16
PENGARUH PELABUHAN TERHADAP KELANCARAN PERDAGANGAN MELALUI LAUT
Oleh :
MUHAMMAD FAIZAL AZIZ VALENTINO
KETATALAKSAAN PELAYARAN NIAGA DAN KEPELABUHANAN
PROGRAM DIPLOMA PELAYARAN
UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA
ABSTRAK
PENGARUH PELABUHAN TERHADAP KELANCARAN PERDAGANGAN MELALUI LAUT
Oleh :
Muhammad Faizal Aziz Valentino (NIM. 20160130061), Azman Riyadin (NIM. 20170130092), dan Chodijah Al Fitri (NIM. 20170130065)
Universitas Hang Tuah Surabaya
Penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk memaparkan proses kegiatan di pelabuhan dalam penanganan barang yang akan dikirim melalui laut, maka dari itu pelabuhan mempunyai pengaruh terhadap perdagangan melalui laut. Perdagangan melalui laut adalah perdagangan yang dalam proses pengirimanya melalui jalur laut. Jalur perdagangan yang melewati laut diyakini lebih efektif untuk melakukan pengiriman barang. Dalam proses pengangkutannya sendiri, barang diangkut menggunakan sarana pengangkut yaitu kapal. Dengan penggunaan sarana pengakut kapal, pebisnis dapat melakukan pengiriman berbagai jenis barang dalam sekala yang besar.
Dalam perpindahan barang dari truk ke kapal maka terjadi proses bongkar muat (stevedoring) yang berlangsung di pelabuhan. Pelabuhan adalah daerah yang terdiri dari daratan dan perairan sebagai tempat kapal berlabuh dan bertambat untuk melakukan kegiatan bongkar dan muat barang. Pelabuhan melayani kapal mulai dari alur pelayaran masuk sampai kapal berlabuh dan bertambat di pelabuhan. Adapun peran dan fungsi pelabuhan yaitu tempat pertemuan (interface), gapura atau pintu gerbang (gateway), entitas industri (indutry entity), dan mata rantai transportasi. Pelabuhan juga memiliki pelanggan sebagai pengguna dari jasa pelabuhan itu sendiri, salah satunya adalah perusahaan pelayaran yang dalam tugasnya adalah menyediakan sarana pengangkut untuk melakukan pengiriman barang melalui laut.
Dari isi pembahasan karya tulis ilmiah ini didapatkan bahwa di pelabuhan berlangsung kegiatan operasional yang melayani kapal dan barang yang merupakan inti dari proses perdagangan melalui laut.
Kata kunci (keywords) : Pelabuhan, pelayanan pelabuhan, perdangan melalui laut.
KATA PENGANTAR
Puji dan suyukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan izin dan kekuatan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ilmah ini dengan judul "PENGARUH PELABUHAN TERHADAP KELANCARAAN PERDAGANGAN MELALUI LAUT" tepat pada waktunya.
Tidak lupa kami sampaikan terimakassih kepada dosen pembimbing yang telah membantu dan membimbing kami dalam mengerjakan karya tulis ilmiah ini. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman taruna yang juga sudah memberi konstribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini.
Tentunya ada hal-hal yang ingin kami berikan kepada masyarakat dari hasil karya tulis ilmiah ini. Karena itu kami berharap semoga kara tulis ilmiah ini dapat menjadi sesuatu yang berguna bagi kita bersama.
Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini kami sudah berusaha menyajikan semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada karya tulis ilmiah ini. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi terciptanya karya tulis ilmiah yang baik selanjutnya. Dan semoga dengan adanya karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.
Surabaya, 29 April 2018
Penulis
DAFTAR ISI
ABSTRAK ii
KATA PENGANTAR ii
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 2
C. Tujuan Penelitian 2
PEMBAHASAN 3
A. Pengertian, Peran dan Fungsi pelabuhan Dalam Proses Perdagangan Melalui Laut 3
1. Pengertian Pelabuhan 3
2. Peran Pelabuhan 3
3. Fungsi Pelabuhan 4
B. Pengelolaan Pelabuhan Di Indonesia 6
C. Pengguna Jasa Di Pelabuhan 8
D. Kegiatan Operasi Pelabuhan 9
1. Pemanduan 9
2. Penundaan 10
3. Operasi Labuh 12
4. Operasi Tambat 13
5. STS (ship to ship) Transfer 14
6. Cargo Handling/Terminal Service 14
PENUTUP 16
A. Kesimpulan 16
B. Saran 16
DAFTAR PUSTAKA 17
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.
