pendukung JNPK-KR. Mengingat dalam menjalankan peran dan fungsinya tidak tertutup kemungkinan JNPK-KR dianggap melintasi area kerja dari berbagai instansi/ lembaga mitra. Organisasi dan tatalaksana yang disepakati secara luas akan mempertegas batas-batas kewenangan dan tanggung jawab itu, sehingga akan memperkecil risiko tumpang tindih serta benturan yang tidak diinginkan. Mengingat adanya dinamika organisasi dan operasional maka Ortala juga sebaiknya selalu diperbaiki secara berkala agar sesuai dengan kondisi dan kepentingan organisasi, pengampu terkait dan masyarakat demi tercapainya visi dan terlaksananya misi JNPK-KR. Peningkatan sumberdaya manusia guna mendukung terciptanya pelayanan klinik yang berkualitas adalah upaya yang perlu mendapat dukungan organisasi profesional secara sinambung. Disadari atau tidak, JNPKKR yang merupakan piranti pengabdian profesional itu akan menjadi kebutuhan jangka panjang. Organisasi tatalaksana akan merupakan dokumen tertulis yang bukan saja menandai keberadaan JNPK-KR sebagai lembaga, tetapi lebih dari itu akan mewarnai dinamika peran, tugas pokok, fungsi dan kontribusi JNPK-KR dalam pembangunan bangsa. Jaringan Nasional Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi

halaman 1 dari 18

O RGANISASI & T ATALAKSANA

Bab I Prinsip-prinsip Dasar Pasal 1 Pengertian dan Lingkup 1.

Jaringan Nasional Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi yang selanjutnya disebut JNPK-KR adalah wahana pengabdian profesi dalam bidang pelatihan klinik kesehatan reproduksi di Indonesia dan beroperasi dalam tatanan dan sistem terkait yang telah ada dan berlaku.

2.

Jaringan merupakan himpunan pusat-pusat pelatihan klinik berbagai organisasi profesi yang terkait dengan kesehatan reproduksi di Indonesia yang berkomitmen untuk membentuk wadah dan jaringan kerjasama yang akan dikoordinasikan oleh suatu Pusat Manajemen yang berkedudukan di Jakarta.

3.

JNPK-KR adalah Badan Khusus POGI, mengacu pada AD/ART PB POGI, asosiasi dari unit pelatihan Organisasi Profesi Mitra Utama, mengkhususkan kegiatannya pada pelatihan klinik berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan bagi pelaksanaan program kesehatan pemerintah dimana petugas pelaksana bagi upaya tersebut terdiri dari satu atau sekelompok individu dari berbagai latar belakang profesi terkait

4.

Dalam menjalankan fungsi pelatihan, JNPK-KR secara esensial memerlukan standar pengetahuan, keterampilan dan etika klinik yang merupakan kewenangan organisasi profesi. Oleh sebab itu, masingmasing unsur organisasi profesi (IDI, POGI, IDAI, IBI, PPNI, dsb) pembentuk JNPK-KR membawa mandat kewenangan tersebut diatas dan pemberian kompetensi yang disyaratkan.

5.

Kegiatan pelatihan klinik JNPK-KR dilaksanakan oleh bidan, perawat, dokter umum, dokter spesialis dan bermitra dengan instansi pemerintah (Depkes, BKKBN, Menneg-PP, Depdiknas, Depdagri), Organisasi Seminat (PKMI, PERINASIA) dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait.

6.

Dalam melaksanakan pelatihan, jaringan dapat menggunakan berbagai sumber pendanaan dari perorangan, donor, lembaga kesehatan swasta dan pemerintah, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban, jaminan kelayakan proses dan tujuan pelatihan dan kualitas hasil pelatihan.

Pasal 2 Dasar Pemikiran dan Landasan Dalam menyelenggarakan kegiatannya, JNPK-KR berpedoman pada berbagai kesepakatan dan dokumen formal. Kesepakatan PB POGI, Depkes, BKKBN, Depdikbud dan IBI, tentang Pembentukan JNPK-KR diperoleh dari x x x

Seminar Jaringan Pelatihan Klinik di Hotel Meridien, Jakarta, tahun 1994. Rapat Dekan Fakultas Kedokteran Negeri Seluruh Indonesia dan CHS di Jakarta tahun 1994. Kesepakatan Koordinator JNPK-KR dengan Dit. RS Umdik Depkes, Oktober 1997, tentang optimalisasi pemanfaatan rumah sakit dan peran JNPK-KR. Dokumen-dokumen pembentukan JNPK-KR adalah:

Jaringan Nasional Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi

halaman 2 dari 18

O RGANISASI & T ATALAKSANA x

x x x

“Memorandum of Understanding" PB POGI dengan BKKBN tentang Pengembangan Jaringan Nasional Pelatihan Klinik. SK PB POGI No.22/SK/PB POGI/94 tentang Pembentukan NRC Jakarta dan Surabaya. SK PB POGI No.02/SK/PB POGI/95 tentang Pembentukan Unit Koordinator NRC PB POGI. SK Menkes No.786/MENKES/VII/1999, tanggal 7 Juli 1999 berikut petunjuk pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI

Pasal 3 Visi dan Misi Dalam menjalankan kegiatannya, jaringan mengacu pada visi dan misi berikut ini: Visi:

Terwujudnya sistem dan manajemen pelatihan klinik kesehatan reproduksi yang bermutu, efektif, dan efisien serta bermuara pada pelayanan yang bermutu dan perbaikan derajat kesehatan masyarakat, khususnya ibu, bayi baru lahir dan anak.

Misi:

Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi, menggunakan konsep mastery learning , diterapkan dengan prinsip competency-based learning, adult-learning, behavior modeling, humanistic training technique, berbasis rumah sakit, dijalankan melalui kemitraan lintas program dan sektor secara berkesinambungan, mengutamakan kualitas dan berdaya saing tinggi.

Pasal 4 Modal Dasar 1.

Keahlian (expertise) dan kewenangan profesi adalah modal dasar bagi upaya perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan, yang antara lain ditampilkan dalam manajemen dan prosedur klinik, standar kinerja dan pelayanan, modul/paket pelatihan, metode, bahan dan peralatan simulasi praktik klinik.

2.

JNPK-KR berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, antara lain dengan cara mendekatkan pusat pengembangan ilmu/teknologi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

3.

Ikatan kekeluargaan, profesionalisme dan kemitraan dalam JNPK-KR menciptakan hubungan kerja yang harmonis, profesional, dependen-interdependensi, jujur, dan terbuka.

4.

JNPK-KR secara leluasa dan terencana dapat berhubungan dan bekerjasama dengan para perancang kebijakan, pembuat keputusan, penyandang dana (di berbagai tingkatan), dalam upaya mendorong keterpaduan, memperluas cakupan dan mempertajam fokus program-program pelatihan klinik.

