Membuat+Program+CSR+Berbasis+Pemberdayaan+Partisipatif-2009-Final

Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif

Oleh: Alex Gunawan, S.Hut

2008

1

Kata Pengantar Corporate Social Responsibility (CSR)  (CSR)  saat ini mungkin bukan istilah yang asing lagi. CSR yang bermakna Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan sebuah tuntutan global dimana Perusahaan (korporasi) tidak hanya dinilai dari kinerja keuangan dan pemasaran produknya saja namun juga kinerja sosialnya. Telah banyak buku yang ada di pasaran mengenai CSR tetapi belum ada sebuah buku manual yang memberikan petunjuk mengenai tahapan-tahapan (step by step) dalam membuat sebuah program CSR yang baik. Buku ini hadir sebagai sebuah buku petunjuk sederhana bagaimana membuat sebuah program CSR yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Program CSR dalam buku ini adalah CSR yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat (community development)  development)  dan dalam proses penyusunannya juga melibatkan masyarakat (participatory). Penulis mencoba mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan pembuatan CSR yang partisipatif mempunyai satu tujuan yakni adanya program CSR berbasis pemberdayaan partisipatif di setiap perusahaan yang ada di Indonesia. Hal ini tentu akan membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Perusahaan yang belum melaksanakan CSR dapat mulai menggerakkan tim sosialnya dengan tahapan karikatif   (charity), (charity),  meningkat ke kedermawanan (philanthropy) dan pada akhirnya pemberdayaan masyarakat (community development) secara partisipatif. Buku ini cenderung ke arah program-program Agric program-program Agric Sector Group (Pertanian, Group (Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan) karena sesuai dengan background  penulis. Program-program ini selain ramah lingkungan juga paling banyak diperlukan oleh masyarakat marjinal. Untuk program lanjutan seperti Small Medium Enterprise  Enterprise  penulis sangat mengharapkan munculnya sebuah buku panduan untuk pembuatan programnya. Semoga buku ini bisa membawa manfaat bagi kita semua baik praktisi CSR, pemerintah, perusahaan, LSM, maupun akademisi.

Yogyakarta, Januari 2009

Alex Gunawan, S.Hut NB: Gambar sampul diambil dari Majalah EF (Eka Tjipta Foundation)

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I. PENDAHULUAN A. Pengertian Corporate Social Responsiblity (CSR) B. Sejarah CSR C. Pentingnya CSR bagi perusahaan. D. Hubungan CSR dengan Good Corporate Governance Governance BAB II. BENTUK-BENTUK CSR DI LAPANGAN A. CSR berbasis karikatif  (charity).  (charity). B. CSR berbasis kedermawanan (philanthropy). C. CSR berbentuk pemberdayaan masyarakat (community development). BAB III. CSR BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT A. Pembangunan Pembangunan Berbasis Komunitas B. Pengertian Komunitas (Community) C. Pengertian Community Development. D. Kelebihan Community Development. BAB IV. METODOLOGI PEMBERDAYAAN A. Data Dasar Desa (D-3) B. Pendekatan tokoh masyarakat C. Menunjukkan kepedulian. BAB V. TEKNIK PERENCANAAN PARTISIPATIF A. Participatory Participatory Rural Appraisal (PRA) B. Sejarah desa 1. Diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion) 2. Wawancara mendalam (In Dept Interview) C. Peta fisik desa 1. Pemetaan di atas tanah 2. Pemetaan di atas kertas 3. Pemetaan model miniatur (maket) D. Kajian mengenai potensi dan masalah desa 1. Penelusuran desa (transek) 2. Jenis penelusuran desa BAB VI. MERANCANG MASA DEPAN A. Pengertian B. Prinsip dasar C. Analisis keadaan D. Inventarisasi modal sosial E. Menetapkan program F. Kalender kerja G. Peningkatan kapasitas

2 3 4 4 6 6 9 10 14 14 16

18 19 20 21 24 25 26 28 29 29 33 36 35 35 36 38 39 39 42 42 43 45 46 47 47 3

BAB VII. PEORGANISASIAN MASYARAKAT A. Pengertian Organisasi B. Ciri-ciri Organisasi C. Prinsip Organisasi D. Tahapan pengorganisasian masyarakat BAB VIII. PEMANTAUAN KEGIATAN BERSAMA MASYARAKAT A. Pengertian B. Nilai Penting Pemantauan Program C. Cara pemantauan D. Tahapan pemantauan. BAB IX. REFLEKSI DAN EVALUASI A. Refleksi partisipatif B. Evaluasi partisipatif C. Langkah-langkah evaluasi partisipatif BAB X. PENUTUP A. Membuat dasar-dasar organisasi. B. Ketentuan-ketentuan Ketentuan-ketentuan terkait dengan pendanaan. C. Jenis Program D. Menyusun Rancangan Budget Program. E. Kalender Kegiatan DAFTAR PUSTAKA BIOGRAFI SINGKAT

49 49 50 51 53 53 53 54 56 56 57 60 61 61 63 64 67 69

4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3

Keseimbangan Keseimbangan antara visi sosial dan visi operasional perusahaan Diagram The Triple Bottom Line in 21st Century Business (John Elkington) Contoh peta desa diatas kertas hasil Pemetaan Desa.

12 13 37

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7

Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10

Pola alternatif dalam menjalin hubungan antara perusahaan & stakeholder Tahapan-tahapan dari Charity, Philanthropy, dan Corporate Citizenship Contoh penyusunan data pemimpin (tokoh) desa. Kalender musim hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan warga masyarakat desa Laporan Serial Dialog Report dengan In Dept Interview. mengenai aset dan tingkat kesejahteraan warga Laporan Serial Dialog Report dengan In Dept Interview mengenai pendidikan dan kesehatan Laporan Serial Dialog Report mengenai permasalahan permasalahan mendasar di desa Rancangan Anggaran Biaya kegiatan CSR jangka pendek Perincian kegiatan salah satu program CSR Perincian tata waktu kegiatan salah satu program CSR

13 17 27 32 34 34 39

63 65 65

5

Bab I PENDAHULUAN

A. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR). Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap warga negara berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ada tiga golongan yang berperan penting dalam pembangunan sebuah negara: Pemerintah (Government), (Government) , Masyarakat (Citizen/People/Community)   dan Dunia Usaha (Corporate). (Corporate). Dunia usaha harus berperan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangan pula masyarakat dan lingkungan l ingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (single (single bottom line), line), melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan biasa disebut triple bottom line. line. Sinergi dari tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable ( sustainable ). Perusahaan dalam hal ini dibebani tanggung jawab sosial untuk ikut development ). mensejahterakan mensejahterakan warga negara yang ada di sekitarnya. Dari sekian banyak pengertian Corporate Social Responsibility  Responsibility (CSR) (CSR),, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum CSR bisa diartikan sebagai upaya dari perusahaan untuk menaikkan citranya di mata publik dengan membuat program-program amal baik yang bersifat eksternal maupun internal. Program eksternal dengan manjalankan kemitraan (patnership)  (patnership)  dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder)  (stakeholder)  untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan secara internal mampu berproduksi dengan baik, mencapai profit yang maksimal dan mensejahterakan karyawannya. Pengertian CSR berikut ini yang paling mudah dicerna dan mewakili definisi CSR diatas. Menurut versi The Word Business Council for Sustainable Development (WBCSD) in (WBCSD) in fox, et al (2002), definisi CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan Masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. B. Sejarah CSR. Ada banyak versi mengenai sejak kapan CSR digulirkan. Berkaca pada sejarah, program-program CSR pada awalnya muncul dari keinginan masyarakat negaranegara maju yang lebih makmur untuk memikirkan masyarakat di negara-negara berkembang yang jauh tertinggal. Masyarakat negara berkembang merupakan pasar bagi produk negara-negara maju sekaligus sebagai tempat asal bahan baku itu mereka ambil. Tuntutan etika bisnis ini telah mendorong masyarakat di negara 6

maju untuk ambil bagian dalam rangka menjaga ritme yang akan berpengaruh besar kepada stabilitas ekonomi mereka. Sebuat pernyataan dari Presiden Amerika Serikat kala itu John F. Kennedy (1962),  “Jika masyarakat bebas (masyarakat Amerika) tidak dapat menolong sebagian besar dari (masyarakat dunia) yang miskin, ini juga tidak dapat menyelamatkan sedikit dari yang kaya (If free society can not help the most of the poor it is can not safe among a few of rich).” rich ).” Pernyataan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dianggap sangat penting sebagai tonggak program Corporate Social Responsibility (CSR).  (CSR).  Sejak itulah muncul berbagai lembaga baik dari pemerintah maupun perusahaan yang bergerak dalam bidang Karikatif (charity), (charity), kedermawanan (philanthropy) dan pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat (community development) development).. Dimulai dengan terbentuknya USAID (United State Agency for International Development). Jika program-program Karikatif (charity), (charity), Kedermawanan (philanthropy)  (philanthropy)   dan Pemberdayaan Masyarakat (community development)  dilaksanakan development)  oleh perusahaan, maka jadilah program CSR. Orang/perusahaan/negara yang telah menikmati kemakmuran mempunyai tanggungjawab sosial untuk ikut mensejahterakan mensejahterakan komunitas lain yang masih berada di bawah garis kemiskinan’ Pada perkembangannya muncul berbagai organisasi baik dari pemerintah, perusahaan swasta, LSM bahkan perorangan. Organisasi-organisasi Organisasi-organisasi tersebut antara lain: Japan Foundation, Asia Foundation, Ford Foundation, Rockfeller Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, William and Flora Hewlett Foundation, TIFA Foundation, dll. Untuk di Indonesia sendiri ada beberapa antara lain Eka Tjipta Foundation, Tanoto Foundation, Sampoerna Foundation, Djarum Foundation, dll. Saat ini lembaga-lembaga lembaga-lembaga tersebut konsen di bidang pendidikan dengan pemberian beasiswa dan pemberdayaan masyarakat. Jika kita sejenak mundur ke belakang, Dalam konteks global, istilah CSR mulai populer digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business (1998),  (1998),  karya John Elkington. Mengembangkan tiga komponen penting sustainable development , yakni economic growth, environmental protection, dan social equity,  equity,  yang digagas the World Commission on Environment and Development (WCED) dalam (WCED) dalam Brundtland Report (1987), Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P, singkatan dari People, Planet dan Profit. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit).  (profit).  Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet)  (planet)  dan kesejahteraan masyarakat (people). Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan Corporate Social Activity (CSA)  (CSA)  atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial perusahaan “seat belt”.  belt”.  Sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam

7

mengembangkan konsep perusahaan nasional.

CSR

dan

melakukan

advokasi

kepada

berbagai

Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak –for better or worse– bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders  shareholders  atau para pemegang saham. Melainkan pula stakeholders, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Stakeholders  Stakeholders  dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembagalembaga swadaya masyarakat, media massa dan pemerintah selaku regulator. Jenis dan prioritas stakeholders relatif berbeda antara satu perusahaan dengan lainnya, tergantung pada core bisnis perusahaan yang bersangkutan (Supomo, 2004). Sebagai contoh, PT Aneka Tambang, Tbk. dan Rio Tinto menempatkan masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai stakeholders dalam skala prioritasnya. Sementara itu, stakeholders dalam skala prioritas bagi produk konsumen seperti Unilever atau Procter & Gamble adalah para customer -nya. -nya. hingga dekade 19801990-an, wacana CSR terus berkembang. Munculnya KTT Bumi di Rio pada 1992 menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainibility development) sebagai hal yang mesti diperhatikan, tak hanya oleh negara, tapi terlebih oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin menggurita. Tekanan KTT Rio, terasa bermakna sewaktu James Collins dan Jerry Porras meluncurkan Built To Last; Succesful Habits of Visionary Companies  Companies  di tahun 1994. Lewat riset yang dilakukan, mereka menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan perusahaan yang yang hanya hanya mencetak mencetak keuntungan keuntungan semata. Sebagaimana hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro Brazilia 1992, menyepakati perubahan paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). development). Dalam perspektif perusahaan, di mana keberlanjutan dimaksud merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis, berdasarkan b erdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing stakeholder. Ada lima elemen sehingga sehingga konsep konsep keberlanjutan keberlanjutan menjadi penting, di antaranya adalah: (1) ketersediaan dana, (2) misi lingkungan, (3) tanggung jawab sosial, (4) terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah), (5) mempunyai nilai keuntungan/manfaat. keuntungan/manfaat. Pada bulan September 2004, International International Organization Organization for Standardization (ISO) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (working group) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: Guidance Standard Standa rd on Social Responsibility.

8

Pengaturan untuk kegiatan ISO dalam tanggungjawab sosial terletak pada pemahaman umum bahwa SR adalah sangat penting untuk kelanjutan suatu organisasi. Pemahaman tersebut tercermin pada dua sidang, yaitu “Rio Earth Summit on the Environment”   tahun 1992 dan “World Summit on Sustainable Development (WSSD)”   tahun 2002 yang diselenggarakan di Afrika Selatan. Pertemuan Yohannesburg tahun 2002 yang dihadiri d ihadiri para pemimpin dunia memunculkan konsep social responsibility, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu economic and environment sustainability  sustainabili ty . Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya (Corporate Social Responsibility). Responsibility). Pertemuan penting UN Global Compact di Jenewa, Swiss, Kamis, 7 Juli 2007 yang dibuka Sekjen PBB mendapat perhatian media dari berbagai penjuru dunia. Pertemuan itu bertujuan meminta perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat yang dikenal dengan corporate social responsibility. C. Pentingnya CSR bagi perusahaan. Ada beberapa alasan penting mengapa perusahaan harus melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility  Responsibility (CSR) (CSR) antara  antara lain: a. Perusahaan memerlukan suasana yang kondusif untuk bisa melakukan kegiatan produksi yang berkelanjutan. Mengetahui sosial budaya masyarakat lokal akan sangat mampu membantu adaptasi dan hidup berdampingan secara damai dan saling menguntungkan. b. Adanya pergeseran kepemilikan dunia usaha, dari kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan publik. Secara tidak langsung, hal ini bermakna perusahaan tidak lagi hanya sebatas institusi bisnis, tetapi telah bergeser menjadi institusi sosial. Dunia usaha tidak hanya bertugas mencari keuntungan, tetapi juga harus berperan menjadi institusi yang memiliki tanggungjawab sosial. c. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan DPR tanggal 20 Juli 2007 menandai babak baru pengaturan CSR di negeri ini. Keempat ayat dalam Pasal 74 UU tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. d. CSR menjadi kewajiban baru standar bisnis yang harus dipenuhi seperti layaknya standar ISO (ISO (ISO 26000 on Social Responsibility ) sehingga tuntutan dunia usaha menjadi semakin jelas akan pentingnya program CSR dijalankan oleh perusahaan apabila menginginkan keberlanjutan dari perusahaan tersebut. e. Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan CSR ini, menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan produksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak azasi manusia (HAM). f. Bank-bank di Eropa menerapkan kebijakan dalam pemberian pinjaman hanya kepada perusahaan yang mengimplementasikan CSR dengan baik. Sebagai contoh, bank-bank Eropa hanya memberikan pinjaman pada perusahaan-perusahaan perkebunan di Asia apabila ada jaminan dari 9

perusahaan tersebut, yakni ketika membuka lahan perkebunan tidak dilakukan dengan membakar hutan. g. Trend global lainnya dalam pelaksanaan CSR di bidang pasar modal adalah penerapan indeks yang memasukkan kategori saham-saham perusahaan yang telah mempraktikkan CSR. Sebagai contoh, New York Stock Exchange memiliki Dow Jones Sustainability Index (DJSI)  (DJSI)   bagi saham-saham perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai corporate sustainability dengan salah satu kriterianya adalah praktik CSR. Begitu pula London Stock Exchange yang memiliki Socially Responsible Invesment (SRI).  (SRI).  Inisiatif ini mulai diikuti oleh otoritas bursa saham di Asia, seperti Hangseng Stock Exchange dan Singapura Stock Exchange. D. Hubungan CSR dengan Good Corporate Governance. Menurut Finance Committee on Corporate Governance Malaysia, Malaysia , definisi Corporate Governance adalah Governance  adalah "proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas korporat dengan tujuan akhir menaikkan nilai saham dalam  jangka panjang sembari sembari memperhitungkan memperhitungkan kepentingan kepentingan stakeholders lain" Berbagai makalah lainnya dari UNDP atau OECD menggambarkan Corporate Governance  Governance   sebagai "cara-cara pemerintahan perusahaan (yaitu para direktur) bertanggung jawab kepada pemilihnya (yakni para pemegang saham). Para pengambil (atau gagal mengambil) keputusan atas nama perusahaan adalah akuntabel, menurut tingkatan yang berbeda-beda, pada pihak lain yang dipengaruhi oleh keputusan (atau gagal mengambil keputusan), termasuk perusahaan itu sendiri, para pemegang saham, para kreditor dan para publik penanam modal. Karena itu perhatian utama disini adalah tentang proses pengambilan keputusan dari perusahaan. Sehingga kualitas Corporate Governance erat berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi. Semakin baik akuntabilitasnya, semakin tinggi kualitas Corporate Governance. Governance. Sebaliknya semakin buruk akuntabilitasnya, semakin rendah Corporate Governance-nya. Governance-nya. Dari berbagai definisi ini jelaslah bahwa hakekat pokok Corporate Governance tersimpul pada kata-kata kunci akuntabilitas, transparansi, direksi, pemegang saham (share holders) dan holders) dan pemegang kepentingan (stakeholders). Good Corporate Governance mengadung Governance  mengadung makna bahwa pengelola perusahaan dapat melaksanakan akuntabilitas dan transparansi yang baik, sehingga kepentingan para shareholders dan stakeholders terpenuhi secara baik. Secara umum Good Corporate Governance Governance untuk Indonesia mencakup terutama prinsip-prinsip pokok: 1) Trasparansi   untuk mejaga kepercayaan share  share  dan stakeholders  stakeholders   serta masyarakat luas terhadap perusahaan. Hal ini sangat relevan untuk perusahaan menyangkut pelayanan publik seperti perbankan dan perusahaan publik (listed companies).  companies).  Informasi terbuka untuk publik secara kredibel, benar, akurat dan tepat waktu mengenai kenerja perusahaan termasuk kinerja finansial, sangat penting untuk memahami risiko dan masalah yang

10

dihadapi perusahaan, tentu setelah diverifikasi kebenarannya melalui independen auditor. 2)  Akuntabilitas   Akuntabilitas  masing-masing komponen perusahaan, seperti komisaris direksi, internal auditor menyadari hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab masing-masing masing-masing sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara professional dengan independent judgement serta  professional  professional integrity  yang  yang ditopang sistem check  and   and balances, balances, termasuk melaksanakan best practices serperti menggunakan external auditor   untuk melakukan verifikasi kebenaran informasi yang akan diberikan d iberikan kepada stakeholders-nya. stakeholders-nya. 3) Fairness, menghendaki Fairness, menghendaki agar semua kepentingan stakeholders terjaga dengan baik sehingga mereka terlindungi dari praktek-praktek seperti  power abuse, abuse, benturan kepentingan, insider trading, fraud, dan fraud, dan sebagainya. 4) Responsibility,   memuat tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terutama untuk bidang-bidang yang tidak ditampung secara baik oleh mekanisme pasar, seperti perlakuan atas perbedaan gender, perlindungan lingkungan hidup dan yang serupa. Bukankah keresahan banyak masyarakat yang menderita pencemaran lingkungan adalah akibat rendahnya tanggung-jawab pengusaha? Di sinilah peran CSR bermain. Dalam paradigma pembangunan berkelanjutan dimana diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya, mempunyai 3 pilar utama (pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan yang keberlanjutan) yang bersumber dari dua gagasan penting yaitu: 1) Gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia, yang harus diberi prioritas utama. 2) Gagasan keterbatasan, yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial masyarakat terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan hari depan. Jadi dalam paradigma ini tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus diupayakan dengan keberlanjutannya yang artinya tidak harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa memperdulikan kebutuhan masa yang akan datang, akan tetapi mengusahakan agar keberlanjutan pemenuhan kebutuhan tersebut pada masa selanjutnya pada generasi kemudian. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dunia usaha (corporate)  (corporate)  tidak lagi dituntut untuk hanya mewujudkan citranya melalui kampanye yang baik namun juga harus mampu menunjukkan akuntabilitasnya kepada kepentingan publik. Perusahaan yang dapat bertanggung jawab akan memperhatikan Corporate Social Responsibility  (CSR)  (CSR)  semaksimal mungkin, yang didukung oleh good corporate governance. governance . Disinilah menjadi penting untuk kemudian membicarakan programprogram terkait dengan pihak eksternal sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan.

