MODUL 1 HR HANJAR JEMEN HARKAMTIBMAS 2015.rtf

LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI

MANAJEMEN HARKAMTIBMAS HARKAMTIBMAS 1;

Pendahuluan Sesuai dengan arah mata pelajaran dan standar kompetensi kuliah ini diharapkan bahwa: peserta didik mampu menganalisis manajemen keamanan dalam dalam negeri negeri untuk untuk memban membangun gun dan membin membina a daya daya tangka tangkall bangs bangsa a dan negara, negara, dengan dengan kompetens kompetensii dasar dasar setidakny setidaknya a adalah adalah mampu menganali menganalisis sis dan menyimpulkan konsep Manajemen Harkamtibmas, menganalisis dimensi tantangan tugas Polri, menganalisis efektifitas pembinaan Harkamtibmas dan dengan berbagai indikator yang telah ditentukan. Judul Judul cerama ceramah h dan tema tema pendid pendidika ikan n yang yang diteta ditetapka pkan n oleh oleh lemba lembaga ga memiliki makna yang strategis dan mengandung pesan yang sangat dalam bagi bagi kepent kepenting ingan an keaman keamanan an dalam dalam negeri negeri dalam dalam rangka rangka menca mencapai pai tujuan tujuan asional yaitu !"melindungi segenap bangsa #ndonesia dan seluruh tumpah dara darah h #ndo #ndone nesi sia, a, dan dan mema memaju juka kan n kese keseja jaht hter eraa aan n umum umum,, menc mencer erda dask skan an kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial"$. %eamanan %eamanan selalu menjadi menjadi sektor sektor yang yang amat penting disetiap negara. &ariab riabel el keam keaman anan an meru merupa paka kan n dete determ rmin inan an bagi bagi terp terpen enuh uhin iny ya atau atau terh terham amba batny tnya a 'aria 'ariabe bel(' l('ar aria iabe bell lain lain dala dalam m kehi kehidu dupa pan n berm bermasy asyar arak akat at,, berb berban angs gsa a dan dan bern berneg egar ara. a. )leh )leh kare karena na itu itu !%ea !%eama mana nan n dala dalam m nege negeri ri merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya masyarakat Madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan **+ egara # tahun -/0$ 1lihat konsideran ** o.2 3ahun 24425. Sesu Sesung nggu guhn hny ya keam keaman anan an tida tidak k lagi lagi sebatas sebatas men menja jadi dika kan n “negara” sebagai objek yang harus dijaga, tetapi harus menjaga dan melindungi rasa aman dan kemanusiaan. Setiap indi'idu, kelompok maupun sebagai bangsa berhak untuk menikmati rasa aman, berhak dan wajib ikut serta dalam usaha keamanan keamanan negara, negara, dengan dengan menempatka menempatkan n kewajiba kewajiban n egara egara untuk untuk mengatur mengatur dan dan meng mengel elol olan any ya, sine sinerg rgis is deng dengan an sege segena nap p elem elemen en bang bangs sa untu untuk k mew mewujud ujudk kan kond kondus usi' i'it itas as keam keaman anan an ega egara ra,, keam keaman anan an dala dalam m nege negeri ri,, %amtibmas termasuk didalamnya adalah peran dan fungsi kepolisian maupun pengemban fungsi kepolisian. 6ahwa 6ahwa perkembang perkembangan an lingkunga lingkungan n strategik, strategik, baik pada tataran global, global,

MANAJEMEN KEAMANAN HSP – SESPIMTI

1 -


regional, nasional dan hubungannya dengan globalisasi yang multi dimensi, demokratisasi, transparansi dengan segala dampak dan implikasinya, disatu sisi merupakan peluang untuk mencapai kemakmuran ekonomi, memperluas kebeb kebebasa asan n berpol berpolitik itik dan dan mencip menciptak takan an perdam perdamaia aian, n, namun namun pada pada sisi sisi lain lain perke erkemb mban ang gan itu itu juga uga dap dapat mengh enghas asil ilka kan n keku kekuat ata an yang ang dap dapat menimbulka menimbulkan, n, memunculka memunculkan n benih(ben benih(benih ih kerawanan kerawanan,, meningkat meningkatnya nya berbagai berbagai gangguan. Hal itu menjadi dasar bagi Polri dalam menetapkan kebijakan dan strategi strategi penyeleng penyelenggaraa garaan n usaha usaha keamanan keamanan dengan dengan mempedoma mempedomani ni analisis analisis dimensi, spektrum dan wujud ancaman yang mungkin dihadapi guna dijadikan dasar dasar bagi bagi peneta penetapan pan konse konsep p strate strategi gi manaje manajemen men Harkam Harkamtib tibmas mas dalam dalam rang rangka ka meng mengha hada dapi pi tant tantan anga gan, n, hamb hambat atan an dan dan pers persoa oala lan n yang yang sema semaki kin n komp komple leks ks bers bersin iner ergi gis s deng dengan an sege segena nap p peng pengem emba ban n fung fungsi si kepo kepoli lisi sian an dan dan elem elemen en bang bangsa sa dala dalam m meng mengha hada dapi pi era era baru baru ters terseb ebut ut sert serta a tida tidak k bole boleh h meninggalkan nilai(nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa.

2;

Standar Kompetens Peserta didik mampu dan mahir menganalisis manajemen keamanan dalam negeri untuk membangun dan membina daya tangkal bangsa dan negara.


2 -


regional, nasional dan hubungannya dengan globalisasi yang multi dimensi, demokratisasi, transparansi dengan segala dampak dan implikasinya, disatu sisi merupakan peluang untuk mencapai kemakmuran ekonomi, memperluas kebeb kebebasa asan n berpol berpolitik itik dan dan mencip menciptak takan an perdam perdamaia aian, n, namun namun pada pada sisi sisi lain lain perke erkemb mban ang gan itu itu juga uga dap dapat mengh enghas asil ilka kan n keku kekuat ata an yang ang dap dapat menimbulka menimbulkan, n, memunculka memunculkan n benih(ben benih(benih ih kerawanan kerawanan,, meningkat meningkatnya nya berbagai berbagai gangguan. Hal itu menjadi dasar bagi Polri dalam menetapkan kebijakan dan strategi strategi penyeleng penyelenggaraa garaan n usaha usaha keamanan keamanan dengan dengan mempedoma mempedomani ni analisis analisis dimensi, spektrum dan wujud ancaman yang mungkin dihadapi guna dijadikan dasar dasar bagi bagi peneta penetapan pan konse konsep p strate strategi gi manaje manajemen men Harkam Harkamtib tibmas mas dalam dalam rang rangka ka meng mengha hada dapi pi tant tantan anga gan, n, hamb hambat atan an dan dan pers persoa oala lan n yang yang sema semaki kin n komp komple leks ks bers bersin iner ergi gis s deng dengan an sege segena nap p peng pengem emba ban n fung fungsi si kepo kepoli lisi sian an dan dan elem elemen en bang bangsa sa dala dalam m meng mengha hada dapi pi era era baru baru ters terseb ebut ut sert serta a tida tidak k bole boleh h meninggalkan nilai(nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa.

2;

Standar Kompetens Peserta didik mampu dan mahir menganalisis manajemen keamanan dalam negeri untuk membangun dan membina daya tangkal bangsa dan negara.


2 -


MANAJEMEN HARKAMTIBMAS M)+*7

-

0 JP 1220 menit5

Pengantar

+ala alam bagian ian ini ini diba ibahas has mate materi ri tent tentan ang g kons onsep mana manaje jeme men n Harkamtibmas meliputi pengertian dan analisis dimensi tantangan tugas serta serta efekti efektifit fitas as pembin pembinaan aan Harkam Harkamtima timas s sebaga sebagaii salah salah satu satu sektor sektor determinan dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Kompetensi Dasar 1;

Menganalisis dimensi tantangan tugas Polri. #ndikator Hasil 6elajar : a; Menguraik Menguraikan8men an8menjelas jelaskan kan perkemban perkembangan gan lingkunga lingkungan n strategis9 Meng Mengur urai aika kan n kedu kedudu duka kan n dan dan pera peran n Polr Polrii menu menuru rutt b; ketatanegaraan epublik #ndonesia.

2;

Menganalisis efektifitas pembinaan Harkamtibmas.


3 -


#ndikator hasil belajar : a; Menguraik Menguraikan an hubungan hubungan antara implementa implementasi si manajemen manajemen keaman manan dalam negeri pada pengaman manan kegiat iatan kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan9 kemasyarakatan9 b; Meng Mengur urai aika kan n e'al e'alua uasi si kegi kegiat atan an dala dalam m mena menaje jeme men n Harkamtibmas.

Materi Pokok 1; 2;

+imensi tantangan tugas Polri9 fektifitas pembinaan Harkamtibmas.

