makalah k3 alat pelindung diri

ALAT PELINDUNG DIRI (APD) Makalah Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja Yang di bina oleh Bapak Dwi Prihanto Oleh: 1. M. Ridwan

(110533406990)

2. Novia Ratnasari

(110533406970)

3. Qoimatul Adilah

(110533406982)

4. Virginia Nurita

(110533406964)

“The Learning University”

UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA

2011

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayahNya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Alat Pelindung Diri” ini dengan baik dan tepat waktu. Dalam penyelesaian makalah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kami mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Dwi Prihanto selaku dosen pembimbing mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan, yang telah sabar membimbing kami sehingga kami bisa menyelesaikan makalah ini dengan baik. 2. Kedua orang tua kami yang telah mendidik dan member doa restu kepada kami, dan 3. Teman-teman kami khususnya PTI Offering A ‘11 Kami menyusun makalah ini dengan sebaik mungkin. Namun, jika terdapat kekurangan dalam penyusunan makalah ini, kami sangat mengharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya serta merupakan wujud kepedulian kita terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kita. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Malang, Oktober 20011

Penyusun ii

Daftar isi: Cover………………..……………..……………………………………..i Kata Pengantar …………………………………..….…………………..ii Daftar Isi………………………..…..…………………………………iii Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang…………………….………………………….. B. Rumusan Masalah…………………………………………….. C. Tujuan ………………………………….…………………....... Bab II Pembahasan A. Pengertian Alat Pelindung Diri………………………….…..... B. Kelebihan dan Kekurangan APD.. …………………………… C. Macam – Macam Alat Pelindung Diri…………..…………..... D. Ketersediaan dan Keamanan APD……………………………. E. Cara Merawat APD yang Baik dan Benar……………………. F. Perlunya pemahaman akan jaminan sosial sebagai hak kesejahteraan pekerja…………………………………………………………… BAB III PENUTUP A.Kesimpulan…………………………………………………….. B.Saran…………………………………………………………….

iii

BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang Di dalam kegiatan sehari-hari dalam melakukan aktivitas, kita sering tidak menduga akan mendapat resiko kecelakaan pada diri kita sendiri. Banyak sekali masyarakat yang belum menyadari akan hal ini. Baik diloingkungan kerja, di jalan raya , maupun di tempat – tempat umum dan lingkungan rumah. Di era golbalisasi menuntut pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di setiap tempat kerja termasuk di sektor kesehatan. Untuk itu kita perlu mengem-bangkan dan meningkatkan K3 disektor kesehatan dalam rangka menekan serendah mungkin risiko kecelakaan dan penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, serta meningkatkan produktivitas dan efesiensi. Dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari karyawan/pekerja di sektor kesehatan tidak terkecuali di Rumah Sakit maupun perkantoran, akan terpajan dengan resiko bahaya di tempat kerjanya. Resiko ini bervariasi mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat tergantung jenis pekerjaannya. Dari hasil penelitian di sarana kesehatan Rumah Sakit, sekitar 1.505 tenaga kerja wanita di Rumah Sakit Paris mengalami gangguan muskuloskeletal (16%) di mana 47% dari gangguan tersebut berupa nyeri di daerah tulang punggung dan pinggang. Dan dilaporkan juga pada 5.057 perawat wanita di 18 Rumah Sakit didapatkan 566 perawat wanita adanya hubungan

kausal

antara

pemajanan

gas

anestesi

dengan

gejala

neoropsikologi antara lain berupa mual, kelelahan, kesemutan, keram pada lengan dan tangan. Di perkantoran, sebuah studi mengenai bangunan kantor modern di Singapura dilaporkan bahwa 312 responden ditemukan 33% mengalami gejala Sick Building Syndrome (SBS). Keluhan mereka umumnya cepat 1

lelah 45%, hidung mampat 40%, sakit kepala 46%, kulit kemerahan 16%, tenggorokan kering 43%, iritasi mata 37%, lemah 31%. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 23 mengenai kesehatan kerja disebutkan bahwa upaya kesehatan kerja wajib diseleng-garakan pada setiap tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai resiko bahaya kesehatan yang besar bagi pekerja agar dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal, sejalan dengan program perlindungan tenaga kerja. APD tidak mencegah insiden bahaya, hanya mengurangi akibat dari kecelakaan itu sendiri. Karena itu, alat pelindung harus digunakan dalam kegiatan yang beresiko terjadi kecelakaan berdasarkan factor yang mempengaruhinya.

B. Rumusan Masalah 1. Apa itu APD? 2. Siapa yang harus memberikan APD? 3. Apa kekurangan dan kelebihan APD? 4. Bagaimana cara merawat APD yang baik dan benar? 5. Apakah ada jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja

C. Tujuan - Agar kita tahu bagaimana cara bekerja yang baik dan benar - Supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam bekerja - Mengetahui bagaimana merawat APD supaya tetap steril, tahan lama.

2

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Alat Pelindung Diri Alat Pelindung Diri (APD) merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Kewajiban itu sudah disepakati oleh pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Semua jenis APD harus digunakan sebagaimana mestinya, gunakan pedoman yang benar-benar sesuai dengan standar keselamatan kerja (K3L 'Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan'). Hukum yang mendasari adalah : 1. Undang-undang No.1 tahun 1970. a. Pasal 3 ayat (1) butir f: Dengan peraturan perundangan ditetapkan syaratsyarat untuk memberikan APD b. Pasal 9 ayat (1) butir c: Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD. c. Pasal 12 butir b: Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai APD. Pasal 14 butir c: Pengurus diwajibkan menyediakan APD secara cumaCuma 2. Permenakertrans No.Per.01/MEN/1981 Pasal 4 ayat (3) menyebutkan kewajiban pengurus menyediakan alat pelindung diri dan wajib bagi tenaga kerja untuk menggunakannya untuk pencegahan penyakit akibat kerja. 3. Permenakertrans No.Per.03/MEN/1982 Pasal 2 butir I menyebutkan memberikan nasehat mengenai perencanaan

3

dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan ditempat kerja 4. Permenakertrans No.Per.03/Men/1986 Pasal 2 ayat (2) menyebutkan tenaga kerja yang mengelola Pestisida harus memakai alat-alat pelindung diri yg berupa pakaian kerja, sepatu lars tinggi, sarung tangan, kacamata pelindung atau pelindung muka dan pelindung pernafasan. Intisari Permenaker No.08 thn 2010 ttg APD PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.08/MEN/VII/2010 TENTANG ALAT PELINDUNG DIRI Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. 7. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri. Pasal 2 (1) Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja. (2) APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku. (3) APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh pengusaha secara cuma-cuma.

