1
MAKALAH SEMINAR AKUNTANSI
ENTITAS TANPA AKUNTANBILITAS PUBLIK (ETAP)
Disusun oleh : KELOMPOK 3 : BOBBY FRATHAMA SEMBIRING SATRIA FADLI PROGRAM ALIH JENJANG SARJANA AKUNTANSI KELAS KERJASAMA BEASISWA STAR-BPKP UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Makalah ini merupakan tugas mata kuliah Seminar Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Program STAR-BPKP. Penulis menyadari bahwa selama mengerjakan makalah ini, penulis mendapat sumbangan pikiran serta bimbingan, baik moril maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Syarifuddin selaku dosen mata kuliah Seminar Akuntansi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan makalah ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penulisan makalah ini. Akhir kata, penulis menyadari makalah ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan, waktu, dan pengalaman. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis sangat mengharapkan tanggapan, saran, serta kritik dari pembaca yang sifatnya membangun dalam rangka perbaikan makalah ini ke depan. Semoga makalah ini memberikan manfaat bagi pembaca. Makassar, November 2016
Penulis,
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................................. DAFTAR ISI ........................................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN .....................................................................................................
Halaman 2 3 4
A. LATAR BELAKANG ........................................................................................... B. TUJUAN ............................................................................................................. BAB II ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (ETAP) ........................................... A. PENGERTIAN SAK ETAP ................................................................................ B. RUANG LINGKUP SAK ETAP ........................................................................... C. KARAKTERISTIK SAK ETAP ........................................................................... D. MANFAAT DAN TUJUAN SAK ETAP ................................................................ E. IMPLEMENTASI SAK ETAP ............................................................................. F. KERANGKA DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SAK ETAP ...... G. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SAK ETAP ............................................. H. LAPORAN KEUANGAN LENGKAP SAK ETAP ................................................ I. KEBIJAKAN AKUNTANSI SAK ETAP ............................................................... J. PERBEDAAN SAK UMUM DAN SAK ETAP ..................................................... BAB III PENUTUP ................................................................................................................ DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................................................
4 5 6 6 7 8 8 9 11 17 19 21 22 25 26
3
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan, mengenai manajemen dan pemanfaatan sumber daya perusahaan, dan capaian yang diperoleh pada periode tertentu. Hal ini berarti bahwa, suatu entitas atau organisasi bisnis memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi para stakeholders, utamanya untuk kepentingan evaluasi manajerial dan penilaian kinerja organisasi. Dalam hal ini, informasi yang disampaikan kepada para stakeholder harus disajikan secara transparan, akurat dan reliabel. Penyajian informasi secara transparan, akurat dan reliabel ini perlu dilakukan mengingat akuntabilitas tidak dapat ditegakkan tanpa adanya transparansi, akurasi dan reliabilitas informasi. Permasalahan yang kemudian muncul dan menarik untuk dibahas yaitu, tidak semua entitas bisnis melaksanakan akuntabilitas publik. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu entitas yang menghadapi dilema yang berhubungan dengan akuntabilitas publik, khusunya mengenai penyusunan laporan keuangan entitas. Di satu sisi, managemen UMKM berharap mampu menyusun laporan keuangan organisasi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum (SAK), yang akan digunakan untuk kepentingan pengajuan kredit (pembiayaan) dan pembayaran pajak kepentingan internal. Namun, di sisi yang lain, manajemen UMKM menghadapi masalah kompleksitas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) umum. Apabila managemen menerapkan hal ini, maka biaya yang akan dikeluarkan oleh entitas tersebut sangat besar. Fenomena ini dipahami dan disikapi oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) melalui penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada Juli 2009. SAK ETAP ini rencananya akan diberlakukan secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 1 Januari 2011. Sasaran dari SAK ETAP ini yaitu entitas bisnis yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik (perusahaan tertutup) dan entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pihak eksternal. Entitas memiliki akuntabilitas publik apabila suatu entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal atau entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP, diharuskan 4
membuat pernyataan penuh dan secara eksplisit mengenai kepatuhan, yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Apabila perusahaan menggunakan SAK ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut tentunya juga akan mengacu kepada SAK ETAP. Secara praktek, SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan SAK umum. Hal ini dikarenakan ketentuan pelaporan dalam SAK umum lebih kompleks daripada ketentuan pelaporan yang tercantum dalam SAK ETAP. Penerbitan SAK ETAP ini diharapkan dapat membantu perusahaan kecil dan menengah terkait dengan penyajian laporan keuangan yang relevan dan andal. Entitas yang mempunyai tanggung jawab publik juga dapat menggunakan SAK ETAP apabila entitas tersebut telah memperoleh ijin dari pihak regulator. Misalnya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang telah memperoleh ijin dari Bank Indonesia menggunakan SAK ETAP sejak tanggal 1 Januari 2010 berdasarkan SE No. 11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara SAK Umum dan SAK ETAP. Perbedaan di antara keduanya antara lain; pertama, persyaratan disclosure dari SAK ETAP berkurang dari SAK umum. Kedua, untuk pelaporan arus kas dari kegiatan operasi, SAK ETAP hanya mengenal metode tak langsung, sedangkan SAK Umum menggunakan metode langsung dan tak langsung, Ketiga, terkait dengan pelaporan investasi, SAK ETAP menerapkan standar General Accepted Accounting Principles (GAAP), sedangkan SAK Umum menggunakan aset finansial dan kewajiban finansial. Keempat, untuk pengukuran aset tetap, SAK ETAP hanya menggunakan metode biaya dengan revaluasi (hanya dapat dilakukan apabila terdapat peraturan pemerintah). SAK Umum selain menggunakan metode biaya juga memungkinkan mengadopsi model revaluasi. Kelima, perlakuan akuntansi untuk biaya pinjaman menurut SAK ETAP dibebankan, sedangkan pada SAK Umum kos pinjaman dikapitalisasi.