Metode Pembelajaran 1;

;eramah digunakan untuk menjelaskan materi tentang : a;

uridis9 >uridis9 c;

4 -


negeri b;

Menganalisis efektifitas pembinaan Harkamtibmas. 1; +esk +eskri rips psii fung fungsi si,, tuju tujuan an,, pera eran, tug tugas pokok okok dan wewenang Polri sesuai ** omor 2 tahun 2442 tentang %epolisian egara epublik #ndonesia9 2; %ebijakan dan strategi dalam pemeliharaan keamanan. a; 7andasan9 Pola penanganan9 b; c; Meto Metode de dan dan stra strate tegi gi pena penang nggu gula lang ngan an keam keaman anan an berdasarkan spektrum dan wujud ancaman9 d; Subyek dan aktor pelaksana Harkamtibmas9 %ebi %ebija jaka kan n stra strate tegi gis s Hark Harkam amti tibm bmas as berd berdas asar arka kan n e; fungsi, tujuan, peran, tugas pokok Polri, pergeseran paradigma dan prinsip visioning , akun akunta tabi bilit litas as,, orie orient ntas asii kine kinerj rja, a, trans transpa para rana nasi si,, efek efektif tifit itas as dan dan efisiensi. Pembenahan dilin iling gkungan Polri: aspek stru strukt ktur ural al,, asp@ asp@ek ek inst instru rume ment ntal al dan dan aspe aspek k kultural9 2; Perencanaan Arand Strategi Polri9 3; %ebijakan dan program re'italisasi Polri menuju pelayanan prima9 4; 3erobosa robosan n kebijak kebijakan an re'ita re'italis lisasi asi Polri Polri dalam dalam kerangka makro 1road 1road map59 map59 1 world 5; Membangun postur Polri yang paripurna 1world class organization5. organization5. Strategi dan langkah mewujudkan postur Polri ideal menuju paripurna. 1;

f; c;

&isi, Misi Polri dan Sasaran Strategis 1; &isi dan Misi Polri9 2; Sas Sasaran aran Stra Strate tegi gis s Polr Polrii 24-4 24-4 B 24-/ 24-/ : Memb Memban angu gun n !Standar Pelayanan %amtibmas Prima$ 3;
d;

Brain storming 1curah 1curah pendapat5 membahas materi tentang pers persoa oala lan( n(pe pers rsoa oala lan n yang yang berk berkai aita tan n deng dengan an mana manaje jeme men n Harkamtibmas dan peran strategis Polri dalam penyelenggaraan penyelenggaraan usaha keamanan9

e;

Pen Penuga ugasan

pembua mbuata tan n

esu esume me88Mind

Mapping


dari 5 -


dosen8?idyaiswara untuk bahan penilaian terhadap pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan. f;

2;

Penugasan pembuatan naskah karya perorangan 1%P5. 1; Pembuatan topik penugasan sebagai pedoman penyusunan %P9 2; Paparan %P oleh Peserta +idik pada diskusi kelompok 1Sindikat59 C5 Penilaian %P oleh 3im Penguji dari ?idya #swara *tama, Madya dan ?idya #swara Sespimti.

+iskusi digunakan untuk materi : a; Penilaian terhadap pemahaman Peserta +idik terhadap materi yang diberikan9 b; Penilaian kemampuan peserta didik mengaplikasikan materi kedalam pelaksanaan tugas Polri dalam bentuk tulisan8 naskah akademik.

Bahan dan Alat 1;

6ahan a; b;

2;
6ahan ajar. 7embar petunjuk penugasan 1lembar merah5 Whiteboard. 7aptop. 7;+ 8 Screen. Flipchart. Kertas Flipchart
Proses Kegiatan Pembelajaran


6 -


1;

Tahap a!al " #$ ment a; b; c;

d;

2;

Pembacaan curriculum vitae 8 daftar riwayat hidup +osen 8 ?idyaiswara9 Memperkenalkan para peserta Sespimti secara singkat kepada +osen8?idyaiswara9 +osen8?idyaiswara melakukan pencairan suasana kelas agar tercipta interaksi antara +osen8?idyaiswara dengan peserta didik9 +osen8?idyaiswara memberikan apresiasi dengan menanyakan materi yang akan dibahas kepada peserta didik.

Tahap nt " #%& ment a;

+osen 8 ?idyaiswara menjelaskan8menguraikan dimensi tantangan tugas Polri. 1; Pengertian dan analisis dimensi tantangan tugas Polri9 2; Pengertian dan analisis konsep manajemen Harkamtibmas9 3; Menjelaskan perkembangan lingkungan strategis9 4; Penyelenggaraan usaha keamanan dan hubungan dengan kondusi'itas keamanan negara9 %edudukan dan peran Polri. 5; '(a)tu " *$ ment+

b;

+osen 8 ?idyaiswara menguraikan 8 menjelaskan materi tentang analisis efektifitas pembinaan Harkamtibmas. 1; #mplementasi manajemen keamanan pada pengamanan kegiatan kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan: a; b; c; d; 2;

'aluasi kegiatan dalam manajemen Harkamtibmas9 a;
7 -


a; b;

c; b;

7andasan dan pola penanganan gangguan keamanan9 Metode dan strategi penanggulangan gangguan keamanan berdasarkan spektrum dan wujud ancaman9 Subyek dan aktor pelaksana Harkamtibmas.

&isi, Misi dan Sasaran Strategis Polri dalam konsep manajemen Harkamtibmas9

Peserta didik menyimak, mendengarkan materi yang disampaikan, mencatat dan bertanya apabila ada materi yang belum dimengerti8dipahami. '(a)tu " ##$ ment+ d.

3;

+osen8?idyaiswara memberikan waktu kepada peserta untuk mendiskusikan materi tentang permasalahan dan hambatan( hambatan dalam penerapan8implementasi konsep manajemen Harkamtibmas. '(a)tu " ,& ment+

3ahap akhir : -& ment a; 1;

Penguatan materi : +osen8?idyaiswara menguraikan : a; +imensi tantangan tugas Polri dengan mendasari 9 1; uridis9 3;
b; 1; 2;

7angkah(langkah strategis dan pemasalahan( permasalahan manajemen Harkamtibmas.

;ek penguasaan materi : Penugasan pembuatan resume8mind mapping 9 Penugasan penyusunan askah %arya Perorangan 1%P5 MANAJEMEN KEAMANAN HSP – SESPIMTI

8 -


sesuai topik yang diberikan.

Tagihan / Tugas 1;

Peserta didik membuat8mengumpulkan ringkasan hasil mata pelajaran 1resume8mind maping 5 yang diberikan, dikumpulkan dalam jangka waktu - hari dan diberi penilaian oleh +osen8?idyaiswara bidang akademik.

2;

Membuat naskah perorangan dalam jangka waktu D hari sesuai 3opik bahasan dan peserta membuat judul masing(masing yang akan dipaparkan di depan 3im penguji untuk dilakukan penilaian oleh tim penguji

Lembar Kegiatan Materi +iskusi 1;

%elompok - 1satu5 membahas analisis dimensi tantangan tugas Polri dan permasalahan serta langkah(langkah penyelenggaraan usaha keamanan dan hubungan dengan kondus'itas keamanan dan ketertiban masyarakat.

2;

%elompok 2 1tiga5 membahas hakekat ancaman keamanan, spektrum dan wujud ancaman terhadap keamanan dikaitkan dengan perkembangan lingkungan strategis.


9 -


Bahan Bacaan MANAJEMEN PEME.IHARAAN KEAMANAN /AN KETERTIBAN MAS0ARAKAT 1;

Pendahuluan %eamanan selalu menjadi sektor yang amat penting di setiap negara, 'ariabel keamanan merupakan determinan bagi terpenuhinya atau terhambatnya 'ariabel('ariabel lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. )leh karena itu !%eamanan dalam negeri merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan pancasila dan **+ egara # tahun -/0$ 1lihat konsideran ** o.2 3ahun 24425. 6ahwa %eamanan, terkait dengan berbagai sektor kehidupan, selain itu sesungguhnya keamanan tidak lagi sebatas menjadikan “negara” sebagai objek yang harus dijaga, tetapi harus menjaga dan melindungi rasa aman dan kemanusiaan itu sendiri. setiap indi'idu, kelompok maupun sebagai bangsa berhak untuk menikmati rasa aman, berhak dan wajib ikut serta dalam usaha keamanan negara, dengan menempatkan kewajiban negara untuk mengatur dan mengelolanya, sinergis dengan segenap elemen bangsa untuk mewujudkan kondusi'itas keamanan negara, keamanan dalam negeri, %amtibmas termasuk didalamnya adalah peran dan fungsi kepolisian maupun pengemban fungsi kepolisian. 6ahwa perkembangan lingkungan strategik, baik pada tataran global, regional, nasional dan hubungannya dengan globalisasi yang multi dimensi, demokratisasi, transparansi dengan segala dampak dan implikasinya, disatu sisi merupakanpeluang untuk mencapai kemakmuran ekonomi, memperluas kebebasan berpolitik dan menciptakan perdamaian, namun pada sisi lain perkembangan itu juga dapat menghasilkan kekuatan yang dapat menimbulkan, memunculkan benih(benih kerawanan, meningkatnya berbagai gangguan. )leh karena itu egara, Pemerintah telah menetapkan

MANAJEMEN KEAMANAN

10

HSP – SESPIMTI

-


berbagai kebijakan seperti, **, peraturan, program, dan langkah strategis bagi kepentingan keamanan. Sesuai dengan encana Jangka Panjang asional 3ahun 2440(2420 disusun untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan **+ /0, maka &isi Pembangunan asional 2440(2420 adalah !#ndonesia >ang Maju dan Mandiri, ang Maju dan Mandiri, 25 Mewujudkan #ndonesia >ang ang
11

HSP – SESPIMTI

-


road safet! Quick "espon! olah #K$! inspektur tangkas, SP2HP, S%;%, Polmas Perairan, 6arikade 16arisan %eamanan +esa5, 67%%1 6alai layanan %amtibmas %eliling5, Sambang usa, 6rimob usantara,
MANAJEMEN KEAMANAN