Pembangunan poros maritim dunia harus dibarengi dengan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang wilayah pesisir Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), pulau-pulau kecil, dan wilayah perbatasan. Upaya itu tidak lain ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghasilkan produk dan jasa kelautan yang bernilai ekonomi, meningkatkan kontribusi sektor kelautan perikanan bagi perekonomian, serta menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.
Dalam suatu negara maritim seperti halnya negara kita, peranan pelabuhan sungguh sangat penting bagi kegiatan kemaritiman. Demikian juga bagi kepentingan administrasi pemerintahan pada umumnya, serta dalam kegiatan perdagangan melalui laut dan sebagainya, peranan semua institusi di pelabuhanan sangatlah penting.Bidang kegiatan pelabuhan memang sangat luas sekali, meliputi pelayanan terhadap kapal, pelayanan terhadap barang dan masih banyak lagi jenis-jenis pelayanan lainnya. Di Indonesia, dengan kondisi natural yang memiliki wilayah perairan dengan luas laut 81.000 km lebih dominan dibandingkan dengan daratan menciptakan suatu tingkat ketergantungan yang relatif tinggi terhadap daya dukung transportasi laut dalam proses perdagangannya.
Pelabuhan menjadi bagian dari rantai perdagangan melalui laut dan memliki peran penting dalam menunjang kegiatan kemaritiman.Perdagangan melalui laut pada prinsipnya merupakan aliran tiga proses pergerakkan yaitu transportasi darat yang mengangkut komoditas dari pemilik barang menuju sebuah tempat dari pihak keagenan kargo ataupun jasa penyimpanan barangsebelum dibawa dan ditanganidi area pelabuhan untuk dinaikkan ke atas palka kapal.
Dalam hal ini pelaksanaan pelabuhan sangatlah penting untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal dan barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda dalam perdagangan melalui laut.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:
Adakah hubungan antara pelabuhan dengan perdagangan melalui laut?
Apa saja fungsi dan peran pelabuhan dalam menunjang kegiatan perdagangan melalui laut?
Bagaimanakah pengelolaan kepelabuhan di Indonesia?
Siapa saja pengguna jasa pelabuhan?
Bagaimanakah kegiatan operasi di pelabuhan dalam pengangkutan intermodal melalui laut?
Tujuan Penelitian
Mendiskripsikan pengaruh pelabuhan terhadap perdagangan melalui laut.
Mendiskripsikan peran dan fungsi pelabuhan dalam pengangkutan barang melalui laut.
Mendeskripsikan pengelolaan kepelabuhanan di Indonesia.
Untuk mengetahui pengguna jasa di pelabuhan.
Untuk mengetahui kegiatan operasional di pelabuhan.
BAB II
PEMBAHASAN
Pengertian, Peran dan Fungsi pelabuhan Dalam Proses Perdagangan Melalui Laut
Pengertian Pelabuhan
Menurut peraturan pemerinatah RI No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, yang dimaksud pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi diperguanakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
Sedangkan pengertian kepelabuhananadalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhanan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan antar moda traansportasi.
Menurut Peraturan Pemerintah RI No.69 Tahun 2001, yang ditetapkan oleh presiden pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta, pemerintah daerah diberikan peran dalam penyelenggaraan kepelabuhanan dan dan ditata serta diatur kembali agar sejalan dengan otonomi daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No. 127).
Peran Pelabuhan
Dalam kedudukan pelabuhan sebagai sub sistem terhadap pelayaran, dan mengingat pelayaran sendiri adalah pembawa bendera mengikuti pola perdanganan (ship follow the trade), maka pelabuhan menjadi salah satu unsur penentu terhadap aktivitas perdagangan. Pelabuhan yang dikelola secara efisien akan mendorong kemajuan perdagangan, bahkan industri di daerah belakang akan melaju dengan sendirinya.
