Makalah_retribusi_daerah

Makalah retribusi daerah BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk lebih meningkatkan produktifitas sumber daya alam, sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara berupa sumber daya alam sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Dengan demikian pembangunan pada dasarnya dapat dikatakan usaha dasar untuk mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih  baik untuk mewariskan mewariskan masa depan kepada generasi yang akan datang. Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah / kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya sepertiPajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan !sli Daerah, seperti yang tertuang dalam undang-undang  "omor #$ tahun $%%& a.

Pendapatan Pajak Daerah, meliputi 

'. $. #. &.

(asil pajak daerah) (asil retribusi daerah) (asil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ) dan *ain lain pendapatan daerah yang sah.

 b.

Dalam perimbangan

c.

Pinjaman daerah

d.

*ain lain pendaptan daerah yang sah Pembe Pemberi rian an +ton +tonom omii Daer Daerah ah dima dimaks ksud ud untu untuk k meni mening ngka katk tkan an daya daya guna guna dan dan hasi hasill guna guna  penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, terutama dalam membiayai pembangunan dewasa ini.Dengan diberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pihak lain adalah sangat tepat karena dengan demikian sudah memiliki kekuatan hukum untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan daerahnya, meskipun  pada dasarnya tetap dikordinir dikordinir oleh pemeritah pusat. esuai dengan ketentuan Undang  Undang "omor #$ ahun $%%& tentang pemerintah daerah,  bahwa (al hal yang mendasarkan Undang  Undang ini adalah untuk mendorong memberdayakan masyrakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta msyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPD. +leh sebab itu Undang  Undang ini menempatkan +tonomi Daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota. etribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah

daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemarintah daerah.

1.2 Rumusan Masalah berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut '. apa pengertian retribusi daerah0 $. apa saja yang termasuk sumber retribusi daerah0 1.3 Tujuan untuk mengetahui pengertian retribusi daerah dan untuk mengetahui sumber-sumber  retribusi daerah.

BAB II. PEMBAHAAN 1.

Pengert!an Retr!"us! Daerah

1enurut Pasal ' Undang-Undang "omor $2 ahun $%%3 entang Pajak Daerah dan etribusi Daerah, pengertian retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai  pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh  pemerintah daerah untuk untuk kepentingan orang pribadi pribadi atau badan. 4ajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 5esarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau  perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan penggunaan jasa 6Pasal ' Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

2.

#"jek Retr!"us! Daerah

1enurut Undang-Undang "omor $2 ahun $%%3, objek retribusi ada tiga yaitu  a.

$asa Umum

Dalam Pasal '%3 Undang-Undang "omor $2 ahun $%%3, objek etribusi 8asa Umum adalah  pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 8enis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila  potensi penerimaannya penerimaannya kecil/dan atau atas kebijakan nasional/daerah nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma 6Pasal ''% Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. erdapa erdapatt penambahan penambahan & 6empat7 6empat7

jenis jenis retribusi retribusi daerah, daerah, yaitu yaitu etribusi etribusi era/ era/era era Ulang, Ulang,

etribusi etribusi Pengendali Pengendalian an 1enara 1enara elekomun elekomunikas ikasi, i, etribusi etribusi Pelayanan Pelayanan Pendidika Pendidikan,da n,dan n etribusi etribusi 9zin Usaha Perikanan. 1enurut Pasal ''% Undang-Undang "omor $2 ahun ahun $%%3 entang Pajak Daerah dan etribusi Daerah, jenis etribusi 8asa Umum adalah  '7

etribusi Pelayanan :esehatan +bjek etribusi etribusi Pelayanan Pelayanan kesehatan kesehatan adalah adalah pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan di puskesma puskesmas, s, puskesmas puskesmas keliling, puskesmas puskesmas pembantu, balai pengobatan, pengobatan, dan rumah sakit umum daerah dan dan tempat pelayanan keseha kesehatan tan lainny lainnyaa yang yang sejeni sejeniss yang yang dimili dimiliki ki dan/at dan/atau au dikelo dikelola la oleh oleh Pemeri Pemerinta ntah h Daerah Daerah,, kecual kecualii  pelayanan pendaftaran 6Pasal 6Pasal ''' ''' Undang-Undang Undang-Undang "omor $2 ahun ahun $%%37. $%%37.

$7

etribusi Pelayanan Persampahan/:ebersih Persa mpahan/:ebersihan an +bjek etribusi Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi 

a.  b.

Pengambilan/pengumpulan Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara Peng Pengan angk gkut utan an

samp sampah ah

dari dari

sumb sumber erny nyaa

dan/ dan/at atau au

loka lokasi si

pemb pembua uang ngan an

semen sementa tara ra

ke

loka lokasi si

 pembuangan/pembuangan  pembuangan/pembuan gan akhir sampah c.

Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah 6Pasal ''$ Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

#.

etribusi Penggantian 5iaya ;etak :artu anda Penduduk dan !kta ;atatan ipil +bjek etribusi etribusi Pengganti Penggantian an 5iaya ;etak :artu anda anda Penduduk Penduduk Dan !kta ;atatan ;atatan ipil ipil meliputi :P, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas identitas penduduk penduduk musiman, musiman, kartu keluarga, keluarga, akta catatan sipil sipil yang meliputi akta perkawinan perkawinan,, akta  perceraian, akta pengesahan dan akta pengakuan anak, akta ganti na ma bagi warga negara asing dan akta kematian 6Pasal ''# Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

&.

etribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan 1ayat +bje +bjek k

etr etrib ibus usii

Pelay Pelayan anan an

pema pemakam kaman an

dan dan

peng pengab abua uan n

mayat mayat

meli melipu puti ti

pelay pelayan anan an

 penguburan/pemakaman  penguburan/pemakam an termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah 6Pasal ''& Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

<.

etribusi Pelayanan Parkir di epi 8alan Umum +bjek etribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi  jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan 6Pasal ''< Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

=.

etribusi Pelayanan Pasar  +bjek etribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa  pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang 6Pasal ''= Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

>.