B. TUJUAN Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Akuntansi dan juga menambah wawasan dalam bidang seminar akuntansi khususnya mengenai Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik (ETAP).
5
BAB II ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (ETAP) A. PENGERTIAN SAK ETAP Standar Akuntansi Keuangan (SAK) telah mengadopsi standar internasional International Financial Reporting Standards (IFRS) baik untuk etentitas yang berakuntabilitas publik (SAK IFRS) maupun standar untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP). Penerapannya relatif rumit (karena masalah kebiasaan) sehingga banyak perusahaan yang terdaftar di bursa efek (listing) melakukan delisiting karena sulit menerapkan SAK IFRS dan memilih untuk menerapkan SAK ETAP. Jadi, SAK ETAP sangat penting. Standar berkembang seiring dengan praktik yang berkembang. Standar Akuntansi di Indonesia terdiri dari 4 (empat) pilar: 1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK berbasis IFRS) Wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik seperti: Emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN. Dapat diterapkan oleh ETAP atau entitas lainya. Berbasis transaksi, bukan basis industri. Bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi user laporan keuangan Indonesia melakukan adopsi penuh 1 Januari 2012. Pasca Konvergensi PSAK 2012 = IFRS (kecuali IFRS terbaru). Perbedaan IFRS dengan PSAK dijelaskan dalam Standar bagian depan: (1) Substansi /konseptual; (2) Redaksional; dan (3)Tanggal efektif. Secara gradual, IFRS sudah diterapkan mengikuti pemberlakuan PSAK yang bersangkutan. Setelah konvergensi IFRS, PSAK akan berkembang dinamis mengikuti IFRS 2. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) Diterbitkan pada 17 Juli 2009 dan berlaku efektif pada 01 Januari 2011. PSAK – IFRS dan SAK ETAP disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI). Terdiri dari 17 orang mewakili: Akuntan Publik, Akademisi, Akuntan Sektor Publik, dan Akuntan Manajemen. Hasilnya adalah PSAK dan ISAK 3. Standar Akuntansi Syariah PSAK Syariah disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah.
Berbasis transaksi yang
digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan dengan model PSAK umum namun berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI. Pada PSAK (IFRS) 100 – PSAK 106. Terdiri dari: Kerangka konseptual, Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Akuntansi Murabahah, Musyarakah, Mudharabah , Salam, Istishna.
6
4. Standar Akuntansi Pemerintah Diterbitkan berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 24/2005 dan Peraturan Pemerintah No. 71/2010) yang berbasis akrual. SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun LKPP dan LKPD: (1) instansi pemerintah pusat; (2) Instansi pemerintah daerah; dan (3) BLU (digabung), BUMN (sbg investasi).
Entitas sektor publik selain pemerintah menggunakan PSAK 45 (pelaporan
keuangan entitas nirlaba). Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ini nampak seide dengan International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). Meskipun memiliki judul yang berbeda, namun baik SAK ETAP maupun IFRS for SMEs sama-sama diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, hanya saja istilah yang digunakan sebagai judul pada IFRS adalah small and medium-sized entities (SMEs). Jadi, apabila kita membandingkan judul pada IFRS for SMEs dan SAK ETAP, maka istilah entitas tanpa akuntabilitas publik sama pengertiannya dengan small and medium-sized entities. SAK ETAP menggunakan acuan IFRS for Small Medium Enterprises (SME) yang lebih sederhana antara lain: 1. Aset tetap, tidak berwujud menggunakan harga perolehan. 2. Entitas anak tidak dikonsolidasi tetapi sebagai investasi dengan metode ekuitas. 3. Mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan. 4. Laporan keuangan sesuai SAK ETAP menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang berguna bagi pengguna luas. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil dan menengah dapat menyusun laporan keuangannya sendiri dan dapat diausit untuk mendapatkan opini audit.
Informasi
keuangan yang sederhana tetapi memberikan informasi yang andal. SAK ETAP disusun dengan mengadopsi IFRS for SME dengan modifikasi sesuai dengan kondisi Indonesia.