5.

Kewenangan menyelenggarakan pelatihan klinik kesehatan reproduksi yang diberikan oleh pemerintah melalui SK Menkes No.786/MENKES/VII/1999 merupakan amanat untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja individual dan/atau institusional dan kualitas pelayanan kesehatan dengan menghimpun semua organisasi profesi dan organisasi seminat terkait untuk menyelenggarakan pelatihan klinik yang efisien, efektif dan berkualitas.


halaman 3 dari 18


Bab II Komponen Jaringan Pasal 5 Ketentuan Umum 1.

JNPK-KR terdiri dari komponen-komponen yang saling terikat ( inter-depedency ) dalam suatu rangkaian kerjasama profesional dengan fungsi utama pelatihan dan dukungan manajemen yang kuat (gambar 1)

2.

Pelatihan Klinik JNPK-KR diselenggarakan oleh komponen manajemen dan teknis di Pusat Pelatihan Klinik Tertier (P2KT), Pusat Pelatihan Klinik Sekunder (P2KS) dan Pusat Pelatihan Klinik Primer (P2KP). Setiap pusat pelatihan mempunyai dua elemen penting yang merupakan satu kesatuan yaitu tempat pelatihan (training site) dan pelatih (trainers).

3.

Fungsi manajemen JNPK-KR diselenggarakan oleh Manajemen Pusat yang terdiri dari Kordinator dan Pengurus Harian yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Staf Sekretariat. Struktur Pengurus Harian juga diterapkan di setiap P2KT, P2KS, P2KP.

4.

Perluasan wilayah dan area garapan jaringan dilakukan menurut tatanan administratif wilayah yang ada, secara bertahap dan terencana, mempertimbangkan aspek efisiensi, efektifitas kemampuan pendanaan dan kesinambungan institusi pelatihan yang dikembangkan.

Pasal 6 Pusat Manajemen Jaringan 1.

Kepemimpinan pada tingkat nasional dilaksanakan oleh Pusat Manajemen JNPK-KR, berkedudukan di Jakarta dengan masa bakti 3 tahun (mengacu pada ketentuan masa bakti PB POGI) dan terdiri dari Dewan Penyantun, Ketua Jaringan dan Forum Koordinator. Pusat manajemen jaringan berperan mengorganisasikan, menggerakkan dan mendorong pengembangan jaringan. (lihat gambar 1)

2.

Berdasarkan susunan dan kedudukan dalam organisasi, Pusat Manajemen Jaringan akan mempertanggung-jawabkan program dan kegiatannya kepada PB POGI, sedangkan dalam aspek teknis akan dipertanggung-jawabkan kepada Dewan Mitra Utama dan Pemberi Mandat Operasional (Menteri Kesehatan RI)

3.

Dewan Penyantun JNPK-KR adalah suatu badan pengayom yang secara resmi merupakan pimpinan puncak dari setiap stakeholder terkait yang berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan dan masukan yang berguna bagi kemajuan jaringan.

4.

Ketua JNPK-KR memimpin pusat manajemen jaringan, dicalonkan dan dipilih oleh Pengurus Pusat, Ketua P2KT dan Ketua P2KS dalam Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh Pengurus Pusat, Dewan Mitra, Ketua P2KT dan Ketua P2KS.

5.

Forum Koordinator adalah suatu wadah koordinasi JNPK-KR yang menghimpun wakil resmi dari berbagai organisasi, instansi dan organisasi seminat mitra jaringan yang ditunjuk secara resmi oleh pengurus pusatnya berdasarkan permintaan Ketua Pusat Manajemen JNPK.

6.

Organisasi profesi, instansi, dan organisasi seminat yang menjadi mitra JNPK-KR ditentukan secara terbuka dan transparan berdasarkan kebutuhan program, ketersediaan metoda, sarana dan sumber daya pelatihan serta minat berintegrasi dengan jaringan.


halaman 4 dari 18


7.

Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, koordinasi, penggorganisasian, dan penggerakan) Ketua JNPK-KR dibantu oleh suatu unit sekretariat yang menangani bidang manajemen dan administrasi umum dan forum pelatih yang memberi masukan bidang kepelatihan kepada ketua jaringan baik diminta ataupun tidak.

8.

Sekretariat JNPK-KR adalah suatu unit kerja yang dipimpin oleh seorang sekretaris eksekutif. Forum Pelatih adalah badan konsultatif bidang pelatihan yang anggotanya para Pelatih Utama JNPK.

Pasal 7 Pusat Pelatihan Klinik Tertier 1.

Pusat Pelatihan Klinik Tertier yang selanjutnya disingkat P2KT adalah komponen JNPK-KR tingkat regional (wilayah kerja yang terdiri dari beberapa provinsi dan tatanan wilayah administratif dibawahnya) P2KT adalah Pusat Manajemen tertinggi untuk satu regional terkait, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dan kualitas pelatihan di wilayah kerjanya, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti yang tercantum dalam pasal 7 ayat 3.

2.

P2KT dipimpin oleh seorang Ketua dengan masa bakti 3 tahun yang dipilih dari dan oleh pelatih P2KT dan Dewan Mitra setempat, disertai rekomendasi dari Ketua POGI Cabang dan/atau Direktur RS, kemudian ditetapkan dengan SK JNPK-KR. Pada akhir masa tugas, dilakukan pemilihan ketua baru sesuai dengan mekanisme tersebut diatas. Ketua P2KT menyelenggarakan fungsi koordinasi, penyelenggaraan dan pengembangan pelatihan secara kolektif melalui rapat-rapat koordinasi dengan Dewan Mitra (perwakilan stakeholder setempat). (lihat gambar 4)

3.

Fungsi utama P2KT adalah manajemen pelatihan klinik dalam regionalnya dan implementasi acuan nasional pelayanan kesehatan reproduksi, melakukan kajian mutu dan keluaran pelatihan, memberi saran dan materi untuk pengembangan paket atau modul-modul pelatihan klinik, menghasilkan Pelatih Utama, membantu P2KS menyediakan pelatih atau menyelenggarakan pelatihan keterampilan melatih tingkat madya, dan memantau kualitas pelatihan secara regional maupun nasional. (lihat gambar 2)

4.

P2KT berkedudukan di rumah sakit yang terakreditasi untuk melakukan kegiatan pelatihan kesehatan reproduksi yang bermutu. P2KT berkordinasi dengan Unit Pelatihan RS/Direktur untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan yang menggunakan fasilitas rumah sakit. P2KT juga berkewajiban untuk melakukan registrasi dan membuat laporan pelatihan ke Pusat Manajemen JNPK-KR setiap kali menyelenggarakan pelatihan.

5.

