Makalah Pola Pelaksanaan P4
Di Susun Oleh : 1. Azizah Nur F. F. 2. Defi Puji Lestari 3. Dewi Ernawati 4. Estri Linda 5. Laily Safitri 6. Lusy Farida Prgram Studi : PSIK Kelas : A
Stikes Ngudi Waluyo Ungaran 2014
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Warga negara yang baik adalah warga negara yang seharusnya mempelajari dan menghayati pandangan hidup bangsa yang sekaligus sebagai dasar filsafat negara dan selanjutnya untuk diamalkan dan dipertahankan. Pancasila selalu menjadi pegangan bersama bagi bangsa Indonesia, baik ketika negara dalam kondisi yang aman maupun dalam kondisi negara yang terancam. Hal itu tebukti dalam sejarah dimana pancasila selalu menjadi pegangan ketika terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa indonesia. Pancasila merupakan cerminan dari karakter bangsa dan negara indonesia yang beranekaragam. Semua itu terlihat dari fungsi dan kedudukan pancasila, sebagai jiwa bangsa indonesia, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, sarana tujuan hidup bangsa indonesia, dan pedoman hidup bangsa indonesia. Oleh karena itu, penerapan pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting dan mendasar bagi setiap warga negara, dalam segala aspek kenegaraan dan hukum di Indonesia. Pengamalan pancasila yang baik akan mempermudah terwujudnya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. B. Rumusan masalah
1. Bagaimana Pola Pelaksanaan P 4 bagi warga negara ? 2. Apa yang melatar belakangi perlu di adakannya P 4 ? 3.Bagaimana Proses terjadinya P 4 ? 4. Bagaimana pengamalan pancasila secara subjektif dan Objektif ? 5. Apa saja bentuk realisasi Pengamalan Pancasila dalam Bidang Ekonomi, Budaya, pendidikan dan Iptek ?
A. Tujuan
Agar mahasiswa bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai dan moral yang ada dalam pancasila B. Manfaat
Memberikan kesadaran kepada mahasiswa akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan sebagai masyarakat sehingga memahami kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
BAB II PEMBAHASAN
1. Pola Pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Pengamalan Pancasila
Langkah pertama untuk pelaksanaan P4 yaitu dengan memberikan penataran kepada pegawai RI (abdi negara dan masyarakat). Langkah selanjutnya melalui : 1) Jalur-Jalur yang digunakan : a,Jalur pendidikan (formal / informal) 1.Keluarga 2.Sekolah 3.Lingkungan b.Jalur media massa c.Jalur ormad dan pranata sosial 2) Penciptaan suasana yang menunjang diantaranya : a.Pemerintah dan perUndang-Undangan b.Aparatur negara c.Kepemimpinan dan pemimpin masyarakat 3) Pendekatan secara khalayak Pola pelaksanaan pedoman pelaksanaan pengamalan pancasila dilakukan agar Pancasila dapat dengan sungguh-sungguh dihayati dan diamalkan oleh segenap warga negara, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, diharapkan usaha-usaha pembinaan manusia Indonesia lebih terarah, agar menjadi insan Pancasila dan pembangun bangsa untuk mewujudkan masyarakat berdasarkan Pancasila.
