Norwegia

Bentuk Pemerintah Dalam konteks resmi, Norwegia merupakan negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan demokratis parlemen. Demokratis karena sumber kekuatan politik dan hukum menurut Konstitusi berada di dalam masyarakat, dimana hal ini berarti semua warga negara dapat berpartisipasi dalam tingkat Storting (majelis nasional Norwegia), pemerintah daerah dan kotapraja. Parlemen karena pemerintah sebagai pemegang tampuk kekuasaan tidak dapat memerintah tanpa persetujuan Storting, selaku badan yang memiliki kuasa hukum. Monarki konstitusi karena pemerintah, sesuai dengan pasal-pasal Konstitusi mendapat kekuasaannya dari Raja. Monarki konstitusional adalah sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja sebagai kepala negara. Ini berarti raja adalah hanya ketua simbolis cabang eksekutif. Saat ini, monarki konstitusional lazimnya digabung dengan demokrasi representatif. Oleh karena itu, kerajaan masih di bawah kekuasaan rakyat tetapi raja mempunyai peranan tradisional di dalam sebuah negara. Pada hakikatnya sang perdana menteri, pemimpin yang dipilih oleh rakyat, yang memerintah negara dan bukannya Raja. Baik bentuk kepemerintahan demokratis dan monarki dimuat pada Konstitusi 1814, sementara bentuk parlemen diperkenalkan pada tahun 1884. Saat ini, Raja memiliki kekuatan politik yang terbatas, namun menjadi simbol penting sebagai Kepala Negara dan wakil resmi masyarakat dan industri Norwegia. Monarki juga memainkan peranan penting yang menyatukan

negara dan hal ini ditunjukkan pada saat krisis nasional, seperti Perang Dunia UU, ketika Raja Haakon VII yang menentang masuknya Nazi ke Norwegia pada tahun 1940, meninggalkan Norwegia untuk menentang hal tersebut di London. Kekuasan negara terbagi atas tiga institusi: Storting (kekuatan legislatif), pemerintah (pelaksana) dan pengadilan (kuasa hukum). Lebih lanjut, administrasi publik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan badanbadan politik kadang dianggap sebagai pemegang kekuasaan keempat, karena dapat bertindak secara independen dan memberikan pengaruh dalam perumusan kebijakan. Kekuasaan politik juga tersebar berdasarkan geografi menjadi tingkat pemerintah pusat, daerah dan kotapraja. Storting (majelis nasional Norwegia) merupakan badan politik tertinggi sejak diperkenalkannya Parliamentarianisme pada tahun 1884. Pemilihan anggota Storting dilakukan tiap empat tahun, dan amanat dibagikan menurut sistem perwakilan proporsional. Jajaran pemerintah dipilih atas nama Raja dari dalam Storting. Storting dapat menggunakan mosi kepercayaan untuk memberhentikan sebuah jajaran pemerintah atau menteri tertentu. Mosi kepercayaan dapat diajukan oleh anggota Storting atau pemerintah sendiri dapat meminta pengajuan mosi kepercayaan. Dalam kasus dimana sebuah jajaran pemerintah telah melanggar hukum atau bertindak melanggar Konstitusi, mereka dapat dijatuhkan oleh Storting. Namun, hal ini sangat jarang terjadi.

Storting memegang kontrol formal atau dua perangkat kepemerintahan paling penting: pemberlakuan perundang-undangan dan pengesahan anggaran nasional. Kebanyakan anggaran pengeluaran dan rancangan anggaran nasional diajukan ke Storting oleh pemerintah. Umumnya, anggaran pengeluaran hanya memerlukan penyesuaian minor, karena baik pemerintah telah mendapat dukungan dari Storting, atau telah mengadaptasikan anggaran mereka agar sesuai dengan harapan mayoritas anggota Storting. Storting memonitor upaya pemerintah. Instrumen pengawasan yang paling penting termasuk mosi kepercayaan, permohonan naik banding atas keputusan pemerintah, pemeriksaan oleh Kantor Auditor Umum dan sistem pertanyaan dan permintaan keterangan dalam parlemen. Selama masa Tanya Jawab, anggota Storting dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada pemerintah yang harus dijawab oleh menteri yang ditunjuk. Biasanya akan melibatkan debat singkat. Storting terdiri dari 169 mewakili sebuah partai.

wakil

terpilih,

kesemuanya

Storting dikepalai oleh Presidium yang terdiri dari enam anggota. Negosiasi dan debat pada Storting cenderung memiliki peranan kecil dalam hasil pembicaraan suatu masalah. Kebanyakan tugas dilaksanakan oleh komite kerja, dimana perubahan pengeluaran pemerintah diajukan. Bersamaan dengan partai swasta, ke-12 komite kerja terdiri dari badan politik Storting yang paling penting. Storting