12

HSP – SESPIMTI

-


tanggap untuk menghadapi 3ahun 24-0. %arena 24-0 kita memasuki era baru %omunitas
Pen2elenggaraan 3saha Keamanan Polri ke depan akan menghadapi berbagai perkembangan gangguan %amtibmas yang semakin komplek dan mengarah pada transnational crime % kartel! bioterorism! narcoterorism! cber crime&. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, sangat berpengaruh terhadap kondisi kamtibmas yang tentunya berdampak pada operasionalisasi tupoksi Polri di lapangan, sedangkan untuk menghadapi hal tersebut, kondisi peralatan Polri yang ada saat ini dirasakan belum mampu mengimbangi perkembangan tersebut. Masih adanya permasalahan( permasalahan sosial ditengah(tengah kehidupan masyarakat yang berimbas kepada beberapa sektor kebijakan yang menimbulkan berpotensi konflik, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya gangguan kamtibmas di masyarakat. Selain itu, seiring perkembangan jaman, pergeseran nilai(nilai sosial di masyarakat yang begitu cepat ternyata juga berdampak terhadap berkembangnya gangguan kamtibmas. 6ahwa dalam 6ab G## Pasal C4 **+ # tahun -/0 tentang Pertahanan dan %eamanan negara bahwa9 ! 1-53iap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan MANAJEMEN KEAMANAN

13

HSP – SESPIMTI

-


negara, 125 *saha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistim pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh 3entara asional #ndonesia dan %epolisian egara republik #ndonesia sebagai )e)uatan utama dan akyat sebagai )e)uatan pendu)ung, 1C5 3entara asional #ndonesia terdiri atas angkatan +arat, angkatan 7aut dan angkatan *dara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan egara, 1/5 %epolisian egara epubik #ndonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum, 105 Susunan dan kedudukan 3entara asional #ndonesia, %epolisian egara epublik #ndonesia, hubungan kewenangan 3entara asional #ndonesia dan %epolisian egara epublik #ndonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat(syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara serta hal(hal yang terkait dengan pertahanan dan %eamanan egara diatur dengan undang(undang. Peraturan Presiden # omor 0 3h 24-4 tentang encana Pembangunan Jangka Menengah asional 1PJM5, pada bab &## encana 6idang Pertahanan dan %eamanan egara, antara lain dinyatakan ".$%eamanan asional %#, yang mencakup pertahanan negara, keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta keamanan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, kesejahteraan sosial, dan budaya didalam negeri serta dinamika keamanan di kawasan regional dan internasional$ Mencermati hal tersebut, hubungannya dengan kondusi'itas keamanan negara, maka usaha penyelenggaraan keamanan setidaknya mendasari kepada beberapa aspek yaitu: aspek filosofis, yuridis, sosioliogis, dan aspek kemanfaatan8politis. a;

Aspe) 4loso5s >aitu mendasari pada Pancasila. #mplementasi dari %elima Sila dengan penyelenggaraan usaha keamanan negara antara lain sebagai berikut: 1;

Ketuhanan 0ME: penyelenggaraan usaha keamanan negara harus selaras dengan asas %etuhanan >M, tidak

MANAJEMEN KEAMANAN

14

HSP – SESPIMTI

-


boleh berisi ketentuan yang bertentangan dengan ajaran agama yang dianut bangsa #ndonesia, tidak melanggar norma(norma kehidupan8kerukunan beragama dan tidak boleh mengganggu ketentraman orang beribadah. 2;

Kemanusaan 2ang adl dan beradab: penyelenggaraan usaha keamanan negara harus memperhatikan asas kemanusiaan, melindungi dan menghargai H
3;

Persatuan Indonesa" penyelenggaraan usaha keamanan negara harus senantiasa dalam bingkai %#, yaitu senantiasa menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. %eamanan tidak hanya ditujukan untuk melindungi hak(hak indi'idu atau sekelompok masyarakat, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan umum dan dalam konteks usaha memperkokoh persatuan dan keutuhan bangsa #ndonesia.

4;

Kera)2atan 2ang dpmpn oleh h)mat )eb6a)sanaan dalam permus2aratan7per!a)lan" penyelenggaraan usaha keamanan negara tidak boleh bertentangan dengan asas demokrasi, tidak boleh otoriter8sewenang( wenang, atau hanya mendasari kekuasaan, dsb.

5;

Keadlan sosal bag seluruh ra)2at Indonesa" penyelenggaraan usaha keamanan negara harus secara proporsional memperhatikan asas prospority, sehingga tugas keamanan keamanan selalu diletakkan pada tujuan untuk mewujudkan situasi yang kondusif bagi

MANAJEMEN KEAMANAN

15

HSP – SESPIMTI

-


pembangunan untuk mencapai kesejahteraan, yakni harus senantiasa memperhatikan asas keseimbangan antara pendekatan securit dan prosporit . b;

Aspe) 0urds Sesuai dengan pasal C4 **+ # -/0, bidang pertahanan dan keamanan negara, inti dari pasal tersebut antara lain bahwa9 !usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh 3entara asional #ndonesia dan %epolisian egara epublik #ndonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung$. Maka hubungannya egara, setidaknya:

dengan

penyelengaraan

keamanan

1;

Penyelenggaraan sistem keamanan negara dilakukan dengan mendasari asas kebersamaan, yang sesuai dengan budaya bangsa #ndonesia yaitu gotong royong, melalui pengerahan dan pemberdayaan segenap komponen bangsa atau komponen masyarakat, untuk ikut berpartisipasi dalam usaha memelihara keamanan negara.

2;

+alam konteks Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara, bukanlah sebagai satu(satunya unsur yang bertugas dalam bidang keamanan, melainkan Polri sebagai kekuatan utama yang dibantu oleh segenap kekuatan pendukung.

3;

Selain itu komponen masyarakat yang dilibatkan dalam usaha keamanan negara meliputi unsur formal8terstruktur ataupun unsur informal yang non struktural.

4;

Mekanisme keterlibatan segenap komponen bangsa, potensi masyarakat ataupun warga masyarakat, juga perlu diatur dalam peraturan perundang(undangan, agar jelas hak dan kewajibannya serta mekanisme

MANAJEMEN KEAMANAN

16

HSP – SESPIMTI

-


pelibatannya. %ontekstual Polri 1** o.2 3ahun 2442 tentang Polri5, antara lain diatur bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Polri yang dibantu oleh Polsus, PPS dan8atau bentuk(bentuk Pengamanan Swakarsa. Pengemban fungsi kepolisian tersebut melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar hukumnya masing(masing. c;

Aspe) Sosologs Penyelenggaraan usaha keamanan juga harus memperhatikan cita(cita8tujuan egara danperlu mempertimbangkan harapan masyarakat guna mewujudkan masyarakat madani, kehidupan yang demokratis, tegaknya supremasi hukum, aparat keamanan civilian 1pendekatan persuasif, pola pembinaan, penindakan yang simpatik, mendidik dan humanis guna tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam upaya pembinaan keamanan5, serta kinerja yang transparan dan akuntabel.

d;

Aspe) Keman5aatan Mewujudkan dan menjamin keamanan bukan hal yang mudah, oleh karena itu harus disikapi oleh egara dan segenap elemen bangsa, perlu adanya 'rand strateg dan sinergitas untukmemelihara, mewujudkan kondusi'itas dan menjamin keamanan egara sehingga memiliki nilai 8 manfaat untuk mencapai tujuan. #ni karena keamanan bersifat dinamis dan dipengaruhi lingkungan strategis yang terus berubah, kemajuan teknologi, kompleksitas permasalahan, potensi meningkatnya ancaman, gangguan, hambatan dan sebagainya.

3;

Ha)e)at An8aman Keamanan Hakikat ancaman keamanan sangat luas dan terkait dengan berbagai bidang kehidupan yang dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri. 3erdapat beberapa pengertan dan )onsep nt )eamanan, spektrum ancaman dan hakikat keamanan sebagai berikut :

MANAJEMEN KEAMANAN

17

HSP – SESPIMTI

-


a9

Pengertan dan )onsep nt )eamanan1 antara lan " -5

Keamanan" meliputi upaya mewujudkan dan memelihara situasi serta kondisi agar aman dan kondusif bagi kelangsungan kegiatan pembangunan negara dalam rangka mencapai cita(cita nasional.

25

Kemanan dalam neger: suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 1Pasal - ayat E undang( undang nomor 2 tahun 24425

C5

Keamanan dan )etertban mas2ara)at: suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselengaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk(bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat 1pasal - angka 0 ** omor 2 3ahun 24425.