11

Program Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan (CSR) merupakan investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisasi resiko sosial, serta berfungsi sebagai sarana meningkatkan citra perusahaan di mata publik. CSR merupakan sebuah bentuk keseimbangan antara visi sosial untuk peduli dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya dan visi operasional untuk mencapai keuntungan (profit) yang maksimal dan menjamin kepuasan konsumen. Hal ini dapat digambarkan pada flow chart di bawah ini:

Corporate

Operational Vision

Social Vision

Strategic Programme

Strategic Programme

SOP Social

SOP Operational

Perspektif Social:

Perspektif Operational:

Commitment, Benefit, Community, Process

Financial, Customer, Process

GOAL

Gambar 1. Keseimbangan antara visi sosial dan visi operasional perusahaan Paradigma baru perusahaan di masa sekarang ini menurut John Elkington dalam bukunya Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business (1998). Sebuah (1998). Sebuah Perusahaan dalam proses produksinya tidak hanya mengejar profit semata namun juga mempertimbangkan keberadaan komunitas dan lingkungan sekitarnya. Hal tersebut dapat digambarkan dengan bagan seperti di bawah ini:

12

Gambar 2. Diagram The Triple Bottom Line in 21st Century Business (John Elkington) Gambar di atas merupakan penggambaran berdasarkan asumsi penulis mengenai Triple Bottom Line menurut John Elkington. Dalam proses operasionalnya perusahaan yang mempunyai tanggung jawab social menganut alur: People (mensejahterakan masyarakat sekitarnya), Planet (menjaga lingkugan sekitarnya), Profit (mencapai keuntungan yang maksimal) dan ketiganya dijalankan dengan Process (dijalankan dengan metode yang baik). Semua proses itu harus dilaksanakan dengan SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul, SDA (Sumber Daya Alam) secara bijak, SDE (Sumber Daya Ekonomi) dengan efektif dan efisien termasuk penggunaan anggaran, dan semuanya dikendalikan dengan suatu SDS (Sumber Daya Sosial) yang biasa disebut Modal Sosial (Social Capital) baik intern perusahaan (antar karyawan) maupun ekstern (antara perusahaan dengan stakeholder  dan  dan masyarakat sekitarnya). Ada dua hal yang menjadi catatan utama yakni bahwa keduanya dimulai dari manusianya (people)  (people)  baik hasil produksi (output)  (output)  yang diharapkan maupun sumberdaya (resources)  (resources)  yang menjadi bahan untuk berproduksi (input). (input). Manusia harus menempati posisi pertama karena untuk manusialah semua hasil alam ini. Perusahaan yang dahulu menempatkan keuntungan (profit)  (profit)  pada urutan pertama harus merubah paradigmanya. Keuntungan yang berlimpah tanpa memberi manfaat (benefit) pada (benefit) pada masyarakat sekitarnya, pada akhirnya akan terjerumus ke dalam kerugian (karena konflik dengan masyarakat yang berkepanjangan, perusakan asset perusahaan, dll).

13

Alternatif pola interaksi (stakeholding) yang (stakeholding) yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan terhadap unsur-unsur dominan stakeholder , dapat diurai dalam tabel berikut: NO.

STAKEHOLDER

1

Kelompok Marjinal

2

Tokoh Masyar ak akaat

3

Pemda

4

LSM/ NG NGO O

5

DPRD

6

Media Media Mas Masa

7 8

Organisasi Pemuda Keamanan

BENTUK

TUJUAN/ UR URGENSI

Pemberda rdayaan Layanan Bant uan Santunan ant unan Silat ur ur ah ahmi

Konsultan tansi Koordinasi Diskusi Seminar Hearin ring Kunjun jungan Hearin ring Kunjun jungan Press Release  elease  Kunj ungan Jar ingan Silat urahmi

Pelatih latiha an Pendampingan St imulan (Seed Capit apit al) al)

 

Saran aran Nasehat Dukungan Legalisasi Advice  Teknis Advice  Teknis Endocement  Klar if ikasi Tukar Inf ormasi Penggalangan dukungan Mem Membangaun Citra tra Penggalangan dukungan Mem Membangaun Citra tra Membangun Membangun citra cit ra Kampanye Pengerahan Masa Pengamanan

Tabel 1. Pola alternatif dalam menjalin hubungan antara perusahaan & stakeholder Dalam diagram di atas, sangat jelas posisi masing-masing stakeholder dan bagaimana cara perusahaan membina hubungan baik dengan mereka. Intinya,  jangan jadikan satu pihak diantara mereka sebagai musuh perusahaan. p erusahaan. LSM/NGO yang rata-rata mempunyai pendapat berseberangan dengan perusahaan tetap bisa kita jadikan mitra asalkan ada kesamaan visi dan misi yakni memberdayakan masyarakat menuju masyarakat sejahtera. Pihak pemerintah dan DPRD maupun masyarakat secara umum merupakan satu kesatuan penting yang harus dijaga hubungannya dengan perusahaan.

14

Bab II BENTUK-BENTUK CSR DI LAPANGAN

A. CSR berbasis karikatif (charity). Program karikatif (charity) biasanya (charity) biasanya menjadi pijakan awal bagi sebuah perusahaan untuk melakukan program CSR. Program ini sifatnya murni amal. Program karikatif diwujudkan dengan memberikan bantuan yang diinginkan oleh masyarakat. Program karikatif yang bersifat pemberian (giving)  (giving)   sangat banyak kelemahannya antara lain: tidak bisa memberikan jaminan kesejahteraan dalam jangka waktu lama, masyarakat mempunyai kebiasaan mendapatkan hasil tanpa proses, jika dalam melakukan assessment tidak tepat justru bias memicu konflik horizontal yang sangat berbahaya. Program karikatif umumnya berwujud hibah sosial yang dilaksanakan untuk tujuan  jangka pendek dan penyelesaian masalah sesaat saja. Program ini diatur oleh kepanitiaan kecil dan fokus pada orang-orang miskin. Motivasi program karikatif berkisar pada agama, tradisi dan adat. Program karikatif yang paling mudah kita lihat antara lain perusahaan melalui divisi CD melakukan pembagian sembako, membangun masjid, membangun rumah adat, membangun jembatan desa, dll. Untuk program pemerintah yang masuk kategori karikatif (charity)  (charity)  adalah pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun program-program karikatif tidak serta merta diartikan karikatif. Proses yang terjadi sebelum program dijalankan akan sangat menentukan kategori karikatif atau bukan, misalnya pembangunan rumah adat yang diawali dengan proses yang partisipatif bisa dikategorikan pemberdayaan. Masyarakat dikumpulkan, mengorganisir diri, dan melakukan pembangunan rumah adat secara bersama-sama dan diawasi bersama. Hal ini sudah bisa diartikan pemberdayaan. Terkadang perusahaan yang mempunyai tingkat konflik dengan masyarakat cukup tinggi, seolah tidak sempat untuk melakukan tahapan-tahapan itu. Jadilah program karikatif murni (giving) yang (giving) yang bisa disebut program pemadam kebakaran saja. Saat masyarakat marah, melakukan demonstrasi, dan menutup akses jalan perusahaan. Lalu perusahaan yang panik serta merta memberikan sembako, membangun infrastuktur, memberi beasiswa tapi tanpa tahapan yang sesuai dengan metodologi. Bisa ditebak, program itu tidak akan berbekas di masyarakat. Semakin banyak program yang diberikan, semakin rajin demonstrasi dilakukan. B. CSR berbasis kedermawanan  (philanthropy) Filantropi berasal dari bahasa Yunani, philein Yunani,  philein artinya  artinya "cinta" dan anthropos artinya anthropos artinya "manusia". Filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama (manusia) sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Istilah ini umumnya diberikan pada orang-orang yang memberikan banyak dana untuk amal. Seorang ini biasanya seorang kaya raya yang sering 15

menyumbang kaum miskin. Dalam dunia CSR, program kedermawanan (philanthropy)  (philanthropy)   merupakan bentuk CSR yang didasari oleh kesadaran norma etika dan hukum universal akan perlunya redistribusi kekayaan. Program ini biasa dilakukan oleh orang-orang kaya dengan misi mengatasi masalah sampai ke akarnya. Program ini berwujud hibah untuk pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan SDM. Target program adalah masyarakat luas tidak hanya kaum miskin saja. Program ini terencana dengan baik dibuktikan dengan terbentuknya Yayasan independen yang menjadi agen perusahaan untuk melaksanakan program CSR Filantropinya. Bill Gates mantan CEO Microsoft Corp dengan istrinya, Gates telah mendirikan Bill & Melinda Gates Foundation, sebuah yayasan sosial filantropi. Meskipun para kritikus mengatakan ini merupakan pembuktian terhadap kemarahan kemarahan orang banyak b anyak tentang atas praktik monopoli dan adikuasa perusahaannya, tetapi mereka yang dekat dengan Gates berkata bahwa ia telah lama berencana untuk menyumbangkan sebagian besar hartanya. Pada tahun 1997 koran Washington Post menyatakan bahwa "Gates telah menyatakan bahwa dia memutuskan untuk menyumbangkan 90 persen daripada hartanya semasa dia masih hidup." Untuk meletakkan ini dalam perspektif yang benar, sumbangan ini, walau apa sebabnya, telah menyediakan uang yang amat diperlukan untuk beasiswa universitas kaum minoritas, menentang AIDS dan sebab-sebab lain, kebanyakannya isu-isu yang biasa tidak dipedulikan oleh komunitas penderma, seperti penyakit-penyakit yang biasa kita lihat di dunia ketiga. Dalam bulan Juni 1999, Gates dan istrinya mendermakan $5 milyar kepada organisasi mereka, pendermaan yang paling besar dalam dunia oleh individuindividu yang hidup. Di Indonesia sendiri, program Filantropi telah banyak dilaksanakan. Salah satunya adalah Sampoerna Foundation (SF). Pada awalnya, SF hanya terdiri dari dua orang staf yang menanggani berbagai macam kegiatan operasional yayasan ini. Visi dari SF adalah Mengembangkan program beasiswa yang dapat memberikan akses pendidikan kepada generasi muda Indonesia yang kurang mampu secara finansial, dan memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan masa depan Indonesia melalui pengembangan sistem pendidikan negeri ini. Langkah permulaan Sampoerna Foundation adalah pengadaan beasiswa S2 kepada para kandidat yang berkualitas namun mengalami kesulitan dana. Kini SF telah berkembang menjadi lebih dari 50 staf. Merekalah yang bertanggungjawab mengembangkan dan menjalankan program-program yayasan ini, dari mulai membantu mendanai para siswa yang membutuhkan, melatih para guru hingga memperbaiki dan membangun kualitas sekolah. Tim profesional ini mencurahkan segenap kemampuan kemampuan dan tenaga mereka setiap hari agar Sampoerna Foundation bisa mencapai misi-misinya dan memberikan masa depan yang lebih cerah untuk bangsa ini. Selain dua yayasan di atas, masih banyak yayasan lain yang telah melaksanakan program Filantropi yang tidak bisa disebutkan satu per satu dalam tulisan ini. Mereka telah melaksanakan hal mulia yakni menebarkan cinta, memberikan sebagian kekayaan mereka untuk menolong sesama. Sifatnya yang lebih universal membuat program ini mempunyai efek yang lebih baik daripada program karikatif. Namun tanggapan mengenai Filantropi amat beragam, dari kalangan manajemen 16

perusahaan tampaknya masih ada hambatan bagi perkembangan kedermawanan ini. Model pendirian yayasan-yayasan perusahaan belum dapat berjalan dengan baik, antara lain, karena ada kecenderungan pihak manajemen perusahaan belum membuat yayasan bersangkutan sepenuhnya independen. Akibatnya pihak direksi yayasan tidak dapat sepenuhnya mengimplementasikan visi dan misi sosialnya. Perusahaan tampaknya Iebih menyenangi model pemberian sumbangan sedekah secara langsung (Charity), (Charity), baik kepada organisasi ataupun masyarakat, penerima untuk keperluan segera. Dengan kata lain perusahaan swasta di Indonesia Iebih banyak memberikan hibah sosial dibandingkan hibah pembangunan. Untuk program pemerintah yang masuk kategori Filantropi (philanthropy) adalah (philanthropy) adalah Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA). C. CSR berbentuk pemberdayaan masyarakat (community development). Salah satu implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) adalah melalui corporate citizenship. citizenship. Corporate citizenship merupakan suatu cara pandang perusahaan dalam bersikap dan berperilaku ketika berhadapan dengan pihak lain, misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholder)  (stakeholder)  lainnya. Tujuan Good Corporate Citizenship (GCC)  (GCC)  adalah sebagai salah satu cara untuk memperbaiki reputasi perusahaan, meningkatkan keunggulan kompetitif dan membantu memperbaiki kualitas hidup manusia. Corporate Citizenship  Citizenship  juga terkait dengan masalah pembangunan masyarakat, perlindungan dan pelestarian lingkungan. Selain itu, GCC bertujuan memberikan akses dalam pemberdayaan masyarakat (Community Development)  Development)  dan terkait langsung dengan proses usaha perusahaan maupun upaya memajukan dunia pendidikan. Community Development (CD)  (CD)  merupakan komponen utama dari Corporate Citizenship. Citizenship. Corporate Citizenship  Citizenship  secara terminologi diartikan sebagai perusahaan warga. Hal ini mengandung makna, jika program community development   dilaksanakan oleh perusahaan dengan sebaik-baiknya, maka akan terjalin hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat di sekitarnya. Pada tahap inilah perusahaan bisa disebut perusahaan warga (corporate citizenship). citizenship) . Masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya perusahaan yang beroperasi di lingkungannya. Perusahaan yang memenuhi standar Good Corporate Governance (GCC)  (GCC)  Mereka merasa ikut memiliki perusahaan dan ikut menjaga keberlanjutan produksi dari perusahaan itu. Pada bab selanjutnya akan dibahas lebih dalam mengenai Community Development (CD). Community development   merupakan pembangunan dari bawah (bottom up), up), sebagai lawan dari pendekatan p endekatan social planning yang planning yang top down. down. Namun, konsep CD tidak semata-mata masalah atas-bawah. Satu hal yang penting adalah terjadianya redistribusi tanggung jawab dan otoritas, serta penggantian kekuasaan (shift in  power).  power). Konsep ini merupakan kritik dari pendekatan pembangunan yang menggarap manusia secara individu demi individu.

17

No.

1

Motivasi

Tahapan

Chari ty Agama, Tr adisi, Adat

Phi lanthropy Norma etika dan hukum universal: Redistribusi kekayaan

Corporate Citi zenshi p Pencerahan diri dan Rekonsiliasi dengan ketertiban sosial

2

Misi

Mengatasi masalah sesaat

Mencar i dan mengatasi akar masalah

Memberikan kontribusi kepada masyarakat

3

Pengelolaan

Jangka pendek menyelesaikan masalah sesaat

Terencana, terorganisir, terprogram

Terinternalisasi dalam kebijakan perusahaan

4

Pengorganisasian

Kepanitiaan

Yayasan/Dana Abadi profesionalisasi

Keterlibatan Keterlibatan baik dana maupun sumber daya lain

5

Penerima Manfaat

Orang Miskin

Masyarakat Luas

Masyarakat Luas dan Perusahaan

6

Kontribusi

Hibah sosial

Hibah Pembangunan

Hibah (sosial maupun pembangunan) dan keterlibatan sosial (masyarakat)

*) Zaim Saidi dalam “Membangun CSR dan Filantropi yang Aplikatif” Tabel 2. Tahapan-tahapan Tahapan-tahapan dari Charity, Philanthropy, Philanthropy, dan Corporate Citizenship Dalam perkembangannya, istilah community development lalu development lalu difokuskan kepada aspek-aspek tertentu. Karena itu dikenal “Community Economic Development”  (CED), dengan tekanan pada lebih kepada aktifitas ekonomi. CED bertolak dari kondisi dan bekerja untuk komunitas setempat (citizen-led), didedikasikan kepada peningkatan kehidupan melalui disrtibusi kesejahteraan (wealth distribution), distribution), pengurangan kemiskinan (poverty reduction), reduction), dan penciptaan lapangan kerja (job creation). creation). Untuk program pemerintah yang masuk kategori Pemberdayaan Masyarakat (community development)  development)  adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri).

18

Bab III CSR BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARTISIPATIF

A.

Pembangunan Berbasis Komunitas.

Konsep pembangunan yang telah digulirkan di pertengahan abad ke-20 terus mengalami kemajuan dalam segi konsep dan paradigma yang diterapkan. Salah satu konsep baru adalah “pembangunan berbasiskan komunitas” yang merupakan kritik terhadap konsep pembangunan pedesaan selama ini yang berlandaskan kepada pendekatan individual dan rumah tangga yang terbukti relatif kurang berhasil. Pembangunan Pembangunan berbasis komunitas dapat dapat dipandang sebagai sebagai paradigma baru dalam pembangunan pedesaan dan pertanian. Paradigma ini timbul karena kekurangpuasan dalam pendekatan sebelumnya, yang cenderung individualistik dan bisa ke ekonomi. Pendekatan berbasiskan komunitas menggunakan ikatanikatan horizontal sebagai pilar utama, dan juga menggunakan kacamata yang lebih luas dari sekedar pembangunan ekonomi belaka. Ikatan-ikatan horizontal yang bersifat kuat dan mendalam tersebut merupakan modal sosial (social capital)  yang (social capital) yang menjadi bahan baku untuk berbagai aksi kolektif. Salah satu syarat tumbuhnya aksi kolektif tersebut adalah adalah dengan terbangunnya terbangunnya suasana yang yang partisipatif, mulai mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Bergulirnya konsep “bekerja dengan komunitas”, merupakan bentuk kritik terhadap pendekatan pembangunan sebelumnya yang top down dan down dan kurang memperhatikan keunikan, kemampuan, dan kespesifikan permasalahan tiap kelompok masyarakat. Secara umum dikenal tiga bentuk akifitas dengan komunitas ( Community Practice) yaitu Social Action, Social Planning Social Planning dan Community Development. Pembangunan berbasis komunitas merupakan paradigma baru pembangunan ke pedesaan, karena gagalnya pendekatan individual yang menjadi landasan selama ini. Beberapa konsep pembangunan yang bertolak dari paradigma ini misalnya adalah Community Development   dan Community Based Management . Namun, beberapa konsep lain juga menyertainya misalnya capacity building  building  dan empowerment. Sejarah pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan memberikan pengalaman berharga bahwa upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi yang komperhensif, terpadu dan berkelanjutan dengan partisipasi seluruh unsur masyarakat. Kenyataan di lapangan juga menggambarkan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang bertumpu pada pendekatan pemberdayaan masyarakat lebih banyak memberikan hasil yang lebih efektif dan memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih baik.

19

Selain itu, pengalaman lain yang tidak kalah pentingnya adalah jika masyarakat miskin diberikan peluang yang sebesar-besarnya dalam menentukan arah yang mereka sukai untuk keluar dari lingkaran kemiskinan maka partisipasinya sangat besar dalam memberikan berbagai kontribusi. Rasa kepemilikan terhadap program  juga semakin kuat dan timbulnya perasaan bahwa mereka lebih dihargai. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan, pemerintah telah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melaui PNPM Mandiri telah dirumuskan mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan program PNPM Mandiri juga didasari pada kenyataan bahwa berbagai program pembangunan berbasis masyarakat (Community ( Community Driven Development  – CDD) dan aktivitas padat karya (Labor (Labor Intensive Activities – Activities – LIA) yang sebelumnya dijalankan pemerintah melalui departemen sektoral belum mencapai hasil yang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan kemandirian masyarakat. Program PNPM Mandiri diharapkan mampu meningkatkan proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan tumbuhnya kemandirian masyarakat, sehingga mampu menjadi subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan. B.

Pengertian Komunitas (Community).

Asal kata community  adalah   adalah bahasa Latin “munus”  “munus” , yang bermakna memberi (the ( the gift ), ), dan cum yang bermakna kebersamaan  kebersamaan   (together)  (together)  antara satu sama lain. Dapat diartikan, komunitas komunitas adalah sebagai sebagai sekelompok orang yang saling berbagi dan saling mendukung satu sama lain. Syarat pokok agar mereka dapat saling berbagi dan saling mendukung adalah intrekasi. Hanya dengan melakukan interaksi satu sama lain secara intensiflah keduanya dapat terjadi. Secara umum, komunitas (community) adalah sekelompok orang orang yang hidup bersama pada lokasi yang sama, sama, sehingga sehingga mereka mereka telah telah berkembang berkembang menjadi sebuah “kelompok hidup” (group lives) yang kepentingan (common interests). lives) yang diikat oleh kesamaan kepentingan interests). Dalam sosiologi, secara harfiah maknanya adalah “masyarakat setempat” yaitu, sekelompok masyarakat yang hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok kelompok tersebut dapat memenuhi memenuhi kepentingan-kepentinga kepentingan-kepentingan n hidup yang utama. Artinya, ada social  relationship yang kuat di antara antara mereka, pada satu geografis tertentu. Faktor yang menjadi dasar ada lah adanya interaksi yang intensif di antara para anggotanya, dibandingkan dengan orang-orang di luar batas wilayahnya. Jadi ukurannya adalah derajat hubungan social (Soekanto, 1999). Pada sebuah komunitas ditemukan dua hal utama, yaitu kesamaan dan identitas (similarity or identity). identity) . Selain itu, juga selalu terdapat sikap berbagi (sharing), (sharing), partisipasi, dan fellowship. fellowship . Komunitas terbentuk karena memiliki ketertarikan yang sama (common interests)  interests)  atau disebut community of interest . Jadi, komunitas adalah sekelompok orang dengan adanya elemen yang berbagi (shared  element) di antara mereka. Substansi dari shared element tersebut sangat luas, yaitu dari berbentuk situasi sampai ke interest dalam hidup, dan bahkan nilai-nilai. Hal ini 20

diwakili dalam konsep kolektivisme (collectivism).   Komunitas memiliki banyak makna. Ia dapat dimaknai sebagai sebuah kelompok dari satu masyarakat (forming a distinct segment of society), society), atau sebagai sekelompok orang di satu area (a group of people living in a particular local area) yang memiliki karakteristik etnik dan cultural yang sama. Satu ciri khasnya adalah mereka memiliki sesuatu secara bersama-sama (common ownership). ownership). Komunitas merupakan unit-unit unit-unit sosial yang memiliki otoritas otoritas sendiri dengan dengan nilainilai bersama dan rasa memiliki satu sama lain. Suatu komunitas terjaga karena adanya kohesi sosial sesama mereka, dalam situasi dimana individu-individu diikat dengan orang lain oleh komitmen sosial dan kultural. Ciri utama sebuah komunitas adalah adanya keharmonisan, egalitarian, serta sikap saling berbagi nilai dan kehidupan. Kohesi sosial terdapat dalam grup besar maupun kecil Menurut Mitchell (1994). Ada 3 karakteristik kohesi sosial, yaitu (1) komitmen individu untuk norma norma dan nilai umum, (2) (2) kesalingtergantungan kesalingtergantungan yang muncul muncul karena karena adanya niat untuk berbagi (shared interest), interest), dan (3) individu yang mengidentifikasi dirinya dengan grup tertentu. C.

