MAKALAH PBAK DAMPAK KORUPSI Dosen Pengampu : Drs.H.Suwono, M.Pd
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
DISUSUN OLEH : LUCKY NOVITA SYARI LUSIA ROSAULI STEFANI M MARDIANA MARSULIA IKHSANDRIA MARTA ASTANIA MUHAMMAD HANAFI FILLIYANG MUHAMMAD HERIYANTO
D-IV ANALIS KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2017/2018
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT bahwa penulis telah
upsi . menyelesaikan tugas pembuatan makalah tentang D ampak K or upsi “
”
Penulisan makalah ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah PBAK di Prodi D-IV Jurusan Analis Kesehatan. Dalam penyusunan makalah ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan makalah ini tidak lain berkat bantuan, dorongan dan bimbingan, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Suwono selaku dosen mata kuliah PBAK yang telah memberikan tugas, petunjuk, kepada penulis sehingga penulis termotivasi dan menyelesaikan tugas ini. 2. Teman-teman
yang
telah
turut
membantu,
membimbing,
dan
mengatasi berbagai kesulitan sehingga tugas ini selesai. Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai, Amiin.
Pontianak, 3 Agustus 2017
Penulis
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................ i DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
A. Latar Belakang ..................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah ................................................................................ 3 C. Tujuan................................................................................................... 3 D. Manfaat................................................................................................. 4 BAB II PEMBAHASAN ....................................................................................... 5
A. Pengertian Korupsi ............................................................................... 5 B. Dampak Korupsi .................................................................................. 7 C. Upaya Penanggulangan Korupsi ........................................................ 16 BAB III PENUTUP ............................................................................................. 19
A. Kesimpulan......................................................................................... 19 B. Saran ................................................................................................... 19 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 20
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Korupsi di tanah negeri, ibarat “warisan haram” tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekali pun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Hampir semua segi kehidupan terjangkit korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek social seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek managemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum,
terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan
lemahnya penegakkan hokum serta aspek social yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni (orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan samapai pada pelaksanaan) dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara
1
tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi social (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurasan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislative dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi,atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadir yang paling rendah maka jangan harap Negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara kejurang kehancuran. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk member dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya.
2
Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan criminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diangkat penulis dalam makalah ini antara lain: 1. Apakah yang dimaksud dengan korupsi? 2. Bagaimanakah dampak korupsi di bidang ekonomi, pelayanan kesehatan, sosial dan kemiskinan, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakkan hokum, pertahanan dan keamanan dan terhadap kerusakan lingkungan? 3. Bagaimana upaya penanggulan terhadap korupsi?
C. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah yang disajikan, tujuan dari pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut : 1.
Untuk mengetahui pengertian korupsi
2.
Untuk mengetahui dampak korupsi di bidang ekonomi, pelayanan kesehatan, sosial dan kemiskinan, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakkan hokum, pertahanan dan keamanan dan terhadap kerusakan lingkungan
3.
Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dalam melawan korupsi
3
D. Manfaat 1.
Bagi Penulis
Pembuatan makalah ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan,
memperluas
wawasan,
meningkatkan
pengetahuan,
pemahaman, serta pembelajaran tentang korupsi sehingga budaya korupsi dapat dihilangkan. 2.
Bagi Institusi
Sebagai bahan tambahan kepustakaan mahasiswa/i Politeknik Kesehatan Pontianak Jurusan Analis Kesehatan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.
4
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Korupsi
Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruption dari kata kerja corrumpere berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sementara, disisi lain, korupsi (corrupt, corruptie, corruption) juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, dan kebejatan. Definisi ini didukung oleh Acham yang mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum. Intinya, korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Sehingga, korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri. Korupsi
merupakan
kejahatan
yang
dilakukan
dengan
penuh
perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumbersumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi.