Setiap P2KT minimal mempunyai dua orang Pelatih Utama dan 10 Pelatih Madya yang terkualifikasi penuh. Para pelatih tersebut berasal dari RS Setempat dan/atau RS/Fasilitas Kesehatan Jejaring dengan kualifikasi yang sesuai dengan jenis dan tingkat pelatihan yang diselenggarakan.

6.

Kegiatan manajemen dan administrasi umum P2KT dilaksanakan oleh Sekretariat P2KT yang dipimpin seorang koordinator administratif dan dibantu oleh beberapa tenaga purna waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

7.

Penilaian Kinerja P2KT ditentukan dari rasio antara jumlah P2KS yang memiliki kelengkapan unsur manajemen dan teknis serta aktif dalam melaksanakan kegiatan pelatihan dengan jumlah provinsi yang ada di dalam wilayah regional terkait (Regional Barat dan Regional Timur).


halaman 5 dari 18


8.

Penambahan P2KT ditentukan melalui Rapat Pimpinan JNPK-KR (Kordinator dan Pengurus Harian JNPK-KR, Ketua P2KT Regional Barat dan Ketua P2KT Regional Timur) dengan mempertimbangkan tatanan wilayah administratif, kelayakan, efisiensi, efektifitas, peluang kesinambungan dan ketersediaan dana.

Pasal 8 Pusat Pelatihan Klinik Sekunder 1.

Pusat Pelatihan Klinik Sekunder yang selanjutnya disingkat P2KS adalah komponen JNPK-KR tingkat provinsi. P2KS adalah Pusat Manajemen tertinggi untuk satu provinsi terkait, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dan kualitas pelatihan di wilayah kerjanya, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti yang tercantum dalam pasal 8 ayat 3.

2.

P2KS dipimpin oleh seorang Ketua masa bakti 3 tahun yang dipilih dari dan oleh pelatih P2KS dan Dewan Mitra setempat, disertai rekomendasi dari Ketua POGI Cabang dan/atau Direktur RS, kemudian ditetapkan dengan SK JNPK-KR. Pada akhir masa tugas, dilakukan pemilihan ketua baru sesuai dengan mekanisme tersebut diatas. Ketua P2KS menyelenggarakan fungsi koordinasi, penyelenggaraan dan pengembangan pelatihan secara kolektif melalui rapat-rapat koordinasi dengan Dewan Mitra (perwakilan stakeholder setempat).

3.

Fungsi utama P2KS adalah manajemen pelatihan klinik dalam wilayah provinsi dan implementasi acuan nasional pelayanan kesehatan reproduksi, melakukan kajian mutu dan keluaran pelatihan, memberi saran dan materi untuk pengembangan paket atau modul-modul pelatihan klinik, menyelenggarakan pelatihan keterampilan tingkat madya (mandiri atau bantuan P2KT), menghasilkan pelatih pratama, membantu P2KP menyediakan pelatih atau menyelenggarakan pelatihan keterampilan melatih tingkat pratama, melaksanakan berbagai pelatihan klinik untuk provider dengan menggunakan modul pelatihan yang diakreditasi oleh JNPK-KR dan memantau kualitas pelatihan pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota (gambar 2).

4.

P2KS berkedudukan di rumah sakit yang terakreditasi untuk melakukan kegiatan pelatihan kesehatan reproduksi yang bermutu. P2KS berkordinasi dengan Unit Pelatihan RS/Direktur untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan yang menggunakan fasilitas rumah sakit. P2KS juga berkewajiban untuk melakukan registrasi dan membuat laporan pelatihan ke Pusat Manajemen JNPK-KR dengan tembusan ke P2KT setiap kali menyelenggarakan pelatihan.

5.

Setiap P2KS harus mempunyai minimal 2 Pelatih Madya dan 5 Pelatih Pratama yang terkualifikasi penuh. Para pelatih tersebut berasal dari RS Setempat dan/atau RS/Fasilitas Kesehatan Jejaring dengan kualifikasi yang sesuai dengan jenis dan tingkat pelatihan yang diselenggarakan.

6.

Kegiatan manajemen dan administrasi umum P2KS dilaksanakan oleh Sekretariat P2KS yang dipimpin seorang Kordinator Administratif dan dibantu oleh beberapa tenaga purna waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

7.

Penilaian Kinerja P2KS ditentukan dari rasio antara jumlah P2KP yang memiliki kelengkapan unsur manajemen dan teknis serta aktif dalam melaksanakan kegiatan pelatihan dengan jumlah kabupaten yang ada di dalam wilayah provinsi terkait.


halaman 6 dari 18


8.

Penambahan P2KS ditentukan melalui Rapat Pimpinan Pengurus Harian P2KT Regional, P2KS dan Dewan Mitra Provinsi terkait dengan mempertimbangkan tatanan wilayah administratif, kelayakan, efisiensi dan efektifitas, kesinambungan dan ketersediaan dana.

Pasal 9 Pusat Pelatihan Klinik Primer 1.

Pusat Pelatihan Klinik Primer yang selanjutnya disingkat P2KP adalah komponen JNPK-KR tingkat kabupaten/kota. P2KP adalah Pusat Manajemen tertinggi untuk satu kabupaten/kota terkait, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dan kualitas pelatihan di wilayah kerjanya, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti yang tercantum dalam pasal 9 ayat 3.

2.

P2KP dipimpin oleh seorang Ketua dengan masa bakti 3 tahun yang dipilih dari dan oleh pelatih P2KP dan Dewan Mitra setempat, disertai rekomendasi dari Ketua POGI Cabang dan/atau Direktur RS setempat, kemudian ditetapkan dengan SK JNPK-KR. Pada akhir masa tugas, dilakukan pemilihan ketua baru sesuai dengan mekanisme tersebut diatas. Ketua P2KP menyelenggarakan fungsi koordinasi, penyelenggaraan dan pengembangan pelatihan secara kolektif melalui rapat-rapat koordinasi dengan Dewan Mitra tingkat kabupaten/kota (perwakilan stakeholder setempat).

3.

Fungsi utama P2KP adalah manajemen pelatihan klinik dalam wilayah kabupaten/ kota dan implementasi acuan nasional pelayanan kesehatan reproduksi, melakukan kajian mutu dan keluaran pelatihan, memberi saran dan materi untuk pengembangan paket atau modul-modul pelatihan klinik, menghasilkan provider terstandar sebagai petugas pelaksana ( kompeten) serta melaksanakan berbagai pelatihan klinik dan kualifikasi provider terlatih menggunakan modul pelatihan dan instrumen penilaian kompetensi yang diakreditasi oleh JNPK-KR, memantau kualitas pelatihan pada tingkat kabupaten/ kota (gambar 2).

4.

P2KP berkedudukan di rumah sakit yang terakreditasi untuk melakukan kegiatan pelatihan kesehatan reproduksi yang bermutu. P2KP berkordinasi dengan Unit Pelatihan RS/Direktur untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan yang menggunakan fasilitas rumah sakit. P2KP juga berkewajiban untuk melakukan registrasi dan membuat laporan pelatihan ke Pusat Manajemen JNPK-KR dengan tembusan ke P2KT dan P2KS setiap kali menyelenggarakan pelatihan.

