Alamat : Jl. Ade Irma Nasution, RT 05/01 Kelurahan Dalam, Kecamatan TaliwangKSB Kode Pos 84355 Email :
[email protected] Telp : (0372)-81848 Fax : (0372)-81848
KA TOR ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM (LAW OFFICE )
SYAHRUL MUSTOFA,S.H., M.H & ASS CIATES
NOT PEMBELAAN (PLEDOI) AHMAD, .Ag Atas Surat Dakwaan Dalam Perkara : PDM-137/SBSAR/ 5/2011
DIAJUKAN OLEH : KUASA HUKUM TERDAKWA AHMAD, S.A.g (SYAHRUL MUSTOFA, S.H.,M.H) Perihal
: Nota embelaan/Pledoi Perkara : PDM- 137/SBSA /05/2011 Nota Pembelaan (Pledoi) Ahmad, S.Ag
Kepada Yth. Majelis Hakim Pengadi an Negeri Sumbawa Besar Pemeriksa Perkara Pid ana : PDM-137/SBSAR/05/2011 PDM-137/SBSAR/05/2011 Di Sumbawa Besar Dan Yth Jaksa Penuntut Umum Dari Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar. Penasehat hukum /adv kat, Syahrul Mustofa, S.H.,M.H,.,berdomisili Advokat SYAHRUL MU TOFA, SH.,MH & Associates, Jl. Ade Irma Kelurahan Dalam, Kec.Taliwang, Telefax (0372)-81848, berdasarka dan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta S tanggal 5 juli 2011, bertindak untuk dan atas nama nama terdakwa : Nama lengkap Tempat lahir Umur/Tanggal lahir Jenis Kelamin Kebangsaan Tempat Tinggal Agama Pekerjaan
hukum di Kantor Nasution, RT 05, Pasal 56 KUHAP rat Kuasa Khusus
: Ahmad, S.Ag : Labuhan Lalar : 35 Tahun/08 September 1975 : laki-laki : Indonesia : RT 04 Dusun Bangsal, Desa Lab.Lalar, Kec.taliwangKSB : Islam : Anggota DPRD Kab.Sumbawa barat (200 9-2014)
Hal 1
Sebelum disampaikan pledoi, Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas diberikannya kesempatan, kekuatan dan semangat kepada kita semua, khususnya kepada Penasehat Hukum untuk menyusun dan menyampaikan Nota Pembelaan (Pleidooi (Pleidooi)) bagi Terdakwa AHAMD S.Ag atas Tuntutan (Requisitoir ) Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 22 Agustus 2010. Terima kasih kami sampaikan kepada Mejelis Hakim yang mulia, yang dengan bijaksana dan penuh kesabaran serta ketelitian, telah memimpin persidangan dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa AHMAD, S.A.g. Juga terima kasih kasih atas sikap Majelis Hakim yang tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah ( presumption of innocence), innocence), salah satu azas yang menjadi pilar peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari sikap Majelis yang mulia dengan tetap bersikap “netral” selama “netral” selama pemeriksaan persidangan dan Majelis Hakim selalu memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun maupun Penasehat Hukum untuk memberikan memberikan pertanyaan serta pendapat secara adil dan berimbang. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan tetap berupaya dan bersikap obyektif tanpa melupakan posisinya sebagai Jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana diyakini dalam upaya mencari kebenaran materil dan demi keadilan pada peradilan pidana, bahwa Hakim, Jaksa Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum mempunyai fungsi yang sama walaupun berlainan posisi. Baik Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum sama-sama menjalankan fungsi sebagai aktor dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam peradilan pidana. Sedangkan posisi masingmasing aktor tersebut berbeda, seperti yang dinyatakan oleh Prof. Dr. M. Trapman sebagai berikut: ”Bahwa Terdakwa mempunyai pertimbangan subyektif dalam posisi yang subyektif, Penasihat Hukum mempunyai pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang subyektif, Penuntut Umum mempunyai pertimbangan yang subyektif dalam posisi yang obyektif, sedangkan Hakim mempunyai pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang obyektif pula.” (Prof. Mr. Van Bemmelen, Leerboek van Het Nederland Strafprocesrecht , hal. 132, 6e Herziene Druk) Atas dasar pandangan tersebut di atas, maka jika pandangan kami dalam pembelaan ini berbeda dari apa yang sudah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, maka ini bukanlah sekedar untuk berbeda saja, melainkan memang sungguh demikian seharusnya menurut hukum. Dengan demikian, diharapkan apa yang akan kami sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim yang terhormat untuk memperoleh segala informasi, pandangan, analisa fakta dan yuridis yang diperlukan untuk mengambil sebuah putusan yang berkeadilan dan berdasarkan pada kebenaran semata, seperti yang diikrarkan di awal persidangan ini dilaksanakan, yakni; ” Demi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Esa” . Semoga Tuhan menolong kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Yang terhormat Jaksa Penuntut Umum Guna memudahkan pemahaman, Nota Pembelaan (Pleidooi) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN, PENDAHULUAN, yang berisi latarbelakang latarbelakang peristiwa/perkara. peristiwa/perkara. Hal 2
BAB II : FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN, berisi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh melalui keterangan para saksi, termasuk alat-alat bukti lain seperti Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa. BAB III : ANALISA FAKTA PERSIDANGAN, PERSIDANGAN, yang berisi analisa atas fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyangkut sejauhmana peran atau keterlibatan Terdakwa berkaitan dengan dakwaan. BAB IV : TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM, yang berisi tanggapan umum atas dakwaan dan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. BAB V : ANALISA YURIDIS, YURIDIS, yang berisi analisis atas unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa. BAB VI : KESIMPULAN, yang berisi kesimpulan akhir pembelaan sekaligus memuat permohonan kepada Majelis Hakim. BAB VII VII : PENUTUP. PENUTUP.
Majelis Hakim yang kami muliakan Jaksa Penuntut Umum Umum yang kami hormati BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Peristiwa Sebelum kami menguraikan Latar Belakang permasalahan konspirasi politik yang berbuah perkara hukum. Kami ingin terlebih dahulu menyampaikan bahwa pada Pemilukada 2010, kasus dugaan money politik ini telah diajukan oleh pasangan calon AMAN (Andi Azizi Amin dan Dirmawan) di Mahkamah Konstitusi melalui Kuasa Hukumnya, Ahmar Ihsan, S.H., 2) Nasrullah, Nasution, S.H., 3) Deviyanti Dwiningsih, Dwiningsih, S.H., 4) Indra, S.H., S.H., dan 5) Ramayanti, S.H., yang seluruhnya adalah Advokat pada Law Office PRIORITY – Advocates & Legal Consultants, Consultants, beralamat di Gedung Persaudaraan Haji Lt. I Ruang 4.01, Jalan Tegalan Nomor IC, Matraman, Jakarta Timur. dengan registrasi perkara Nomor 6/PHPU.DVIII/2010. Bahwa dalam dalam materi gugatannya gugatannya di di MK, salah satu materi materi gugatan yang diajukan adalah terkait dengan dugaan money politik yang dilakukan oleh TERDAKWA. Bahwa Mahkamah Mahkamah Konstitusi, Konstitusi, pada hari Senin Senin tanggal tanggal 24 Mei tahun 2010, dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum, ke tujuh Hakim Konstitusi yaitu ; Prof. Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap merangkap Anggota, Anggota, Achmad Sodiki, Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya. Dalam Amar Putusannya MK menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Paket AMAN)/ AMAN) / PILKADA KSB/ PUTUSAN Nomor 6/PHPU.D-VIII/2010 Hal 3
Bahwa dalam Perkara tersebut, saksi Nanang Kosim telah memberikan keteranganya pua di bawah Sumpah pada persidangan di MK, bahwa Nanang Kosim sebagai Saksi Pemohon (paket AMAN), sekaligus pendukung paket AMAN. Kesaksian Nanang Kosim dalam Persidangan Perkara ini (PDM-137/SBSAR/05/2011) sangat penting untuk dapat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, karena didalam konstruksi materi dakwaan, kedudukan Saksi Nanang adalah sebagai orang yang mengajak Zainudin, Ibrahim, Muhiddn, dan Ruslan pergi ke Rumah Terdakwa, dan berdasarkan Surat Dakwaan dan fakta dipersidangan bahwa Nanang Kosim lah orang yang menerima uang Rp.100.000,-, (uang tersebut belum diterima oleh Zainuddin, Ibrahim, M uhiddin, dan Ruslan). Bahwa peritiwa ini berawal dari kegiatan reses yang dilaksanakan oleh Terdakwa, pada tanggal 17 April 2010. Dalam kegiatan reses tersebut Terdakwa memberikan uang kepada para peserta reses, masing-masing Rp.20.000/orang. Pada pagi harinya, tanggal 18 April 2010, Sdr. Nanang Kosim, Zainudin, Ibrahim, Muhiddin dan Ruslan mendatangi rumah Terdakwa, meminta kepada Terdakwa uang kegiatan reses. Kemudian, mereka pulang, dan diperjalanan mereka bertemu dengan Nasrudin, kemudian uang yang dipegang oleh Nanang Kosim yang diterima dari Terdakwa dilaporkan oleh Nasrudin kepada Panwaslukada. Panwaslukada melalui Rahmad Hidayat, kemudian meneruskan laporan Nasrudin kepada penyidik-kepolisian, atas dugaan pemberian uang sebesar Rp.20.000,- kepada lima orang tersebut sebagai perbuatan money politik, melanggar pasal 117 ayat (2) UU.No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Bahwa untuk mencari kebenaran atas perkara ini sangat menarik, sebab jika kita hubungkan peritistiwa dan para pelaku (penerima uang, yang menyuruh dan mengajak, serta yang melaporkan terdakwa) adalah seluruhnya para pendukung pasangan AMAN. Dan dalam Pemilukada 2010, pasangan AMAN telah membentuk Team yang memang secara khusus untuk mengambil uang dari pasangan LANJUTKAN, dan kemudian mereka melaporkannya ke Panwaslukada atau ke penyidik-kepolisian. penyidik-kepolisian. Bahkan, di dalam berbagai kampanyenya, memang pasangan AMAN telah menyerukan kepada para pendukungnya untuk mengambil uang dari pasangan atau pendukung pasangan LANJUTKAN, karena itu ada jargon “ambil saja uang mereka, tapi jangan pilih mereka”. Jika kita mencermati seluruh rangkaian dan konstruksi peristiwa, maka nampak ada sebuah skenario politik atau konsiprasi politik yang sengaja dibuat oleh para pendukung pasangan AMAN, dalam konteks ini adalah saudara Nanang Kosim dan Nasrudin, karena kedua orang inilah yang memerankan peranan memerankan peranan penting dalam peristiwa perkara ini. Nanang Kosim, dialah yang mengajak ke-empat rekan lainnya untuk mengabil uang ke Terdakwa dan diapula yang menyampaikan kepada Nasrudin— keduanya adalah sesama Team Sukses pasangan Aman Desa Labuhan Lalar, dan mereka pulalah yang melaporkan ke Panwaslukada KSB. Dan yang menerima laporan tersebut adalah Saudara Rahmat Hidayat, yang diindikasikan kuat saat menjabat selaku anggota Panwaslukada adalah adalah pendukung pasangan AMAN. alur dan tahapan kegiatan yang yang dilakukan oleh Nanang Kosim, Nasrudin dan Rahmad hidayat untuk menjerat Terdakwa sesungguhnya sangat jelas/terang. Karena itu, sesungguhnya peristiwa perkara ini tidak lebih dari sebuah skenario drama politik, yang para pelakunya ; penerima uang, pelapor, para saksi dan seterusnya adalah Team AMAN yang memang dengan sengaja bermaksud
Hal 4
untuk menjerat dan menjbak Terdakwa kedalam pasal 117 ayat (2) UU No.32 tahun 2004. Majelis Hakim yang kami muliakan Jaksa Penuntut Umum Umum yang kami hormati BAB II TENTANG FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN Bahwa selanjutnya untuk meluruskan fakta-fakta yang sebenarnya telah terungkap dalam persidangan, dan guna menghancurkan skenario yang direkayasa secara sistematis, yang tidak lain dimaksudkan untuk menggiring opini Majelis Hakim Yang Mulia, agar seolah-olah suatu Tindak Pidana telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka dengan tetap berpijak dalam semangat Keadilan berdasarkan Kebenaran (Spirit (Spirit of Justice) Justice ) serta dengan mengingat adagium : “LEBIH “ LEBIH BAIK MELEPASKAN SEPULUH ORANG YANG BERSALAH DARIPADA MENGHUKUM SATU ORANG YANG TIDAK BERSALAH ”, ”, maka selanjutnya kami akan menyampaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini secara lengkap. Bahwa di dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Saksi, Terdakwa AHMAD S.Ag. dan barang bukti berupa surat-surat/dokumen-dokumen, diperoleh Fakta-fakta Persidangan sebagai berikut : II.1. KETERANGAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI : Saksi-Saksi de change 1. Rahmat Hidayat, S.Pd (panwaslukada KSB) menerangkan di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut: Bahwa Saksi mengenal terdakwa; Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa ; Bahwa pada tahun 2010. Saksi adalah sebagai anggota Panwaslukada KSB, dan saksi menerima laporan dari Saudara Nasrudin tentang adanya dugaan laporan tindak pidana pilkada (money politik) yang telah dilakukan oleh Terdakwa Bahwa berdasarkan laporan saksi kemudian meneruskan laporan tersebut dan melimpahkan kepenyidik (Polres KSB). Bahwa landasan untuk meneruskan laporan Nasrudin ke kepolisian karena melaksanakan tugas dan fungsi Panwaslu Panwaslu Pilkada 2010 Bahwa setelah lebih dari 1 tahun, ternyata Saksi baru mengetahui (dipersidangan) kasus yang dilaporkan Nasrudin yang telah diteruskan Panwaslukada akhirnya disidangkan di PN Sumbawa besar dan Sdr.Ahmad, S.Ag menjadi terdakwa Bahwa saksi berharap kasus ini untuk tidak diteruskan (disidangkan) karena masalahnya telah selesai dan kondisi kondisi sudah kondusif kondusif
Hal 5
-
-
Bahwa saksi khawatir jika diteruskan (dilanjutkan) proses persidangan, dapat memicu terjadinya konflik sosial, sementara keadaan sekarang telah damai (kondusif) Bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan JPU (daftar hadir reses) yang telah ditandatanganinya.
