Jumlah hasil pengecekan LWBP (lewat waktu beban puncak) jam 22:00 sampai dengan jam 17 :00
WBP (waktu beban puncak) jam 17 :00 sampai dengan jam 22:00
Batas Energi Max LWBP adalah batas energi max LWBP rata-rata selama 6 bulan
Batas Energi Max WBP adalah 50% rata-rata WBP selama 6 bulan
LWBP adalah catatan meteran di rumah pelanggan yang terdiri dari 8 digit angka yang terdiri dari 2 bagian dan dipisahkan tanda minus (-), kemudian aturannya 2 digit angka terakhir tidak dibaca/dihilangkan,
contohnya:
LWBP: 00038700-00056900
selisih pemakaian 00056900 – 00038700 = 18200–>182
Jadi pemakaian listrik dalam bulan sebelumnya adalah 182.
Ketentuan pembatasan pemakaian pada WBP : Untuk pemakaian daya :
maksimum 50% dari daya kontrak
Untuk pemakaian energi :
maksimum 50% dari pemakaian WBP rata-rata enam (6) bulan terakhir (rekening bulan Maret–Agustus'05)
Untuk Pelanggan Baru (rekening terbit setelah Sept'05), kWh WBP Max dihitung berdasarkan : daya x Batas Jam Nyala rata2x DJBB
Insentif
diberikan kepada Pelanggan apabila :
Pemakaian pada saat WBP
Tidak lebih / Sama dengan( )dari batas yaitu: kWh WBP Max dan kVA WBP Max
Jika pelanggan menggunakan alat ukur mekanik, syarat insentif hanya pemakaian kWh WBP Max
Nilai insentif maksimum = 50 % Biaya Beban
Pelanggan yang mengalihkan pemakaian WBP ke LWBP, dapat mengajukan rencana
pemakaian daya LWBP sampai dengan maksimum 2 x daya kontrak
Insentif =Nilai Dasar + Nilai Tambahan
Nilai Dasar
= 50% kWh WBP Max x50% tarif LWBP
Nilai Tambahan (Besarnya yang dapat ditekan dari kWh WBP Max) =
(kWh WBP Max real kWh WBP) x 50% tarif LWBP
PPJ atau Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu komponen dalam pembayaran tarif listrik. Setiap pelanggan PLN yang menggunakan / menikmati aliran listrik dikenakan PPJ yang besarnya bervariasi tergantung pada peraturan Pemda setempat. Karena itu pelanggan listrik di setiap kota atau daerah di Indonesia sebetulnya tidak sama dalam membayar PPJ ini.
Penetapan Besarnya PPJ
Besarnya PPJ ditetapkan berdasarkan Kewenangan Pemda dan DPRD setempat.
PPJ juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemda setempat yang dapat digunakan untuk pembiayaan pengembangan dan pembangunan daerah.
Peranan PLN
Dalam hal PPJ tugas PLN adalah memungut dan mengumpulan PPJ yang dibayarkan pelanggan bersamaan dengan pembayaran rekening listrik, untuk kemudian disetorkan ke kas Pemerintah Daerah.
Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 71.A Tahun 1993 dan Nomor 2862.K/841/M.PE/1993 tgl 31-8-1993 Beberapa Akibat Yang Ditimbulkan Apabila Memasang Penerangan Jalan Umum (PJU) Secara Sendiri-sendiri (tidak sah)
Untuk kebaikan bersama dihimbau kepada masyarakat tidak melakukan pemasangan PJU sendiri-sendiri tanpa memperhatikan prosedur pemasangan yang berlaku (menyambung secara langsung pada jaringan listrik/tidak sah).
Beberapa akibat yang ditumbulkan apabila memasang penerangan jalan umum (PJU) secara sendiri-sendiri (tidak sah) :
Pengerjaan pemasangan PJU yang dilakukan bukan oleh tenaga ahlinya disamping dapat membahayakan si pemasang bahkan juga dapat membahayakan bagi masyarakat sekitarnya.
Pemasangan PJU dengan instalasi tidak sesuai standar yang ditetapkan mempunyai resiko tinggi untuk dapat menimbulkan kebakaran.
Mengganggu suplai tegangan listrik di daerah setempat tidak stabil sehingga peralatan listrik tidak dapat dipergunakan secara sempurna dan dapat merusak peralatan pelanggan.
Merusak peralatan dan jaringan milik PLN sehingga dapat mengakibatkan Gangguan/Pemadaman Listrik yang berakibat menurunnya kualitas pelayanan PLN kepada pelanggan.