/5

%eamanan berasal dari kata $aman$, dalam terminologi kepolisian mengandung empat pengertian yang komprehensif yaitu: Securit  aman dari ganguan atau ancaman yang dapat membahayakan. Safet  keselamatan bagi masyarakat. selamat dari kecelakaan, bencana 1bencana alam,bencana akibat ulah manusia, bencana sosial, dsb5 atau marabahaya yang dapat mengancam keselamatan kehidupan indi'idu, masyarakat, termasuk harta benda. Suret  kepastian dalam kehidupan bermasyarakat.
MANAJEMEN KEAMANAN

18

HSP – SESPIMTI

-


$eace

kedamaian, ketentraman masyarakat.

dalam

kehidupan

+ari pengertian dan konsep tersebut, maka lingkup8cakupan keamanan meliputi: 1-5 aspek yang luas 1empat aspek tersebut5, 125 tidak dibatasi oleh lingkup wilayah, 1C5 tidak dibatasi asal ancaman dari dalam ataupun dari luar, 1/5mencakup pengertian dalam konteks hukum 1surety5. (ncclopedia )f the social science mendefinisikan keamanan sebagai $kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai(nilai internalnya dari ancaman luar$. b9

Spe)trum An8aman

Mendasari pada pengertian keamanan yang mencakup / 1empat5 aspek tersebut, dan adanya berbagai ancaman, gangguan yang merupakan akar masalah dengan segala bentuknya, maka spektrum ancaman terhadap keamanan, dapat digambarkan mulai dari Potensi Aangguan 1PA5,
2;

3;

c;

Potens :angguan'P:+adalah situasi8kondisi yang merupakan akar masalah dan8atau faktor stimulant8 pencetus yang berkorelasi erat terhadap timbulnya ambang gangguan atau gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ambang :angguan 'A:+ adalah suatu situasi8kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian, dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan nyata. :angguan N2ata ':N+ adalahgangguan berupa kejahatan, pelanggaran hukum atau bencana yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa(raga, trauma psikis maupun kehormatan.

(u6ud an8aman terhadap )eamanan antara lan " 1;

Potens gangguan 'P:+

MANAJEMEN KEAMANAN

19

HSP – SESPIMTI

-


a; b;

c; d;

e;

f;

g;

h; i;

j; k;

2;

#deologi: perbedaan ideologi, faham ekstrem. Politik: pertentangan dan ketegangan politik, penyalahgunaan kewenangan, kebijakan8imple( mentasi kebijakan yang tidak tepat, ketegangan antar elit, isu8dampak pemekaran wilayah, otonomi daerah, dsb. konomi: kemiskinan, kekeliruan kebijakan ekonomi, dsb. Sosial budaya: kesenjangan, keterlambatan pembangunan 8 pendidikan, potensi konflik, primordialis, =anatisme sempit, ajaran mengatasnamakan agama yang sesat, dsb. Aeografi: potensi kerawanan akibat posisi silang, bentuk negara kepulauan, wilayah8pulau tak berpenghuni, dsb. +emografi: migrasi tak terkendali, ekses urbanisasi, sistem kependudukan, kemiskinan, pengangguran, keanekaragaman suku, adat, ras yang memiliki perbedaan nilai budaya, dsb. Sumber +aya
Ambang gangguan 'A:+" a;
MANAJEMEN KEAMANAN

20

HSP – SESPIMTI

-


keagamaan, e'en nasional8internasional, dsb. 3;

:angguan N2ata ':N+" a; 3indak kejahatan8tindak pidana: kejahatan kon'ensional, kejahatan trans nasional, kejahatan terhadap kekayaan egara kejadian yang berimplikasi kontinjensi, maupun berbagai permasalahan sosial. b; Pelanggaran aturan ketertiban: aturan ketertiban sosial, lalu lintas 1darat, laut, udara5, perdagangan, kesehatan, pendidikan, kependudukan, dsb. c; %ecelakaan : kecelakaan karena faktor alam, faktor manusia, kecelakaan mekanik 1kebocoran nuklir5, kerusakan lingkungan hidup, dsb.

d;

e;

6encana alam: banjir, gempa bumi, tsunami, badai laut, angin puyuh, gunung meletus, tanah longsor, semburan gas berbahaya, dsb. 6encana sosial: krisis pangan, kemiskinan dan kelaparan, konflik sosial 1S<<5, konflik primordialis, epidemi dan pandemi, dsb.

+ari berbagai peristiwa tersebut dan dalam skala nasional setidaknya dapat disarikan beberapa ancaman, gangguan, dan tantangan yang harus diwaspadai, antara lain: -5

b;

MANAJEMEN KEAMANAN

21

HSP – SESPIMTI

-


d;

e;

f;

g; h;

i;

j;

dibeberapa daerah berdampak pada situasi keamanan. entannya ketahanan ekonomi akibat dari berbagai masalah, seperti: kemiskinan, pengangguran, dan reaksi terhadap kebijakan pemerintah. %ehidupan sosial budaya diwarnai dengan gejala berubahnya nilai(nilai budaya $harmonis$ menjadi $destruktif$: sikap ramah8sopan berubah menjadi kecenderungan menghujat8menyerang: nilai(nilai budaya gotong royong, solidaritas, toleransi, musyawarah sering kali berganti dengan sikap: agresif, konfrontatif dan anarkhis, dsb. 7apangan pekerjaan yang ada belum mampu menampung jumlah angkatan kerja sehingga mendorong masyarakat8minat angkatan kerja untuk berusaha mencari pekerjaan di luar negeri dengan segala resiko yang dihadapi, termasuk meningkatnya 3%# ilegal. 6erkembangnya aliran kepercayaan yang dalam beberapa hal dapat menimbulkan konflik. Situasi keamanan yang masih banyak diwarnai sangat mudahnya terjadi konflik dalam masyarakat, unjuk rasa mengganggu ketertiban umum, aksi(aksi premanisme, anarkhi yang dilakukan oleh kelompok massa: polemik dan reaksi penindakan kejahatan, masih tingginya %%, dsb. Situasi keamanan pada beberapa daerah, secara umum kondusif namun masih banyak sumber( sumber yang dapat meningkat menjadi aktual yang berlatar belakang dari berbagai permasalahan yang belum terselesaikan. %encenderungan meningkatnya kejahatan 1kon'ensional, trans nasional, kejadian yang berimplikasi kontinjensi, dan kejahatan terhadap kekayaan negara, termasuk korupsi yang masih massive terjadi pada berbagai sektor5 catatan : berdasarkan data global corruption inde*s
MANAJEMEN KEAMANAN

22

HSP – SESPIMTI

-


k;

l;

25

#ndonesia masih tertinggal jauh dengan Singapura 1rangking -5, 6runei +arussalam 1rangking CF5, Malaysia 1rangking 0E5 dan 3hailand 1rangking DF5$ 3ingkat kepatuhan dan disiplin terhadap hukum masih rendah bahkan dalam beberapa kasus masih sering timbul tindakan main hakim sendiri. Seringnya terjadi bencana alam baik gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan lain( lain yang memerlukan penanganan secara cepat, tepat, dan sinergis.

c;

d;

e; f;

g;

3erdapat

+ampak globalisasi, %emajuan #lpengtek, transportasi, komunikasi, dsb. Meningkatnya kejahatan trans nasional 1+rug #rafficking! mone loundering! terorisme! arm smuggling! trafficking in persons! sea perac! international econom crime! cber crime5, yang masih banyak permasalahan antara lain batas negara 8 yuridiksi, perbedaan sistim hukum, perjanjian antar negara dsb. 7emahnya daya saing ekonomi nasional, efek harga minyak mentah dunia dan situasi negara penghasil Migas, perdagangan bebas 1<=3<, ?3),
pendukung,

peluang

yang

dapat

MANAJEMEN KEAMANAN

23

HSP – SESPIMTI

-


dimanfaatkan untuk meningkatkan keamanan antara lain: -5

=aktor peluang dalam negeri : a;

b;

c;

d;

e;

f;

g;

h;

%eberhasilan pembangunan ekonomi #ndonesia telah menuai berbagai prestasi dan penghargaan dalam skala global. +emokrasi yang telah berkembang pesat ditandai dengan pemerintahan yang baik good government governance, fungsi kontrol yang semakin kuat 1+P, organisasi, masyarakat5. Partisipasi politik cukup tinggi ditandai dengan model multi partai, keikutsertaan warga dalam pemilu dan Pilkada cukup tinggi, penyelenggaraan Pemilu yang adil dan demokratis, penyampaian pendapat atau aspirasi yang sangat intensif. %omitmen dan semangat penegakkan supremasi semakin kuat didukung dengan keberanian warga masyarakat menyampaikan setiap perkara atau kasus(kasus tentang ketidakadilan. +alam situasi seperti ini aparat penegak hukum lebih terkontrol dan tidak mudah bertindak semena(mena, diskriminatif, sehingga semakin transparan, dan meningkatnya kualitas kinerja dalam pelayanan masyarakat.
MANAJEMEN KEAMANAN

24

HSP – SESPIMTI

-


i;

j;

25

penguatan organisasi, 25 Penataan tata laksana, C5 Penataan peraturan perundang undangan, /5 Penigkatan kualitas pelayanan publik, 05 Penataan sistem manajemen aparatur, E5 3ransformasi budaya8perubahan, D5 Penguatan pengawasan, F5 Penguatan akuntabilitas kinerja, 5 Monitoring dan e'aluasi. +an dengan rencana aksi yang jelas. Semakin terbangunnya sinergitas dalam menciptakan keamanan dalam negeri serta meningkatnya hubungan lintas sektoral8 partnership dan peran pengawasan masyarakat termasuk para pemuda. %ebijakan rencana pembangunanan kekuatan Polri 1penambahan -4 ribu tahun 24-2, 24 ribu tahun 24-C dan 24 ribu tahun 24-/5. %ekuatan pegawai negeri pada Polrisaat ini sebanyak *#,9$&% orang terdiri9 anggota Polri CFD./D4 orang 1Pati9 2CE, Pamen -2.4ED, Pama 2.D04, 6rigadir C/0./-D5 dan PS 2E.4C orang 1sumber: SS+M Polri tahun 24--5.