5.

Setiap P2KP harus mempunyai minimal 5 Pelatih Pratama dan 5 Clinical/Classroom Instructor yang terkualifikasi penuh. Para pelatih tersebut berasal dari RS Setempat dan/atau RS/Fasilitas Kesehatan Jejaring dengan kualifikasi yang sesuai dengan jenis dan tingkat pelatihan yang diselenggarakan.

6.

Kegiatan manajemen dan administrasi umum P2KP dilaksanakan oleh Sekretariat P2KP yang dipimpin seorang Kordinator Administratif dan dibantu oleh beberapa tenaga purna waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

7.

Penilaian Kinerja P2KP ditentukan dari rasio antara jumlah provider terlatih hingga kompeten untuk melaksanakan pelayanan/asuhan klinik di tempat kerja dan komunitas dengan jumlah provider yang telah dilatih oleh P2KP di dalam wilayah kabupaten/kota terkait.

8.

Penambahan P2KP ditentukan melalui Rapat Pimpinan Pengurus Harian P2KS, P2KP dan Dewan Mitra Kabupaten/Kota terkait dengan mempertimbangkan tatanan wilayah administratif, kelayakan, efisiensi dan efektifitas, kesinambungan dan ketersediaan dana.


halaman 7 dari 18


Bab III Tata Hubungan Tata hubungan yang dimaksud adalah suatu mekanisme yang merangkaikan semua komponen jaringan berikut satuan kerja yang ada, dalam suatu kesatuan proses, sedemikian rupa sehingga proses pengambilan keputusan dan komunikasi dalam jaringan dapat terkoordinasi dan berjalan secara efisien dan efektif.

Pasal 10 Ketentuan Umum 1.

Pada dasarnya setiap komponen JNPK-KR merupakan unit yang mandiri tetapi memiliki keterikatan (independent & inter-dependency ) dengan kewenangan manajemen yang luas dan luwes tetapi tetap mengacu pada ketentuan di dalam organisasi dan tatalaksana JNPK-KR.

2.

Hubungan antar semua komponen dan satuan kerja JNPK-KR diwarnai oleh suasana kekeluargaan dan kemitraan yang saling mengayomi secara profesional. Penjenjangan wewenang dan tanggung jawab semata-mata didasarkan pada perbedaan peran dan fungsi, kemampuan profesional, perbedaan jenis dan kapasitas sarana / fasilitas yang tersedia.

3.

Tata hubungan antar pimpinan komponen, pelatih dan petugas administrasi di JNPK-KR dilaksanakan secara formal dalam bentuk rapat dan secara informal dalam bentuk pertemuan kolegial (tabel 1).

Pasal 11 Aspek Manajemen, Metoda dan Substansi Pelatihan 1.

Tata hubungan aspek manajemen adalah mekanisme hubungan timbal balik antar unit-unit manajemen JNPK-KR, yang meliputi Pusat Manajemen, Ketua P2KT, Ketua P2KS dan Ketua P2KP, terkait dengan pembahasan dan pelaksanakan berbagai kegiatan manajemen.

2.

Manajemen di setiap komponen JNPK-KR bersifat independen, oleh sebab itu hubungan antara Pusat Manajemen Jaringan dengan para Ketua Pusat Pelatihan bersifat koordinatif, langsung dan timbal balik, mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan tingkatan Pusat Pelatihan (lihat gambar 5).

3.

Tata hubungan yang terkait dengan aspek metoda pelatihan adalah mekanisme hubungan timbal balik antar komponen pelatihan jaringan, yang meliputi Forum Pelatih JNPK-KR, Pelatih P2KT, P2KS dan P2KP dalam membahas dan melaksanakan metoda pelatihan.

4.

Pusat-pusat pelatihan adalah unit pelaksana kegiatan pelatihan klinik JNPK-KR yang tertata secara berjenjang dan inter-dependensi (keterikatan) berdasarkan kemampuan dan kewenangan dari masingmasing tingkat Pusat Pelatihan. Dengan demikian, tatalaksana metoda dan kualitas pelatihan antar komponen pelatihan bersifat regional, berjenjang, berazaskan efisiensi dan efektifitas, dan bertanggung jawab (gambar 6).

5.

Forum Pelatih yang beranggotakan para Pelatih Utama JNPK-KR merupakan forum konsultatif bidang kepelatihan yang memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepelatihan serta implementasi upaya pengembangan pelatih (Trainer Development Pathway ) kepada Pusat Manajemen JNPK-KR.


halaman 8 dari 18


6.

Tata hubungan aspek substansi pelatihan klinik adalah mekanisme timbal balik antara organisasi profesi terhimpun sebagai pemegang otoritas prosedur klinik kesehatan reproduksi dengan pusat-pusat pelatihan sebagai pelaksana pengembangan kinerja pengetahuan menggunakan materi-materi yang direkomendasikan sebagai praktik terbaik oleh profesi terkait

7.

Buku acuan nasional Pelayanan Kesehatan Reproduksi yang secara resmi diterbitkan oleh organisasi profesi terhimpun dan Praktik Terbaik yang diakui secara global merupakan rujukan resmi dalam pengembangan berbagai modul pelatihan klinik dibidang kesehatan reproduksi.

8. Adopsi, adaptasi atau pengembangan modul/paket pelatihan klinik kesehatan reproduksi tertentu akan dilakukan oleh Forum Pelatih, Pelatih P2KT dan Wakil Profesi Terhimpun dan berkonsultasi dengan unsur Profesi dalam Dewan Mitra serta memperhatikan kepentingan program unsur Regulator atau Pemerintah dalam Dewan Mitra JNPK-KR (gambar 7).

Pasal 12 Forum-forum Pertemuan Tata hubungan formal dilakukan dalam forum-forum rapat yang dibedakan berdasarkan jenjang dan substansi yang dibahas (lihat tabel 1). 1.

"Rapat Forum Koordinator" diadakan oleh Pusat Manajemen Jaringan minimal sebulan sekali guna membahas perkembangan rutin dan isu-isu manajemen dan pengembangan jaringan terakhir.

2.

"Rapat Staf P2KT" diadakan oleh P2KT minimal sebulan sekali guna membahas kegiatan rutin dan isuisu pelatihan klinik terakhir dilingkup kerjanya.

3.

“Rapat Regional Pelatih P2KS diadakan oleh P2KT minimal enam bulan sekali guna membahas masalah penting yang dihadapi P2KS serta membahas isu-isu pelatihan klinik terakhir.

4.

"Rapat Staf P2KS" diadakan oleh P2KS minimal sebulan sekali guna membahas kegiatan rutin dan isuisu pelatihan terakhir dilingkup kerjanya.