1. Jalur-jalur yang digunakan
1) Jalur pendidikan Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam pengamalan Pancasila, baik pendidikan formal (sekolah-sekolah) maupun pendidikan nonformal (di keluarga dan lingkungan masyarakat), keduanya sangat erat kaitanya dengan kehidupan manusia. Dalam pendidikan formal semua tindakan haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam pendidikan keluarga pengamalan Pancasila harus ditanamkan dan dikembangkan sejak dini,dengan suasana keluarga yang mendukung sehingga proses pendarah-dagingan nilai-nilai Pancasila dapat terjadi dengan baik. Selain itu lingkungan masyarakat juga turut menentukan hal tersebut sehingga harus dibina dengan sungguh-sungguh agar menjadi wadah yang berguna bagi pelaksanaan pengamalan Pancasila. Melalui pendidikan inilah anak-anak didik menyerap nilai-nilai moral Pancasila. Penyerapan nilai-nilai moral Pacasila diarahkan melalui pemahaman dari pemikiran dan pengamalan secara pribadi. Sasaran pelaksanaan pedomaan pengamalan Pancasila adalah perorangan, keluarga, masyarakat, baik dilingkungan tempat tinggal masing-masing, maupun di lingkungan tempat bekerja. 2) Jalur media massa Peranan media massa sangat menjanjikan karena pengaruh media massa dari dulu sampai sekarang sangatlah kuat, baik dalam pembentukan karakter yang positif maupun karakter yang negatif, sasaran media massa sangat luas mulai dari anak-anak hingga orang tua. Sosialisasi melalui media massa begitu cepat dan menarik, sehingga semua kalangan bisa menikmati baik melalui pers, radio, televisi maupun internet. Hal itu membuka peluang besar bagi golongan tertentu untuk menerima sosialisasi yang seharusnya belum saatnya mereka terima, dan juga masuknya sosialisasi yang bersifat tidak membangun. Media massa adalah jalur pendidikan yang luas dan peranannya begitu penting sehingga perlu mendapat penonjolan tersendiri sebagai pola pedoman pengamalan Pancasila. Oleh karena itu, penggunaan media massa tersebut harus dijaga agar tidak merusak mental bangsa dan harus digunakan seoptimal mungkin untuk sosialisasi pembentukan kepribadian bangsa yang
berdasarkan pancasila. Jadi, untuk sosialisasi-sosialisasi yang mengancam penanaman pengamalan Pancasila harus disensor. 3) Jalur organisasi sosial politik Peranan media massa sangat menjanjikan karena pengaruh media massa dari dahulu sampai sekarang sangat kuat, baik dalam pembentukan karakter yang positif maupun karakter yang negatif, sasaran media massa sangat luas mulai dari anak-anak hingga orang tua. Sosialisasi melalui media massa begitu cepat dan menarik sehingga semua kalangan bisa menikmati baik melalui pers, radio, televisi dan internet. Hal itu membuka peluang besar golongan tertentu menerima sosialisasi yang seharusnya belum saatnya mereka terima dan juga masuknya sosialisasi yang tidak bersifat membangun. Media massa adalah jalur pendidikan dalam arti luas dan peranannya begitu penting sehingga perlu mendapat penonjolan tersendiri sebagai pola pedoman pengamalan Pancasila. Sehingga dalam menggunakan media massa tersebut harus dijaga agar tidak merusak mental bangsa dan harus seoptimal mungkin penggunaannya untuk sosialisasi pembentukan kepribadian bangsa yang pancasilais. Jadi, untuk sosialisasisosialisasi yang mengancam penanaman pengamalan Pancasila harus disensor. 3) Jalur organisasi sosial politik Pengamalan Pacansila harus diterapkan dalam setiap elemen bangsa dan negara Indonesia. Organisasi sosial politik adalah wadah bagi pemimpin bangsa dalam bidangnya sesuai dengan keahlian masing-masing, dan peran serta tanggung jawabnya. Sehingga segala unsurunsur dalam organisasi sosial politik, seperti para pegawai Republik Indonesia harus mengikuti pedoman pengamalan Pancasila agar berkepribadian Pancasila karena mereka selain warga negara Indonesia juga sebagai abdi masyarakat, dengan begitu maka segala kendala akan mudah dihadapi dan tujuan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia akan terwujud. 2. Penciptaan suasana yang menunjang
1) Kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perundang-undangan Penjabaran kebijaksanaan pemerintah dan perundang-undangan merupakan salah satu jalur yang dapat memperlancar pelaksanaan pedoman pengamalan pancasila dimana aspek sanksi atau penegakan hukm mendapat penekanan secara khusus. 2) Aparatur negara
Rakyat hendaklah berpartisipasi secara aktif dalam menciptakan suasana dan keadaan yang mendorong pelaksanaan pedoman pengamalan Pancasila. Aparatur pemerintah sebagai pelaksana dan pengabdi kepentingan rakyat harus memahami dan mengatasi permasalahan permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengamalan
Pacasila
perlu
disediakan,
selain
itu