B. RUANG LINGKUP SAK ETAP Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang : 1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan 2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.
7
Entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: 1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau 2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Contohnya Bank Perkreditan Rakyat yang telah diijinkan oleh Bank Indonesia menggunakan SAK ETAP mulai 1 Januari 2010 sesuai dengan SE No. 11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009. Entitas berakuntabillitas publik adalah: 1. 2. 3. 4.
Perusahaan kecil yang memiliki saham di pasar modal. Perusahaan manufaktur besar (bukan emiten). Bank umum besar (bukan emiten). Entitas yang bisnis satu-satunya adalah pendapatan bunga atas uang yang dipinjamkan
kepada nasabah. Entitas ini memperoleh semua dana dari seorang pemilik yang milyuner. 5. Laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan, misalnya: pemegang saham, kreditor, pekerja, dan masyarakat dalam arti luas.
C. KARAKTERISTIK SAK ETAP Adapun karakteristik SAK ETAP adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
Tidak mengacu ke SAK Umum Mayoritas menggunakan historical cost concepts Hanya mengatur transaksi yang umum dilakukan Usaha Kecil dan Menengah Pengaturan lebih sederhana dibandingkan SAK Umum a) Alternatif yang dipilih adalah alternatif yang paling sederhana b) Penyerdehanaan pengakuan dan pengukuran c) Pengurangan pengungkapan 5. Standar yang berdiri sendiri secara keseluruhan (stand alone)
D. MANFAAT DAN TUJUAN SAK ETAP SAK ETAP dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan memiliki prinsip going concern yakni menginginkan usahanya terus berkembang. Untuk mengembangkan usaha perlu banyak upaya yang harus dilakukan. Salah satu upaya itu adalah perlunya meyakinkan publik bahwa usaha yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam akuntansi wujud pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar, akan membantu 8
manajemen perusahaan untuk memperoleh berbagai kemudahan, misalnya: untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang datang; dapat memperoleh pinjaman dana dari pihak ketiga, dan sebagainya. Standar ETAP ini disusun cukup sederhana sehingga tidak akan menyulitkan bagi penggunanya yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas public (ETAP) yang mayoritas adalah perusahaan yang tergolong usaha kecil dan menengah. ETAP sebagaimana kepanjangan yang telah diuraikan di atas merupakan unit kegiatan yang melakukan aktifitas tetapi sahamnya tidak dimiliki oleh masyarakat atau dengan kata lain unit usaha yang dimiliki oleh orang perorang atau sekelompok orang, dimana kegiatan dan modalnya masih terbatas. Dengan adanya SAK ETAP diharapkan perusahaan kecil dan menangah dapat untuk menyusun laporan keuangannya sendiri juga dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga perusahaan dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usahanya. Manfaat lain dari SAK ETAP antara lain : 1. Lebih mudah implementasinya dibandingkan PSAK-IFRS karena lebih sederhana 2. Walaupun sederhana namun tetap dapat memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan 3. Disusun dengan mengadopsi IFRS for SME dengan modifikasi sesuai dengan kondisi
di
Indonesia serta dibuat lebih ringkas 4. SAK ETAP masih memerlukan profesional judgement namun tidak sebanyak untuk PSAKIFRS 5. Tidak ada perubahan signifikan dibandingkan dengan PSAK lama, namun ada beberapa hal yang diadopsi/modifikasi dari IFRS/IAS
E. IMPLEMENTASI SAK ETAP PSAK ETAP mulai diberlakukan pada akhir tahun 2011. Penggunaan PSAK ini harus konsisten untuk tahun-tahun berikutnya. Apabila sudah memutuskan untuk menggunakan PSAK umum dalam penyajian laporan keuangan, maka untuk selanjutnya tidak boleh merevisi kebijakannya ke PSAK ETAP. Entitas dapat menerapkan SAK ETAP secara retrospektif, namun jika tidak praktis, maka entitas diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP secara prospektif. Penerapan secara retrospektif artinya bahwa kebijakan akuntansi yang baru diterapkan seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah digunakan sebelumnya. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang baru, diterapkan pada kejadian atau transaksi sejak tanggal terjadinya kejadian atau transaksi tersebut. Sedangkan penerapan secara prospektif artinya kebijakan akuntansi yang baru, diterapkan pada
9
kejadian atau transaksi yang terjadi setelah tanggal perubahan. Tidak ada penyesuaian yang dilakukan terhadap periode sebelumnya. Entitas yang menerapkan secara prospektif dan sebelumnya telah menyusun laporan keuangan maka: 1. Mengakui semua aset dan kewajiban sesuai SAK ETAP. 2. Tidak mengakui aset dan kewajiban jika tidak diijinkan oleh SAK ETAP. 3. Mereklasifikasi pos-pos yang sebelumnya menggunakan PSAK lama menjadi pos-pos sesuai SAK ETAP. 4. Menerapkan pengukuran aset dan kewajiban yang diakui sesuai SAK ETAP. 5. ETAP dapat memilih tetap menggunakan PSAK – IFRS atau menggunakan SAK ETAP. 6. Seluruh entitas sampai dengan 31 Desember 2009 menggunakan satu PSAK yaitu PSAK yang 7.