Pengertian Community Development 

Secara umum community development   dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Program Community Development   memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis masyarakat (community based),  based),  berbasis sumber daya setempat (local resource based)  based)  dan berkelanjutan (sustainable).  (sustainable).  Dua sasaran yang ingin dicapai yaitu: sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan. Sasaran pertama yaitu kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (empowerment) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (equity) dengan (equity)  dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (security),  (security),   keberlanjutan (sustainability)   dan kerjasama (cooperation), kesemuanya kesemuanya berjalan secara simultan. Dalam definisi formal menurut PBB, commmunity development   (CD) adalah “… a  process whereby the efforts of Government are united with those of the people to improve the social, cultural, andeconomic conditions in communities”  (PBB, 2005). Dengan kata lain, capacity development  adalah sebuah proses usaha-usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kondisi sosial, kultural, dan ekonomi masyarakat. Secara umum, community adalah suatu suatu konsep konsep yang yang luas, yang mencakup mencakup berbagai bentuk development adalah upaya dengan mengaplikasikan teori dan praktek berupa kepemimpinan lokal (civic leaders), leaders), Aktivis, dan melibatkan warga dan kalangan profesional untuk meningkatkan berbagai sisi kehidupan kehidupan dari komunitas lokal. Dalam prakteknya, para pelaksana melakukan identifikasi permasalahan, mempelejari sumberdaya 21

setempat, menganalisa struktur kekuasaan lokal, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, dan berbagai hal lain di d i masyarakat tersebut. Pendekatan community development  didefinisikan  didefinisikan tahun 1948 untuk menggantikan istilah pendidikan massa di Inggris. Mereka mendefinisikannya sebagai “… suatu gerakan yang dirancang untuk untuk meningkatkan meningkatkan taraf hidup keseluruhan keseluruhan komounitas melalui partisipasi aktif, dan jika memungkinkan, berdasarkan inisitaif masyarakat.….Hal ini meliputi berbagai kegiatan pembangunan di  tingkat  distrik,baik dilakukan distrik,baik dilakukan oleh pemerinta oleh pemerintah h ataupun lembaga-lembaga non  pemerintah….(pengemba  pemerintah….(pengembangan ngan masyarakat) harus dilakukan melalui gerakan yang kooperatif dan harus behubungan dengan bentuk pemerintahan lokal terdekat (Adi, 2003). Di Amerika Serikat, community development  community  development berakar berakar dari d ari disiplin di siplin ilmu pendidikan, terutama pendidikan di tingkat pedesaan, yaitu perluasan dari Rural Extension Program  Program  pada akhir abad ke 18. Dalam prakteknya, usaha-usaha untuk mengimplementasikan CD adalah melalui konsentrasi kepada aktifitas, sumber daya , dan fasilitas yang ada, dan membentuk dasar-dasar sehingga pada masanya nanti komunitas komunitas setempat dapat mengontrol mengontrol sendiri sendiri masa depannya. Beberapa Beberapa prinisp dalam community development  adalah:  adalah: 1) Kebutuhan komunitas harus dilihat dalam pendekatan yang holistik. Meskipun prioritas dapat disusun secara sektoral misalnya, namun harus mampu menjelaskan keterkaitannya dalam perencanaan secara menyeluruh. 2) CD adalah proses. proses. Artinya, proses mestilah mestilah menjadi bagian penting dalam seluruh aktifitas, sehingga dimonitor dan dievaluasi secara baik, dan diperlakukan sama pentingnya dengan hasil atau kemajuan yang diperoleh. 3) Pemberdayaan merupakan hasil dari pengaruh, partisipasi, dan pendidikan komunitas. Yang dituju oleh kegiatan CD adalah “pemberdayaan” “pemberdayaan” dari komunitas bersangkutan. Ia akan dicapai apabila rangkaian aktifitas yang dijalankan merupakan kebutuhan dan keinginan komunitas bersangkutan, sehingga partisipasi dapat berjalan secara sempurna. Selain itu, seluruh tahapan haruslah dipandang sebagai sebuah proses pendidikan bagi komunitas. 4) Aktifitas yang dijalankan harus menjamin bahwa itu memperhatikan lingkungan sekitar. 5) Mempertimbangkan Mempertimbangkan keberlanjutannya keberlanjutannya (sustainability). 6) Kemitraan antar seluruh pelaku akan lebih menjamin akses kepada sumberdaya secara lebih adil. D.

Community Development  sebagai  sebagai CSR paling efektif.

Community Development (CD)  (CD)  dengan kelebihan-kelebihan seperti di atas, mempunyai dampak positif untuk menjamin keberlangsungan produksi sebuah perusahaan. Proses penyusunan program CD melibatkan masyarakat secara partisipatif sehingga program yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan (need) dari masyarakat. Dalam melaksanakan CD, seorang CO tidak boleh berasumsi sendiri. Setiap tahapan metodologi dilaksanakan sedemikian rupa sehingga 22

terwujud sebuah sinergi program yang akan berdampak positif baik terhadap masyarakat maupun perusahaan. Pengelolaan dana CD sudah terinternalisasi dalam budget   tahunan perusahaan. Perusahaan membuat divisi khusus CD yang di dalamnya terdapat Standard Operational Procedure (SOP) layaknya di divisi operasional. Program CD memang tidak bisa diharapkan memberi dampak secara langsung. Perlu proses 3-5 tahun untuk dapat melihat dampak positif dari CD. Dana untuk CD bukan semata-mata adalah dana hibah yang hilang begitu saja tanpa menghasilkan keuntungan apaapa. Pada beberapa perusahaan, program CD disesuaikan dengan core bisnis yang mereka jalankan. Bahkan program CD ini bisa menguntungkan perusahaan secara langsung melalui program kemitraan. Perusahaan perkebunan perkebunan sawit yang membuat program CD kemitraan plasma, perusahaan kecap yang membina petani kedelai, perusahaan rokok yang membina petani tembakau, dll. Perusahaan membuat program CSR yang komoditasnya bisa diolah oleh perusahaan itu sendiri. Hal ini sah-sah saja dilakukan selama tidak menyalahi prinsip-prinsip CD yakni program yang bersifat partisipatif melibatkan masyarakat sekitar. Program CSR yang tidak sejalan dengan core  core  bisnis dari perusahaan dapat menghasilkan keuntungan langsung bagi perusahaan dengan jalan membentuk sebuah yayasan atau koperasi. Salah satu contohnya, sebuah perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang menanami areal diantara tanaman akasia (tanaman utamanya) dengan tanaman jagung. Tanaman jagung ini ditanam pada awal musim tanam akasia. Program ini melibatkan karyawan dan penduduk sekitar areal konsesinya. Hasil panennya dikelola oleh koperasi karyawan sehingga dampaknya karyawan dan penduduk sekitarnya sejahtera. Program ini diduplikasi setiap awal tahun sesuai Buku Rencana Kerja Tahunan (RKT). Rata-rata perusahaan HTI membuka areal baru sampai ratusan hektar per tahunnya. Baik areal yang benarbenar baru atau sisa panen (Log Over Area). Lahan ini sangat potensial dikembangkan tanaman palawija. Sebelum masyarakat datang membuat klaim atas lahan, puluhan CO telah diterjunkan justru untuk membuat kapling-kapling bagi masyarakat sekitar bertani diantara tanaman akasia. Beberapa hal diatas adalah contoh dari penerapan CD sebagai CSR yang paling efekti. CD memberikan “mainan” baru bagi masyarakat sehingga mereka tidak sempat lagi berpikir untuk mengganggu perusahaan. Kembali pada tujuan utama dari program CD adalah meningkatnya taraf kehidupan masyarakat sekitar. Peningkatan taraf kehidupan ini secara otomatis akan mengurangi konflik yang terjadi (pemasangan portal, penutupan jalan, dll) karena pada dasarnya masyarakat menginginkan distribusi pendapatan yang adil. Perusahaan memang terbatas dalam menampung mereka sebagai karyawan karena alasan skill, daya tampung, dll. Sudah seharusnya, perusahaan membuat sebuah program yang mampu mengakomodasi kepentingan mereka akan distribusi manfaat adanya perusahaan di lingkungan mereka.

23

Menurut Nurdizal M. Rachman (2008) khusus program CSR (Corporate Social Responsibility)  Responsibility)   yang fokus pada pengembangan sosial ekonomi tersebut, kualitas rancangan program dan dengan teknik implementasi yang tepat akan membantu pencapaian tujuan membangun hubungan dengan lingkungan atau stakeholder , kunci keberhasilan tersebut terletak pada : 1) Peningkatan impact   program pada kesejahteraan masyarakat, impact tersebut hanya akan tercapai melalui peningkatan daya saing unit usaha kecil lokal dengan perbaikan lingkungan usaha pada beberapa rantai nilai spesifik berbasis usaha kecil dan potensi lokal. 2) Peningkatan peran stakeholder lokal dalam kegiatan pengembangan ekonomi lokal, dengan dukungan dari stakeholder kunci tujuan mendapatkan membangun hubungan baik perusahaan dengan masyarakat dalam kegiatan tersebut juga bisa dicapai. 3) Kegatan perlu dilakukan secara partisipatif dengan menjadikan masyarakat bukan hanya sebagai object pengembangan tetapi juga sebagai subject untuk meningkatkan efesiensi program dengan menghindari bias aspirasi masyarakat yang akan menjadi sasaran pengembangan. serta Mendapat apresiasi dan dukungan dari masyarakat/stakeholder kunci di lingkungan perusahaan. Program CSR akan berat jika dianggap sebagai beban. Namun apabila program CSR sudah terintegrasi dalam rantai bisnis perusahaan, CSR akan terasa ringan bahkan program CSR bisa membuat usaha semakin berkembang karena munculnya core bisnis baru. Langkah yang besar dimulai dari sebuah niat yang tulus. Kita bisa menjalankan pemberdayaan masyarakat seiring dengan bisnis kita. Beberapa hal di bawah ini adalah beberapa pemberdayaan yang bisa dilakukan selaras dengan tujuan kita. Kita bisa awali kisah-kisah di bawah ini: 1. Pemilik sebuah perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) Akasia yang mempunyai konflik dengan masyarakat kemudian sesuai tuntutan masyarakat sekitar membuat kemitraan karet. Pada akhirnya karet dijual ke perusahaan melalui koperasi petani yang didampingi Divisi CD/CSR. Pada akhirnya dana yang dikeluarkan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) tadi kembali utuh  plus   plus  keuntungan dari bisnis barunya yakni karet rakyat yang dibina melalui pola kemitraannya. 2. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang melaksanakan program kemitraan plasma maupun Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) yang merupakan kemitraan berbasis core bisnisnya. core bisnisnya. Selain itu mereka juga membentuk kelompok-kelompok tani yang dibina di luar kemitraan plasma, misalnya ternak sapi, pertanian hortikultura, dll. 3. Pemilik perusahaan tambang batubara yang melakukan reklamasi dengan menanam akasia bersama masyarakat, yang akhirnya akasia itu dengan fasilitasi “Koperasi Pegawai” perusahaan batubara bisa dijual ke pabrik kertas. Konflik bisa ditekan, masyarakat sejahtera, alam bisa diperbaiki, dan karyawan batubara bertambah sejahtera buah hasil kerjasama mereka dengan masyarakat.

24

4. Seorang bakal calon legislatif (caleg) yang benar-benar mempersiapkan kampanyenya 3 tahun sebelum pencalonannya. Dia memilih program pemberdayaan masyarakat (Community Development)  Development)  dengan membantu permodalan usaha peternakan ayam, peternakan kambing etawa, pedagang mie ayam, usaha tahu tempe di desa-desa di kabupatennya. Dia menjalankannya seolah hanya sebagai pengusaha biasa. Tidak ada propaganda apapun mengenai kursi legislatif. Layaknya seorang samurai, Silent Killer , tenang dan tepat sasaran. Modal itu tidak serta merta hilang,  justru beranak pinak dan kembali pada Si Calon Legislatif. Pada akhirnya, tiba waktu Pemilu, modal telah kembali  plus   plus  laba dari usaha bagi hasilnya (baca: program pemberdayaan masyarakatnya) yang berlipat ganda dan dia terpilih mutlak karena mempunyai masa yang jelas sudah berpihak padanya sejak 3 tahun yang lalu. Lalu apakah perlu goyang erotis? Bagi-bagi uang? serangan fajar? tentu saja dia tidak mengenal istilah itu dalam kamus hidupnya. Pada intinya, program pemberdayaan masyarakat samasekali bukan beban. Program ini justru membawa banyak sekali dampak positif yang luar biasa. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan metodologi yang benar tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan distribusi kekayaan yang merata tapi juga secara futuristik mampu memandirikan masyarakat. Pada akhirnya, bisa mewujudkan masyarakat yang mandiri, terorganisasi, dan berkeadaban.

25

Bab IV METODOLOGI PEMBERDAYAAN

Langkah pertama bagi seorang untuk menjadi Pengorganisir/Pendamping Masyarakat (Community Organizer) adalah Organizer) adalah melakukan tiga hal, yaitu  pertama   pertama  mengumpulkan data dasar desa, baik data primer maupun data sekunder. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui dan mengenal desa melalui angka-angka yang tampil melalui data tersebut. Kedua, melakukan pendekatan kepada tokoh kunci, baik tokoh formal maupun tokoh informal yang ada di desa/daerah tersebut dengan maksud memperkenalkan diri. Ketiga, Ketiga, menunjukkan kepeduliannya terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat dan bersedia bersama warga mengatasi permasalahan tersebut. Ketiga kegiatan tersebut bisa dilaksanakan secara simultan A.

Data Dasar Desa (D-3).

Salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi aktif warga masyarakat dalam pengembangan desanya adalah menerapkan pola pendekatan sistem pengelolaan bertumpu pada masyarakat (CBMA: community-based management approach) di dalam setiap kegiatannya. Pola ini, dimaksudkan untuk lebih awal menyiapkan persepsi dan komitmen warga bahwa sesungguhnya merekalah subyek dari setiap kegiatan di desanya. Dengan komitmen dan motivasi ini, diharapkan setiap warga akan memberikan kontribusi maksimal menuju kemandirian dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan setiap kegiatan, pemanfaatan hasil dan penilaian serta keberlanjutannya. Pengambilan keputusan dan perencanaan merupakan komponen penting dalam pola pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pada proses penyusunan perencanaan, warga desa diharapkan dapat saling tukar dan memberikan informasi atau data tentang keadaan desa senyatanya. Berdasarkan realitas yang ada, warga akan dapat mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungannya serta merumuskan alternatif pemecahannya. Dengan demikian, hasil keputusan dan perencanaan bersama ini, merupakan cerminan dari keinginan yang didasarkan pada kebutuhan dan kemampuannya. Dalam rangka membantu para pendamping masyarakat (CO) bersama warganya untuk menyusun rencana desanya, maka diperlukan format Data Dasar Desa (3-D). Format/formulir 3-D ini sebagai suplemen di dalam pelaksanaan kegiatan penjajagan kebutuhan desa secara partisipatif atau PRA (Participatory Rural  Appraisal).  Appraisal). Tujuan disusunnya Data Dasar Desa oleh pendamping mitra ini adalah agar : a. Warga desa mengenali masalah, potensi diri dan desanya untuk menyusun rencana kegiatan (village action plan)  plan)  sesuai dengan kebutuhan serta potensinya.

26

b. Pendamping masyarakat dapat mengetahui rencana warga dan membantu menjembatani daya dukung untuk pelaksanaannya. c. Lembaga pelaksana program memiliki bahan pembanding pembanding keadaan desa desa dan masyarakat tempatan antara sebelum dan setelah dilaksanakannya kegiatan Data sekunder tentang desa biasanya tersedia di Kantor Desa. Data Dasar Desa (D3) idealnya meliputi data tentang: a. b. c. d. e. f. g. h. i.  j.

Sejarah desa Geografi Pemerintahan Demografi Tenaga kerja Sosial Kesehatan Fasilitas umum Fasilitas sosial Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain-lain serta terdapat pula peta geografi lengkap dengan batas-batasnya.

Hingga saat ini sangat sedikit desa yang memiliki Data Dasar Desa yang lengkap dan mutakhir. Oleh karena itu tidak semua kebutuhan data seorang CO bisa ditemukan di Kantor Desa. Untuk itu perlu dicari di sumber lain. Sumber lain yang menyediakan data tersebut adalah Kantor Statistik Kecamatan, disinipun biasanya tidakjuga lengkap dan mutakhir. Jika dua sumber tersebut tidak selengkap yang diperlukan, seorang CO bisa dilengkapi dengan data primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat atau tokoh masyarakat sebagai responden atau sumber data. Dengan diperolehnya D-3, diharapkan seorang CO telah ‘mengenal’   desa, meskipun masih serba sedikit. Untuk keperluan mengumpulkan D-3 tersebut, sebaiknya seorang CO melengkapi diri dengan format isian. Tidak ada format baku, yang penting bisa menampung semua informasi desa secara lengkap. Semakin lengkap format tersebut terisi, semakin banyak data yang dikumpulkan. Berarti pula seorang CO semakin banyak mengetahui data desa. Kelak data tersebut bisa dikonsolidasikan dengan data yang dimiliki desa, atau bahkan data yang dimiliki kecamatan. B. Pendekatan tokoh masyarakat. Kegiatan ini berupa berkunjung ke tokoh masyarakat. Sebagai pembuka dan  ‘salam’ untuk masuk ke suatu daerah. Tokoh formal yang perlu dikunjungi antara lain Kepala Desa (Kades), Kepala Pos Kepolisian (Kapospol), Bintara Pembina Desa (Babinsa). Sementara tokoh informal yaitu yang perlu dikunjungi seperti Tokoh Adat, Tokoh Keagamaan. Kepada mereka seorang CO memperkenalkan diri dan mohon ijin untuk masuk ke desanya. Pepatah mengatakan ‘Datang tampak muka, pergi tampak punggung’ , dapat diartikan bahwa kesan pertama yang baik akan sangat menentukan keberlanjutan 27

langkah-langkah berikutnya. Seorang CO sebaiknya bersikap sedemikian rupa dan menyesuaikan diri dengan adat setempat jika ingin ‘dikenal’ oleh masyarakat desa. Dengan melakukan pendekatan tokoh kunci ini, diharapkan seorang CO bisa ‘dikenal’   oleh warga masyarakat. Kegiatan ini bisa dilakukan bersamaan dengan kegiatan mencari data dasar desa yang belum lengkap diperoleh dari Kantor Desa ataupun Kantor Statistik Kecamatan. Kunjungan ini tidak hanya silaturahmi tetapi sudah masuk kegiatan pendataan. CO harus membuat daftar pemimpin baik formal maupun informal yang ada untuk kepentingan database.  database.  Kegiatan semacam Focus Group Discussion  Discussion   bisa langsung dilaksanakan. Seorang CO harus mampu mengatur jadwal kegiatan dengan baik sehingga seluruh komponen kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Seorang CO juga harus mampu menjadi orang yang bisa masuk ke segala lapisan. Hal ini disebabkan d isebabkan seorang tokoh tidak selalu mempunyai strata yang baik dari segi kemakmuran. Seorang CO harus mau masuk dan tinggal (live ini) di ini) di gubug-gubug kecil, di dalam hutan yang jauh dari peradaban. peradaban. C. Menunjukkan kepedulian. Kegiatan ini bertujuan untuk menggalang kepercayaan masyarakat dan sekaligus menghilangkan kecurigaan terhadapnya, apalagi jika CO berasal dari daerah lain dan belum dikenal warga. Banyak cara bisa ditempuh dalam upaya menunjukkan kepedulian. Ikut ngobrol di warung kopi, di pos ronda, datang ke acara kenduri, dll. Hal-hal semacam itu seharusnya merupakan hal yang mudah dilakukan oleh seorang CO. Cara lain yang bisa juga dilakukan antara lain mengikuti kegiatan kelompok adat maupun keagamaan, mengikuti kegiatan olah raga pemuda, mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan desa, mengikuti rapat-rapat atau pertemuan warga hingga bersedia menerima keluhan warga tentang masalah yang sedang mereka hadapi. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas sebaiknya dilakukan dengan menjauhkan diri dari pemihakan kepada mereka yang (mungkin) sedang bersengketa atau konflik. Posisi seorang CO harus di daerah netral, tidak memihak. Kegiatan ini bisa juga dilakukan bersamaan dengan kegiatan mencari data dasar desa dan melakukan pendekatan tokoh kunci. Jika kegiatan ini bisa dilakukan dengan baik, seorang/sekelompok CO bisa ‘diterima’  dengan  dengan baik pula oleh warga di desa dampingan.