memfungsikan
lembaga-lembaga
kenegaraan, khususnya lembaga penegak hukum dalam menjamin hak-hak warga negaranya dan melindungi dari perbutan-perbuatan tercela. 3) Kepemimpinan dan pemimpin masyarakat Peranan kepemimpinan dan pemimpin masyarakat, baik pemimpin formal maupun informal sangat penting dalam pelaksanaan pedoman pengamalan. Mereka dapat menyampaikan bagaimana pola dengan pelaksanaan pedoman pengamalan Pancasil a dan menyuruh bawahan atau umatnya untuk mengikuti pola pedoman pelaksanaan Pancasila. Dengan
begitu
Pengamalan pancasila akan tetap lestari. 2. Latar belakang perlunya P4
a. Pengalaman pancasila Sejak proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, tercatat berbagai peristiwa dan pergolakan politik sampai dengan pemberontkan-pemberontakan bersenjata. Semua itu apabila dikaji secara mendalam lagi, memiliki suatu tujuan yang sama yaitu untuk menggolakkan pancasila sebagai dasar negara dan mengganti dengan dasar negara yang lain. Kekuatannya terletak pada keyakinan akan kebenaran pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan kelemahannya terletak karena belum adanya penghayatan dan pengamalan pancasila pada masing-masing individu. b. Mengemban tugas ke masa depan - Penanaman nilai kepribadian dalam pembangunan - Pergantian generasi - Pengamalan pancasila yang objektif - Pengamalan pancasila yang subjektif
3. Proses Terjadinya P4 Kelahiran dan tumbuh kembang P-4 didorong oleh situasi kehidupan negara yang terjadi pada pertengahan tahun 1965. Orde Baru menilai bahwa terjadinya tragedi nasional, G-30-S/PKI pada tahun 1965, adalah karena bangsa Indonesia tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Setelah bangsa Indonesia mampu mengatasi akibat dari gejolak yang ditimbulkan oleh gerakan G-30-S/PKI, serta telah mampu untuk menetapkan program pembangunnya, dirasa perlu untuk membenahi karakter bangsa dengan mengembangkan sikap dan perilaku warganegara sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasarnya. Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam Sidang Umumnya, pada tanggal 22 Maret 1978 menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dengan demikian pelaksanaan P-4 merupakan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR RI sebagai penjelmaan rakyat, yang
wajib dipatuhi. Butir P4 1. Ketuhanan Yang Maha Esa
(1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. (3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang M aha Esa. (4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. (6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjal ankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. (7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
(1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa. (2) Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. (3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. (4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. (5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. (6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. (7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. (8) Berani membela kebenaran dan keadilan. (9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusi a. (10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. 3. Persatuan Indonesia
(1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepenti ngan pribadi dan golongan. (2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. (3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. (4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. (5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. (7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
(1) Sebagai warga egara dan warga masyarakat, set iap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. (2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang l ain. (3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. (4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. (5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. (6) Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil
keputusan musyawarah. (7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. (8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. (9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. (10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
(1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. (2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. (4) Menghormati hak orang lain. (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. (6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. (7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. (8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. (9) Suka bekerja keras. (10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. (11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Proses Perumusan P4