Apabila diamati perkembangan historis beberapa kota metropolitan terlebih negara kepulauan seperti indonesia, maka pelabuhan turut membesarkan kota yang dimaksud. Pelabuhan menjadi pemicu bertumbuhnya jaringan jalan raya, jaringan rel kereta api, dan pergudangan tempat distribusi ataupun konsolidasi barang komoditas. Jaringan sarana dan prasarana tranportasi darat menjadikan pelabuhan sebagai titik simpul intramoda transportasi darat dan antarmoda transportasi darat – laut.
Biaya jasa di pelabuhan yang dikelola secara efisien dan profesional akan menjadi rendah, sehingga bisnis pada sektor lain bertumbuh pesat. Pelabuhan berperan sebagai focal point bagi perekonomian maupun perdagangan, dan menjadi kumpulan badan usaha seperti pelayaran dan keagenan, pergudangan, freight forwarding, dan angkutan darat.
Fungsi Pelabuhan
Fungsi sebuah pelabuhan secara umum adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang.Sedangkan secara khusus pelabuhan memiliki paling tidakada empat, yaitu sebagai tempat pertemuan (interface), gapura (gateway), entitas industri(industri entity), dan mata rantai transportasi.
Tempat Pertemuan (interface)
Di pelabuhan terjadi pertemuan dua moda transportasi utama, yaitu darat dan laut serta berbagai kepentingan yang saling tarkait.Pelabuhan berfungsi sebagai tempat pertemuan (interface), maksudnya bahwa pelabuhan dengan segala fasilitasnya yang tersedia dapat melakukan kegiatan pemindahan muatan dari angkutan laut (kapal) keangkutan darat atau sebaliknya.
Di pelabuhan semua kepentingan bertemu, maka di pelabuhan akan berdiri bank yang melayani pelayaran maupun kegiatan ekspor impor. Pelabuhan merupakan tempat bagi instansi Bea Cukai untuk memungut bea masuk. Di pelabuhan, syahbandar akan memeriksa keselamatan pelayaran. Selain itu, di pelabuhan banyak berdiri perusahaan yang melayani pelayaran, seperti leveransir, pemasok peralatan kapal, dan sebagainya.
Dalam fungsi interfance, pelabuhan umumnya berfungsi penyedia fasilitas, bukan operator interfance, kecuali kegiatan petikemas dan sebagian kegiatan yang dilaksanakan usaha terminalnya. Institusi operator interfance di Indonesia ialah perusahaan bongkar muat (PBM/Stevedoring).
Sedangkan dalam kawasan pesisir, pelabuhan punya fungsi perantara (interfance); pelabuhan menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan jasa yang dibutuhkan untuk perpindahan moda angkutan darat ke kapal atau sebaliknya dalam kegiatan perpindahan barang antar kapal (transhipment) skematis fungsi interfance.
Gapura (gateway)
Pelabuhan berfungsi sebagai gapura atau pintu gerbang suatu negara. Warga negara dan barang-barang dari negara asing yang memiliki pertalian ekonomi masuk ke suatu negara akan melewati pelabuhan tersebut. Dari fungsi pelabuhan yang merupakan pintu gerbang suatu negara, citra negara sangat ditentukan dari pelayanan, kelancaran serta kebersihan di pelabuhan tersebut. Pelayanan dan kerbesihan di pelabuhan merupakan cermin dari negara yang bersangkutan.
Pelabuhan berfungsi pintu gerbang perdagangan (gateway), artinya pelabuhan melaksanakan prosedur dan peraturan yang harus diikuti kapal yang singgahi pelabuhan. Selain itu juga berfungsi sebagai gerbang keluar masuk barang. Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia semula menetap 4 gateway port :Tanjung Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar. Hingga pada perkembangan terakhir ada 112 pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri, sehingga akhirnya memiliki 112 pintu gerbang.
Entitas Industri(Industri Entity)
Dengan berkembangnya industri yang berorientasi ekspor maka fungsi pelabuhan menjadi sangat penting. Dengan adanya pelabuhan, hal itu akan memudahkan industri mengirim produknya dan mendatangkan bahan baku. Dengan demikian, pelabuhan berkembang menjadi suatu jenis industri sendiri yang menjadi ajang bisnis berbagai jenis usaha, mulai dari transportasi, perbankan, perusahaan, leasing peralatan dan sebagainya.
