Makalah Judicial Review.docx

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum wr.wb. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan dari lubuk hati Penulis kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik. Sholawat serta salam Penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makalah yang berjudul “Judicial Review Undang-Undang Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 ” ini semoga dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Kami menyadari bahwa yang kami tulis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Dan oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan adanya masukan dari para pembaca, baik berupa kritikan ataupun saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan makalah ini, supaya lebih baik untuk masa yang akan datang. Dan terima kasih atas semua bantuan dari semua pihak yang terkait dalam penyusunan ini baik secara langsung maupun maupun tidak langsung. Kemudian kepada Allah kami bertaubat dan kepada manusia kami memohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan makalah ini. Wassalamu’alaikum wr.wb.

Penulis

i

The world's largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.







DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................ .................................................................. ............................... .........

i

DAFTAR ISI ............................................ .................................................................. ............................................ ........................ ..

ii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ........................................... .................................................................. .........................

1

1.2. Rumusan Masalah .......................................... .............................................................. ....................

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Alasan Pengajuan Judicial Review Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ........

3

2.2. Dampak Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/ PUU-XI/2013 ......................................... ............................................................... ............................ ......

7

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan ............................................ .................................................................. ............................ ......

10

3.2. Saran ........................................... ................................................................. ....................................... .................

10

................................................................... ............................... ......... DAFTAR PUSTAKA .............................................

11







BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Konstitusi Indonesia, dalam hal ini UUD Negara Rl Tahun 1945, merupakan hukum dan peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia, sehingga pada hakikatnya semua hukum dan peraturan perundang-undangan, baik berupa produk legislasi, yudikasi, eksekusi, maupun hukum kebiasaan/hukum adat dan hukum hasil perjanjian, harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan UUD Negara Rl Tahun 1945. Oleh karena itu, Konstitusi Indonesia menyediakan mekanisme pengujian konstitusionalitas suatu UU terhadap UUD Negara Rl Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi 1, sedangkan untuk hukum perundangundangan yang derajatnya di bawah Undang-Undang, menurut Pasal 24A ayat (1) UUD Negara Rl Tahun 1945, dapat diuji kesesuaian atau bertentangan tidaknya dengan undang-undang di forum Mahkamah Agung (MA), jadi konstitusional tidaknya bersifat tidak langsung. Selain kewenangan di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi dalam upaya mewujudkan mewujudkan negara hukum yang yang demokratis, yaitu : 2 1. Fungsi Sebagai Penafsir Konstitusi 2. Fungsi Sebagai Penjaga Hak Asasi Manusia 3. Fungsi Sebagai Pengawal Konstitusi 4. Fungsi Sebagai Penegak Demokrasi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai sebuah konstitusi secara substansi, tidak hanya terkait dengan pengaturan lembaga-lembaga kenegaraan dan struktur pemerintahan saja, namun Iebih dari itu juga memiliki pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Pasal ini merupakan konsekuensi dari tujuan dari berdirinya negara Indonesia, hal ini ditunjukkan di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4, yang rumusannya sebagai berikut :







“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ....”. Rumusan Pasal 33 UUD 1945, merupakan rumusan yang mengatur secara prinsip mengenai perekonomian negara yang akan dibangun. Rumusan pasal tersebut terdiri dari 5 ayat dengan rumusan sebagai berikut : 3 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan

prinsip

berwawasan

kebersamaan,

Iingkungan,

efisiensi

berkeadilan,

kemandirian

serta

berkelanjutan,

dengan

menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; (5) Ketentuan Iebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur di dalam undang-undang. Dalam rumusan pasal tersebut terdapat beberapa konsep penting yang menjadi perdebatan di era sekarang ini, yakni penguasaan negara, cabang-cabang produksi yang penting serta menguasai hajat hidup orang banyak, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Sumber Daya Alam) dan kemakmuran rakyatnya. Dari konsep-konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut paham