5
Sebetulnya pengertian korupsi sangat bervariasi. Namun demikian, secara umum korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Di Indonesia jenis praktek korupsi sudah merambah hampir ke semua sektor yang menyangkut kepentingan publik. Hasil survei yang dilakukan Transparency Internastional Indonesia tentang jenis paraktek korupsi yang terjadi di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Jenis/praktek korupsi di Indonesia Jenis Korupsi Manipulasi uang negara
Sektor dan Alokasi a. Pengadaan barang dan jasa konstruksi b. Pekerjaan umum c. Pengadaan dan jasa militer d. Pengadaan barang dan jasa pemerintah
Suap dan pemerasan
a. Polisi dan peradilan b. Pajak dan bea cukai c. Perizinan
Politik uang Kolusi bisnis
Partai politik dan DPR a. Militer dan polisi via koperasi dan yayasan b. Yayasan koperasi pegawai pemerintahan
Sumber : Transparency Internasional Indonesia, 2003 Hasil survei itu menunjukkan bahwa korupsi dalam bentuk manipulasi uang negara, sektor yang paling korup adalah sektor pengadaan barang dan jasa konstruksi , pekerjaan umum, perlengkapan militer dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jenis korupsi yang berupa suap dan pemerasan yang paling korup terjadi di lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian dan peradilan. Sedangkan untuk jenis kolusi bisnis, korupsi terbesar terjadi pada tubuh militer, kepolisian dan pegwai pemerintah yang dilakukan melalui koperasi dan yayasan.
6
Hasil survei tersebut membuat kita semakin prihatin terhadap upaya penegakan hukum dalam memberantas korupsi dan tidakan kejahatan lainnya, seperti narkoba, pencurian kendaraan bermotor, pemerkosaan dan sebagainya karena kepolisian dan peradilan sebagai aparat penegak hukum sudah menjadi sarang suap yang bisa dibeli oleh orang-orang yang melakukan kejahatan. Jika para penegak hukum sudah bisa disuap atau dibeli untuk memutar balikkan fakta atau untuk menutup mata dan telinga atas kebenaran dan keadilan maka jangan harap para koruptor dan penjahat akan takut melakukan kejahatannya. Tetapi justru bisa membuat mereka semakin nekat. Karena mereka bisa mengkalkulasi antara kejahatan yang dilakukan dan kemungkinan uang suap yang harus disediakan andaikata tertangkap atau ketahuan.
B. Dampak Korupsi 1. Dampak ekonomi
Korupsi memiliki pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam aspek ekonomi. Kita tahu bahwa korupsi sangat lah perbuuatan yang buruk dan merugikan banyak pihak. Pada aspek ekonomi yang sangat jelas terlihat pada kalangan umum, yang menyangkut dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Adapun permasalahan yang disebabkan oleh dampak korupsi dalam bidang ekonomi yaitu: a. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi Korupsi sangatlah mengganggu dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena di dalam bidang ekonomi yang seharusnya di jadikan untuk kepentingan bersama dalam membangun di berbagai sektor ekonomi akhirnya tidak terlaksana, di karenakan oleh tindakan korupsi ini. Para investor pun mulai tidak percaya untuk menanamkan investasinya karena adanya tindakan korupsi ini, sungguh hal tersebut sangat menyulikan suatu negara untuk maju. Kondisi pada suatu negara yang korup akan membuat penguasaha mulai meniggalkannya
7
karena investasi dalam negara yang korup akan sangat merugikan bagi para investor. b. Penurunan produktifitas Dengan terjadi lesunya pertumbuhan dan investasi berpengaruh juga dalam produktifitas yang semakin menurun. Terdapat peningkatan dalam hal produksi dengan cara membuka pabrik pabrik dan usaha untuk membuat produktifitas menjadi semakin tinggi tetapi terkendala dengan tidak adanya investasi. Penurunan produktifitas ini juga akan mengakibatkan para pegawai pegawai di keluarkan dan akan meningkatkan pengangguran. Dan hal yang paling jelas di rasakan dari penurunan produktifitas ini yaitu kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. c. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik Dampak korupsi dalam hal ini sangat lah terasa di kalangan masyarakat. Terjadinya perlengkapan perlengkapan umum yang mulai rusak atau tidak layak pakai, seperti halnya jalanan yang mulai rusak, beras murah yang tidak layak pakai, tidak layaknya transportasi umum,sekolah sekolah yang masih kurang layak pakai. Ini semua tersakan oleh masyarakat dan disebabkan oleh tindakan korupsi tersebut.Yang pada akhirnya
korupsi mengakibatkan penurunan
kualitas barang dan jasa jasa yang terjadi bagi public d. Meningkatnya hutang negara Kondisi perekonomian suatu negara yang korup, mengakibat kan melambatnya perekonomian di negara tersebut. Mendorong negara tersebut untuk hutang di negara lain agar perekonomian mulai stabil. Contoh kasus korupsi dalam bidang ekonomi: Kasus dugaan korupsi presiden soeharto yang tidak kunjung selesai di sinyalir menggelapkan uang negara 1,7 triliun. Presiden soeharto dengan kepemimpinan yang otoriter memudahkannya melakukan tindakan korupsi dan sudah terbukti banyaknya penderitaan yang terjadi di masyarakat dan
8
menurunya perkenomian indonesia hingga akhirnya presiden soeharto di lengserkan.