Fungsi dari pelabuhan sebagai entitas industri (industri entity) dikarenakan pelabuhan dapat miliki kawasan industri(industrial estate/zone) lengkap denganjaringan & jasa transportasi. Dalam fungsi ini, pelabuhan dapatmendorong tumbuh dan kembang perdagangan, transportasi, pelayaran, bahkan mampu menstimulasi perkembangan industri (hinterland) reversibel (dapat balik).
Mata-Rantai Transportasi
Sebagai salah satu mata rantai transportasi dan Node asal sampai Node tujuan barang. Pelabuhan punya fungsi link, unit kerja menjadi bagian sistem transportasi laut dan transportasi lain yaitu udara, darat, kereta api dan sistem perpipaan, khususnya yang berfungsi terminal penerima minyak dan gas untuk operasi bangunan lepas pantai.
Pelabuhan merupakan bagian dari rantai transportasi. Di pelabuhan berbagai moda transportasi bertemu dan bekerja. Pelabuhan laut merupakan salah satu titik dari mata rantai angkutan darat dengan angkutan laut. Orang dan barang yang diangkut dengan kereta api bisa diangkut mengikuti rantai transportasi dengan menggunakan kapal laut. Barang-baranga yang diangkut dengan kapal laut akan dibongkar dan dipindahkan ke angkutan darat seperti truk atau kereta api, sebaliknya barang-barang yang diangkut dengan truk atau kereta api di pelabuhan dibongkar dan dimuat ke kapal.
Dalam jaringan transportasi, pelabuhan miliki fungsi penghubung (link), perantara dua kawasan (interfance), pintu gerbang arus barang (gateway) dan kawasan perdagangan bebas (free-port) dalam kawasan industri (industrial estate).
Pengelolaan Pelabuhan Di Indonesia
Pengelolaan kepelabuhanan Indonesia kombinasi 2 (dua) bentuk pola pengelolaan yaitu tool-port &operating port. Jadi ada beberapa kelompok pelabuhan (khususnya pelabuhan umum) secara tidak langsung menerapkan tool-port di mana PT. Pelindo I-IV menyediakan dan menyiapkan sarana dan prasarana jasa pelabuhan kemudian diserahkan kepada pihak ketiga untuk dikelola berdasarkan pertimbangan teknis operasional dan bisnis.
Secara mendasar, PT. Pelindo ditunjuk melayani jasa kepelabuhanan sesuai UU Pelayaran dengan fungsi Operator Pelabuhan (port-operator). Fakta lapangan menunjukkan berbagai fasilitas alur pelayaran, kolam sandar, dermaga, pergudangan, serta fasilitas bongkar-muat disediakan oleh pemerintah melalui PT. Pelindo, kemudian infrastruktur dan suprastruktur dipakai pihak ketiga dikenal dengan Terminal Operator dilakukan perusahaan bongkar-muat, perusahaan pelayaran di Indonesia, atau anak perusahaan dari PT. Pelindo sendiri.
Proses migrasi operasi jasa kepada pihak ketiga pada banyak aplikasi timbulkan inefisiensi yang mereduksi kehandalan kepelabuhanan seperti penetapan & perubahan biaya /biaya penanganan barang subjektif & sepihak. Sementara relasi horizontal antar institusi pemerintah berkaitan penanganan jasa kepelabuhanan secara eksis justru merupakan penyebab kontra-produktif kinerja kepelabuhanan nasional. Banyak institusi miliki dan tetap pertahankan ego sektoral. Situasi ini semakin memperbesar span of control proses manajemen penanganan barang dan kapal di pelabuhan.
Karenanya jika persoalan operasi dan teknis timbul di problem spot maka penanganan relatif sulit dan lambat. Efek yang terlihat & muncul ke permukaan adalah inefisiensi, ekonomi biaya tinggi, potensi kongesti besar, sulit daya dukung spasial pengembangan kewilayahan, serta minim ketersediaan finansial usaha kepelabuhanan. Kemampuan pemasaran relatif minim akibat fungsi Pelindo sangat pasif dan terkesan dilokalisir pada wilayah daerah, wilayah kerja dan perairan sekitar pelabuhan saja, dan tidak langsung menstimulasi pergerakan barang di region hinterland dan foreland.