etribusi Pengujian :endaraan 5ermotor  +bjek etribusi Pelayanan Pengujian :endaraan 5ermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 6Pasal ''> Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

2.

etribusi Pemeriksaan !lat Pemadam :ebakaran +bjek etribusi Pelayanan Pemeriksaan !lat Pemadam :ebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat 6Pasal ''2 Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

3.

etribusi Penggantian 5iaya ;etak Peta etribusi Penggantian 5iaya ;etak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah 6Pasal ''3 Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

'%. etribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan :akus +bjek etribusi Pelayanan Penyedotan :akus adalah pelayanan penyediaan dan/atau  penyedotan kakusyang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 6Pasal '$% Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

''. etribusi Pengolahan *imbah ;air  etribusi Pengolahan *imbah ;air adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga,  perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah

Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair 6Pasal '$' Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

'$. etribusi Pelayanan era/era Ulang +bjek etribusi Pelayanan etribusi era/era Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan 6Pasal '$$ Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

'#. etribusi Pelayanan Pendidikan +bjek etribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan  pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah 6Pasal '$# Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37. '&. etribusi Pengendalian 1enara elekomunikasi

+bjek etribusi Pengendalian 1enara elekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum 6Pasal '$& Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

". $asa Usaha

Dalam Pasal '$= Undang-Undang "omor $2 ahun $%%3, objek etribusi 8asa Usaha adalah  pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi  '.

 pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal)dan/atau

$.

 pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar  1enurut Pasal '$> Undang-Undang "omor $3 ahun $%%2 8enis etribusi 8asa Usaha terdiri dari 

'.

Retr!"us! Pemaka!an %eka&aan Daerah

+bjek

etribusi

Pemakaian

:ekayaan

Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.

Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak  mengubah fungsi dari tanah tersebut 6Pasal '$2 Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

2.

Retr!"us! Pasar 'r(s!r )an*atau Pert(k(an

+bjek etribusi Pasar ?rosir dan/atau Pertokoan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis  barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 6Pasal '$3 Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

3.

Retr!"us! Tem+at Pelelangan

+bjek etribusi empat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan 6Pasal '#% UndangUndang "omor $2 ahun $%%37.

,.

Retr!"us! Term!nal

+bjek etribusi erminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan  bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah 6Pasal '#' Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

-.

Retr!"us! Tem+at %husus Park!r

+bjek etribusi empat :husus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah 6Pasal '#$ Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

.

Retr!"us! Tem+at Peng!na+an*Pesanggrahan*/!lla

+bjek

etribusi

empat

Penginapan/Pesanggrahan/@illa

adalah

pelayanan

tempat

 penginapan/pesinggahan/Ailla yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah 6Pasal '## Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

0.

Retr!"us! Rumah P(t(ng Hean

+bjek etribusi umah Potong (ewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah  pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah 6Pasal '#& UndangUndang "omor $2 ahun $%%37.

.

Retr!"us! Pela&anan %e+ela"uhanan

+bjek etribusi Pelayanan :epelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah 6Pasal '#< Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

.

Retr!"us! Tem+at Rekreas! )an #lahraga

+bjek etribusi ekreasi dan +lahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah 6Pasal '#= Undang-Undang  "omor $2 ahun $%%37.

14. Retr!"us! Pen&e"erangan )! A!r

+bjek etribusi Penyeberangan di !ir adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah 6Pasal '#> Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

11. Retr!"us! Penjualan Pr()uks! Usaha Daerah

+bjek etribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah 6Pasal '#2 Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

;. Per!5!nan Tertentu 1enurut Pasal '&% Undang-Undang "omor $2 ahun $%%3 entang Pajak Daerah Dan etribusi Daerah, objek etribusi Perizinan ertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan  pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau f asilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 5iaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut 6!hmad Bani, $%%&  =&7.

1enurut Pasal '&' Undang-Undang "omor $2 ahun $%%3 entang Pajak dan Daerah 8enis etribusi Perizinan ertentu adalah  1.

Retr!"us! I5!n Men)!r!kan Bangunan

+bjek etribusi 9zin 1endirikan 5angunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu  bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan

 pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan 6:D57, koefisien luas bangunan 6:*57, koefisien ketinggian  bangunan 6::57, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut 6Pasal '&$ Undang-Undang  "omor $2 ahun $%%37.

2.

Retr!"us! I5!n Tem+at Penjualan M!numan Beralk(h(l

+bjek etribusi 9zin empat Penjualan 1inuman 5eralkohol adalah pemberian izin untuk  melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu 6Pasal '&# Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37. #.

etribusi 9zin ?angguan +bjek etribusi 9zin ?angguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang  pribadi atau 5adan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk   pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja 6Pasal '&& Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

&.

Retr!"us! I5!n Tra&ek 

+bjek etribusi 9zin rayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk  menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu 6Pasal '&< Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

-.

Retr!"us! I5!n Usaha Per!kanan

+bjek etribusi 9zin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal '&' huruf e adalah  pemberian izin kepada orang pribadi atau 5adan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan  pembudidayaan ikan 6Pasal '&= Undang-Undang "omor $2 ahun $%%37.

BAB III. PENUTUP 3.1 kes!m+ulan retribusi daerah merupakan  pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang  pribadi atau badan. objek dari retribusi daerah yaitu jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu.

3.2 saran 5erdasarkan objek jenis sumber-sumber retribusi daerah, pemerintah harus mampu mengelola sumber-sumber retribusi daerah dengan baik agar berdampak pada penerimaan Pendapatan !sli Daerah yang optimal.

bagi masyarakat hendaknya selalu mengawasi proses penerimaan retribusi agar tidak  terdapat penyelewengan saat proses pungutan retribusi daerah.

Da6tar Putaka

!hmad Bani. $%%&.  Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. P aja ?rafindo Persada. 8akarta.

