LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA SUMBEREJO PERIODE TAHUN 2009 – 2015 2015
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN MRANGGEN DESA SUMBEREJO 2015
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas kuasanya telah menciptakan manusia sebagai pemimpin di alam semesta ini, serta atas Rahmat dan Karunia-Nya pula sehingga kami dapat menyusun menyusun Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak periode tahun 2009 – 2009 – 2015. 2015. Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Kepala Desa kepada BPD dan Masyarakat
di
bidang
Pemerintahan,
Ekonomi
dan
Pembangunan
maupun
dibidang
Kemasyarakatan yang diselenggarakan selama periode mulai Februari 2009 Sampai dengan Februari 2015. Disamping itu, Laporan Pertanggungjawaban ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan Informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa Jabatan Kepala Desa untuk Pelaksanaan Tugas Kepala Desa yang akan mendatang. Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa – apa tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen warga masyarakat yang ada di Desa Sumberejo, begitupun Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LPJ AMJ) Kepala Desa Sumberejo ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa Peran serta dari semua pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi – setinggi – tingginya kami haturkan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga proses pembuatan dan Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LPJ AMJ) Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ini dapat kami selesaikan Tepat pada Waktunya. Akhirnya, Semoga Allah SWT Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana, harapan dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari – dihari – hari hari selanjutnya. Amin …………
Sumberejo, 15 Januari 2015 KEPALA DESA SUMBEREJO
SUPRIYADI
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK KECAMATAN MRANGGEN DESA SUMBEREJO Sekretariat : Jl. Raya Sumberejo Kode Pos 59567 No. Kode Desa : 33.21.01
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA SUMBEREJO PERIODE TAHUN 2009 – 2015
BABI PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen berusaha melaksanakan Pemerintahan Desa dengan semangat Otonomi Desa dengan berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Desa atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Sumberejo serta. Dengan dibentuknya Badan Perwakilan Desa (BPD) pada Tahun 2001 yang kemudian diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tahun 2006 merupakan langkah awal dalam mewujudkan demokrasi dalam pelaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, di mana BPD berfungsi sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa ini merupakan upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa kepada masyarakat melalui BPD, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
A. DASAR HUKUM
Adapun dasar hukum dari laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13, 14 dan 15 Tahun 1950 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 15. Peraturan Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa 16. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
B. GAMBARAN UMUM DESA 1. Kondisi Geografis
Keseharian masyarakat desa sumberejo adalah mayoritas bercocok tanam, petani, buruh tani, buruh pabrik, pekerja serabutan, berternak, perikanan, buruh bangunan dan berdagang dan lain-lainnya. Masyarakat umumnya sudah aktif mengolah lahan pertanian palawija dan padi dengan mengunakan cara yang sederharna serta konvesional dan hasil panen belum seutuhnya menemukan kesejahteraan yang sebanding dengan kondisi kehidupan social saat ini. Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak memiliki jarak geografis dengan laut Jawa ± 40 Km. Sedangkan menuju pinggiran hutan yang terletak di ujung paling selatan Desa tepatnya di selatan Dukuh Sendang Delik ± 15 KM. Warga Desa Sumberejo jika ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari membutuhkan waktu ± 30 Menit berkendara sepeda motor atau berjarak ± 5 Km untuk berbelanja di Pasar Mranggen yang berada di pusat Pemerintahan Kecamatan. Walaupun Desa Sumberejo merupakan salah satu Desa yang terletak dipaling ujung selatan dari pusat Pemerintahan Kabupaten namun yang berbatasan dengan Kotamadya Semarang dengan jarak ± 6 Km sekaligus lebih dekat ke pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang berjarak ± 17 Km. Kantor Polisi Sektor Mranggen dan Kantor Rayon Militer 016 yang terletak di pusat Pemerintahan Kecamatan yang berjarak ± 5 Km dari pusat Pemerintahan Desa Sumberejo.