kesejahteraan,

dimana

negara

turut/ikut

campur

dalam

aktivitas

perekonomian dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Hal itu ditegaskan dalam







bunyi kalimat pasal 33 ayat 3 UUD tahun 1945 19 45 “..untuk “..untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, merupakan undang-undang yang cukup kontroversial dalam masyarakat Indonesia, pro dan kontra terhadap undang-undang ini banyak bermunculan di dalam diskusi-diskusi yang terjadi di masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan pengujian terhadap undang-undang ini menjadi hal menarik dari sisi isu, tidak kurang 5 permohonan perkara terdaftar di Mahakamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 ini, di antaranya ialah PUU Nomor : 58/PUU-11/2004 yang diajukan oleh YLBHI dengan beberapa Organisasi Kemasyarakatan (ormas) lainnya, PUU Nomor: 59/PUU-II/2004 yang diajukan oleh Walhi dan beberapa ormas lainnya, PUU Nomor : 60/PUU-11/2004 oleh Zumrotun, dkk dari kelompok petani, PUU Nomor 63/PUU-11/2004 oleh Suta Widhya dari masyarakat dan PUU Nomor 08/PUU-11/2005 oleh Suyanto, dkk (2063 orang pemohon). Pada dasarnya, para pemohon memiliki kekhawatiran terhadap berlakunya. Oleh karena itu dalam makalah ini penulis ingin lebih membahas mengenai persoalan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

1.2

Rumusan Masalah

1. Mengapa judicial review Undang-Undang no. 7 tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air diajukan? 2. Bagaimana dampak dari putusan mahkamah konstitusi nomor 85/PUUXI/2013 ?







BAB II PEMBAHASAN

2.1

Alasan Pengajuan Judicial Review Undang-Undang No.7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Ada kecenderungan belakangan ini di Indonesia, produk hukum hasil legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden, yakni Undang-Undang, begitu diundangkan langsung ada pihak-pihak yang mengajukan pengujian konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada hal UU tersebut belum operasional efektif, sehingga barangkali benar bahwa banyak Undang-Undang hasil legislasi DPR yang belum berkesesuaian atau bahkan bertentangan dengan UUD Negara Rl Tahun 1945. Hal demikian juga ditunjukkan oleh ratusan Undang-Undang yang pernah diuji konstitusionalitasnya oleh MK sejak kehadirannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Terlepas adanya kekurangan yang terdapat pada sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang jelas pembentukan peraturan perundang-undangan perundang-undangan harus bertumpu pada sistem pengujian yang ada. Sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia mengisyaratkan, bahwa suatu

peraturan

perundang-undangan

dapat

digugat

atau

dimohonkan

pengujiannya karena : (1)

pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945; dan/atau

(2)

materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945; atau

(3)

materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundangundangan di bawah undang-undang bertentangan dengan undangundang. Pada dasarnya, para pemohon memiliki kekhawatiran terhadap berlakunya

undang-undang ini, akan menutup akses air sebagai sumber kehidupan manusia









permohonan pengujian terhadap pasal-pasal yang terdapat di dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 yang dianggap melanggar hak-hak konstitusional yang terdapat di dalam UUD 1945. Pasal yang diajukan diantaranya adalah pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 26, pasal 29 ayat (2) dan ayat (5), pasal 45, pasal 46, pasal 48 ayat (1), pasal 49 ayat (1), pasal 80, pasal 91, dan pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3). Ada beberapa alasan pengajuan judicial review beberapa pasal dalam undang-undang no.7 tahun 2004, yaitu : 1.

Air adalah kebutuhan yang vital bagi kehidupan seluruh makhluk hidup dan oleh karenanya dibutuhkan pengaturan yang adil dalam hal peruntukan dan penggunaanya sehingga diharapkan pemanfaatan air bisa dilakukan secara optimal bagi seluruh makhluk hidup yang terdapat di bumi

2.