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI TANGERANG SELATAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

5angsa 9ndonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang  berlangsung secara terus-menerus yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan. :eberhasilan pembangunan dapat tercapai dengan adanya penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap  bertumpu pada penerimaan dalam negeri baik migas maupun non migas. Penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, sehingga  peran pajak begitu sentral. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, melalui upaya-upaya pemberantasan mafia pajak. Pemerintah saat ini memperbaiki sistem pajaknya karena sistem lama dianggap banyak mempunyai kelemahan-kelemahan ini dilakukan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak agar tidak bocor, upaya ini dilakukan agar penerimaan negara dari pajak dari tahun-tahun terus meningkat. :emandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. (al ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan propinsi maupun kabupaten atau kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijakannya. :ebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi. Pembiayaan daerah dahulu, berasal dari pemerintah pusat saja. Dengan adanya otonomi,  pembiayaan tidak hanya berasal dari pusat saja akan juga berasal dari daerahnya sendiri, sehingga  pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan  pendapatan asli daerah pemerintah berusaha memperbaiki sistem pajak daerahnya. Pajak daerah merupakan pendapatan yang paling besar yang diperoleh daerah. :ota angerang elatan merupakan salah satu kota yang ada di Propinsi 5anten. ?una meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  pemerintah :ota angerang elatan berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya melalui pajak dan retribusi daerah. 8enis-jenis pajak daerah yang ada di angerang elatan meliputi '. Pajak (otel $. Pajak estoran #. Pajak (iburan &. Pajak eklame <. Pajak Penerangan 8alan

=. Pajak Pengambilan dan Penggalian ; >. Pajak Parkir 8enis-jenis retribusi daerah yang ada di angerang elatan meliputi '. etribusi Pelayanan :esehatan $. etribusi Pelayanan ampah/ :ebersihan #. etribusi 5iaya ;etak :P dan !kte ;!P9* &. etribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan 1ayat <. etribusi Parkir ditepi 8alan Umum =. etribusi Pasar >. etribusi Pengujian :endaraan 5ermotor 2. etribusi Pemakaian :ekayaan Daerah 3. etribusi Pasar ?rosir/ Pertokoan '%. etribusi erminal ''. etribusi empat :husus Parkir '$. etribusi empat Penginapan/ Pesanggrahan '#. etribusi Penyediaan/ Penyedotan :akus '&. etribusi 8asa Usaha umah Potong (ewan '<. etribusi empat ekreasi dan +lahraga '=. etribusi Penjualan Usaha Daerah '>. etribusi 9zin Peruntukan Penggunaan anah '2. etribusi Perizinan ertentu Di :ota angerang elatan sistem pemungutan pajak daerah berbeda dengan pajak   pemerintah pusat. Perbedaan terletak pada sistem penerikannya, pajak daerah di :ota angerang elatan ditarik langsung oleh pegawai pemerintahan dan ada pajak-pajak tertentu dimana wajib pajak   bisa membayar langsung di kantor :elurahan setempat. istem pemungutan retribusi daerah menggunakan karcis. :arcis sebagai bukti pembayaran dari penyediaan jasa layanan kepada masyarakat. Perbedaan ini meminimalisir adanya kebocoran-kebocoran dari pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Dan diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah dari  pajak daerah dan retribusi daerah. erdapat kaitan erat antara penerimaan daerah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat. Potensi-potensi yang ada di angerang elatan seharusnya bisa dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah. ujuan adanya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah adalah untuk mendorong perekonomian :ota angerang elatan melalui pembangunan sarana  prasarana yang menunjang perekonomian. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan

 perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. 5erdasarkan uraian diatas, maka kelompok kami tertarik untuk membuat makalah dengan judul  C PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP   PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI TANGERANG SELATAN ”

B. Rumusan Masalah

5erdasarkan pada pokok pikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, yaitu bahwa pajak  daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini '. !pa pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di angerang elatan0 $. !pa pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di angerang elatan0 #. !pa pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di angerang elatan0 7. Tujuan Makalah

'.

Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di angerang elatan. $. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di angerang elatan #. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan  pendapatan asli daerah di angerang elatan. D. Batasan Makalah

5atasan  batasan makalah digunakan agar makalah lebih terarah dan fokus, maka penulis memberikan batasan makalah yang meliputi '. 1enganalisis pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. $. !nalisa hanya dibatasi pada faktor-faktor pajak dan retribusi daerah.

BAB II LANDAAN TE#RI

!da beberapa landasan teori yang digunakan dalam menyusun makalah ini meliputi  '. injauan Pajak  $. etribusi Daerah #. Pendapatan !sli Daerah

1.T!njauan Pajak  1.Pajak  alah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam  pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa  pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama. 18 Pengert!an Pajak  Pajak menurut ochmat oemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang 6yang dapat dipaksakan7 dengan tidak mendapat jasa imbal 6kontraprestasi7 dengan tidak mendapat jasa imbal 6kontraprestasi7, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk  membayar pengeluaran umumC. Dalam pengertian secara umum, pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara.Pengertian tersebut kemudian 5eliau sempurnakan dalam berpidato di depan 4isuda arjana UniAersitas Parahyangan, menurut ochmat oemitro pajak adalah peralihan kekayaan dari  pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnyaC digunakan untuk public saAingC yang merupakan sumber utama untuk membiayai public inAesmentCC. Definisi lain juga dikemukakan oleh .9 Djajadiningrat adalah pajak sebagai sesuatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian,dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa imbal  balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.C

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak sebagai a7 9uran dari masyarakat kepada pemerintah.  b7 Pajak dipungut oleh pemerintah, berdasarkan Undang-Undang serta aturan-aturan. c7 idak ada timbal balik secara langsung dari pemerintah kepada wajib pajak. d7 ifatnya yang dapat memaksa. e7 Pajak digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran negara. Disamping pajak, ada beberapa pungutan lain yang mirip tetapi mempunyai perlakuan dan sifat yang  berbeda yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Pungutan-pungutan tersebut ialah 1enurut 1uEodim, a7 5ea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun alat lainnya.  b7 5ea masuk dan bea keluar. 5ea masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan 6tarif spesifik7. edangkan bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang. 5ea keluar ini di 9ndonesia juga dikenal dengan nama Pajak Fkspor dan Pajak Fkspor ambahan. c7 ;ukai merupakan pungutan dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk  masing-masing jenis barang tertentu, misalnya tembakau, gula, bensin, minuman keras, dan lain-lain. d7 etribusi merupakan pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar 6misalnya parkir, pasar, jalan tol7. e7 9uran adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar. f7 *ain-lain pungutan yang sah/legal berupa sumbangan wajib.