=aktor peluang luar negeri: a;

b; c; d;

Hubungan politik dan diplomasi #ndonesia dengan negara tetangga dan negara(negara lainnya cukup baik dan harmonis. 6antuan dari negara(negara donatur dan negara maju masih berlanjut. %erjasama di bidang ekonomi dengan negara lain semakin meningkat dan terus berkembang. %erjasama di bidang keamanan dan penanggulangan kejahatan 3rans asional dengan negara tetangga maupun negara maju sangat baik 1melalui interpol, aseanapol, bilateral5. %emampuan #ndonesia mengungkap dan mengajukan para pelaku terorism ke pengadilan, merupakan salah satu pendorong pulihnya kepercayaan dunia terhadap #ndonesia. MANAJEMEN KEAMANAN

25

HSP – SESPIMTI

-


e;

f;

4;

4ungs1 Tu6uan1 Peran1 Tugas Po)o) dan (e!enang Polr +eskripsi fungsi, tujuan, peran, tugas pokok, dan wewenang Polri sesuai ** omor 2 3ahun 2442 adalah sebagai berikut : a;

4ungs Kepolsan9 Pasal 2 *ndang(undang nomor 2 tahun 2442. 6ahwa$fungsi %epolisian adalah salah satu 5ungs pemerntahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat$.

b;

Tu6uan Polr9 Pasal / *ndang(undang omor 2 tahun 2442 dinyatakan bahwa : $%epolisianegara epublik #ndonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia$.

c;

Peran Polr1 dn2ata)an dalam Pasal $ 3ndang;undang Nomor - tahun -&&- adalah " 1;

%epolisian egara epublik #ndonesia merupakan alat negara yangberperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpelharan2a

MANAJEMEN KEAMANAN

26

HSP – SESPIMTI

-


)emanan dalam neger9 2;

d;

%epolisian egara epublik #ndonesia adalah %epolisian asional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-5 di atas.

Tugas Po)o) Polr Sesua Pasal #, 3ndang;undang Nomor - tahun -&&-, !3ugas Pokok %epolisian egara epublik #ndonesia adalah" 1; 2; 3;

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.9 Menegakkan hukum9 Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal -/ ayat 1-5 dinyatakan bahwa:+alam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal -C, %epolisian egara epublik #ndonesia bertugas: 1;

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

2;

Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas di jalan.

3;

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang(undangan.

4;

3urut serta dalam pembinaan hukum nasional.

5;

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

6;

Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap %epolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk(bentuk pengamanan swakarsa.

7;

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang(undangan lainnya.

MANAJEMEN KEAMANAN

27

HSP – SESPIMTI

-


8;

Menyelenggarakan identifikasi %epolisian, kedokteran %epolisian, laboratorium forensiki dan psikologi %epolisian untuk kepentingan tugas %epolisian.

9;

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan8atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

10;

Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan8atau pihak yang berwenang.

11;

Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas %epolisian.

12;

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangBundangan. 3ata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-5 huruf 1f5 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

e;

(e!enang (e!enang umum P<.RI 'Pasal #$ a2at #+9 +alam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal -C dan -/, Polri secara umum berwenang untuk: 1;

7aporan menerima dan8 atau pengaduan.

2;

Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

3;

Mencegah dan masyarakat.

4;

Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

5;

Mengeluarkan peraturan %epolisian kewenangan administratif %epolisian.

6;

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari

menanggulangi

tumbuhnya

penyakit

dalam

lingkup

MANAJEMEN KEAMANAN

28

HSP – SESPIMTI

-


tindakan %epolisian dalam rangka pencegahan. 7;

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

8;

Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.

9;

Mencari keterangan dan barang bukti.

10;

Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.

11;

Mengeluarkan surat iin dan8atau surat keteranagan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

12;

Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

13;

Menerima dan menyimpan sementara waktu.

barang

temuan

untuk

(e!enang sesua peraturan perundang;undangan 'Pasal #$ a2at -+1 Polri sesuai dengan peraturan perundang(undangan lainnya berwenang untuk: 1;

Memberikan iin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.

2;

Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

3;

Memberikan surat iin mengemudi kendaraan bermotor.

4;

Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.

5;

Memberikan iin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.

6;

Memberikan iin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan.

7;

Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat %epolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis %epolisian.

8;

Melakukan kerja sama dengan %epolisian negara lain dalam menyidik dan membrantas kejahatan internasional.

9;

Melakukan pengawasan fungsional %epolisian terhadap MANAJEMEN KEAMANAN

29

HSP – SESPIMTI

-


orang asing yang berada di wilayah #ndonesia dengan koordinasi instansi terkait. 10;

Mewakili pemerintah republik #ndonesia dalam organisasi %epolisian internasional.

11;

Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas %epolisian.

(e!enang d bdang proses pdana +alam rangka penyelengaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal -C dan -/ dibidang proses pidana, dalam pasal -E diatur bahwa Polri berwenang untuk : 1;

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

2;

Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

3;

Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam angka penyidikan.

4;

Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta pemeriksa tanda pengenal diri.

5;

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

6;

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

7;

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

8;

Mengadakan penghentian penyidikan.

9;

Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

10;

Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

11;

Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil

dalam

MANAJEMEN KEAMANAN

30

HSP – SESPIMTI

-


penyidikan penyidik pegawai negeri sipiluntuk diserahkan kepada penuntut umum. 12;

Mengadakan tindakan bertanggung jawab.

lain

menurut

hukum

yang

/s)res Kepolsan9 Pasal -F ** ) 2 tahun 2442 dinyatakan bahwa: !*ntuk kepentingan umum, pejabat %epolisian egara epublik #ndonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri 1ayat -5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-5 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang(undangan, serta kode etik profesi Polri$ 1
diperlukan

1noodzakeli-k!

3indakan yang diambil benar(benar untuk kepentingan tugas %epolisian 1zakeli-k! sachlich5.

MANAJEMEN KEAMANAN

31

HSP – SESPIMTI

-


2;

3indakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan. +alam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan 1zweckmassig! doelmatig 5.

3; 5;

Keb6a)an dan Strateg Pemelharaan Keamanan a;

.andasan penugasan9 Sesuai dengan dasar negara hukum, maka penyelenggaraan keamanan harus selalu berdasarkan kepada hukum:

b9

1;

Sasaran8obyek dirumuskan dalam hukum, yaitu hukum materiil.

2;

Prosedurnya harus sesuai hukum, yaitu hukum formil.

Pola Penanganan9 Masalah keamanan sangat kompleks sehingga penataan keamanan harus melalui )ebersamaan dan pelibatan semua potensi8aktor, dengan penataan yang jelas:

89

1;

Pembagian tugas, peran dan fungsi aktor pelaksana dengan penegasan unsur utama sebagai penanggung jawab, dan unsur pendukung dengan aturan prosedur pelibatan sesuai batas kewenangan masing(masing.

2;

Mekanisme pelibatan semua aktor keamanan diatur jelas guna menghindari kerancuan8tumpang tindih, sehingga terkoordinasi dan harmonis pelaksanaannya.

Metode7strateg Metode penanggulangan keamanandan ketertiban masyarakat disesuaikan dengan ketiga spektrum dan wujud ancaman terhadap keamanan yaitu : 1;

*ntuk ancaman yang berupa Potensi Aangguan 1PA5, MANAJEMEN KEAMANAN

32

HSP – SESPIMTI

-


maka strategi penanggulangan yang digunakan adalah pre;emt5 . Strategi ini mengantisipasi secara dini perkembangan semua faktor dalam kehidupan masyarakat, terutama yang bersifat negatif dan berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan %amtibmas. %egiatan utama yang dilakukan adalah melalui pembinaan untuk efek detren seperti edukasi, rehabilitasi. 2;

*ntuk ancaman yang berupa
3;

Sedangkan untuk menghadapi ancaman faktual8Aangguan yata 1A5 maka strategi yang digunakan bersifat repres5 , yakni berupa penindakan melalui penegakkan hukum proporsional dan profesional.

%etiga jenis strategi dan pola penanggulangan tersebut dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sendiri oleh Polri, tetapi juga melibatkan segenap potensi masyarakat dan unsur institusi terkait sesuai batas kewenangannya guna pencegahan8 penanggulangan segala bentuk gangguan kamtibmas, termasuk pelanggaran hukum, bencana alam dan penanganan gerombolan bersenjata. )leh karena itu Polri terus mengembangkan pola kerjasama fungsional dengan pengemban fungsi kepolisian, instansi terkait dan pemerintah daerah serta kerjasama dengan kepolisian luar negeri, guna me!u6ud)an dan memelhara )eamanan dalam neger. Sesuai dengan Peraturan %apolri omor  tahun 24-- tentang Managemen )perasi %epolisian, bahwa terdapat bentuk operasi kepolisian, meliputi , operasi intelijen, operasi pengamanan kegiatan, operasi pemeliharaan keamanan, operasi penegakan hukum, operasi pemulihan keamanan danoperasikontinjensi. Selanjutnya )perasi pengamanan kegiatan, merupakan operasi MANAJEMEN KEAMANAN

33

HSP – SESPIMTI

-


kepolisian yang diselenggarakan oleh Polri berkaitan dengan kegiatan masyarakat dan8atau pemerintah 2ang berpotens menmbul)an gangguan )eamanan secara nyata dan dapat mengganggu8menghambat perekonomian dan8atau sistem pemerintahan, yang di laksanakan bersifat terbuka dengan mengedepankan polisi berseragam, diarahkan pada sasaran
Sub2e) 7 a)tor pela)sana 1;

Penanganan akar permasalahan Potensi Aangguan 1PA5, aktornya adalah Polridan dengan mengedepankan semua unsur masyarakat dan instansi, segenap potensi bangsa berperan aktif mengeliminir potensi gangguan, untuk itu penyuluhan hukum dan kamtibmas terus di lakukan penerapan comunit policing , adanya kebijakan pemerintah seperti pengaturan di setiap sektor kehidupan yang berorientasi kepada keamanan dan kesejahteraan. 1sesuai lingkup8bidang tugas dan tanggungjawab masing( masing yang diatur di dalam peraturan perundang( undangan5.