2. Gambaran Umum Demografis a. Luas
Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan koordinat bujur 110.51615 dan koordinat lintang – 7.090886, yang kondisi desanya sebagian besar kontur tanahnya adalah dataran rendah dengan luas wilayah ± 888,9 Ha yang terdiri dari ; 1. Tanah sawah tadah hujan ± 451,4 Ha (50,7 %) 2. Tanah pekarangan atau perumahan ± 361,3 Ha (40,6 %) 3. Tanah kas Desa atau Bondo Deso ± 18,5 Ha (2,0 %) 4. Tanah pemerintah Desa ± 58 Ha (6,5 %).
b. Data Penduduk Tahun
Data kependudukan desa Sumberejo berdasarkan profil desa dan kelurahan tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Jumlah penduduk
: 8. 227 Jiwa
-
Laki-laki
: 4.070 Jiwa
-
Perempuan
: 4.157 Jiwa
2. Jumlah KK
: 2.580 Jiwa
-
Laki-laki
: 2.268 Jiwa
-
Perempuan
:
312 Jiwa
c. Orbitasi Wilayah
Adapun batas-batas wilayahnya yaitu
:
-
Sebelah Utara
: Desa Kangkung Kecamatan Mranggen
-
Sebelah Timur
: Desa Margohayu Kecamatan Karangawen
-
Sebelah Selatan
: Kecamatan Klepu Kabupaten Semarang
-
Sebelah Barat
: Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen
Desa Sumberejo merupakan salah satu kelurahan yang terletak dipaling ujung selatan Kecamatan Mranggen sekaligus dari Kabupaten Demak, kira membutuhkan waktu ± 30 Menit dari kantor Kecamatan Mranggen.
3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Desa
Kegiatan perekonomian desa selama ini masih didominasi oleh sector pertanian mengingat wilayah desa sumberejo 59.2 % adalah persawahan yang merupakan lahan mata pencaharian masyarakat setempat. Namun dari pesatnya pertanian desa belum seutuhnya membuahkan hasil optimal, ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang. Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga tidak sebanding dengan penghasilan yang dapat mereka serta masih minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnya barang-barang kebutuhan sembako.
b. Pertumbuhan Ekonomi Desa
Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sector pertanian, selain mengolah pertanian masyrakat ada juga yang menjalankan peternakan ; lele, ayam, kambing, sapi, walaupun masih sebatas bijian ekor dalam peternakan tersebut. Dalam data Profil Desa Tahun 2014 disebutkan bahwa ; -
Potensi umum
: Potensi sedang
-
Potensi sumber daya alam
: Potensi sedang
-
Potensi sumber daya manusia : Potensi sedang
-
Potensi kelembagaan
: Baik
-
Potensi saran dan prasarana
: Sedang
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA A. Visi dan Misi 1. Visi
“ Bersama warga masyrakat melanjutkan pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat”
2. Misi a. Bidang Pemerintahan
1. Mengfungsikan administrasi meliputi buku-buku administrasi desa, pertanahan, pajak bumi dan bangunan 2. Memberdayakan lembaga-lembaga desa yang meliputi : BPD, LKMD, RW, RT, dan PKK 3. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat 4. Mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat
b. Bidang Pembangunan dan Ekonomi
1. Mewujudkan pembangunan prasarana desa meliputi ; pengairan dan transportasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa 2. Mewujudkan prasarana pendidikan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan 3. Mewujudkan prasarana peribadatan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
c. Bidang Kesejahteraan Masyarakat
1. Menciptakan kerukunan antar umat beragama 2. Meningkatkan
kesadaran
berpolitik
melalui
pembinaan
politik
terhadap
masyarakat 3. Mewujudkan hubungan antar desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
Program ADD (Alokasi Dana Desa) yang mulai dilaksanakan sejak 2006 tahun merupakan permulaan baru bagi desa dalam menjalankan ataupun mendukung program kerja pemerintah kabupaten. Dana ADD sangat mendukung dalam upaya pembiayaan bidang administrasi desa dan pembangunan desa. Sebelum dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa terlebih dahulu, yang akan menghasilkan beberapa jenis kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Desa dari dana APBDesa maupun pemerintah
kabupaten dari APBD Kabupaten, Pemerintah provinsi dari APBD Propinsi dan Pemerintah pusat dari dana APBN. Hasil MUSRENBANGDES dibagi 2 (dua) kegiatan, yaitu ; -
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
-
Rencana Pembangunan Tahunan Desa
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan perencanaan penting untuk kegiatan strategis desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa. Prioritas pembangunan Jangka Menengah desa sumberejo periode tahun 2009 sampai dengan 2015 diarahkan kepada pembangunan infrastruktur diantaranya adalah ; pemadatan jalan baru, pembangunan talud jalan desa, betonisasi jalan desa, pavingisasi jalan kampong, pembangunan Dam parit, Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi Pertanian. Karena infrastruktur yang memadai merupakan salah satu unsure utama penyangga memajukan perekonomian warga masyarakat Desa Sumberejo khususnya dan masyarakat sekitar Kecamatan Mranggen pada umumnya.