Dari aspek tanggung jawab dan kewenangan pelaku usaha jasa kepelabuhan adanya suatu pola yang cukup variatif. Faktor utama yang dipertimbangkan sebagai fungsi variasi tanggung jawab dan kewenangan yaitu; infrastruktur (sarana fasilitas bangunan dermaga dan pendukung), suprastruktur (peralatan bongkar muat), pola operasi, dan penerapan tarif jasa yang dihasilkan.
Kelompok pelabuhan khusus dan pelabuhan tidak diusahakan dinyatakan pelabuhan relatif radikal pengelolaan dibandingkan pelabuhan komersial. Pelabuhan tidak diusahakan karena fungsi agen pelayan publik maka pengoperasian tipe ini berkesan sebagai obligasi politik pemerintah kepada publik dalam menunjang proses perdagangan daerah kurang komersial. Tidak ada pelaku selain pemerintah, baik pusat maupun lokal (pusat dan kabupaten/kota).
Pengkutuban serupa (konteks beda) yaitu pada pelabuhan khusus, justru memiliki kebebasan relatif lebih besar (tertutup) dari intervensi pemerintah maupun publik dalam kewenangan dan tanggung jawab (pada aspek yg dipakai). Sedang pelabuhan komersial berada diantara kedua radikalisme, ada keterlibatan dari pemerintah, operator (PT. Pelindo), dan publik (pihak swasta) dalam kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan. Walau fakta lapangan, masih relatif rendah partisipasi publik dalam proses pengelolaan pelabuhan komersial secara nasional.
Pengguna Jasa Di Pelabuhan
Komunitas pelabuhan meliputi tiga kelompok besar, yakni Regulator, Operator dan Pengguna Jasa (Customer). Regulator adalah instansi pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan di pelabuhan, yaitu Syahbandar, Kepolisian, Kenavigasian, Kepabeanan, Kekarantinaan, Keimigrasian, Kesehatan Pelabuhan, Sea and Coast Guard, Stasiun Meteorologi Maritim.
Operator pelabuhan adalah penyelenggara pelabuhan atau penyedia jasa kepelabuhanan, yaitu Perusahaan Pelabuhan Indonesia, Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, Pengelola Terminal Industri. Customer adalah pemakai jasa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang kepelabuhan.
Pengguna jasa fasilitas pokok adalah pihak pemakai jasa yang terlibat langsung dengan kapal berikut muatannya, diantaranya perusahaan operator kapal (pengangkut), keagenan kapal asing, operator multimoda, perusahaan bongkar muat, pergudangan, midstream (rede) transport, angkutan truk dan kereta api, dan penumpang serta awak kapal laut.
Pengguna jasa fasilitas penunjang adalah pihak yang memfasilitasi pemakai fasilitas pokok, diantaranya perusahaan ekspedisi, freight forwarding, perusahaan pengurus jasa kepabeanan, surveyor, asuransi, perbankan, penyedia layanan bunker, penyedia fasilitas limbah, depo peti kemas, kawasan berikat, persewaan alat, dok dan galangan kapal, dan pemasok air bersih untuk pelabuhan.
Kegiatan Operasi Pelabuhan
Pemanduan
Demi menjaga keselamatan kapal dan muatan, pada saat kapal memasuki alur pelayaran menuju kolam pelabuhan untuk berlabuh / merapat di dermaga, nakhoda memerlukan advisor, yaitu seorang pandu. Pandu adalah seorang ahli berpengalaman layar dan lulus sekolah pemanduan selama 1 tahun diadakan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Menurut Ordonasi Dinas Kepanduan 1927 (Loodsdients Ordonasi 62/1927), disebut bahwa pandu hanya sebagai advisor, sedang tanggung jawab keselamatan kapal tetap pada nakhoda.
Perairan Wajib Pandu
Perairan yang ditentukan Direktorat Jendral Perhubungan Laut di mana kapal ukuran tertentu (150 GRT ke atas) yang akan keluar masuk atau mengadakan gerakan tersendiri. Jika masih dalam perairan pandu maka harus gunakan pandu.