2;

Penanganan kerawanan
3;

Penanganan Aangguan yata 1A5: aktornya adalah Polri sebagai unsur utama dengan mengedepankan penegakan hukum dan tindakan kepolisian terhadap gangguan keamanan, disertai upaya pembinaan untuk menggalang partisipasi penanggulangan gangguan dan penindakan hukum serta penanggualangan bencana .penanganan gangguan nyata juga dibantu unsur pendukung: ;JS, PPS, Polsus, Satpam, 3#, pemda potensi masyarakat sesuai dengan batas peran dan

MANAJEMEN KEAMANAN

34

HSP – SESPIMTI

-


kewenangannya. e9

Keb6a)an9 Mendasari pada fungsi, tujuan, peran, tugas dan Polri, pergeseran paradigma good goverment , governance yang mensyaratkan beberapa prinsip utama seperti: isioning , akuntabilitas, berorientasi kinerja, transparansi, efektifitas dan efisiensi.maka kebijakan strategis Polri antara lain melalui kebijakan: 1;

Pembenahan di lingkungan Polri baik aspek struktural menyangkut institusi, organisasi, susunan dan kedudukan. #nstrumental upaya perubahan filosofi, doktrin, kompetensi, kemampuan fungsi dan #P3%. Sedangkan aspek kultural memusatkan pada manajemen sumberdaya, manajemen operasional dan sistem pengawasan, yang pada gilirannya akan berakibat pada perubahan tatalaku, etika dan budaya pelayanan kepolisian9

2;

Pencanangan grand strategi Polri 2440 s8d 2420 yang di susun secara bertahap berdasarkan pencapaian target yaitu: a+

Tahap I " TRUST BUILDING '-&&$ ; -&&%+9 %eberhasilan Polri dalam menjalankantugas memerlukan dukungan masyarakat dengan landasan kepercayaan1trust 5.

b+

Tahap II " PARTNERSHIP BUILDING '-&#& ; -&#*+9 Merupakan kelanjutan dari tahap pertama, dimana perlu dibangun kerjasama yangerat dengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan Polri.

8+

Tahap III "STRIVE FOR EXCELLENCE 1-&#$ ; -&-$+9 Membangun kemampuanpelayanan publik yang unggul dan dipercaya masyarakat. +engan demikiankebutuhan masyarakat akan pelayanan Polri yang optimal dapat diwujudkan. MANAJEMEN KEAMANAN

35

HSP – SESPIMTI

-


C5

%ebijakan berupa program e'italisasi Polri menuju pelayanan prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menghidupkan, membangun, dan memberdayakan kembali nilai(nilai kemampuan yang telah di miliki Polri di segala bidang. Program re'italisasi Polri diharapkan dapat memperkuat serta memperbaiki simpul(simpul yang masih tersumbat pada setiap penggelaran fungsi kepolisian dalam rangka mewujudkan pelayanan prima, Polri yang proaktif, transparan dan akuntabel. )leh karena itu patnership building telah di jabarkan di dalam program Polri dan anggaran Polri yaitu : a; b; c; d; e; f;

4;

Peningkatan kepercayaan masyarakat. Penerapan Quick Wins di seluruh %#. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian dari reformasi birokrasi Polri. Pemantapan tatakelola pencegahan dan penanggulangan kejahatan 1terorisme5. Peningkatan profesionalisme yang diiringi dengan kesejahteraan anggota.

3erdapat terobosan kebijakan re'italisasi yang dalam kerangka makro 1road map5 sebagi berikut: a;

Penguatan institusi secara berkelanjutan dari seluruh kebijakan dan program yang telah ada dalam mencapai 'isi dan misi Polri9

b;

3erobosan kreatif Polri untuk meningkatkan kinerja sehingga dirasakan secara nyata manfaatnya oleh masyarakat dan segenap stake houlders9

c;

Peningkatan integritas, seluruh personil Polri dalam menjalankan tugas pokok fungsi dan perannya di sertai dengan pengawasan yang ketat.

MANAJEMEN KEAMANAN

36

HSP – SESPIMTI

-


5;

Membangun postur Polr 2ang parpurna 'world class organia!ion+9 +ihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis dan untuk mampu mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terkait dengan %amtibmas maka perlu konsep dan langkah(langkah strategi untuk menuju Polri yang paripurna. 6erdasarkan rangkuman dari berbagai literatur world class organization didefinisikan sebagai organisasi yang menjadi acuan atau rujukan bagi organisasi lain yang sejenis 1benchmark 5, memiliki kemampuan kinerja di atas rata(rata 1e*traordinar performance5, memiliki keunggulan(keunggulan di bidang tertentu 1advantages5, dan dikenal luas secara #nternasional 1worldwide recognized 5. Sesuai definisi di atas, maka gambaran Postur Polri 3ahun 24-2(24-/ menuju Paripurna 1world class organization5 akan dihadapkan dengan perkiraan tantangan tugas Polri yang semakin kompleks, sehingga kekuatan Polri diharapkan telah tergelar mulai dari tingkat Mabes sampai dengan tingkat Polsek yang menganut sistem piramida berstandar kinerja yang profesional, bermoral dan modern 1P6M5 dengan pengaturan, !Mabes kecil$ sebagai perumus kebijakan Politik, Strategi dan %eamanan 1Polstrakam5 tingkat nasional, !Polda cukup$ sebagai kesatuan induk penuh, !Polres besar$ sebagai %esatuan )perasional +asar 1%)+5 dan !Polsek kuat$sebagai unit pelayanan terdepan kepada masyarakat. 6erikut ini digambarkan tabel ringkasan perbandingan komponen world class organiation pada kepolisian
MANAJEMEN KEAMANAN

37

HSP – SESPIMTI

-


No

Komponen

Kepolisian Negara Amerika Serikat Jepang Inggris Te!" Pe!!$!$ K !$Community Policing ; #e$%&#'e#e$(!)&*!$ P#!) Je'!$% !$%!$% (e!" e,.!!$ )(!$+!, 'e!!$!$ )e.!* )!$%!( e,,&e$(!)&)!$%!( !&* +!$ !#! +!$ )/+!" e,.!!$ (e,"!+!' 'e!!$!$ #e$%%/$!*!$ +e$%!$ )!$%!( !&* *e'!+! #!)!,!*!('e$+e*!( !$ !$% )e!,! ',!*(& "/#!$&)

Kanada

1

Services

2

Business B /)& $e)) ', e))B/+!! /!&(Pe$e$(/!$ KPI +!,& ; Me$%%/$!*!$ Process & +&)/)/$ )e!,! !&* +!$ M!$!%e#e$( !$%/)&$e)) ',e)) +!$ Scorecard /$(/* #e#e(!*!$ Quality .e!) )e,(! +&+/*/$% e")/+!" +&#!$!.e#e$ #/(/ business process Management /!&( #!$!%e#e$(&#'e#e$(!)&*!$ )e.!* #e$%/*/, #!$!.e#e$ #/(/ (e,/(!#! +!!# "! !#! (!"/$ 1945 'e!!$!$ (e,"!+!' +&!*/*!$ ; Pe$%/*/,!$ #!)!,!*!( )e!,! 'e,&+&* Administration P,)e) !+#&$&)(,!)& +!$ P,)e) !+#&$&)(,!)& +!$ P,)e) !+#&$&)(,!)& +!$ ; Me$e,!'*!$ Management & !*/$(!&&(!) +!!# "!!*/$(!&&(!) +!!# "!!*/$(!&&(!) +!!# "! Acoountability 'e!!$!$ *e'&)&!$'e!!$!$ *e'&)&!$'e!!$!$ *e'&)&!$ Accountability Framework !&* &$(e,$! *e'!+!!&* &$(e,$! *e'!+!!&* &$(e,$! *e'!+!; Me$e,!'*!$ 'e,)$e P,& #!/'/$'e,)$e P,& #!/'/$'e,)$e P,& #!/'/$ Administrative Records e*)(e,$! *e'!+!e*)(e,$! *e'!+!e*)(e, $! *e'!+! Management System #!)!,!*!( !$% )/+!" #!)!,!*!( !$% )/+!" #!)!,!*!( !$% )/+!" NARMS +&!*)!$!*!$ +e$%!$+&!*)!$!*!$ +e$%!$+&!*)!$!*!$ +e$%!$ !&* !&* !&* ec!nology Pe$%%/$!!$ (e*$%&Pe$%%/$!!$ (e*$%&D&%/$!*!$$! (e*$%& ; Me$%&#'e#e$(!)&*!$ (e,*&$& +!$ (e,&$(e%,!)& *e'&)&!$ !$%(e'!( %/$! +!$ +&&+!$% *!#e,! +!!#(e,&$(e%,!)& +&&+!$% !/ (e,&$(e%,!)& +!!# (e*$%& *,&#&$! !$% "! !/ &$(!) &+e$(&&*!)& &$(!) &+e$(&&*!)&'e!*)!$!!$ (/%!) (e,&$(e%,!)& +& /$&(-/$&( *e.!"!(!$ *e.!"!(!$e,,&#e +!$ !&$$! *e'&)&!$ e,,&#e +!$ !&$$!

