BAB I PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG BELA KANG A. LATAR Dengan diberlakukannya UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Telah diatur pembagian sumber daya keuangan { finanial sharing ! antara pusat dan daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembangian ke"enangan sehingga ter#adi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang didesain dengan mengunakan prinsip money fool"s funtion $uang mengikuti ke"enanangan% .Artinya #ika ke"enangan dilimpahkan ke daerah &maka uang untuk untuk mengelola ke"enangan itu pun harus dilimpahkan ke daerah. 'endan 'endanaan aan yang yang diberi diberikan kan kepada kepada kepala kepala daerah daerah ada beberap beberapaa maam maam sumber pendanaan nya berasal dari Dana Alokasi Umum DAU dan Dana Alokasi (husus $DA(%.dan bersumber dari dana lainnya& lainnya& 'engalokasian dana tersebut dalam kebi#akan keuangan daerah mengunakan asumsi )asumsi dasar sebagai berikut a. (estabilan (estabilan politik politik dan dan ekonom ekonomii berkemban berkembang g seara seara kondusi kondusif f b. Tidak ter#adi perubahan kebi#akan pembangunan dari pemerintah pusat dan propinsi *alah satu upaya konkrik untuk untuk me"u#udkan trasparansi dan akuntabilita akuntabilitass pengelolaan pengelolaan keuangan keuangan negara negara adalah penyampaian penyampaian laporan laporan pertanggung#a" pertanggung#a"aban aban keuangan keuangan pemerintah pemerintah yang memenuhi memenuhi prinsip tepat "aktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima seara umum .hal tersebut diatur dalam Undang+undang No& ,- tahun 2003 tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertangung #a"aban pelaksanaan
1
A'N/A'D disusun dan disa#ikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan.peraturan pemerintah. 'ada kenyataan dalam penyusunsn laporan keuangan menya#ikan informasi yang relean mengenai posisi keuangan &realisasi anggaran &arus kas dan kiner#a keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para penguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi &sosial maupun politik . 'ada kenyataan pembuatan laporan keuangan banyak sekali terkendala disebabkan karena data )data yang akan disa#ikan belum akurat untuk dilaporkan erdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas makalah ini dengan #udul ” Peran Kasubang Keuangan dalam mengelola anggaran serta Penyusunnan laporan keuangan
pada Dinas Pekerjaan Umum Kota
Pariaman.” B. Perumusan Masalah 1asalah yang dihadapi dalam pengelolaan angggaran serta penyusunan
laporan keuangan antara lain ,. Terlambatnya pengesahan A'D men#adi kendala dalam dan pelaksanaan kegiatan . 2. (urang lengkapan dukumen permintaan untuk penairan dana akan mengakibatkan terlambatnya realisai angggaran. 3. *urat pertanggung #a"aban dana yang telah dikeluarkan belum selesai sehingga untuk dana selan#utnya tidak bisa dikeluarkan . 4. Terlambatnya mulai kegiatan fisik yang diker#akan oleh pihak ke tiga {rekanan % dalam penyelesaian peker#aan akan mengakibatkan terlambat #uga dalam menyelesaiannya . . Adanya selisih antara pembayaran dengan realisasi fisik dilapangan& . anyaknya proyek yang belum selesai pada tahun anggaran sehingga kita harus memasukkan kedalam neraa 'eker#aan Dalam (ontruksi {(D'!
2
-. *alah penempatan rekening untuk kegiatan
pada pengangaran yang
seharus nya terletak pada belan#a modal tetapi terletak pada belan#a operasional untuk pelaksanan harus menunggu perobahan anggaran.. 5. *alah pengeluarkan rekening belan#a modal dikeluarkan pada belan#a operasional untuk itu perlu melakukan #urnal koreksi untuk penempatan aset. 6. Terdapatnya selesih antara penerimaan dengan pengeluaran akan mempegaruhi setoran sisa anggaran. ,0. elum tertatanya aset+aset yang lama seara baik apakah telah ada penghapusan
atau
pengurangan
nilai
ekonomis
sehingga
dalam
penyusunan laporan keuangan akan terkendala. Dari permasalahan diatas maka dapat dibuat rumusan apa sa#a upaya yang harus dilakukan oleh (asubag keuangan dalam mengelola anggaran serta menyusun lapoaran keuangan .