2.Pengklas!6!kas!an Pajak 

1enurut !chmad jahjono dan 1uhammad G. (usain, terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga  pemugutnya. a) Menurut golongan 1enurut golongan, pajak dikelompokan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung 6'7 Pajak langsung Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak   bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. ;ontoh Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pahak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. 6$7 Pajak tidak langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan,  peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau  jasa. ;ontoh Pajak Pertambahan nilai.1anfaat pembedaan pajak kedalam pajak langsung dan pajak  tidak langsung adalah 6a7 Untuk keperluan sistematik dalam ilmu pengetahuan, misalnya untuk menentukan  saatnya timbulnya hutang pajak, kadaluarsa, tagihan susulan. 6b7 Untuk menentukan cara pengadakan proses peradilan karena perselisihan. b) Menurut sifat  1enurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. 6'7 Pajak subjektif Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib  pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. ;ontoh pajak penghasilan. 6$7 Pajak obyektif  Pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa, benda, keadaan,  perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak 6wajib pajak7 maupun tempat tinggal. ;ontoh Pajak   pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. c) Menurut Lembaga Pemungutan 6'7 Pajak "egara atau Pajak Pusat Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

6a7 Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak 6'77 Pajak penghasilan 6$77 PP" 6#77 Pajak bumi dan bangunan

6&77 5ea materi 6<77 5ea lelang 6b7 Pajak yang dipungut 5ea ;ukai 6Dirjen 5ea ;ukai7

6$7 Pajak daerah Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 3.9ungs! Pajak 

1enurut !chmad jahjono dan 1uhammad G. (usain, "amun ada fungsi lainnya yang tidak kalah  pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. 5erikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut. a7 umber :euangan "egara Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak banyaknya untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik bersifat rutin maupun untuk   pembangunan, Gungsi sumber keuangan negara yaitu fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk   pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.  "egara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-sumber keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Dalam keluarga sumber keuangan dapat berupa gaji/upah atau laba usaha. edangkan bagi suatu negara, sumber keuangan yang utama adalah pajak dan retribusi.  b7 Gungsi 1engatur atau non budgetair  Disamping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin untuk kegunaan kas negara,  pajak harus dmaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam mengatur dan bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Pada alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial, sebagai alat untuk  mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. 5eberapa contoh pungutan  pajak yang berfungsi mengatur, menurut !chmad jahjono dan 1uhammad G.(usain 6'7 Pemberlakuan tarif progresif 6dalam hal ini pajak dikenal juga berperan sebagai alat dalam etribusi Pendapatan7 6$7 Pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi impor dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. 6#7 Pemberian fasilitas taH holiday atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotiAasi para inAestor untuk meningkatkan inAestasinya.

2.Pajak Daerah

1.Pengert!an Pajak Daerah Pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan  perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah 6Perda7, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran  pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah.

   

2.$en!s:$en!s Pajak Daerah 1enurut undang-undang nomor #& tahun $%%% a) Pajak Daerah Tingkat I (Proinsi) Pajak :endaraan 5ermotor dan kendaraan diatas air. 5ea 5alik "ama :endaraan 5ermotor dan kendaraan diatas air. Pajak 5ahan 5akar :endraan 5ermotor  Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

b) Pajak Daerah Tingkat II (Kabuaten) 6'7 Pajak (otel 6a7 Pengertian Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah  penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di 9ndonesia. (al ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada  pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak  kabupaten/kota. +leh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitlkan peraturan daerah tentang hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak  hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. 6b7 +bjek pajak (otel +bjek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana di bawah ini 6'77. Gasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata 6cottage7, motel, wisma pariwisata, pesanggrahan 6(ostel7, losmen dan rumah penginapan. 6c7 ubjek pajak dan wajib pajak hotel Pada pajak hotel, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. ecara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. ementara itu yang menjadi wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel. Dengan demikian, subjek   pajak dan wajib pajak pada pajak hotel tidak sama. 6$7 Pajak estoran. 6a7 Pengertian Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak  ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di 9ndonesia. (al ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. +leh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peratuan

daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis  pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran didaerah kabupaten atau kota yang  bersangkutan. 6b7 +bjek pajak restoran +bjek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Bang termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman direstoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang. 6c7 ubjek pajak dan wajib pajak restoran. Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. ecara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayannan yang diberikan oleh pengusaha restoran. ementara itu yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak restoran tidak sama. 6#7 Pajak (iburan. 6a7 Pengertian Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. elain itu, pajak hiburan dapat diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan pajak hiburan tidak  mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di 9ndonesia. 9ni berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak  mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. 6b7 +bjek Pajak (iburan +bjek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. Bang dimaksud hiburan antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klub malam, permaianan biliar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, pertandingan olahraga. Dengan demikian, objek pajak hiburan meliputi pertunjukan film, pertunjukan kesenian, pertunjukan  pagelaran, penyelenggaraan diskotik dan sejenisnya, penyelenggaraan tempat-tempat wisata dan sejenisnya pertandingan olahraga, pertunjukan dan keramaian umum lainnya. 6c7 ubjek Pajak dan 4ajib Pajak (iburan Pada pajak hiburan subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. ementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pada pajak hiburan tidak sama. 3.#"jek Pajak Daerah Undang-undang nomor '2 tahun '33> maupun undang-undang nomor #& tahun $%%% tidak  secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkannya pada peraturan pemerintah. Penentuan yang menjadi objek pajak daerah  pada saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah nomor =< tahun $%%' tentang pajak daerah, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah nomor '3 tahun '33> tentang pajak daerah. (al ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak  daerah pada suatu propinsi atau kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah untuk 

mengetahui apa yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah dimaksud sebagai objek pajak. ,.u"jek Pajak )an ;aj!" Pajak Daerah Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiiki pengertian yang berbeda yaitu subjek pajak dan wajib pajak. ubjek pajak  adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja  baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek. ementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk  melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. +leh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk  memungut pajak dari subjek pajak. (al ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek   pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain yang bukan merupakan merupakan subjek pajak, yang berwenang memungut pajak dari subjek wajib pajak.