Tahun 1945 Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya salah satunya adalah janji Jepang untuk memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sebagai kelajutan dari janji tersebut, maka pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI Sidang yang pertama mulai tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 untuk membahas rancangan dasar Negara.Tiga
tokoh nasionalis yang menyampaikan ide pokok rancangan dasar Negara, yaitu : Mr. Moh. Yamin, (29 Mei 1945), ide pokok yang disampaikan usul secara lisan : 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan secara tertulis: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia 3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijak -sanaan Dalam Permusyawaratan /Perwakilan. 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Mr. Soepomo, (31 Mei 1945), ide pokok yang disamapaikan :
1. Paham Negara Persatuan 2. Perhubungan Negara Dengan Agama 3. Sistem Badan Permusyawaratan 4. Sosialisasi Negara 5. Hubungan Antar Bangsa 3. Ir. Soekarno, (1 Juni 1945 ), ide pokok yang disampaikan : 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan Yang Berkebudayaan Pada akhir pidatonya, Soekarno mengusulkan nama Pancasila atas saran dari teman dekatnya yaitu MR. Moh. Yamin. Sejak itulah disebut sebagai lahirnya istilah Pancasil a, sehingga Bung Karno selalu dikaitkan sebagai pencetus lahirnya istilah pancasila. Proses Kemerdekaan Indonesia
Kemerdekaan adalah cita-cita luhur yang untuk meraihnya memerlukan pengorbanan, jiwa, raga dan harta. Sejak 15 Agustus 1945 Indonesia berada dalam keadaan vacuum of power . Kekosongan kekuasaan tersebut memunculkan kelompok nasionalis golongan tua(Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan lain-lain) dan kelompok nasionalis golonganmuda (Sukarni, Adam Malik, dan lain-lain).Perbedaan sikap golongan tua dan muda tidak menghambat perjuangan di antarakeduanya walaupun golongan tua sempat diasingkan ke Rengasdengklok. Soekarno-Hatta kembali di Jakarta tanggal 16 Agustus 1945, dan AchmadSoebardjo berhasil meminjam tempat seorang perwira angkatan laut Jepang,Laksmana Maeda. Di kediaman itu, para anggota PPKI dan para pemuda membahas segala persiapankemerdekaan Indonesia, mulai dari pembuatan text Proklamasi, siapa yangmenandatangani, juga dimana pembacaan text Proklamasi dilakukan.Pembacaan naskah Proklamasi pun berlangsung di Jalan Pegangsaan Timur no.56 Jakarta, tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Soekarno membacakan naskah Proklamasi didampingi Moh. Hatta,dilanjutkan dengan pengibaran Sang Saka Merah Putih dan para hadirinmengiringi penaikkan bendera dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya karyaW. R. Supratman.
Proses Pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara
Setelah BPUPKI melaksanakan tugasnya, maka badan ini dibubarkan dan diganti oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ Dokuritsu Zyunbi Iinkai). Badan ini bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945, dengan menghasilkan keputusan, sbb: 1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 2. Memilih presiden dan wakil presiden (Sukarno dan Moh. Hatta) 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan musyawarah darurat.
4. Pengamalan pancasila secara subjektif dan Objektif 1. Pengamalan secara objektif
Pengamalan pancasila yang obyektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap penyelengaraan negara, baik di bidang legislatif,eksekutif, maupun yudikatif. Dan semua bidang kenegaraan terealisasi dalam bentuk peraturan perudang-undangan negara Indonesia antara lain sebagai berikut : 1) Tafsiran UUD 1945, harus dapat dilihat dari sudut dasar filsafat negara pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV 2) Pelaksanaan UUD 1945 dalam undang-undang harus mengingat dasar-dasar pokok pikiran tercantum dalam dasar filsafat negara Indonesia 3) Tanpa mengurangi sifat undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat, iterprestasi pelaksanaannya harus mengingat unsur-unsur yang terkandung dalam dassaar filsafat negara. 4) Interprestasi pelaksanaan undang-undang harus lengkap dan menyeluruh, meliputi seluruh perundang-undangan dibawah undang-undang dan keputusan-keputusan administratif dari tingkat penguasa penguasa negara, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan dengan alatalat
perlengkapan
negara
di
daerah,
keputusan-keputusan
pengadilan
serta
alat