A+!$! 'e$%/*/,!$ (e$(!$% !$!#!$ +!$ +!#'!* *e.!"!(!$ (e,,%!$&)&, 'e!!$!$ *e'!+! #!)!,!*!( *e)e!#!(!$ +!$ *e!#!$!$ e,+!)!,*!$ 'e,)'e*(& #!)!,!*!(

; Pe$%/*/,!$ +&!*/*!$ )e!,! 'e,&

3

4

No 5

Kepolisian Negara

Komponen

Amerika Serikat Jepang Inggris I$:!)& 'e$!$%!$!$I$:!)& (e*$ %&Pe$%e#!$%!$ +!$ ; *e.!"!(!$ !$% (e,/)*e'&)&!$ !$% (e,/)&$:!)& #e(+e e,*e#!$% !&* +!,& #e#e,& "!)& 'e$!$%!$!$ +!$ )e%& (e*$%& #!/'/$ 'e$e%!"!$ *e.!"!(!$ #e(+e People Me$e,!'*!$ M!$!.e#e$ Me$e,!'*!$ Me$e,!'*!$ ; Competencies SDM e,!)&) M!$!.e#e$ SDM M!$!.e#e$ SDM *#'e(e$)& #/!& +!,& e,!)&) *#'e(e$)& e,!)&) *#'e(e$)& ,e*,/(#e$ )!#'!& #/!& +!,& ,e*,/(#e$ #/!& +!,& ,e*,/(#e$ 'e$%e#!$%!$ )!#'!& 'e$%e#!$%!$ )!#'!& 'e$%e#!$%!$ "nnovation

6

Me$%&#'e#e$(!)&*!$ #uman Resources Management "n$ormation System HRMIS

7

Me$%&#'e#e$(!)&*!$ #uman Resources Management "n$ormation System HRMIS People P,%,!# 'e$%e#!$%!$ Me#&&*& 'e#e(!!$ %evelopment 'e,)$e !$% )/+!" ',%,!# 'e!(&"!$ +!$ ,/(&$ +!$ (e,.!+;! 'e$+&+&*!$ *e'&)&!$

Kanada Me$.!+&*!$ &$:!)& )e!%!& +!)!, 'e,)'e*(& +!,& 'e#!$%/$!$ Scorecard  Me$e,!'*!$ #!$!.e#e$ SDM e,!)&) *#'e(e$)& )e!,! (e%!)

; Me$%&#'e#e$(!)&*!$ Me$%&#'e#e$(!)&*!$ #uman Resources #uman Resources Management "n$ormation Management System HRMIS "n$ormation System HRMIS Me#&&*& )(,!(e%& ; M!#'/ #e$e,!'*!$ 'e$%e#!$%!$ SDM development system !$% )/+!" +&)/)/$ e,!)&) *#'e(e$)& )e!,! !!$e+ ),e!,+

MANAJEMEN KEAMANAN

38

HSP – SESPIMTI

-


8

rgani'ation Culture

B/+!! ,%!$&)!)& ',e))&$!

B/+!! ,%!$&)!)& B/)"&+

9

(eaders!ip

Pe$%e#!$%!$ *e'e#&#'&$!$ #e!/& ',%,!# 'e!(&"!$ *e'e#&#'&$!$

Pe$!$!#!$ .&;! *e'e#&#'&$!$ *"!) )e.!* +&$&

B/+!! ,%!$&)!)& !$% ; M!#'/ #e$e,!'*!$ ',e)&$! ,e:&(!&)!)& /+!! +!$ #(&:!)& 'e,)$e Pe#/+!!!$ ; A+!$! 'e$%/*/,!$ *e'e#&#'&$!$ #+e,$ *e'e,!!!$ +&,& (e,"!+!' #e!/& )(,!(e%& ,e&!&&(!) +!$ ,%!$&)!)& !$% *e'e#&#'&$!$ +& &$%*/$%!$ e,*e!$./(!$ R
7ihat: Pemaparan %apolri kepada Presiden # Januari 24--!membangun postur Polri 24-/ menuju Polri yang paripurna 1world class organization5, dan lihat !Strategi Map$ oleh %aplan dan orton 3ahun 2440.

6erdasarkan hal tersebut di atas maka membangun postur Polri yang paripurna 1world class organiation5 setidaknya didasarkan atas )e)uatan dan )emampuan yang memadai. Aspe) )e)uatan terkait dengan S+M, Sarpras,
Strategi dan 7angkah guna mewujudkan postur Polri yang ideal menuju paripurna a;

Penambahan kekuatan personil sarana prasarana dan anggaran, dilakukan melalui: pembangunan kekuatan personil untuk 1; memenuhi atau mencapai standar minimal 1internasional5 rasio Polisi dengan penduduk secara bertahap9 2; penyediaan anggota baru Polri melalui rekruitmen dan seleksi personil secara proporsional bersih, transparan dan obyektif MANAJEMEN KEAMANAN

39

HSP – SESPIMTI

-


akuntabel dan melibatakan pengawas internal, eksternal9 3;

4;

5;

6;

7;

8;

9;

10;

11;

implementasi penyediaan Perwira Polri untuk memiliki kemampuan sebagai pelaksana sekaligus sebagai penyelia 3upoksi9 implementasi penyediaan 6rigadir Polri diarahkan untuk memiliki kemampuan tugas Polisi umum9 penyediaan 6rigadir Polri yang akan melaksanakan tugas spesialisasi fungsi kepolisian melalui uji kompetensi9 pengembangan dan penggelaran kekuatan Polri pada titik pelayanan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat9 pengembangan kekuatan personil untuk mengawaki pembangunan kepolisian perairan pada enam titik pangkalan bergerak yaitu yaitu : 3anjung 6atu Polda iau, unukan Polda %altim, 6itung Polda Sulut, %upang Polda 33, Sorong Polda Papua dan 3anjung Priok Polda Metro Jaya, yang akan mengatasi berbagai kerawanan yang terjadi di perairan dalam F 1delapan5 kawasan9 Pengembangan kekuatan personel untuk mengawaki pembangunan Pos(pos Polisi yang berada di kawasan perbatasan dan pulau(pulau terluar berpenghuni9 Penggeseran personel Polri yang berpangkat 6rigadir dan Perwira Pertama dari Mabes Polri dan Polda untuk menambah personel pada tingkat Polsek guna memperkuat pelayanan Polri kepada masyarakat danmenjadikan Polsek sebagai sentra pelayanan terdepan9 Penambahan Pegawai egeri Sipil 1PS5 Polri untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat pendukung8au*iliar/ Membangun +atabase Standar Sarpras untuk menyimpan data atau dokumen standarisasi sesuai spesifikasi kebutuhan Polri yang belum

MANAJEMEN KEAMANAN

40

HSP – SESPIMTI

-


terakomodasi dalam S#M<% 6M9 12;

Meningkatkan pengembangan kemampuan dan keterampilan Polri guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, dibidang pembinaan maupun operasional, dengan upaya(upaya sbb: a; Peningkatan kualitas dan ketrampilan personel Polri melalui pendidikan8 pelatihan dan menggambarkan secara jelas jenjang8struktur maupun jenis pendidikan8kompetensinya serta mengembangkan pengetahuan dan sikap perilaku untuk membentuk jati diri Polri yang profesional, beradab, bermartabat dan menjungjung tinggi Hak
MANAJEMEN KEAMANAN

41

HSP – SESPIMTI

-


e;

f;

g;

6;

mendidik dan melatih petugas Polmas guna meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas9 Peningkatan kemampuan personel penyidik eskrim dan anggota #ntelkam serta fungsi utama Polri lainnya 16inmas, Sabhara, 7alu lintas5 untuk menangani bentuk(bentuk kejahatan kon'ensional yang meresahkan masyarakat. yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tantangan tugas dan perkembangan lingkungan serta kebutuhan organisasi Polri9 Peningkatan kemampuan anggota Polri sebagai pengendali massa 1+almas5 untuk pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat dimuka umum9 Peningkatan kemampuan personel lalu lintas untuk menangani berbagai permasalahan dibidang lalu lintas melalui penyelenggaraan pendidikan masyarakat lalu lintas 1+ikmas 7antas5, penegakkan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi serta patroli jalan raya.

>s1 Ms Polr dan Sasaran Strategs a;

>s Polr " 3erwujudnya pelayanan %amtibmas yang unggul guna menangkal dan mencegah potensi gangguan, penegakan hukum yang tegas serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan %amdagri.

b9

Ms Polr" 1;

mewujudkan

pelayanan

kamtibmas

prima

melalui

MANAJEMEN KEAMANAN

42

HSP – SESPIMTI

-


kegiatan preemtif, pre'entif dan represif 1penegakan hukum5 dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan %amdagri yang kondusif9

89

2;

melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan9

3;

melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi H
4;

memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan masyarakat dengan meningkatkan peran 6habinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di desa8kelurahan9

5;

mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan Sinergi Polisional #nter %ementerian8 7embaga dan 7embaga asional9

6;

menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.