Perairan Pandu Luar Biasa
Perairan yang ditentukan Direktorat Jendral Perhubungan Laut bahwa di perairan tersebut boleh gunakan pandu/tidak. Biasanya perairan tersebut nantinya akan dijadikan perairan wajib pandu.
Dalam pelayanan pandu di pelabuhan yang miliki alur pelayaran umumnya dibagi dua, yaitu pandu Bandar yang memandu kapal di kolam pelabuhan ke batas luar perairan wajib pandu, atau sebaliknya.
Tarif pemanduan didasarkan besar kapal (GRT, Gross Register Ton), jauh dekat jarak pemanduan/lama waktu pemanduan dan faktor sulit tidaknya alur pelayaran. Super intenden pandu dijabat oleh Administrasi Pelabuhan atau sekarang yang dikenal sebagai Syahbandar. Atas saran pandu dapat beri dispensasi bebas tanpa pandu kepada kapal yang melayari / mengadakan olah gerak tersendiri di perairan wajib pandu dengan ketentuan pada saat tidak ada pandu, nakhoda sudah sering keluar masuk perairan wajib pandu dimaksud. Pemberian dispensasi hanya sekali pelayaran baik keluar /masuk.
Saat ini kapal yang dibebaskan tarif jasa pemanduan :
Kapal rumah sakit dalam keadaan perang.
Kapal Perang Republik Indonesia & kapal Negara Republik Indonesia untuk tugas pemerintah / Negara.
Kapal masuk pelabuhan minta pertolongan kemanusiaan.
Kapal penyeberangan (Ferry) yang secara tetap & teratur berlayar kurang dari 24 jam di perairan wajib pandu.
Untuk melaksanakan tugas pemanduan dengan baik perlu sarana penunjang yaitu kapal penjemput/pengantar pandu di tengah laut, kapal tunda untuk bantu sandarkan kapal, maupun untuk kawal pada alur pelayaran sempit, dan regu kepil (kepil darat dan laut) untuk membantu mengikat/melepas tali kapal.
Penundaan
Penundaan yang dimaksud adalah pekerjaan mendorong, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak untuk bertambat / melepas dari tambatan, jembatan, pelampung, dolphin, kapal lain dengan pergunakan kapal tunda.
Penundaan disediakan sebagai alat bantu pandu. Pelayanan jasa pandu, tunda, kepil dan telekomunikasi adalah rangkaian pelayanan tidak bisa dipisah dengan pertimbangan keselamatan terhadap kapal keluar masuk pelabuhan, panjang kapal tertentu harus pergunakan tunda sebagai sarana bantu pandu.
Dengan pertimbangan kekuatan arus, angin, cuaca, kedalaman kolam, serta kondisi kapal yang ditunda, pandu dapat pertimbangkan jumlah serta daya kapal tunda yang digunakan. Nakhoda kapal tunda merupakan penanggungjawab umum terhadap pengoperasian kapal tunda sesuai perintah yang diberikan oleh pandu, begitu juga juragan kapal kecil bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah dari pandu untuk mengambil tali kapal.
Tarif penggunaan kapal tunda untuk membantu pandu dihitung berdasarkan besarnya kapal yang ditunda (GRT) dan lamanya penggunaan kapal tunda, sedangkan besar kecilnya tenaga kapal tunda tidak mempengaruhi besar kecilnya biaya yang dibebankan. Lamanya penggunaan kapal tunda dihitung sejak kapal tunda berangkat dari pangkalan sampai kembali lagi ke pangkalan.
Adapun tatalaksana kapal keluar dan masuk dari/ke pelabuhan, yaitu:
Tatalaksana Kapal Masuk
Pandu membawa Surat Perintah Tugas dan Dokumen bukti pelayanan yang akan ditandatangani nakhoda.
Koordinasi Pandu - petugas Kade Meter di terminal untuk presisi posisi penyandaran kapal.
Petugas Kade dan Pandu mencatat waktu ikat tali pertama kapal di dermaga sebagai titik awal penetapan waktu tambat (Berthing Time)
Sebelum pandu meninggalkan kapal, bukti pelayanan Pandu atau sertifikat Pandu ditandatangani Nakhoda/perwira yang mewakili.