4

Pasal 3 (1) APD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. pelindung kepala; b. pelindung mata dan muka; c. pelindung telinga; d. pelindung pernapasan beserta perlengkapannya; e. pelindung tangan; dan/atau f. pelindung kaki. (2) Selain APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk APD: a. pakaian pelindung; b. alat pelindung jatuh perorangan; dan/atau c. pelampung. (2) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat mewajibkan penggunaan APD di tempat kerja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 5 Pengusaha atau Pengurus wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu¬rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja. Pasal 6 (1) Pekerja/buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko. (2) Pekerja/buruh berhak menyatakan keberatan untuk melakukan pekerjaan apabila APD yang disediakan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan. Pasal 7 (1) Pengusaha atau Pengurus wajib melaksanakan manajemen APD di

5

tempat kerja. (2) Manajemen APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. identifikasi kebutuhan dan syarat APD; b. pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan/kenyamanan pekerja/buruh; c. pelatihan; d. penggunaan, perawatan, dan penyimpanan; e. penatalaksanaan pembuangan atau pemusnahan; f. pembinaan; g. inspeksi; dan h. evaluasi dan pelaporan. Pasal 8 (1) APD yang rusak, retak atau tidak dapat berfungsi dengan baik harus dibuang dan/atau dimusnahkan. (2) APD yang habis masa pakainya/kadaluarsa serta mengandung bahan berbahaya, harus dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundanganundangan. (3) Pemusnahan APD yang mengandung bahan berbahaya harus dilengkapi dengan berita acara pemusnahan.

B. Kelebihan dan Kekurangan APD Kekurangan : 1. Kemampuan perlindungan yang tak sempurna karena memakai APD yang kurang tepat dan perawatannya yang tidak baik 2. Fungsi dari ADP ini hanya untuk mengura gi akibat dari kondisi yang berpotensi menimbulkan bahaya bukan untuk menyelamatkan nyawa. 3. Tidak menjamin pemakainya bebas kecelakaan karena hanya melindungi bukan mencegah 4. Cara pemakaian APD yang salah karena kurangnya pengetahuan tentang penggunaan APD yang baik dan benar, 6

5. APD tak memenuhi persyaratan standar karena perawatannya tidak baik dan kualitasnya buruk. 6. APD yang sangat sensitive terhadap perubahan tertentu. 7. APD yang mempunyai masa kerja tertentu seperti kanister, filter (digunakan untuk menahan frekuensi tertentu pada tahanan yang berubahubah dan lain-lain) dan penyerap (cartridge). 8. APD dapat menularkan penyakit bila dipakai berganti-ganti. Kelebihan : 1. Mengurangi resiko akibat kecelakan kerja yang terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja 2. Melindungi seluruh/sebagian tubuhnya pada kecelakaan 3. Sebagai usaha terakhir apabila sistem pengendalian teknik dan administrasi tidak berfungsi dengan baik. 4. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di tempat kerja agar terlindungi dari bahaya kerja.

7

C.MACAM-MACAM ALAT PELINDUNG DIRI 1. Safety Helmet Safety Helmet merupakan alat pelindung kepala yang melindungi kepala dari benda-benda yang bisa mengenai kepala secara langsung.

2. Tali Keselamatan (safety belt) Berfungsi sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat transportasi ataupun peralatan lain yang serupa (mobil,pesawat, alat berat, dan lain-lain). Sehingga saat kita terjatuh, ada tali pengaman yang menyangga tubuh kita.

3. Sepatu Karet (sepatu boot) Berfungsi sebagai alat pengaman saat bekerja di tempat yang becek ataupun berlumpur. Kebanyakan di lapisi dengan metal untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dsb.

8

4. Sepatu pelindung (safety shoes) Seperti sepatu biasa, tapi dari bahan kulit dilapisi metal dengan sol dari karet tebal dan kuat. Berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dsb.

5. Sarung Tangan Berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan di sesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan.

9

6. Tali Pengaman (Safety Harness) Berfungsi sebagai pengaman saat bekerja di ketinggian. Diwajibkan menggunakan alat ini di ketinggian lebih dari 1,8 meter. Berguna untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh, biasanya digunakan pada pekerjaan konstruksi dan memanjat serta tempat tertutup atau boiler. Harus dapat menahan beban sebesar 80 Kg. Jenis : Penggantung unifilar Penggantung berbentuk U Gabungan penggantung unifilar dan bentuk U Penunjang dada (chest harness) Penunjang dada dan punggung (chest waist harness) Penunjang seluruh tubuh (full body harness)

7. Penutup Telinga (Ear Plug / Ear Muff) Berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising. Sumbat Telinga Sumbat telinga yang baik adalah menahan frekuensi tertentu saja,sedangkan frekuensi untuk bicara biasanya (komunikasi) tak terganggu. Kelemahan: tidak tepat ukurannya dengan lobang telinga pemakai,kadangkadang lobang telinga kanan tak sama dengan yang kiri.

10

Bahan sumbat telinga : Karet, plastik keras, plastik yang lunak, lilin, kapas. Yang disenangi adalah jenis karet dan plastic lunak,karena bisa menyusaikan bentuk dengan lobang telinga. Daya atenuasi (daya lindung) : 25-30 dB Ada kebocoran dapat mengurangi atenuasi + 15 dB Dari lilin : - bisa lilin murni - dilapisi kertas - kapas Kelemahan: Kurang nyaman Lekas kotor. Dari kapas: daya atenuasi paling kecil antara 2 – 12 dB. Tutup Telinga Ada beberapa jenis: Atenuasinya: pada frekuensi 2800–4000 Hz sampai 42 dB (35–45 dB) Untuk frekuensi biasa 25-30 dB. Untuk keadaan khusus dapat dikombinasikan antara tutup telinga dan sumbat telinga sehingga dapat atenuasi yang lebih tinggi; tapi tak lebih dari 50 dB,karena hantaran suara melalui tulang masih ada.