2. Rencana Kerja Tahunan Desa
Rencana Kerja Tahunan Desa merupakan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek atau bersifat tahunan yang kegiatannya berdasarkan APBDesa yang telah disetujui oleh BPD dan disahkan dari Kabag Hukum Kabupaten untuk diukerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Desa dengan dana PAD, dana ADD dan dana lainnya yang sah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya per tahun, kegiatan yang dilaksanakan Pembangunan Jangka Pendek yaitu ; perawatan jalan-jalan kampung, perawatan kantor kepala desa, bantuan pendidikan meliputi pendidikan formal yaitu ; TK, MI, MTs dan MA, kemudian pendidikan non formal diantaranya ; Madin, Panti Asuhan, TPQ, kepemudaan, dtempat-tempat ibadah.
3. Arah Kebijakan Keuangan Desan
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 67 disebutkan sebagai berikut ; -
Penyelenggara urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenagan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
-
Penyelengara urusan Pemerintah Daerah yang diselengarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
-
Penyelengara urusan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka
penyelenggraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian keuangan Desa merupakan bagian dari proses Musrenbangdes. Kebijakan Pemerintah Desa Sumberejo dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan Desa yang ada dengan Pendapatan Asli Desa (PAD). Jumlah PAD Desa Sumberejo tiap tahunnya dalam kisaran rata-rata Rp75.700.000,- (Tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) guna menutup anggaran operasional kegiatan penyelenggara Pemerintahan Desa
masih banyak
kekurangan dan mesih mengandalkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Demak, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Untuk itu harapan dari Pemerintah Desa Sumberejo mengharapkan dana-dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten terus diperbesar guna menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunan-pembangunan fisik maupun non fisik.