28

NO Kecam ecamatan atan(Sub-District)  (Sub-District)  1

2

Makmur Jaya

Hulubatu

Pemimpin Pemimpin Informal Inf ormal(Informal (Informal Leader)  Pemuda (Youth)  Adat (Etnic)  Wawan Gepeng Atmo tmodiwiryo (Ketua tua Adat)

Desa(Villages)  Desa (Villages) 

Pemimpin Pemimpin Formal(Formal Formal (Formal Leader) 

Sukasari

Rohmat Hidayat (Kades) Wasis Winasis (BPD) Sukar (Babinsa)

Tanjungsari

Surip (Kades) Made Budi Artha (BPD) Aldio (Babinsa)

Amat Kosim (Kyai) Harjo (Kejawen)

Abdul Kholiq

Amiharjo (Ketua Adat)

Jatisari

Arif (Kades) Nurul (BPD) Imam (Babinsa)

Abu Muslim (Kyai)

Ardian

Marto Kambali (Ketua Adat)

Sungai Buaya

Yukun (Kades) Yonong Ibau (BPD) Yusak (Babinsa)

Yohanes Mardewa (Pastur) Yurut

Uyut (Ketua Adat)

Jujur Prayitno (PPL) Yonong Ibau (Babinsa)

Sungai Bakung

Amat Mu Muis ( Kades ) Bustani (BPD) Sugianoor (Babinsa)

Tuan Guru Abdullah (Ul (Ulama) Hamidanoor

Hamzah Noorhasan (Ke (Ketua tua Adat)

Habliansyah (Anggota DPRD)

Keagamaan (Religy)  Petru trus Sutop topo (Pendeta) Ahmad Baihaqi (Kyai)

Lain-lain(Custom)  Lain-lain(Custom)  Mar Maryudi (PPL)

Supeno (Polri) Abdul Haq (Anggota DPRD) Sutini (Bidan Desa)

Tabel 3. Contoh C ontoh penyusunan data pemimpin (tokoh) desa.

29

Bab V TEKNIK PERENCANAAN PARTISIPATIF PARTISIPATIF

Pendekatan “partisipasi”, “partisipatif” atau “partisipatory” sudah cukup lama popular dan mengalami mengalami perkembangan pesat pesat dalam kurun waktu 20 tahun tahun terakhir ini. Perkembangan itu dipengaruhi oleh berbagai pendekatan yang mulai lebih mementingkan partisipasi (keterlibatan masyarakat), penelitian aksi, dan pendidikan orang dewasa dengan tujuan memberdayakan masyarakat marginal. Metode Penelitian Partisipatif muncul sebagai kritik terhadap metode penelitian konvensional atau klasik dimana peneliti profesional merupakan pihak dominan yang mengontrol seluruh proses penelitian terhadap objek-objek penelitian. Sebagai kritik terhadap metode konvensional, metode penelitian partisipatif justru menekankan peran aktif aktif dari partisipan penelitian sendiri, bukan pihak luar. Partisipan penelitian adalah “orang dalam” atau komunitas/masyarakat dimana penelitian dilakukan. Demikian juga dalam program intervensi atau advokasi, maka pendekatan partisipatif bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara aktif dalam mencapai tujuan program. Walaupun istilah "partisipasi" telah banyak "didengungkan" "didengungkan" dan dipakai oleh berbagai pihak, namun ada berbagai persepsi dan pemahaman yang berbeda tentang partisipasi. Sejak kata “pendekatan partisipatif” (RRA, PRA, PLA, dll) semakin popular, banyak pihak yang tiba-tiba merasa “ahli” dan secara latah menggunakan istilah maupun pendekatan ini tanpa sesungguhnya memahami dasar-dasar pendekatan partisipatif yang benar. Praktek yang salah ini menghasilkan banyak “proyek partisipatif” yang seringkali terlalu menyederhanakan “kompleksitas masalah” atau samasekali tidak sesuai dengan makna Penelitian/pendekatan Partisipatif yang sesungguhnya. Kesalahan pemaknaan dan penerapan penerapan dapat merugikan partisipan kajian kajian atau masyarakat yang dikenai metode ini. A. Participatory Rural Appraisal (PRA) Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah sebuah metode untuk mengawali sebuah program pemberdayaan masyarakat. PRA diartikan sebagai penilaian, pengkajian dan penelitian keadaan/kondisi (potensi dan masalah) desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Sementara itu menurut Chambers (1992) PRA dikatakan ‘merupakan sekumpulan teknik untuk memberdayakan masyarakat dalam menganalisa, mengembangkan dan berbagi pengetahuan pengetahuan tentang kehidupan setempat, keadaan dan sumberdayanya, untuk berencana dan bertindak dengan lebih baik’ . Dengan menggunakan PRA, minimal diperoleh dua hal, yaitu: 

Masyarakat mampu mengetahui potensi dan permasalahannya permasalahannya sendiri rinci, sebagai tujuan jangka pendek.

secara

30



Menggugah dan menumbuhkan kesadaran, bahwa warga masyarakat memiliki potensi dan sekaligus menghadapi masalah, sebagai tujuan jangka panjang.

Metode ini memang tidak hanya menekankan teknik-teknik pengumpulan data semata, melainkan lebih besar porsinya bermakna sebagai sebuah proses pembelajaran masyarakat yang terus-menerus sejak penelitian aw al, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi akhir. Sebelum masyarakat ikut serta melakukan perencanaan, seharusnyalah mereka mengetahui kondisi dalam bentuk data yang sudah didokumentasi dengan baik. Ada tiga hal yang harus diketahui seorang CO (dengan metode PRA) antara lain: sejarah desa, peta desa dan potensi desa dengan berbagai permasalahannya dengan baik. Banyak data sekunder bisa diperoleh di Kantor Desa atau Kantor Statistik Kecamatan, namun kebanyakan data di dua sumber tersebut masih belum lengkap, masih harus dilengkapi dan ditinjau lagi. Banyak cara untuk bisa melengkapi dan meninjau data agar bisa mengetahui kondisi tersebut agar pada kegiatan tahap berikutnya bisa dilanjutkan. Pada saat seperti inilah diperlukan diperlukan sebuah sebuah alat yang diyakini mampu mendapatkan data potensi dan masalah dengan melibatkan warga masyarakat itu sendiri. Alat itulah yang akhirnya disebut Participatory Rural  Apprisal (PRA) (PRA).. B. Sejarah desa Tujuan membuat sejarah desa adalah terungkap, tercatat dan tergambar dan terdokumentasinya riwayat terbentuknya desa atau profil desa masa lampau yang selama ini terlupakan warga. Tetap dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, bertemulah dengan warga di warung kopi, di pos ronda, di lapangan atau dimana saja. Ajaklah mereka bicara dengan santai dan informal. Pengumpulan informasi guna menyusun sejarah desa tidaklah cukup dalam satu-dua kali pertemuan, mungkin berkali-kali.Beberapa bentuk pertemuan dengan warga bisa ditempuh Selain ngerumpi di pos ronda, diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam bisa ditempuh. 1. Diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion) Diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion) adalah sebuah bentuk pertemuan diskusi dengan jumlah peserta yang terbatas atau sekitar 7 - 12 orang saja. Berkaitan dengan penelusuran sejarah desa, FGD bertujuan menggali dan mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang perjalanan desa sejak terbentuknya hingga saat ini. Oleh karena itu peserta dalam FGD sekaligus berfungsi sebagai nara sumber dan responden. Mereka adalah orang-orang kunci yang dianggap mengetahui sejarah desa. Langkah-langkah dalam melaksanakan FGD. Tahapan melaksanakan FGD, secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu tahap persiapan dan tahan pelaksanaan. p elaksanaan. 31

Pertama,  tahap persiapan, hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah:

a) Menentukan topik yang akan didiskusikan. b) Menyusun pokok-pokok pertanyaan. Guna membantu masyarakat mengingat kembali kejadiankejadian-kejadian masa lalu, biasanya dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan, misalnya : Tentang perintisan desa Tentang terbentuk desa Tentang pengelolaan/pemerintahan desa Tentang infra struktur desa Tentang penduduk Tentang perekonomian desa Tentang sumber daya alam desa Tentang perkumpulan/paguyuban warga Tentang konflik yang pernah terjadi Tentang modal sosial Tentang mata pencaharian warga Tentang musibah Tentang kejadian alam Tentang permasalahan yang dihadapi warga c) Menetapkan narasumber/responden narasumber/responden sebagai peserta aktif Tentukan terlebih dulu kriteria narasumber/responden bersama beberapa tokoh masyarakat. Semakin lengkap narasumber/responden dari berbagai kalangan, semakin baik. Jika  jumlah yang akan dijadikan sebagai narasumber/responden narasumber/responden cukup banyak, FGD bisa dilaksanakan beberapa kali. d) Menentukan waktu dan tempat. Tempat diskusi sebaiknya yang terbuka dan netral, dalam arti bukan milik suatu kelompok atau golongan tertentu yang eksklusif. Lokasi tempat diskusi sebaiknya yang memungkinkan semua peserta dengan senang hati menghadirinya. Jika FGD dilakukan beberapa kali, tidak ada salahnya, tempat berpindah-pindah. Waktu pelaksanaan sebaiknya dibicarakan terlebih dulu, dimana semua peserta dapat hadir. Ada baiknya pada hari dan jam-jam tidak bekerja agar tidak mengganggu aktifitas sehari-hari. Hari minggu dan malam hari bisa dipilih atas kesepakatan bersama. e) Menyampaikan undangan Sebaiknya dalam undangan sudah menjelaskan maksud dan tujuan. Sebutkan pula bahwa tidak setiap warga mendapat kesempatan dan kehormatan menjadi narasumber/responden dalam penyusunan sejarah desa ini. Seorang CO sebaiknya menyampaikan sendiri undangan, agar sekaligus dapat menjelaskan secara rinci maksud dan tujuannya serta yang tidak kalah pentingnya, dapat menjelaskan bahwa undangan ini sebagai kebanggaan, karena tidak semua warga memperoleh kesempatan dan kehormatan sebagai narasumber/responden.              

Kedua,  tahap pelaksanaan, hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah:

a) Datang lebih awal, atau paling lambat tepat waktu. Maksudnya agar dapat mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. 32

b) Bukalah acara dengan menjelaskan maksud dan tujuan serta sampaikan pula bahwa undangan ini merupakan kehormatan dan kebanggaan. Penjelasan yang tuntas akan menumbuhkan menumbuhkan kepercayaan dan mengilangkan kecurigaan. Dilanjutkan dengan perkenalan, agar suasana tidak terlalu formal. Buatlah kesepakatan waktu/lamanya diskusi. c) Gunakan pokok-pokok pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. d) Dengarkan semua uraian, penjelasan, jawaban dari narasumber/responden dengan baik dan cermat. e) Gunakan uraian, penjelasan, jawaban tersebut untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanya an selanjutnya. f) Ciptakan suasana serius tapi santai dan nyaman. Hal ini akan menumbuhkan keberanian bicara. g) Sebaiknya pertanyaan bersifat terbuka, hindarkan pertanyaan-pertanyaan tertutup dan memojokkan. h) Jagalah jalannya diskusi agar tetap pada pembahasan topik semula. i) Buatlah notulasi diskusi. Bila perlu dan diperkenankan peserta, gunakan alat bantu rekam suara.  j) Buatlah pokok-pokok hasil dan kesimpulan di akhir diskusi dan bacakan. Minta tanggapan bila perlu.  Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: diperhatikan:

CO sebagai Community Organizer  harus  harus bisa menjadi moderator sangat menentukan keberhasilan FGD. Oleh karena itu CO sebagai moderator FGD harus mampu: a) Mengatur lalu lintas pembicaraan sedemikian rupa agar tetap berkelanjutan dan tidak ada saat-saat kosong, b) Menggunakan bahasa yang sederhana, lugas sesuai dengan tingkat pendidikannya agar mudah dimengerti oleh seluruh peserta. c) Menjelaskan maksud sebuah pertanyaan dengan menggunakan contoh atau ilustrasi. d) Memberi kesempatan bicara yang sama kepada seluruh peserta/narasumber/responden, dan menghindarkan dominasi pembicaraan oleh seseorang atau beberapa orang saja. e) Menghargai, menampung dan mencatat semua pendapat/informasi tanpa praduga negatif. Kemudian mengembangkan lebih lanjut melalui pendapat/informasi pendapat/informasi tersebut. f) Membuat pokok-pokok hasil diskusi dan kesimpulan. Bacakan dan minta komentar dari peserta bila perlu.

33

No. Kegiatan 1 Berladang Menebas Menebang Mencincang Pengeringan Membakar Menugal Merumput Panen 2 Beternak Membuat Kandang Memelihara Ternak Dipotong & Dijual di acara adat 3 Berkebun Jagung Mentimun Labu Kandur/ Labu Put Putih ih 4 Kerajinan Bakul - Wadah Padi Keraga - Tempat Sayur Terawi - Topi

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

Tabel 4. Kalender musim hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan warga masyarakat desa.

34

2. Wawancara Mendalam (In Depth Interview) Adalah suatu cara untuk menggali pendapat/informasi dari narasumber secara perorangan atau individual. individual. Dengan wawancara perorangan perorangan diharapkan diharapkan bisa menggali pendapat/informasi secara lebih rinci dan mendalam. Teknis ini bisa dipergunakan sebagai upaya meelengkapi data yang diperoleh dengan teknik lain, seperti FGD, angket atau teknik yang lain. Cara ini dipergunakan dengan harapan mendapatkan data/informasi yang rincian dan mendalam. Narasumber/responden pada wawancara jenis ini biasanya dianggap sebagai orang kunci. Dalam kaitannya dengan penyusunan sejarah desa, narasumber ini biasanya sebagai pelaku sejarah atau orang yang dianggap mengetahui lebih banyak tentang sejarah desa dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, sebaiknya narasumber untuk menyusun sejarah desa, sebaiknya tidak hanya satu. Semakin banyak semakin obyektif. Langkah-langkah

Secara keseluruhan, wawancara mendalam mendalam dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pertama, tahap persiapan, hal-hal yang dilakukan pada tahap ini antara lain:    

Menentukan topik wawancara. Membuat pedoman wawancara Menginventarisir, memilih dan menentukan narasumber. Menentukan waktu dan tempat wawancara. Biasanya di tempat narasumber atau berdasarkan kesepakatan.

Kedua, tahap pelaksanaan. Hal-hal yang dilaksanakan pada tahap ini antara lain : 



  



•

•

•

•

Datang ke tempat dan pada waktu sesuai dengan kesepakatan. Perkenalan, jika perlu. Menjelaskan maksud dan tujuan untuk menumbuhkan keterbukaan dan menghilangkan keraguan serta kecurigaan. Membuat kesepakatan waktu/lamanya wawancara. Sediakan alat perekam suara, jika narasumber berkenan. Mengajukan pertanyaan secara ringkas dan jelas. Gunakan model pertanyaan terbuka dan yang mampu memancing pendapat secara rinci dan mendalam. Jangan mengajukan pertanyaan tertutup. Dengan model pertanyaan ini narasumber akan merasa tergiring dan terpokokkan. Gunakan jawaban narasumber untuk pertanyaan berikutnya. Menciptakan suasana serius tapi santai. Hal ini untuk menghindarkan perasaan tertekan dan seolah diinterogasi aparat hukum/keamanan. hukum/keamanan. Mendengarkan, menampung dan mencatat semua pendapat/informasi dari narasumber/responden narasumber/responden dengan baik Buatlah ringkasan dan kesimpulan. Bacakan diakhir acara, mintakan komentarnya bila perlu Tanyakan apakah narasumber/responden narasumber/responden bersedia namanya dipublikasikan. 35

No. 1 Bentuk Aset

Kriteria

2

Kategori Kesejahteraan

3

Mata Mat a Pencaharian Pencaharian

4

Bent entuk-bent uk-bentuk uk Tabungan abungan

5 6

Sumber-s r-sumber pe pembiayaan Saran rana Perek rekonomian Desa

StatusSosial a. Motor b. Tanah c. Chainsaw a. Miskin 1) Rumah atap daun 2) Tidak Tidak punya ruma rumah/ h/ gabung gabung dengan dengan orang or ang t ua b. Sedang 1) Punya TV 2) Punya Rumah 3) Rumah kayu atap seng c. Kaya 1) Punya Punya ruma rumah h beton bet on 2) Punya Kios 3) Punya motor a. Perangkat Desa b. Nelayan (menangkap ikan dengan Jalan, bubu, pancing) c. Pet Petani ani d. Guru PNS, Honorer e. Pengges Penggesek ek (mencari kayu papan dengan chainsa chainsaw) w) f. Kary Karyawan awan bekerj bekerja pada perusa perusahaan haan swasta swasta (Sawit (Sawit,, HTI) HTI) a.Tern a.Terna a babi dan dan ayam b. Kayu bakar c. Kebun durian, lai, mangga. d. Kayu Meranti e. Tempaya Tempayan n berisi b erisi minuman tradisional t radisional pengasih pengasih f. Kayu Kayu Balok Koperas rasi si simpan p piinjam jam desa a. 3 Kios dan 2 bengkel Las

Tabel 5. Laporan Serial Dialog Report dengan In Dept Interview. mengenai aset dan tingkat kesejahteraan warga

36

No.

1 2 3 4 5 6 7 8

Pendidikan

Saat ba banjir air air masuk sasampai ha halam laman sesekolah lah Buku-buk buku dik diktatatt mas masih terb terbaatas tas jum jumlah lahnya nya Sebagia ebagiann siswa iswa tinggal tinggal jauh dari dari sekola sekolahh Ada bantu bantuaan Ba Bantua ntuan Ope Operarassiona ional Se Sekola kolahh (B(BOS) Terdapat pe perumahan guru Kondisi ruang kelas masih bagus Tidak ada ekstrakurikuler Tidak idak ada ada orga organisas nisasii pemuda pemuda maupun maupun orga organisa nisasi mas masa

No.

1 2 3 4 5 6 7 8

Kesehatan

Warga rga leb lebih suka beroba robatt ke ke duk dukuun ka kampung Penge ngetah tahuan uan me mengenai sa sanitas itasi da dan ke kesehatan tan ma masih minim inim Rata-ra ata-ratata tiap KK mempunya mempunyaii 3-5 anak anak Posya osyand nduu dila dilaks ksaanak nakan sesekali kali sesetiap tiap bul bulan Penyakit ya yang banyak diderita adalah malaria, TBC, Kurap, Asma, Flu. Mayoritas warga adalah perokok aktif Sumber air desa kondisi baik dan jaraknya dekat disalurkan lewat pipa Peka ekarang rangan an belum um dima dimanfaa nfaatkan tkan untuk Tanama namann Oba Obatt

Tabel 6. Laporan Serial Dialog Report dengan In Dept Interview mengenai  pendidikan dan kesehatan. C. Peta fisik desa Peta adalah gambar, atau bentuk atau bentuk miniatur yang menunjukkan satu posisi terhadap bagian lainnya. Maka pemetaan adalah kegiatan membuat peta yang diawali dengan melakukan survey, wawancara, observasi kemudian disajikan dalam bentuk gambar atau bentuk miniatut yang mudah dipahami dan dimengerti oleh warga masyarakat. Tujuan pemetaan pemetaan desa adalah memudahkan warga masyarakat melihat fisik desanya karena sudah dalam bentuk gambar atau bentuk miniatur desa. Warga akan mengetahui posisi rumahnya, posisi lahan sawah/kebunnya, mengetahui letak sumber-sumber daya alam yang dimiliki desa, mengetahui batas desa dan lain-lain. Dan lebih jauh peta desa dapat dimanfaatkan untuk lelakukan kajian terhadap potensi yang dimiliki dan permasalahan berbagai bidang yang dihadapi serta perubahan yang terjadi di masyarakat. Pembuatan peta sebaiknya disesuaikan dengan material dan peralatan yang tersedia di desa. Berdasarkan material yang digunakan, pemetaan dapat dilakukan dengan cara: 1. Pemetaan di atas tanah Pemetaan ini membutuhkan lahan yang agak luas/lapang. Material yang diperlukan antara lain : batuan, bata merah, tanah liat, biji-bijian, balok-balok kayu, ranting, dedaunan, buah-buahan, dan lain-lain material yang banyak tersedia di desa. Sementara itu peralatan yang diperlukan antara lain: sendok pasir, cangkul, sabit, penggaris, dan lain-lain. Kelebihan pemetaan modal ini dapat dikerjakan oleh lebih banyak warga, sehingga lebih cepat selesai. Dengan dikerjakannya oleh banyak warga, maka suasana menjadi ramai, banyak menerima informasi, ide dan gagasan. Sementara 37

kelemahannya dengan banyaknya informasi, ide dan gagasan yang harus dituangkan dalam peta, maka bisa jadi memerlukan diskusi yang panjang lebar dan memerlukan waktu yang relatif lama. Dan perlu diingat, model pemetaan di atas tanah jika di lahan terbuka akan cepat rusak jika terkena hujan, oleh karena itu masih diperlukan pemetaan di atas kertas sebagai dokumen yang bisa disimpan. 2. Pemetaan di atas kertas. Peralatan yang dibutuhkan adalah alat-alat tulis seperti pensil, ballpen, spidol berbagai warna, lem, penggaris. Sementara itu material yang diperlukan hanya kertas karton dan kertas warna saja. Sebagai pengganti material sebagaimana halnya pemetaan di atas tanah, digunakan simbol-simbol atau guntingan kertas berbagai warna. Kelebihan pemetaan di atas kertas ini bisa langsung ditempel di kantor desa dan sekaligus sebagai dokumen. Sementara kelemahannya diperlukan kertas karton yang cukup besar jika ingin menampilkan hal-hal yang cukup rinci, dan partrisipasi masyarakat tidak sebanyak pemetaan di atas tanah.