7.Retr!"us! Daerah

'7

$7 #7 &7 <7

A.Pengert!an Retr!"us! Daerah 1enurut Undangundang no #& tahun $%%%, etribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 5eberapa pengertian istilah yang terkait dengan retribusi daerah menurut 1ardiasmo, antara lain etribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 8asa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha atau pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 8asa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 8asa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada oarng pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan  pengawasan atas kegiatan, pemanfatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. B.$en!s:$en!s Retr!"us! Daerah

8enis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu  !)  "etribusi #asa $mum etribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai  berikut

a7  b7 c7 d7 e7 f7 g7

etribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi  perizinan tertentu. 8asa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 8asa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar  retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfatan umum. 8asa terebut layak untuk dikenakan retribusi etribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya. etribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan, Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas  pelayanan yang baik. 8enis-jenis retribusi jasa umum adalah a7 etribusi pelayanan kesehatan  b7 etribusi pelayanan persampahan/kebersihan c7 etribusi penggantian biaya cetak :P dan akte cacatan sipil d7 etribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat e7 etribusi parkir ditepi jalan umum f7 etribusi pasar  g7 etribusi pengujian kendaraan bermotor h7 etribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran i7 etribusi biaya cetak peta  j7 etribusi pengujian kapal perikanan $. "etribusi #asa $saha etribusi 8asa Usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteri-kreteria

a7

etribusi jasa usaha yang bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi  perizinan tertentu.  b7 8asa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor  swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. 8enis retribusi 8asa Usaha adalah a7 etribusi pemakaian kekayaan daerah  b7 etribusi pasar grosir dan/atau pertokoan c7 etribusi tempat pelelangan d7 etribusi terminal e7 etribusi tempat khusus parkir  f7 etribusi tempat penginapan/pesanggrahan/Ailla g7 etribusi penyedotan kakus h7 etribusi rumah potong hewan i7 etribusi pelayanan pelabuhan kapal  j7 etribusi tempat rekreasi dan olah aga k7 etribusi penyeberangan diatas !ir 

l7 etribusi pengolahan limbah cair  m7 etribusi penjualan produksi daerah

#. "etribusi Peri%inan Tertentu etribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria a.

Perizinan tersebut tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi.  b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum c. 5iaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk  menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan. 8enis retribusi Perizinan ertentu adalah a7 etribusi 9zin 1endirikan 5angunan  b7 etribusi empat Penjualan 1inuman 5eralkohol c7 etribusi 9zin rayek  7.#"jek Retr!"us! Daerah

+bjek etribusi daerah terdiri dari '.

8asa Umum yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. $. 8asa Usaha yaitu berupa layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. #. Perizinanan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendaian, dan  pengawasan atas kegiatan pemanfatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. D.u"jek Retr!"us! Daerah

ubjek etribusi Daerah  etribusi 8asa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.  etribusi 8asa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tetentu dari perintah daerah.  etribusi Perizinan ertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari  pemerintah daerah.

E.Pr!ns!+ )an asaran Peneta+an Tar!6 Retr!"us! Daerah

Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis retribusi sebagai berikut  etribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan  etribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan  berorientasi pada harga pasar.  etribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya  penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 3.Pen)a+atan Asl! Daerah

Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin !nggaran Pendapatan dan 5elanja Daerah 6!P5D7. Pendapatan !sli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. 8adi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai  pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber  keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban tugas dan fungsi utama yaitu fungsi alokasi yang meliputi alokasi yang meliputi antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat,  pemerataan pembangunan, dan fungsi stabilitas yang meliputi antara lain, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan moneter. Gungsi distribusi dan fungsi stabilitas pada umumnya lebih efektif  dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. "amun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksudkan sangat penting sebagai landasan dalam menentukan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Untuk mendorong penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenagan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta  perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. umber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan. &umber Pendaatan asli daerah

umber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan !sli Daerah 6P!D7, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Penerimaan yang sah. umber Pendapatan !sli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang  bersangkutan, yang terdiri  a.

Pajak Daerah Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk  membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.  b. etribusi Daerah etribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. c. 5agian *aba 5adan Usaha 1ilik Daerah 5agian 5adan Usaha 1ilik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. edangkan perusahaan daerah adalah  perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III PEMBAHAAN

(ambatan-hambatan yang dialami oleh para pegawai dalam menarik pajak daerah adalah '.

5aik pajak dan retribusi apabila prosentasi tarif pembayaran dinaikkan akan terbentur dengan :PD 6urat :etetapan Pajak Daerah7, juga akan memberatkan wajib pajak daerah dan masyarakat yang membayar retribusi daerah. 9ni berkebalikan dengan keinginan pemerintah daerah yang ingin menaikkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah tetapi tidak memberatkan masyarakat. $. :urangnya tenaga penarikan pajak daerah menjadi hambatan untuk meningkatkan jumlah  penerimaan pajak daerah. 5idang pendapatan dibagi menjadi tiga bagian a. :asi etribusi dan lain-lain.  b. :asi Dana perimbangan, pajak hotel, pajak parkir. c. :asi Perencanaan dan pelaporan. #. :urangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak menjadi hambatan yang dialami oleh  pemerintah daerah. 1asyarakat kurang patuh dalam membayar pajak daerah karena menganggap  pajak daerah memberatkan mereka. Pegawai yang melakukan penarikan pajak juga mengeluhkan sulitnya menarik pajak daerah. Upaya yang dilakukan oleh pegawai dengan menjemput konsumen masih kurang efektif karena kesadaran masyarakat masih kurang. :epala daerah 6pemerintah7 mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk mewajibkan menarik   pajak kepada masyarakat atas dasar pembiayaan anggaran yang dikeluarkan pemerintah. ujuan dari adanya penarikan pajak harus diarahkan untuk kebaikan untuk masyarakat juga atas pengenaan pajak  tersebut.

ebagai rakyat kita harus menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemimpin, salah satu  peraturannya adalah pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu  peraturan yang menarik iuran kepada rakyat, yang tujuan dari adanya pajak tersebut adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan tujuan adanya penarikan tersebut juga baik.