berlaku per 31 Desember 2009. ETAP yang tetap memilih menggunakan PSAK – IFRS tidak boleh dikemudian hari berubah
menggunakan SAK ETAP. 8. Entitas dengan akuntabilitas publik yang kemudian telah memenuhi persyaratan sebagai ETAP dapat menggunakan SAK ETAP. 9. ETAP yang kemudian berubah menjadi bukan ETAP maka harus menggunakan PSAK – IFRS dan tidak boleh lagi menggunakan SAK ETAP. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pada saldo awal neracanya berdasarkan SAK ETAP mungkin berbeda dari yang digunakan untuk tanggal yang sama dengan menggunakan kerangka pelaporan keuangan sebelumnya. Hasil penyesuaian yang muncul dari transaksi, kejadian atau kondisi lainnyasebelum tanggal efektif SAK ETAP diakui secara langsung pada saldo laba pada tanggal penerapan SAK ETAP. Pada tahun awal penerapan SAK ETAP, entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK ETAP, tetapi berdasarkan PSAK non-ETAP sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK ETAP ini untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya. Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK non-ETAP dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP ini kembali sesuai dengan paragraf 29.4 di SAK ETAP. Entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK non-ETAP dalam menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK ETAP ini dalam menyusun laporan keuangan. Entitas tersebut menerapkan persyaratan dalam paragraf 29.1 – 29.3 dalam SAK ETAP. ISI SAK ETAP adalah sebagai berikut :
10
F. KERANGKA DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SAK ETAP Adapun kerangka dasar penyusunan laporan keuangan SAK ETAP adalah sebagai berikut : 1. Tujuan laporan keuangan Menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. 2. Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan a. Dapat Dipahami Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. b. Relevan Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. c. Materialitas Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. d. Keandalan
11
Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memeiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian yang secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. e. Substansi Mengungguli Bentuk Transaksi, peristiwa, dan kondisi lain dicata dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.
Hal ini untuk meningkatkan
keandalan laporan keuangan. f.
Pertimbangan sehat Ketidak pastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga asset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan asset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi.
g. Kelengkapan Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan atau tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dank arena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansinya. h. Dapat Dibandingkan Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan keuangan secara relatif.
i.
Tepat Waktu Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat memengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya
dalam
pelaporan
maka
informasi
yang
dihasilkan
akan
kehilangan
relevansinya. j.
Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat
12
Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namum demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat informasi laporan keuangan. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal. 3. Definisi asset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban a. Aset Aset adalah sumberdaya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari persitiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan dihatapkan akan diperoleh oleh entitas. Dalam menentukan esistensi asset, hak milik tidak esensial. Misalnya, property yang diperoleh melalui sewa adalah aset jika entitas mengendallikan manfaat yang diharapkan mengalir dari property tersebut. Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan akan mengalir ke entitas dan asset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif, transaksi tersebut menimbulkan beban dalam laporan laba rugi. b. Kewajiban Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumberdaya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik esensial dari kewajiban (liability) adalah bahwa mempunyai kewajiban (obligation) masa kini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai kosekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas ketika: (1) oleh praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasikan atau pernyataan kini yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas dakan menerima tanggung jawab terentu, dan (2) akibat entitas telah menimbulkan ekspekstasi kuat dan sah kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan asset lain, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, atau konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya.
13
Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumberdaya mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. c. Ekuitas Ekuitas adalah hak residual atas asset entitas setelah dikurangi kewajiban. Ekutitas disubklasifikasikan dalam neraca. Misalnya, entitas yang berbentuk perseroan terbatas subklasifikasi dapat meliputi dana yang dikontribusikan oleh pemegang saham, saldo laba, dan keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas. d. Penghasilan Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk
arus
masuk
atau
peningkatan
asset,
atau
penurunan
kewajiban
yang
mengakibatkan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan
(income)
meliputi
pendapatan
(revenues)
dan
keuntungan
(gains).
Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan bunga, dividen, royalty, dan sewa. Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan namun bukan pendapatan. Ketika keuntungan diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan asset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan asset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. e. Beban Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan asset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan ekuitas yang tidak terkait dengan distrbusi kepada penanaman modal. Mencakup kerugian dan beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Beban timkbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa meliputi beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar datau berkurangnya asset seperti kas dan setara kas, persediaan dan asset tetap. Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa.
Ketika kerugian
diakui dalam laporan laba rugi biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan asset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang
14
berkaitan dengan penurunan asset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. f.
Laba atau rugi Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan. SAK ETAP tidak mengijinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi asset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan matching concept.