Gambar 3. Contoh peta desa diatas kertas hasil Pemetaan Desa. 3. Pemetaan model miniatur atau maket. Model pemetaan ini adalah penyempurnaan dari pemetaan di atas tanah. Simbolsimbol diganti dengan bentuk sebenarnya dalam skala kecil. Keterlibatan warga masyarakat dalam bentuk membuat berbagai model. Material yang diperlukan antara lain : karton, tanah liat, lilin/malam, bambu/lidi, benang, cat, batuan, kayu, ranting, gergajian kayu dan lain-lain. Peralatan yang dibutuhkan d ibutuhkan antara lain gergaji, pisau, gunting, lem, kuas, paku, palu, tang, obeng dan lain-lain. 38

Keuntungan pemetaan model ini adalah lebih menarik penampilannya. Sementara itu keterlibatan masyarakat bisa lebih banyak. Kelemahannya, memerlukan persiapan yang cukup lama dan mahal karena harus mempersiapkan modelmodelnya terlebih dulu. Dengan proses yang relatif lama, dikhawatirkan masyarakat menjadi bosan. Langkah-langkah Langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan pemetaan desa

Pertama, Pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah:  

 



 

 

Menentukan bentuk peta yang akan dibuat. Keputusan yang dibahas secara partisipatoris ini akan berpengaruh pada media yang akan digunakan, sesuaikan dengan ketersediaannya di desa. Menyiapkan peralatan dan material yang akan digunakan. Menjelaskan maksud dan tujuan pemetaan kepada warga masyarakat.Minimal maksud dan tujuan ini difahami oleh tim pembuat peta desa. Yakinkan bahwa kegiatan ini bukan kegiatan hura-hura dan bersifat mercusuar, melainkan untuk menambah dan melengkapi aset desa. Membahas dan mendiskusikan sumberdaya dan lokasinya yang ada di desa. Pengumpulan data/informasi fisik seluruh desa Kegiatan ini cukup berat dan memerlukan cukup waktu dan tenaga. Teknik paling mudah dan dapat dilakukan oleh warga secara partisipatoris antara lain dengan penelusuran desa atau disebut transek, yang dilengkapi dengan data atau informasi yang diperoleh dengan cara diskusi kelompok (FGD), wawancara mendalam atau teknik-teknik lainnya. l ainnya. Pembahasan data/informasi. Setelah penelusuran data dalam upaya pengumpulan data/informasi dianggap cukup, bahas perolehan data/informasinya. Jika kemudian ada yang masih diperlukan lagi, lengkapi data/informasi dengan turun kembali ke lapangan.

Kedua, Kedua, tahap pembuatan peta. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah: 

 

  

Membagi tugas diantara anggota tim untuk pembuatan peta dengan media yang telah disepakati. Membuat peta desa Membuat simbol-simbol dan penjelasannya di sudut peta. Penjelasan atas simbol atau gambar bisa juga dilakukan secara lebih rinci di dokumen tersendiri Bahas kembali peta yang sudah selesai. Dokumentasikan peta tersebut. Cantumkan nama-nama Tim Penyusun, Pemandu, tempat dan tanggal pembuatan. Hal ini penting sebagai pertanggungjawaban. pertanggungjawaban.

39

D. Kajian mengenai potensi dan masalah desa Setelah pemetaan desa dianggap selesai, langkah berikutnya adalah melakukan kajian atas informasi yang tertuang pada peta desa tersebut. Tidak semua pengkajian dilakukan terhadap peta desa guna mengetahui segala potensi dan masalah desa. Pengkajian biasanya dilakukan secara tematik tergantung kebutuhannya. Tema-tema potensi dan masalah tersebut antara lain: a. Ekonomi, perdagangan, keuangan b. Pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan c. Sosial, budaya, keagamaan, k eagamaan, kemasyarakatan, gender d. Kependudukan, Kependudukan, pendidikan, kesehatan e. Sumberdaya alam, air, bahan-bahan galian lainnya. f. dan lain-lain Pengumpulan dan pengkajian terhadap data dan informasi potensi dan permasalahan desa ini harus dilakukan secara partisipatif. Semakin banyak peranserta masyarakat semakin baik. Salah satu cara pengumpulan data dan informasi partisipatif adalan dengan ‘penelusuran desa (transek).

40

1. Penelusuran desa (transek) Disebut juga ‘transek’, adalah sebuah teknik untuk mengetahui keadaan desa secara partisipatif. Dilakukan dengan menelusuri dan mengamati wilayah desa. Tujuan. Meningkatkan motivasi dan dan partisipasi partisipasi warga dalam membahas potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi desa dengan cara meninjau lokasi dimana potensi dan masalah itu ada. Manfaat 1. Menumbuhkan dan meningkatkan motivasi serta partisipasi warga untuk peduli pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi oleh desa. 2. Desa memiliki memiliki aset berupa data/informasi data/informasi tentang tentang potensi dan dan masalah, 2. Jenis penelusuran desa Menurut fokus informasi yang digali: a. Transek Sumberdaya Umum Adalah penelusuran desa guna melakukan pengamatan/observasi tentang potensi/masalah potensi/masalah umum di wilayah pemukiman desa seperti: pemukiman dan tataletak perumahan, pengaturan halaman, kantor desa, sekolah, Puskesmas, tempat ibadah, jalan, MCK, saluran air, fsilitas sosial dan fasilitas umum. b. Transek Sumberdaya Alam Adalah penelusuran desa guna melakukan pengamatan/observasi khusus tentang sumberdaya alam geografi   terdiri dari topografi (berupa bentuk, kemiringan dan keadaan permukaan alam); jenis, kesuburan, tata guna lahan (sawah, kebuh, hutan, padang gembalaan); air dan daerah tangkapannya. Pola usaha tani , antara lain jenis tanaman penting, kegunaan, produktifitas, hasil panen. Teknologi setempat , antara lain sistem pengelolaan air, penahan erosi, pagar hidup p asir dan batu sungai/gali, sumber air Kekayaan alam, alam, antara lain pasir bersih. c. Transek tematik  Adalah penelusuran desa guna melakukan pengamatan/observasi tema/topik-topik tertentu, misalnya tentang hama tikus, wereng, kesehatan anak, pendidikan dasar dan lain sebagainya. 







42

Langkah-langkah dalam kegiatan penelusuran desa

Secara keseluruhan, penelusuran desa/transek dibagi menjadi tiga tahapan besar, yaitu persiapan, penelusuran dan pembuatan gambar. 1) Persiapan 1) Persiapan,, kegiatan yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut : a. Persiapkan topiknya. b. Persiapkan tim, sebaiknya berasal dari warga desa setempat. setempat. c. Buat jadwal kegiatan, menentukan lokasi yang akan dikunjungi, menentukan titik awal, menentukan lintasan d. Persiapkan peralatannya, seperti kertas plano, buku catatan, spidol, lem/lak band. 2. Penelusuran dengan Penelusuran  dengan perjalanan dan pengamatan/observasi, kegiatan yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut : a. Berangkat dari titik awal yang telah disepakati. disepakati. b. Penelusuran oleh oleh tim yang terdiri dari warga desa. Sebaiknya CO hanya mendampingi. c. Membuat catatan-catatan berikut hsil diskusi di lokasi. d. Ulangi penelusuran bila diperlukan. diperlukan. 3. Pembuatan gambar , kegiatan yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut: a. Buatlah kesepakatan tentang simbol yang akan digunakan berikut artinya. b. Mintalah kelompok-kelompok kelompok-kelompok penelusuran penelusuran untuk membuat bagan. Selama kelompok menggambar, CO selalu mendampingi. c. Bahas kembali gambar/bagan yang telah selesai hingga tidak ada keraguan diantara anggota tim. d. Cantumkan nama anggota anggota tim, CO, tanggal dan tempat pembuatannya pembuatannya sebagai alat pertanggungjawaban. pertanggungjawaban.

43

Bab VI MERANCANG MASA DEPAN

A. Pengertian Merancang depan dalam hal ini yang dimaksud adalah masa depan desa yang digagas oleh masyarakat itu sendiri. Merancang masa depan dituangkan dalam bentuk perencanaan yang dilakukan oleh warga masyarakat sendiri, disebut sebagai perencanaan partisipatif. Terdapat dua unsur dalam perencanaan partisipatif, yaitu unsur tujuan dari perencanaan dan unsur proses dalam melakukan perencanaan itu sendiri. Tujuan dan proses tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Bukan hanya masyarakat, melainkan seluruh stakeholder. Semakin lengkap semakin baik, artinya semakin banyak peserta yang mengikuti proses perencanaan semakin baik, karena semakin banyak aspirasi yang diakomodir. Meskipun tridak menutup kemungkinan dengan banyaknya peserta menimbulkan beberapa kesulitan juga. B. Prinsip Dasar Dalam suasana masyarakat yang baru memasuki era reformasi menuju era demokratisasi, dimana sebelumnya hidup cukup lama dalam era sentralistikotoriter , peran-serta/partisipasi masyarakat merupakan barang langka. Memang ‘regim sentralistik-otoriter selalu enggan melibatkan rakyat dengan alasan rakyat itu bodoh dan hanya membuat proses berjalan lamban, Penguasa serba tahu apa yang dibutuhkan rakyat, meski tanpa bertanya kepada rakyat’ (Alexander Abe, 2001). 2001). Sementara itu untuk bisa melakukan perencanaan secara partisipatif, diperlukan pra-kondisi atau prasyarat, yaitu: 1. Adanya kesadaran kesadaran kritis masyarakat masyarakat akan hak-haknya. 2. Adanya kemauan dari msyarakat itu sendiri untuk berperan-serta dalam Merancang masa depannya (melakukan perencanaan p erencanaan). ). Atas dasar kondisi masyarakat dan prasyarat itulah, maka peran CO sangat strategis, yaitu memfasilitasi masyarakat agar mampu memenuhi prasyarat tersebut, dan yang lebih penting adalah menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan perencanaan itu sendiri. Agar perencanaan berjalan dalam baik, maka CO mengupayakan agar dalam mendampingi masyarakat yang melakukan perencanaan partisipatif sebaiknya memperhatikan memperhatikan prinsip-prinsip dasar d asar sehingga suasana menjadi kondusif.

44

1. Saling mengenal, saling percaya dan berpartisipasi. Prinsip berpartisipasi. Prinsip ini diperlukan d iperlukan karena dalam perencanaan partisipatif melibatkan seluruh stake holder . Perencanaan akan menghasilkan rancangan aksi bersama, oleh karena itu sejak awal harus sudah timbul rasa saling mengenal, saling percaya dan berperan serta aktif (partisipasi penuh) hingga program selesai dilaksanakan bahkan b ahkan dievaluasi. 2. Setara. Setara. Prinsip ini diperlukan agar tercipta suasana bebas bicara dalam mengemukakan pendapat tanpa ada hambatan sedikitpun. Bagi pemandu harus bisa menempatkan diri sebagai fasilitator dan bukan sebagai nara sumber yang cenderung merasa lebih dari yang lain. 3. Demokratis, Demokratis, bahwa hasil perencanaan ini merupakan kesepakatan bersama, bukan atas dasar dominasi elit atau rekayasa kelompok tertentu. Oleh karena itu dalam pembahasan harus mendalam dan yang lebih penting, semua memahami hasil kesepakatan tersebut. 4.  Jujur   dalam memberikan informasi. Terutama informasi tentang potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi. Dengan informasi yang benar, analisis akan menghasilkan suatu yang benar pula. 5. Obyektif   dalam arti menjauhkan subyektifitas individu maupun kelompok. Bahwa perencanaan ini merupakan kesepakatan bersama atas dasar pertimbangan yang obyektif dan konsisten sejak awal. 6. Berorientasi pada kebutuhan masyarakat . Kebutuhan ini mensyaratkan orientasi khusus dan terfokus pada masalah-masalah riil yang dihadapi masyarakat setempat. C. Analisis Keadaan Sebagai sebuah kegiatan partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholder  (banyak   (banyak orang), diperlukan kegiatan persiapan yang cukup matang agar dalam pelaksanaan penyusunan perencanaannya perencanaannya berjalan dengan baik, bahkan hingga evaluasi. Persiapan Tahap persiapan ini telah dilaksanakan pada langkah-langkah ”Perencanaan Partisipatif” seperti telah diuraikan pada bab sebelum ini. Sebagaimana diuraikan dalam prinsip-prinsip dasar, terutama prinsip partisipatif dan demokratis di muka, maka semakin lengkap stakeholder yang terlibat, semakin baik hasilnya. Tetapi perlu diingat, bahwa mengumpulkan stakeholder , terutama warga masyarakat dalam jumlah yang cukup banyak dalam waktu yang relatif lama memerlukan pekerjaan tersendiri. Pelaksanaan penyusunan perencanaan

Pada tahap ini dilakukan beberapa analisis, yaitu analisis masalah, analisis tujuan, analisis alternatif dan analisis peran. Sebelum dilakukan analisis-analisis tersebut, tidak ada salahnya jika diawali dengan perkenalan dan bina suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suasana yang memenuhi prinsip-prinsip dasar. Perlu diingat bahwa stakeholder sebagai peserta perencanaan tersebut ada yang berasal dari luar daerah dan belum saling mengenal. Pada kesempatan ini ada baiknya dicapai

45

kesepakatan-kesepakatan kesepakatan-kesepakatan tentang tujuan, hasil yang hendak dicapai, aturan-aturan selama perencanaan berlangsung dan jadwal kegiatan.  Analisis Masalah,  Masalah,  adalah sebuah alat untuk menyelidiki dan meneliti masalahmasalah utama yang dihadapi dengan melihat keterkaitan sebab-akibat dari masalah tersebut. Terdapat tiga langkah kegiatan,  pertama   pertama  identifikasi masalah. Bahan-bahan yang diperlukan adalah seluruh maslah yang ditemukan alam pembuatan ‘Rona Desaku’ dana masalah-masalah yang dirasakan, dilihat dan dihadapi oleh seluruh  /peserta. Setiap peserta boleh mengajukan mengajukan sebanyak mungkin rumusan stakeholder  pernyataan permasalahan. Setiap rumusan pernyataan permasalahan dituliskan dalam satu kartu yang disediakan. Kedua, Kedua, adalah klasifikasi masalah. Bahannya adalah seluruh hasil rumusan pernyataan permasalahan yang terkumpul kemudian dikelompokkan menurut bidang/sektor/aspek. Hasilnya adalah pengelompokkan masalah berdasarkan bidang/sektor/aspek. Ketiga, Ketiga, adalah analisis masalah berdasarkan keterkaitan sebab-akibat. Bahannya seluruh rumusan pernyataan permasalahan. Hasil dari analisis masalah ini adalah  pohon masalah. masalah.  Analisis tujuan,  tujuan,  adalah sebuah alat untuk mengkaji tujuan-tujuan program yang tersusun berdasarkan kerangka hubungan tindakan-hasil. Bahan-bahan yang diperlukan adalah rumusan permyataan tujuan berupa lawan kalimat dari rumusan pernyataan masalah. Jika rumusan masalah menggunakan kalimat negatif, maka rumusan tujuan menggunakan kalimat positif dengan cara membalikkannya. Terdapat dua langkah,  pertama   pertama  identifikasi tujuan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat rumusan pernyataan tujuan adalah seluruh rumusan pernyataan masalah. Hasilnya adalah rumuan pernyataan tujuan yang dituliskan dalam kartukartu yang telah disediakan. Setiap rumusan pernyataan tujuan ditulis dalam selembar kartu. Kedua, Kedua, analisis tujuan, adalah mengkaji hubungan tindakan-hasil. Bahannya adalah semua rumusan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Hasilnya adalah pohon adalah pohon tujuan. tujuan.  Analisis Alternatif, adalah cara atau alat untuk meneliti dan memilih satu atau beberapa tujuan program yang paling mungkin dapat dicapai berdasarkan potensi yang dimiliki. Bahannya adalah pohon tujuan. Hasilnya adalah pilihan alternatif satu atau beberapa tujuan yang harus dicapai dari kegiatan program. Terdapat dua langkah,  pertama   pertama  membahas kriteria yang dipergunakan untuk meneliti dan memilih. Bahannya adalah usulan peserta atas kriteria pemilihan. Kedua, Kedua, adalah membahas pilihan-pilihan alternatif berdasarkan kriteria yang telah di bahas di langkah pertama. Setelah terpilih, telaah beberapa rangkaian tujuan yang mengarah pada tujuan tersebut, kemudian beri tanda.

46

 Analisis peran, peran, adalah gambaran seluruh stakeholder (individu, kelompok, lembaga) dengan memperhatikan keinginan, harapan dan keterlibatan dalam program kelak dengan segala potensi dan kendalanya. k endalanya. Terdapat tiga langkah: Pertama adalah ertama adalah identifikasi peran masing-masing stakeholder (individu, kelompok, lembaga) baik keterlibatan langsung maupun tidak langsung. Kedua, Kedua, adalah pengelompokan masing-masing stakeholder berdasarkan fungsinya dalam program, seperti : 1. perencana, 2. pelaksana, 3. penerima manfaat, 4. penyandang dana, 5. mitra, 6. pemantau, 7. evaluator, 8. dan lain-lain fungsi. Ketiga, Ketiga, analisis peran dengan cara membuat matrik analisis setiap stakeholder pada fungsi dan dikaji potensinya, harapannya, sumbangan yang bisa diberikan, hambatan dan konsekuensi karena keterlibatannya dalam program. D. Inventarisasi Modal Sosial Modal sosial merupakan potensi yang perlu digali, ditemukan dan dikenali, untuk kemudian dikembangkan sebagai sebuah tahapan yang mengawali penyusunan program. Untuk itu inventarisasi modal sosial, perlu dilakukan dengan seksama, karena sangat berpengaruh pada upaya pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa semua yang ada mengalami perubahan sosial. Arus globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi menambah laju kecepatan peubahan tersebut. Tuntutan proses globalisasi memaksa suatu negara atau seatu daerah untuk memobilisasi berbagai sumberdayanya lokal untuk bisa mengikuti proses modernisasi. Masyarakat kota di suatu negara menjadi pintu gerbang proses perubahan sosial. Hal ini disebabkan kota relatif lebih cepat menerima perkembangan di segala bidang, termasuk investasi, ide, gagasan sebagai paradigma baru yang akan membawa masyarakat pada kehidupan yang lebih maju (sejahtera). Krisis multi dimensi yang berkepanjangan ditengarai disebabkan karena pembangunan tidak berhasil mewujudkan pemerataan pembangunan antar sektor, khususnya pembangunan sosial. Salah satu penyebabnya adalah kurang dipertimbangkannya manusia sebagai subyek pembangunan. Selama ini manusia hanya dijadikan sebagai obyek, disamping kebijakan top-down. Kini saatnya beralih ke paradigma baru, dimana menuntut partisipasi dari bawah, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas bagi semua pihak, baik pemerintah 47

maupun masyarakat. Pengalaman pembangunan di masa lalu yang hanya mementingkan pembangunan fisik dan keuangan, harus dijadikan pelajaran untuk melihat besar andil dan pentingnya modal sosial sebagai kekuatan sosial dalam bentuk energi yang tersebar dan tak pernah habis (Linda Darmayanti, 2002) Modal sosial adalah ‘norma dan hubungan sosial yang menyatu dalam struktur sosial masyarakat yang membuat orang dapat bekerjasama dan mampu mengkoordinasikan tindakan dalam mencapai tujuan’ (Linda Darmayanti, 2002). 2002). Oleh karena itu, modal sosial tidak terdapat pada individu, melainkan ada pada kelompok, komunitas. Komunitas mampu membangun modal sosial melalui pengembangan hubungan aktif, partisipatif, demokratis dan penguatan kepemilikan serta kepercayaan komunitas. Dalam kehidupan berorganisasi, tercermin kerjasama antar warga yang saling menguntungkan, dan modal sosial akan memperkuat modal-modal lain yang ada di komunitas. Oleh karena itulah dalam upaya Merancang masa depan (baca: membuat perencanaan) sanghat perlu dilakukan inventarisasi modal sosial (potensi) yang dimiliki desa. Beberapa cara bisa ditempuh untuk melakukan inventarisasi modal sosial, baik formal maupun informal. Namun perlu diingat bahwa proses inventarisasinya harus dilakukan secara partisipatif. Cara-cara tersebut sudah dibahas pada bagian terdahulu, antara lain: a. Ngobrol di warung kopi, di pos ronda, dll b. Kenduri c. Acara adat d. Diskusi kelompok terfokus (FGD) e. Wawancara mendalam. f. Pendekatan tokoh dan lain-lain. E. Menetapkan Program Berbekal hasil analisis keadaan dan inventasisari inventasisari modal sosial desa, desa, tahap berikutnya adalah menyusun program. Agar mudah dilihat dan dipahami oleh seluruh stakeholder, terlebih oleh seluruh warga masyarakat, program disusun dalam bentuk matrik terdiri dari empat kolom. Dari matrik tersebut di atas akan dapat menjelaskan beberapa hal tentang program, yaitu : 1. Mengapa  Mengapa  program dilaksanakan, diterangkan melalui tujuan  tujuan  dan maksud  program. 2. Apakah  Apakah  yang ingin dihasilkan oleh program, diterangkan melalui hasil-hasil  program.  program. 3. Bagaimana program Bagaimana program dilaksanakan agar hasil-hasil program tercapai, diterangkan melalui kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan program. program. 4. Manakah  Manakah  faktor-faktor yang berpengaruh langsung yang perlu dicermati, diterangkan melalui asumsi-asumsi penting. penting.