BAB I/ PENUTUP

A. %es!m+ulan

 (asil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, karena peranan pajak daerah sangat penting untuk sumbangan keuangan daerah sehingga  bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengeluaran tersebut berdampak   pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah mempunyai pengaruh yang lebih besar  dari pada retribusi daerah walaupun  jumlahnya lebih sedikit dari retribusi daerah. ehingga pengaruhnya pajak daerah paling besar  dibanding retribusi daerah.  (asil dari retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. etribusi daerah mempunyai jumlah sumbangan paling besar terhadap pendapatan asli daerah, hal ini akan menyebabkan peningkatan pendapatan asli daerah cukup besar. 4alaupun pengaruhnya terhadap  peningkatan pendapatan asli daerah lebih kecil tetapi peran retribusi daerah terhadap jumlah  pendapatan asli daerah sanagat penting.  Pada kasus pajak dan retribusi daerah di :ota angerang elatan menunjukkan bahwa keduanya  berpangaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. 9ni menunjukkan bahwa keduanya samasama berperan untuk meningkatkan peningkatan pendapatan asli daerah. B. aran '. Pajak daerah merupakan komponen yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, oleh karena itu pajak daerah harus terus ditingkatkan. Prosentasi kenaikan tarif pajak daerah bukan merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan jumlah pendapatan karena kenaikan tarif pajak  daerah akan memberatkan wajib pajak dan mematikan sektor ekonomi. 8umlah pendapatan dari pajak  daerah dapat ditingkatkan dengan mengawasi penarikan yang lebih baik. ;ontohnya pajak parkir,  jumlah pajak parkir sebetulnya sangat banyak tetapi kurang dimaksimalkan sehingga perolehan tidak  dapat ditingkatkan. $. etribusi daerah mempunyai jumlah yang besar akan tetapi tingkat pengaruh lebih kecil dibanding  pajak daerah. (al ini dikarenakan rumah sakit umum hanya melakukan pelaporan kepada kantor  :ota angerang elatan saja, sementara pemasukan dan pengeluaran di tangani sendiri. 9ni dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang menyangkut kesehatan yang diterima oleh masyarakat dari rumah sakit umum.4alaupun pengaruhnya lebih kecil bukan berarti retribusi tidak penting, retribusi harus tetap ditingkatkan melalui penerimaan  penerimaannya karena retribusi tetap mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. #. Pajak dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh, oleh karena itu pajak dan retribusi daerah harus ditingkatkan. Peningkatan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan menambah jumlah tenaga kerja, hal ini dapat membantu penarikan yang datang langsung kepada

wajib pajak dengan sistem door to door. Penambahan tenaga kerja ini dilakukan agar tidak memakan waktu yang banyak, mengingat jangkauan wilayah yang sangat luas. Pajak dan retribusi dapat ditingkatakan dengan memperbaiki sistem penarikan dan pengelolaan, perbaikan sistem dan  pengelolaan diharapkan akan mampu menambah jumlah pajak dan retribusi daerah. Perbaikan sistem dan pengelolaan akan meminim alisir adanya korupsi.

Lan)asan Per+ajakan< erta Retr!"us! )an um"angan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dewasa ini kita sering mendengar istilah pembangunan nasional baik dalam mata kuliah

atau media. :ita juga mengetahui bahwa pembangunan tersebut pastilah memerlukan dana yang tidak sedikit. Dalam makalah ini kita akan mempelajari salah satu sumber pemasukan negara  bagi pembangunan, yakni pajak. ecara umum persepsi kita mengenai pajak adalah wujud dari seorang warga negara untuk memberikan kontribusi dalam membangun negara dengan mendapat imbalan

tidak

langsung.

5elajar tentang pajak dianggap rumit oleh kebanyakan orang. (al ini disebabkan oleh  jumlah peraturan perpajakan yang cukup banyak. 5elajar pajak memerlukan pemahaman secara garis besar tentang pajak sebelum belajar mengenai detil-detil perpajakan. Pemahaman  perpajakanan secara garis besar diharapkan dapat membantu menghadapi sebuah permasalahan apabila kita dapat mengetahui pada posisi mana sebenarnya masalah perpajakan tersebut berada. Dasar hukum paling utama bagi berlakunya pajak di 9ndonesia adalah Pasal $#! UUD '3&< 6!mandemen 9@7 yang berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk  keperluan "egara diatur dengan undang-undangI. 9tu berarti semua peraturan perpajakan haruslah menunjuk pada suatu undang-undang termasuk perangkat hukum di bawahnya sepanjang terdapat pelimpahan dari undang-undang yang mengaturnya. Pajak adalah esuai dengan Pasal ' angka ' Undang-undang "omor $2 ahun $%%>,  ajak adalah kontribusi 'ajib keada negara ang terutang oleh orang ribadi atau badan ang  bersfat memaksa berdasarkan $ndangundang* dengan tidak mendaatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keerluan negara bagi sebesarbesarna kemakmuran rakat+ etribusi adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang  undang 6 yang dapat

dipaksakan 7 dengan mendapatkan jasa timbal 6kontraprestasi7 yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah. edangkan umbangan ialah iuran yang dibayar oleh golongan tertentu saja, kontraprestasi dapat dinikmati oleh golongan tersebut. Dalam makalah ini kita akan mempelajari sebagian hal yang berkaitan dengan pajak, mulai dari pengertian, landasan perpajakan dan retribusi serta sumbangan. 1.2 Perumusan Masalah !dapun perumusan masalah yang berkaitan dengan makalah ini antara lain