4. Persyaratan pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan
a. Persyaratan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria: (a) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas, dan (2) pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kegagalan untuk mengakui pos yang mememuhi kriteria tersebut tidak dapat digantikan dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan atau catatan materi penjelasan.
b. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan, 1) Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan Konsep probabilitas digunakan dalam kriteria pengakuan mengacu kepada pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan pos tersebut akan mengalit kea tau dari dalam entitas. Pengajian derajat ketidakpastian yang melekat pada arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang terkait dengan kondisi yang tersedia pada akhir periode pelaporan saat penyusunan laporan keuangan. Penilaian ini dibuat secara individu untuk pos-pos yang signifikan secara individual dan kelompok suatu populasi besar dari pos-pos yang tidak signifikan secara individual.
2) Keandalan Pengukuran Kriteria kedua untuk pengakuan suatu pos adalah adanya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Dalam banyak kasus, biaya atau nilai suatu pos diketahui. Dalam kasus lainnya biaya atau nilai tersebut diestimasi. Penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian esensial dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat keandalan. Namun demikian, jika estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pos tersebut diakui dalam neraca atau laba rugi. Suatu pos pada saat tertentu tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan dapat memenuhi syarat untuk diakui di masa depan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian. Suatu pos yang gagal memenuhi keriteria pengakuan tetap
15
perlu diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan, atau skedul tambahan. Pengungkapan ini dapat dibenarkan jika pengetahuan mengenai pos tersebut dipandang relevan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas oleh pengguna laporan keuangan.
3) Pengukuran unsur laporan keuangan (biaya historis dan nilai wajar) Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur asset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar perngukuran tertentu. Dalam pengukuran yang dipergunakan adalah biaya historis dan nilai wajar. a) Biaya historis Biaya historis adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh asset pada saat peroleh. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari asset non-kas yang duterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. b) Nilai Wajar Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu saet, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. 5. Dasar Akrual Entitas harus menyusun laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan dasar akrual. Dasar akrual pos-pos diakui sebagai asset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut. 6. Saling hapus Saling hapus tidak diperkenankan atas asset dan kewajiban atau penghasilan dengan beban, kecuali disyaratkan oleh SAK ETAP. Pengukuran nilai asset secara neto dari penilaian penyisihan bukan merupakan saling hapus, misalnya penyisihan atau keusangan persediaan dan penyisihan atas piutang tak tertagih.
Jika aktivitas entitas yang biasa tidak termasuk
membeli dan menjual asset tidak lancar (termasuk investasi dan asset operasional) maka entitas melaporkan keuntungan dan kerugian atas pelepasan asset dengan mengurangi hasil penjualan dengan jumlah tercatat asset dan beban penjualan yang terkait.
G. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SAK ETAP Entitas harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and unreserved statement) atas kepatuhan terhadap SAK ETAP dalam catatan laporan keuangan. Terdiri dari: 16
1. Penyajian Wajar Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyarakatkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan asset, kewajiban, penghasilan, dan beban. Penyajian wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas. Entitas yang menggunakan SAK ETAP harus secara eksplisit menyatakan secara penuh atas kepatuhan terhadap SAK ETAP dalam catatan laporan keuangan. Entitas harus menilai kelangsungan usaha pada saat menyusun laporan keuangan. Entitas menyajikan laporan keuangan minimal satu kali dalam setahun. Informasi komparatif dengan periode sebelumnya dengan keunggulan yang sama. Pos-pos yang material disajikan terpisah. 2. Kepatuhan terhadap SAK ETAP Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (explicit and unreserved statement) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. 3. Kelangsungan Usaha Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usahanya. 4. Frekuensi Pelaporan Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. 5. Konsistensi Penyajian Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsiseten kecuali (a) terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, aatau (2) SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian. Penyajian dan klasifikasi pos-pos harus konsisten, kecuali: a. Terjadi perubahan signifikan operasi entitas atau perubahan tersebut menghasilkan penyajian yang lebih andal dan relevan. b. SAK ETAP mensyaratkan perubahan penyajian. c. Reklasifikasi harus dilakukan retrospektif, kecuali tidak praktis dapat secara prospektif. d. Jika prospektif: diungkapkan sifat reklasifikasi dan jumlah pos yang direklasifikasi serta alasannya.
17
6. Informasi Komparatif Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangn dan catatan atas laporan keuangan). 7. Materialitas dan Agregasi Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Kelalalian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jia, baik secara individuan maupun bersama-sama, dapat memengaruhi pengguna laporan keuangan dalam penggambilan keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi factor penentu. 8. Identifikasi Laporan Keuangan Lengkap Terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Perubahan periode laporan keuangan sehingga periode laporan berbeda, maka ETAP mengungkapkan: a. Fakta tersebut. b. Alasan penggunaan periode yang lebih pendek atau lebih panjang. c. Fakta bahwa jumlah informasi komparatif dalam laporan keuangan yang terkait tidak dapat diperbandingkan. d. Identifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan. e. Informasi berikut, jika perlu, pada setiap halaman: f.
Nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode terakhir;
g. Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan; h. Mata uang pelaporan, seperti didefinisikan dalam Bab 25 Mata Uang Pelaporan; i.
Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.
Catatan laporan keuangan: a. Domisili , bentuk hukum dan alamat kantor yang terdaftar; b. Penjelasan sifat operasi dan aktivitas Utama.
H. LAPORAN KEUANGAN LENGKAP SAK ETAP Identifikasi laporan keuangan: nama entitas, tanggal atau cakupan periode, mata uang pelaporan, pembulatan, domisili atau bentuk hukum, sifat operasi, dan aktivitas Utama. 1. Neraca (Posisi Keuangan) Informasi yang disajikan dalam Neraca dengan disertai catatan dalam CALK : a. kelompok aset tetap;
18
b. jumlah piutang usaha, piutang dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, pelunasan dipercepat dan jumlah lainnya; c. rincian persediaan; d. kewajiban imbalan kerja dan kewajiban diestimasi lainnya; e. rincian kelompok ekuitas seperti modal dasar, modal disetor, tambahan modal disetor, agio saldo laba dan pendapatan – beban yang diakui langsung ke ekuitas; f.
PT: rincian setiap kelompok modal saham dan penjelasan cadangan ekuitas;
g. Bukan PT: diungkapkan rincian informasi modal yang setara dengan PT Menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Minimal mencakup pos-pos: a. kas dan setara kas, b. piutang usaha dan piutang lain-lain, c. persediaan, d. properti investasi, e. aset tetap, f.
aset tidak berwujud,
g. utang usaha dan utang lainnya, h. aset dan kewajiban pajak, i.
kewajiban diestimasi
j.
ekuitas.
Urutan dan format pos tidak ditentukan oleh SAK ETAP. Sama dengan SAK IFRS kecuali menghilangkan pos: (1) asset keuangan, (2) property investasi yang diukur dengan nilai wajar, (3) asset biolojik yang diukur pada nilai perolehan dan nilai wajar, (4) kewajiban berbunga jangka panjang, (5) asset dan kewajiban pajak tangguhan, (6) kepentingan non pengendali. 2. Laporan Laba Rugi Menyajikan laporan laba rugi suatu periode tertentu yang menunjukan kinerja keuangan selama periode tersebut. Pos minimal: a. pendapatan, b. beban keuangan, c. bagian laba atau rugi investasi dengan metode ekuitas, dan d. laba rugi neto. Analisis beban dapat disajikan berdasarkan fungsi atau berdasarkan sifat beban. Pos luar biasa tidak diperkenankan 3. Laporan Perubahan Ekuitas Menyajikan (1) laba rugi tahun berjalan, (2) pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas, (3) pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, (4) rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir periode dari komponen ekuitas (laba rugi, pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas, dan jumlah investasi, dividen, dan 19
distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, serta perubahan kepemilikan entitas anak yang tidak mengakibatkan pengendalian). Sama dengan SAK IFRS, kecuali untuk beberapa hal yang terkait pendapatan komprehensif lain. Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rigi entitas dan peruabahan saldo laba untuk satu periode laporan. Laporan laba rugi dan saldo laba (gabungan) dapat disajikan sebagai pengganti laporan perubahan ekuitas jika memenuhi syarat SAK. 4. Laporan Arus Kas Menyajikan informasi arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. operasi hanya disajikan secara tidak langsung.
Aktivitas
Bunga dan dividen, baik dibayarkan atau
diterima, harus diungkap secara terpisah dan konsisten sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Pajak penghasilan diungkapan terpisah sebagai aktivitas operasi kecuali dapat secara spesifik diidentifikasi sebagai aktivitas operasi dan pendanaan. Transaksi non kas tidak dapat disajikan dalam laporan arus kas. Sama dengan SAK IFRS, kecuali untuk: (1) arus kas aktivitas operasi dengan metoda tidak langsung, dan (2) arus kas mata uang asing tidak diatur. 5. Catatan Atas Laporan Keuangan Mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijaklan akuntansi yang digunakan termasuk dasar pengukurannya. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan. Memberikan informasi yang relevan walau tidak disyarakatkan. Mengungkapkan informasi tentang sumber Utama ketidakpastian estimasi. Sama dengan SAK IFRS, kecuali untuk pengungkapan modal.
Mengungkapkan dasar
penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan termasuk dasar pengukurannya.
Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK ETAP.
Informasi
tentang sumber utama ketidakpastian estimasi. Mengungkapkan informasi tambahan yang disajikan dalam laporan keuangan, yang berisi informasi narasi atau rincian jumlah atau informasi yang tidak memenuhi kriteria pengakuan. Mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan termasuk dasar pengukuran. Memberikan informasi tambahan yang relevan, namun tidak disyaratkan SAK ETAP. Informasi tentang sumber utama ketidakpastian estimasi. Urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut: a. pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP (lihat paragraf 3.3) b. ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan (lihat paragraf 8.5) c. informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut. d. pengungkapan lain. e. dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. 20
f.
kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.