Tanggapan Terdakwa : -
-
Bahwa terdakwa tidak pernah dipanggil oleh Panwaslukada KSB untuk dimintai keterangannya dan atau diminta klarfikasi atas laporan yang telah disampaikan oleh Nasrudin terkait dengan penyerahan penyerahan uang Rp.100.000,Bahwa Panwaslukada juga tidak pernah mencoba untuk memfasilitasi adanya pertemuan antara Terdakwa dengan pelapor (Nasrudin) terkait laporan tersebut;
2. SAKSI NASRUDIN, Saksi menerangkan di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut : Bahwa saksi mengenal terdakwa, saksi adalah berasal dari satu kampung, dan masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa namun jauh. Bahwa saksi bertemu dengan Nanang Kosim dan para s aksi (5 orang) Bahwa uang sebesar Rp.100.000,- dipegang oleh Nanang Kosim. Bahwa saksi mengambil uang Rp.100.000,- tersebut dari Nanang Kosim. Bahwa saksi kemudian melaporkan kepada Panwaslukada hari itu. Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui sumber dan peruntukan uang apa (reses) yang diberikan oleh Terdakwa; Bahwa saksi berharap proses ini tidak ditindakluji dalam proses persidangan karena masalah tersebut telah selesai Bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan JPU (daftar hadir reses) yang telah ditandatanganinya. 3. SAKSI MUHIDIN -
-
-
-
Bahwa saksi mengaku mengenal terdakwa Bahwa uang yang diterima saksi Rp.100.000,- uang tersebut diterima dan dipegang oleh Nanang Kosim, dan saksi belum menggunakan atau membelanjakan uang tersebut Bahwa uang sebesar Rp.20.000, belum dipecah-pecah, dipecah-pecah, karena sepulang sepulang dari rumah terdakwa dihadang dan diambil oleh nasrudin Bahwa sebelumnya saksi pernah menerima uang Rp.20.000, terdakwa memang memberikan uang kepada para pendukungnya setiap 4 bulan sekali dan Terdakwa memang sering membagikan uang kepada pendukungnya (termasuk saksi), bukan pada saat menjelang pilkada, saksi saksi sebelumnya sebelumnya (muhiidin) pernah meminta dan menerima uang sebanyak 2 kali dari terdakwa dan kalau ada kesulitan meminta bantuan kepada Terdakwa Bahwa pada pemilu legislatif (DPRD) 2009 saksi adalah pendukung pendukung Terdakwa dan merupakan anggota Partai Demokrat Desa Labuhan lalar.
Hal 6
-
-
-
-
-
Bahwa pada Pemilukada 2010, saksi telah mendukung dan memilih pasangan AMAN dan dalam dalam proses proses pemilihan saksi sama sekali sekali tidak terpengaruh terpengaruh dengan adanya pemberian uang dari terdakwa, pada hari pencoblosan tetap memilih pasangan pasangan AMAN, dan suara sah sah dan Terdakwa tidak pernah pernah memerintahkan, membujuk dan memaksa kepada para pendukung/anggotanya pendukung/anggotanya untuk memilih pasangan LANJUTKAN. Bahwa Pemberian uang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk memenuhi janji ketika pemilu dewan/DPRD dewan/DPRD 2009, Terdakwa Terdakwa berjanji kepada pendukungnya “jika terpilih akan memberikan gaji atau bantuan kepada pendukungnya’. Bahwa Saksi adalah sebagai pendukung Terdakwa, dan anggota Partai Demokrat dan saat Pilkada 2010 memilih pasangan AMAN atau berbeda pilihan dengan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan sepenuhnya pilihan kepada pendukunya; Bahwa uang yang diberikan dari Terdakwa sangat membantu atau menolong saksi dan saksi serta para pendukung pendukung lainnya lainnya bangga bangga karena ada anggota DPRD yang memiliki perhatian kepada pendukungnya pendukungnya dan saksi berharap Terdakwa untuk menepati janjinya dan meminta untuk tetap terus memperhatikan pendukungnya/memberikan bantuan. Bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan JPU (daftar hadir reses) yang telah ditandatanganinya.
4. SAKSI ZAINUDIN Saksi zainudin menerangkan di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut: -
-
-
-
-
-
-
Bahwa saksi mengenal terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga atau kerja dan mengaku bahwa pada pemilihan legislatif 2009 mendukung Ahmad, S.Ag. Saksi mengaku datang ke Rumah Terdakwa pada pagi hari, sekitar jam 09.00 Wita, sepulang dari melaut, saat itu Saksi diajak oleh Sdr.Nanang, memberitahukan bahwa tadi malam ada acara reses/pertemuan anggota DPRD, dan masing-masing orang yang hadir diberikan uang oleh terdakwa. Saksi datang ke rumah terdakwa bersama teman-teman dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,Uang tersebut kemudian diterima oleh sdr. Nanang sebesar Rp.100.000,- dan dipegang langsung oleh Sdr.Nanang; Saksi mengaku Terdakwa hanya mengatakan “ini ada uang sedikit untuk sekedar membeli rokok”. Kemudian sanksi bersama teman-teman lainnya pulang, dan ditengah jalan bertemu dengan Sdr. Nasrudin, kemudian Sdr.Nasrudin mengambil uang Rp.100.000,- dengan mengatakan uang ini uang money politik. Bahwa uang itu belum sempat dipegang atau digunakan oleh Saksi, tapi sudah diambil oleh Sdr.Nasrudin, dan saat itu dia mengatakan akan melaporkan ke Panwas.
Hal 7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Saksi mengaku, bahwa pemberian yang seperti itu, sudah sering dilakukan oleh Terdakwa, bukan hanya pada saat masa Pilkada, atau sekarang, tetapi sudah dilakukan sebelumnya; Saksi mengaku tidak pernah disuruh atau dipaksa atau dijanjikan untuk memilih pasangan calon tertentu oleh Terdakwa; Saksi mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih atas pemberian uang yang dilakukan oleh Terdakwa, dan mengaku bangga memiliki anggota DPRD seperti itu; Saksi mengaku sudah 3 kali memperoleh bantuan dari Terdakwa, dan biasanya bantuan itu diberikan setiap 4 bulan sekali; Saksi mengaku pernah dibantu diluar acara reses (pada bulan yang lain) saat itu Saksi datang langsung meminta kepada Terdakwa untuk meminta bantuan karena anaknya sakit, dan saat itu saksi dibantu pula dana dari terdakwa; Saksi mengaku jika kesulitan (uang) Saksi biasanya datang langsung ke Terdakwa, karena seringkali Terdakwa bisa membantu, dan karena Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi, “jika terpilih menjadi anggota DPRD akan memberikan sebagian gaji/bantuan kepada pemilihnya”, makanya, menurut pengakuan Saksi, minta duit atau bantuan kepada Terdakwa adalah hal yang biasa dilakukan. Saksi tidak merasa keberatan atau mengalami tekanan atau keadaan lainnya karena dengan adanya pemberian uang tersebut, sebab soal pilihan siapa yang didukung Saksi mengaku menjadi haknya, dan tidak terpengaruh dengan uang yang diberikan; Bahwa pada saat pencoblosan, Saksi tidak pernah disuruh memilih calon AMAN atau LANJUTKAN, dan sama sekali uang yang diberikan tersebut tidak mempengaruhi pemilih atau Terdakwa mempengaruhi pemilih, pada saat hari pencoblosan, Saksi mengaku secara bebas menentukan pilihannya, dan saat itu tetap memilih paket AMAN. Dan suara yang dicoblos itu sah atau tidak rusak. Bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan JPU (daftar hadir reses) yang telah ditandatanganinya.
5. SAKSI IBRAHIM -
-
-
Saksi tidak bisa menggunakan dan memahami bahasa Indonesia, Saksi hanya mengetahui dan menggunakan bahasa Mbajo. Saksi mengaku sangat terbantu dengan adanya pemberian uang dari terdakwa dan merasa bangga dengan Terdakwa yang sudah memperhatikannya. Bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan JPU (daftar hadir reses) yang telah ditandatanganinya. ditandatanganinya.
Saksi-Saksi a decharge
Hal 8
1. Akherudin, SE.MM (Anggota DPRD KSB, 2009-2014, umur 28 tahun, di periksa pada hari kamis, tanggal 4 Agustus 2011) Saksi Akherudin menerangkan di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut : -
-
-
-
-
-
-
-
Bahwa saksi mengenal terdakwa, dan sama-sama sebagai anggota DPRD KSB, namun berbeda partai politik dan berbeda daerah pemilihan, saksi adalah berasal dari Daerah pemilihan I (Seteluk, Brang rea dan Brang ene), sedangkan terdakwa adalah daerah pemilihan I (Taliwang); Bahwa saksi mengetahui perkara Terdakwa dari media jika terdakwa dituduh melakukan money politic. Bahwa kejadiaan dugaan money politic tersebut disaat semua anggota DPRD KSB melakukan reses dan saat itu memang bertepatan dengan situasi Pemilihan bupati KSB 2010. Bahwa pelaksaan reses DPRD adalah sesuai dengan agenda kerja, pada bulan April 2010, tepatnya pada tanggal 17 April 2010, (6 hari kerja)seluruh anggota DPRD KSB, melakukan reses. Kegiatan reses ini adalah merupakan kegiatan rutin tahunan DPRD yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam satu tahun, tujuan reses ini adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat, termasuk menyerap berbagai permasalahan ekonomi, sosial, politik yang berkembang di daerah khususnya adalah di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD. Bahwa dalam kegiatan reses, anggota DPRD diberikan dana oleh pemerintah daerah, besarnya biaya reses ditentukan dalam rapat paripurna DPRD dalam pembahasan APBD dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, alokasi dana reses diberikan/tercantum dalam APBD dan dana itu untuk menyelenggarakan kegiatan seperti; pertemuan/diskusi dan atau kegiatan lainnya. Perincian penggunaan dana reses antaralain adalah untuk pembelian konsumsi, biaya transportasi peserta reses, administrasi dan biaya lainnya. Bahwa dana/biaya dana/biaya reses yang telah telah diberikan oleh anggota anggota DPRD DPRD melalui sekretariat DPRD untuk melakukan reses dikelola langsung oleh DPRD, dan mengenai besarnya jumlah untuk biaya transportasi maupun konsumsi peserta pertemuan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing anggota DPRD dari masing-masing daerah pemilihan; Bahwa dalam reses tahun 2010, saksi selaku anggota DPRD melakukan hal yang sama dengan Terdakwa; memberikan uang kepada peserta reses (dapil I), besarnya uang yang diberikan beragam; ada yang Rp.20.000,-, Rp.25 ,000,- bahkan ada yang menerima sebesar Rp.100.000/orang, hal ini tergantung dari penilaian masing-masing anggota, biasanya adalah tergantung dari peran dan dedikasi masing-masing konstituen pada saat pemilihan umum (Pileg) tahun 2009; jika konstituen adalah team inti atau utama saat PILEG, PILEG, maka diberikan uang lebih besar jika dibandingkan dengan konstituen lainnya pada reses itu; Bahwa jumlah peserta reses adalah sebanyak 50 orang/pertemuan, dan setiap peserta reses menandatangani daftar hadir, termasuk adalah tanda tangan penerimaan uang. Karena setiap anggota DPRD diwajibkan untuk memberikan laporan kepada pimpinan DPRD atas kegiatan reses, termasuk penggunaan dana reses, karena itu setiap peserta yang hadir diminta untuk menandatangi daftar hadir. Hal 9
-
-
-
-
-
-
Bahwa pemberian uang kepada peserta reses adalah hal yang biasa dan memang lazim bahkan harus diberikan kepada peserta reses; karena memang ketentuan pengaturan penggunaan dana reses demikian; untuk konsumsi, dan transportasi peserta. Bahwa pada masa reses bulan April 2010, karena situasinya dan kondisi daerah sedang hiruk pikuk pilkada, dan saat reses dilakukan dilakukan bertepatan pula masa kampanye, fakta dilapangan banyak pula peserta reses yang akhirnya bertanya soal pilihan politiknya, mendukung paket cabup dan wabub pasangan AMAN atau cabup dan cwabup paket pasangan LANJUTKAN. Dan selaku anggota DPRD, Saksi memberikan gambaran masing-masing calon, soal pilihan siapa calon yang akan dipilih oleh konstituen, menurut saksi tergantung dari pilihan masing-masing konstituen; Bahwa berdasakan pengakuan dan keterangan saksi, bahwa pemberian uang kepada konstituen tersebut dilakukan sebagai wujud dari komitmen politik dan sosial Saksi selaku anggota DPRD kepada konstituen, hal yang sama juga dilakukan oleh anggota DPRD lainnya karena telah terpilih sebagai anggota DPRD, uang tersebut lebih kepada uang apresiasi (Penghargaan/terima kasih) kepada para pemilih dan secara umum justeru konstituen sangat mengharapkan kegiatan tersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan reses yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Daerah Pemilihannya berbeda, dan saksi baru mengetahui Sdr Ahmad, S.Ag, menjadi terdakwa setelah adanya pemberitaan di media massa, bahwa Terdakwa melakukan praktek money politik. Bahwa saksi menduga bahwa mungkin pihak pelapor telah keliru melaporkan Sdr.terdakwa karena pada bulan dan hari itu (April) adalah kegiatan reses anggota DPRD KSB. Bahwa saksi tidak mengakui mengakui jika pertanyaan/ tuntutan jaksa mengatakan mengatakan bahwa kegiatan reses anggota DPRD yang dilakukan pada tanggal 17 April 2010 bukan merupakan kegiatan reses anggota DPRD karena bukti sesuai diajukan jaksa daftar hadir tersebut adalah kegiatan reses.