perlengkapnya,begitu juga meliputi usaha kenegaraan dan ermasuk rakyat. 5) Dengan demikian seluruh hidup kenegaraan dan tertip hukum Indonesia didasarkan atas dan diliputi oleh asas filsafat, politik dan tujuan negara didasarkan atas asas kerohanian Pancasila. Hal ini termasuk pokok kaidah negara serta pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Dalam realisasi pelaksanaan kongkritnya yaitu dalam setiap penentuan kebijakan dibidang kenegaraan antara lain : 1) Garis besar haluan negara 2) Hukum, perundang-undangan, dan peradilan 3) Pemerinta 4) Politik dalam dan luar negeri 5) Keselamatan, keamanan,dan pertahanan 6) Kesejahteraan
7) Kebudayaan 8) pendidikan
2. Pemgamalan secara subjektif
pengamalan pancasila yang subyektif adalah pelaksanaan dalam pribadi seseorang,warga negara, individu, penduduk, penguasa, dan orang Indonesia. Pengamalan pancasila yang subyektif ini justru lebih penting dari pengamalan yang karena pengamalan yang subyektif merupakan syarat pengamalan pancasila yang obyektif (Notonegoro,1974;44). Dengan demikian pelaksanaan pancasila yang subyektif ini berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan pancasila. Pengertian ini akan terwujud jika suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan dimana kesadaran wajib hukum telah berpadu menjadi kesadaran wajib moral. Sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi hal tersebut wajib melaksanakan pancasila. Dalam pengamalan pancasila yang subyektif ini, bilamana nilai-nilai pancasila telah dipahami,diresapi, dan dihayati oleh seseorang, maka orang itu telah memiliki moral pancasila, dan jika berlangsung terus menerus sehingga melekat dalam hati maka disebut dengan kepribadian pancasila. Pengertian kepribadian bangsa Indonseia dapat dikembalikan kepada hakikat manusia.Telah diketahui bahwa segala sesuatu itu memiliki tiga macam hakikat yaitu : a) Hakikat abstrak, yaitu terdiri atas unsur-unsur yang bersama-sama menjadikan hal itu ada, dan menyebabkan sesuatu yang sama jenis menjadi berbeda dengan jenis lain sehingga hakikat ini disebut dengan hakikat universal. Contoh; jenis manusia, hewan, tumbuhan. b) Hakikat pribadi yaitu ciri khusus yang melekat sehingga membedakan dengan sesuatu yang lain. Bagi bangsa Indonesia hakikat pribadi ini disebut dengan kepribadian.Dan hakikat pribadi ini merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak. c) Hakikat kongkrit yaitu hakikat segala sesuatu dalam menyatakan kongkrit, dan hakikat ini merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak dan hakikat kongkrit. Oleh karena itu bagi bangsa Indonsesia, pengertian kepribadian Indonsesia ini memiliki tingkatan yaitu: 1) Kepribadian yang berupa sifat-sifat hakikat kemanusiaan ”monupluralis”jadi sifat-sifat
kemanusiaan yang abstrak umum universal. Dalam pengertian ini disebut kepribadian kemanusiaan, karena termasuk jenis manusia, dan memiliki sifat kemanusiaan. 2) Kepribadian yang mengandung sifat kemanusiaan, yang telah terjelma dalam sifat khas kepribadian bangsa Indonseia (pancasila) dan ditambah dengan sifat-sifat tetap yang terdapat pada bangsa Indonesia, ciri khas, karakter, kebudayaan dan lain sebagainnya. 3) Kepribadian kemanusiaan, kepribadian Indonesia dalam realisasi kongkritnya, setiap orang, suku bangsa, memiliki sifat yang tidak tetap, dinamis tergantung pada keadaan manusia(Indonesia) perorangan secara kongkrit.(Notonegoro,1971;169). Berdasarkan uraian diatas maka pengamalan pancasila subyektif dari pancasila meliputi pelaksanaan, pandangan hidup, telah dirumuskan dalam P4(Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) 5. Realisasi Pengamalan Pancasila dalam Bidang Ekonomi, Budaya, Pendidikan dan Iptek 1. Bidang ekonomi
Ekonomi yang berdasarkan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar individu dan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhanya tetapi manusia juga mempunyai kebutuhan dimana orang lain tidak diharapkan ada atau turut campur. Ekonomi menurut pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan (Kaelan, 1996: 193). Dengan demikian pelaku ekonomi di Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak melakukan persaingan bebas, meskipun sebagian dari mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar dan menjanjikan. Hal ini dilakukan karena pengamalan dalam bidang ekonomi harus berdasarkan kekeluargaan. Jadi interaksi antar pelaku ekonomi sama-sama menguntungkan dan tidak saling menjatuhkan sehingga usaha-usaha kecil dapat berkembang dan mendukung perekonomian Indonesia menjadi kuat. 2. Bidang budaya
Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Soerjono Soekanto, 2005: 172). Begitu luas cakupan kebudayaan tetapi dalam pengamalan Pancasila kebudayaan bangsa Indonesia adalah budaya