11

8. Kaca Mata Pengaman (Safety Glasses) Berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja (misalnya mengelas) agar tidak terkena benda-benda. SYARAT OPTIS TERTENTU Lensa tidak boleh mempunyai efek distorsi/ efek prisma lebih dari 1/16 prisma dioptri; artinya perbedaan refraksi,harus lebih kecil dari 1/16 dioptri. Alat pelindung mata terhadap radiasi : Prinsipnya kacamata yang hanya tahan terhadap panjang gelombang tertentu; Standar Amerika, ada 16 jenis kaca dengan sifat-sifat tertentu

9. Masker (Respirator) Berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara buruk (misal berdebu, beracun, dsb).

12

10. Pelindung wajah (Face Shield) Berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja (misal pekerjaan menggerinda).

11. Jas Hujan (Rain Coat) Berfungsi melindungi dari percikan air saat bekerja (misal bekerja pada waktu hujan atau sedang mencuci alat).

D. Ketersediaan APD Dalam UU No. 1 tahun 1970 pasal 14 butir c menyatakan bahwa ”pengurus (pengusaha) diwajibkan untuk menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada pekerja yang berada dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli-ahli keselamatan kerja.”

13

APD harus tersedia sesuai dengan risiko bahaya yang ada di tempat kerja. Contohnya di pengelasan risiko bahaya yang ada seperti infrared dan radiasi, maka APD yang harus digunakan adalah face shield dan goggles untuk perlindungan mata dan wajah (Wentz, 1998).

Goggles

face shield

Kenyamanan APD APD adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi pekerja dari bahaya di tempat kerja. Karena itu adalah penting APD bisa digunakan oleh pekerja secara nyaman dan tidak menimbulkan bahaya baru (Imamkhasani, 1991). Banyak alasan pekerja enggan menggunakan APD salah satunya adalah karena faktor kenyamanan. Contohnya safety shoes yang terlalu kebesaran atau kekecilan, tidak akan melindungi pekerja secara efektif namun tidak menutup kemungkinan untuk muncul kejadian baru karena memakai safety shoes yang tidak sesuai ukuran. Untuk memberikan perlindungan yang baik maka pakaian harus pas dan sesuai. APD biasanya didisain berdasarkan rata-rata ukuran orang Amerika Utara atau Eropa, dan akan menjadi masalah jika digunakan oleh pekerja yang ukurannya berada diatas atau dibawah ukuran tersebut (Rosskam, 1996).

14

E. Cara Merawat APD yang Baik dan Benar 1. meletakkan APD pada tempatnya setelah selesai digunakan, 2. melakukan pembersihan secara berkala, 3. memeriksa APD sebelum dipakai untuk mengetahui adanya kerusakan atau tidak layak pakai, 4. memastikan APD yang digunakan aman untuk keselamatan jika tidak sesuai maka perlu diganti dengan yang baru. 5. dijaga keadaannya dengan pemeriksaan rutin yang menyangkut cara penyimpanan, kebersihan serta kondisinya 6. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan alat helm kerja yang kualitasnya tidak sesuai persyaratan maka alat tersebut ditarik serta tidak dibenarkan untuk dipergunakan Secara spesifik sebagai berikut: a. Helm Safety/ Helm Kerja (Hard hat)

Helm kerja dijaga keadaannya dengan pemeriksaan rutin yang menyangkut cara penyimpanan, kebersihan serta kondisinya oleh manajemen lini. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan alat helm kerja yang kualitasnya tidak sesuai persyaratan maka alat tersebut ditarik serta tidak dibenarkan untuk dipergunakan (retak-retak, bolong atau tanpa system suspensinya)

15

TOPI PENGAMAN Untuk penggunaan yang bersifat umum dan pengaman dari tegangan listrik yang terbatas. Tahan terhadap tegangan listrik tinggi. -Tanpa perlindungan terhadap tenaga listrik,biasanya terbuat dari logam -Yang digunakan untuk pemadam kebakaran. PENGUJIAN MEKANIK  Dengan menjatuhkan benda seberat 3 kg dari ketinggian 1m, topi tidak boleh pecah atau benda tak boleh menyentuh kepala.  Jarak antara lapisan luar dan lapisan dalam dibagian puncak ; 4-5 cm.  Tidak menyerap air dengan direndam dalam air selama 24 jam. Air yang diserap kurang 5% beratnya  Tahan terhadap api PENGUJIAN DAYA TAHAN TERHADAP API  Topi dibakar selama 10 detik dengan pembakar Bunsen atau propan, dengan nyala api bergaris tengah 1 cm. Api harus padam setelah 5 detik. Pengujian listrik:  Tahan terhadap listrik tegangan tinggi diuji dengan mengalirkan arus bolak-balik 20.000 volt dengan frekuensi 60 Hz, selama 3 menit,kebocoran arus harus lebih kecil dari 9 mA.  Tahan terhadap listrik tegangan rendah, diuji dengan mengalirkan arus bolak-balik 2200 volt dengan frekuensi 60 Hz selama 1 menit kebocoran arus harus kurang dari 9mA

16

Manfaat Topi/Tudung: Untuk melindungi kepala dari zat-zat kimia berbahaya dari Iklim yang berubah-ubah, dari bahaya api dan lain sebagainya. Setiap manajemen lini harus memiliki catatan jumlah karyawan yang memiliki helm kerja dan telah mengikuti training.

b. Kacamata Safety (Safety Glasses)

Kacamata safety dijaga keadaannya dengan pemeriksaan rutin yang menyangkut cara penyimpanan, kebersihan serta kondisinya oleh manajemen lini. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan kacamata safety yang kualitasnya tidak sesuai persyaratan maka alat tersebut ditarik serta tidak dibenarkan untuk dipergunakan. Penyimpanan masker harus terjamin sehingga terhindar dari debu, kondisi yang ekstrim (terlalu panas atau terlalu dingin), kelembaban atau kemungkinan tercemar bahan-bahan kimia berbahaya. Setiap manajemen lini harus memiliki catatan jumlah karyawan yang memiliki kacamata safety dan telah mengikuti training.