C. Maksud dan Tujuan
1aksud penulisan membuat makalah ini adalah bagaimana upaya/peran (asubag (euangan dalam melaksanakan fungsinya yakni
mempunyai tugas
melaksanakan mengordinasikan dan memperifikasi surat pertanggung #a"aban untuk mengesahkan supaya permintaan berikutnya dapat terealisasi sampai akhir tahun anggaran penyusunan laporan keuangan dapat dibuat tepat "aktu.
3
Tu#uan Adapun tu#uan dari makalah ini adalah
agar peran kasubag
keuangan dalam mengelola angggaran seta penyusunan laporan keuangan dapat terealisai tepat "aktu pada Dinas 'U (ota 'ariamnan. D. Ln!ku" dan Pen!er#an
Adapun lingkup pembahasan dari makalah ini adalah mengenai peran (asubag (euangan dalam mengelola anggaran serta penyusunan 7aporan keuangan pada Dinas 'eker#aan Umum (ota 'ariamnan. . (euangan daerah adalah *emua hak dan ke"a#iban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan ke"a#iban daerah tersebut. 'engelolaan keangan Daerah adalah adalah (eseluruhan kegiatan yang meliputi
perenanaan&'elaksanaan
&'enatausahaan
&'elaporan
&pertanggung
#a"aban dan 'enga"asan keuangan Daerah. 7aporan (euangan adalah 'enya#ian informasi yang relean mengenai posisi keuangan realisasi angggaran &arus kas dan kener#a keuagan dan atatan atas laporan seara layak sesuai dengan *tandar Akutansi 'emerintah.
4
8
BAB II PEMBAHA$AN
A. Gam%aran Umum Dnas Pekerjaan Umun ,. 9isi dan 1isi Dinas 'eker#aan Umum kota 'ariaman& merupakan unsur penun#ang
'emerintah Daearah (ota 'ariaman di bidang 'embangunan *aranan dan 'rasaranan (ota yang mempunyai
9isi Dinas 'eker#aan Umum (ota
5
'ariaman adalah sebagai berikut : TERWUJUDNYA PRASARANA FISIK KOTA YANG HANDAL, TERARAH, SERASI DAN BERKELANJUTAN :.
Untuk menapai 9isi tersebut & Dinas 'eker#aan Umum (ota 'ariaman menetapkan 1isi sebagai pernyataan yang akan memberi arah dan auan serta pedoman dalam merumuskan tu#uan dan sasaran serta kebi#akan& yaitu “MEWUJUDKAN PRASARANA / SARANA DASAR YANG MEMADAI, SESUAI DENGAN TATA RUANG YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN “.
2. *truktur Dinas 'eker#aan Umum (ota 'ariaman idang *ekretariat Dinas 'eker#aan Umum (ota 'ariaman merupakan unsur penun#ang 'emerintah
(ota
dibidang
perenanaan
pembangunan&
pemeliharaan&
pemanfaatan& penyelenggaraan pembangunan serta pelaksaan koordinasi penga"asan& pengendalian dan ealuasi serta pelaporan dibidang peker#aan umum& dipimpin oleh seorang (epala Dinas yang bertanggung #a"ab kepada ;alikota melalui *ekretaris Daerah. Untuk lebih rininya mengenai tugas dan ke"a#iban Dinas 'eker#aan Umum (ota 'ariaman sesuai 'er"ako Nomor 03 tahun 2005 tentang pembentukan *truktur
pembangunan harus dapat memanfaatkan potensi sumber daya manusia khususnya keberadaan aparat pembangunan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna seara maksimal dipimpin oleh seorang (epala Dinas yang mengepalai bidang+bidang diba"ahnya dan bertanggung #a"ab kepada ;alikota melalui *ekretaris Daerah. idang sekretariat Dinas 'eker#aan Umum terdiri dari *ekretaris&(asubag Umum dan (epega"aian (asuabag program dan pelaporan dan (asubag (euangan .