'. !pa pengertian pajak0 $. !pa saja yang menjadi landasan perpajakan0 #. !pa perbedaan retribusi dan sumbangan0 &. !pa ;ontoh permasalahan atau kasus dari landasan perpajakan retribusi dalam pembahasan ini0

1.3 Ruang L!ngku+ !dapun ruang lingkup yang dibahas oleh penulis dalam makalah ini yaitu hanya dalam

lingkup masalah mengenai *andasan Perpajakan dan etribusi serta umbangan. 1., Maksu) )an Tujuan !dapun maksud penulisan dalam makalah ini yaitu sebagai salah satu tugas pemenuhan

syarat dari mata kuliah (ukum Dagang dan Pajak. Dalam melakukan penulisan makalah ini, hal yang menjadi tujuan penulisan adalah sebagai  berikut ecara umum, penulisan makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi kami dan  pembaca tentang Pajak. ecara khusus, penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui landasan perpajakan dan retribusi serta sumbangan.

BAB II PERMAALAHAN %asus A =

P !Eilah Propertindo membayar Pajak 5umi dan 5angunan 6P557 sebesar p # milyar atas lahan Perumahan yang masih dalam proses pembangunan. %asus B

P !Eilah Propertindo membayar retribusi sebesar p $ milyar kepada Pemerintah ProAinsi D:9 atas izin usaha. Anal!s!s

Pada kasus ! P !Eilah Propertindo membayar pajak karena ada kontribusi wajib berupa uang p # milyar, terutang oleh P !Eilah Propertindo, ketentuannya diatur di UU P55, P !Eilah Propertindo juga tidak menerima manfaat secara langsung atas pembayaran p # milyar tersebut, dan atas p # milyar tersebut juga digunakan oleh "egara untuk membiayai kegiatan  pemerintahan dan pembangunan, sedangkan pada kasus 5 P !Eilah Propertindo tidak  membayar pajak karena tidak memenuhi syarat menerima imbalan secara tidak langsung karena sesudah membayar retribusi tersebut P !Eilah Propertindo menerima manfaat yaitu dapat  beroperasi di ProAinsi D:9.

BAB III PEMBAHAAN 3.1 Pengert!an Pajak 

Pajak itu sendiri adalah iuran wajib yang wajib dibayar oleh wajib pajak berdasarkan Undang-undang. !dapun beberapa pengertian lainnya mengenai pajak, yaitu ♥

1enurut Prof. Dr. ochmat oemitro

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran rutin. urplusnya digunakan u ntuk inAestasi pada barang-barang publik  misalnya, jalan raya, dan jembatan. ♥

1enurut Undang-Undang "omor = ahun '32# sebagaimana telah diubah dengan UU "o.

3 ahun '33& dan terakhir dengan UU "o. '= ahun $%%%, pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung.'J'KJ'K ♥

1enurut 9!9, $%%> Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan

kepada pemerintah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan

1

 peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku,

yang

digunakan

untuk

membiayai

 penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.$J$KJ$K Dari pengertian-pengertian diatas, dapat diperoleh ciri-ciri pajak. !dapun ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut      

1erupakan iuran wajib Dibayarkan oleh para wajib pajak  Dipungut oleh negara idak diberikan balas jasa yang langsung terhadap pajak yang dipungut Digunakan untuk pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dipungut berdasarkan norma-norma hukum atau Undang-undang.#J#KJ#K

3.2 Lan)asan Per+ajakan Undang-Undang "omor = ahun '32# tentang :etentuan Umum Perpajakan sebagai

landasan formal hukum pajak di 9ndonesia telah mengalami perubahan empat kali, terakhir  diubah dengan Undang-Undang "omor'= ahun $%%3. ebagai landasan formal hukum di 9ndonesia, Undang-Undang :etentuan Umum Perpajakan mengatur hak dan kewajiban wajib  pajak maupun fiskus. Untuk memudahkan dalam memahami ketentuan formal tersebut. *andasan (ukum Pemungutan Pajak  '. Dasar (ukum Undang-Undang Dasar '3&<, Pasal $#, !yat 6$7 egala pajak untuk keperluan negara $. a.  b. c.

 berdasarkan undang-undang *andasan Undang-Undang Perpajakan "asional Undang-Undang "o.=, ahun '32# tentang :etentuan Umum dan ata ;ara Perpajakan. Undang-Undang "o.>, ahun '32# tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang "o.2, ahun '32# tentang Pajak Pertambahan "ilai 5arang dan 8asa dan Pajak 

Penjualan atas 5arang 1ewah. d. Undang-Undang "o.'$, ahun '32< tentang Pajak 5umi dan 5angunan. e. Undang-Undang "o.'#, ahun '32< tentang 5ea 1aterai. 3.3 Retr!"us!

etribusi adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dengan imbalan 6kontra  prestasi7 yang langsung dapat ditunjuk.&J&KJ&K 8adi, jika disimpulkan retribusi adalah iuran atau  pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah karena memakai fasilitas negara secara langsung. 2