2. Dedi Damhudi (swasta, notulensi pada saat reses DPRD, diperiksa pada hari kamis, tanggal 4 Agustus 2011), Saksi menerangkan di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut : Bahwa Saksi mengenal mengenal terdakwa, Saksi adalah sebagai Sekretaris DPD Partai Demokrat KSB, dan sebagai Notulensi sekaligus Moderator pada acara pertemuan reses Terdakwa dengan konstituennya di desa Labuhan lalar, dan acara pertemuan tersebut dilaksanakan secara terbuka di halaman rumah terdakwa; Bahwa saksi mengaku telah mengundang warga masyarakat (pengurus dan konstituen partai demokrat) yang ada di masing-masing wilayah/dusun di labuhan lalar, dan pada saat kegiatan reses berlangsung, Saksi mengaku sebagai Notulensi sekaligus moderator acara reses; Bahwa pada awal pembukaan acara reses, Saksi selaku moderator telah menegaskan kepada para peserta reses, bahwa kegiatan ini bukan merupakan
Hal 10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
kegiatan kampanye melainkan adalah kegiatan reses, peserta bebas untuk menyampaikan berbagai permasalahan/keluhannya dalam rapat ini, dan kegiatan ini bersifat terbuka ; Bahwa Saksi mengaku bahwa selama proses kegiatan pertemuan tidak ada satupun materi dan ataupun ucapan yang disampaikan Terdakwa untuk menyuruh atau memerintahkan kepada peserta untuk memilih pasangan calon tertentu, dan atau memerintahkan kepada peserta untuk tidak menggunakan hak pilihnya, bahkan dalam acara tersebut, saksi selaku moderator dan terdakwa selaku pembicara beberapa kali menegaskan kepada peserta, bahwa “jangan dikaitkan kegiatan ini dengan pilkada, ini adalah kegiatan reses “ untuk terkait dengan pemilihan pemilihan kepala daerah, daerah, kami menyerahkan sepenuhnya sepenuhnya kepada para para konstituen. Bahwa ternyata dalam acara dialog tersebut, sejumlah keluhan dan usulan peserta muncul diantaranya adalah ; terkait dengan nelayan yang kesulitan untuk melakukan tangkapan ikan dan membutuhkan dukungan bantuan untuk nelayan, usulan para pedagang, perbaikan jalan dan sebagainya yang kemudian ditanggapi oleh Terdakwa berjanji untuk mengakomodir dan berusaha untuk memperjuangkan aspirasi warga labuan lalar tersebut Bahwa setelah selesai acara, saksi selaku moderator kemudian memberikan daftar hadir kepada para peserta dan meminta kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir dengan cara memanggil per 5 orang; Bahwa 5 orang yang dipanggil tersebut kemudian diberikan uang sebesar Rp.100.000,- untuk 5 orang dan uang itu dimasukkan kedalam amplop, karena saat itu tidak ada uang pecahan Rp.20.000,- maka dilakukan per 5 orang (Rp.100.000 untuk 5 orang), dan kemudian secara bebas mereka diminta oleh saksi untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia/moderator, dan dalam pengisasiannya pengisasiannya tidak mesti dilakukan secara berurutan; Bahwa pada saat pemberian uang tersebut, Saksi mempertegas kepada para peserta/penerima uang bahwa “Uang ini bukan uang sogokan atau uang untuk mendukung salah satu pasangan calon, melainkan uang ini adalah uang reses, uang sebagai pengganti transportasi dan konsumsi bagi bapak-bapak yang telah hadir, karena kami tidak menyediakan konsumsi, maka inilah penggantinya”. Bahwa pada esok harinya, Saksi tidak mengetahui jika 5 orang saksi (Nanang, Zainudin, Ibrahim, Muhidin, dan Ruslan) datang ke rumah Terdakwa, menurut Saksi biasanya kalau ada kegiatan reses warga labuhan lalar yang tahu ada reses dan bila tidak hadir malam harinya, terlebih lagi pemiih terdakwa,maka mereka hadir esoknya atau lusa; Bahwa saksi mengaku bahwa bahwa pada malam acara acara reses peserta yang hadir dan menandatangi daftar hadir lebih dari 37 orang, dan mereka semuanya telah menerima uang dari Terdakwa; Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada 5 orang, esok paginya datang ke rumah terdakwa dan Terdakwa memberikan uang Rp.100.000,- untuk 5 orang. Namun, saksi mengetahui bahwa ke 5 orang tersebut adalah merupakan pendukung dari Terdakwa; Bahwa kelima orang pendukung tersebut diketahui oleh saksi adalah pada saat pemilihan legislatif, dan cara mengetahuinya mengetahuinya adalah dari dari daptar daptar pemilih, pemilih,
Hal 11
-
-
-
proyeksi hasil dan pengakuan mereka setelah melakukan pencoblosan pada pileg 2009, antara prediksi dengan fakta ternyata sesuai, dan hal itu diperkuat dengan pengakuan ke 5 orang saksi yang menerima uang setelah proses pemilihan legislatif 2009, mereka mengatakan dan mengaku secara terbuka telah memilih Terdakwa; Bahwa menrut saksi, terdakwa pada saat Pileg 2009 berjanji akan memberikan yang kepada konstituen yang telah memilihnya; Bahwa menurut Saksi, pemberian uang oleh Terdakwa bukan hanya dilakukan pada saat Pilkada, melainkan pula pada waktu-waktu lain, dan biasanya masyarakat yang meminta bantuan (uang) tersebut langsung mendatangi Terdakwa; Bahwa untuk memenuhi janji atau komitmen dengan konstituen itulah, menurut Saksi Terdakwa beberapa kali telah memberikan uang kepada konstituennya.
3. ISMAIL, Saksi menerangkan di bawah bawah sumpah hal-hal sebagai berikut : Bahwa saksi adalah sebagai peserta pertemuan (reses) yang dilaksanakan pada malam hari tanggal 17 april 2010, dan mengikuti reses sampai akhir, serta menerima uang sebesar Rp.20.000,- dari terdakwa yang disampaikan melalui Moderator dan Saksi menandatangani daftar hadir penerimaan uang reses. Bahwa selama proses reses berlangsung, saksi mengaku tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung dari terdakwa untuk menyuruh, memerintahkan atau membujuk peserta reses untuk memlih pasangan calon tertentu atau tidak menggunakan hak pilih dalam pilkada 2010. Saksi juga mengaku, tidak pernah Terdakwa pada saat pertemuan maupun selesai pertemuan menyuruh atau menjanjikan Saksi untuk memilih pasangan calon tertentu, soal pilihan calon Bupati/wakil bupati sepenuhnya diserahkan ke saya (saksi) Bahwa benar, terdakwa pada pemilu legislatif 2009, telah berjanji kepada pemilihnya, termasuk kepada Saksi, bahwa jika terdakwa terpilih, maka terdakwa akan memberikan sebagian gajinya atau penghasilannya kepada konstituennya. Bahwa benar, terdakwa memang seringkali memberikan uang kepada pemilihnya, bahkan kepada saksi, beberapa kali menerima bantuan/pemberian uang dari Sdr.terdakwa; Bahwa pemberian uang yang diberikan oleh Terdakwa dilakukan bukan hanya pada saat sekarang (pilkada 2010), tetapi sebelum pilkada terdakwa juga memberikan uang kepada Saksi, sudah 3 kali Saksi menerima uang pemberian dari terdakwa, dan jika ada keperluan Saksi datang meminta uang kepada Terdakwa; Bahwa saksi sangat bangga dan berterima kasih, ada anggota dprd yang memperhatikan konstituennya (memberikan duit), dan Saksi berharap semua anggota DPRD seperti Terdakwa; Bahwa saksi mengaku setiap 4 atau 3 bulan sekali, biasanya terdakwa memberikan yang kepada konstituenya (uang reses), bahkan jika tidak ada resespun terkadang terdakwa memberikan bantuan kepada saksi dan konstutuen lainnya.
Hal 12
II.2. KETERANGAN TERDAKWA : AHMAD, S.Ag (35 tahun, di periksa pada hari Kamis, 4 Agustus 2011) Terdakwa menerangkan hal-hal sebagai berikut : -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah dipanggil oleh Panwas Pilkada untuk dimintai keterangan atau dimintai tanggapan/klaifikasi atas laporan yang telah disampaikan oleh Sdr. Nasrudin kepada Panwas pilkada. Begitupun dengan pihak kepolisian dan Kejaksaaan. Bahwa Terdakwa mengaku sempat kaget/terkejut, ternyata kasus yang dilaporkan oleh Nasrudin telah terpublikasi di media massa, dan dari situlah Terdakwa baru mengetahui bahwa ada permasalahan terkait dengan pemberian uang reses. Bahwa terdakwa mengakui bahwa pada Pileg 2009 Terdakwa pernah berjanji kepada konstituennya/pendukungnya “apabila terpilih menjadi anggota DPRD dalam pemilu 2009 akan memberikan sebagian gaji atau uang kepada para pendukung”. Bahwa Terdakwa mengaku telah beberapa kali memberikan uang kepada para pendukungnya dan pemberian uang tersebut dilakukan bukan hanya pada saat pilkada (reses masa pilkada) melainkan pula reses-reses sebelumnya, bahkan tidak ada resespun kalau ada konstituen yang meminta bantuan akan diberikan oleh Terdakwa jika Terdakwa memiliki dana bantuan ke konstituen. Bahwa tidak benar, jika terdakwa memerintahkan, menjanjikan dan atau melakukan perbuatan lainnya kepada konstiuen untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan atau memilih pasangan calon tertentu; Bahwa benar jika Terdakwa mengatakan bahwa “ini ada sedikit uang untuk membeli rokok” kepada para saksi, namun bukan memerintahkan atau menyuruh para saksi untuk memilih pasangan calon tertetu; Bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa semata-mata diniatkan untuk membantu para konstituen sekaligus sebagai bentuk ucapan terima kasih atau penghargaan kepada konstituen yang telah memilih pada saat pileg 2009; Bahwa uang tersebut adalah merupakan uang reses, yang memang harus diberikan kepada setiap peserta reses yyang hadir, baik pada malam hari maupun siang hari (6 hari kerja reses) sampai jumlah peserta 50 orang ; Bahwa memang benar, para saksi (Zainudin, Muhidin, Ibrahim, Nanang, Muhidin, Ruslan) tidak hadir pada acara malan reses, dan mereka datang pada pagi hari ke rumah kediaman terdakwa, dan Terdakwa , dan karena Terdakwa telah hadir, maka Terdakwa kemudian memberikan uang tersebut kepada mereka sebesar Rp.100.000,Bahwa memang benar uang Rp.100.000,- tersebut diberikan oleh satu orang, diterima dan dipegang langsung oleh Sdr.Nanang, untuk kemudian dibagibagikan kepada Zainudin, Muhidin, Ibrahim, Muhidin, dan Ruslan; Bahwa ternyata, Nasrudin kemudian mengambil uang itu dari Nanang dan melaporkan Terdakwa ke Panwas;
Hal 13
-
-
-
-
-
-
-
-
Bahwa memang benar Nasrudin maupun nanang dan ke 5 prang lainnya adalah sebagai pendukung terdakwa dalam Pileg 2009, dan mereka pada saat Pilkada 2010, memilih pilihan yang berbeda; Bahwa terdakwa menghargai perbedaan tersebut,namun karena para saksi dan pelapor adalah masih merupakan bagian dari terdakwa (penduung terdakwa), maka terdakwa hanya memberikan pandangan “daripada suara sia-sia lebih baik bergabung saja”. Namun, itu tidak ada paksaaan kepada para pemilih, sepenuhnya pilihan ada di mereka; Bahwa sejak menjadi Anggota DPRD, Terdakwa beberapa kali didatangi oleh konstituen yang meminta bantuan, dan Terdakwa telah memberikan bantuan kepada konstituen, bukan hanya setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, tetapi jika ada warga pendukung yang membutuhkan, akan dibantu oleh Terdakwa; Bahwa pemberian uang kepada Zainudin Muhidin, Ibrahim, Nanang, Muhidin, dan Ruslan bukan hanya saat ini (pilkada-reses) tetapi sebelum-sebelumnya juga pernah dilakukan sebelumnya karena mereka adalah pendukung Terdakwa, dan sebagai wujud dan bukti saat janji Pileg 2009 “jika terpilih akan memberikan sebagian gaji kepada konstituen” maka komitmen dan janji tersebut diwujudkan dengan cara memberikan bantuan kepada para pendukung; Bahwa kegiatan reses ini merupakan agenda rutin tahunan DPRD yang dilaksanakan setiap 4 bulan sekali (dalam satu tahun 3 kali reses) dan dalam kegiatan tersebut mengundang peserta/masyarakat yang berada di desa labuhan lalar. Bahwa, terdakwa mengakui bahwa reses yang dilaksanakan pada tanggal 17 april 2010, dilaksanakan secara terbuka dan mengundang warga desa labuhan lalar dan seluruh peserta reses menerima uang tersebut; Bahwa selama proses pilkada hingga pencoblosan suara, terdakwa tidak pernah memaksa atau menjanjikan kepada pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu dan atau membuat surat suara menjadi tidak sah; Bahwa terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 17 April 2010 (malam hari) terdakwa telah melaksanakan pertemuan reses di halaman rumah terdakwa secara terbuka, dan Terdakwa mengakui bahwa bukti surat daftar hadir yang diajukan oleh JPU adalah merupakan Bukti kegiatan reses.
