NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG LARANGAN MENAIKKAN LAYANG-LAYANG DI KAWASAN BANDAR UDARA NGURAH RAI
DAFTAR ISI
JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. IDENTIFIKASI MASALAH C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK D. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS A. KAJIAN TEORITIS B. KAJIAN ASAS C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN PERATURAN DAERAH BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR MENGENAI KESELAMATAN PENERBANGAN B. HARMONISASI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS A. LANDASAN FILOSOFIS B. LANDASAN SOSIOLOGIS C. LANDASAN YURIDIS BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan dan anugerah yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Larangan Menaikkan Layang-Layang Di Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga naskah akademik ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Harapan kami semoga naskah akademik ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi naskah akademik ini sehingga kedepannya dapat lebih baik. Naskah akademik ini kami akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang saya miliki sangat kurang. Oleh kerena itu saya harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan naskah akademik ini.
Denpasar, 2 April 2017 Penyusun
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Setiap Warga negara pada dasarnya berhak untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi. Mendapat perlindungan diri pribadi secara tegas telah dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Jaminan mendapatkan perlindungan diri pribadi dinyatakan pula dalam batang tubuh UUD NRI 1945. Hal ini merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia, yang berbunyi: 1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2. memajukan kesejahteraan umum; 3. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4.
ikut
melaksanakan
ketertiban
dunia
yang
berdasarkan
kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengenai tujuan yang pertama yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, dapat dimaknai bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi rakyat Indonesia serta mencegah hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan rakyat Indonesia. Untuk mencegah hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan rakyat Indonesia, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan standar keselamatan dalam hal transportasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai merupakan Bandar udara yang berada di Bali tepatnya di Kabupaten Badung Kecamatan Kuta. Bandara ini digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Mengenai Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang dimiliki oleh pihak bandara tentunya wajib diperhatikan. Dalam hal ini mengenai kebebasan pesawat terbang dalam melakukan gerakannya baik di darat maupun di udara, dan menjamin keselamatan penerbangan maka diperlukan ruang bebas yang memadai agar tingkat keselamatan penerbangan dapat tercapai. Ruang bebas yang dimaksud adalah ruangan yang tanpa benda asing melintas di kawasan bandara kecuali dengan ijin atau kebijakan dari pihak bandara itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan aturan mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.
Di Bali, layang-layang merupakan permainan yang digemari oleh setiap orang sejak dari masa anak-anak. Kini terjadi pergeseran nilai bahwa permainan layanglayang tumbuh menjadi fenomena budaya, sebagai suatu kearifan lokal. Potensi itu dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Bali dengan mengadakan perlombaan layang-layang yang secara rutin dilakukan setiap tahun. Selain untuk melestarikan kearifan lokal, juga dijadikan sebagai asset wisata yang dapat menopang perekonomian. Namun demikian, dibalik potensi ekonomi yang dijanjikan, penerbangan layanglayang maupun benda lainnya dapat menimbulkan gangguan terhadap keselamatan penerbangan. Perum Angkasa Pura sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas keselamatan penerbangan yang akan mendarat atau mengudara di Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Badung, Bali merasa terganggu dengan layang-layang maupun objek lainnya yang diterbangkan di sekitar lapangan udara Ngurah Rai. Adanya kejadian dan kecelakaan yang disebabkan oleh permainan layang-layang atau permainan lainnya dapat mengakibatkan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai merupakan Bandar udara yang berada di Bali tepatnya di Kabupaten Badung Kecamatan Kuta. Bandara ini digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Mengenai Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang dimiliki oleh pihak bandara tentunya wajib diperhatikan. Dalam hal ini mengenai kebebasan pesawat terbang dalam melakukan gerakannya baik di darat maupun di udara, dan menjamin keselamatan penerbangan maka diperlukan ruang bebas yang memadai agar tingkat keselamatan penerbangan dapat tercapai. Ruang bebas yang dimaksud adalah ruangan yang tanpa benda asing melintas di kawasan bandara kecuali dengan ijin atau kebijakan dari pihak bandara itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan aturan mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Di Bali, layang-layang merupakan permainan yang digemari oleh setiap orang sejak dari masa anak-anak. Kini terjadi pergeseran nilai bahwa permainan layanglayang tumbuh menjadi fenomena budaya, sebagai suatu kearifan lokal. Potensi itu dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Bali dengan mengadakan perlombaan layang-layang yang secara rutin dilakukan setiap tahun. Selain untuk melestarikan kearifan lokal, juga dijadikan sebagai asset wisata yang dapat menopang perekonomian. Namun demikian, dibalik potensi ekonomi yang dijanjikan, penerbangan layanglayang maupun benda lainnya dapat menimbulkan gangguan terhadap keselamatan