3

4

!dapun contoh dari restribusi misalnya pembayaran listrik, pembayaran air ledeng 6P!17, karcis masuk tempat wisata, karcis pasar, karcis parkir dan lain-lain. etribusi agak berbeda dengan pajak. Dalam retribusi, hubungan antara prestasi yang dilakukan 6dalam wujud pembayaran7 dengan kontraprestasi itu bersifat langsung. Pembayar  retribusi justru menginginkan adanya jasa timbal balik langsung dari pemerintah. ;ontohnya,  pembayaran air minum pada P!1, retribusi listrik, telepon, gas, uang kuliah, dan sebagainya. Pengenaan retribusi berlaku umum dan dapat dipaksakan. 1isalnya retribusi terhadap listrik, apabila rakyat tidak membayar retribusi listrik, maka akan ada tindakan-tindakan tertentu yang  bertujuan sebagai pemaksaan seperti pengenaan denda, pemutusan hubungan sementara, dan sebagainya. 5erdasarkan hal tersebut, maka karakteristik retribusi adalah a. etribusi dipungut dengan berdasarkan peraturan-peraturan 6yang b erlaku umum7.  b. Dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapatkan  jasa timbal langsung yang ditujukan pada indiAidu yang membayarnya. c. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkait dengan retribusi yang  bersangkutan. d. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis. etribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk  kepentingan pribadi atau badan. 1enurut Undang  Undang "o. #& ahun $%%%, retribusi dibagi atas # golongan yaitu  a7 etribusi 8asa Umum. +bjek retribusi ini berupa pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. ubjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis etribusi Daerah adalah  berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang  bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. etribusi jenis ini misalnya etribusi Pelayanan :esehatan, etribusi Pelayanan :ebersihan, etribusi 5iaya ;etak :P dan !kte ;atatan ipil, etribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan 1ayat, etribusi Pelayanan Parkir di epi 8alan Umum, etribusi Pelayanan Pasar, etribusi Pengujian :endaraan 5ermotor,

etribusi Pemerikasaan !lat Pemadam :ebakaran, etribusi 5iaya ;ek Peta, dan etribusi Pengujian :apal Perikanan.  b7 etribusi 8asa Usaha +bjek retribusi ini berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut  prinsip komersial. ubjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati  pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis etribusi Daerah adalah berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. etribusi jenis ini misalnya etribusi Pemakaian :ekayaan Daerah, etribusi Pasar ?rosir/Pertokoan, etribusi empat Pelelangan, etribusi erminal, etribusi empat :husus Parkir, etribusi empat Penginapan, etribusi Penyedotan :akus, etribusi umah Potong (ewan, etribusi Pelayanan Pelabuhan :apal, etribusi empat ekreasi dan +lah aga, etribusi Penyeberangan di !tas !ir, etribusi Pengolahan *imbah ;air, dan etribusi Penjualan Produksi *imbah. c7 etribusi Perizinan ertentu +bjek retribusi ini yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan D!, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. ubjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis etribusi Daerah adalah berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang  bersangkutan. 3., um"angan umbangan adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada segolongan orang

tertentu untuk pengumpulan dana dalam mencapai suatu tujuan dan hasilnya dimasukkan ke dalam kas negara atau daerah.
umum, karena prestasi itu tidak ditujukan kepada penduduk seluruhnya, melainkan hanya sebagian penduduk saja. +leh karena itu, maka hanya golongan tertentu dari penduduk ini sajalah yang diwajibkan membayar sumbangan ini. umbangan memang hampir sama dengan retribusi, tapi keduanya memiliki perbedaan. Pada retribusi dapat ditunjuk seseorang yang mengenyam kenikmatan kontraprestasi dari pemerintah, sedangkan pada sumbangan, yang mendapat kontraprestasi ini hanya satu golongan. !pabila dikaitkan dengan pajak dan retribusi, maka sumbangan memiliki karakteristik  tertentu, antara lain a. umbangan dipungut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan mengikat umum  b. Dalam sumbangan, kontraprestasi diperoleh bukan karena membayarnya secara indiAidual melainkan secara kelompok. c. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, tetapi tidak bersifat ekonomis seperti halnya retribusi, melainkan hanya bersifat yuridis. Unsur paksaan di dalam pajak lebih kuat dibandingkan pada sumbangan. Dengan demikian, bagi mereka yang memenuhi syarat untuk dikenakan sumbangan itu, dan bagi yang tidak mau memenuhinya 6melanggar7 dapat dikenakan akibat-akibat hokum tertentu. edangkan  paksaan retribusi yang bersifat ekonomis pada hakikatnya diserahkan kepada pihak yang  berkepentingan untuk membayarnya maupun tidak. 1isal seseorang bebas mengikuti kuliah  pada suatu uniAersitas, tetapi jika ia aka berbuat demikian, ia harus membayar uang kuliahnya. 8ika ia tidak mau membayar, maka ia tidak akan diperbolehkan untuk masuk mengikuti kuliah. 3.-

Per"e)aan )an Persamaan Pajak< Retr!"us! )an um"angan

Persamaan Bentuk  !6at Tujuan

Pajak  pungutan Dapat dipaksakan :esejahteraan

Retr!"us! Pungutan Dapat dipaksakan :esejahteraan

um"angan Pungutan Dapat dipaksakan :esejahteraan

Per"e)aan Dasar Hukum

Pajak Undang-undang

Retr!"us! Peraturan

 pemerintah,  peraturan menteri, atau

pejabat

negara yang lebih

um"angan Pemerintah daerah

Balas jasa

idak langsung

rendah *angsung nyata

#"jek 

dan

*angsung kepada

kepada

golongan tertentu

indiAidu tersebut Umum 6seperti orang-orang  penghasilan,

tertentu

golongan tertentu.

yang

kekayaan, laba menggunakan jasa  perusahaan dan  Pemerintah kendaraan7. !6at

Dapat

Dapat

dipaksakan

!kan

dipaksaan. Dapat

dipaksakan.

tetapi !kan tetapi paksaan

6menurut UU7.  paksaannya

tersebut bukan untuk 

8adi,

wajib  bersifat ekonomis umum.

dibayar.

:alau yang

tidak,

maka  berlaku

Paksaan

hanya tersebut hanya berlaku kepada kepada

golongan-

akan

orang-orang yang golongan tertentu.

mendapatkan

menggunakan jasa

Lem"aga

sanksi Pemerintah

 pemerintah. Pemerintah

Pemungut

 pusat

Tujuan

*embaga-lembaga

maupun daerah.

tertentu.

daerah 6negara7. :esejahteraan

:esejahteraan

untuk umum.

untuk

:esejahteraan

indiAidu untuk suatu golongan

tersebut

yang tertentu.

menggunakan jasa  pemerintah.

BAB I/ PENUTUP ,.1 %es!m+ulan

hanya