II.3. BARANG BUKTI •
•
•
Bahwa dalam persidangan JPU telah mengajukan barang bukti berupa ; 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar foto kopi daftar hadir reses anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 17 April 2011 Desa labuhan lalar Kabupaten Sumbawa Barat Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh JPU tersebut memperlihatkan dan semakin memperjelas bukti bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa adalah merupakan kegiatan reses anggota DPRD KSB. Bahwa Para saksi juga membenarkan bahwa Terdakwa melaksankan pertemuan reses dan tanda tangan dalam daftar hadir yang mereka tandatangani adalah merupakan tanda tangan mereka. Dari keterangan keterangan dan pemeriksaan para para saksi
Hal 14
•
•
maupun Terdakwa diketahui pula bahwa pelaksanaan reses dilaksanakan pada tanggal 17 April 2011. Bahwa merujuk pada barang bukti yang diajukan JPU dipersidangan, maka waktu kejadian atau tempus delicti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada tanggal 17 april 2011, bukan tanggal 23 April 2010 sebagaimana dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan. Bahwa berdasarkan Surat keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten sumbawa Barat pada tanggal tanggal 17 April 2011 adalah adalah waktu pelaksaan kampanye kampanye pasangan LANJUTKAN
III.1 ANALISA FAKTA PERSIDANGAN Majelis Hakim yang kami muliakan Jaksa Penuntut Umum yang yang kami hormati Bahwa ketentuan yang membatasi sidang pengadilan pidana dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum, semuanya terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk mencari kebenaran tersebut, tentu alat bukti haruslah diuji terlebih dahulu dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. ditemukan. Dari fakta persidangan persidangan yang terungkap sampailah kini kami menyampaikan analisa terhadap fakta terungkap tersebut. 1. Pelapor ke Panwaslukada (saksi nasrudin) adalah pendukung AMAN, dan saksi tidak mengetahui sumber maupun peruntukkan uang yang diberikan oleh terdakwa bahwa sesungguhnya uang tersebut adalah uang reses anggota DPRD KSB. Analisa ; saksi nasrudin tidak melihat secara langsung, terdakwa memberikan memberikan uang, saksi juga tidak menghadiri acara reses DPRD di desa Labuhan Lalar. Saat itu, situasi pilkada (2010) smemang sedang memanas, Nasrudin telah diberikan mandat oleh Team AMAN selaku Team pemenang paket AMAN di Desa Labuhan Lalar, saksi kemudian bertemu dengan Muhiddin, Zainudin, Ibrahim, Nanang Kosim di Pasar Pasar Ds. Labuhan Labuhan Lalar, mereka semuanyaadalah merupakan pendukung paket AMAN. Saksi mengetahui Terdakwa memberikan uang Rp.100.000,- dari Nanang Kosim yang saat itu bersama dengan Muhiddin, Zainuddin, ibrahim. Dalam pemeriksaan dipersidangan, Saksi tidak mengetahui bahwa uang yang diberikan Terdakwa adalah sesungguhnya uang reses, karena saat itu saksi langsung melaporkan kepada Panwaslukada karena berasumsi/menduga bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,adalah uang money politik, Saksi juga tidak pernah menanyakan sebelumnya/melakukan klarifikasi kepada TERDAKWA, Saksi hanya menduga bahwa uang yang diberikan Terdakwa kepada Nanang Kosim dan rekan-rekan adalah sebagai bentuk money politik. Dan setelah proses pilkada selesai dan pemeriksaan dipersidangan saksi mengetahui bahwa sesungguhnya uang Rp.100.000,- adalah uang reses anggota DPRD. Saksi menerangkan bahwa kasus dugaan money politik yang dilakukan Terdakwa sudah selesai dan menyadari serta berharap kasus ini/persidangan ini untuk tidak Hal 15
ditindaklanjuti karena ditingkat menerima/memahamii kasus ini. menerima/memaham
masyarakat/Desa
Labuhan
lalar
telah
2. Panwaslukada (Saksi Rahmat Hidayat, S.pd) menerima Laporan dari Nasrudin, dan tanpa melakukan klarifikasi klarifikasi dengan Terdakwa, Rahmat Hidayat, S.P.d S.P.d meneruskan laporan pengaduan dari Nasrudin ke Penyidik (Polres KSB). Dasar penerusan laporan karena ada laporan dari Nasrudin. N asrudin. Analisa : Bahwa Saksi Rahmat Hidayat (Panwaslukada) setelah menerima laporan dari Nasrudin, kemudian langsung meneruskan laporan atas nama Panwaslukada kepada penyidik kepolisian (Polres KSB), tanpa melakukan terlebih dahulu meminta keterangan Terdakwa atau atau meminta klarifikasi atas laporan laporan dari Nasrudin. Padahal, sepatutnya sesuai dengan Peraturan Pemilukada Panwaslukada melakukan klarifikasi. Ternyata, tidak ada laporan hasil kajian dari Panwaslukada. Panwaslukada hanya menerima menerima keterangan dari para saksi yang notabennya adalah pendukung AMAN yang saat itu bermaksud untuk menyeret terdakwa sebagai pelaku money politik, dan berdasarkan keterangan para saksi saksi pendukung AMAN Panwaslukada menyimpulkan menyimpulkan bahwa laporan laporan dan barang bukti yang diserahkan diserahkan oleh pelapor pelapor adalah sebagai bentuk money politik, politik, saksi (Rahmat Hidayat) selaku panwaslukada kemudian menduga bahwa uang reses yang diberikan oleh Terdakwa tersebut adalah money politik, dan saksi kemudian melaporkannya kepada Penyidik. 3. Nanang Kosim, tidak pernah dihadirkan dipersidangan. Padahal, Nanang kosim adalah saksi kunci, dia yang mengajak dan menerima menerima uang serta melaporkan melaporkan uang tersebut (Rp.100.000) kepada Nasrudin yang notabennya sesama Team pemenang AMAN. Analisa ; bahwa merujuk pada hasil pemeriksaan dan materi dakwaan, Saksi Nanang Kosim adalah orang yang mengajak para saksi lainnya untuk datang ke Rumah Terdakwa, dan Nanang Kosim yang datang meminta uang kepada Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- kepada Nanang Kosim dan dialah yang melaporkan kepada kepada Nasrudin (pelapor). (pelapor). Namun, saksi nanang kosim kosim hingga pledoi pledoi ini dibacakan tidak pernah dihadirkan JPU dipersidangan. 4. Para saksi de charge adalah pendukung Terdakwa dan mengaku sebagai sebagai Anggota Partai demokrat. Saksi telah biasa menerima uang reses (3 kali) dari Terdakwa sebelum pemilukada, bahkan dilain waktu jika dalam kesulitan tertentu, para saksi datang dan meminta uang kepada Terdakwa. Namun dalam pemilukada 2010 para saksi telah mendukung pasangan AMAN. Analisa : bahwa tidak ada hubungan atau korelasi antara uang yang diberikan oleh Terdakwa dengan Pemilukada 2010. Karena tradisi atau kebiasaan selama ini dalam setiap pelaksanaan reses anggota DPRD KSB, Terdakwa selalu menyediakan dana untuk transportasi, konsumsi dan uang saku/duduk kepada para peserta reses yang hadir. Para saksi sudah seringkali menerima uang dari Terdakwa, karena para saksi adalah pendukung Terdakwa dalam Pemilu legislatif 2009 dan sekaligus anggota Partai demokrat. Uang yang diterima para saksi sebesar Rp.20.000,- sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa kepada anggota pendukung/partai pendukung/partai demokrat di desa labuhan lalar. Oleh
Hal 16
karenanya, dalam Pemilukada 2010, meskipun berbeda pilihan, para saksi tetap mendukung Terdakwa dan menjadi anggota Partai demokrat. Para saksi sama sekali tidak pernah dipaksa, diancam, atau terpengaruh dengan pemberian uang dari Terdakwa karena sudah merupakan perbuatan yang lumrah atau wajar, antara pendukung dengan terdakwa selaku anggota DPRD. Terdakwa hanya menawarkan untuk bergabung kembali atau berjuang bersama pada Pemilukada Pemilukada 2010. Namun, tawaran itu tidak pernah dihiraukan oleh para saksi. Hingga hari pemungutan suara, Terdakwa membiarkan para pendukungnya untuk memilih, dan para saksi memilih pasangan AMAN dan Suara TETAP sah. 5. Barang bukti uang Rp.100.000 dan daftar hadir peserta reses adalah sebagai bukti pertanggungjawaban bahwa setiap anggota DPRD KSB telah melaksanakan tugas resesnya dan telah mengalokasikan anggaran reses tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. Analisa : bahwa dalam setiap pelaksanaan reses, setiap anggota DPRD KSB, diharuskan untuk membuat daftar hadir peserta reses, dan kelengkapan administrasi ini akan dipertanggungjwabkan oleh setiap anggota DPRD KSB yang melaksanakan reses, termasuk adalah uang yang harus diserahkan kepada para peserta reses. Pelaksanaan reses adalah selama 7 hari efektif, dan apabila masih terdapat waktu untuk melaksanakannya, maka terhadap kegiatan yang belum dilaksanakan akan dilakukan kegiatan reses—sesuai dengan jumlah anggaran yang tersisa dan wilayah Dapil. Bahwa barang bukti yang diajukan oleh JPU adalah benar bahwa barang bukti berupa daftar hadir dan uang Rp.100.000,- yang diberikan oleh Terdakwa kepada para saksi adalah merupakan bukti bukti penyelenggaraan penyelenggaraan reses. reses. Dan berdasarkan berdasarkan keterangan keterangan para saksi, kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Labuhan Lalar yang merupakan Dapil (daerah pemilihan) Terdakwa. Kesimpulan atas fakta-fakta dipersidangan Bahwa dari uraian peristiwa, fakta persidangan, keterangan saksi, maupun bukti surat di persidangan membuktikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa adalah merupakan kegiatan reses anggota DPRD, dan kegiatan tersebut telah diatur dalam UU. No. 27 tahun 2009 tentang 2009 tentang Susduk DPR, DPD, dan DPRD, PP No.16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan DPRD KSB No.7 tahun 2010. dan oleh karena perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, maka sesuai dengan asas dalam hukum pidana Tidak ada kesalahan sama sekali (taksi atau avas) dari perbuatan terdakwa, maka karenanya berlaku pula asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (green straf zonder schuld).
BAB IV. TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN JAKSA PENUNUT UMUM IV. 1. Tanggapan Atas Uraian Fakta-Fakta Dalam Surat Tuntutan Menanggapi Tuntutan Jaksa Jaksa Penuntut Penuntut Umum, Penasehat Hukum Hukum Terdakwa Terdakwa akan menguraikan dan menganalisa Fakta-fakta persidangan yang secara khusus berkaitan Hal 17
dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya. Bahwa, dalam membuktikan suatu Surat Dakwaan dan kemudian diuraikan dalam Surat Tuntutan (Requisitoir (Requisitoir ), ), Jaksa Penuntut Umum harus secara obyektif mempertimbangkan seluruh Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, meskipun sebagai Jaksa Penuntut Umum bertugas membuktikan dakwaan tetapi tetap harus secara obyektif terhadap fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan. Menanggapi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini maka sebagai Penasehat Hukum Terdakwa akan menguji apakah Jaksa Penuntut Umum telah obyektif terhadap Fakta-fakta persidangan atau tidak, apakah analisa unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan telah dibuktikan sesuai fakta persidangan atau tidak. Bahwa, Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan maupun Tuntutannya, jelas-jelas tidak dapat membuktikan secara obyektif dan terstruktur melalui alat bukti di persidangan, apakah benar bahwa Terdakwa-lah telah melakukan praktek money politic, apakah terdakwa telah memberi atau menjanjikan materi agar setiap orang untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, apakah akibat perbuatan Terdakwa surat suara setiap orang tersebut menjadi tidak sah sebagaimana yang didakwakan. Bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum dalam membuat tuntutan tidak mendasarkan kepada fakta-fakta persidangan. Terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya mempertahankan dalil-dalilnya dari Keterangan Berita Acara Penyidikan semata-mata, padahal jelas dalam persidangan persidangan banyak sekali fakta-fakta yang terungkap yang jauh jauh berbeda dengan BAP dari Penyidik. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum bukan berperan sebagai penyaji atas hasil-hasil penyidikan semata-mata, namun benar-benar harus membuktikan Dakwaannya melalui alat-alat bukti yang sah, karena dalam perkara pidana, yang menjadi pedoman untuk menganalisa dan mempertimbangkan serta memutuskan suatu perkara adalah berdasarkan fakta-fakta di persidangan. IV.1.1. Fakta-Fakta Persidangan yang dibuat Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Requisitor Tidak Sesuai Dengan Yang Sebenarnya di Dalam Persidangan Setelah membaca keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam Surat Tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Jaksa Penuntut Umum (JPU) (JPU) tertanggal tertanggal 22 Agustus 2010, ternyata banyak ditemukan penggelapan fakta yang dilakukan oleh JPU, yang mana JPU telah membuat rangkaian fakta tidak sesuai dengan sebenarnya yang diterangkan oleh Para Saksi dan Terdakwa di persidangan. Ada Fakta yang tidak pernah terucap oleh Para Saksi dan Terdakwa di persidangan persidangan justru ditambah-tambahkan, ditambah-tambahkan, dan ada pula fakta-fakta yang terucap, akan tetapi justru dikurangi oleh JPU di dalam requisitornya. Terlihatlah bahwa JPU memakai frame memakai frame-nya -nya sendiri dalam menguraikan fakta-fakta dan sebagian besar hanya menulis kembali hal-hal yang telah ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian. Terhadap perbuatan Jaksa Penuntut Umum ini, maka seluruh fakta-fakta yang dikemukakan JPU dalam requisitor sepanjang yang tidak bertentangan dengan uraian fakta-fakta serta diakui kebenarannya oleh Penasihat Hukum dalam Pleidooi ini haruslah ditolak!-.
Hal 18
Walaupun banyak pertentangan fakta yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa, namun berikut ini kami hanya akan menguraikan beberapa hal yang kami anggap penting untuk diungkapkan dan kami bantah, antara lain : 1. Pada halaman 1, Saksi Nasrudin. Fakta dipersidangan Nasrudin ternyata tidak pernah menyaksikan/melihat secara langsung pemberian uang dari Terdakwa kepada 5 orang saksi yang diajukan JPU. Dalam keterangnnya, Saksi mengaku tidak tahu uang itu adalah uang reses. Saksi juga tidak tahu jika kemudian laporannya sampai pada proses pemeriksaan di PN.SBB. Saksi meminta agar proses perkara dihentikan karena kondisi sudah aman dan laporan tersebut sudah tidak lagi menjadi sengketa. Keterangan saksi tersebut tidak dituliskan JPU. 2. Pada halaman 3 saksi Ibrahim AK. Diki, fakta dipersidangan bahwa saksi sama sekali tidak bisa atau dapat menggunakan bahasa Indonesia, dan dalam proses persidangan sama sekali tidak memahami pertanyaan yang diajukan oleh JPU, Penasehat Hukum maupun Hakim, dan dalam proses pemeriksaan saksi hanya mengenal Terdakwa dan mengaku sebagai pendukung Terdakwa dan beberapa kali meminta dan telah dibantu dibantu oleh Terdakwa. Bahwa Bahwa apa yang ditulis oleh JPU, dalam Surat Tuntutannya tersebut tidak sesuai dengan dengan apa yang tersirat dalam dalam keterangan Saksi Ibrahim di depan persidangan. 3. Bahwa pada halaman 2 s.d. 3 (Keterangan saksi Haris AK Samaila, Muhidin AK. M, Zainudin AK Muhayang dan Saksi Ibrahim) sangat berbeda dengan keterangan para saksi dipersidangan. Beberapa keterangan dan pengakuan para saksi bahwa: •
•
•
•
•
•
Bahwa keterangan Para Saksi mengaku seringkali datang ke Rumah Terdakwa meminta bantuan uang, seperti keterangan saksi Zainudin, Ibrahim, dan Muhiddin yang pernah datang ke Rumah Terdakwa untuk meminta bantuan perobatan anaknya tidak ditulis oleh JPU Seluruh saksi menerangkan menerangkan bahwa mereka adalah adalah pendukung Terdakwa Terdakwa dan anggota Partai Demokrat Desa labuhan Lalar, yang turut berjuang bersamasama pada saat Pileg 2009 dan bersama-sama membesarkan partai Demokrat di desa Labuhan Lalar (anggota partai demokrat) tidak ditu lis JPU Dalam keterangnnya Para Saksi menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan terpuji dan wajar selaku anggota dewan, dan perbuatan terdakwa sangat dapat membantu atau menolong para saksi Bahwa para saksi merasa sangat tertolong/terbantu atas adanya bantuan berupa uang reses yang diberikan diberikan Terdakwa selama selama ini dan berharap untuk diteruskan. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Para saksi selama ini adalah selain satu desa, adalah merupakan satu partai (Partai Demokrat), sekaligus pendukung setia Terdakwa. Bahwa antara Terdakwa dengan para saksi telah membangun komitmen bersama/perjanjian untuk membesarkan Terdakwa dan memenangkan Partai Demokrat di Desa Labuhan Lalar
Hal 19
•
•
•
Bahwa para saksi tidak pernah dipaksa, diancam, ditekan atau dirayu untuk memilih pasangan calon tertentu, keterangan saksi bahwa Terdakwa hanya menawarkan saja dan terdakwa membebaskan para pendukungnya untuk memilih pasangan sesuai dengan hati nuraninya. Bahwa para saksi menerangkan pemberian uang Rp.20.000 yang dilakukan oleh Terdakwa sama sekali tidak mempengaruhi dukungan calon, saat pencoblosan suara para saksi sah dan tetap memilih pasangan AMAN. Bahwa para saksi tidak pernah menganggap bahwa uang tersebut sebagai “money politik” atau uang upaya Terdakwa untuk mengarahkan pilihan politik para saksi, karena para sanksi beranggapan uang Rp.20.000,-adalah sebagai uang rokok yang memang telah biasa para saksi terima selama ini.