48

5. Bagaimana  Bagaimana  menilai secara obyektif keberhasilan program, diterangkan melalui indikator keberhasilan keberhasilan. 6. Dari manakah diperoleh manakah diperoleh data untuk menilai keberhasilan program, diterangkah melalui sumber-sumber pembuktian. pembuktian. 7. Berapakah biaya Berapakah biaya yang diperlukan, diterangkan melalui sarana dan biaya. Terdapat tiga langkah penyusunan kolom pertama matrik perencanaan yaitu: 1. Pertama, pelajari lagi  pendekatan program  program  yang telah dipilih dalam analisis alternatif , kemudian rumuskanlah tujuan program. 2. Kedua tetapkan hal-hal yang harus dihasilkan  dihasilkan  oleh program secara langsung agar maksud program tercapai, manfaatkan analisis peran. peran. 3. Ketiga, tentukan sejumlah kegiatan yang harus dilakukan untuk setiap hasil kerja, manfaatkan analisis peran F. Kalender Kerja Langkah selanjutnya setelah program tersusun, adalah menuangkan dalam kalender kegiatan, yang berisi: 1) Rincian kegiatan, 2) Waktu pelaksanaan, 3) Anggaran biaya, 4) Penanggungjawab setiap kegiatan. Seluruh kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun berdasarkan urutan pelaksanaannya. Tidak jarang kegiatan yang akan dilaksanakan bersifat berurutan (prerequisit), (prerequisit), oleh karena itu jika satu kegiatan belum selesai dilaksanakan, maka kegiatan berikutnya belum dapat dilaksanakan. Jika kegiatan yang belum terselesaikan berada di urutan awal, maka target waktu akan terganggu. Kemudian ditetapkan kapan dan berapa lama setiap kegiatan tersebut dilaksanakan. Ada juga yang mencantum mencantum perkiraan anggaran biaya setiap kegiatan. Kolom terakhir adalah pelaksana dan penganggungjawabnya. Kalender kerja ini kelak dijadikan pedoman pencapaian target, waktu (lama pelaksanaan) dan penggunaan anggaran biaya setiap kegiatan. Disinilah perlu dicantumkannya perkiraan anggaran biaya dan penanggungjawab penanggungjawab setiap kegiatan. G. Peningkatan Kapasitas Upaya peningkatan kapasitas masyarakat sangat terkait dengan hasil analisis peran. Kapasitas yang dimaksud adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap warga masyarakat untuk melaksanakan program yang telah disepakati. Namun demikian bentuk-bentuk, strategidan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas tergantung pada kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat sendiri. Bentuk-bentuk peningkatan kapasitas yang diperlukan masyarakat memang sangat ditentukan oleh keadaan masyarakat saat ini dan kebutuhan untuk pelaksanaan program yang telah disusun bersama. Hasil identifikasi terhadap kapasitas yang diperlukan oleh masyarakat secara umum (yang biasa diperlukan) antara lain : 49

1. Kepemimpinan 2. Komunikasi 3. Perencanaan 4. Pengorganisasian Pengorganisasian 5. Monitoring 6. Evaluasi 7. Advokasi 8. Pelaporan 9. Dokumentasi Diperlukan strategi untuk peningkatan kapasitas dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Strategi ini diperlukan agar upaya pemberdayaan mencapai sasaran secara optimal. Strategi tersebut adalah berkelompok dan berkelanjutan. Berkelompok dalam arti bahwa pemberdayaan pemberdayaan dilaksanakan bagi komunitas, bukan bagi orang per orang meskipun komunitas terdiri dari individu-individu. Berkelanjutan dalam arti bahwa upaya pemberdayaan tersebut dilakukan sesuai kebutuhan, secara bertahap dan terus-menerus. Diawali dengan peningkatan kesadaran, kemudian dilanjutkan menumbuhkan kesadaran, membangkitkan prakarsa, menumbuhkan keswadayaan, membentuk kelompok/organisasi, meningkatkan fungsi kelompok, menumbuhkan kerelawanan, membangun jaringan dan mengorganisir advokasi sebagai alat untuk mempengaruhi pengambil kebijakan agar memihak kepada rakyat. Banyak bentuk-bentuk kegiatan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, sejak yang formal, seperti: 1) Seminar, 2) Lokakarya, 3) Pelatihan, 4) Diskusi-diskusi resmi hingga obrolan-obrolan informal, seperti ngerumpi di warung kopi, di pos ronda, di sawah atau pada saat gotong-royong membersihkan membersihkan desa.

50

Bab VII PENGORGANISASIAN PENGORGANISASIAN MASYARAKAT

A. Pengertian Organisasi Organisasi berasal dari kata organon  organon  dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Pengertian organisasi telah banyak disampaikan para ahli, tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, dan sebagai bahan perbandingan akan disampaikan beberapa pendapat sebagai berikut : 1) Chester I. Barnard (1938) dalam bukunya “The Executive Functions”  mengemukakan bahwa : “ Organisasi adalah system kerjasama antara dua orang atau lebih” (I define organization as a system of cooperatives of two more persons). 2) James D. Mooney mengatakan bahwa: “Organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama” (Organization is the form of every human association for the attainment of common purpose) 3) Menurut Dimock, organisasi adalah : “Organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan/berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan” (Organization is the systematic bringing together of interdependent part to form a unified whole through which authority, coordination and control may be exercised to achive a given purpose). Dari beberapa pengertian organisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi harus memiliki tiga unsur dasar, yakni Adanya Orang-orang (sekumpulan orang), adanya kerjasama, adanya tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama, dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki. B. Ciri-ciri organisasi Selain memiliki tiga unsur dasar di atas. Secara lebih rinci organisasi memiliki ciriciri sebagai berikut: 1) Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal d an saling mengenal. 2) Adanya kegiatan yang berbeda-beda, tetapi satu sama lain saling berkaitan (interdependent (interdependent part) yang part) yang merupakan kesatuan kegiatan. 3) Tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya berupa; pemikiran, tenaga, dan lain-lain. 4) Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan. pengawasan. 5) Adanya tujuan yang ingin dicapai.

51

C. Prinsip Organisasi 1) Organisasi Harus Mempunyai Tujuan yang Jelas. Jelas . Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai, dengan demikian tidak mungkin suatu organisasi organisasi tanpa tanpa adanya tujuan. Misalnya, organisasi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas sebagai suatu organisasi, mempunyai tujuan yang ingin dicapai antara lain, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan lain lain. 2) Prinsip Skala Hirarkhi . Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, pembantu pimpinan sampai pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban, dan akan menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan. 3) Prinsip Kesatuan Perintah. Perintah. Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau bertanggung jawab kepada seorang atasan saja. 4) Prinsip Pendelegasian Wewenang. Wewenang. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan terbatas dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada bawahannya. Pejabat yang diberi wewenang harus dapat menjamin tercapainya hasil yang diharapkan. Dalam pendelegasian pendelegasian,, wewenang wewenang yang dilimpahkan meliputi kewenangan dalam pengambilan keputusan, melakukan hubungan dengan orang lain, dan mengadakan tindakan tanpa minta persetujuan lebih dahulu kepada atasannya lagi. 5) Prinsip Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban.. Dalam menjalankan tugasnya setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan. 6) Prinsip Pembagian Pekerjaan. Suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya, melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan optimal maka dilakukan pembagian tugas/pekerjaan yang didasarkan kepada kemampuan dan keahlian dari masing-masing pegawai. Adanya kejelasan dalam pembagian tugas, akan memperjelas dalam pendelegasian wewenang, pertanggungjawaban, pertanggungjawaba n, serta menunjang efektivitas jalannya organisasi. 7) Prinsip Rentang Pengendalian. Pengendalian . Artinya bahwa jumlah bawahan atau staf yang harus dikendalikan oleh seorang atasan atasan perlu dibatasi secara secara rasional. Rentang kendali kendali ini sesuai sesuai dengan bentuk dan tipe organisasi, semakin besar suatu organisasi dengan  jumlah pegawai yang cukup banyak, semakin kompleks rentang pengendaliannya. 8) Prinsip Fungsional . Bahwa seorang pegawai dalam suatu organisasi secara fungsional harus jelas tugas dan wewenangnya, kegiatannya, hubungan kerja, serta tanggung  jawab dari pekerjaannya. pekerjaannya. 9) Prinsip Pemisahan. Pemisahan. Bahwa beban tugas pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan tanggung  jawabnya kepada orang orang lain.

52

10) Prinsip Keseimbangan. Keseimbangan. Keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi. Dalam hal ini, penyusunan struktur organisasi harus sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Tujuan organisasi tersebut akan diwujudkan melalui aktivitas/ kegiatan yang akan dilakukan. Organisasi yang aktivitasnya sederhana (tidak kompleks) contoh ‘koperasi di suatu desa terpencil’, struktur organisasinya akan berbeda dengan organisasi koperasi yang ada di kota besar seperti di Jakarta, Bandung, atau Surabaya. 11) Prinsip Fleksibilitas Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri (internal (internal factor ) dan juga karena adanya pengaruh di luar organisasi (external ( external factor ), ), sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya. 12) Prinsip Kepemimpinan. Dalam organisasi apapun bentuknya diperlukan adanya kepemimpinan, atau dengan kata lain organisasi o rganisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya proses kepemimpinan yang digerakan oleh pemimpin organisasi tersebut. D. Tahapan Pengorganisasian Masyarakat Kegiatan pengorganisasian masyarakat dimulai dengan pembuatan kelompokkelompok. Kelompok adalah sekumpulan individu yang berhimpun dan mengorganisir diri. Perjalanan seseorang untuk bergabung dalam suatu kelompok, tidaklah sama. Ada yang cepat dan ada yang lambat, bahkan tidak pernah bergabung sama sekali. Hal itu tergantung pada pengetahuan, motivasi dan harapan-harapan yang bisa dipenuhi dengan bergabung dalam kelompok. Oleh karena itu, tugas CO agar seseorang ‘mau’ dan ‘menerima ajakan’   dan kemudian   bergabung dalam kelompok adalah memberikan pengetahuan agar tumbuh ‘ingin’  bergabung dan meningkat kesadarannya, motivasinya untuk berkelompok yang kemudian mengetahui dan memahami manfaatnya yang antara lain sebagai wahana untuk memenuhi harapan-harapan secara bersama-sama. Kondisi masyarakat pedesaan dimana tingkat aksesibilitas dengan dunia luar dan mobilisasinya relatif lebih lambat dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, maka peran CO di daerah pedesaan. Kegiatan pengorganisasian masyarakat diawali dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan kesadaran kritis masyarakat, melalui serangkaian kegiatan diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD)  (FGD)   dan pemetaan swadaya atau Survai Kampung Sendiri (SKS)  (SKS)  dengan langkah-langkah seperti tercantum dalam Bab V , sebagai  , sebagai upaya mendorong masyarakat membahas bersama persoalan riil di bidang tertentu yang dirasa masih kurang di kampung mereka. Mereka sendiri dengan bantuan CO yang menghadapi dan mencari cara bagaimana menyelesaikannya, serta apa yang dibutuhkan untuk menanggulangi masalah tersebut secara efektif. Penanggulangan itu bisa dalam bentuk: komitmen (individu dan kelompok), keahlian, sumberdaya, kelembagaan, organisasi dan lainlainnya.

53

Proses pengorganisasian masyarakat ini akan mengarah pada terbentuknya kader masyarakat yang kemudian bersama fasilitator (CO) mendorong peran aktif masyarakat, dalam proses pengukuhan lembaga komunitas sebagai representasi masyarakat yang akan berperan sebagai motor penggerak masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah berbasis komunitas di wilayahnya. Secara keseluruhan, ada tiga tahapan dalam pengorganisasian masyarakat, yaitu institusionalisasi, pengorganisasian dan tahap formalisasi. Pada setiap tahap tersebut, baik CO maupun warga memiliki bentuk kegiatan dan intensitas yang berbeda. Sebagaimana paradigma dan Metode yang disepakati dlam pemberdayaan masyarakat, maka sebagian besar kegiatan pengorganisasian ini dilakukan oleh warga itu sendiri. Seorang CO sebaiknya hanya melakukan pendampingan saja. Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh CO maupun warga pada setiap tahapannya.

54

Bab VIII PEMANTAUAN KEGIATAN BERSAMA MASYARAKAT MASYARAKAT

A. Pengertian Masih dalam kerangka partisipatif, pemantauan (monitoring)  (monitoring)  juga dilaksanakan secara bersama sesuai dengan peran masing-masing stakeholder,  stakeholder,  termasuk perusahaan melalui CO-nya. Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemantauan adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang siklus program dimulai dari pelatihan dan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Memantau secara sederhana diartikan sebagai mengamati dan mengikuti pelaksanakaan kegiatan program yang sedang berjalan. Dengan memantau, akan diketahui apakah (hingga saat dilakukan pemantauan) pelaksanaan dan pencapaian program sesuai dengan perencanaan atau tidak. Jika tidak sesuai atau terjadi penyimpangan, dapat dengan segera dan diperbaiki sejak dini. B. Nilai Penting Pemantauan Program Ada beberapa alasan penting mengapa seorang CO harus melakukan kegiatan pemantauan program antara lain: a) Pemantauan menjadi penting karena hal ini membantu para pelaku program (masyarakat, aparat pemerintah, konsultan dll) mengetahui kemajuan dan perkembangan yang telah dicapai oleh program. Temuan-temuan dari kegiatan pemantauan tersebut sekaligus juga membantu para pelaku program untuk mengecek apakah suatu kegiatan berhasil diselesaikan sesuai dengan rencana atau tidak. b) Pemantauan adalah alat manajemen yang sangat berguna. Informasi yang digali dari pemantauan dan evaluasi dapat memberi masukan kepada pengambil keputusan dan memastikan bahwa tindakan perbaikan dapat diambil jika diperlukan. c) Pemantauan penting karena kegiatan ini mendokumentasikan berbagai pengalaman yang muncul didalam pelaksanaan program dan dapat mengambil pelajaran dari pengalaman yang terjadi di PPK. Kegiatan ini juga membuat para pelaku program dan berbagai pihak lain untuk belajar dari apa yang terjadi di lapangan.

55

C. Cara Pemantauan Terdapat dua cara pemantauan, yaitu dengan dua cara yakni penginderaan langsung dan penginderaan tidak langsung. Cara  pertama   pertama  dilakukan dengan melihat dan mendengar (mungkin juga dengan meraba) langsung di tempat pelaksanaan kegiatan program. Dengan melihat dan mengamati (observasi) langsung di tempat akan dapat mengetahui proses dan hasil/dampak pelaksanaan program. Semua data dan informasi yang diperoleh dari observasi, dilengkapi dengan wawancara terhadap pelaksana program atau bahkan masyarakat penerima manfaat program (target program), baik secara berkelompok maupun secara individual. Jika wawancara dilakukan secara berkelompok, biasanya dilanjutkan dengan diskusi. Cara ini dianggap lebih efektif, karena dalam satu waktu, satu tempat dalam jumlah responden yang cukup, diperoleh jawaban berupa saran sekaligus pendapat. Diskusi kelompok ini dapat dipergunakan juga untuk crosscheck  langsung.  langsung. Cara kedua, kedua, dengan melakukan penginderaan tidak langsung atau bahkan jarak  jauh. Cara ini dilakukan dengan melihat (foto, gambar, video, film), membaca (laporan tertulis, surat, formulir isian), mendengar (laporan lisan, tape audio) audio) yang ada tentang pelaksanaan kegiatan program. Semua data/informasi yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung tersebut dipelajari, kemudian dikaitkan dengan perencanaan dan kriteria keberhasilan. Hasilnya akan dikatahui apakah pelaksanaan program berjalan dengan baik atau sebaliknya. D. Tahapan Pemantauan Tiga langkah pemantauan, yaitu persiapan, pengumpulan data dan informasi, terakhir adalah analisis solusi. Ada beberapa b eberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan pemantauan program antara lain: a) Pemantauan harus dilihat sebagai alat penting untuk memperbaiki program. Jika pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan baik, semua pihak mendapat keuntungan karena ada banyak informasi yang diperoleh untuk memperbaiki pelaksanaan program dan juga untuk mempertimbangkan masa depan program. b) Pemantauan yang baik mencakup aspek partisipasi dan transparansi. Semua pelaku program, terutama masyarakat, CO dan stakeholder terkait seharusnya merasa bebas untuk berpartisipasi dan melaporkan berbagai masalah yang dihadapi serta memberikan kontribusinya untuk perbaikan program. Pemantauan dan evaluasi harus dilakukan di suatu lingkungan yang mendorong kebebasan berbicara, dan bersifat terbuka untuk menerima informasi yang baik ataupun yang buruk, penghargaan maupun kritikan. Tidak seorangpun yang harus merasa perlu dipersalahkan jika muncul masalah di lapangan yang memerlukan tindakan perbaikan. Yang penting adalah bahwa para pelaku program menjadi lebih sadar tentang masalah tersebut dan dapat belajar dari masalah itu, dan jika perlu, mengambil langkah perbaikan. c) Semua pelaku program mempunyai kewajiban untuk melaporkan informasi seakurat mungkin. Maksudnya adalah agar para pelaku program tidak 56

berpikir hanya mau melaporkan apa yang di anggap menyenangkan untuk didengar oleh atasan. Apabila memungkinkan informasi tersebut harus diuji silang dengan sumber lain untuk menjamin keakurasiannya. Karena hanya informasi yang akurat dan berdasarkan fakta dan sumber terpercaya yang dapat membantu untuk memperbaiki program. Pertama  Pertama  tahap persiapan. Tahap ini telah dilaksanakan pada saat penyusunan perencanaan. Selanjutnya tahap kedua,  pengumpulan  pengumpulan data/informasi  data/informasi , dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik seperti wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, obserfasi, kajian literatur (dokumen perencanaan program). Sementara itu nara sumber atau responden dalam pengumpulan data atau informasi ini adalah para pemangku program (stakeholder). Semakin lengkap mereka memberikan informasi, akan semakin lengkap yang data d ata yang diperoleh. Tahap ketiga  ketiga  adalah analisis dan solusi . Jika pada tahap pengumpulan data diperoleh informasi yang lengkap, akan memudahkan Tim Pemantau untuk mengolah yang kemudian menarik kesimpulan. Dengan kesimpulan yang benar, maka diharapkan solusi yang diajukan akan sangat bermanfaat bagi keberlanjutan program, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa solusi yang diberikan oleh Tim Pemantauharus diperhatikan dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana agar program berjalan sebagaimana perencanaan, dimana capaian terhadap dampak, waktu pelaksanaan maupun biayanya seperti yang direncanakan semula.