5.

"Rapat Staf P2KP" diadakan oleh P2KP minimal sebulan sekali guna membahas kegiatan rutin dan isuisu pelatihan klinik terakhir dilingkup kerjanya.

6.

"Rapat Pimpinan JNPK-KR" diselenggarakan oleh Pusat Manajemen JNPK-KR minimal 3 bulan sekali untuk membahas berbagai isu-isu terakhir secara nasional, serta menilai kemajuan dan perkembangan jaringan.

7.

"Rapat Kerja Tahunan Jaringan" diselenggarakan oleh Pusat Manejemen JNPK setahun sekali yang dihadiri oleh Ketua JNPK, Dewan Mitra, Forum Pelatih, Ketua P2KT, dan P2KS. Rapat akan membahas pencapaian dan tantangan kegiatan JNPK tahun sebelumnya, menyusun rencana kerja dan upaya pengembangan JNPK-KR di tahun mendatang serta membahas berbagai isu baru secara nasional.

8.

Pertemuan Forum Pelatih diselenggarakan enam bulan sekali oleh Pusat Manajemen JNPK yang diikuti oleh para Pelatih Utama, Koordinator Pelatih P2KT dan P2KS untuk membahas efektifitas paket dan metode pelatihan, updating atau penyempurnaan modul pelatihan, proses pembelajaran dan kualifikasi peserta latih/petugas kesehatan secara nasional.


halaman 9 dari 18


9.

"Musyawarah Nasional Jaringan" diselenggarakan oleh Pusat Manajemen JNPK-KR 3 tahun sekali bersamaan dengan KOGI dihadiri oleh Forum Koordinator, P2KT, P2KS, PB POGI, Pengurus Cabang POGI, Depkes, BKKBN, dan penyandang dana.

10. Agenda Utama dalam Musyawarah Nasional Jaringan adalah pertanggungjawaban Koordinator Jaringan, menyusun rencana induk dan dan memilih Ketua Jaringan yang baru.

Pasal 13 Hubungan dengan Instansi/Lembaga Mitra 1.

Instansi/lembaga mitra yang dimaksud adalah mitra utama seperti yang tercantum dalam Dewan Mitra dan mitra strategis lainnya seperti organisasi seminat, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat, serta lembaga-lembaga lain di dalam dan luar negeri yang mempunyai komitmen dan mendukung eksistensi dan hakekat dibentuknya JNPK-KR.

2.

Setiap komponen JNPK-KR dapat berhubungan dan melakukan perjanjian kerjasama dengan instansi/ lembaga mitra sesuai dengan kewenangan dan kapasitas kemampuannya masing-masing dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di dalam Ortala JNPK-KR.

3.

P2KT dapat mengadakan program bantuan dan kerjasama dengan instansi/lembaga mitra, dalam pengembangan modul pelatihan, penyediaan materi pelatihan, pelatihan tenaga pelatih baik nasional maupun internasional mengacu pada visi dan misi JNPK-KR.

4.

P2KS dapat mengadakan perjanjian kerjasama untuk melakukan kegiatan pelatihan dengan instansi/ lembaga mitra dalam lingkup wilayahnya dengan memperhatikan kewenangan yang ada dan mengacu pada ketentuan yang berlaku di dalam Ortala JNPK-KR.

5.

P2KP dapat mengadakan perjanjian kerjasama dengan instasi/lembaga mitra di bidang pelatihan keterampilan klinik untuk provider dalam cakupan dan lingkup kerjanya, mengacu pada ketentuan yang berlaku di dalam Ortala JNPK-KR.

6.

Perjanjian kerjasama dengan institusi/lembaga mitra yang bersifat nasional dan internasional dilakukan oleh atau bersama Pusat Manajemen JNPK-KR.

7.

Setiap perjanjian kerjasama yang diadakan oleh komponen JNPK-KR diberitahukan dan mendapat arahan dari Pusat Manajemen JNPK-KR pada saat persiapan untuk melakukan kerjasama dan satu bulan setelah perjanjian.

Bab IV Kegiatan Pelatihan Pasal 14 Ketentuan Umum 1.

P2KT, P2KS dan P2KP pada dasarnya adalah fasilitas pelatihan klinik bersama yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kinerja pengetahuan, keterampilan dan perilaku klinik petugas kesehatan melalui pelatihan klinik kesehatan reproduksi yang berkualitas.


halaman 10 dari 18


2.

Penyelenggaraan berbagai kegiatan pelatihan klinik yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi seperti yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan menggunakan modul dan berbagai kelengkapan pelatihan klinik yang telah diakreditasi oleh JNPK-KR yang merupakan perhimpunan atau asosiasi dari unit-unit pelatihan Organisasi Profesi Mitra Utama.

3.

Pusat Manajemen JNPK-KR bertanggung-jawab untuk menyediakan instrumen, metoda/mekanisme penilaian, dan menyelenggarakan Program Jaminan Mutu Pelatihan Klinik, Proses Kualifikasi Petugas Kesehatan, Akreditasi Teknis Fasilitas Kesehatan, dan Standar Pengelolaan Pelayanan terkait dengan kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan serta upaya Pemecahan Masalah Kualitas Manajemen dan Hasil Pelatihan dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas pelatihan klinik di Indonesia.

4.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.786/MENKES/VII/1999 berikut petunjuk pelaksanaannya, merupakan amanat bagi jaringan untuk berupaya menghimpun berbagai kegiatan pelatihan klinik kesehatan reproduksi ke dalam wadah jaringan.

5.

Jaringan akan berupaya secara proaktif dan memberi peluang yang sebesar-besarnya kepada berbagai lembaga/ organisasi/ dan instansi yang bergerak dalam bidang pelatihan klinik kesehatan reproduksi untuk berhimpun dalam jaringan dalam suasana kemitraan yang harmonis.

6.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelatihan yang memerlukan penjelasan lebih rinci akan diatur dalam petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan yang akan dibuat secara khusus sebagai pelengkap Ortala ini.

Pasal 15 Jenis Pelatihan 1.

Pelatihan di JNPK-KR dibedakan atas pelatihan keterampilan klinik untuk memberikan kompetensi alih pengetahuan, keterampilan dan perilaku petugas kesehatan melalui proses pembelajaran dan praktik klinik dalam pelatihan. Kompetensi tersebut diperlukan untuk melakukan perbaikan keterampilan klinik dan kualitas pelayanan dari petugas kesehatan dengan menggunakan paket pelatihan yang sudah dirancang dan terstruktur bagi seorang Pelatih Klinik JNPK-KR.

2.