Nakhoda kapal tunda membuat laporan pelayanan tunda yang mencatat waktu awal, akhir dan rute pelayanan.
Tatalaksana Kapal Keluar
Pandu melaksanakan Visual Inspection atas kondisi kapal dan membuat dokumentasi yang perlu bagi keselamatan pelayaran.
Pandu berkoordinasi dengan petugas kade untuk mencatat data yang sama perihal waktu lepas tali terakhir.
Sertifikat Pandu dibuat dan ditandatangani Nakhoda/perwira menjelang pandu merampungkan tugas dan turun dari kapal.
Nakhoda kapal tunda membuat laporan pelayanan tunda yang mencatat waktu awal, akhir dan rute pelayanan.
Operasi Labuh
Pelabuhan memiliki daerah kerja di daratan dan juga di perairan. Batas di daratan adalah garis pantai dan di perairan adalah titik-titik koordinat di laut yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri atau minimal ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi. Perairan pelabuhan khususnya berupa kolam pelabuhan harus dapat digunakan untuk berlabuh kapal dengan aman sambil menunggu pelayanan berikutnya.
Pihak pelabuhan harus menjamin penggunaan kolam labuh kapal dengan aman, oleh sebab itu:
Kolam harus cukup luas.
Pihak pelabuhan harus mengatur kapal yang berlabuh supaya tidak mengganggu alur pelayaran.
Air di kolam pelabuhan, relatif tidak bergelombang dan arusnya relatif tenang.
Kedalaman kolam harus cukup untuk kapal-kapal yang berkunjung ke pelabuhan tersebut.
Untuk menutup biaya perawatan kolam maka pada kapal yang menggunakan perairan dipungut biaya labuh. Uang labuh dihitung berdasar besarnya kapal (GRT) sejak kapal masuk sampai dengan meninggalkan perairan pelabuhan, kapal kecil 3.5 GRT, kapal hanya melintasi perairan tersebut, kapal pemerintah (kapal perang, kapal bea cukai, dll) tidak untuk kapal niaga. Kapal baru dibuat, selama di pelabuhan tidak menaikkan / menurunkan barang atau penumpang. Kapal mati yang ditempatkan di lokasi tertentu.
Operasi Tambat
Tambatan adalah bangunan fasilitas pelabuhan untuk merapatnya kapal, bisa dibuat dari beton, besi/kayu, pelampung, breasting dolphin, maupun pinggiran pantai. Pihak pelabuhan harus dapat memberikan tempat tambat bagi kapal untuk melakukan bongkar muat dengan lancar, tertib dan aman. Biasanya tambatan dibedakan untuk tempat tambat kapal Samudera, kapal Nusantara maupun untuk pelayaran rakyat.
Idealnya persentase penggunaan tambatan harusnya 60% tapi umumnya di pelabuhan-pelabuhan besar Indonesia 65% (Tanjung Perak diperkirakan sebagian dermaga 80%) hingga akibatkan kapal-kapal antri bertambat. Untuk perlancar bongkar dan muat / kurangi antrian kapal, ditempuh beberapa kebijaksanaan misal kapal akan tambat harus serahkan manifes bongkar dan rencana muat, sertifikat kran kapal untuk melihat kemampuan serta kehandalan kran kapal, serta Cranesequencelist, atau dokumen tentang urutan pembongkaran barang.
Dari data tersebut, pihak pelabuhan menentukan lama bertambat, hingga tidak ada alasan perlambat bongkar muat dan sanksi bila tidak tepat waktu kapal dikeluarkan. Untuk jamin ketertiban dan kelancaran bongkar muat tiap hari, diawasi supervisi dari pelabuhan, jika terjadi keterlambatan pihak kapal sudah diperingatkan dahulu. Selain sanksi di atas, tambat diberikan batas waktu, bila melebihi batas waktu, dikenakan tarif tambat 200% dari tarif dasar.