17

c. Sepatu Safety (Safety Shoes)

Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya dan jasad renik, tergelincir. Jenis Pelindung kaki berupa sepatu keselamatan pada pekerjaan peleburan, pengecoran logam, industri, kontruksi bangunan, pekerjaan yang berpotensi bahaya peledakan, bahaya listrik, tempat kerja yang basah atau licin, bahan kimia dan jasad renik, dan/atau bahaya binatang dan lainlain.Sepatu safety dijaga keadaannya dengan pemeriksaan rutin yang menyangkut cara penyimpanan, kebersihan serta kondisinya oleh manajemen lini. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan sepatu safety yang kualitasnya tidak sesuai persyaratan maka alat tersebut ditarik serta tidak dibenarkan untuk dipergunakan. Setiap manajemen lini harus memiliki catatan jumlah karyawan yang memiliki sepatu safety dan telah mengikuti training.

18

d. Masker/ Perlindungan Pernafasan (Mask/ Respiratory Protection)

Pelindung pernafasan dijaga keadaannya dengan pemeriksaan rutin yang menyangkut cara penyimpanan, kebersihan serta kondisinya. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan alat pelindung pernafasan yang kualitasnya tidak sesuai persyaratan maka alat tersebut ditarik serta tidak dibenarkan untuk dipergunakan. Kondisi dan kebersihan alat pelindung pernafasan menjadi tanggung jawab karyawan yang bersangkutan, Kontrol terhadap kebersihan alat tersebut akan selalu dilakukan oleh managemen lini. Memberikan perlindungan terhadap sumber-sumber bahaya seperti: kekurangan oksigen pencemaran oleh partikel (debu, kabut, asap dan uap logam) pencemaran oleh gas atau uap e. Sarung tangan

o Sarung tangan dijaga keadaannya dengan pemeriksaan rutin yang menyangkut cara penyimpanan, kebersihan serta kondisinya oleh manajemen lini.

19

o Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan sarung tangan yang kualitasnya tidak sesuai persyaratan maka alat tersebut ditarik serta tidak dibenarkan untuk dipergunakan. o Penyimpanan sarung tangan harus terjamin sehingga terhindar dari debu, kondisi yang ekstrim (terlalu panas atau terlalu dingin), kelembaban atau kemungkinan tercemar bahan-bahan kimia berbahaya. Ada beberapa metoda yang dapat dilakukan dalam mengendalikan bahaya di tempat kerja untuk menurunkan tingkat kecelakaan akibat kerja,yaitu: 1. Engineering control,yaitu dengan menambahkan berbagai peralatan dan mesin yang dapat mengurangi bahaya dari sumbernya. Contohnya adalah penggunaan exhaust dan system ventilasi untuk meminimalisir bahaya debu atau gas. Akan tetapi pengendalian dengan system engineering control membutuhkan dana yang besar. 2. Administrative control,yaitu dengan membuat berbagai prosedur kerja termasuk kebijakan manajemen dalam implementasi K3. Tujuannya adalah agar pekerja bekerja sesuai dengan instruksi yang sudah ditetapkan sehinggan kecelakaan atau kesalahan kerja dapat dihindari. Termasuk didalam adminstarsi control yaitu dengan menyediakan alat pelindung diri (APD) atau personnel pertective equipment (PPE) bagi setiap pekerja yang terpajan dengan bahaya di tempat kerja. 3. Metoda lain yang dapat digunakan untuk pengendalian bahaya adalah Inherently Safer Alternative Method,dimana metoda ini memiliki empat strategi pengendalian bahaya,yaitu: 1. Minimize; yaitu dengan cara meminimalkan tingkat bahaya dari sumbernya dengan cara mengurangi jumlah pemakaian atau volume penyimpanan dan proses. 2. Substitue; yaitu dengan cara mengganti bahan yang berbahaya dengan yang kurang berbahaya. Contohnya hádala menggunakan metodawater 20

base sebagai pengganti solven base. Water base lebih aman dan ramah lingkungan dibandingkan solven base. 3. Moderate; Mengurangi bahaya dengan cara menurunkan konsentrasi bahan kimia yang digunakan. Contohnya adalah menggunakan bahan kimia dengan konsentrasi yang lebih rendah sehingga tingkat bahaya pajanannya menjadi lebih rendah. 4. Simplify; Mengurangi bahaya dengan cara membuat prosesnya menjadi lebih sederhana sehingga lebih mudah di control.

 PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD atau PPE) PADA PARA PEKERJA Ada beberapa metoda yang dapat dilakukan dalam mengendalikan bahaya di tempat kerja untuk menurunkan tingkat kecelakaan akibat kerja,yaitu: 1. Engineering control,yaitu dengan menambahkan berbagai peralatan dan mesin yang dapat mengurangi bahaya dari sumbernya. Contohnya adalah penggunaan exhaust dan system ventilasi untuk meminimalisir bahaya debu atau gas. Akan tetapi pengendalian dengan system engineering control membutuhkan dana yang besar. 2. Administrative control,yaitu dengan membuat berbagai prosedur kerja termasuk kebijakan manajemen dalam implementasi K3. Tujuannya adalah agar pekerja bekerja sesuai dengan instruksi yang sudah ditetapkan sehinggan kecelakaan atau kesalahan kerja dapat dihindari. Termasuk didalam adminstarsi control yaitu dengan menyediakan alat pelindung diri (APD) atau personnel pertective equipment (PPE) bagi setiap pekerja yang terpajan dengan bahaya di tempat kerja. 3. Metoda lain yang dapat digunakan untuk pengendalian bahaya adalah Inherently

