BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Negara Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Sesuai dengan amanat UndangUndang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari tahap pra bencana, saat bencana sampai dengan pasca bencana. Penanganan bencana perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang akurat. Saat ini, data bencana yang tersedia di kementerian/lembaga, institusi, pemerintah daerah dan organisasi lainnya belum terintegrasi dengan baik, dimana format data dan informasi bencana masih beragam. Untuk itu diperlukan acuan sebagai pedoman dalam pengelolaan data dan informasi bencana. Penanggulangan bencana yang efektif perlu dukungan ketersediaan data dan informasi tentang kejadian dan dampak bencana secara cepat dan akurat. Untuk itu diperlukan pengelola data dan informasi bencana yang kompeten dengan menggunakan format data standar yang dikoordinasikan oleh BNPB, BPBD provinsi dan BPBD kabupaten/kota. Kebijakan pengelolaan data dan informasi bencana adalah satu data satu pintu untuk menjamin keakuratan dan konsistensi. Kebijakaan satu data satu pintu yang dimaksud adalah data dan informasi yang dikeluarkan oleh BNPB, BPBD provinsi, kabupaten/kota setelah dilakukan verifikasi dan validasi pada kurun waktu tertentu. Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari duplikasi, kerancuan atau kesimpangsiuran data dan informasi bencana bagi pengambilan keputusan.
1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana cara pengumpulan data saat bencana? 2. Bagaimana cara pengolahan data saat bencana? 3. Bagaimana penyajian data dan informasi saat bencana? 4. Bagaimana jenis dan waktu penyampaian informasi saat bencana?
1.3 Tujuan 1. Mengetahui cara pengumpulan data saat bencana. 2. Mengetahui cara pengolahan data saat bencana. 3. Mengetahui penyajian data dan informasi saat bencana. 4. Mengetahui jenis dan waktu penyampaian informasi saat bencana.
BAB 2 PEMBAHASAN
2.1 Pengumpulan data Dalam proses pengumpulan data bencana terdapat dua jenis data, yaitu data dinamis dan data statis. Data dinamis adalah data tentang kejadian bencana yang bersifat sementara. Artinya data tersebut masih mengalami perubahan sesuai dengan laporan perkembangan selama masa tanggap darurat. Pengumpulan data dinamis dilakukan oleh Pusdalops PB atau Posko Tanggap Darurat. Data statis adalah data kejadian bencana yang bersifat tetap atau tidak mengalami perubahan. Pengumpulan data statis dilakukan oleh Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sekretariat BPBD provinsi dan Sekretariat BPBD kabupaten/kota. Pengumpulan data yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah data statis, meliputi data kejadian bencana, korban, kerusakan dan taksiran kerugian. Format data yang digunakan dalam pengumpulan data statis terdapat pada lampiran.
2.2 Pengolahan data Data yang telah dikumpulkan kemudian disimpan dengan format ‘ worksheet’ atau menggunakan aplikasi khusus DIBI. Proses selanjutnya adalah verifikasi data oleh BPBD provinsi, kabupaten/kota berkoordinasi dengan OPD terkait. Proses verifikasi dapat dilakukan melalui pertemuan dalam rangka pemutakhiran data. Menurut pedoman Sistem Informasi Penanggulangan Krisis akibat Bencana (2006), pengolahan data bencana adalah sebagai berikut: 1. Puskesmas melakukan pengolahan data mengenai masalah kesehatan untuk melihat besaran dan kecenderungan permasalahan kesehatan untuk peningkatan pelayanan. 2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pengolahan data dari Puskesmas dan Rumah Sakit mengenai masalah kesehatan untuk melihat besaran dan kecenderungan permasalahan kesehatan, kebutuhan sumber daya untuk pelayanan kesehat an dan sanitasi dasar untuk merumuskan kebutuhan bantuan. 3. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan pengolahan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Provinsi mengenai masalah kesehatan untuk melihat besaran dan kecenderungan permasalahan kesehatan, kebutuhan sumber daya untuk pelayanan kesehatan untuk merumuskan kebutuhan bantuan.
4. PPK melakukan pengolahan data dari Dinas Kesehatan Provinsi mengenai masalah kesehatan untuk melihat besaran dan kecenderungan permasalahan kesehatan, kebutuhan sumber daya untuk pelayanan kesehatan untuk merumuskan kebutuhan bantuan.
Analisis data
Jenis analisis yang dapat dihasilkan dari pengolahan data, adalah : 1. Analisis komposisi yaitu analisis yang membandingkan nilai kejadian atau lokasi bencana
dengan dampak yang dipilih. Analisa komposisi berguna untuk menunjukkan topologi bencana, dampak pada manusia (strategi kesiapsiagaan), dampak pada perumahan (strategi pembangunan), dampak pada perekonomian dan dampak pada infrastruktur. 2. Analisis temporal yaitu analisis yang menunjukkan aktivitas variabel dampak yang
berbeda dari waktu ke waktu. Analisa temporal berguna untuk menunjukkan pola dan korelasi. 3. Analisis statistik yaitu analisis yang ditampilkan dalam bentuk statistik. Analisa statistik
berguna untuk menunjukkan keterkaitan antar variabel dampak bencana serta hubungan sebab-akibat. 4. Analisis spasial yaitu analisis yang ditampilkan dalam bentuk pemetaan. Analisa
spasial berguna untuk menunjukkan sebaran kejadian maupun dampak bencana. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi DIBI.