penerbangan. Perum Angkasa Pura sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas keselamatan penerbangan yang akan mendarat atau mengudara di Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Badung, Bali merasa terganggu dengan layang-layang maupun objek lainnya yang diterbangkan di sekitar lapangan udara Ngurah Rai. Adanya kejadian dan kecelakaan yang disebabkan oleh permainan layang-layang atau permainan lainnya dapat mengakibatkan adanya korban jiwa, kerusakan mesin beserta hal lainnya yang tidak diinginkan. B. IDENTIFIKASI MASALAH 1. Permainan layang-layang merupakan suatu fenomena budaya dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Bali. Namun dibalik segala potensi yang dimiliki, penerbangan layang-layang maupun benda lainnya dapat menimbulkan gangguan terhadap keselamatan penerbangan. 2. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan turut campur atau pelibatan daerah dalam hal ini Gubernur Provinsi Bali beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Balisebagai penyelenggara pemerintah, memandang perlu untuk mengajukan usul inisiatif rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang Larangan Menaikkan Layang-Layang Di Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai 3. Adapun sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dana rah pengaturan tentang Larangan Menaikkan Layang-Layang Di Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai akan tercermin dalam batang tubuh rancangan undangundang ini. C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK 1.
Bertujuan untuk memberikanlatar belakang, arahan dan dukungan dalam perumusan
pembentukan
Rancangan
Peraturan
Daerah
tentang
Larangan
Menaikkan Layang-Layang Di Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai 2.
Berguna sebagai acuan atau referensi sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Larangan Menaikkan Layang-Layang Di Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai.
D. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK Metode yang dipergunakan dalam menyusun Naskah Akademik ini adalah metode penelitian dengan metode yuridis normatif dengan menggunakan data primer.
Yuridis normatif yaitu mengkaji dan mempelajari kaidah – kaidah hukum positif yang berasal dari Peraturan Perundang – Undangan. Data primer tersebut berupa : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan . 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 9. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4075) 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2005 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7112-2005 mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagai Standar Wajib.
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS KAJIAN TEORITIS Teori Hirarki Hans Kelsen Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan pre-supposed.1 Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya.2 Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar antara lain: 1. Kelompok I
:Staatsfundamentalnorm(Norma Fundamental Negara);
2. Kelompok II
:Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara);
3. Kelompok III
:Formell Gesetz (Undang-Undang ”Formal”);
4. Kelompok IV
:Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana/Aturan otonom).3
Menurut Hans Nawiasky, isi staatsfundamentalnorm ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (Staatsverfassung), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu Staats-fundamentalnorm ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Ia ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau undang-
1
Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2010, halaman 41. Ibid, halaman 42 3 Ibid, halaman 44-45. 2
undang dasar.4 Selanjutnya Hans Nawiasky mengatakan norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (basic norm) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai staatsgrundnorm melainkan staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara. Grundnorm mempunyai kecenderungan untuk tidak berubah atau bersifat tetap, sedangkan di dalam suatu negara norma fundamental negara itu dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya pemberontakan, kudeta dan sebagainya.[5] Berdasarkan
teori
Hans
Nawiasky
tersebut,
A.
Hamid
S.
Attamimi
membandingkannya dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur dan tata hukum di Indonesia. Untuk menjelaskan hal tersebut, A. Hamid S. Attamimi menggambarkan perbandingan antara Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tersebut dalam bentuk piramida. Selanjutnya A. Hamid S. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Hans Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah: 1.
Staatsfundamentalnorm
: Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
2.
Staatsgrundgesetz
: Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;
3.