2. Dampak terhadap pelayanan kesehatan
Dampak korupsi di bidang kesehatan, antara lain tingginya biaya kesehatan, tingginya angka kematian ibu hamil dan ibu menyusui, tingkat kesehatan masih buruk, dan lain - lain. Angka mortalitas ibu hamil dan melahirkan pada tahun 2012, ternyata masih tinggi yakni 359 per 100.000 kelahiran. Angka ini meningkat tajam dibanding tahun 2007, yakni 228 per 100.000 kelahiran hidup. Secara makro, angka kematian ibu hamil dan melahirkan, merupakan parameter kualitas kesehatan masyarakat pada suatu negara. Sistem manajemen rumah sakit yang diharapkan untuk pengelolaan lebih baik menjadi sulit dibangun. Apabila korupsi terjadi di berbagai level maka akan terjadi keadaan sebagai berikut: a. Organisasi rumah sakit menjadi sebuah lembaga yang mempunyai sisi bayangan yang semakin gelap; b. Ilmu manajemen yang diajarkan di pendidikan tinggi menjadi tidak relevan; c. Direktur yang diangkat karena kolusif (misalnya harus membayar untuk menjadi direktur) menjadi sulit menghargai ilmu manajemen; d. Proses manajemen dan klinis di pelayanan juga cenderung akan tidak seperti yang kita bayangkan; e. Adanya layanan kesehatan yang kurang memadai dan masih tumpang tindih juga pengadministrasian yang kurang baik dari sebuah badan penyelenggara yang bergerak di bidang kesehatan
3. Dampak sosial dan kemiskinan
Tindakan korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat. Dampak yang sangat terasa di dalam masyarakat yaitu dengan mahalnya layanan publik, kemudian terdapat kualitas yang rendah dalam
9
pelayanan publik tersebut. Kemudian dampak yang terasa secara tersembunyi yaitu pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang seharusnya diberikan kepada publik demi kemajuan sosial dan sektor miskin, melalui pembangunan. Tindakan korupsi seperti itulah yang membuat kemiskinan semakin meluas. Terdapat beberapa macam dampak korupsi dalam aspek sosial dan kemiskinan masyarakat, yaitu: a. Mahalnya jasa dan pelayanan publik Praktek korupsi yang terjadi memiliki pengaruh yang besar terhadap biaya ekonomi yang tinggi. Kondisi tersebut mempengaruhi jasa dan pelayanan pubik dalam masyarakat. Karena adanya modal yang besar sedangkan modal tersebut banyak di selewengkan. b. Terbatasnya akses masyarakat bagi masyarakat miskin Korupsi yang telah mewabah di negara kita menjadi sebuah virus dalam aspek kehidupan. Dimana bahan bahan makanan serta keperluan pokok lainnya melambung tinggi dengan begitu tidak terjangkau para orang yang miskin. c. Rakyat miskin tidak mudah mengakses jasa dengan mudah seperti: pendidikan, kesehatan,rumah yang layak,informasi,hukum dsb. Hal seperti itu membuat masyarakat semakin terpuruk dalam kemiskinan. d. Meningkatnya kriminalitas Dengan terjadinya tindak korupsi kejahatan semakin meluas dan melanggar hukum yang ada. Praktek penyuapan terhadap berbagai aspek kehidupan demi mecapai tujuan pribadi atau kelompok. Hal seperti itulah yang membuat angka kejahatan semakin meningkan dan menyebar di mana mana.