STS (ship to ship) Transfer
STS(ship to ship) Transfers adalah alih muatan langsung dari kapal ke kapal dengan menggunakan pipa atau alat lainnya. Kegiatan ini dilakukan diperairan sehingga kapal yang melakukan tidak bertambat ditambatan. Selain area perairan STS transfers ada transfer Anchorage Area(TAA) adalah lokasi yang diperuntukan untuk tempat berlabuh sementara yang ditetapkan berdasarka Notice to marine (NTM).
Dalam kegiatan STS membutuhkan kondisi dan situasi yang tepat tidak dalam kondisi sembarangan, peralatan dan perlengkapan kapal juga harus tepat tersedia, staf darat yang bertugas di kantor pelayaran dan crew kapal harus berpengalaman atau memiliki pengatuhan tentang STS.
Cargo Handling/Terminal Service
Cargo handling adalah kegiatan pelayanan terhadap muatan (keluar dan masuk) yang melalui pelabuhan, yang meliputi bongkar/muat, pemindahan dari sisi lambung kapal ketempat penimbunan / penyimpanannya, menyusun dan meyimpanbarang tersebut serta menyerahkan kepada pemiliknya, atau sebaliknya meenerima barang dari si pemilik, disusun dalam tempat penyimpanan, dipindahkan dari tempat penyimpanan ke sisi kapal dan memuat serta menyusun didalam ruangan muatan kapal, dengan pengertian bahwa melaksanakan semua kegiatan itu dengan pengetahuan serta keahlian. Adapun kegiatan cargo handling antra lain adalah:
Stevedoring
Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga / tongkang / truk atau memuat barang dari dermaga / tongkang / truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.
Cargodoring
Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala–jala (extackle) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan selanjutnya menyusun di gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.
Receiving/delivery
Receiving/delivery adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Dari hasil pembahasan tentang Pengaruh Pelabuhan Terhadap Perdagangan Melalui Laut, maka diambil kesimpulan :
Dengan adanya pelabuhan, maka dalam proses perdagangan melalui laut lebih mudah. Pelabuhan membantu proses perpindahan barang yang diangkut oleh sarana moda transportasi darat lalu di bongkar dan dimuat ke palka kapal untuk dikirim melalui laut sehingga dapat diterima di pelabuhan tujuan.
Pelabuhan juga ikut menstimulasi industri yang sedang berkembang di wilayah terbelakang (hinterline) untuk memperluas distribusi produk dari industri tersebut ke daerah yang lebih luas hingga keluar pulau, ataupun dalam kegiatan impor bahan baku untuk diolah dan mengekspor hasil produksi dari industri tersebut. Dengan adanya hal ini maka akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi industri itu sendiri dan tenaga kerja yang ada didalamnya.
Dengan melakukan perdagangan melalui laut, maka shipper (pengusaha/industri) dapat mengirim komoditi dalam jumlah yang besar, karena dalam penggunaan sarana pengangkutnya adalah kapal yang mampu memuat barang dalam jumlah besar dan dapat menekan biaya pengiriman. Tentunya ini menjadi keuntungan tersendiri bagi shipper (pengusaha/industri) dalam kegiatan bisnisnya.
Saran
Pelabuhan merupakan sarana yang penting dalam kelancaran perdagangan melalui laut, maka dari itu pengelolaan dan pelayanan yang baik sangat diperlukan. Untuk perkembangan lebih lanjut, Salah satu cara agar kegiatan operasional pelabuhan dapat berjalan baik yaitu semua kegiatan yang dilakukan harus sesuai prosedur, meliputi pelayanan terhadap kapal/barang, perawatan sarana dan prasarana pendukung pelabuhan, serta pelatihan sumber daya manusia yang bekerja di pelabuhan secara berkala agar pekerja dapat menangani pekerjaan yang ada dengan lebih baik demi kelancaran kegiatan di pelabuhan itu sendiri.
DAFTAR PUSTAKA
Hadi Syamsul. 2016. Contoh Dan Kesimpulan Saran Yang Benar, (Online), (http://www.seocontoh.web.id/2016/01/contoh-kesimpulan-dan-saran-makalah.html)
Lasse. 2014. Manajemen Kepelabuhanan. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Lasse. 2015. Manajemen Bisnis Transportasi Laut. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Suyono, R.P. 2005. Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut. Jakarta: Victory Jaya Abadi.
ii