Formell Gesetz
: Undang-Undang;
4.
Verordnung & Autonome Satzung
: secara hierarkis mulai dari Peraturan
Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.5 Menurut Anex 14 dari ICAO ( International Civil Aviation Organization ). Bandar Udara adalah Area tertentu di daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi dan peralatan) yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat.6 Menurut PT Angkasa Pura II (Persero). Bandar Udara adalah Lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat.7 Tujuan Penerbangan dan Kebandarudaraan Penerbangan dan Kebandarudaraan juga diselenggarakan dengan tujuan:
4
Ibid, halaman 46. Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, halaman 171 6 H. K. Martono, Hukum Angkutan Udara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta , 2011, h. 51. 7 Op.cit, h. 55. 5
1. Mewujudkan penyelenggaraan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat; 2. Memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional; 3. Membina jiwa kedirgantaraan; 4. Menjunjung kedaulatan Negara; 5. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional; 6. Menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional; 7. Memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara; 8. Meningkatkan ketahanan nasional; 9. Mempererat hubungan antar bangsa.
8
Penetapan Lokasi Bandar Udara Penetapan lokasi Bandar Udara dalam UURI No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, ditetapkan oleh Menteri. Penetapan lokasi Bandar Udara ini memuat titik koordinat Bandar
Udara
dan
rencana
induk
Bandar
Udara.
Penetapan lokasi Bandar Udara dilakukan dengan memperhatikan: 1. Rencana induk nasional Bandar Udara; 2. Keselamatan dan keamanan penerbangan; 3. Keserasian dan keseimbangan dengan budaya setempat dan kegiatan lain terkait di lokasi Bandar Udara; 4. Kelayakan ekonomis, finansial, sosial, pengembangan wilayah, teknis pembangunan, dan pengoperasian serta; 5. Kelayakan lingkungan.
9
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. Pada KKOP tidak dibenarkan adanya bangunan atau benda tumbuh, baik yang tetap (fixed) maupun dapat berpindah (mobile), yang lebih tinggi dari batas ketinggian 8
http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-bandar-udara-definisi.html Indonesia Legal Center Publishing, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, CV Karya Gemilang, Jakarta, 2009, hlm 64 9
yang diperkenankan sesuai dengan Aerodrome Reference Code (Kode Referensi Landas Pacu) dan Runway Classification (Klasifikasi Landas Pacu) dari suatu bandar udara. Kawasan
10
Keselamatan Operasi Penerbangan terbagi atas: 1. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas adalah suatu kawasan perpanjangan kedua ujung landasan, di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu. 2. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan adalah sebagian dari kawasan pendekatan yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran tertentu, yang
dapat
menimbulkan kemungkinan
terjadinya kecelakaan. 3. Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah bidang datar di atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas. 4. Kawasan Dibawah Permukaan Horizontal Luar adalah bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk
mendarat
dan gerakan
setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan. 5. Kawasan Di bawah Permukaan Kerucut adalah bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan horizontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dari titik referensi yang ditentukan. 6. Kawasan Di bawah Permukaan Transisi adalah bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan , pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis - garis datar yang ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam.11 A. KAJIAN ASAS
10 11
http://zunarsiz.blogspot.co.id/2015/10/kawasan-keselamatan-operasi-penerbangan.html https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_Keselamatan_Operasi_Penerbangan
Asas yang dimaksud adalah asas yang dalam lingkup berlalu lintas secarakeseluruhan yang berlaku. Asas ini merupakan hasil dari penelitian dan kajian dalam pemecahan permasalahan seputar lalu lintas. Asas ini berfungsi sebagai landasan nilai, mengapa dan bagaimana Peraturan Daerah ( PERDA) yang akan dibuat nantinya akan dilaksanakan. Asas tersebut meliputi : 1. Asas Pengayoman Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat. 2. Asas Kemanusiaan Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk indonesia. 3. Asas Kekeluargaan Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus
mencerminkan
musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 4. Asas Kenusantaraan Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa
memperhatikan
kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
yang
dibuat
di
daerah
merupakan bagian
dari
sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Asas Keadilan Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus
mencerminkan
keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. 6. Asas Ketertiban dan KepastianHukum Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. 7. Asas Keseimbangan, Keserasian,Dan Keselarasan Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus
mencerminkan
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
individu,
B. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT Musim layang-layang telah tiba di Bali. Namun, layang-layang dilarang mengudara di sekitar Bandara Ngurah Rai karena dikhawatirkan mengganggu keselamatan penerbangan.Kesepakatan tersebut disampaikan General Manager PT Angkasa Pura I BandaraNgurah Rai I Nyoman Suwetja Putra di kantornya, Jalan Bandara Ngurah Rai, Kuta, Bali, Senin (23/7/2016). "Layang-layang yang tidak terkendali sangat beresiko terhadap keselamatanpenerbangan dan kelancaran lalu lintas angkutan udara yang sesuai dengan standarinternasional, " kata Putra.Putra mengakui, hampir semua masyarakat Bali hobi menaikkan layang-layang. Bahkan hal itu menjadi daya tarik wisatawa "Namun bila layang-layang putus sangat riskan bagi keselamatan penerbangan, " imbuh dia.PT Angkasa Pura bekerja sama dengan pihak kepala desa, dan kepala lingkungan setempat akan melakukan sweeping terhadap layang-layang di udara yang dinaikkan oleh masyarakat atau diikatkan di batang pohon. Kawasan yang dilarang menaikkan layang-layang ada pada radius sekitar 0-9 km dari Bandara Ngurah Rai, 9-18 km dengan maksimum ketinggian 200 meter, serta 18-54 km dengan maksimum ketinggian 300 meter. Namun, larangan tidak efektif karena layang-layang berukuran raksasa tetap mengudara di atas Kota Denpasar, Kuta, dan Jimbaran.12 Adanya Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tidak serta merta dapat menanggulangi permasalahan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) terutama di kawasan mengganggu
aktivitas
penerbangan
pesawat
sekitar
bandara
agar
tidak
udara. Penyelenggaraan Undang-
undang ini belum dapat menekan ancaman keselamatan penerbangan akibat bendabenda asing yang ada di ruang angkasa, misalnya bahaya permainan layang-layang dan permainan sejenis di daerah KKOP. Hal-hal tersebut jelas berdampak buruk bagi kepentingan umum, keluhan dari Maskapai menyangkut lintasan terbang pesawat yang merasa terganggu oleh penggunaan layang-layang, drone, laser, dan sebagainya.Adanya kejadian dan kecelakaan yang disebabkan karena permainan layang-layang atau sejenisnya, dapat mengakibatkan korban jiwa,kerusakan mesin dan melemahnya tingkat compliance Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai di mata dunia Internasional. C. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN PERATURAN DAERAH
12
http://news.detik.com/berita/d-808413/layang-layang-dilarang-mengudara-di-bandara-ngurah-rai
Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Larangan Menaikkan LayangLayang Di Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai,akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun terhadap aspek beban keuangan negara. 1. Aspek Kehidupan Masyarakat Bandara Ngurah Rai adalah bandara yang berada di Bali tepatnya di tengah jalur antara Kuta Utara dan Kuta selatan di mana banyak obyek pariwisata sehingga menunjang kearifan budaya lokal baik perlombaan layang-layang, drone, laser dan sebagainya yang gangguan
berpotensi
menimbulkan
pada aktivitas penerbangan (obstacle) yang berada di Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) terutama kawasan sekitar bandara agar tidak mengganggu aktivitas penerbangan pesawat udara. Oleh sebab itu, hadirnya suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Larangan Menaikkan LayangLayang Di Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai ini adalah suatu keniscayaan, karena akan berdampak sangat positif bagi kehidupan masyarakat. Peranan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Bupati/Walikota, Penyelenggara Bandar Udara, Lurah, Camat, Kelian Dinas, Prajuru Adat ,dan Sekeha Terunauntuk melaksanakan penyuluhan tentang Peraturan Daerah ini kepada masyarakat dalam memsosialisasikan terkait Larangan Menaikkan Layang-Layang Di Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai untuk menciptakaan keselamatan baik bagi pihak penumpang maupun penduduk lokal.