I. KEBIJAKAN AKUNTANSI SAK ETAP Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, yang terdiri dari perubahan estimasi dan Koreksi kesalahan periode lalu. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Jika SAK ETAP secara spesifik mengatur transaksi, kejadian atau keadaan lainnya, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP. Namun, jika dampak tidak material maka entitas tidak perlu mengikuti persyaratan dalam SAK ETAP. Jika transaksi, peristiwa tidak diatur spesifik dalam SAK ETAP, maka manajemen dengan menggunakan judgementnya mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi: 1. relevan bagi pemakai untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi; dan 2. andal yaitu dalam laporan keuangan yang menyajikan dengan jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari suatu entitas 3. mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya, serta tidak hanya mencerminkan bentuk hukumnya 4. netral yaitu bebas dari bias 5. mencerminkan kehati-hatian 6. bersifat lengkap dalam semua hal yang material Acuan dalam membuat pertimbangan: 1. persyaratan dan panduan dalam SAK ETAP yang berhubungan dengan isu yang serupa dan terkait 2. definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan dan beban dan prinsip-prinsip pervasif. 3. PSAK non ETAP dan panduan tambahan dapat dijadikan rujukan, namun tidak boleh bertentangan dengan SAK ETAP Aturan akuntansi entitas harus sesuai dengan SAK-ETAP. Ketika ada yang belum diatur oleh SAK ETAP dapat menggunakan: 1. Persyaratan lain yang serupa dan terkait. 2. Definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran asset, kewajiban, pendapatan, dan beban harus sesuai dengan Konsep dan Prinsip Pervasif. 3. Standar lain (Non ETAP) yang tidak bertentangan dengan SAK ETAP.
J. PERBEDAAN SAK UMUM DAN SAK ETAP
21
Perbedaan Pokok SAK ETAP dengan SAK IFRS 1. PSAK ETAP tidak menggatur pajak tangguhan 2. PSAK ETAP hanya menggunakan metoda tidak langsung untuk laporan arus kas 3. PSAK ETAP menggunakan model biaya untuk investasi asosiasi dan menggunakan metoda ekuitas untuk anak perusahaan, 4. PSAK ETAP tidak secara penuh menggunakan PSAK 50/55, 5. PSAK ETAP hanya menggunakan model biaya untuk asset tetap, asset tidak berwujud, dan property investasi dan tidak boleh menggunakan model revaluasi. URAIAN Penyajian Laporan
SAK UMUM PSAK 1 penyajian laporan keuangan
SAK ETAP Minimum pos yang harus ada di
Keuangan
mengikuti IFRS dengan perubahan
neraca lebih sedikit.
antara lain :
1. Silent terhadap pos luar biasa 2. Laporan laba rugi (tanpa harus
1. Tidak ada lagi pos luar biasa
Aset Tetap dan Properti Investasi
menyajikan laba rugi
pada neraca 2. Laba Rugi komprehensive 3. Cash flow metode langsung
komprehensive) 3. Cash flow dengan metode tidak
(dianjurkan), dan tidak langsung. 1. Memberikan pilihan metode
langsung Aset tetap dan properti investasi
biaya atau revaluasi untuk aset tetap. 2. Metode Fair value untuk properti investasi.
menggunakan metode biaya kecuali ada ketentuan pemerintah yang mengharuskan model
Aset Tidak
1. Saat ini aset tidak berwujud
revaluasi diterapkan. 1. Aset tidak berwujud
Berwujud
diamortisasi selama 20 tahun. 2. Aset tidak berwujud dengan
diamortisasi selama 10 tahun. 2. Pengukuran menggunakan
masa manfaat tak terbatas, tidak Instrumen Keuangan
diamortisasi. 1. Ruang lingkup: aset dan
1. Ruang lingkup; investasi pada
kewajiban keuangan, 2. Diklasifikasikan pada nilai wajar
efek tertentu 2. Klasifikasi trading, held to
melalui laporan laba rugi, dimiliki
maturity, dan available for sale.
hingga jatuh tempo, tersedia
Hal tsb mengacu pada PSAK
untuk dijual, pinjaman dan pinjaman yang diberikan. 3. Impairment menggunakan
Persediaan
Penurunan nilai Aset
metode biaya.
No 50 (1998). 3. Jauh lebih sederhana dibanding ketentuan PSAK 50
incurred loss concept. 4. Derecognition 5. Hedging dan derivatif. LIFO tidak lagi diijinkan
LIFO tidak diijinkan
(PSAK 14 revisi 2008)
Ketentuan lainnya sama dengan
1. Ruang lingkup kecuali;
PSAK 1. Ruang lingkup yang meliputi
persediaan, aset yang timbul dari
dan PSAK 55 (revisi 2006)
semua jenis aset kecuali aset 22
kontrak konstruksi, aset pajak tangguhan, aset yang timbul dari manfaat pensiun. 2. Penurunan nilai non persediaan. 3. Penurunan nilai unit penghasil kas dan goodwill.