Safer

Alternative

Method,dimana

memiliki empat strategi pengendalian bahaya,yaitu: 21

metoda

ini

1. Minimize; yaitu dengan cara meminimalkan tingkat bahaya dari sumbernya dengan cara mengurangi jumlah pemakaian atau volume penyimpanan dan proses. 2. Substitue; yaitu dengan cara mengganti bahan yang berbahaya dengan yang kurang berbahaya. Contohnya hádala menggunakan metodawater base sebagai pengganti solven base. Water base lebih aman dan ramah lingkungan dibandingkan solven base. 3. Moderate; Mengurangi bahaya dengan cara menurunkan konsentrasi bahan kimia yang digunakan. Contohnya adalah menggunakan bahan kimia dengan konsentrasi yang lebih rendah sehingga tingkat bahaya pajanannya menjadi lebih rendah. 4. Simplify; Mengurangi bahaya dengan cara membuat prosesnya menjadi lebih sederhana sehingga lebih mudah di control. Semua metoda pengendalian tersebut dapat dilakukan secara bersamaan,karena tidak ada satu metodapun yang betul-betul bisa menurunkan bahaya dan resiko sampai pada posisi nol,artinya para pekerja masih besar kemungkinanya terpajan terhadap bahaya ditempat kerja. Untuk itu sebagai pertahanan dan perlindungan terakhir bagi pekerja adalah dengan menggunakan APD. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 1 tahun 1970 bahwa pengurus atau pimpinan tempat kerja berkewajiban menyediakan alat pelindung diri (APD/PPE) untuk para pekerja dan para pekerja berkewajiban memakai APD/PPE dengan tepat dan benar. Tujuan dari penerapan Undang- Undang ini adalah untuk melindungi kesehatan pekerja tersebut dari risiko bahaya di tempat kerja. Jenis APD/PPE yang diperlukan dalam berbagai aktifitas kerja di industri sangat tergantung pada aktifitas yang dilakukan dan jenis bahaya yang terpapar.

22

Kesadaran para pekerja akan penggunaan alat pelindung diri (APD) dalam bekerja ternyata masih sangat rendah. Berdasarkan temuan dari survei yang penulis lakukan sejak tahun 2004 sampai saat ini banyak sekali ditemukan kesalahan dan kekurangan dalam menggunakan APD di berbagai perusahaan baik lokal maupun yang berskala international (lihat grafik). Ada dua faktor utama yang melatar belakangi masalah ini yaitu rendahnya tanggung jawab management terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja dan rendahnya tingkat kesadaran para pekerja dalam menggunakan APD. Manajemen sebagai wakil dari pemegang saham atau pemilik perusahaan sepenuhnya bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja dengan menyediakan tempat kerja yang aman dan alat pelindung diri yang memadai. Namun pada kenyataannya manajemen perusahaan masih menempatkan keselamatan dan kesehatan pekerja diurutan bawah dari skala prioritas dari suatu program perusahaan terutama kalau sudah berhubungan dengan anggaran keuangan. Sebagai dampak dari hal tersebut para pekerja hanya diberikan APD seadanya tanpa mempertimbangkan tingkat bahaya di tempat kerja yang dihadapi setiap hari,tidak mendapatkan pelatihan yang mencukupi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dan bahkan ada perusahaan yang secara sengaja membodohi para pekerja dengan mengatakan pekerjaan yang mereka lakukan tidak berdampak terhadap kesehatan pekerja atau tidak berbahaya. Adabeberapa alasan klasik yang selalu dikemukakan oleh pihak manajemen tehadap para pekerja dalam penyediaan APD yaitu: 1. Anggarannya

terlalu

besar,keuangan

perusahaan

tidak

mampu

mendanainya. 2. APD yang tersedia sudah mencukupi karena banyak perusahaan lain juga menggunakan APD yang sama,Meskipun sebenarnya APD tersebut tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan. 23

3. Tingkat paparan masih dibawah nilai ambang batas (NAB). 4. Tidak di rekomendasikan oleh induk perusahaan. 5. Kondisi seperti ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan tidak ada masalah. Dengan alasan-alasan tersebut akhirnya para pekerja dipaksa menerima APD seadanya atau bahkan tanpa APD dalam bekerja (lihat grafik).

Dalam berbagai survey yang dilakukan juga di temukan banyak perusahaan yang sudah menyediakan APD yang sangat baik buat para pekerja,bahkan ada beberapa perusahaan yang menyediakan APD secara berlebihan atau over spec bagi para pekerja. Namun masalah yang dihadapi oleh pihak manajemen adalah rendahnya tingkat kesadaran para pekerja dalam menggunakan APD secara benar selama bekerja. Banyak pekerja yang main kucing-kucingan dengan supervisor atau manager dalam menggunakan APD. Dalam beberapa diskusi dengan para pekerja dan berdasarkan observasi penulis ditemukan beberapa alasan akan rendahnya kesadaran para pekerja akan penggunaan APD,yaitu:

24

1. Ketidak nyamanan dalam penggunaan APD selama bekerja. Ini merupakan alasan yang paling banyak dikemukakan oleh para pekerja. Ketidak nyamanan disini diantaranya adalah panas,berat,berkeringat atau lembab,sakit,pusing,sesak dan sebagainya. 2. Merasa bahwa pekerjaan tersebut tidak berbahaya atau berdampak pada kesehatannya. Terutama bagi para pekerja yang sudah bertahun-tahun melakukan pekerjaan tersebut. 3. Kesalah pahaman terhadap fungsi APD akibat kurangnya pengetahuan akan fungsi dan kegunaan APD. 4. APD menggangu kelacaran dan kecepatan pekerjaan. 5. Susah menggunakan dan merawat APD.