Pelatihan Keterampilan Melatih menggunakan paket dan pelatih yang telah dirancang secara khusus agar sesuai dengan keperluannya. Sesuai dengan bakat dan kualifikasinya maka hasil atau keluaran pelatihan ini dapat berupa Pelatih Klinik, Instruktur Klinik dan Instruktur Materi/Classroom Preceptor. Pelatih Klinik memiliki kompetensi alih pengetahuan dan keterampilan klinik. Instruktur Materi memiliki kompetensi sebagai pengajar (lecturer ) materi pengetahuan di dalam kelas. Instruktur Klinik memiliki kompetensi sebagai demonstrator/pemeraga dan pembimbing/coach untuk alih keterampilan di fasilitas atau ruang praktik klinik.

3.

Semua jenis pelatihan klinik yang diadakan oleh JNPK-KR, dapat diikuti oleh semua petugas kesehatan yang berminat, bertugas aktif di tempat kerja, dengan latar belakang pendidikan bidan, perawat, dokter umum dan dokter spesialis dan membutuhkan kompetensi yang disyaratkan untuk melaksanakan tugas atau kegiatan klinik secara mandiri atau berkelompok terkait dengan program atau tugas pelayanan di suatu institusi medik atau organisasi pelayanan kesehatan pemerintah.

4.

Pelatihan keterampilan klinik diperuntukkan bagi mereka yang secara aktif dan konsisten memberikan pelayanan kesehatan reproduksi di tempat kerjanya. Pelatihan keterampilan melatih diperuntukkan bagi mereka yang telah mengikuti pelatihan standardisasi keterampilan klinik, telah menggunakan jenis-jenis


halaman 11 dari 18


keterampilan tersebut di tempat kerja dan terkualifikasi sebagai petugas pelaksana ( Qualified Service Provider )

Pasal 16 Tenaga Pelatih 1.

Dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan, jaringan akan mengutamakan penggunaan para pelatih/ instruktur yang terhimpun di dalam JNPK-KR yang telah memenuhi kualifikasi sebagai pelatih JNPKKR. JNPK-KR dapat menggunakan pelatih/nara-sumber dari Mitra Utama Profesi yang secara internal organisasi tersebut menyatakan mereka memiliki kualifikasi yang sama sebagai pelatih, disesuaikan dengan jenjang yang ada. Berdasarkan pertimbangan Forum Pelatih, JNPK dapat menggunakan pelatih atau instruktur disiplin ilmu lainnya, baik nasional atau internasional selama hal tersebut dapat memberi manfaat bagi kualitas pelatihan, program kesehatan reproduksi nasional, dan masyarakat.

2.

Setiap pelatih JNPK-KR berkedudukan tetap dan menjadi aset di satu pusat pelatihan klinik. Sesuai dengan konsep inter-dependency maka satu pusat pelatihan, atas permintaan pusat pelatihan lainnya, dapat ditugaskan untuk membantu pelatihan di pusat tersebut dengan tetap mempunyai tanggun-jawab terhadap kualitas manajemen pelatihan, proses pembelajaran dan kualifikasi petugas kesehatan di tempat ia melaksanakan tugas perbantuannya.

3.

Sesuai dengan alur pengembangan pelatih ( trainer development pathway ) JNPK-KR, berdasarkan persyaratan proses dan kompetensinya pelatih tersebut dikategorikan menjadi Pelatih Pratama, Pelatih Madya dan Pelatih Utama.

4.

Pelatih Pratama Berkualifikasi (Qualified Clinical Trainer) adalah pelatih yang telah mengikuti proses latihan, praktikum keterampilan melatih (CTS) dalam jangka waktu maksimal 6 bulan setelah pelatihan serta mencapai kualifikasi yang telah ditetapkan melalui unjuk kinerja saat menyelenggarakan pelatihan standardisasi keterampilan klinik (CST) bagi provider melalui penilaian Pelatih Madya atau Utama.

5.

Seorang pelatih klinik harus kompeten dalam memberikan pelayanan klinik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, melaksanakan pelatihan standardisasi keterampilan klinik, dan melakukan kualifikasi provider menjadi petugas pelaksana berkualifikasi (Qualified Service Provider).

6.

Pelatih Madya Berkualifikasi (Qualified Advanced Trainer) adalah pelatih yang telah mengikuti proses pelatihan keterampilan melatih tingkat madya (ATS), praktikum CTS maksimal dalam waktu 6 bulan setelah pelatihan, serta mencapai kualifikasi yang telah ditetapkan melalui unjuk kinerja saat menyelenggarakan pelatihan CTS melalui penilaian Pelatih Utama.

7.

Pelatih Madya harus profisien dalam memberikan pelayanan klinik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, menyelenggarakan pelatihan standardisasi keterampilan klinik dan kualifikasi provider, dan (khususnya) melaksanakan pelatihan CTS dan mengkualifikasi calon pelatih klinik untuk menjadi Pelatih Pratama Berkualifikasi.

8.

Pelatih Utama Berkualifikasi (Qualified Master Trainer ) adalah pelatih yang telah mengikuti proses pelatihan instruksional design (ID), praktikum untuk mengembangkan atau menyusun paket pelatihan dan melaksanakan penilaian kebutuhan/ evaluasi pelatihan dalam waktu maksimal 6 bulan setelah pelatihan, mencapai kualifikasi yang telah ditetapkan melalui unjuk kinerja saat menyelenggarakan pelatihan ATS melalui penilaian Pelatih Utama maksimal dalam waktu satu tahun setelah pelatihan ID.


halaman 12 dari 18


9.

Pelatih Utama harus profisien dalam memberikan pelayanan klinik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, memfasilitasi pelaksanaan pelatihan standardisasi keterampilan klinik dan mengkualifikasi provider, memfasilitasi pelaksanaan pelatihan CTS dan mengkualifikasi calon pelatih menjadi Pelatih Pratama, menyelenggarakan pelatihan ATS dan mengkualifikasi calon pelatih menjadi Pelatih Madya Berkualifikasi, menilai kebutuhan pelatihan, mengembangkan modul/paket pelatihan, dan mengevaluasi pelatihan, menyelenggarakan pelatihan ID dan mengkualifikasi calon pelatih menjadi Pelatih Utama Berkualifikasi (gambar 8 dan tabel 2).

Pasal 17 Pendekatan Pelatihan 1.

Setiap pelatihan yang diadakan oleh jaringan menggunakan pendekatan pelatihan berdasarkan kompetensi, yaitu pelatihan yang mengacu pada prosedur standar yang telah ditetapkan dan dilengkapi penilaian pencapaian tingkat keterampilan ( skill competency assessment ).

2.

Penilaian keterampilan dilakukan dengan mengamati pelaksanaan langkah-langkah kegiatan, dengan menggunakan instrumen penilaian yang berisi langkah-langkah klinik esensial dan telah teruji efektifitas dan keamanannya.

Pasal 18 Materi Pelatihan 1.