6
*ub
bagian
keuangan
mempunyai
tugas
melaksanakan
dan
mengkordinasikan sebagian tugas dinas meliputi tentang anggaran di masing+ masing bidang bidang Agar dapat efektif melaksanakan tugasnya serta untuk mendukung transparansi maka unit ker#a ini melaksanakan apa yang ditetapkan oleh 'eraturan ;alikota 'ariaman no.03 tahun 2005 Tentang 'embentukan selon ??& ???& dan Uraian Tugas 'okok >selon ?9.
*ususnan
(epala Dinas *ekretariat idang ina 1arga idang @ipta (arya idang 'engairan Unit 'elaksana Teknis Dinas (elompok abatan =ungsional
idang
*ekteraiat
*ubbagian
(euangan
mempunyai
tugas
meneyelenggaran program keuangan penyusunan anggaran &pembukuan Akutansi dan erifikasi &pertanggung #a"aban dan laporan keuangan Adapun Tugas 'okok dan =ungsi (asubang adalah
7
,. (epala
*ubag
keuangan
mempunyai
tugas
melaksanakan
dan
mengkoordinasikan sebagian tugas dinas di bidang *ekretariat dan bidang lainya meliputi anggaran dinas . 2. Uraian Tugas (epala *ubag keuangan pada ayat $,% adalah a. 1enghimpun &mempela#ari dan memahami peraturan perundang+ undangan &pedoman &petun#uk teknis&data dan informasi serta bahan+ bahan lainnya yang berhubungan dengan keuangan sebagai pedoman dan landasan ker#a. b. 1enginetarisir permasalahan yang berhubungan dengan keuangan serta menyiapkan bahan petun#uk pemeahan masalah. . 1enyusun renana &program ker#a dan angggaran berbasis kener#a berdasarkan tugas pokok dan fungsi sub bagian keuangan berpedoman pada renana stragis dinas& d. 1enyiapkan dan mengkoordinasikan bahan dalam rangka penyusunan renana anggaran satuan ker#a& e. 1eneliti *' bendahara dilingkungan dinas. f. 1enyelenggarakan anggaran belan#a dinas dengan berpedoman kepada renanan strategis dinas & g. 1enyiapkan daftar ga#i tun#angan&honor pega"ai lembur& per#alanan dinas transpor serta kese#ahteraan pega"ai. h. 1engkoordinasikan pelaksanaan anggaran satuan ker#a &penerimaan penyimpanan
i.
&pengeluaran
&pertanggung
#a"aban
&pembukuan
keuangan dan menyiapkan laporan hasil erifikasi. 1enyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka
pemeriksaan keuangan. #. 1embuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggung #a"aban pelaksanaan tugas dan k. 1elaksanaan tugas lain yang diberikan aoleh atasan sesuai denagan bidang tugasnya.