Bahwa, keterangan para saksi sebagaimana uraian singkat diatas, diatas, sama sekali tidak dituliskan JPU dalam surat tuntutannya. Dan dari uraian sebagaimana diatas, sesungguhnya jelas apa yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan berkaitan dengan Perbuatan Terdakwa ahmad, tidak terbukti atau tidak sesuai dengan Fakta-Fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum jelas-jelas dan nyata-nyata tidak obyektif dan melakukan distorsi dalam memaparkan dan mengurai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan dengan Perbuatan Terdakwa, Terdakwa, sehingga Uraian Perbuatan yang diuraikan Dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan tidak terbukti, maka dengan sendirinya dan sesuai hukum atas unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan menjadi tidak terbukti. BAB V. V. ANALISA YURIDIS 1. Penyelesaian sengketa pidana dalam PemiluKada 1.1.
Laporan Panwaslukada Panwaslukada KSB ke penyidik tidak mengacu mengacu pada peraturan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas sebagai penyelenggara pemilukada pemilukada
Bahwa secara yuridis dan prinsipil mekanisme penyelesaian pelanggaran pidana Pemilukada sama dengan pemilu (legislatif dan Pilpres) sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2003 dan UU No.10 Tahun 2008. Dalam penyelenggaraan Pemilukada, Pemerintah dan DPR RI telah menetapkan dua peraturan sebagai landasan dalam penyelenggaraan Pemilukada, yakni UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan PP. N0. 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, dan secara teknis penjabaran atas kedua Peraturan tersebut ditetapkan dalam Peraturan/keputusan penyelenggara pemilukada (KPUD (KPUD dan Panwaslukada). Panwaslukada). Bahwa dalam Pemilukada, Pelanggaran Pelanggaran atas pelaksanaan Pemilukada, dibagi menjadi tiga ; pelanggaran administratif (diselesaikan oleh Panwaslukada), pelanggaran pidana pemilukada (kepolisian,kejaksaan dan pengadilan), dan sengketa hasil pemilukada oleh Mahkamah konstitusi. Asas lex spesialis derogat lex genaris, tercermin dari diberlakukannya UU No.32 tahun 2004 Jo. Perubahan UU No.12 tahun 2008, PP No.6 tahun 2005 serta berbagai Peraturan Penyelenggara Pemilukada (Bawaslu dan KPU) , KPU) , mengatur prosedur tahapan Hal 20
penyelesaian pelanggaran pidana pemilukada yang intinya bahwa Laporan pidana pemilukada ; diawali dari adanya laporan pelanggaran pemilukada oleh peserta pemilukada, pemantau dan pemilih kepada Panwaslukada, 3 hari sejak adanya laporan pelanggaran, Panwaslukada Panwaslukada berdasarkan berdasarkan Pasal 110 dan pasal 111 Peraturan pemerintah pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, harus melakukan kajian dan selama 14 hari lamanya Panwaslukada diberikan waktu untuk menindaklajuti laporan tersebut dan meneruskannya kepada penyidik kepolisian jika terkait dengan pelanggaran pidana. Ketentuan ini menagacu pula pada Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah dalam dalam Perbawaslu Nomor Nomor 20 tahun 2010 Tentang tatacara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilukada, diatur dalam pasal 12 dan pasal 13. Bahwa untuk meneruskan temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran pemilukada kepada penyidik Kepolisian, maka Panwaslukada harus memenuhi; (a). bahwa laporan pidana tersebut harus disertai dengan hasil kajian dan didukung dengan data permulaan yang cukup. (b). Panwaslu telah memanggil atau mempertemukan para pihak (pelapor maupun terlapor) untuk dimintai keterangannya dan klarifikasi. (c). Bahwa laporan yang diteruskan tersebut diputuskan dalam rapat pleno Panwaslukada (Surat Keputusan panwaslukada). (d). Bahwa format laporan mengacu pada format laporan yang ditetapkan dalam Peraturan Bawaslu No.20 Tahun 2010. Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan penyidik dan keterangan saksi Panwaslukada KSB, ternyata (1) panwaslukada panwaslukada hanya memanggil pelapor dan para saksi yang notabennya adalah para pendukung AMAN (5 orang saksi dari pasangan AMAN), dan panwaslukada panwaslukada KSB KSB tidak pernah mempertemukan mempertemukan para para pihak (pelapor (pelapor maupun terlapor), bahkan berdasarkan keterangan Rahmat Hidayat (Panwaslukada) dan keterangan Terdakwa sama sekali tidak pernah pernah dimintai keterangannya untuk melakukan klarifikasi atas laporan sdr. Nasrudin. (2). Panwaslukada tidak menyusun laporan kajian bagaimana yang telah ditetapkan dalam UU.No.22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, PP No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan dan Pembertian KDH dan WKDH, maupun Peraturan Bawaslu No.20 tahun 2010 tentang tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran pemilukada. (3). Ketiga, tidak ada Keputusan Hasil Rapat Pleno Panwaslukada (ditandatangi 5 anggota Panwaslukada Ksb0 yang meneruskan laporan Nasrudin kepada Panwaslukada ke penyidik –Polisi. Bahwa perbuatan atau tindakan Panawaslukada tersebut jelas telah melanggar asas-asas penyelenggara pemilukada sebagaimana diatur UU No.12 tahun 2007, serta melanggar prinsip dan kode etik sebagai penyelenggara pemilukada. Dan akibat dari perbuatannya tersebut, Panwaslukada bukan hanya telah keliru dalam menyimpulkan peristiwa atas laporan yang disampaikan oleh nasruddin, tetapi telah melanggar hak-hak konsitusional terdakwa.
Kekeliruan tersebut sangat jelas, dalam kesaksian Sdr.Rahmat Hidayat, yang tersurat maupun tersirat dalam persidangan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa jika laporan Panwaslukada KSB ke penyidik akan berakhir di pengadilan, bahkan beranggapan bahwa kasus Terdakwa sudah berakhir. Kekeliruan kedua, adalah terkait dengan materi yang Hal 21
dilaporkan Panwaslukada ke penyidik-polisi. Bahwa oleh karena panwaslukada tidak melakukan klarifikasi dan melakukan gelar perkara sebelumnya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan, maka Panwaslukada keliru memahami peruntukkan uang yang dialporkan para para saksi (Nanang Kosim, Ruslan, Ruslan, Muhiddin, Zainuddin, dan Ibrahim) yang dianggap/diduga sebagai pelanggaran pemilukada (money politik) tersebut sesungguhnya adalah uang reses yang memang mesti berdasarkan peraturan perundangundangan harus diberikan oleh Terdakwa kepada para peserta reses yang hadir. Ketiga adalah, mengenai batas waktu yang ditetapkan adalah selama 14 hari. Keempat, bahwa disamping pelanggaran di atas, pelanggaran lainnya adalah Panwaslukada KSB tidak membentuk dan menyelesaikan mekanisme pelanggaran pemilukada dalam Sentral Penegakkan Hukum (Gakumdu), sehingga berbagai pelanggaraan pemilukada tidak diselesaikan melalui mekanesme yang ditetapkan. 1.2.
Proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pidana Pemilukada (Terdakwa) melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang (kadaluarsa)
Bahwa berdasarkan UU. No.32 tahun 2004 dan PP No.6 Tahun 2005, serta Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU, Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik, batas waktu penyelidikan oleh penyidik adalah selama-lamanya 14 hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Panwaslukada. Dan selama 14 hari sejak diterimanya laporan dari Panwaslukada, pihak penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan berkas berkas perkara tersebut kepada penuntut penuntut umum (PU). Apabila dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian belum lengkap, maka paling lama 3 hari penuntut umum harus telah mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik kepolisian, kepolisian, dan penyidik kepolisian kepolisian memiliki memiliki waktu selama selama 3 hari untuk melakukan perbaikan. Setelah, berkas dikembalikan kembali kepada Penuntut Umum, maka 5 hari sejak berkas diterima, PU harus melimpahkan berkas perkara tersebut kepada pengadilan. Berikut tahapan waktu: Tgl serah Lap oleh Panwas/KPU
0
1
Buat LP
2
PENYIDIKAN OLEH POLRI
3
4
5
6
7
8
9
Serah BP I
Serah BP II
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P.19
Berdasarkan BAP dan fakta dipersidangan; Berkas Perkara penyidik dalam Reg No.BP/03/VII/2010 Reskrim, tercatat adalah pada tanggal 05 Juli 2010, dan Penuntut Umum baru melimpahkan Perkara ini ke Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : B-1332/P.2.13/Ep/06/2011, pada tanggal tanggal 6 Juni 2011. Karenanya, jelas bahwa pelimpahan berkas perkara dari penyidik Polri maupun dari penuntut Umum ke Pengadilan telah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Hal 22
1.3.
Pemeriksaan sidang dalam pelanggaran pemilukada adalah dengan acara pemeriksaan cepat, bukan acara pemeriksaan biasa.
Dengan semangat menunjung tinggi pro-justicia, penasehat hukum terdakwa ingin menyampaikan tentang perihal Proses Persidangan ; bahwa acara pemeriksaan sidang dalam pelanggaran pemilukada (perkara ini) adalah menggunakan acara pemeriksaan cepat, bukan acara pemeriksaan biasa. Konstruksi ini sejalan dengan konstruksi penyusunan UU, bahwa dalam UU No.32 tahun 2004, dan PP No.6 tahun 2005. Oleh karena, pemilukada berjalan cepat, maka proses penanganan pelanggaran atas pidana Pemilukada pun pun harus dilakukan secara secara cepat, karena itu menggunakan proses proses acara dengan pemeriksaan cepat (speed ( speed tryal). tryal). Dianutnya prinsip ini, (Proses peradilan yang cepat) karena dalam putusan perkara pelanggaran pidana pemilukada memiliki implikasi terhadap perolehan suara atau dapat mempengaruhi hasil perolehan suara (pasal 127 ayat (2), sehingga dapat berimplikasi terhadap jumlah perolehan hasil suara (karena menyangkut sah tidak sahnya suara pemilih), sehingga dapat berdampak pada perolehan hasil dan sengketa hasil pemilukada pemilukada (Persidangan di di MK), bahkan lebih jauh dapat berdampak terhadap penetapan calon Bupati dan Wakil bupati terpilih, pembatalan pasalan calon atau pelaksanaan Pilkada ulang. Oleh sebab itu, maka dalam proses persidangan--putusan pengadilan atas perkara pelanggaran pemilukada ditetapkan paling lama 5 hari sebelum KPUD menetapkan hasil pemilukada. Bahwa batasan waktu ini merujuk pula pada Pilpres maupun Pileg, (ditetapkan paling lama 5 hari sebelum KPU menentapkan hasil). Sedangkan, waktu proses pemeriksaan perkara adalah selama 7 hari sejak berkas perkara diterima oleh Pengadilan Negeri yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilukada harus segera memutuskannya. Jadi, sesuai dengan sifatnya yang cepat, maka dalam proses penyelesaian pelanggaran pidana pemilukada ditetapkan paling lama 53 hari sejak terjadinya pelanggaran sampai dengan pelaksanaan putusan 1.
Berikut tahapan Proses Penuntutan & Persidangan
1
Kententuan pengaturan ini memang lebih cepat jika dibandingkan dengan UU 12/2003 (Pemilu 2004) yang memakan waktu 121 hari.