ketimuran, yang sangat menjunjung tinggi sopan santun, ramah tamah, kesusilaan dan lainlain. Budaya Indonesia memang mengalami perkembangan misalnya dalam hal Iptek dan pola hidup, perubahan dan perkembangan ini didapat dari kebudayaan asing yang berhasil masuk dan diterima oleh bangsa Indonesia. Semua kebudayaan asing yang diterima adalah kebudayaan yang masih sejalan dengan Pancasila. Walaupun begitu tidak jarang kebudayaan yang jelas-jelas bertentangan dengan budaya Indonesia dapat berkembang di Indonesia. Ini menunjukan bahwa filter Pancasila tidak berperan optimal, itu terjadi karena pengamalan Pancasila tidak sepenuhnya dilakukan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu harus ada tindakan lanjut agar budaya bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila. Pembudayaan Pancasila tidak hanya pada kulit luar budaya misalnya hanya pada tingkat propaganda, pengenalan serta pemasyarakatan akan tetapi sampai pada tingkat kemampuan mental kejiwaan manusia yaitu sampai pada tingkat akal, rasa dan kehendak manusia (Kaelan, 1996: 193). 3. Bidang pendidikan
Pendidikan adalah salah satu piranti untuk membentuk kepribadian. Maka dari itu pendidikan yang dilaksanakan harus sesuai diperhatikan. Pendidikan nasional harus dipersatukan atas dasar Pancasila. Menurut Notonegoro (1973), perlu disusun sistem ilmiah berdasarkan Pancasila tentang ajaran, teori, filsafat, praktek, pendidikan nasiona, yang menjadi dasar tunggal bagi penyelesaian masalah-masalah pendidikan nasional. Dengan begitu diharapkan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud dengan mudah. Tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. 4. Ilmu pengetahuan dan teknologi
Iptek harus memenuhi etika ilmiah, yang paling berbahaya adalah yang menyangkut hidup mati, orang banyak, masa depan, hak-hak manusia dan lingkungan hidup. Di samping itu Ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena Iptek pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Nilai-nilai Pancasila bilamana dirinci dalam etika yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah sebagai berikut (T. Jacob, 1996: 195): 1) Hormat terhadap hayat, karena semua makhlu hidup yang ad di alam semesta ini adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa (sila satu). 2) Persetujuan suka rela untuk eksperimen dengan penerangan yang cukup dan benar tentang
guna akibatnya, karena ilmu pengetahuan dan teknologi adalah demi kemanusiaan (sila II,IV). 3) Tanggung jawab sosial ilmu pengetahuan dan teknologi harus lebih penting dari pada mengejar pemecahan persoalan ilmiah namun mengorbankan kemanusiaan (sila II, V). 4) Sumber ilmiah sebagai sumber nasional bagi warga negara seluruhnya (sila III). Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tenologi harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. 5) Alokasi pemerataan sumber dan hasilnya (sila III, V). 6) Pentingnya individualitas dan kemanusiaan dalam catur darma ilmu pengetahuan, yaitu penelitian, pengajaran, penerapan, dsan pengamalannya (sila II, III, V). 7) Pelestarian lingkungan dengan memperhitungkan generasi mendatang (sila I, II, V). 8) Hak untuk berbeda dan kewajiban untuk bersatu (semua sila). 9) Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mengakibatkan terpisahnya jasmani dan rokhani bagi hayat (semua sila).
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Bangsa Indonesia memiliki pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, nilai dan norma yang terkandung di dalamnya merupakan keinginan dari bangsa Indonesia yang harus di amalkan. Pengamalan Pancasila secara subjektif akan memperkuat pengamalan Pancasila secara objektif. Pengamalan Pancasila ini harus di lakukan dalam berbagai bidang kehidupan di negara Indonesia agar Pancasila benar-benar berperan sebagaimana Fungsi dan kedudukannya serta supaya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dapat dengan mudah terwujud.
B. Saran
Dewasa ini pengamalan Pancasila semakin memudar terlebih lagi di era globalisasi, sehingga mengancam mental dan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini harus segera ditangani dengan cara meningkatkan penanaman pengamalan Pancasila melalui pendidikan yang seutuhnya, jadi tidak sebatas teori tetapi juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, perlu adanya kesadaran dari setiap warga negara akan pentingya pengamalan pancasila dan bagaimana cara mempertahankannya.
DAFTAR PUSTAKA
Andriani Purwastuti, dkk. 2002. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: UNY Press. Kaelan. 1996. Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Paradigma. Ms Bakry, Noor. 1994. Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta: Liberty. Soerjono Soekanto. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