8
C. Pen!el&laan An!!aran dan Pen(usunan la"&ran keuan!an.
*ubang keuangan mempunyai tugas penyusunan laporan keuangan dinas Dinas merupakan unsur penun#ang 'emerintah Dearah (ota 'ariaman di bidang 'embangunan sarana dan prasana (ota yang mempunyai isi yaitu ter"u#udnya prasarana fisik kota yang handal &terarah&serasi dan berkelan#utan dan sebagai bentuk nyata misi Dinas 'erk#aan Umum yaitu 8 1e"u#udkan prasarana dasar yang memadai&sesuai dengan tata ruang yang ber"a"asan lingkungan& Dalam melaksanakan tugasnya Dinas 'eker#aan Umum diatur dengan perda N<.03 tahun 2005 &dimana dinyatakan tugas pokok Dinas 'eker#aan Umum 'ariaman adalah membantu "alikota dalam menyelenggarakan 'emerintahan dibidang 'eker#aan Umum dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi &serta kebi#akan yang ditetapkan kepala Daerah. erdasarkan dengan peraturan 'emerintah No.5 tahun 200 tentang pengelolaan (euangan Daerah dan 'eraturan 1enteri Dalam Negeri No.,3 tahun 200 tentang 'edomanan 'engelolaan (euangan Daerah &maka setiap unit ker#a "a#ib menyusun 7aporan keuangan tahun dengan harapan dapat menya#ikan informasi yang relean mengenai posisi keuangan& realisasi anggaran arus kas dan kiner#a keuangan Dinas dari anggaran belan#a
9
erdasarkan data realisasi keuangan serta penapaian target pendapatan yang talah ditargetkan sebesar Bp. 34.00.000&+ terealisasi sebesar Bp. ,3.500.000 { 40C! dan belan#a *('D dinas 'U tahun 20,, menun#ukan realisasi belan#a sebesar Bp. 53.24,.-,4.63.00&+atau hanya menapai 53.5,C. realisasi
dari
anggaran belan#a sebesar Bp. 66.320.62.6,5&05 yang terdiri dari realisasi belan#a operasional hanya sebesar -.3,.560.atau 5&24C dari anggaran belan#a operasional sebesar Bp. 5.2.2,.,5&00 . sedangkan belan#a modal teralisasi hanya sebesar Bp. -.556.524.4&00 atau 53&5C dari anggaran belan#a modal sebesar Bp. 60.-6.-4.-0&05 Ter#adi kondisi tersebut disebabkan karena adanya peker#aan tidak selesai ,00C sehingga anggaran bersisa disamping itu #uga ada peker#aan untuk fisik proyek di adendum final akan mengakibatkan ter#adi sisa anggaran &disamping itu #asa pihak ketiga mena"ar peker#aan #auh lebih rendah dari pagu anggaran yang telah ditetapkan .#uga men#adi sisa anggaran. *esuai dengan #udul makalah ini 'eran (asubag keuangan dalam 1engelola Anggaran serta 'enyusunan 7aporan (euangan pada Dinas 'eker#aan Umum (ota 'ariaman &maka upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangi permasalahan yang terdapat dalam pengelolaan anggaran antara lain E ,. 1asalah terlambatnya pegesahan A'D &untuk mengatasi permasalah tersebut& diharapan semua *('D tepat "aktu meyiapakan usulan angggaran yang
sesuai dengan kentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan
skala
prioritas kegiatan. 2. Dalam permintaan dana ada persyaratan yang belum lengkap sehingga untuk memproses penerbitan *'1 terkendala &untuk mengatasi permasalahan tersebut diharapkan setiap menga#uan permintaan dana harus melengkapai dokumen yang telah ditentukan .
10
3. Untuk *urat pertanggung #a"aban dari dana yang telah diambil diharapkan kepada bendahara segera menagih kepada pihak yang mengelola kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Terlambatnya mulai peker#aaan fisik oleh #asa pihak ke ??? akan mengakibatkan terlambatnya penyelesaikan peker#aan dilapagan &untuk itu diharapkan kepada pengelola proyek benar+benar menga"asi peker#aan sesuai dengan skidul yang telah ditatapkan. . Adanya selisih antara nilai olum fisik dilapangan dengan pembayaran untuk mengatasi masalah ini diharapkan kepada pengelola proyek benar+benar menek kelapangan supaya tidak ada selisih dalam pembayaran nantinya. . Adanya proyek yang tidak selesai pada tahun anggaran maka perlu kita memasukan ke kontruksi Dalam 'enger#aan $(D'%. -. Terdapat salah penempatan rekening yang seharusnya terletak pada belan#a modal terletak
pada belan#a operasional untuk pelaksanaankita harus
menunggu perobahan A'D &
untuk diker#akan diharapkan semua unsur
terkait lebih teliti lagi dalam penenpatan rekening sesuai dengan #enis kegiatan. 5. *alah rekening belan#a pengeluaran untuk penyelesaian perlu melakukan #urnal koreksi. 6. Terdapatnya selisih antara penerimaan dan pengeluaran akan mengakibatkan terlambat untuk setor sisa anggaran& diharapan kepada bendahara supaya rekon dengan D''(A setiap bulan tepat "aktu. ,0. elum tertatanya aset+aset yang ada& baik lama maupun yang baru &apakah ada yang dihapuskan atau pengurangan nilai penyusutan untuk masa selan#utnya agar pemegang barang meientaris barang supaya *('D dapat menghitung kekayaaan dalam membuat laporan keuangan .