4. Dampak birokrasi pemerintahan
Tindakan korupsi juga berpengaruh terhadap pemerintahan suatu negara. Tindak korupsi ini merusak tatanan yang ada dalam pemerintahan membuat pemrintahan semakin tindak kondusif dan adanya perselisihan
10
satu dengan yang lain. Terdapat beberapa macam korupsi terhadap birokrasi pemerintahan, yaitu: a. Matinya etika sosial politik Korupsi bukan tindakan yang biasa melainkan dapat merusak aspek aspek kehidupan. Terjadi juga di dalam pemerintahan yaitu etika sosial dari para pejabat pemerintahan yang sudah tdak menegakkan kejujuran.
Melindungi
para
koruptor
dengan
indikasi
ingin
mendapatkan jabatan ini lah yang membuat etika sosial politik begitu buruk karena adanya tindak korupsi. b. Tidak efektifnya peraturan dan perundang undangan Saat ini banyak orang yang tersangkut dengn maalah tetapi mereka saling menginginkan posisi yang benar. Dengan hal seperti itulah banyak orang ingin memenangkan suatu perkara dengan cara menyuap hakim. Dengan terjadinya tindakan seperti itu peraturan perundang undangan yang berlaku menjadi mandul karena dalam setiap perkara diselesaikan dengan tindakan korupsi. c. Birokrasi tidak efisien Terdapat banyak sekali investor asing ingin menanamkan modal kepada indonesia tetapi untuk mendapakan itu harus mendapatkan perizinan yang berbelit belit, yang pada akhirnya jalan yang dipilih adalah penyuapan untuk memudahkan izin usaha mereka, hal sepeti harusnya birokrasi di indonesia harus segera di benahi.
5. Dampak terhadap politik dan demokrasi
Tindakan korupsi yang terjadi membuat ada banyak permasalahan yang terjadi dalam politik dan demokrasi yang ada dalam suatu negara. Terdapat beberapa macam dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi: a. Munculnya pemimpin korup Perbuatan korupsi dilakukan dari bawah dimana di dapatkan karena adanya suap yang dilakukan oleh para calon calon pemimpin partai.
11
Terjadimya suap tersebut untuk kepentingan dalam persaingan merebutkan jabatan. Ketika sudah menjadi pimpinan akhirnya terjadilah tindakan korupsi. b. Hilangnya kepercayaan pada demokrasi Terjadinya tindak korupsi besar besaran yang dilakukan para petinggi pemerintah
atau
petinggi
partai.
Hal
tersebut
mengakibatkan
berkurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. c. Hancurnya kedauatan rakyat Kekayaan di negara indonesia hanya dinikmati oleh sekolompok orang saja, bukan kepada rakyat. Seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat, namun kedaulatan yang ada dalam partai politik di anggap bahwa sebuah partai memiliki andil yang besar dalam rakyat. Contoh kasus korupsi di bidang politik yaitu: Kasus suap penanganan sengketa pilkada akil mochtar, akil mohtar menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan belasan sengketa pilkada di MK, serta tindak pidana pencucian uang.
6. Dampak terhadap penegakan hokum
Korupsi yang terjadi juga berimbas kepada penagakan hukum yang ada. Berikut merupakan beberapa macam dampak yang terjadi terhadap penegakan hukum, yaitu: a. Fungsi pemerintahan yang mandul Dampak korupsi yang terjadi menghambat jalnnya suatu fungsi dalam pemerintahan. Korupsi menghambat adanya peran negara dalam atuaran aturan alokasi, menghambat negara dalam pemerataan suatu aset dan memperlemah pemerintah dalam mengurusi kestabilan politik dan ekonomi. b. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara
12
Korupsi yang terjadi dalam lembaga lembaga indonesia yang di publikasiakan
kepada
masyarakat
mengakibatkan
kepercayaan
mayarakat mulai hilang. Contoh kasus korupsi terhadap penegakan hukum yaitu: Kasus korupsi wisma atlet dan kasus hambalang yang dilakukan oleh para pejabat aparatur negara. Tindakan korupsi tersebut membuat masyarakat mulai tidak percya terhadap kinerja para pejabat negara.
7. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan
Dalam pertahanan dan keamanan juga terkena imbas dari sebuah tindakan korupsi, terdapat beberapa macam dampak nya antaralain yaitu: a. Lemahnya alutista dan SDM Kita ambil contoh negara indonesia, indonesia adalah negara yang luas memiliki beribu ribu pulau di dalamnya dan memiliki banyak penduduk. Saat ini sering sekali negara indoneia mendapatkan banyak berita bahwa negara lain mudah masuk dan menerobos wilayah negara indonesia. Hal tersebut dikarenakan lemahnya alutista yang ada di indonesia. b. Lemahnya garis batas negara Kemiskinan yang terjadi di dalam pelosok pelosok negera indonesia, khusunya di daerah perbatasan negara membuat lemahnya garis batas negara. Para penduduk lebih dekat dengan negara lain karena negara lain lebih banyak memberikan bantuan kehidupan bagi mereka. Hal tersebut
membuat
perbatasan
melemah.selain
itu
juga
dapat
memungkinkan penyelundupan gelap melewati garis batas negara. c. Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat Kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat membuat masyarakat tertekan karena sulitnya mencari sumber kehidupan. Sehingga mengakibatkan masyarakat mulai mencari jalan jalan yang negatif guna untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tekanan hidup yang tinggi membuat efek yang sangat merusak yaitu dengan kekerasan.
13
8. Dampak terhadap kerusakan lingkungan
Tindakan korupsi yang terjadi mempengaruhi lingkungan bahkan mengakibatkan kerusakan kerusakan yang terjadi. Terdapat beberapa macam dampak korupsi terhadap lingkungan, yaitu: a. Menurunnya kualitas lingkungan Kerusakan lingkungan disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya kepentingan
ekonomi,
dimana
kelestarian
hutan
kemudian
di
eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan. Kerusakan lingkungan tersebut di picu dengan lemahnya aparat penegak hukum. Para penegak hukum hanya menahan dan memproses pelaku pengrusakan tetapi tidak bisa memproses aktor di balik semua itu. Akibat dari pengrusakan lingkungan ini sangat merugikan bagi lingkungan itu sendiri dan merambat pada sektor sektor yang lain. b. Menurunnya kualitas hidup Kondisi lingkungan hidup yang telah rusak akan berdampak kepada kualitas hidup manusia. Kerusakan hutan yang mengakibatkan mengurangnya oksigen untuk bumi, kemudian bencana bencana yang dihasilkan akibat rusanya lingkungan, kerusakan yang terjadi di perairan pun mengakibatkan menurunya kualitas manusia, dan juga kerusakan tanah yang mempengaruhi tngkat cocok tanam yang menurun . hal seperti itu lah yang membuat kualitas hidup manusia mennurun. Korupsi kata ini tak asing lagi di telinga masyarakat, banyak sekali isu yang diberitakan mengenai korupsi yang terjadi di kalangan pemerintah, pejabat maupun bukan pejabat. Korupsi merupakan suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab, ini dilakukan serta-merta hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka yang dirasa kurang tanpa memikirkan dampak buruk yang telah mereka lakukan. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara namun korupsi juga menyebabkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan hidup. Korupsi telah menyebabkan kemiskinan karena hilangnnya akses rakyat
14
terhadap sumber-sumber kehidupan mereka. Korupsi telah menyebabkan hilangnnya jaminan hak-hak dasar hidup warga. Bahkan korupsi berperan besar dalam hal terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang berujung pada bencana ekologis yaitu sosial dan lingkungan kehidupan masyarakat. Korupsi juga memiliki dampak, salah satunya adalah berdampak terhadap lingkungan. Indonesia merupakan negara terbesar yang memiliki hutan alam, akan tetapi hutan-hutan di indonesia makin hari makin berkurang ini terjadi karena kita sebagai masyarakat dan pihak-pihak yang bertugas sebagai perlindungan hutan kurang bersikap tegas kepada oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah merusak lingkungan. Kerusakan lingkunan hidup juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kepentingan ekonomi. Eksploitasi dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi hal ini dilakukan tanpa dibarengi dengan penanaman kembali atau reboisasi yang baik, dan ini meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang parah bahkan di beberapa tempat sudah sangat melebihi ambang batas sehingga menyebabkan terjadinya bencana ekologis yang berdampak pada melemahnya kemampuan warga dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berbagai perizinan eksploitasi tambang, hutan, pesisir dan laut mengalir tanpa prosedur dan proses yang benar, banyak ijin diberikan tanpa sebelumnya melakukan Amdal dan persyaratan standar lainnya. Semua ini dimungkinkan karena ada uang sogok dan suap bagi pemberi ijin alias praktek korupsi. Hasilnya juga banyak yang tidak masuk ke kas negara karena digunakan untuk membayar "jatah" oknum-oknum pejabat. Penegakan hukum dibidang lingkungan hidup juga cenderung tidak seimbang karena adanya praktek korupsi. Illegal logging terus terjadi tanpa mampu dikendalikan, sekali lagi negara dirugikan dan rakyat yang menanggung
dampak
buruknya
berupa
hilangnnya
sumber
mata
pencaharian mereka, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, ketiadaan air bersih, gagal tanam dan gagal panen.