Hal 23
BP II DITERIMA JPU
0
PUTUSAN PN
PUTUSAN DIKIRIM KE JPU
BANDING KE PT
TP PEMILUKADA YG MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA
1 2 3 4 5 6 7…. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 .... 24 25 26 27 28 29 30 31 …….. 0 1 2 3 4 5
PERKARA KE PN
Terdakwa pikir-pikir
PUTUSAN PT
Eksekusi oleh JPU
TAP HSL PEMILUKA DA
Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan, dan fakta-fakta dipersidangan; JPU melimpahkan perkata Terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa. Dan batas waktu pelimpahan perkara dari dari Penyidik ke PU telah melampaui melampaui batas. Alasan lainnya mengapa dengan pemeriksaan cepat, karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan kategori kejahatan, melainkan adalah pelanggaran (pasal 117 ayat (2) sebagaimana dalam dalam KUHP, perbuatan pidana yang yang dikategorikan sebagai sebagai pelanggaran pelanggaran adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 12 bulan dan sesuai dengan KUHAP, maka proses pemeriksaan pemeriksaan perkara tersebut adalah dengan dengan pemeriksaan cepat, bukan acara pemeriksaan biasa. Beranjak dari uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah di uraikan di atas, jelas bahwa pelimpahan berkas perkara yang dilimpahkan PU ke Pengadilan dengan acara pemeriksaan pemeriksaan biasa adalah keliru keliru dan telah melampaui melampaui batas waktu (kadaluarsa) serta melanggar prinsip dalam KUHAP. 2. Pelaksanaan kegiatan reses dengan memberikan uang transportasi kepada para peserta reses sebesar Rp.20.000,-yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk melaksanakan perintah perintah jabatan (sebagai anggota DPRD), DPRD), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 51 KUHP dan dokrin ajaran hukum tindakan terdakwa melaksanakan reses dapat dibenarkan secara hukum 2 . o
Bahwa landasan hukum penyelenggaraan reses adalah berdasarkan UU No.27 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan dengan PP No.16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan DPRD KSB No.7 tahun 2010 pasal 61 tentang penyelenggaraan reses. Pelaksanaan reses dilaksanakan sesuai dengan
2
Pasal 51 KUHP (1) barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana (2) perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebebkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itidak baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”. Hal 24
o
o
o
o
peraturan tersebut di atas adalah sebanyak 3 kali (masa sidang) 3. Penetapan jadwal waktu pelaksanaan reses disusun oleh alat kelengkapan dewan (Badan Musyawarah/BAMUS) yang kemudian ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD4. Bahwa pada masa sidang/rapat I DPRD KSB, Badan Musyawarah DPRD telah menetapkan jadwal pelaksanaan reses DPRD KSB pada masa sidang I dilaksanakan pada bulan April 2010 dan telah ditetapkan waktu pelaksanaan reses selama 6 hari kerja efektif (tidak termasuk hari minggu), dimulai pada tanggal 17 April s.d. 23 April 2010. Dan masing-masing DPRD diberikan waktu tambahan selama 6 hari kerja untuk memfinalisasi penyelenggaraan reses (jika masih ada yang belum melaksanakan) dan menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan kegiatan hasil reses tersebut kepada Pimpinan DPRD. Bahwa untuk itu kelancaran pelaksanaan reses, Sekretaris DPRD melalui Bendahara dengan merujuk pada hasil rapat DPRD dan persetujuan Pimpiinan DPRD mengeluarkan biaya reses untuk masing-masing anggota DPRD, termasuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada masing-masing anggota DPRD. Biaya yang diberikan kepada masing-masing anggota DPRD tersebut berdasarkan Keputusan DPRD No.7 tahun 2010 serta mengacu pula pada peraturan diatasnya (UU dan PP) adalah sebesar Rp. 13 jt untuk masingmasing anggota DPRD KSB. Uang tersebut diperuntukkan untuk biaya penyewaan tempat dan kursi pertemuan, konsumsi,transportasi, ATK, dll. Bahwa untuk memfasilitasi kegiatan reses tersebut, Sekretariat DPRD kemudian mempersiapkan daftar hadir peserta, atk dan lain-lain,termasuk bahan-bahan atau format pelaporan masing-masing anggota DPRD. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap anggota DPRD wajib melaporkan penyelenggaraan reses kepada pimpinan DPRD dan membahas dalam rapat DPRD hasil reses, secara administratif mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan reses kepada Sekretaris DPRD dan pimpinan DPRD. Bahwa atas dasar hasil rapat paripurna DPRD serta keputusan Pimpinan DPRD (keputusan kolekttif DPRD)5, Terdakwa kemudian melaksanakan reses,
3
UU No. 27 tahun 2009, pasal 369 tentang persidangan, sebagai berikut : (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, keanggotaan, tahun sidang DPRD DPRD kabupaten/kota dimulai dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota. (2) Tahun sidang sidang dibagi dibagi dalam 3 (tiga) (tiga) masa persidangan. (3) Pasa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses , kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD kabupaten/kota, masa reses ditiadakan. 4 Dalam PP No.16 tahun 2010, Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa Badan Musyawarah Musyawarah mempunyai tugas: a. menetapkan agenda agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak m engurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya; b. memberikan pendapat pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan menentukan garis kebijakan kebijakan yang yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; c. meminta dan/atau dan/atau memberikan memberikan kesempatan kesempatan kepada kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing; d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD; e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan; f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan g. melaksanakan tugas lain lain yang diserahkan oleh rapat rapat paripurna kepada Badan Badan Musyawarah. Musyawarah. 5
PP No.16 tahun 2010, pasal 41 disebuatkan Pimpinan DPRD mempunyai tugas: Hal 25
o
o
di daerah pemilihan Kecamatan Taliwang, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam jadwal pelaksanaan reses (6 hari kerja) dan (6 hari kerja untuk finalisasi) dan salah satu wilayah yang dipilih adalah Desa Labuhan Lalar. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 april 2010, di halaman rumah Terdakwa, Desa Labuhan Lalar Rt 04 Dusun Bangsal, dan dalam acara tersebut mengundang masyarakat yang ada di desa Labuhan lalar, khususnya adalah para pendukung Terdakwa dalam pemilu legislatif 2009. Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan diselenggarakannya reses adalah menyerap aspirasi masyarakat (masalah, harapan dan keinginan masyarakat) secara sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya untuk kemudian diperjuangkan oleh anggota DPRD (Terdakwa), Terdakwa kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan (silaturahmi) DPRD dengan masyarakat. Dipandu oleh Dedi Damhudi (selaku moderator/saksi) menyampaikan kegiatan reses, dan menegaskan kegiatan reses tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan Pemilukada6. Selesai acara reses, para peserta reses diminta untuk memberikan tanda tangan daftar hadir, dan oleh karena pada acara tersebut terdakwa tidak menyediakan konsumsi dan sebagai uang pengganti transportasi peserta yang telah hadir, maka kemudian para peserta reses diberikan uang masing-masing Rp.20.000,- dan bagi warga masyarakat, khususnya pendukung Terdakwa yang belum hadir diminta untuk hadir keesokan harinya atau hari-hari berikutnya, karena jumlah dan anggaran yang tersedia masih tersisa dan diperuntukkan bagi masyarakat (peserta), dan esok harinya kelima orang (Nanang Kosim, Zainuddin, Ibrahim, ruslan dan Muhiddin) selaku pendukung Terdakwa kemudian hadir ke rumah terdakwa dan menerima uang reses dan uang reses itulah yang kemudian dilaporkan dilaporkan oleh Nasrudin, karena Nasrudin tidak mengetahui peruntukkan uang itu, Ia (nasrudin) hanya tahu dari Nanang Kosim. Bahwa apa yang dilaksanakan atau dilakukan Terdakwa (melaksanakan reses) adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara khusus adalah keputusan DPRD No.7 Tahun 2010, keputusan tersebut merupakan hasil rapat Paripurna DPRD KSB, dan pimpinan DPRD kemudian memerintahkan kepada seluruh anggotanya dibantu sekretariat DPRD untuk melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, atas dasar itu maka untuk u ntuk melaksanakan
a. b. c.
memimpin sidang DPRD DPRD dan dan menyimpulkan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil diambil keputusan; menyusun rencana kerja kerja pimpinan pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara antara ketua dan wakil wakil ketua; ketua; melakukan koordinasi koordinasi dalam dalam upaya menyinergikan menyinergikan pelaksanaan pelaksanaan agenda agenda dan materi kegiatan dari dari alat kelengkapan DPRD; d. menjadi juru bicara DPRD; e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD; f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya; g. mengadakan konsultasi konsultasi dengan dengan kepala daerah dan pimpinan pimpinan lembaga/instansi lembaga/instansi lainnya lainnya sesuai sesuai dengan keputusan DPRD; h. mewakili DPRD di pengadilan; i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan dengan penetapan penetapan sanksi sanksi atau atau rehabilitasi rehabilitasi anggota anggota sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan pimpinan DPRD dalam rapat rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan diadakan untuk itu. 6 Jikalaupun membahas tentang politik, demokrasi, ham dan Pemilukada hal tersebut bukanlah perbuatan yang melanggar uundang-undang, karena dalam penyerapan aspirasi, seorang Anggota DPRD tidak boleh menolak keluhan / masalah maupun tanggapan dari masyarakat. Seluruh aspirasi tersebut harus diperjuangkan oleh DPRD, termasuk aspirasi politik masyarakat. Hal 26
o
o
tugas dan fungsinya (hak dan kewajiban) anggota DPRD, Terdakwa kemudian melaksanakan reses7. Bahwa sesuai jabatannya selaku anggota anggota DPRD DPRD dan dan Sekretaris Komisi Komisi I (bidang pemerintahan)8, bahwa terdakwa sesuai dengan peraturan berkewajiban untuk menyelenggaran reses, berkewajiban untuk menyerap aspirasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan seterusnya. Dan seluruh rangkaian pelaksanaan reses sebagaimana di maksud telah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa baik secara administratif, politik maupun hukum (tertulis dan lisan) kepada pimpinan Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD dan telah disetujui pada Rapat DPRD-masa sidang I tahun 2010. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 1 KUHP, Terdakwa I tidak dapat dipidana berdasarkan perbuat yang telah dilakukannya te, oleh karena perbuatan a quo telah dilakukan terdakwa selaku ANGGOTA DPRD KSB, SEKRETARIS KOMISI KOMISI I dan Anggota Fraksi (Partai Demokrat)untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang, dalam hal ini adalah Pimpinan DPRD. (cq. Ketua DPRD KSB, H.L.M.Syafeei) sebagaima tertuang dalam Keputusan DPRD No.7 Tahun 2010. Suatu perintah jabatan (ambelijk bevel) dalam pengertian Undang-Undang tersebut diisyaratkan harus diberikan berdasarkan suatu jabatan kepada orang-orang bawahan, dalam hubungan kerja yang bersifat hukum publik atau bersifat ‘publiek rechtelijk’. (Pendapat Prof. POMPE dan prof. VAN HAMEL yang dimuat dalam buku DasarDasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. LAMINANTANG, SH, alaman 526, terbitan PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1977). Dengan kriteria doktrin tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai menjalankan perintah jabatan. Sebab perintah Pimpinan DPRD tersebut diberikan kepada Terdakwa selaku Anggota DPRD dan hubungan kerja antara Pimpinan DPRD dan Terdakwa itu bersifat hukum publik. Bahkan perintah jabatan itu tidak selalu mesti tertulis, karena ada juga yang tidak tertulis. Bilamana perintah tersebut dilaksanakan dan sekaligus tindak pidana terjadi maka sifat dapat dipidana tindakan tersebut akan hilang karena di dalam tindakan tersebut tidak terkandung unsur melawan hukum. (Pendapat Prof. J. Remmelink, dalam buku t erjemahan Hukum Pidana, terbitan
7
Sudarto berpendapat mengenai alasan penghapus pidana diluar undang-undang yang termasuk adalan pembenar adalah hak yang timbul dari pekerjaan pekerjaan (beroepsrecht) (lihat, Sudarto dalan dalan buku Hukum pidana I, ceatakan ke II, diterbitkan Yasayan Sudarto d/a fakultas UNDIP, semarang, tahun 1190, hal 157-157). 8 Dalam PP No 16 Tahun 2010, pasal 49 mengatur tentang Komisi, Komisi mempunyai tugas: a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; perundang-undangan; b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah daerah dan dan rancangan rancangan keputusan keputusan DPRD; DPRD; c. melakukan pengawasan pengawasan terhadap terhadap pelaksanaan pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai sesuai dengan ruang lingkup lingkup tugas komisi; d. membantu pimpinan pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang yang disampaikan disampaikan oleh kepala daerah daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD; e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti menindaklanj uti aspirasi masyarakat; f. memperhatikan memperhatik an upaya peningkatan kesejahteraan kesejahtera an rakyat di daerah; g. melakukan melakuka n kunjungan kerja komisi yang yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD; h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat; i. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan j. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan pelaksana an tugas komisi. Selaku sekretaris komisi I yang membidangi bidang pemerintahan
Hal 27
PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, halaman 253). Pengertian ‘perintah jabatan’ juga meliputi ‘instruksi jabatan’ seperti yang dimaksud oleh pasal 51 KUHP, demikian pendapat Prof. Pompe yang diperkuat oleh Prof. Van Hamel. 3. Pelaksanaan kegiatan reses DPRD adalah merupakan amanah atau perintah undang-undangan, dan berdasarkan peraturan perundangundangan setiap anggota DPRD wajib melaksanakan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dalam bentuk dialog/diskusi/pertemuan dialog/diskusi/pertemua n dan atau kegiatan lainnya pada setiap tahunnya. Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa (menyelenggaran kegiatan DPRD) adalah untuk melaksanakan undang-undang, yakni sebagai berikut; Pertama, secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar o 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 24C ayat (2), dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 : Tentang Majelis o Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam Undangundang tersebut dijelaskan bahwa bahwa DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum (pasal 341). DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota (Pasal 342). Bahwa berdasarkan pasal 350 diatur hak-hak anggota DPRD, huruf i keuangan dan administratif. Pasal 351 mengatur kewajiban anggota DPRD; adalah huruf (e) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat (i). menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala (reses); (reses); (j).menampung dan dan menindaklanjuti aspirasi aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan (k).memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. o
9
Dalam UU No.27 tahun 2009, juga mengatur tentang sanksi , diatur dalam Pasal 379 ayat (1) disebutkan bahwa “Anggota DPRD DPRD kabupaten/kota kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan9. Artinya, jika Terdakwa tidak melakukan kegiatan reses ( penyerapan aspiras, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat maupun tidak melakukan pertanggungjawaban secara moral dan politis
Adapun jenis sanksi diatur dalam pasal 390 c.diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.
berupa
a.teguran
lisan,
b.teguran
tertulis;
dan/atau
Hal 28
kepada konstituen di daerah pemilihannya, maka Terdakwa melakukan pelanggaran pasal 351 UU.No.27 tahun 2009). Oleh karena itulah, keharusan/kewajiban Terdakwa untuk melaksanakan reses di Daerah pemilihannya. (desa labuhan lalar) o
o
o
Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Bab V mengatur tentang Kewajiban Anggota DPRD, pasal 30 Anggota DPRD mempunyai kewajiban : point (e.) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. (j). menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan (k). memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya Keempat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Bahwa Terdakwa adalah selaku Pimpinan/Ketua Partai Demokrat di Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam UU No. 2 tahun 2008, pasal 10 disebutkan bahwa tujuan umum partai politik adalah (ayat 1 huruf d) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. (ayat 2) tujuan khusus partai politik adalah : a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahwa selaku Ketua Partai Demokrat KSB, sesuai amanah pasal 13 UU Tahun 2008, maka selaku pimpinan partai politik, terdakwa berkewajiban untuk melaksanakan (pasal 13 huruf f) yakni; melakukan pendidikan politik dan dan menyalurkan aspirasi aspirasi politik anggotanya anggotanya ( huruf k) berkewajiban untuk menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.