Meskipun Mahkamah telah memberikan putusan terhadap Undang-undang a quo melalui Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU — 058-059-060-063/PUU — II/2004 II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 dengan syarat konstitusional, namun penjabaran terhadap putusan MK tersebut tidaklah dijalankan sepenuhnya hal ini jelas karena tidak terlepas dari substansi Undang-Undang yang memberi kelonggaran terhadap modal asing dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air.

3.

Latar belakang terbentuknya Undang-undang a quo yakni berawa dari kebutuhan pemerintah terhadap lembaga-lembaga donor dalam hal ini pengucuran dana bantuan untuk menghadapi krisis bangsa Indonesia. Dimana salah satu syarat peminjaman dalam kesepakatan pemerintahan Dana Moneter Internasional (IMF) yaitu adanya penyesuaian struktural. Sehingga ada







5.

Dalam pasal 33 UU SDA memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan Pemerintah

Daerah

dalam

keadaan

memaksa,

untuk

mengatur

dan

menetapkan penggunaan sumber daya air untuk konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi dan pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air. Mahkamah berpendapat bahwa dalam menggunakan kewenangan tersebut Pemerintah haruslah mengutamakan pemenuhan hak asasi manusia atas air dibandingkan dengan kepentingan lainnya. 6.

Terjadi penyelewengan secara normatif dalam penafsiran Undang-undang a quo yang berdampak dalam teknis dan pelaksanaannya. Faktanya terbukti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) pada pasal 1 butir 9 menyatakan “Penyelenggara pengembangan SPAM adalah BUMN/BUMD, koperasi, badan usaha swasta s wasta atau kelompok masyarakat”. Padahal dalam pasal 40 ayat (2) UU SDA sudah dinyatakan bahwa pengembangan SPAM adalah tanggung jawab pemerintah pusat/pemerintah daerah, sehingga pasal 40 ayat (3) UU SDA menyatakan “penyelenggara SPAM adalah adalah BUMN dan/atau dan/atau BUMD”.

7.

Undang-Undang a quo mengandung muatan penguasaan dan monopoli sumber-sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Diantaranya terdapat dalam pasal a) 9 menyebutkan bahwa pengusahaan sumber-sumber air oleh pihak swasta dilakukan melalui pemberian hak guna usaha dari Pemerintah dan







8.

Undang-undang a quo mengandung muatan yang memposisikan bahwa penggunaan air adalah condong untuk kepentingan komersial. Sepertinya dinyatakan dala pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-undang a quo membagi quo membagi penggunaan air dalam 2 jenis yaitu Hak Guna pakai dan Hak Guna Usaha.

2.2

Dampak Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013

Sejak diberlakukan sepuluh tahun lalu, Undang-Undang 7 Tahun 2004 dinilai sebagai payung hukum yang melegalkan keterlibatan perusahaan swasta dan asing dalam menyediakan air bersih bagi warga Indonesia. Status air sejak itu dianggap sebagai barang ekonomi yang untuk mendapatkannya mengikuti hukum ekonomi. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 2004 maka aturan yang dipakai kembali adalah undang-undang nomor 11 tahun 1974. Pembatalan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai menjadi pintu masuk bagi pembatalan sejumlah regulasi yang tak menguntungkan bagi rakyat. Poin penting dari putusan MK adalah hak penguasaan air dimiliki negara. Hak penguasaan negara atas air diwujudkan dengan membuat kebijakan, mengendalikan, mengatur, mengelola, dan mengawasi. UU baru harus mencakup semua aspek ini. Selain itu hal tersebut juga berimplikasi serius ser ius pada berbagai peraturan daerah (perda) maupun peraturan bupati/walikota (perbup/perwali) yang telah dibuat sebelumnya. Salah satunya maslaah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Saat ini ratusan kabupaten/kota