57

Bab IX REFLEKSI DAN EVALUASI

Kegiatan ini dilakukan di akhir sebuah program atau kegiatan. Refleksi dimaksudkan sebagai bercermin agar bisa melihat diri sendiri selama perjalanan program. Sementara itu evaluasi dimaksudkan sebagai kegiatan menilai, menaksir, mengukur secara obyektif atas program sejak perencanaan, selama pelaksanaan hingga pelaporan di akhir program. Baik refleksi dan evaluasi sebaiknya dilaksanakan dalam bentuk forum diskusi yang dilakukan secara partisipatif. A. Refleksi partisipatif Dilakukan dalam sebuah forum yang diikuti (sebaiknya) oleh semua pihak yang terlibat (stakeholders)  (stakeholders)   dalam kegiatan program. Refleksi bisa dilakukan secara individual, dimana setiap peserta/partisipan mengungkapkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh fasilitator yang berfungsi sebagai moderator. Bisa juga dilakukan secara kelompok, dimana forum dibagi ke dalam bentuk kelompok-kelompok kecil dimana forum dibagi ke dalam bentuk kelompok-kelompok kecil peserta. Biasanya moderator dibekali dengan pertanyaan-pertanyaan baku yang diajukan dalam forum refleksi adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Siapa yang merencanakan program ? Siapa yang melaksanakan program ? Siapa yang melakukan evaluasi program p rogram ? Siapa yang menilai hasil evaluasi program ? Untuk kepentingan siapa hasil evaluasi ? Siapa yang merumuskan rencana tindak lanjut ?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, dibahas dan disimpulkan bersamasama. Perlu dibuat kesimpulan umum berupa rangkuman dari kesimpulan setiap  jawaban yang juga didiskusikan didiskusikan bersama-sama. bersama-sama. Manfaat refleksi adalah membantu menyadarkan masyarakat (stake holders)  holders)  untuk dapat melihat dirinya sendiri terhadap kegiatan-kegiatan program selama ini. B. Evaluasi partisipatif Model evaluasi ini memang tidak seperti yang biasa dilakukan. Jika selama ini evaluasi dilakukan oleh pihak luar dengan asumsi akan lebih obyektif, maka evaluasi partisipatif ini justru mengasumsikan evaluasi akan lebih baik jika dilakukan oleh semua yang terlibat (stake holders) program holders) program (perencana, pelaksana, penyandang dana, penerima manfaat dan evaluator). Oleh karena itu jumlah mereka sangatlah banyak, maka dipilih berdasarkan azas representatif/keterwakilan.

58

Permasalahannya sekarang adalah bagaimana menentukan bahwa seseorang telah memenuhi kriteria mewakili. Oleh karena evaluasi model partisipatif ini dilaksanakan juga oleh kelompok sasaran yang menjadi target program (baca: masyarakat awam) maka makna evaluasi ini tidak sekedar mengetahui seberapa besar keberhasilan program, melainkan banyak hal yang bisa diperoleh dari sebuah kegiatan evaluasi partisipatif karena evaluasi ini juga sebagai proses pembelajaran masyarakat, yaitu : 













Melaksanakan program pemberdayaan (membangun) atas dasar apa yang telah diketahui dan dilakukan masyarakat. Membantu masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilannya dalam memonitor dan mengevaluasi program dimana mereka terlibat. Membantu masyarakat mengetahui sejauhmana perencanaan program yang dilakukan bersama-sama memberikan manfaat. m anfaat. Membantu masyarakat mengetahui sejauhmana aktivitasnya berpengaruh dan memberikan dampak terhadap pencapaian program. p rogram. Membantu masyarakat untuk mengetahui potensi yang termanfaatkan dan potensi yang belum termanfaatkan. Membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya dalam berorganisasi secara lebih baik. Membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya dalam melihat program pemberdayaannya dalam kaitannya dengan program yang lebih luas.

Sebagaimana sebuah kegiatan pelatihan atau partisipatif juga membutuhkan membutuhkan peralatan seperti: 











lokakarya

lainnya,

evaluasi

Kartu-kartu, berukuran 10 x 20. Terbuat dari karton manila atau kertas HVS folio dibagi tiga. Spidol, sebaiknya spidol besar agar tulisannya cukup besar dan masih bisa terlihat dari jarak paling jauh dalam ruang pertemuan White board atau soft board atau polifoam atau kardus bekas, sebagai tempat untuk memajangatau menempelkan kartu-kartu. Lak band atau paper-tape, sebagai alat untuk menempelkan kartu-kartu jika papan yang digunakan adalah white board. Push pin atau pines atau jarum pentul, alat untuk menempel jika papan yang digunakan adalah soft board atau polifoam Kertas koran atau kertas berukuran plano (besar), berfungsi untuk menempelkan kartu-kartu yang telah disepakati bersama. Selama proses berlangsung, kartu-kartu ini sebaiknya terus dipajang di dinding agar mudah dilihat kembali jika diperlukan atau untuk menyalin hasil diskusi.

C. Langkah-langkah evaluasi partisipatif Sebagaimana kegiatan lainnya, dalam evaluasi partisipatif ini terdapat beberapa tahapan dalam melaksanakannya. Setiap langkah sebaiknya diselesaikan secara tuntas terlebih dulu, baru kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya. Langkahlangkah tersebut adalah : 59

a. Penyamaan persepsi tentang evaluasi partisipatif. Jika yang terlibat dalam kegiatan ini bervariasi tingkat pengetahuannya, maka tidak ada salahnya diawali dari membangun pemahaman bersama tentang pengertian apa itu evaluasi partisipatif. Upaya menemukan pengertian secara partisipatif bisa dilakukan dengan diskusi kelompok. Hasil yang harus dicapai pada langkah ini selain kesamaan pemahaman tentang  pengertian, juga dirancang secara bersama tujuan dan hasil  yang   yang hendak dicapai dari kegiatan evaluasi. b. Membahas hal-hal yang akan dievaluasi. Langkah berikutnya adalah menentukan hal-hal yang akan dievaluasi. Pertama-tama beri kesempatan kepada peserta untuk mengusulkan hal-hal yang akan dievaluasi tersebut. Setelah semua merasa usulannya tertampung. Bahas setiap usulan, jika istilahnya berbeda tetapi maksudnya sama, satukan. Hasilnya adalah ‘hal-hal yang akan dievaluasi’. Selanjutnya bagi habis ‘hal-hal yang akan dievaluasi’   tersebut ke kelompok diskusi yang ada. Minta kepada setiap kelompok untuk merinci lebih lanjut agar jelas hal-hal yang akan dievaluasi. Hasilnya ‘unsur-unsur yang dievaluasi’  dari   dari setiap hal-hal tersebut. Sebagai contoh misal keberadaan kelompok tani merupakan hal yang akan dievaluasi, maka unsur-unsur apa saja yang akan dievaluasi dari kelompok tani, bisa saja 1) pengurusnya, 2) anggotanya, 3) programnya, 4) aturan-aturan mainnya dan lain sebaginya. Hasil diskusi setiap kelompok dibahas bersama untuk mendapatkan penyempurnaan secara partisipatif. c. Menentukan obyek-obyek yang akan dievaluasi. Setelah hal-hal yang akan dievaluasi dirinci unsur-unsurnya, tahap berikutnya adalah membahas ‘obyek evaluasi dari setiap unsur-unsur’  tersebut. Misanya jika yang hendak dievaluasi pengurus kelompok tani, maka pengurus menjadi obyek evaluasi. Jika anggota yang akan dievaluasi, maka anggota menjadi obyek evaluasi, Jika programnya yang akan dievaluasi, maka yang dievaluasi adalah dokumen program, pelaksana program (pengurus) dampak program dan d an seterusnya. d. Mengumpulkan informasi (data lapangan) Pada tahap ini peserta diajak untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan unsur-unsur yang dievaluasi. Pertanyaan tersebut akan dijawab melalui sumber jawaban, yaitu obyek evaluai yang telah diidentifikasi sebelumnya, yakni: 1) Data sekunder, sekunder, berupa : Dokumen perencanaan. Dokumen tata aturan main/kesepakatan-kesepakatan. main/kesepakatan-kesepakatan. Buku laporan berkala, laporan tengah masa ataupun laporan akhir program. Buku catatan-catatan. catatan-catatan. Laporan pemantauan.   

 

60

2) Data primer, berupa : Informasi/data lapangan dari berbagai obyek evaluasi baik melalui wawancara maupun observasi. Sumber data untuk memperoleh informasi ini sebagaimana telah di bahas pada tahap/langkah ke tiga di atas. e. Membahas hasil pendataan. Pembahasan dimaksudkan selain untuk mengetahui kelengkapan data, juga untuk memahami data yang telah terkumpul. Sebaiknya evaluasi tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya jika seluruh partisipan belum memahami seluruh data yang telah tersedia. Bahaslah segala informasi dan data tersebut dan pastikan bahwa seluruh bahwa seluruh pasrtisipan telah memahaminya dengan baik f.  Analisis dan merumuskan merumuskan hasil evaluasi evaluasi Setelah data dianggap lengkap dan benar, dilanjutkan menganalisis dengan menggunakan Metode analisis sederhana yang dapat digunakan, yaitu Metode komparasi antara perencanaan dan hasil temuan lapangan yang kemudian dapat dihasilkan dih asilkan kesimpulan-kesimpulan. kesimpulan-kesimpulan. g. Menyusun dan menyepakati rencana tindak lanjut. Kesimpulan yang telah diperoleh, kemudian secara partisipatis pula disusun solusi yang merupakan rencana tindak lanjut pasca evaluasi. h. Menyusun laporan Seluruh data/informasi, hasil analisis, rumusan hasil evaluasi hingga rencana tindak lanjut dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan ini kemudian didokumentsikan yang kelak masih bermanfaat.

61

Bab X PENUTUP

Pada bab terakhir ini, kita akan mencoba review   kembali mekanisme pembuatan program CSR. Kita akan mencoba membuat sebuah program CSR berbasis komunitas secara sederhana. Setelah semua proses assessment dilakukan dan semua data-data telah dibukukan. Semua CO berkumpul untuk membahas program yang akan diterapkan di desa. Untuk memudahkan kita membuat program yang cocok. Kita tentukan perusahaan yang akan kita buat CSR-nya. Kita ambil sebagai contoh, contoh, PT. Kirana Kartika yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan tanaman pokok Akasia (Acacia mangium)  mangium)  dan Eukaliptus (Eucalypthus (Eucalypthus Sp). A. Membuat dasar-dasar organisasi. 1) Nama Kirana Kartika Foundation adalah nama pemberdayaan masyarakat PT. Kirana Kartika.

lembaga

untuk

program

2) Kebijakan Program dari Kirana Kartika Foundation akan ditujukan kepada: a. Diprioritaskan untuk untuk masyarakat masyarakat marjinal yang berada di ring 1 (desa yang berbatasan langsung dengan batas konsesi) dari PT. Kirana Kartika. b. Berbentuk bantuan, layanan dan pemberdayaan. c. Mencakup sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. d. Dilandasi pengembangan potensi sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki secara berkelanjutan. berkelanjutan. e. Bisa meningkatkan taraf hidup dan kapasitas masyarakat sekitarnya. 3) Visi Sarana pemberdayaan masyarakat dan wahana untuk mencapai masyarakat sejahtera. 4) Misi a. Mengembangkan Mengembangkan pola kehidupan yang lebih dinamis, kreatif dan produktif b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan usaha berbasis agric sector group. c. Membangun potensi, keberdayaan dan kemitraan masyarakat dalam lingkungan keberlanjutan. d. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan skill dari masyarakat sekitar melalui introduksi teknologi dan pengetahuan baru.

62

5) Nilai Nilai-nilai yang senantiasa akan dijunjung oleh Kirana Kartika Foundation dan warga masyarakat mitra dampingan adalah: a. Saling Menghargai b. Saling Menghormati Menghormati c. Tulus d. Ikhlas e. Jujur f. Transparan g. Kerja Keras h. Kebersamaan i. Kesetaraan  j. Partisipasi 6) Strategi a. Penanganan konflik yang ada dengan seksama dengan hasil win-win solution. b. Melanjutkan program yang sudah ada (charity) yang mulai diarahkan untuk pemberdayaan. c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal d. Penguatan lembaga pendidikan alternatif untuk pengembangan sumber daya manusia pedesaan p edesaan e. Penguatan partisipasi masyarakat untuk peningkatan kesehatan dan pengembangan lingkungan. B. Ketentuan-ketentuan terkait dengan pendanaan. 1) Setiap tahun PT. KIRANA KARTIKA mengalokasikan dana program COMDEV dalam fix budget  yang  yang diusulkan oleh penanggung jawab/pelaksana program kepada manajemen. 2) Dana dapat disimpan didalam rekening KIRANA KARTIKA FOUNDATION tersendiri. 3) Dana tahunan dialokasikan untuk biaya manajemen (Fix (Fix Management Cost: Gaji Staf, ATK, Administrasi) dan biaya langsung operasional program di lapangan. 4) Pertanggung jawaban dana dilakukan melalui pelaporan yang transparan dan diperiksa oleh auditor yang ditunjuk untuk itu. C. Jenis Program 1) Jangka Pendek (1 tahun). Program ini masih didominasi penyelesaian konflik dan program yang masih bersifat karikatif (charity). (charity). Tahun pertama juga dialokasikan untuk memperkuat database dan menjalin kekerabatan desa-desa di ring 1 (misalnya jumlah desa adalah 30 di 3 estate) dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dan CO melakukan kunjungan (live in)  in)  di desa-desa dampingan. Program-program yang bisa dilakukan pada tahun pertama ini antara lain: 63

Fisik a. b. c. d. e. f.

Bantuan perbaikan sarana ibadah Bantuan perbaikan sarana adat. Penerangan desa Perbaikan sarana umum Sarana olah raga Transportasi murid sekolah

Non Fisik a. b. c. d.

Bea siswa SMP, SMA Pengobatan massal Pembagian sembako Pengadaan guru bantu

Persiapan a. b. c. d.

Bea siswa SMP, SMA Pengobatan massal Pembagian sembako Pengadaan guru bantu

2) Jangka Menengah (5 Tahun) Pemberdayaan ekonomi masyarakat a. b. c. d. e. f. g.

Pertanian Perikanan Perternakan Kemitraan Plasma Koperasi serba usaha UKM-kerajinan rakyat Agribisnis

Pendidikan alternatif a. b. c. d. e.

Pelatihan guru Taman Baca Ekstrakurikuler Pendidikan Lingkungan Pelatihan Teknologi Tepat Guna untuk Ibu Rumah Tangga. Magang bagi siswa di PT. Kirana Kartika

Kesehatan dan lingkungan a. Pemberian Tambahan Gizi Untuk Balita b. Pembangunan sanitasi lingkungan (MCK) 64

c. Pengadaan Air Bersih d. Pengadaan Pos Obat e. Penyuluhan kesehatan D. Menyusun Rancangan Budget  Program  Program Berikut ini adalah contoh rancangan kasar pengajuan dana untuk pelaksanaan program CSR dalam jangka waktu pendek (1-3 tahun): No Kegiatan 1 Program A. Fisik 1. Ban Bantuan tuan per perbaik baikan an saran arana a ibad ibadah ah/a /ada datt 2. Penerangan desa 3. Perbaikan sarana umum 4. Sarana Olah Raga 5. Transportasi murid sekolah

II.

B. Non-Fisik 1. Beasiswa SD, SMP, SMU 2. Pengobatan Massal 3. Pembagian Sembako 4. Pengadaan guru bantu 5. Asistensi Kelembagaan 6. Pembuatan Demplot Hortikultura 7. Capacity building  Sistem pelaksanaan dan pengelolaan 8. program Evaluasi akhir tahun dan perencanaan 9. program tahun berikutnya Overhead A. Gaji/Upah B. Kantor C. Administrasi Total

Biaya

Waktu

Rp Rp Rp Rp Rp

90,0 90,000 00,0 ,000 00 30,000,000 150,000,000 30,000,000 150,000,000

Tahun ahun KeKe-1 Tahun Ke-2 Tahun Ke-3 Tahun Ke-1 Tahun Ke-1 s/d 3

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

120,000,000 60,000,000 150,000,000 60,000,000 30,000,000 50,000,000 18,000,000 30,000,000

Tahun Ke-1 s/d 3 Tahun Ke-1 dan 2 Tahun Ke-1 s/d 3 Tahun ke-1 Tahun ke-1 Tahun ke-3 Tahun ke-2 Tahun ke-1

Rp

12,000,000 Tahun ke-1

Rp 108,000,000 Rp 30,000,000 Rp 12,000,000 Rp 1,130,000,000

Tahun ke-1 Tahun ke-1 Tahun ke-1 Tahun ke-1 s/d 3

Tabel 8. Rancangan Anggaran Biaya kegiatan CSR jangka pendek Program-program di awal-awal penerapan CSR masih bersifat karikatif (charity) tetapi tidak mutlak bersifat pemberian (giving). Seorang CO harus mampu memanfaatkan modal sosial masyarakat sehingga setiap program yang dijalankan melibatkan aspirasi dari masyarakat dampingan. Program-program yang bersifat pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program yang lazim dianggap “program pemadam kebakaran” alias penyelesaian konflik sesaat. Jika program ini ditangani oleh seorang CO yang baik (selain mempunyai skill juga seorang mampu menjadi motor penggerak masyarakat) maka program ini bisa menjadi program pemberdayaan partisipatif. Berikut ini salah satu contoh perincian dari “Program Perbaikan Sarana Ibadah/Adat”:

65

Setiap program di Tabel 7 harus dibuat perincian kegiatan seperti pada Tabel 8. Program pembangunan masjid yang bersifat karikatif dapat diarahkan menjadi program pemberdayaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya. Keterlibatan masyarakat ini akan menumbuhkan rasa memiliki dari masjid yang mereka bangun. Di masa depan apabila bangunan itu rusak, mereka tidak serta merta hanya meminta dari perusahaan tetapi lewat kelompoknya mereka bisa mengatur pendanaan mereka sendiri (iuran). Seorang CO membuat rincian biaya per item kegiatan bantuan untuk mempermudah dalam pelaksanaan monitoringnya. Idealnya, seorang CO harus terlibat sejak rapat pembentukan panitia, mengawasi pelaksanaan, dan bersama-sama mengawasi laporan pertanggungjawaban pengurusnya. Ini berlaku untuk untuk semua semua program. program. Kelompok-kelom Kelompok-kelompok pok yang dibentuk sebagai hasil dari pendampingan seorang CO bukan sebuah lembaga yang mubadzir. Terbentuknya kelompok ini sangat menguntungkan menguntungkan bagi seorang CO. Kelompok masyarakat yang terbentuk dari proses pembangunan masjid ini bisa dibina menjadi kelompok lain. Kelompok peternak ayam, kelompok petani sayur, dan kelompok-kelompok lain dengan pendampingan lanjutan yang lebih intensif. Kunci utamanya bukan di masyarakat tapi justru ada pada diri seorang CO. Sejauh mana CO bisa membawa diri dalam pergaulannya dengan masyarakat dampingan. Seorang CO harus aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan mulai gotong royong, kenduri, melayat orang meninggal, dll. Seorang CO harus mampu menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat dampingan. E. Kalender Kegiatan Program-program CSR selalu menganut skala prioritas. Ini tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Ada perusahaan yang menjadikan masyarakat sekitarnya sebagai target utama, ada juga yang menjadikan pelanggan (customer)  (customer)  sebagai target utama. Kita sepakati bahwa ambil masyarakat sebagai target utama. Program untuk masyarakat ini masih dibuat skala prioritas disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan juga budget  yang  yang tersedia. Kalender kegiatan untuk program yang kaitannya dengan  Agric Sector Group (Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan) harus mengacu pada “Kalender Musim”. Berikut ini contoh Kalender Kegiatan dalam jangka waktu satu tahun:

66

No

Item Kegiatan

Rincian Kegiatan

Satuan

Jumlah

Harga

Biaya

Sumber Dana Masyarakat

1

Persiapan

2

Pelaksanaan

3

Pelaporan

A Rapat pembentukan panitia Asistensi Teknik Masjid B Pembangunan Masjid Pembelian Bahan C Bangunan A Gotong Royong Warga Membangun Masjid Masjid B Evaluasi Kegiatan A Pemb uatan Laporan Total Biaya

Perusahaan

1

Paket

Rp

3 0 0 ,0 0 0

Rp

3 0 0 , 00 0

Rp

20 200 ,000

Rp

100 ,000

1

Paket

Rp

300,00 0

Rp

3 0 0 , 00 0

Rp

-

Rp

3 0 0 ,0 0 0

1

Paket

Rp

5 ,000,00 0

Rp 5,000,000

Rp

- Rp

5 ,000,00 0

1

Paket

Rp

300,00 0

Rp

300,000 Rp

-

Rp

300,00 0

1 1

Paket Paket

Rp Rp

200,00 0 150,00 0

Rp 2 0 0 , 0 0 0 Rp Rp 150,000 Rp Rp 6,250,000 Rp

20 2 0 0 ,0 0 0 400,000

Rp Rp Rp

150,00 0 5,850,000

Tabel 9. Perincian kegiatan salah satu program CSR

No

Ke giatan Jan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fe b

M ar

Apr

M ei

W ak tu Ju n Juli

T otal Ags

Se p

Ok t

Nov

Ke t

De s

Perba Per baik ikaan Masj sjiid Perrba Pe baiikan Jal Jalan Perrba Pe baik ikaan Se Seko kollah Beaasi Be sisw swaa SD, SD, SM SMP, P, SM SMU U Pemb Pe mbaagi giaan Se Semb mbaako Pellatiha Pe hann Pe Pettani (Capacity Building) Pemb Pe mbua uattan Ko Komp mpoos Pembu Pe mbuat atan an Sa Sara rana na Ol Olah ahra raga ga Pene Pe nerrang ngaan Desa Pengo Pe ngoba bata tann ma mass ssal al