dipilih

oleh

daerah

berdasarkan

perwakilan

proporsional, misalnya masing-masing daerah dapat mengajukan jumlah wakilnya berdasarkan jumlah populasi. Pemerintah bertindak sebagai pemegang kekuasaan dengan tugas penting untuk menyerahkan anggaran perkiraan biaya kepada Storting (majelis nasional Norwegia) dan menerapkan keputusan yang diambil melalui para menteri. Pemerintah berasal dari Storting dan dikepalai oleh Perdana Menteri. Secara resmi, adalah Raja yang meminta pihak-pihak utama untuk membentuk sebuah kepemerintahan atau koalisi nyata. Keputusan pemerintah secara resmi ditentukan oleh Raja di Dewan (yaitu secara bersama-sama disetujui oleh Raja dan Dewan Negara) setiap Jumat. Semua ketetapan kerajaan (Royal Decrees) harus ditandatangani oleh Raja dan disetujui ulang oleh Perdana Menteri. Baik secara formal maupun dalam istilah yang sesungguhnya, Pemerintah Norwegia, terutama Perdana Menteri memiliki kekuasaan yang lebih terbatas dibandingkan dengan negara-negara Barat lainnya. Secara tradisional, Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan membentuk posisi tertinggi dalam kepemerintahan. Seiring dengan bertambahnya tugas-tugas negara yang harus diemban, kekuasaan legislatif mulai sering didelegasikan dari Storting ke pemerintah dan kadangkala ke menteri. Norwegia dikarakterisasikan oleh pemerintah kementrian dengan seorang Menteri bertindak sebagai kepala kementriannya. Berhubungan dekat dengan Menteri adalah Sekretaris Negara, deputi menteri dan Penasehat Politik.

Para menteri terstruktur secara hirarki, dengan Sekretaris Jenderal sebagai pemimpin paling atas, diikuti oleh Direktorat Jenderal (ekspedisjonssjef) pada tingkat departemen, Asisten Direktorat Jenderal (avdelingsdirektør) pada tingkat departemen atau seksi bagian, Deputi Asisten Direktorat Jenderal (underdirektør) pada tingkat seksi bagian, Kepala Divisi (byråsjef) pada tingkat divisi dan layanan sipil yang terdiri dari berbagai tingkatan mulai dari penasehat, eksekutif dan staf administrasi. Masyarakat turut berpartisipasi dalam bidang politik melalui pemilihan langsung atau menjadi anggota sebuah organisasi tertentu. Rata-rata masyarakat Norwegia merupakan anggota dari empat organisasi dan kira-kira 70% jumlah masyarakat dewasa merupakan anggota minimum satu organisasi. Organisasi tersebut dapat mempengaruhi otoritas pemerintah baik melalui kontak resmi maupun tidak resmi dengan administrasi publik. Hubungan dekat antara komite parlemen, menteri dan kelompok tertentu berarti bahwa kebijakan Norwegia berorientasi terhadap segmen-segmen seperti segmen industri, segmen agrikultur atau pendidikan. Hasil pemilihan umum biasanya sekitar 80%. Hak pilih untuk pria diperkenalkan pada tahun 1898, dan untuk wanita pada tahun 1913. Usia mayoritas saat ini adalah 18 tahun.

Ekonomi Ekonomi Norwegia secara umum dikarakterisasikan

sebagai ekonomi campuran – ekonomi pasar kapitalis dengan komponen pengaruh yang jelas. Sistem ekonomi campuran merupakan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, dimana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Seperti yang terjadi di negara-negara lain di Eropa Barat, ekspansi kebanyakan industri di Norwegia secara umum diatur oleh hak properti swasta dan sektor swasta. Namun, beberapa kegiatan industri juga dimiliki atau dijalankan oleh negara. Kepemilikan negara dan peraturan sektor swasta mengklasifikasikan Norwegia sebagai pasar campuran dan ekonomi terencana. Administrasi negara mencakup pajak, bea cukai dan subsidi, serta bertanggung jawab dalam hal perijinan dan peraturan elemen-elemen seperti lingkungan kerja, prosedur akuntansi, polusi dan produk. Selama tahun 1990, kepemilikan industri oleh negara telah lebih terfokus pada investasi keuangan. Sektor industri secara umum masih dimiliki oleh swasta, namun negara juga merupakan pemilik mayoritas beberapa perusahaan terbesar di Norwegia, seperti Statoil dan Norsk Hydro. Statoil (perusahaan minyak milik negara Norwegia) menempati posisi dominan di industri minyak Norwegia, serta di bidang petro-kimia, pemurnian minyak dan industri pemasaran minyak. Agrikultur dan perikanan dikelola oleh swasta, diluar fakta bahwa sekitar 10 persen tanah hutan produktif dimiliki oleh negara. Dalam industri perbankan, bank negara melayani industri paling penting (agrikultur, perikanan, industri berat) untuk wilayah kotapraja, pembangunan daerah, perumahan dan

pendidikan. Negara merupakan pemilik utama tenaga air (hydropower) dan listrik. Walaupun negara memonopoli layanan kereta dan kantor pos, perusahaan negara memiliki kendali yang lebih bebas, yang pada akhirnya mengharuskan mereka bersaing. Keterlibatan negara dalam industri Norwegia pelanpelan mulai menurun dalam hal mengikuti deregulasi dan proses privatisasi yang terjadi di seluruh industri. Privatisasi adalah pengubahan status kepemilikan pabrikpabrik, badan-badan usaha, dan perusahaan-perusahaan, dari kepemilikan negara atau kepemilikan umum menjadi kepemilikan individu. Deregulasi menunjuk kebijakan pemerintah mengurangi atau meniadakan aturan administratif yang mengekang kebebasan gerak modal,barang dan jasa.