diberikan kepada BUMN/BUMD. Ruang masuk swasta dalam pengelolaan air sangat besar sejak terbitnya PP Nomor 16 tahun 2005 yang menunjukkan bahwa dalam hal BUMN/BUMD tidak dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya, BUMN atau BUMD atas persetujuan dewan pengawas/komisaris dapat mengikutsertakan koperasi, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam penyelenggaraan di wilayah pelayanannya 4. Sementara pengusahaan air oleh swasta bertentangan dengan semangat hak penguasaan negara atas air sebagaimana s ebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Maka sejak UU SDA dibatalkan, maka berbagai peraturan peraturan di daerah menyangkut menyangkut SPAM telah kehilangan landasan yuridisnya. Oleh karena itu setiap daerah yang telah memiliki atau sedang menyusun perda maupun perbup/perwali tentang SPAM harus meninjau kembali dan menyesuaikannya dengan UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan. Seharusnya segala tindakan dalam bidang SDA harus memungkinkan tercapainya dua hal yakni : 1.

Terbentuknya pemerintah yang sanggup melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2.

Dapat meningkatkan kesejahteraan umum, menaikkan taraf kehidupan dan kecerdasan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun

dengan

adanya

putusan

Mahkamah

Konstitusi

mengenai

pembatalan UU No. 7 tahun 2004 akan memunculkan beberapa dampak negatif, yaitu diantaranya terjadi “pembungkaman” oleh pemerintah terhadap pengelolaan







bumi dan ruang angkasa beserta kekayaan yang terkandung t erkandung di dalamnya. Namun narasi seperti ini sangat minor dalam diskusi yang berlangsung di MK. Akibatnya, putusan ini tidak banyak melihat kaitan antara air dengan konflik di sektor sumberdaya alam yang sekarang menjamur di Indonesia. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan sebagai unsur yang menguasai hajat hidup orang banyak, air sesuai Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) haruslah dikuasai negara. Sehingga, dalam pengusahaan air harus ada pembatasan ketat sebagai upaya menjaga kelestarian dan ketersediaan air bagi kehidupan. Setidaknya, ada lima poin pembatasan yang ditegaskan MK dalam hal pembatasan pengelolaan air. Pertama, setiap pengusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat. Soalnya, selain dikuasai negara, air ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia, yang berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketiganya, MK pengelolaan air pun harus mengingat kelestarian lingkungan. Keempat, sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak air menurut Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 harus dalam pengawasan dan pengendalian oleh negara secara mutlak. Kelima, hak pengelolaan air mutlak milik negara, maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD. Negara harus memegang hak penguasaannya atas air. Pemanfaatan air di luar hak guna pakai air, dalam hal ini hak guna air haruslah melalui permohonan izin pemerintah. Penerbitan izin pun harus berdasarkan pada pola yang disusun dengan melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya. Dengan demikian, swasta tidak boleh









BAB III PENUTUP

3.1

Kesimpulan

Ada beberapa alasan diajukannya judicial review undang-undang no. 7 tahun 2004 yakni : Air adalah kebutuhan yang vital bagi kehidupan seluruh makhluk hidup, latar belakang terbentuknhya Undang-undang a qu, beberapa persoalan yang muncul berkaitan dengan keterlibatan pihak swasta dalam proses pengelolaan sumber daya air, Pemerintah haruslah mengutamakan pemenuhan hak asasi manusia atas air dibandingkan dengan kepentingan lainnya, hingga terjadinya penyelewengan secara normatif dalam penafsiran Undang-undang a quo yang berdampak dalam teknis dan pelaksanaannya. Namun dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUUXI/2013 menjadikan pihak swasta tidak lagi memiliki kekuasaan untuk mengatur pengelolaan air bagi masyarakat, walaupun ada harus mendapat ijin pemerintah dan dengan syarta yang ketat.







DAFTAR PUSTAKA

Abdul Latief, 2009, Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokrasi , , Yogyakarta, Total Media http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/ Seluruh UU SDA Dibatalkan MK diakses tanggal 12 Maret 2015 http://www.hukumonline.com/Pengelolaan SDA harus diserahkan pada BUMN maupun BUMD diakses tanggal 12 Maret 2015

Makalah Judicial Review.docx

Recommend Documents