Bahwa merujuk pada Pasal 50 menjelaskan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana’ dan oleh karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal dan telah ada kesimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara pelaksanaannya,yakni pelaksanaannya,yakni melaksanakan reses di daerah pemilihan, mengundang masyarakat, khususnya konstituen, dan peserta diberikan uang konsumsi dan transportasi dengan batas yang wajar Rp. 20.000,-/orang. 5. Tidak Ada ’Kehendak Jahat’ (Mens ( Mens Rea) Rea) dari Terdakwa, dan kesalahan sama sekali ( Afwezigheid Van Alle Schuld ) dari Terdakwa, perbuatan terdakwa justeru sangat dipuji di masyarakat masyarakat Dalam doktrin hukum pidana di kenal istilah ”actus non est reus, nisi mens sit rea” atau rea” atau dalam bahasa inggrisnya yang diterjemahkan menurut Wilson : ”an act is not criminal Hal 29
in the absence of a guilty mind” (Willian mind” (Willian Wilson, Criminal Law: Doctrine and Theory , London: Logman, 2003, 67). Pemaknaannya adalah ”suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat didalamnya” . Pada satu sisi, doktrin mens rea merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana, dan pada sisi lain juga menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya mens rea pada diri orang tersebut. Dengan demikian berarti bahwa kesalahan terletak pada kesengajaan dari si pembuat, baik disengaja dengan maksud, sengaja dengan sadar kepastian, maupun sengaja dengan sadar kemungkinan. Dalam perkara ini, kehendak untuk melakukan pemberian uang sebesar Rp.100.000,kepada Nanang Nanang Kosim, Kosim, Zainuddin, Ibrahim, Muhidin dan Ruslan semata-mata diniatkan diniatkan atau dihajatkan untuk ; (a). menolong atau membantuk konstituen Terdakwa sekaligus memenuhi janji Terdakwa sekaligus menghargai dukungan kontituen. (b). Sebagai uang transportasi dan konsumsi peserta reses sebagaimana yang ditetapkan dalam Undangundang dan dan tatib DPRD. Nyatalah bahwa perbuatan Terdakwa tidak didasari kehendak kehendak jahat (Mens Rea). Tidak Ada ’Kesalahan’ Sama Sekali ( Afwezigheid ( Afwezigheid Van Alle Alle Schuld ) Bahwa untuk memidana seseorang di samping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi : ”tiada pidana tanpa kesalahan” ( kesalahan” (Geen straf zonder schuld / Actus non facit, nisi mens rea ). Bahwa kalaupun Jaksa Penuntut Umum berpendapat seluruh rumusan unsur tindak pidana telah terpenuhi -quod -quod none-, none-, menurut doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana ditentukan tidak hanya berdasar pada ’feit materiel’ (rumusan materiel’ (rumusan tindak pidana yang telah terpenuhi semata), tetapi haruslah ditentukan adanya ’kesalahan pembuat’ (liability (liability based on fault ). ). Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Selanjutnya, bahwa menurut Prof. Moelyatno, ”orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan terus menghindari untuk berbuat demikian? Jika begitu, tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, dan celaannya lalu berupa: kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat?” masyarakat?” Simons mendefenisikan ”Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.”
Hal 30
Dari sini maka untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana. Pertama, adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan Kedua, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi. Bahwa ternyata maksud Terdakwa untuk memberikan uang Rp.20.000 kepada peserta reses adalah semata-mata untuk melaksanakan undang-undang dan kewajiban selaku anggota DPRD. Dan keadaan batin Terdakwa adalah untuk menolong atau membantu para konstituennya. Dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sama semakli tidak menimbulkan celaan dari masyarakat, bahkan diharapkan seluruh anggota DPRD KSB dapat memberikan bantuan kepada para konstituen yang telah memilihnya—sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan terdakwa yang membagikan sebagian gaji untuk masyarakat dinilai sebagai perbuatan yang terpuji oleh masyarakat dan diharapkan dapat terus dilakukan oleh Terdakwa di masa-masa mendatang. Selanjutnya penting pula kami tangkis tangkis seluruh unsur-unsur ”buatan” jaksa sebagaimana sebagaimana yang dituntut terhadap Terdakwa, sebagaimana berikut : Unsur ”barangsiapa”. Bahwa, unsur barang siapa adalah benar menunjuk kepada orang sebagai Individu (pribadi). Benar Terdakwa Ahmad, S.Ag adalah pribadi yang merupakan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, yang mempunyai hak dan tanggungjawab hukum. Dalam hal ini Terdakwa Ahmad S.Ag dalam melakukan perbuatan mempunyai pertanggungjawaban hukum. Namun, sesuai dengan dokrtin hukum bahwa suatu perbuatan pidana karena untuk karena menjalankan perintah atasan atau menjalankan undang-undang, maka dapat menjadi menjadi alasan pembenar sehingga sehingga pertanggungjawaban pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut dapat dibenarkan sevara hukum. Secara terminologi hukum ”barangsiapa” adalah terkait dengan ”kepelakuan” (dader) seseorang yang dianggap melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang dikatakan Prof. Van Hattum : ”Pelaku itu adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik, atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik” (P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, P.T. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal. 597) Dalam kasus ini, Terdakwa melakukan perbuatan memberikan uang kepada 5 orang pendukungnya (konstituen) sebesar Rp. 20.000,- pada saat penyelenggaraan reses anggota DPRD KSB KSB pada tanggal 17 April 2010. Bahwa pelaksanaan reses reses sebagaimana dimaksud adalah merupakan tugas anggota DPRD sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan.sehingga perundang-undangan.sehingga perbuatan terdakwa dapat dibenarkan.
Unsur dengan senggaja Dalam rumusan tindak tindak pidana, unsur kesengajaan kesengajaan atau yang disebut dengan dengan opzet merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja (opzettelijk) (opzettelijk),, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja Hal 31
berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan willens en wetens. wetens. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan willens atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur wettens atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat atau dengan kata lain yang dimaksud dimaksud unsur unsur dengan sengaja adalah bahwa pelaku memiliki atau ada niat, atau mengetahui, atau menyadari perbuatannya dan menghendaki atau mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya. perbuatannya. Kesengajaan Kesengajaan itu dapat terlihat dan terwujud atau atau dibuktikan dengan adanya adanya perbuatan yang secara secara sadar dilakukan oleh pelaku pelaku serta mengetahui akibat yang akan terjadi. Menurut Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Sedangkan dalam MvT yang dimaksud dengan opzettelijk , yaitu sebagai willens en wetens, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (opzettelijk) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu. Bahwa dalam ketentuan pasal 117 ayat 2 UU.No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah kesengajaan yang dimaksud adalah adalah agar atau supaya tidak menggunakan menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga surat suaranya menjadi tidak sah. Jadi, unsur sengaja dimaksudkan disini adalah setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang dengan maksud (tujuan); (a) supaya tidak menggunakan hak pilihnya ; atau (b) supaya memilih pasangan calon tertentu atau (c) supaya menggunakan menggunakan hak pilihnya dengan dengan cara tertentu. dan akibat dari maksud atau tujuan perbuatannya itu memiliki dampak atau akibat surat suara menjadi tidak sah. Bahwa, Terdakwa Terdakwa memang memang berniat atau mengkehendaki untuk melaksanakan melaksanakan reses anggota DPRD KSB di Desa Labuhan Lalar karena merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) Terdakwa. Kegiatan reses tersebut dilaksanakan dalam bentuk dialog/pertemuan terbuka dengan masyarakat, khususnya para konstituen dengan cara mengundang masyarakat di masing-masing masing-masing dusun secara tertulis dan lisan, yang ditujukan khususnya kepada para konstituen. Adapun maksud kegiatan reses ini adalah untuk; (1) menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, aspirasi tersebut terkait dengan masalah dan perkembangan sosial, ekonomi, politik, hukum, keamanan, budaya dan sebagainya. ; (2) menggali permasalahan, keinginan dan kebutuhan masyarakat (konstituen) serta sebagai Hal 32
bentuk akuntabilitas/pertanggungjawaban anggota DPRD terhadap konstituen ; (3) melaksanakan peraturan perundang-undangan atau merupakan bagian dari tugas dan kewajiban anggota DPRD sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 : Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), PP No.16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan DPRD KSB No.7 tahun 2010. Bahwa waktu pelaksanaan pelaksanaan kegiatan reses DPRD, dilaksanakan per empat bulan dan dan dalam satu tahun, sebanyak 4 kali. Lamanya waktu pelaksanaan kegiatan reses adalah selama 6 hari efektif (kerja) dan 6 hari waktu tambahan apabila masih terdapat daerah yang belum dilaksanakan, dan selanjutnya setiap anggota DPRD diwajibkan untuk menyusun laporan kegiatan reses. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus verifikasi kegiatan reses, setiap anggota DPRD diharuskan untuk menyerahkan daftar hadir peserta reses. Bahwa jadwal pelaksanaan reses tahun 2010, tanggal 17 April 2010 yang telah disusun oleh alat kelengkapan DPRD (Badan Musyawarah) dan telah dibahas dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPRD 2010 ternyata bertepatan dengan masa atau waktu pelaksanaan kampenye Pemilukada (paket LANJUTKAN). Bahwa oleh karena jadwal pelaksanaan reses telah ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPRD, Pimpinan DPRD kemudian mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPPT), dibantu dengan unsur Sekretariat menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jumlah biaya kegiatan reses pada bulan april tahun 2010 sebesar Rp.13 juta/orang. Adapun Adapun peruntukkannya; peruntukkannya; diantaranya adalah biaya konsumsi, konsumsi, sewa kursi, sound system, ATK, uang transportasi peserta reses. Dll. Bahwa atas dasar itu, kemudian Terdakwa menyelenggarakan reses di Desa Labuhan Lalar pada tanggal 17 April 2010, di halaman Rumah terdakwa secara terbuka (tidak ada atribut partai maupun atribut pasangan calon atau alat peraga ditunjukkan oleh Terdakwa pada saat pelaksanaan reses). Kegiatan reses dihadiri sekitar 50 orang warga desa labuhan lalar. Bahwa sesuai dengan Keputusan DPRD KSB Terdakwa diharuskan untuk memberikan uang kepada masing-masing peserta reses yang hadir dalam pertemuan/dialog sebesar Rp.20.000,-/orang, dengan dengan maksud sebagai uang transportasi transportasi dan konsumsi. Dan oleh karena dalam dalam acara pertemuan pertemuan tanggal 17 april 2010, masih terdapat anggota masyarakat, khususnya pendukung/konstituen terdakwa yang belum hadir (belum menerima uang reses), maka Terdakwa meminta kepada masyarakat melalui Sdr. Haris untuk memberitahukan kepada para anggota lainnya untuk dapat hadir dalam acara kegiatan reses di rumah T erdakwa. Bahwa maksud Terdakwa memberikan uang tersebut, selain di atas adalah sebagai usaha atau upaya Terdakwa untuk memenuhi janjinya kepada para pendukungnya, khususnya yang berada di Desa Labuhan Lalar. Karena dalam pileg 2009 terdakwa pernah berjanji kepada para saksi bahwa Terdakwa akan memberikan sebagian gajinya kepada masyarakat yang telah mendukungnya.