2.3 Penyajian data dan Informasi Penyajian data bencana dapat berupa tabel, diagram dan peta. Informasi yang disajikan antara lain pola sebaran kejadian bencana, korban bencana dan kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana, serta data rinci tentang kejadian bencana di suatu wilayah tertentu. Penyebaran informasi dapat dilakukan secara ‘ online’ melalui ‘website’. Menurut pedoman Sistem Informasi Penanggulangan Krisis akibat Bencana (2006), penyajian data bencana adalah sebagai berikut: 1. Puskesmas melakukan penyajian data masalah kesehatan dapat dalam bentuk table, grafik, pemetaan, dll. 2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan penyajian data dapat dalam bentuk table, grafik, pemetaan, dll. 3. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan penyajian data dapat dalam bentuk table, grafik, pemetaan, dll.
4. PPK melakukan penyajian data dalam bentuk table, grafik, pemetaan dan dalam website, dll.
2.4 Jenis dan waktu penyampaian informasi saat bencana. 1. Informasi pada awal terjadinya becana Informasi yang dibutukan pada awal terjadinya bencana (Form B-1 dan B-4) disampaikan segara setelah kejadian awal diketahui, meliputi : a. Jenis bencana dan waktu kejadian bencana yang terdiri dari tanggal, bulan, tahun serta pukul berapa kejadia tersebut terjadi. b. Lokasi bencana yang terdiri dari desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi bencana terjadi. c. Letak geografi dapat diisi pegunungan, pulau/kepulauan, pantai, dan lain-lain. d. Jumlah korban yang terdiri dari korban meninggal, hilang, luka berat, luka ringan dan pengungsi. e. Lokasi pengungsi. f. Akses ke lokasi bencana meliputi akses dari :
Kabupaten/kota kelokasi dengan pilihan mudah/sukar, waktu tempuh berapa lama dan sarana transportasi yang digunakan.
Jalur komunikasi yang masih dapat digunakan.
Keadaan jaringan listrik
Kemudian informasi tanggal dan bulan laporan serta tanda tangan pelapor dan lokasinya.
2. Informasi penilaian kebutuhan cepat
Penilaian kebutuhan cepat penanggulangan krisis akibat bencana dilakukan segera setelah informasi awal diterima. Informasi yang dikumpulkan (form B2) meliputi: a. Jenis bencana dan waktu kejadian bencana b. Tingkat keseriusan dari bencana tersebut, misalnya banjir ketinggian air mencapai 2m, gempa bumi dengan kekuatan 7 skala Richter. c. Tingkat kelayakan, yaitu luas dari dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut. d. Kecepatan perkembangan, misalnya komflik antar suku di satu daerah, bila tidak cepat dicegah maka dapat dengan cepat meluas atau berkembang kedaerah lain.
e. Lokasi bencana terdiri dari dusun, desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota, dan propinsi. f. Letak geografi terdiri dari pegunungan, pantai, pulau/ kepulauan dan lainlain g. Jumlah penduduk yang terancam h. Jumlah korban meninggal, hilang, luka berat, luka ringan, pemgumgsi (dibagi dalam 3 kelompok rentan bayi, balita, bumil, buteki, lansia) lokasi pengungsian, jumlah koban yang dirujuk ke Puskesmas dan Rumah Sakit. i. Jenis dan kondisi sarana kesehatan dibagi dalam 3 bagian yaitu informasi mengenai kondisi fasilitas kesehatan, ketersediaan air bersih, sarana sanitasi, dan kesehatan lingkungan. j. Akses ke lokasi bencana terdiri dari mudah/ sukar, waktu tempuh dan ytransportasi yang dapat digunakan.
k. Kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan di lokasi penampung pengungsi
l. Kondisi logistik dan sarana pendukung pelayanan kesehatan.
m. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan.
n. Bantuan kesehatan yang diperlukan.
o. Rencana tindak lanjut.
p. Tanggal, bulan dan tahun laporan, tanda tangan pelapor serta diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan.
3. Informasi perkembangan kejadian bencana informasi perkembangan kejadian bencana (Form B-3) dikumpulkan setiap kali terjadi perkembangan informasi PK-AB. Informasi perkembangan kejadian bencana meliputi: a. Tanggal/bulan/tahun kejadian b. Jenis bencana c. Lokasi bencana d. Waktu kejadian bencana e. Jumlah korban keadaan terakhir, terdiri dari: meninggal, hilang, luka berat, luka ringan, pengungsi (dibagi dalam bayi, balita, bumil, buteki, lansia) dan jumlah korban yang dirujuk f. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan g. Bantuan segera yang diperlikan h. Rencana tindak lanjut i.
Tanggal, bulan dan tahun laporan, tanda tangan pelapor serta diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Sistem informasi penanggulangan krisis akibat bencana merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan dalam penyelesaian krisis yang timbul akibat terjadinya bencana. Informasi yang tepat, cepat dan akurat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan untuk pengambil keputusan.
3.2 Saran
Sistem informasi penanggulangan krisis akibat bencana akan terlaksana baik jika ada dukungan dari semua unit terkait, khususnya jajaran kesehatan dan masyarakat.