Paket pelatihan yang digunakan dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh JNPK-KR terdiri dari Buku Acuan, Buku Panduan Pelayanan, Buku Panduan Peserta, Buku Pegangan Pelatih dan Alat Bantu Proses Pembelajaran atau Pelatihan.

2.

Buku Acuan adalah buku yang menghimpun berbagai aspek pengetahuan dan keterampilan berbagai prosedur klinik terstandar mengacu pada praktik terbaik profesi dan pelayanan. Buku ini merupakan rujukan bagi berbagai jenis pelayanan dan pelatihan klinik tertentu. Contohnya adalah National Resource Document (NRD) yang menjadi acuan pelayanan dan pelatihan dibidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Maternal, Buku Acuan Asuhan Persalinan Normal, Buku Acuan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar, Buku Acuan Contraceptive Technology Update, dsb.

3.

Buku Panduan Pelayanan adalah buku yang berisikan pengetahuan dan prosedur pelayanan tertentu yang akan diajarkan dalam pelatihan. Buku ini merupakan rujukan bagi para peserta pelatihan untuk mendapat informasi singkat, relatif lengkap dan terstandardisasi.

4.

Buku Panduan Peserta adalah buku yang berisikan informasi untuk memandu peserta mengikuti proses pelatihan, berisi tentang gambaran umum pelatihan, silabus, jad w al, kuesioner pra-pelatihan, penuntun belajar, penuntun praktik, lembar evaluasi pelatihan dan garis besar pelatihan.

5.

Buku Pegangan Pelatih adalah buku yang berisikan struktur dan materi sebagai pegangan pelatih untuk melaksanakan proses pelatihan, berisi tentang kuesioner, lembaran nilai kinerja, lembar rekomendasi dan catatan singkat tentang keterampilan melatih.


halaman 13 dari 18


Pasal 19 Sertifikasi 1.

Setiap peserta latih yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus dari pelatihan yang diadakan oleh JNPKKR, telah memenuhi kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan untuk melakukan tindakan/ kegiatan/pelayanan yang telah distandarkan.

2.

Untuk kepentingan ayat 1 itu akan diberikan sertifikat kepada peserta yang ditandatangani oleh ketua P2KT, P2KS atau P2KP dan diketahui oleh Pejabat Kesehatan yang ada pada masing-masing tingkatan Pusat Pelatihan.

3.

Peserta latih yang telah mengikuti pelatihan standardisasi keterampilan klinik atau keterampilan melatih akan mendapat sertifikat telah mengikuti pelatihan ( Certificate of Attendance) dan harus mengikuti proses kualifikasi untuk dapat dinyatakan berkualifikasi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau dikuasai dimana hal tersebut dinyatakan melalui sertifikat telah berkualifikasi ( Certificate of Qualification)

4.

Untuk setiap pelatihan yang dilakukan oleh P2KS, juga diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh Ketua P2KT untuk para pelatih sebagai bukti kontribusi dan rekam jejak TDP JNPK-KR

5.

Untuk setiap pelatihan yang dilakukan oleh P2KP, juga diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh Ketua P2KS untuk para pelatih sebagai bukti kontribusi dan rekam jejak TDP JNPK-KR.

Bab V Langkah dan Prosedur Khusus Beberapa langkah atau prosedur yang secara khusus diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan JNPKKR, yaitu pengembangan jaringan, penyusunan rencana, pengembangan modul baru, dan pemilihan tenaga pelatih akan dibahas dalam Forum Kordinator, Pengurus Harian JNPK-KR dan P2KT terkait dengan strategi, langkah dan kegiatan yang diperlukan untuk memperbaiki dan memberi daya ungkit bagi JNPK-KR.

Pasal 20 Pengembangan Jaringan 1.

Pengembangan jaringan memerlukan perencanaan dan pertimbangan yang mendalam dari komponen jaringan dan instansi mitra terkait, sebelum diproses dan diputuskan oleh Pusat Manajemen JNPK-KR.

2.

Peluang pengembangan jaringan meliputi perluasan substansi pelatihan, wilayah garapan pada tatanan administratif yang berlaku dan mempertimbangkan kualitas, efisiensi, efektifitas serta kesinambungan dari hasil pengembangan tersebut.

3.

Langkah pengembangan jaringan sesuai dengan gambar 9 (lihat lampiran).

Pasal 21 Penyusunan Rencana Pelatihan 1.

JNPK-KR merancang dan mengembangkan paket pelatihan berdasarkan permintaan instansi/lembaga mitra atau penilaian kebutuhan (need assessment). Rencana pelatihan yang dimaksud, meliputi ragam pelatihan, tujuan, substansi dan metoda, jumlah dan kualifikasi peserta latih, jumlah pelatih, sarana dan metoda evaluasi.


halaman 14 dari 18


2.

Perencanaan pelatihan di tingkat P2KS dan P2KP disusun oleh masing-masing pusat pelatihan dengan fasilitasi penuh dari P2KT.

3.

Perencanaan pelatihan dapat disusun secara rutin, disesuaikan dengan tahapan dan siklus penyusunan rencana anggaran pemerintah atau berdasarkan permintaan instansi/lembaga mitra JNPK-KR.

4.

Perencanaan pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan yang menggunakan modul yang telah tersedia atau pelatihan yang memerlukan pengembangan modul baru yang biayanya dibebankan sepenuhnya pada instansi/lembaga mitra yang berkepentingan.

5.

Langkah penyusunan rencana pelatihan sesuai dengan gambar 10 (lihat lampiran).

Pasal 22 Pengembangan Modul Baru 1.

Pembuatan dan pengembangan paket/bahan pelatihan baru atau modul baru ditentukan berdasarkan permintaan instansi/lembaga mitra atau inisiatif P2KT untuk memenuhi kebutuhan di lapangan.

2.

Pengembangan paket pelatihan seperti tersebut pada ayat 1 dilaksanakan oleh P2KT bekerjasama dengan Organisasi Profesi Mitra Utama yang berwenang melalui pelatihnya di JNPK-KR, yang memiliki kompetensi untuk tujuan tersebut dan diberi mandat oleh induk organisasinya.

3.

Pengembangan modul baru dilakukan secara ketat oleh Pelatih Utama yang memenuhi persyaratan dan mempunyai kewenangan berdasarkan kualifikasi, aktivitas, produktifitas, pengalaman melatih, substansi keahlian, dan kemampuan untuk bekerjasama.

4.

Permintaan pengembangan paket pelatihan oleh instansi/lembaga mitra dapat ditujukan kepada Pusat Manajemen JNPK-KR atau P2KT dengan sepengetahuan Pusat Manajemen JNPK-KR.

5.

Langkah-langkah pengembangan modul baru seperti terlihat pada gambar 11 (lihat lampiran).