Hal lain yang juga ditemukan dalam survey ini adalah penggunaan APD yang tidak tepat atau sesuai dengan paparan bahaya yang dihadapi. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan atau informasi tentang APD dan jenis atau kondisi bahaya yang dihadapi. Banyak perusahaan yang menjual APD tidak memberikan informasi atau training yang memadai tentang penggunaan,fungsi,jenis,aplikasi,perawatan APD dan dampak kesehatan pengunaan APD. 25

Apabila APD digunakan secara benar dan sesuai dengan spesifikasi yang di tetapkan,maka tingkat kecelakaan dan sakit akibat kerja akan dapat dikurangi. Penurunan tingkat kecelakaan dan sakit akibat kerja akan meningkatkan produktivitas kerja sehingga perusahaan akan menjadi lebih sehat. Untuk mencapai hal ini maka kondisi-kondisi berikut harus terpenuhi: 1. Adanya komitmen dari manajemen untuk melindungi pekerja,salah satunya dengan menyediakan APD yang sesuai dengan standar. 2. Adanya kebijakan/prosedur/WI yang mengatur penggunaan APD bagi pekerja. 3. Adanya training secara regular tentang tata cara pengenalan resiko,pengendalian resiko dan penggunaan APD. 4. Adanya program komunikasi untuk meningkatkan awareness pekerjang dalam menggunakan

APD seperti regular meeting,poster,stiker

dan singnage. 5. Pekerja mengetahui dengan baik bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja. 6. Pekerja mengetahui dengan baik dampak kesehatan dari pajanan bahaya-bahaya tersebut. 7. Pekerja mengetahui dengan baik cara-cara pengendalian bahaya tersebut. 8. Pekerja mendapatkan APD yang sesuai dengan pajanan bahaya yang dihadapi. 9. Pekerja secara konsisten dan benar menggunakan APD pada saat melakukan pekerjaan. 10. Pekerja memakai APD secara tepat dan benar selama bekerja.

26

F. Perlunya pemahaman akan jaminan sosial sebagai hak kesejahteraan pekerja Berbagai pertanyaan mengenai jaminan sosial sering diajukan oleh pekerja di Indonesia, karena kurangnya sosialisasi dari badan-badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia. Bahkan banyak dari pekerja yang tidak terekspos mengenai sistem jaminan sosial yang diselenggarakan di Indonesia. Untuk bisa mengetahui lebih jauh mengenai hak kesejahteraan sosial anda ssebagai pekerja, ada baiknya anda mempelajari lebIh dahulu dasar mengenai jaminan sosial.

* Apakah jaminan sosial itu? Menurut Undang-undang no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dan pekerjaan yang layak. Jaminan sosial dalam hal ini berhubungan dengan kompensasi dan program kesejahteraan yang diselenggarakan pemerintah untuk rakyatnya.

* Bagaimana penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia? Di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah menentukan 4 macam jaminan sosial yang terdiri dari JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), TASPEN (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), dan ASKES (Asuransi Kesehatan Indonesia). * Apa itu JAMSOSTEK? JAMSOSTEK adalah salah satu badan penyelenggara jaminan sosial yang mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Pekerja sektor formal disini

27

maksudnya adalah para karyawan perusahaan-perusahaan swasta dan tidak termasuk pekerja sektor informal seperti pekerja rumah tangga, buruh industri kecil, dll. Dengan kata lain, Jamsostek merupakan asuransi sosial bagi pekerja (yang mempunyai hubungan industrial) beserta keluarganya. Apa saja sih yang ditanggung oleh JAMSOSTEK? Skema Jamsostek meliputi program-program yang terkait dengan risiko, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua. • Cakupan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) meliputi: biaya pengangkutan,

biaya

pemeriksaan,

pengobatan,

perawatan,

biaya

rehabilitasi, serta santunan uang bagi pekerja yang tidak mampu bekerja, dan cacat. • Apabila pekerja meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, mereka atau keluarganya berhak atas Jaminan Kematian (JK) berupa biaya pemakaman dan santunan berupa uang. • Apabila pekerja telah mencapai usia 55 tahun atau mengalami cacat total/seumur hidup, mereka berhak untuk memperolah Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayar sekaligus atau secara berkala. • Sedangkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi tenaga kerja termasuk keluarganya, meliputi: biaya rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, diagnostik, serta pelayanan gawat darurat.  Kecelakaan Kerja Kecelakaan Kerja adalah peristiwa kecelakaan yang terjadi dalam bekerja, termasuk penyakit yang timbul dalam bekerja dan kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. 

Kematian Kematian adalah peristiwa meninggal dunia yang bukan disebabkan oleh kecelakaan kerja, seperti sakit, korban kriminilitas dan lain-lain. 28

 Hari Tua Hari Tua adalah kondisi dimana seorang karyawan telah mencapai usia 55 tahun atau mengalami cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter atau memenuhi persyaratan tertentu. 

Pemeliharaan Kesehatan Hak karyawan dalam bentuk pelayanan yang diberikan jika karyawan tersebut mengalami gangguan kesehatan.

Hak pelayanan

kesehatan ini berlaku bukan hanya untuk karyawan, tapi juga untuk tanggungannya, yaitu seorang istri dan maksimal 3 anak kandung. Iuran Premi JAMSOSTEK  Jaminan Kecelakaan Kerja  Kelompok I

: 0.24% dari upah sebulan

 Kelompok II

: 0.54% dari upah sebulan;

 Kelompok III

: 0.89% dari upah sebulan;

 Kelompok IV

: 1.27% dari upah sebulan;

 Kelompok V

: 1.74 % dari upah sebulan;

 Jaminan Hari Tua , sebesar 5.70% dari upah sebulan;  Jaminan Kematian, sebesar 0.30% dari upah sebulan  Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah bagi tenaga kerja yang belum menikah. Catatan iuran premi JAMSOSTEK  Iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha  Iuran jaminan hari tua sebesar 3.70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja.