BAB III
11
PENUTUP
A. (esimpulan *esuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka peran (asubag (euangan dalam mengelola anggaran serta penyusunan lapoaran keuangan adalah (asubag keuangan selaku ''( $pe#abatan penatausuhan keuangan *('D yang diberi"e"e"ang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan melakukan erifikasi atas *urat pegeluaran& dan penerimaan
pertanggung #a"aban& bendahara
meneliti kelengkapan *''+7* pengadaan
barang dan #asa yang disampaikan oleh bendahara pegeluaran& meneliti kelengkapan *''+U'+FU+TUdan *''+7* ga#i dan tun#angan 'N* serta penghasilan lainya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang+ undangan yang dia#ukan oleh bendara pengeluaran& melakukan eriikasi *''& 1enyiapkan *'1 melakukan eriikasi penerimaan &melakukan akuntasi *('D& dan menyiapkan laporan keuangan. B. $aran
Disarankan agar adanya langkah+langkah yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kiner#a dalam pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisean sesuai dengan peraturan yang berlaku. ,. 2. 3. 4. . . -.
1eningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah 1engharmonisasikan keterpaduan sistem penganggaran pemahaman masyarakat dan pemda 1eningkatkan kondisi asset 1elaksanakan pembangunan berdasarkan aGas prioritas 1endorong keterlibatan dunia usaha dan masyarakat 1endorong sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan *D1.
12
DAFTAR PUSTAKA 1. Undang-undang N0.17 tahun 2003 tentang euangan nega!a. 2. Undang-undang N". 1 tahun 2004 tentang #e$%endaha!aaan Nega!a. 3. Undang-undang N".32 tahun 2004 tentang #e$e!&ntah dae!ah. 13
4. Undang-undang N". 33 tahun 2004 tentang #e!&$%angan euangan anta!a #e$e!&ntahan dae!ah. 5. Pe!atu!an Pe$e!&ntah N". 24 tahun 2005 tentang 'tanda! Auntan'& #e$e!&ntah 6. Pe!atu!an #e$e!&ntah N"( 58 tahun 2005 tentang #enge)")aan euangan dae!ah. 7. Pe!atu!an #e$e!&ntah N". 8 tahun 2006 tentang #e)a#"!an euangan dan &ne!*a &n'tan'& #e$e!&ntah . 8. Ke#utu'an $ente!& Da)a$ Nege!& N".13 tahun 2006 tentang #ed"$an #enge)")aan euangan dae!ah 'e%aga&$ana d&u%ah dengan #e!$endag!& N". 59 tahun 2007. 9. Pe!atu!an dae!ah K"ta Pa!&a$an N".03 tahun 2008 tentang #e$%entuan "!gan&'a'& dan tatae!*a D&na' 'e!ta Pe!atu!an +a)&"ta n"$"! 22 tahun 2009 tentang #en*a%a!an tuga' #"" dan ,ung'& D&na' PU. 10. Pe!atu!an dae!ah "ta Pa!&a$an N".01 tahun 2011 tentang Angga!an Penda#atan dan e)an*a Dae!ah dan #e!atu!an Dae!ah K"ta Pa!&a$an N"( 12 tahun 2011 tentang #e!"%ahan angga!an Penda#atan dan e)an*a Dae!ah. 11. D"u$en Pe)a'anaan Angga!an D&na' PU K"ta Pa!&a$an N". 1.03.01.00.004 dan #e!"%ahan DPA N". 1.03.01.01.00.00.4.
14