Tabel 10. Perincian tata waktu kegiatan salah satu program CSR

67

Seorang CO membuat uraian tata waktu mengenai setiap program yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Untuk pembanguan rehab Masjid dilaksanakan pada Bulan September-Oktober karena bertepatan dengan awal Bulan Ramadhan, perbaikan sekolah di bulan Juli karena awal tahun ajaran baru (masuk sekolah), pelatihan petani dilaksanakan pada Bulan Agustus– September untuk mempersiapkan kegiatan pada awal musim hujan (awal musim hujan biasanya juga awal musim tanam). Untuk bisa melakukan ini memang diperlukan tim yang solid dari berbagai divisi karena semuanya terkait dengan kebijakan, dana, dan juga prioritas operasional dari perusahaan. Untuk menutup uraian ini, kita review   kembali prinsip-prinsip yang harus dianut oleh seorang Community Oganizer (CO) atau biasa juga disebut Field Facilitator (FF) pada beberapa perusahaan. Seorang CO/FF harus harus mempunyai kesadaran mengenai hal-hal sebagai berikut: 1) Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR)  (CSR)  menggunakan pola pendekatan “mengutamakan partisipasi aktif a ktif masyarakat”. 2) Program CSR diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat dan bukan pemberian (giving) yang (giving)  yang bersifat karikatif belaka. 3) Perusahaan menempatkan seorang CO/FF sebagai Tenaga Pendamping Masyarakat bukan hanya sebagai pelaksana proyek melainkan untuk  “melakukan proses proses pemberdayaan pemberdayaan masyarakat”. masyarakat”. 4) CO/FF mempunyai posisi sangat penting untuk kesuksesan program karena secara langsung memfasilitasi dan mendampingi mendampingi masyarakat. 5) CO/FF harus memiliki kemampuan dan pemahaman pemahaman yang yang utuh terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang hendak ditransformasikan kepada masyarakat dampingannya disamping kemampuan dasar dalam hal pemberdayaan masyarakat. 6) CO/FF harus mengikuti semua perkembangan masyarakat dampingannya, bergaul dengan mereka, dan menjadi bagian dari kehidupan mereka. 7) CO/FF harus mampu menempatkan dirinya secara proporsional (di tengahtengah) dan tidak boleh terlibat konflik horizontal di wilayah kerjanya. Prinsip bagi seorang CO/FF tidak mutlak berjumlah tujuh poin. Anda mungkin mempunyai pemikiran lain. Hal itu tidak masalah, satu poin penting yang harus kita laksanakan sebagai praktisi CSR adalah adanya budaya CSR di semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Untuk programnya bisa disesuaikan dengan kemampuan dari perusahaan yang bersangkutan. Di akhir uraian ini, semoga buku sederhana ini bisa berguna bagi semua CO/FF yang saat ini sedang bekerja di lapangan. —oo—0—oo—

68

DAFTAR PUSTAKA Achmad Daniri, Mas. 2008.Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari http://pkbl.bumn.go.id/file/Standarisas http://pkbl.bumn.g o.id/file/Standarisasi%20Tanggung%2 i%20Tanggung%20Jawab%20Sosi 0Jawab%20Sosi al%20Perusahaan%20%2028%20Jan%2008.pdf  Anonim. 2005.  Annual Report Sampoerna Foundation: Pendidikan Pendidikan Para Generasi Muda Adalah Fondasi Sebuah Negara,  Negara,  Sampoerna Foudation, Jakarta. www.sampoernafoundation www.sampoer nafoundation.org/arsipfile/FinancialRe .org/arsipfile/FinancialReports/QRepo ports/QReportandAR/ rtandAR/ AR/AnnualReport2004.pdf  Anonim. 2006.  Annual Report Sampoerna Foundation: Seni Mengajar Yang Baik, Sampoerna Foudation, Jakarta. www.sampoernafoundation www.sampoer nafoundation.org/arsipfile/FinancialRe .org/arsipfile/FinancialReports/QRepo ports/QReportandAR/ rtandAR/ AR/AnnualReport2006.pdf  Anonim.-. Corporate Social Responsibilities Jangan Sebatas Alat Pemadam Saja, Saja, dari Majalah Kontan Online, http://www.majalahkonstanonline.com Anonim. 2006. CSR Report PT Asahimas Flat Glass Tbk (“Perseroan”),  (“Perseroan”),   dari http://www.amfg.co.id/CSR_2006.pdf  Anonim. 2006. Konteks Sosiologis Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Implementasinya di Indonesia. Kementrian Lingkungan Hidup RI dalam http://www.menl http://www.menlh.go.id/serbas h.go.id/serbaserbi/csr/sosi erbi/csr/sosiologi.pdf  ologi.pdf  Anonim.

2003. Materi Pelatihan: Organisasi Pelayanan Kesehatan dari http://kmpk.ugm.ac.id/data/SPMKK/4a http://kmpk.ugm.ac .id/data/SPMKK/4aOrganisasi%20Pelayana Organisasi%20Pelayanan%20Kese n%20Kese hatan%20(mrt'03).doc

Anonim. 2005. Penjelasan Pemantauan Dan Pelaporan Program Pengembangan Kecamatan dari www.ppk.or.id/downloads/Penjel www.ppk.or.id/ downloads/Penjelasan%207%20PTO%20PPK asan%207%20PTO%20PPK3.pdf  3.pdf  Badan

Litbang Pertanian. 2005. Pedoman Umum Prima Tani. http://PrimaTani.-Litbang.deptan.go.id/P http://PrimaTani.-Litban g.deptan.go.id/Pedoman_um edoman_umum.php um.php,, November 2005.

dalam: 24

Badaruddin. 2008. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Melalui Pemanfaatan Modal Sosial: Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia. Pidato Indonesia.  Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Sosiologi Perkotaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara dalam www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2 www.usu.ac.id/i d/files/pidato/ppgb/2008/ppgb_2008_b 008/ppgb_2008_badaruddin.pdf  adaruddin.pdf 

69

Bidara, et. al. 2007. Laporan Kerangka Program Damarpalibo (Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan Borneo) PT. Adindo Hutani Lestari Kal-tim. Kal-tim. Bidara. Jakarta. Cahmbers, Robert. 2002. Memahami Desa Secara Partisipatif. Kanisius. Yogyakarta Conway, Gordon and Robert Chambers.1992. Participatory Rural Appraisal (PRA), dari http://www.iisd http://www.iisd.org/casl/CA .org/casl/CASLGuide/P SLGuide/PRA.htm. RA.htm. 22 Maret 2005   ). Salim,

Emil. 2000. Membangun Good Corporate Governance  Governance  http://www.transparansi.or.id/berita/ http://www.transpa ransi.or.id/berita/berita-april2000/es_ berita-april2000/es_shd.html shd.html

dari

Kanisius, Oxfam dan Yayasan Mitra Tani.1996. P.R.A.—Participatory Rural  Appraisal, Memahami Desa Secara Partisipatif. Partisipatif.   Yogyakarta dalam www.csrindonesia.com/data/arti www.csrindo nesia.com/data/articlesother/2007 clesother/20070906064001-a.pdf  0906064001-a.pdf  Lesmana, Timotheus. Sustainable CSR, dari Majalah Lensa ETF Hal. 10. dalam http://www.ekatjiptafoundation.org/index http://www.ekatjiptaf oundation.org/index.php?id=26 .php?id=26 Marta, Made. 2004. Penerapan Teknik Partisipatory Rapid Appraisal (PRA) Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Dataran Tinggi Nusa Tenggara Timur . Program Studi Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Denpasar. Bali. Marlia, Makna Ani. 2008.Pentingnya Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia dari http://mamrh.wordpress.c http://mamrh.w ordpress.com/2008/07/21/53 om/2008/07/21/53// Pawitro, Ujianto. 2007. Riset Partisipatori Pada Pendekatan Community Based Development Dalam Pembangunan Perumahan dan Pemukiman  Pemukiman   dari http://www.peneliti.bl.ac.id/wp-cont http://www.peneliti. bl.ac.id/wp-content/uploads/2007 ent/uploads/2007/06/ujiantoprawiro/06/ujiantoprawirosna-2007.pdf  Saidi, Zaim. 2001. Membangun CSR dan Filantropi yang Aplikatif . (Artikel dalam http://www.comdev501.blogspot http://www.com dev501.blogspot.com/CSR/.htm .com/CSR/.htm.. Subejo, Phd. 2008. Social Capital And Rural Community Development  Development , Department of Agricultural and Resource Economics Graduate School of Agriculture and Life SciencesThe University of Tokyo, Tokyo, Japan. Rachman, Nurdizal M. 2008. Strategi Pengembangan CSR dari http://csrced01.blogspot.com/2008/01/strate ced01.blogspot .com/2008/01/strategi-pengembanga gi-pengembangan-program-cs n-program-csr.html r.html Sukada, Sonny et. al.-. Membumikan Bisnis Berkelanjutan. Memahami Konsep dan dalam Tanggungjawab Sosial Perusahaan  Perusahaan  http://www.csrindonesia.com/ http://www.csrind onesia.com/data/resensi/200 data/resensi/20080318152609-res 80318152609-resdoc.pdf  doc.pdf .

70

Syahyuti. 2005. Penerapan Pendekatan Pembangunan Berbasis Komunitas: Studi dari Kasus Pada Rancangan Program Primatani   www.geocities.com/syahyuti/pen www.geocities. com/syahyuti/pendekatan_komunitas dekatan_komunitas_primatani.pdf  _primatani.pdf  Siregar, Chairil N.  Analisis Sosiologis Sosiologis Terhadap Implementasi Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia dari Indonesia dari Jurnal Sosioteknologi Edisi 12 Tahun 6, Desember 2007 dalam www.fsrd.itb.ac.id/wpcontent/uploads/2007/12/Chairil-3.pdf  Tanaya, Jimmy. 2004. Tanggung Jawab Sosial Korporasi.  Korporasi.  Widya Sari Press. Yogyakarta dari http://www.csrindonesia.com/ http://www.csrind onesia.com/data/resensi/res data/resensi/resensitaufik1-res ensitaufik1-resdoc.pdf  doc.pdf  Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi Responsibility. Penerbit Responsibility.  Penerbit Fascho Publishing, Gresik.

Corporate

Social

Wright, Karen. 2002. Generosity versus altruism: Philanthropy and charity in the US and UK, Civil Society Working Paper 17 . The Centre for Civil Society Department of Social Policy London School of Economics and Political Science. London Yakovleva, Natalia.2005. Natalia.2005. Corporate Social Responsibility in the Mining Industry. Ashgate Publishing Limited Dalam http://www.csrindonesia.com/ http://www.csrind onesia.com/data/resensi/200 data/resensi/20080318152609-res 80318152609-resdoc.pdf  doc.pdf 

71

BIOGRAFI SINGKAT

Alex Gunawan--dilahirkan Gunawan--dilahirkan pada tanggal 28 November 1980 di Ngawi, Jawa Timur. Ia menyelesaikan pendidikan di SDN Dawung I (1993), SMPN I Jogorogo (1996), SMUN 2 Ngawi (1999). Ketiganya berada di Ngawi, Jawa Timur. Selanjutnya, Ia menjalani aktivitasnya sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan lulus pada tahun 2005. Aktif menulis dan mengikuti kegiatan Teater sejak di SMU. Kecintaannya terhadap dunia tulis menulis tak lekang meskipun masuk Fakultas yang tidak berhubungan dengan sastra dan  jurnalistik. Semasa kuliah, ia terlibat dalam kegiatan berbagai organisasi. Beberapa diantaranya, pernah menjabat sebagai Reporter dan Kepala Litbang Majalah FORESTA (Pers Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM), PIC Pers dan Publikasi Organisasi Mahasiswa Kehutanan Sedunia (International (International Forestry Student  Association)  Association),, Anggota Organisasi Mahasiswa Kehutanan Se-Indonesia (Silva Indonesia), Anggota Peace Generation sebuah Generation sebuah Organisasi Mahasiswa yang bergerak di bidang resolusi konflik bersama Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, Anggota Aliansi Pendidikan Lingkungan (APEL), Anggota Kadang Kukila, Yayasan Kutilang Indonesia, dan sampai akhir masa studinya menjabat sebagai Kepala Divisi Teater di Komunitas Seni Kehutanan (KSK) (KSK) Fakultas Kehutanan UGM. Setelah menyelesaikan studinya, ia bergabung dengan Lembaga Kajian Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (LKPPM) RELUNG, bersama Lembaga ini ia aktif dalam beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengorganisasian masyarakat, pendidikan lingkungan, hutan rakyat, dan pengelolaan kawasan pesisir. Pertama program Agroforestry program Agroforestry Development Development Project (ADP) di (ADP) di desa-desa bukit Menoreh yang didanai oleh Kedutaan Besar Finlandia selama tiga tahun. Kedua program Sustainable Coastal Management Project (SCMP)  (SCMP)  yang didanai Toyota Ecogrant selama dua tahun. Ia juga pernah menjalani kehidupan sebagai jurnalis, salah satunya menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Tabloid EKOSISTEM, Yogyakarta. Setelah berkutat di NGO, ia hijrah ke Corporate dengan bergabung dengan beberapa perusahaan konsultan pada proyek-proyek di bidang kehutanan dan lingkungan kemudian PIC Community Development/Social Security License (CD/SSL) PT. (CD/SSL) PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Kal-Sel, di bawah United Fiber System Group Ltd (2007), PIC Community Forest/Community Development (CF/CD) PT. Adindo Hutani Lestari (AHL) Kal-Tim di bawah Raja Garuda Mas Indonesia Group (2008), terakhir menjadi PIC Community Development Officer (CDO)  (CDO)  untuk PT. Sumber Mahardhika Graha (SMG) di bawah Union Sampoerna Triputra Persada Group (2009).

72

Curriculum Vitae:

 Alex Gunawan, S.Hut Home: Perumahan Jombor Baru Blok II/14 Yogyakarta, 55581 Residence: Mess PT. SMG, Sungai Biru Desa Penopa, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Kal-Teng  Mobile Phone: 08562667167 ( Call/SMS) 085251221112 (Call/SMS) Email: [email protected]   [email protected]   penyaircinta@g mail.com   [email protected]   penyaircinta @consultant.com 

PROFIL  A Self-motivated and hard working person with experience working in community development. Able to use own initiative and work as part of team, proven managerial skills, good interpersonal and communication skills, proficient in English both written and spoken, and computer literate. WORK EXPERIENCE January 2009 – …………………

Community Development Officer PT Sumber Mahardhika Graha under Union Sampoerna Triputra Persada groups , a part of Triputra Agro Persada (TAP) holding groups ( www.triputraagropersada.com  www.triputraagropersada.com   ).

May 2008 – December 2008

Community Forest Chief Assistant (Askep) PT (Askep) PT Adindo Hutani Lestari under Pasific Fiber group, a part of Raja Garuda Mas Indonesia (RGMI) holding groups ( www.rgmi.com  www.rgmi.com   )

December 2007 – May 2008

 Act. Estate Manager  for  for Pamukan Estate , PT Hutan Rindang Banua under Banua under United Fiber System Forestry (UFS) Ltd Singapore, Singapore, ( www.ufs.com.sg  www.ufs.com.sg   ) . 73

March 2007 – December 2007

Social Security License/Community Development/Corporate Social Responsibility (SSL/CD/CSR) Assistant  for  for PT Hutan Rindang Banua under Banua under United Fiber System Forestry (UFS) Ltd Singapore, Singapore, ( www.ufs.com.sg  www.ufs.com.sg   ) .

January 2007 – February 2007

Community Organizer  for  for Agric Sector Program Food and  Agricultural Organization (FAO) for (FAO) for Klaten Poultry Program (Jogja Earthquake)

December 2006 – January 2007

Community Organizer  for  for International Organization of Migration (IOM) for (IOM) for Srandakan (Bantul Regency) Temporary Shelter Project (Jogja Earthquake)

 August 2006 – September 2006

Community Organizer  for  for Oxfam GB in GB in Lendah, Kulon Progo (Jogja Earthquake)

July 2006 – August 2006

Community Organizer  for Arbieter  for Arbieter Samarieter Bund (ASB) Germany in Bantul (Jogja Earthquake)

January 2006 – February 2006

Field Coordinator  for  for makingl“Bau makingl“Bau Harum Cendana di Movie told story about about Pegunungan Seribu,”  (Documentery Movie Sandal Wood (Santalum album)  of  of South Eco-carst, Gunung Kidul Regency, DI. Yogyakarta).

May 2005 – January 2006

Nursery Supervisor PT Supervisor PT Alam Indah Agricultural Indah Agricultural and Forestry Contractor for GN-RHL 2006.

May 2004 – June 2007

Community Organizer  for  for Relung Institute of Nature Conservation ( www.relung.or.id  www.relung.or.id   ) , an NGO in Yogyakarta

October 2004 – January 2005

Script writer  of  of making “Menaruh making “Menaruh Harapan di Bukit Menoreh,”  documenter movie about Community Forest at Menoreh hill beside Borobudur Temple.

January 2004 – February 2004

Member of Alas Purwo National Park Explorer organized by Department For International Development (DFID) United (DFID)  United Kingdom (UK). My specialization is research about composition species of Bird from all around Alas Purwo National Park.

March 2004 – May 2005

Announcer (DJ) for Satoe Boemi FM Jogja. Jogja . I was PIC for Midnight Slow Rock Session  every  every Tuesday, Wednesday, and Thursday from 00.00 – 03.00 am. Also Sunday Morning Wake Up every Sunday.05.00 – 07.00 am.

January 2004 – February 2004

Internship Work on PT Navatani Persada Plywood Persada Plywood Company.

December 2003 – April 2005

Reporter Tabloid EKOSISTEM a EKOSISTEM a media campaign for Agricultural, Forestry, Poultry, and Environment. The Tabloid was support by Finland Embassy.

June 2002 – June 2003

Writer of Islamic Jurnalism Institute Yogyakarta, Institute Yogyakarta, I was Writer for Islamic Bulletin which circulating every Friday to all Masjid in  Yogyakarta. 74

ORGANISATION EXPERIENCE November 2008 – ………………

June 2004 – ………………

 August 2002 – September 2004

Member of Snake Hunter Club Indonesia (SHCI), (SHCI) , Yogyakarta

Member of Kadang Kukilo, Yayasan Kutilang Indonesia, Indonesia ,  Yogyakarta Chief of Theater Divison, Forestry Art Community, Gadjah Community,  Gadjah Mada University (GMU).

June 2002 – May 2003

Member of Peace Generation, founded Generation, founded by Quaker International, Free Port Foundation and Centre Security and Peace Studies, GMU.

November 2002 – June 2004

Member of Selendang Biru Study Club Forestry Club Forestry Faculty GMU.

June 2002 – January 2003

PIC Media and publication division of International Forestry Student Association (IFSA) Local (IFSA)  Local Committee Indonesia (Gadjah Mada University).

 August 2002 – September 2003

Chief Riseearch Development and Database FORESTA magazine, magazine, Forestry Faculty, GMU.

July 2001 – July 2002

Media and Campaign of Aliansi of Aliansi Pendidikan Lingkungan (APEL), Forestry (APEL), Forestry Faculty, Gadjah Mada University.

June 2001 – November 2002

Recruitment and Training Division of Student Executive Institute (BEM) of (BEM) of Gadjah Mada University.

June 2001 – August 2002

Reporter for Social Forestry, FORESTA magazine.

November 2000 – June 2001

External Relationship Division of Student Executive Institute (BEM) of (BEM) of Gadjah Mada University.

TRAINING COURSE - English Course Advance 1 - Nature Photography - Community Organizer for Forest Farmer - Plywood Industry Management - Forestry Student Leadership Training - Environment Journalism for Save The Earth - Script Writer for environmental documenter movie - Stage Arranger for in door theater show - SAP Application for international company - Graphic Design (Corel Draw, Adobe Photoshop) - Participatory Rural Appraisal (PRA) - CSR base on community development. - RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) 75

EDUCATION 1987 1993 1996 1999

– 1993 1st Elementary School Dawung, Ngawi. – 1996 1st Secondary School Jogorogo, Ngawi. – 1999 2nd High School, Ngawi. – 2005 B. Sc in Forestry, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

BOOK & PUBLICATION - Science Book : “Keanekaragaman Jenis Burung di Taman Nasional Alas Purwo” (2004) - Novel : “Surat Pada Rembulan” (2006) - Social Book : “Membangun CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif” in process process with one of  Yogyakarta publisher company (2009) PERSONAL DETAILS - Date of birth - Marital status - Driving License

: November 28, 1980 : Married : C, clean

INTEREST  Art, Reading, Writing, Journalism, Politic, Soccer, Out door activity, Traveling Traveling by Motorcycle

76