29

 Dasar perhitungan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan dari upah sebulan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) Jenis Kelompok Usaha  Kelompok I  Perusahaan Dagang, Bank, Konveksi, Perusahaan Jasa, dll  Kelompok II  Pabrik gula, Pabrik Rokok, Perkebunan Rakyat, Jasa Hiburan, dll  Kelompok III  Industri Makanan, Pabrik Minuman dan Alkohol, Percetakan, Perusahaan Farmasi, Hotel, dll  Kelompok IV  Pabrik Kendaraan bermotor, Perusahaan Angkutan Darat, dll  Kelompok V  Perusahaan

Angkutan

Laut/Udara,

Perusahaan

Penggalian,

Pertambangan, Pabrik Bahan Peledak, dll Besar Jaminan Kecelakaan Kerja (PP Nomor 64 tahun 2005) Biaya Transport  Darat Rp. 150.000,- Laut Rp. 300.000,- Udara Rp. 400.000,Sementara tidak mampu bekerja  4 bulan pertama 100% upah, 4 bulan kedua 75 % upah, Selanjutnya 50 % upah Biaya Pengobatan/Perawatan  Maksimal Rp 8.000.000,Santunan Cacat  Total-tetap:  Sekaligus 70 % x 70 bulan upah  Berkala (2 tahun) Rp. 200.000,- per bulan  Sebagian-tetap: % tabel x 70 bulan upah  Kurang fungsi: % kurang fungsi x % tabel x 70 bulan upah. 30

Santunan Kematian  Sekaligus 60 % x 70 bulan upah  Berkala (2 tahun) Rp. 200.000,- per bulan  Biaya pemakaman Rp. 1.500.000,Biaya Rehabilitasi  Patokan harga RS DR. Suharso, Surakarta ,ditambah 40 %  Prothese anggota badan  Alat bantu (kursi roda) Ilustrasi: Seorang karyawan Bank swasta yang telah menikah dengan dikaruniai 2 anak didaftarkan oleh perusahaannya sebagai peserta Jamsostek untuk benefit : JKM, JKK, JHT dan JPK. Upah terakhir ybs adalah IDR 3.000.000,- per bulan.  Tentukan besar iuran premi per bulan yang harus dibayarkan ke PT. Jamsostek!  Tentukan Iuran premi yang menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada karyawan tsb! Jawab: J K M : 0.30% x Rp 3.000.000,-

=

Rp

J H T : 5.70% x Rp.3.000.000,-

=

Rp 171.000,-

J K K : 0.24% x Rp.3.000.000,-

=

Rp

J P K : 6.00% x Rp.1.000.000,-

=

Rp 60.000,- +

Iuran Premi Jamsostek:

9.000,7.200,-

Rp 247.200,-

Beban Karyawan: 2,00% x Rp. 3.000.000,-

Rp 60.000,- -

Beban Pengusaha:

Rp 187.200,-

31

Tabel Prosentase Cacat Tetap Sebagian

32

Tata Cara Pengajuan JKK  Apabila terjadi kecelakaan kerja pengusaha wajib mengisi form jamsostek 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada PT. Jamsostek tidak lebih dari 2x24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan.  Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawat / meninggal dunia, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada PT. Jamsostek tidak lebih dari 2X 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal. Selanjutnya PT. Jamsostek akan menghitung dan membayar santunan dan

ganti

rugi

kecelakaan

kerja

yang

menjadi

hak

tenaga

kerja/ahliwaris.  Form

Jamsostek

3a

berfungsi

sebagai

pengajuan

permintaan

pembayaran jaminan disertai bukti-bukti:  Fotokopi kartu peserta.  Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form Jamsostek 3b atau 3c.  Kwitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi pengangkutan.  Pengusaha/Keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengisi dan mengirim form 4 kepada PT. Jamsostek disertai bukti-bukti :  Kartu peserta  Surat keterangan kematian dari Rumah sakit/Kepolisian/Kelurahan  Identitas ahli waris (photo copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga)  PT. Jamsostek akan membayar jaminan kepada yang berhak. Besar Jaminan Kematian:  Dengan PP No. 14 Tahun 1993, ditetapkan :  Santunan kematian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);  Biaya pemakaman sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 33

 Dengan PP No. 83 Tahun 2000, ditetapkan :  Santunan kematian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)  Biaya pemakaman sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)  Dengan PP Nomor 64 Tahun 2005, ditetapkan :  Santunan Kematian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)  Biaya Pemakaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);  Santunan Berkala sebesar Rp. 200.000,- / bulan (selama 24 bulan) Hak Setelah Hubungan Kerja Berakhir  Tenaga kerja yang berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk dinyatakan menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja, berhak memperoleh jaminan kecelakaan kerja meskipun hubungan kerja telah berakhir.  Hak atas hubungan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud diatas diberikan apabila penyakit tersebut timbul dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir.  Sesuai PSAK no.24-Revisi 2004 dinyatakan bahwa tiap perusahaan selain wajib memenuhi pembayaran Imbalan kerja jangka pendek, seperti upah,gaji, iuran jaminan sosial, cuti tahunan, cuti sakit, bagi laba dan bonus serta imbalan non moneter, tiap perusahaan juga diwajibkan memenuhi penyiapan pembayaran Imbalan pasca kerja. Regulasi ini menyiratkan perlunya tiap perusahaan mengantisipasi kewajiban masa depannya secara bijaksana baik melalui jasa asuransi atau lembaga keuangan lainnya.

34

KEPUTUSAN MENAKERTRANS RI NOMOR : KEP67/MEN/IV/2004 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING  Pasal 2 Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia wajib mengikutsertakan tenaga kerja asing yang bersangkutan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Sanksi Bagi Pengusaha Yang Melanggar  hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggitingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).  Setelah diberikan peringatan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha.

Tujuan dan Manfaat JKDK Tujuan  Perlindungan atas pekerja termasuk bagi keluarga dan Perusahaan.  Memberi ketenangan dan percaya diri sehingga tercipta disiplin kerja.  Meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga tercipta produktivitas dan meningkatkan keuntungan Perusahaan. Manfaat  Jaminan bagi pekerja dan Perusahaan.  Mendorong motivasi untuk lebih tekun bekerja.  Menciptakan Sense of Belonging dan kerjasama antara pekerja dan Perusahaan.  Dengan pengalihan resiko kepada Asuransi, Perusahaan tidak dibebani biaya-biaya unpredictable.