2. Aspek Beban Keuangan Negara Sebagaimana dimaklumi bersama, bahwa penerapan sistem baru, apalagi yang berkaitan dengan diberlakukannya suatu peraturan perundangundangan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Larangan Menaikkan Layang-Layang Di Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai, dipastikan akan memiliki dampak terhadap aspek beban keuangan negara. Namun, dalam hal ini, kewajiban penyelenggara, khususnya yang duduk di Legisiatif dan Eksekutif, harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur kehidupan masyarakat, dalam rangka pencapaian masyarakat yang tertib, aman, dan damai, serta sejahtera. Aspek beban keuangan negara yang
dikeluarkan
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mulai
dari pembuatan Naskah Akademik, dan draf Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Larangan Menaikkan Layang-Layang Di Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai yang melibatkan banyak pihak sebagai stake- holder. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan antara para DPRD dengan Gubernur, yang tentunya memerlukan dana, pengusul sangat yakin bahwa beban keuangan daerah ini sangat tidak berarti dengan manfaat yang akan diperoleh jika Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Larangan Menaikkan Layang-Layang Di Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai ini, menjadi Peraturan Daerah dan mengikat seluruh warga Bali.
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR MENGENAI KESELAMATAN PENERBANGAN Peraturan perundang-undangan yang berkaitan keselamatan penerbangan, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Dalam pasal 210 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dijelaskan mengenai larangan untuk menaikkan layang – layang dan permainan sejenisnya di dan sekitar bandar udara. Adapun isi pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yakni, “ Setiap orang dilarang berada di daerah di bandar udara, membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1986 Tentang Penyediaan dan Penggunaan tanah serta ruang udara di sekitar bandar udara Dijelaskan dalam pasal 5 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1986 Tentang Penyediaan dan Penggunaan tanah serta ruang udara di sekitar bandar udara, mengenai kawasan di sekitar bandar udara harus bebas dari penghalang termasuk layang – layang dan permainan sejenisnya yang dapat menghalangi kelancaran penerbangan. Adapun isi dari pasal 5 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1986 Tentang Penyediaan dan Penggunaan tanah serta ruang udara di sekitar bandar udara, yakni “ Kawasan di sekitar bandar udara yang merupakan kawasan pendekatan dan lepas landas, kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, kawasan di atas permukaan horizontal dalam, permukaan kerucut, dan permukaan transisi dengan batas - batas tertentu harus bebas dari penghalang. B. HARMONISASI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN Harmonisasi secara vertikal,yaitu proses penyelarasan peraturan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Larangan Menaikkan Layang-Layang Di Kawasan
Bandar Udara Ngurah Rai yang berada di bawah diselaraskan dengan aturan yang ada diatasnya yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
A. LANDASAN FILOSOFIS Undang-undang Dasar 1945 sebagai “grundnorm” pada Pasal 18 ayat (5) Perubahan ke-2 mengamanatkan bahwa, “Pemerintah
Daerah
menjalankan
otonomi
seluas-luasnya
kecuali
urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat ” Makna dari Pasal tersebut di atas, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan
yang
seluas-luasnya
untuk
merekayasa
dan
mengembangkan
daerahnya. Sehubungan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Larangan Menaikkan Layang-Layang Di Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai, Pemerintah Provinsi Bali memiliki wewenang untuk membuat peraturan mengenai peraturan daerah tersebut. Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Larangan Menaikkan Layang-Layang Di Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai ini berhubungan dengan tujuan Bangsa Indonesia yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu : 1. Membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.2. Memajukan kesejahteraan umum / bersama 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa4. Ikut berperan aktif dan ikut serta dalam
melaksanakan
ketertiban
dunia
yang
berlandaskan
kemerdekaan,
perdamaian abadi dan kedilan sosial. Sesuai dengan tujuan tersebut Pada dasarnya, setiap bentuk pelayanan kepada masyarakat memerlukan adanya pengaturan dari Pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengaturnya. Semua itu menuntut adanya campur tangan dari negara
dalam
pengaturannya.
Pengaturan
terhadap
pengendalian
kawasan
keamanan dan keselamatan penerbangan juga berkaitan dengan tujuan agar terhindar dari berbagai masalah yang mungkin timbul. Hal ini guna menciptakan suatu ketertiban umum agar timbul kesejahteraan untuk semua pihak.