yang timbul dari manfaat pensiun. 2. Tidak mengatur penurunan nilai goodwill. 3. Ada tambahan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang
Laporan Keuangan
Diatur dalam PSAK 4
menggunakan PSAK 31. Tidak Diatur
Konsolidasian
Menggunakan metode ekuitas
Bila memiliki investasi atas asosiasi
(entitas asosiasi) dan metode
maupun subsidiary menggunakan
konsolidasi penuh untuk entitas
metode ekuitas (on line
anak. 1. Mengatur perjanjian yang
cosolidation). 1. Tidak mengatur perjanjian yang
mengandung sewa. 2. Klasifikasi bersifat principle
mengandung sewa ( psak 8) 2. Klasifikasi sewa; kombinasi
Sewa
based. 3. Laporan keuangan lessee dan lessor
IFRS for SMEs dan SFAS 13 (rule based) 3. Laporan keungan lessee dan lessor menggunakan PSAK 30
Biaya Pinjaman
Imbalan Kerja
Pajak Penghasilan
Komponen biaya pinjaman
(1990): Akuntansi Sewa Biaya pinjaman langsung
Pengakuan dan kapitalisasi biaya
dibebankan.
pinjaman Menjelaskan:
1. Tidak termasuk imbalan
1. Imbalan kerja jangka pendek 2. Imbalan pasca kerja, untuk
berbasis ekuitas 2. Untuk manfaat pasti
3. 4. 5. 1.
manfaat pasti menggunakan
mengunakan PUC dan jika
PUC (Project Unit Credit) Imbalan jangka panjang lainnya Pesangon pemutusan kerja Imbalan berbasis ekuitas Menggunakan deffered tax
tidak bisa, menggunakan
concept 2. Pengakuan dan pengukuran pajak kini 3. Pengakuan dan pengukuran
metode yang disederhanakan. 1. Menggunakan tax payable concept. 2. Tidak ada pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan.
pajak tangguhan
23
BAB III PENUTUP
PSAK-ETAP merupakan standar akuntansi untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. PSAK ini menggunakan acuan IFRS untuk Small Medium Enterprises. Standar ini membantu perusahaan kecil menengah dalam menyediakan pelaporan keuangan yang tetap relevan dan andal dengan tanpa terjebak dalam kerumitan standar akuntansi berbasis IFRS yang akan kita adopsi di dalam PSAK. SAK ETAP ini akan khusus digunakan untuk perusahaan tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Terdapat perbedaan mendasar antara SAK-ETAP dan SAK-Umum. Salah satunya dapat dilihat dari Komponen laporan keuangan. SAK ETAP masih menggunakan istilah Neraca, Laporan Laba rugi, Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan Keuangan. Sedangkan SAK-Umum, Neraca berganti nama dengan Laporan Posisi Keuangan, disajikan pula Laporan Laba Rugi Komperehensif, selain juga menyusun LAK, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Calk. Penyajian Laporan Laba Rugi Komperehensif dianggap perlu pada SAK-Umum, sedangkan tidak pada SAK-ETAP, mengingat SAK-ETAP adalah penyederhanaan dari SAK-Umum. Perbedaan inilah yang menjadikan SAK-ETAP menjadi lebih sederhana dan aplikatif bagi perusahaan kecil. Bukan hanya perusahaan kecil, perusahaan besar yang tidak diharuskan memiliki akuntabulitas publik juga diizinkan menggunakannya, tapi perlu diingat, kesederhanaan penyajian ini banyak mengabaikan hal yang tidak relevan. Banyak pula, informasi yang tidak di ungkapkan secara wajar Oleh karena itu, untuk penggunaan SAK-ETAP benar tergantung pada kriteria perusahaan. Oleh karena itu, pakailah standar yang tepat untuk kapasitas yang tepat untuk perusahaan yang lebih baik.
24
DAFTAR PUSTAKA
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. 2009. Jakarta : IAI. Affanfy, D. P. 2012. Pelatihan dan Pendampingan Guru-Guru Akuntansi Dalam Pembelajaran SAK ETAP. Malang : PAFEB UMC, JAFEB UB, IAI Cabang Malang. Martani, D. 2011. Implementasi Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK – ETAP). Riau. Suprihadi. 2012. Lokakarya Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK – ETAP) dan Tantangan Akuntan di Masa Depan. Malang : IAI Cabang Malang dan ICATAS JAFEB UB. Universitas Brawijaya. Stephanus, Daniels. 2013. Modul Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Diakses pada tanggal 5 November 2016. (http://danielsstephanus.blogspot.co.id/2013/07/standat-akuntansi-keuangan-entitas.html) Reksa, Fandhy Gladi. 2013. SAK ETAP. Diakses pada tanggal 5 November 2016. (https://www-.scribd.com/doc/304288430/SAK-ETAP) Sam Lupi. 2013. SAK ETAP. Diakses pada tanggal 5 November 2016. (http://iepoel.staff.umm.ac.id/-skripsi/keuangan/sak-etap/)
25