Hal 33
Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, jelas bahwa unsur dengan sengaja sebagaimana yang di dakwakan oleh JPU yang terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melaksanakan kegiatan reses. Unsur memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada para peserta reses. Pemberian uang tersebut adalah sebagai uang transportasi para peserta reses. reses. Pemberian uang kepada kepada para peserta reses, adalah merupakan keharusan dan kewajiban Terdakwa, karena apabila Terdakwa tidak memberikan maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (korupsi). Artinya, pemberian uang kepada para peserta reses bukan dimaksudkan agar supaya setiap orang untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan atau memilih pasangan calon tertentu, melainkan adalah semata-mata melaksanakan uang untuk konsumsi dan transportasi peserta reses, dan tidak ditujukan atau dimaksudkan untuk atau supaya seseorang tidak menggunakan hak pilihnya, atau untuk memilih pasangan calon tertentu dan atau supaya seseorang untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, sesungguhnya inisiatif untuk mengambil uang itu bukan dari Terdakwa, Terdakwa, melainkan adalah dari dari para saksi sendiri. Para saksi saat itu mendegar adanya pemberian uang reses dari terdakwa—kemudian berinisatif untuk datang ke rumah terdakwa. Saksi nanang kosim lah yang pertama yang mengajak temantemannya (muhiidn, ibrahim, ruslan dan zainuddin) untuk datang ke rumah terdakwa dan setelah itu bertemu dengan nasrudin yang juga merupakan team AMAN dan kemudian melaporkan terdakwa ke Panwaslukada. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, ternyata pemberian uang reses dengan proses Pemilukada tidak memiliki keterkaitan atau hubungan kausalitas, sama sekali. Bahwa dalam persidangan seluruh saksi yang telah menerima uang reses ternyata secara bebas untuk memilih sesuai dengan kehendaknya menentukan pasangan calon, dan ternyata antara pelaksanaan pelaksanaan reses dan pemberian uang reses kepada para peserta sama sekali tidak berpengaruh terhadap proses pemungutan suara dalam pemililukada, seluruh penerima uang merasa nyaman, aman dan sangat tertolong dengan pemberian uang tersebut, bahkan berharap uang tersebut dapat terus diberikan oleh terdakwa pada masa selanjutnya, sebagai wujud komitmen terdakwa kepada para konstituennya. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan uraian uraian sebagaimana diatas Unsur memberi yang terbukti secara sah dan menyakinkan adalah berupa pemberian uang reses Unsur kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu Bahwa unsur memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 117 ayat 2 adalah harus dibarengi pula dengan adanya perintah atau kehendak atau perbuatan dari dari seseorang untuk memerintahkan atau atau menyuruh kepada seseorang (para saksi) untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput) atau Hal 34
menyuruh atau memerintahkan memilih pasangan pasangan calon tertentu atau menggunakan menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ternyata tidak pernah menyuruh para saksi atau seseorang seseorang supaya tidak menggunakan menggunakan hak pilihnya, justeru justeru terdakwa menghimbau agar para saksi berpartisipasi berpartisipasi dalam pemilukada dengan cara menggunakan hak pilihnya, untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati 2010 sesuai dengan kehendaknya, meskipun secara kepartian pilihan tersebut berbeda dengan sikap partai. Terdakwa pun tidak pernah untuk memaksakan, mengancam, merayu atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang untuk memilih pasangan calon tertentu, terdakwa hanya mengharapkan suara para kader partai partai demokrat—sebagai demokrat—sebagai partai partai pendukung tidak sia-sia, untuk memilih pasangan calon yang potensial dan diprediksikan banyak orang (termasuk dukun) menang agar dipilih dalam Pemilukada (pasangan LANJUTKAN). Harapan tersebut karena kapasitas Terdakwa selaku selaku Ketua Partai demokrat di KSB, yang sudah sewajarnya dan sepatutnya untuk menawarkan bahkan dalam pemilukada 2010 sesuai dengan hasil rapat kerja pimpinan partai tingkat KSB, Provinsi dan Pusat, Ketua partai demokrat diharuskan untuk menginstruksikan kepada seluruh para kader partai demokrat untuk memilih pasangan calon yang diusung oleh partai demokrat. Hal ini sebagai konsekuensi logis, karena partai demokrat adalah sebagai partai pengusung pasangan calon (paket LANJUTKAN), maka sudah seyogyanya pula partai demokrat untuk dapat memenangkan pasangan calon yang diusungnya. Dan tentu saja untuk dapat memenangkan pasangan yang diusung seluruh komponen partai (mesin partai) ; pimpinan dan anggota/kader partai harus bekerja sesuai hasil rapat partai. Meski demikian, Terdakwa sangat memahami bahwa dalam demokrasi—khususnya Pemilukada terdapat perbedaan sikap atau pilihan politik dikalangan kader partai, karena itu terdakwa mengharapkan kepada para kader partai untuk memilih pasangan calon yang diusung oleh partai ; tidak tidak ada unsur paksaan, tekanan, ancaman ancaman atau tindakan lainnya yang membuat para saksi (kader partai demokrat) tidak berkehendak bebas dalam menentukan pilihan politiknya. Meskipun, secara organisatoris kepartaian (dalam partai demokrat) para kader itu sendiri diharuskan untuk memilih pasangan yang diusung partainya. partainya. Bahwa di dalam sistem kepartaian, AD/ART partai partai demokrat serta hasil rapat pimpinan daerah partai demokrat yang disetujui pula oleh Pimpinan Partai demokrat pada tingkat provinsi dan nasional telah disepakati dan disetujui bahwa pada pemilukada 2010, partai demokrat mendukung pasangan calon paket LANJUTKAN sebagai calon Bupati dan Wakil bupati 2010 dan atas dasar itu ketua dan unsur pimpinan serta para kader partai demokrat diperintahkan untuk dapat memenangkan paket pasangan calon yang diusung oleh partai. Bahwa Terdakwa (selaku ketua) bersama unsur pimpinan partai demokrat lainnya diinstruksikan oleh Pimpinan wilayah propinsi dan Pusat untuk menjaga dan mengawal para kader partai demokrat agar para kader partai demokrat untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah diusung oleh partai demokrat. Oleh karenanya, sudah sepatutnya dan sewajarnya, jika mandat tersebut dijalankan oleh terdakwa selaku ketua Partai Demokrat di KSB termasuk para anggota partai lainnya; meminta dan Hal 35
mengharapkan agar para kader partai demokrat (para saksi) menjalankan mandat partai yang telah ditetapkan karena seluruh unsur pimpinan dan anggota partai demokrat akan dievaluasi dalam rapat kerja partai di daerah maupun ditingkat nasional atas hasil kinerja partai demokrat dalam memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati di daerah. Bahwa para saksi mengaku dan terbukti adalah para anggota partai demokrat, mereka juga pendukung loyalis terdakwa yang telah merintis dan membesarkan partai demokrat di desa labuhan lalar sekaligus telah memenangkan terdakwa dalam pemilu legislatif 2009. Terdakwa selaku pimpinan partai sekaligus selaku anggota DPRD yang telah dipilih oleh para saksi mengaku merasa berhutang budi dan merasa bertanggungjwabpula kepada para saksi (para kader partai demokrat), dan selaku orang yang telah diberikan mandat oleh kader—untuk mengharapkan pula para kader partai melaksanakan amanat partai untuk memenangkan pasangan calon paket LANJUTKAN pada Pemilukada 2010. Karena, para kader atau saksi itulah yang menentukan kemenangan. Namun, berdasarkan keterangan para saksi dan fakta-fakta dipersidangan para saksi mengaku mereka adalah para kader partai demokrat dan pendukung Terdakwa, namun pada Pemilukada para saksi tidak mengikuti kebijakan partai, mereka tetap memilih pasangan AMAN. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan uraian sebagaimana diatas Unsur kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan menggunakan hak pilihnya pi lihnya dengan cara tertentu adalah tidak benar, dan tidak terbukti secara sah serta menyakinkan Unsur surat suaranya menjadi tidak sah (akibat perbuatan yang ditimbulkan) Bahwa dalam pasal 117 ayat (2) secara materil adalah memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatan si pelaku (terdakwa). Akibat yang dimaksud adalah suatu kerugian pada kepentingan orang lain atau kepentingan negara. Dalam konteks ini adalah kerugian terhadap diri para saksi (pemilih pemilukada) yang telah menerima uang tersebut (constituef gevold), gevold), kerugian tersebut adalah berupa suaranya menjadi tidak sah atau dengan kata lain adalah karena adanya adanya perbuatan pemberian uang (reses) atau janji yang dilakukan oleh si terdakwa menimbulkan akibat berupa Surat Suara menjadi tidak sah. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, ternyata JPU tidak dapat membuktikan bahwa; (a) perbuatan Terdakwa yang telah memberikan uang reses telah menimbulkan adanya akibat berupa surat suara para saksi tersebut menjadi tidak sah. (b). Para saksi menerangkan dan mengaku tidak mengalami kerugian akibat adanya pemberian uang reses, bahkan para saksi mengaku sangat diuntungkan atau setidaknya merasa terbantu dengan adanya perbuatan pemberian uang reses yang dilakukan oleh Terdakwa dan berharap agar perbuatan Terdakwa tersebut patut sekiranya untuk dipuji atau ditiru karena merupakan bentuk keteladanan—dari pertanggungjawaban sebagai anggota DPRD dan diharapkan para anggota DPRD lainnya dari Dapil yang sama atau dapil lainnya dapat membantu para konstituen yang telah memilihnya. (c). Berdasarkan fakta dipersidangan pemberian uang yang dilakukan Terdakwa sama sekali tidak Hal 36
mempengaruhi sikap atau pilihan para saksi untuk memilih pasangan calon lain dan atau pasangan yang diusulkan oleh terdakwa, para saksi berdasarkan keterangannya dipersidangan telah memilih pasangan AMAN, dan pilihan tersebut sesuai dengan kehendak atau atau keinginan sendiri para saksi, para saksi menerangkan menerangkan tidak ada hubungan pemberian uang reses yang diberikan terdakwa dengan pemungutan suara karena uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut adalah untuk memenuhi janji politik terdakwa pada saat pemilihan legislatif kepada para pendukungnya. (d). Berdasarkan fakta persdiangan, dalam proses pemungutan suara, tidak ada satupun perbuatan terdakwa untuk menyurukan/memerintahkan atau merayu atau menjanjikan kepada para saksi untuk pencoblos pasangan calon tertentu atau melakukan cara-cara tertentu untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersdiangan unsur perbuatan terdakwa tidak terbukti merugikan orang lain maupun menyebabkan surat suara para saksi menjadi tidak sah dalam pemilukada sehingga unsur perbuatan terdakwa tidak terbukti.
BAB VI. KESIMPULAN Majelis Hakim Yang kami muliakan Jaksa Penuntut Umum yang yang kami hormati Berdasarkan uraian-uraian yang kami sampaikan dalam analisa yuridis dan analisa atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat-alat bukti sebagaimana ditentukan secara limitatif berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa Ahmad, S.Ag, dan Petunjuk, maka kami dengan ini akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut : a. Bahwa dari pemaparan analisas yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dapat disimpulkan bahwa kegiatan reses anggota DPRD adalah merupakan kegiatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan selaku anggota DPRD Terdakwa berkewajiban untuk melakukan penyerapan aspirasi kepada masyarakat, khususnya konstituen di daerah pemilihannya. Penyerapan aspirasi tersebut dilakukan oleh DPRD KSB 3 kali yang keputusannya ditetapkan dalam Rapat Sidang paripurna DPRD. Dan dalam pelaksaannya, setiap anggota DPRD diberikan uang dari Pemda untuk melaksankannya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan dilakukan Terdakwa adalah adalah bukan merupakan perbuatan pidana dan semata-mata dilaksanakan karena perintah jabatan dan untuk melaksanakan undang-undang yang berlaku. b. Bahwa dari keseluruhan keterangan Saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada keterangan yang menunjukkan adanya unsur kesalahan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad S.Ag. bahwa untuk menjatuhkan pidana disyaratkan, seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti ditentukan oleh undang-undang pidana, yang melawan hukum, dan tak adanya dasar Hal 37
pembenar serta adanya kesalahan dalam arti luas (yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja atau kelalaian) dan tak adanya dasar pemaaf. Bahwa oleh karena itu, kebenaran sejati yang hendak diungkap dari perkara ini haruslah didasarkan pada sistem pembuktian yang berpatokan pada “terbukti secara sah dan meyakinkan” (beyond a reasonable doubt) menurut hukum dan didukung dengan keyakinan hakim tanpa keraguan atas kesalahan Terdakwa AHMAD, S.Ag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 menyebutkan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekuarang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya.” melakukannya .” Bahwa dengan demikian, dengan berpedoman pada fakta persidangan, analisis yuridis dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut di atas, Terdakwa Ahmad, S.Ag tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. VI.1.
Permohonan Kepada Majelis Hakim
Majelis Hakim yang kami muliakan Jaksa Penuntut Umum yang yang kami hormati Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kini tibalah saatnya bagi disampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan; 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP; 3. Atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging), rechtsvervolging), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP; 4. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke adalam kedudukan semula; 5. Membebankan ongkos perkara kepada Negara. Atau Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex (ex aequo et bono). bono ).
Hal 38
BAB VII.
PENUTUP
Majelis Hakim Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum, Sidang Yang Kami Hormati, Bahwa dalam perkara ini, kita semua mencari kebenaran sejati dan bukan hanya sekedar mencari alat-alat bukti untuk dapat menuntut menuntut dan menjatuhkan hukuman kepada kepada Terdakwa, tetapi harus pula menggali, mencari dan menemukan dasar dan alasan bahwa Terdakwa tidak bersalah menurut hukum pidana dan rasa keadilan. Untuk itu sangatlah diperlukan sikap jujur dan obyektif, bahwa demi kebenaran dan keadilan tidak hanya berlandaskan aturan-aturan formal atau perasaan yang direkayasa belaka, tetapi juga dapat ditemukan suatu persepsi hukum yang sifat dan bentuknya tidak tertulis sekalipun, namun dapat memperkokoh dan mempertebal keyakinan dan rasa keadilan. Hal ini sejalan dengan fungsi utama dari eksistensi hukum pidana, yakni mengatur keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Eksistensi ini pada dasarnya meliputi nilai-nilai pokok yang terkandung dalam hukum pidana, yakni nilai keamanan dan ketertiban, nilai kesadaran masyarakat akan makna dan hakekat hukum, yang kemudian dapat menjadi sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah, sebagai tujuan akhir dari hukum pidana. Harus diakui, memang tidaklah mudah untuk mewujudkan keadilan, sebagaimana diharapkan oleh hukum pidana. Karena usaha untuk mencari kebenaran yang hakiki dan rasa keadilan yang murni seringkali mengalami banyak hambatan dan kesulitan. Demikian juga terhadap proses pemeriksaan perkara a quo. quo. Namun kami yakin kesulitan macam apapun jika dihadapi dengan sikap arif dan bijaksana terutama Majelis Hakim Yang memimpin dan menentukan penyelesaian perkara ini, Insya Allah semuanya akan berjalan baik dan lancar. Bahwa Majelis Hakim-lah yang kami harapkan dapat dengan tegas menentukan keyakinannya terhadap hal-hal yang diyakini benar dan salah, sehingga terhindar dari keragu-raguan dalam rangka mencari kebenaran yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum dan keadilan. Bukan saja Terdakwa yang mendambakan kebenaran dan keadilan ini, tetapi masyarakat pun demikian meskipun kita meyakini bahwa yang maha benar dan maha adil ada di tangan yang Maha Kuasa. Namun kita sebagai hambanya wajib untuk melaksanakan perintah-perintahNya dan menjauhkan laranganlaranganNya, terlebih-lebih jika diingat bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang hakim adalah merupakan wakil TUHAN di dunia dan pada tiap putusan hakim selalu mengatasnamakan Ketuhanan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian mudah-mudahan mudah-mudahan kita semua terutama Majelis Hakim, kiranya diberikan petunjuk dan kekuatan untuk menentukan mana yang salah dan mana yang benar dengan dilandasi pertimbagan demi keadilan berdasarAkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat diwujudkan dalam bentuk putusan perkara ini. Bahwa pada akhirnya di pundak Majelis Hakim-lah sinar keadilan itu akan memancar. Oleh karena itu selaku penasehat hukum terdakwa yakin putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah putusan rasa keadilan, dengan mempertimbangkan sifat Hal 39
pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapi oleh terdakwa, pergolakan jiwa terdakwa, kepribadian dari terdakwa, umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, kondisi kesehatan dan sifat sebagai bangsa dan hal-hal lain yang semuanya mencermikan rasa keadilan. Hormat kami Penasehat Hukum Terdakwa AHMAD, S.Ag
SYAHRUL MUSTOFA, S.H.,MH
Hal 40