35

 Kesejahteraan pekerja akan menambah motivasi, disiplin dan rasa memiliki sehingga meningkatkan produktivitas.  Ikut secara riil dalam memberikan kontribusi kepada Pembangunan Daerah. * Apa itu ASKES? ASKES adalah penyelenggara jaminan pemeliharaan atau asuransi kesehatan bagi Pegawai Negri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya. Berbeda dengan pelayanan JAMSOSTEK yang mencakup semua elemen, pelayanan yang disediakan oleh ASKES hanya mencakup mengenai kesehatan seperti : konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum dan atau paramedis, pemeriksaan dan pengobatan gigi, dan lainnya. Cara Merawat APD yang Baik dan Benar : 1. meletakkan APD pada tempatnya setelah selesai digunakan, Letakkanlah APD pada tempatnya setelah digunakan agar tetap terjaga kelayakannya dan supaya tetap awet, tahan lama untuk digunakan. 2. melakukan pembersihan secara berkala, Bersihkan dan rawatlah APD agar tetap terjaga kesterilannya karena pemakaian APD secara bergantian dapat menyalurkan penyakit atau virus-virus dari pekerja lain. 3. memeriksa APD sebelum dipakai untuk mengetahui adanya kerusakan atau tidak layak pakai, periksalah kelayakan APD sebelum digunakan agar kita tahu apakah alat itu masih layak kita gunakan untuk bekerja atau tidak. 4. memastikan APD yang digunakan aman untuk keselamatan jika tidak sesuai maka perlu diganti dengan yang baru.

36

Pastikan peralatan APD yang akan kita gunakan aman untuk keselamatan kita dan para pekerja lain agar tidak terkaji sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau memang saat kita memeriksa, APD tersebut tidak layak untuk digunakan, maka segera gantilah dengan yang baru dan yang berkualitas baik. 5. dijaga keadaannya dengan pemeriksaan rutin yang menyangkut cara penyimpanan, kebersihan serta kondisinya. Jagalah APD dengan cara-cara yang sudah ditentukan. Mulai dari kebersihan, kondisi serta kelayakan pakai. 6. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan alat helm kerja yang kualitasnya tidak sesuai persyaratan maka alat tersebut ditarik serta tidak dibenarkan untuk dipergunakan Saat kita melaksanakan pemeriksaan kelayakan APD, periksalah dengan seksama. Apabila ada APD yang tidak sesuai dengan standart, maka kembalikan dan jangan dipakai.

37

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Alat Pelindung Diri adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh/sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya/kecelakaan kerja. 1) APD( alat perlindungan diri) merupakan alat yang digunakan untuk mengurangi resiko akibat kecelakaan, bukan menghilangkan kecelakaan itu sendiri. 2) APD dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat. 3) APD harus sesuai dengan jenis kegiatan dan tempat pekerjaan. 4) APD harus selalu dirawat agar dapat digunakan sesuai dengan ketentuan. MACAM-MACAM ALAT PELINDUNG DIRI 1. Safety Helmet

Safety Helmet merupakan alat pelindung kepala yang melindungi kepala dari benda-benda yang bisa mengenai kepala secara langsung. 2. Tali Keselamatan (safety belt)

38

Berfungsi sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat transportasi ataupun peralatan lain yang serupa (mobil,pesawat, alat berat, dan lain-lain). Sehingga saat kita terjatuh, ada tali pengaman yang menyangga tubuh kita. 3. Sepatu Karet (sepatu boot)

Berfungsi sebagai alat pengaman saat bekerja di tempat yang becek ataupun berlumpur. Kebanyakan di lapisi dengan metal untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dsb. 4. Sepatu pelindung (safety shoes)

Seperti sepatu biasa, tapi dari bahan kulit dilapisi metal dengan sol dari karet tebal dan kuat. Berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dsb.

39

5. Sarung Tangan

Berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan di sesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan. 6. Tali Pengaman (Safety Harness)

Berfungsi sebagai pengaman saat bekerja di ketinggian. Diwajibkan menggunakan alat ini di ketinggian lebih dari 1,8 meter. 7. Penutup Telinga (Ear Plug / Ear Muff)

Berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising.

40

8. Kaca Mata Pengaman (Safety Glasses)

Berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja (misalnya mengelas). 9. Masker (Respirator)

Berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara buruk (misal berdebu, beracun, dsb). 10. Pelindung wajah (Face Shield)

41

Berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja (misal pekerjaan menggerinda) 11. Jas Hujan (Rain Coat)

Berfungsi melindungi dari percikan air saat bekerja (misal bekerja pada waktu hujan atau sedang mencuci alat). Pemahaman akan jaminan sosial sebagai hak kesejahteraan pekerja Berbagai pertanyaan mengenai jaminan sosial sering diajukan oleh pekerja di Indonesia, karena kurangnya sosialisasi dari badan-badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia. Bahkan banyak dari pekerja yang tidak terekspos mengenai sistem jaminan sosial yang diselenggarakan di Indonesia. Untuk bisa mengetahui lebih jauh mengenai hak kesejahteraan sosial anda ssebagai pekerja, ada baiknya anda mempelajari lebIh dahulu dasar mengenai jaminan sosial.

42

* Apakah jaminan sosial itu? Menurut Undang-undang no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dan pekerjaan yang layak. Jaminan sosial dalam hal ini berhubungan dengan kompensasi dan program kesejahteraan yang diselenggarakan pemerintah untuk rakyatnya. * Bagaimana penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia? Di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah menentukan 4 macam jaminan sosial yang terdiri dari JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan ASKES (Asuransi Kesehatan Indonesia). B. SARAN 1. Setiap pekerja sebaiknya menggunakan APD. 2. Penyuluhan tentang APD kepada semua masyarakat agar dapat mengurangi angka kecelakaan. 3. Penggunaan APD sebaiknya sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. 4. Pemantauan terhadap APD harus rutin dilakukan, agar dalam penggunaan lebih optimal.

43

Daftar Pustaka http://hiperkes.wordpress.com/2008/04/04/alat-pelindung-diri/ http://www.depnakertrans.go.id/news.html,707,naker http://lindariski.blogspot.com/2010/04/makalah-apd.html http://m.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/pekerjaan-yanglayak/jaminan-sosial http://id.shvoong.com/exact-sciences/physics/2110400-pengertian-filter/ http://wishnuap.blogspot.com/2011/07/intisari-permenaker-no08-thn-2010ttg.html http://hiperkes.wordpress.com/2008/04/04/alat-pelindung-diri/

44