15
Kerusakan juga disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum hanya melihat pelaku yang terlibat dilingkungan saja, tanpa melihat pelaku dibalik perusakan tersebut yang merupakan pejabat tinggi, penegak hukum bahkan pengusaha besar nasional. Pembalakan liar atau illegal loging diyakini sebagai faktor utama kerusakan hutan dan mengakibatkan kerusakan hutan yang parah. Pemerintah yang mengetaui hal itu menutup mata seolah-olah tidak mau tau dan membiarkannya.
C. Upaya Penanggulangan Korupsi
Korupsi merupakan masalah yang kompleks. Penanggulangannya pun bersifat kompleks dan memerlukan keterpaduan. Upaya penanggulangan terhadap korupsi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pencegahan dan penindakan. Kedua upaya tersebut sama pentingnya. Upaya pencegahan mencakup semua usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi tindak korupsi pada semua spek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan upaya penindakan adalah usaha yang dilakukan untuk menyelamatkan uang atau kerugian negara akibat korupsi dan menindak/mengadili pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya pemberantasan korupsi skala nasional dalam jangka panjang membutuhkan dukungan dari masyarakat secara luas. Tanpa dukungan masyarakat niscaya upaya untuk memberantas korupsi di bumi tercinta ini akan mengalami kegagalan. Jeremy Pope (2003) mengemukakan bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan dukungan masyarakat secara luas dan tanpa dukungan masyarakat secara luas niscaya akan mengalami kegagalan. Komponen masyarakat yang memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut terutama adalah kalangan birokrasi sebagai aparatur negara. Kemudian organisasi kepemudaan dan keagamaan agar dapat memberikan contoh dan tekanan-tekanan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Upaya peningkatan kesadaran aparatur negara, kalangan pemuda dan tokoh agama terhadap perubahan perilaku anti korupsi dapat dilakukan melalui
16
berbagai cara atau forum, seperti penataran, seminar, lokakarya dan sebagainya.
Melalui
forum
tersebut
dapat
disampaikan
pesan-pesan
pembangunan yang diharapkan dapat merubah perilaku ke arah anti korupsi dan malu melakukan korupsi. Melalui pelaksanaan penataran untuk meningkatkan kesadaran aparatur negara (birokrasi), kalangan organisasi pemuda dan organisasi keagamaan untuk berperilaku anti korupsi dan malu melakukan korupsi dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep, bentuk, dampak serta hukuman bagi pelaku korupsi, baik dilihat dari sisi moral, norma, hokum agama maupun hukum negara. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kalangan birokrasi untuk berprilaku anti korupsi tersebut hendaknya dilakukan secara terprogram di seluruh departemen maupun lembaga-lemabaga negara non departemen. Sehingga seluruh pegawai atau staf yang ada secara bertahap harus ikut dalam program pembinaan. Selain itu, materi pembinaan untuk berprilaku anti korupsi tersebut juga harus dimasukkan dalam program pendidikan prajabatan bagi calon-calon pegawai baru yang akan diterima. Di samping upaya pencegahan yang dilakukan secara terprogram pada masing-masing departemen atau lemaga tersebut maka upaya pengawasan dan penindakan juga pelu dilakukan secara sungguh-sungguh dan professional. Mekanisme,
pelaksanaan
dan
hasil
pengawasan/pemeriksaan
terhadap
penggunaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan. Pengawasan dan pemiksaan hendaknya tidak hanya dilakukan oleh lembaga
negara,
tetapi
juga
mengikutsertakan
lembaga
independen
(LSM/NGO). Selama ini pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan hanya dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga pemeriksaan keuangan dan pembangunan (BPK). Ketua BPK diusulkan oleh DPR dan diangkat oleh Presiden. Akibatnya pemeriksaan terhadap keuangan negara terutama terhadap lembaga-lembaga negara termasuk lembaga kepresidenan tidak optimal dan cenderung hanya bersifat formalitas.