B. LANDASAN SOSIOLOGIS Pada dasarnya rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Larangan Menaikkan Layang-Layang Di Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai merupakan bagian kebijakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan yang lebih berorientasi pada nilai ketertiban dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat khususnya di Bali. Bali merupakan pulau yang memiliki kebudayaan yang beranekaragam termasuk berbagai jenis permainan pun tak kalah menjadi daya tarik wisatawan seperti halnya permainan layang-layang. Masyarakat adat di Bali telah mewarisi kegiatan melayangan dari zaman dahulu dan akan terus berlangsung sebagai adat istiadat
dan
kebiasaan.
Namun
tanpa
disadari
permainan
ini
juga
dapat
menyebabkan masalah misalnya dalam lingkup penerbangan di Bandar Udara Ngurah Rai. Selain layang-layang kegiatan yang juga dapat mengganggu kelancaran penerbangan misalnya laser, drone dsb. Semua persoalan yang terkait dengan keamanan dan keselamatan dalam penerbangan tetap harus merupakan dan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat karena bagaimanapun kondisi kehidupan yang jauh lebih baik harus senantiasa menjadi cita-cita bersama Dalam mewujudkan kebersamaan, mutlak harus adanya peran aktif dari para pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan-kebijakannya yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial yaitu harus mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Bali melalui pemberdayaan potensi masyarakat dalam mendukung terciptanya keselarasan antar adat istiadat di Bali serta keamanan dan keselamatan dalam dunia pernerbangan
C. LANDASAN YURIDIS Kajian dari segi yuridis ini dimaksudkan untuk melihat peraturan perundangundangan yang menjadi instrument hukum sebagai dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Larangan Menaikkan LayangLayang Di Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai. Dengan adanya kajian yuridis, diharapkan materi dan substansi yang ada dalam rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Larangan Menaikkan Layang-Layang Di Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah ini adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang No 1 tahun 2009 tentang penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan
dan
Kejahatan
terhadap
Sarana/Prasarana
Penerbangan
(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080) 3. Peraturan
Pemerintah
Nomor
3
tahun
2001
tentang
Keamanan
dan
Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 9. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4075) 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1986 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Serta Ruang Udara Di Sekitar Bandar Udara 5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146) 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2005 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7112-2005 mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagai Standar Wajib 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Larangan Menaikkan Layang-Layang Di Kawasan
Bandar
Udara
Ngurah
Rai
ditunjukkan
untuk
keselamatan
operasi
penerbangan sehingga mengurangi angka terjadinya kecelakaan yang disebabkan karena permainan layang-layang atau sejenisnya yang dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan mesin dan menurunkan tingkat compliance Bandar Udara Ngurah Rai di mata dunia Internasional. B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Larangan Menaikkan LayangLayang Di Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai disusun dimaksudkan untuk menjaga keselamatan penerbangan dan masyarakat di sekitar bandar udara. Menaikkan layanglayang dan permainan sejenisnya tetap dibolehkan dengan memperhatikan jarak dan ketinggian saat menaikkan layang-layang dan permainan sejenis. Selain pelarangan, Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pengawasan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Bupati/Walikota, Polisi, Petugas Bandara, Camat, Kepala Desa, Bendesa Adat, Kelian Adat dan masyarakat di sekitar Bandar Udara. C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 1. Ketentuan Umum Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Larangan Menaikkan Layang-Layang Di Kawasan Bandar Udara Ngurah Rai menentukan beberapa definisi dalam ketentuan umum, yaitu: a. Daerah adalah Propinsi Bali. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Propinsi Bali. c. Gubernur adalah Gubernur Bali. d. Penyelenggara Bandara Udara adalah Unit Pelaksanaan Teknis/Satuan Kerja Bandara Udara atau Badan Usaha Kebandar udaraan. e. Bandara Udara Ngurah Rai adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk lepas landas dan/atau mendarat pesawat udara, naik dan turunnya penunjang, membongkar dan/atau memuat pos, barang, hewan, dan tanaman termasuk segala fasilitas penumpang penyelenggaraan kegiatannya serta dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antara moda transportasi yang selanjutnya disebut Bandar Udara. f. Layang-layang adalah benda yang dibuat dari kain/kertas atau bahan lain dengan diberi kerangka yang terdapat titik berat/keseimbangan sehingga dapt diterbangkan dengan ditarik melalui tali yang dipasang pada kerangka tersebut dengan melawan arus angin bertiup. g. Permainan Sejenis adalah kegiatan yang menggunakan peralatan yang dapat diterbangkan dengan tenaga sendiri atau angin seperti balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromedeling, kembang api dan peralatan lainnya. h. Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandara udara, angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan serta kegiatan dan fasilitas penumpang lain yang terkait. i. Pesawat Udara adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap dan dapat terbang dengan tenaganya sendiri. 2. Tujuan Untuk mengatur dan mengendalikan ketinggian dari layang-layang dan permainan sejenis yang diperkirakan dapat
mengganggu keselamatan operasi
penerbangan pesawat serta menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai. 3. Asas Rancangan Peraturan Daerah ini mendasarkan pembentukan pada asas: 1) Asas Pengayoman 2) Asas Kemanusiaan 3) Asas Kekeluargaan 4) Asas Kenusantaraan 5) Asas Keadilan 6) Asas Ketertiban dan KepastianHukum 7) Asas Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan 4. Materi Muatan Yang Di Atur a. Larangan 1) Dilarang menaikkan layang-layang dan permainan sejenis di wilayah dalam radius 6 mil laut/10 kilometer dari Bandar Udara. 2) Dilarang menaikkan layang-layang dan permainan sejenis di wilayah di antara radius 6 mil laut/10 kilometer sampai dengan 10 mil laut/16 kilometer dengan ketinggian melebihi 100 meter/300 kaki;
3) Dilarang menaikkan layang-layang dan permainan sejenis di wilayah di antara radius 10 mil laut/16 kilometer sampai dengan 30 mil laut/48 kilometer dengan ketinggian melebihi 300 meter/1000 kaki. b. Pembinaan, Pengawasan dan Peran Serta Masyarakat 1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Bupati/Walikota, Penyelenggara Bandar Udara, Camat, Kepala Desa, Lurah, Kelihan Dinas, Prajurit Adat dan Sekeha Teruna wajib melaksanakan penyuluhan tentang Peraturan Daerah ini kepada masyarakat. 2) Untuk pelaksanaan penyuluhan tentang batas-batas dari menaikkan layanglayang dan permainan yang sejenis agar masyarakat juga dapat memahami tentang keselamatan dan keamanan di sekitar bandar udara. Penyuluhan tersebut dilaksanakan oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah melalui keputusan Gubernur. 3) Pengawasan terhadap pelanggaran menaikkan layang-layang dan permainan sejenis
ini
dilaksanakan
secara
terpadu
antara
Pemerintah
Daerah,
Bupati/Walikota, Penyelenggara Bandar Udara, Camat, Kepala Desa, Lurah, Kelian Dinas, Prajuru adat, Sekeha Teruna, Instansi-instansi berwenang lainnya dan masyarakat di se kitar Bandar Udara. 4) Peran serta masyarakat dilakukan dalam hal pengawasan adalah dengan cara memberikan laporan kepada instansi berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap menaikkan layang-layang dan permainan sejenisnya dalam kawasan keselamatan operasi bandara. Pelaporan tersebut dapat dilakukan secara individu maupun oleh kelompok masyarakat. c. Ketentuan Penyidikan Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan
terhadap
tindak
pidana
yang
sebagaimana
dimaksud
dalam
ketentuan pidana. Wewenang penyidik tersebut adalah: 1) Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas; 2) Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan; 3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan; 4) Melakukan pemeriksaan; 5) Melakukan penggeledahan dan penyitaan untuk mendapatkan barang bukti; 6) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas;
7) Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud; 8) Mengambil gambar seseorang yang terkait dengan tindak pidana; 9) Memanggil orang
untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi; 10) Menghentikan penyidikan; Penyidik
harus
memberitahukan
dimulainya
penyidikan
(SPDP)
dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan hukum acara pidana. d. Ketentuan Pidana Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 5 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). e. Ketentuan Penutup Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.