Arah Keb6a)an Polr dalam men8apa pembangunan nasonal d Bdang Keamanan9 1;

)eb6a)an

Bdang Pembnaan9 a;

percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas S+M serta modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian penerapan reformasi Polri9

b;

membangun dan mengembangkan sarana prasana yang berbasis teknologi dan informasi dalam rangka mendukung sebaran pelayanan %amtibmas di tengah(tengah masyarakat9

c;

pemenuhan anggaran dalam rangka dukung operasional 3upoksi Polri dan pemeliharaan sarana dan prasarana Polri9

MANAJEMEN KEAMANAN

43

HSP – SESPIMTI

-


2;

d;

d;

penguatan lembaga penelitian dan pengembangan dalam rangka pemenuhan
e;

penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat9

Bdang
memantapkan deteksi dini dan deteksi aksi dalam antisipasi setiap potensi gangguan dan gejolak sosial masyarakat9

b;

memantapkan strategi Polmas dalam meningkatkan peran serta masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban9

c;

memantapkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam mencegah gangguan %amtibmas, %amseltibcarlantas dan penanganan keamanan wilayah pasca konflik, serta kesiapan pengamanan Pemilu 24-9

d;

pemantapan tata kelola pencegahan dan penindakan terhadap / 1empat5 jenis kejahatan yang meliputi: kejahatan kon'ensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi9

e;

pemantapan tata kelola kerja sama Polisionil dengan %87 dan kelompok masyarakat guna pemecahan masalah sebelum menjadi potensi gangguan.

Strateg Polr dalam men8apa )eb6a)an pembangunan nasonal d bdang Keamanan? 1; Bdang Pembnaan9 peningkatan kapasitas dan kapabilitas S+M a; dilakukan melalui rekrutmen personel Polri yang bebas dari %%, 3ransparan dan akuntabel dengan melibatkan pengawasan internal dan eksternal serta penanaman nilai(nilai profesionalisme dan budaya

MANAJEMEN KEAMANAN

44

HSP – SESPIMTI

-


2;

anti korupsi di lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan internal trust dan public trust 9 b; modernisasi teknologi %epolisian dilakukan melalui penelitian dan pengembangan seperti laboratorium =orensik, ;yber 7ab, #nafis, Psikologi forensik, kedokteran forensik, sistem informasi kriminal nasional guna pengungkapan kejahatan melalui pembuktian ilmiah 1Scientific 0rime 1nvestigation5 serta pemenuhan
memperkuat Polsek sebagai basis deteksi dan unit pelayanan Polri terdepan dengan meningkatkan peran fungsi intelijen dalam (arl +etection 1deteksi dini5 dan (arl Warning 1peringatan dini5 untuk menjangkau seluruh sendi kehidupan masyarakat9

b;

menguatkan program satu Polisi 16habinkamtibmas5 satu desa untuk memperoleh informasi masyarakat serta menyampaikan kebijakan pemerintah dan program Polri kepada masyarakat9

c;

meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas guna mendukung upaya memelihara dan

MANAJEMEN KEAMANAN

45

HSP – SESPIMTI

-


memantapkan kamtibmas hingga menyentuh daerah(daerah perbatasan dan pulau(pulau terluar berpenghuni dengan menghadirkan anggota Polri di tengah(tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat9

e;

d;

menjamin %amseltibcarlantas arus barang dan orang dalam sendi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat melalui optimalisasi kampanye keselamatan lalu lintas serta koordinasi lintas sektoral dalam pemecahan permasalahan kemacetan dan kecelakaan9

e;

meningkatkan upaya penanganan konflik sosial secara terpadu dengan mengedepankan upaya pencegahan di samping mempersiapkan upaya penghentian konflik dan penanganan pasca konflik9

f;

meningkatkan pengungkapan kasus(kasus menonjol yang meresahkan masyarakat, meliputi kejahatan kon'ensional 1kejahatan jalanan8premanisme, perjudian, kejahatan dengan kekerasan5, kejahatan lintas negara8transnational crime 1cber crime, arkoba human trafficking , arm smuggling , terorisme5, kejahatan yang merugikan kekayaan negara 1korupsi, illegal logging! illegal fishing! illegal mining 5 K kejahatan yg berimplikasi kontinjensi 1konflik sosial, demo anarkis59

Pentahapan )eb6a)an9 1; 3ahun 24-0 Melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi polisional yang produktif dengan didukung almatsus Polri berbasis teknologi %epolisian guna menghadapai kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional. Membangun dan mengembangkan teknologi a; kepolisian serta dukungan teknis kepolisian, antara lain peralatan kesehatan, laboratorium forensik, identifikasi cyber lab dan d'i9 b; Pengembangan sarana dan prasarana lembaga pendidikan9

MANAJEMEN KEAMANAN

46

HSP – SESPIMTI

-


c;

d; e;

f;

Melanjutkan pembangunan sistem informasi lalu lintas yang didukung #3 untuk mempercepat akurasi data dan pengelolaan data lalu lintas9 Pemenuhan
2;

3ahun 24-E Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisonal yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional. Peningkatan S+M Pendidik Polri9 a; b; Melanjutkan penggelaran pelayanan sampai komunitas terkecil9 Melanjutkan program penempatan satu anggota c; 6habinkamtibmas pada satu desa8kelurahan9 ekruitmen Polwan guna melaksanakan kebijakan d; penempatan 2 1dua5 Polwan pada setiap Polsek9 Penataan S+M Polri sesuai %ompetensinya9 e; Peningkatan pelatihan fungsi operasional dan f; pembinaan Polri9 Melengkapi fasilitas dan peralatan pelaksanaan g; Luick esponse dan Luick ?ins9

3;

3ahun 24-D Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu dan teknologi guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional . a; Pemberdayaan accesment center9 3erselenggaranya seluruh program uick wins9 b; %erjasama pendidikan pengembangan baik dalam c;

MANAJEMEN KEAMANAN

47

HSP – SESPIMTI

-


4;

5;

negeri maupun luar negeri9 d; Pembangunan tempat(tempat pelayanan %epolisian sampai dengan titik terdekat masyarakat9 e; Pengadaan sarana transportasi bagi petugas bhabinkamtibmas9 3ahun 24-F Mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan sinergi polisonal yang produktif dengan didukung kecukupan kesejahteraan personel polri guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional. 3ercukupinya kesejahteraan personel polri dalam a; peningkatan remunerasi, kesehatan personel, perumahan dan pemberian keahlian khusus personel polri guna menghadapi masa pensiun. b; Melengkapi fasilitas dan dukungan operasional dalam penggelaran pelayanan kamtibmas prima9 3ahun 24- 3erwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polosional yang produktif dengan didukung almatsus polri berbasis teknologi kepolisian, sumber daya manusia berkualitas, dan kecukupan kesejahteraan personel polri guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional. a; 3erjaminnya keamanan dalam negeri sebagai prasyarat pelaksanaan agenda pemilu 24- dalam peralihan kepemimpinan nasional dan pemilihan wakil(wakil rakyat di legislatif yang dilaksanakan secara serentak guna meningkatkan wibawa indonesia sebagai kelompok negara demokratis terbesar di dunia9 Menjadikan indonesia sebagai kawasan aman baik b; regional maupun global9 c; 3erwujudnya pelayanan kamtibmas prima di seluruh titik pelayanan wilayah hukum indonesia9 d; Peningkatan pengembangan teknologi kepolisian9

MANAJEMEN KEAMANAN

48

HSP – SESPIMTI

-


Rangkuman 1;

%eamanan dalam negerimerupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya masyarakat Madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan pancasila dan **+ egara # tahun -/09

2;

Manajemen pemeliharaan %amtibmas memiliki makna penting dalam mewujudkan keamanan dalam negeri, yang implementasinya bukan menjadi tanggung jawab Polri saja, namun harus sinergis dengan pengemban fungsi kepolisian lainnya termasuk peran serta masyarakat.
3;

Hal(hal yang perlu mendapat perhatian dalam menjawab perkembangan lingkungan guna terjaminnya Harkamtibmas yang optimal, antara lain: a;

b;

c; d;

Perbaikan sistem dan metode guna meningkatkan outcome kinerja yang optimal, ingat bahwa tahun 24-2 adalah merupakan tahun prestasi dan peningkatan kinerja, pemberian pelayanan prima kepada masyarakat anti %% dan anti kekerasan9 +alam rangka mensukseskan grand strategi Polri, program prioritas Polri maka kita harus meningkatkan peran dan berbagai terobosan dalam rangka 9 program pemolisian komunitas, pemetaan 8 pencegahan dan antisipasi terhadap setiap potensi konflik, penanggulangan narkoba,anti %% serta peran nyata Polri dalam membangun karakter dan budaya bangsa9 Peningkatan penguatan pengawasan9 Peningkatan kebersamaan dan soliditas, koordinasi 8 kerjasama dengan stakeholders baik dalam negeri maupun luar negeri serta segenap komponen bangsa.

MANAJEMEN KEAMANAN

49

HSP – SESPIMTI

-

MODUL 1 HR HANJAR JEMEN HARKAMTIBMAS 2015.rtf

Recommend Documents