17
Kondisi tersebut diperparah lagi dengan lemahnya penegakan hukum, sehingga korupsi semakin menjadi-jadi termasuk juga tindak kejahatan lainnya, seperti narkoba. Kelemahan dalam penanganan kasus korupsi selama ini disamping masih lemahnya kualitas aparat penegak hokum (personil : kepolisian, kejaksaan dan hakim) juga masih kuatnya intervensi pemerintah dalam proses peradilan terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara. Selain itu dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi selama ini masih kurang mengedepankan penyelamatan keuangan negara. Denda yang diberikan kepada koruptor sangat kecil jika dibandingkan dengan uang yang dikorupsinya. Sehingga jika dikalkulasi secara ekonomis terlepas dari masalah moral maka para koruptor masih diuntungkan. Misalnya seorang korupsi sepuluhan milyar rupiah, hanya didenda oleh pengadilan ratusan juta rupiah ( kurang dari Rp 1 milyar) dan dihukum 2 tahun penjara. Secara matematis berarti yang bersangkutan masih mempunyai pendapatan Rp 9 milyar. Kondisi ini jelas tidak akan membuat jerah para koruptor. Untuk itu dalam penanganan kasus korupsi hendaknya seluruh uang yang terbukti dikorupsi harus dikembalikan secara utuh, kemudian diberikan hukuman denda dan hukuman kurungan (penjara). Dengan demikian diharapkan akan membuat takut setiap orang untuk melakukan korupsi.
18
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Semua bentuk korupsi dicirkan tiga aspek. Pertama pengkhianatan terhadap kepercayaan atau amanah yang diberikan, kedua penyalahgunaan wewenang,
pengambilan
keuntungan
material
ciri-ciri
tersebut
dapat
ditemukan dalam bentuk-bentuk korupsi yang mencangkup penyapan pemersasn, penggelapan dan nepotisme. Ketiga jenis ini apapun alas annya dan motivasinya merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma-norma tanggung jawab dan menyebabkan kerugian bagi badan-badan negara dan publik. Korupsi dapat membawa dampak negatif yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dampak negatif ini berimbas kepada berberapa aspek kehidupan antara lain aspek ekonomi, pelayanan kesehatan, sosial dan kemiskinan, birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakkan hokum, pertahanan dan keamanan dan kerusakan lingkungan. Upaya penanggulangan atau pemberantasan terhadap korupsi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan adalah mencakup keseluruhan usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi, baik dilakukan melalui pendidikan maupun pengawasan. Sedangkan upaya penindakan adalah usaha yang dilakukan untuk menindak pelaku korupsi sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta menyelamatkan keuangan negara.
B. Saran
Dengan penulis makalah ini, penulis mengharapkan kepada pembaca agar dapat memilih manfaat yang tersirat didalamnya dan dapat dijadikan sebagai kegiatan motivasi agar kita tidak terjerumus oleh hal-hal korupsi dan dapat menambah wawasan dan pemikiran yang intelektual hususnya dalam mata kuliah anti korupsi.
19
DAFTAR PUSTAKA
Anonim.
2017.
Otoritas
Semu.
diakses
dari
http://otoritas-
semu.blogspot.co.id/2017/01 tanggal 1 Agustus 2017 Ramadhan,
dzikri.
Dampak
Masif
Korupsi.
diakses
dari
http://www.kompasiana.com/dzikriramadhan/dampak-masif-korupsi, 31 Juli 2017 Saib, Khaidir. 2016. Dampak Korupsi Dalam Berbagai Aspek. diakses dari http://korupsidampakdalamberbagaiaspek.blogspot.co.id/2016/04/makalahdampak-tindakan-korupsi.html tanggal 1 Agustus 2017 Yanti.
Korupsi
Pada
Sektor
Kesehatan.
diakses
dari
kompasiana.com/yantigobel/korupsi-pada-sektor-kesehatan Agustus 2017
20
https://www. tanggal
1