Pasal 23 Akreditasi Modul Pelatihan 1. Akreditasi Modul dilakukan berdasarkan permintaan lembaga/organisasi mitra, Forum Pelatih atau inisiatif P2KT untuk memenuhi kebutuhan lapangan. 2. Akreditasi paket pelatihan seperti tersebut pada ayat 1, dilaksanakan oleh Forum Pelatih dan P2KT dengan melibatkan para pelatih jaringan yang memiliki kompetensi untuk tujuan tersebut . 3. Akreditasi Modul dilakukan secara ketat oleh tim akreditasi yang secara khusus dibentuk untuk setiap modul. Berdasarkan kualifikasi aktivitas, produktifitas, pengalaman melatih, substansi keahlian dan kemampuan kerjasama. 4.

Permintaan akreditasi paket pelatihan oleh lembaga/instansi mitra/penyandang dana dapat ditujukan kepada Pusat Manajemen JNPK-KR atau P2KT dengan sepengetahuan Pusat Manajemen JNPK-KR.

5.

Langkah-langkah akreditasi seperti terlihat pada gambar 12 (lihat lampiran)


halaman 15 dari 18


Pasal 24 Pemilihan Tenaga Pelatih 1.

Penambahan pelatih baru semata-mata dilakukan berdasarkan pada kebutuhan untuk mengoptimalkan beban kerja pelatih dengan mengacu pada kebutuhan minimal komponen jaringan atau permintaan dari instansi/lembaga mitra.

2.

Langkah pemilihan pelatih seperti terlihat pada gambar 13 (terlampir).

Pasal 25 Program Menjaga Mutu 1.

Untuk memelihara dan meningkatkan kualitas pelatihan, JNPK-KR mengembangkan program jaminan mutu pelatihan dan software Qualifikasi-Akreditasi yang pada dasarnya merupakan kegiatan supervisi internal dan eksternal JNPK-KR.

2.

Pengembangan program jaminan mutu pelatihan klinik di dalam jaringan dilakukan secara bertahap dimulai dari yang sederhana dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan JNPK-KR.

3.

Program menjaga mutu yang dimaksud, meliputi kegiatan pemantauan untuk mendeteksi masalah kualitas pelatihan, tampilan kualitas kinerja provider, identifikasi faktor-faktor penyebab dan langkahlangkah koreksi dan pemantauan sebagaimana lazimnya.

4.

Pelaksanaan program menjaga mutu secara operasional akan dituangkan dalam protokol menjaga mutu yang sengaja dikembangkan untuk itu.

Bab VI Kekayaan Jaringan Kekayaan jaringan adalah sarana, dana, tenaga dan teknologi yang digunakan oleh jaringan untuk menyelenggarakan kegiatannya.

Pasal 26 Sumber Kekayaan 1.

Pada tahap awal, kegiatan jaringan didominasi oleh program untuk mendukung upaya promotif, preventif dan kuratif yang dijalankan oleh Depkes, BKKBN dan POGI dengan dukungan dana USAID melalui Pathfinder dan JHPIEGO. Juga disepakati bahwa untuk menjalankan kegiatan pelatihan, JNPK difasilitasi untuk menggunakan sarana dan fasilitas Depkes dan BKKBN yang tersedia dengan sepengetahuan dan izin pejabat yang berwenang.

2.

Pada tahap selanjutnya, JNPK-KR melakukan upaya income generating yang dikaitkan dengan sistem registrasi pelatihan, jaminan kualitas hasil pelatihan dan implementasinya dalam pelayanan, program kerjasama nasional dan internasional yang tidak mengikat dan menguntungkan bagi kedua belah pihak

3.

Sebagai piranti yang mendukung program pemerintah jaringan akan aktif melibatkan diri dalam kegiatan perencanaan program pelatihan guna memuatkan aktivitasnya dalam anggaran rutin instansi mitra.


halaman 16 dari 18


4.

Jaringan juga akan memperoleh penghasilan dari penjualan produk dan jasa pelatihan pada instansi/ lembaga mitra dan badan penyandang dana. Di samping itu, jaringan juga terbuka terhadap sumbangan dari perorangan dan lembaga, sejauh memenuhi persyaratan jaringan dan tidak mengikat.

Pasal 27 Pengelolaan Sumber Dana 1.

Setiap P2KT, P2KS, dan P2KP berwenang untuk mengelola seluruh penghasilannya sendiri dengan kewajiban untuk menginformasikan pendapatan dan belanja masing-masing pusat pelatihan pada Pusat Manajemen JNPK-KR untuk menilai kemandirian dan kesehatan pusat pelatihan.

2.

Untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan secara bersama, pembagian penghasilan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan disesuaikan dengan kontribusi setiap komponen jaringan.

3.

Pusat Manjemen JNPK-KR mengkoordinasikan berbagai sumber untuk kemudian mendistribusikannya pada P2KT, P2KS dan P2KP sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang ada.

Bab VII Penutup Pasal 28 Kesinambungan Jaringan 1.

Kesinambungan program pelatihan klinik dan kelangsungan hidup dari JNPK-KR dinilai oleh Forum Koordinator bersama Dewan Penyantun. Jika selama 2 tahun berturut-turut jaringan tidak mengadakan aktivitas sebagaimana layaknya, dewan-dewan tersebut berwenang meminta pertanggung jawaban ketua jaringan.

2.

Jika dipandang perlu, Forum Kordinator dan Dewan Penyantun mempunyai kewenangan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap setiap komponen jaringan. Pemberitahuan langkahlangkah tersebut dilakukan secara tertulis minimal 3 kali dalam tenggang waktu 3 bulan.

3.

Forum Kordinator dan Dewan Penyantun wajib mendengarkan pembelaan Koordinator Jaringan dan berkonsultasi dengan instansi/lembaga mitra sebelum melakukan langkah perbaikan, pengambil-alihan manajemen atau membekukan sementara kegiatan JNPK-KR.

4.

Kelangsungan JNPK-KR dibahas dalam rapat yang secara khusus diadakan untuk itu yang mencapai korum dan mendapat dukungan 2/3 peserta yang hadir. Pemutusan kelangsungan jaringan secara resmi dinyatakan secara tertulis pada laporan hasil rapat.

5.

Setelah kelangsungan jaringan terhenti, seluruh harta kekayaan Jaringan dihibahkan pada pemerintah untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.


halaman 17 dari 18


Pasal 29 Ketentuan Peralihan 1.

Pemberlakuan organisasi dan tatalaksana ini ditetapkan dengan surat keputusan ketua JNPK-KR dan akan ditinjau kembali setiap 3 tahun.

2.

Segera setelah organisasi dan tatalaksana ini ditetapkan, komponen-komponen JNPK-KR akan menata diri sesuai dengan ketentuan yang ada dalam organisasi dan tatalaksana ini.

3.

Hal-hal yang belum dibahas dalam organisasi dan tatalaksana ini akan dibahas dan diputuskan di tingkat koordinator.


halaman 18 dari 18

ORTALA

Recommend Documents