4. Pengelolaan Belanja Desa
Belanja Desa Sumberejo terdiri dari sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), yang sumber dananya dari Pemerintah Kabupaten Demak, PPIP, PNPM-MP, APBD Propinsi. Kemudian dana-dana tersebut dipergunakan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, selama periode tahun 2009 sampai dengan 2014 komposisinya adalah sebagai berikut ; a. Pendapatan Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Rp277.604.012
Rp267.092.416
Rp502.581.430
Rp661.586.000
Rp582.509.576
Rp731.723.320
b. Pengeluaran 1. Belanja Langsung Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Rp116.565.012
Rp 95.053.416
Rp277.684.760
Rp362.077.000
Rp273.910.000
Rp365.613.000
2. Belanja Tidak Langsung Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Rp161.039.000
Rp172.039.084
Rp224.896.670
Rp299.509.000
Rp308.599.576
Rp361.798.600
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Rp8.912.000
Rp2.454.000
Rp3.837.000
Rp4.311.720
3. Pembiayaan Tahun 2009 -
Tahun 2010 -
Ket : - Tahun 2009 dan Tahun 2010; pengelolaan keuangan masih menggunakan format lama sesuai Perda Kab. Demak No. 4 Tahun 2000 tentang APBDes - Tahun 2011 s/d Tahun 2014; pengelolaan keuangan mengunakan Perbup No. 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
5. Pengelolaan Pembiayaan
Semua sumber pembiayaan di Pemerintahan Desa Sumberejo didanai sepenuhnya dengan dana sebagai berikut ; -
Pendapatan Asli Desa (PAD)
-
Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Demak
-
Bantuan PNPM Mandiri Pedesaan
-
Bantuan lain yang tidak mengikat dan sah menurut Undang-undang
-
Swadaya masyarakat dan Gotong-royong Pengelolaan pembiayaan Belanja Desa dituangkan dalam APBDesa yang disusun
secara bersama-sama lembaga-lembaga Desa yang terdiri dari unsure Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, Tokoh Perempuan serta unsur lainnya yang telah mendapatkan persetujuan peserta Musrenbangdes yang ditetapkan dalam berita acara Musrenbandes. Pembiayaan semua Pelaksanaan pembangunan dikelola oleh Bendahara Desa dan Tim Teknis yaitu ; -
Tim Pelaksana Kegiatan Pemerintah
-
Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kebijakan umum anggaran, baik langsung maupun tidak langsung sepenuhnya
mengacu pada kemampuan keuangan Desa Sumberejo yang tertuang dalam APBDesa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan hasil Musrenbnagdes dan skala prioritas. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan dengan melihat indek anggaran kegiatan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Demak, dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah. Mengingat dana yang ada di Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana stimulant yang harus didukung dengan Pendapatan Asli Desa (PAD) serta partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena prinsip pembangunan Desa adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Desa Sumberejo. Program-program pembangunan Desa dilakukan dengan memperhatikan serta menampung usulan-usulan musyawarah dari tingkat RT dan segenap aspirasi segenap lapisan warga masyarakat Desa Sumberejo.
C. Perioritas Desa
Pelaksanaan pembangunan dalam desa selama periode tahun 2009 sampai 2015 cukup banyak yang dilaksanakan bersumber dari dana Pemerintah yaitu ADD dan PNPM-MP, priorirtas desa selalu dimusyawarahkan dalam Musrenbangdes disetiap tahun dan mengacu pada RPJMDes. Semua pelaksanaan pembangunan di desa menggunakan ketentuan skala prioritas, setelah pembangunan fisik umum, jalan desa, drainase dan lain sebagainya.
BAB III KEWENANGAN DESA A. Urusan Hak Asal Usul Desa
Dalam konteks penyelengaraan Pemerintah Desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat desa selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desa juga berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Umum yang diterima oleh Daerah.
1. Pelaksanaan Kegiatan
Program-program pembangunan Desa dilakukan dengan usulan-usulan hasil musyawarah dari tingkat RT dan ditampung pada kegiatan dusun yang kemudian dibawa dalam Musrenbangdes.
2. Tingkat Pencapaian
Keberhasilan suatu pembangunan di Desa tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu berhasil maksimal. Di Desa Sumberejo tingkat pencapaian pembangunan infrastruktur mencapai 60 %, baik pembangunan yang bersumber dari APBDesa, ADD, PNPMMP, APBD Kabupaten, APBD Proipinsi
dan didukung partispasi serta gotong-
royong masyarakat desa baik berupa materiil maupun non materiil, baik berupa jasa maupun barang.
3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa, BPD, LKMD, RW dan RT, LINMAS, PKK berjalan dengan baik dan sudah sesuai Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan bupati, peraturan daerah.
4. Data Perangkat Desa
Desa Sumberejo dibagi menjadi 5 wilayah Dusun yang terdiri dari 8 RW dan dibagi menjadi 33 RT, berikut data Perangkat Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ; a. Kepala Desa
: Supriyadi
b. Sekretaris Desa
: Kambali
c. Kadus Karangasem
: Ali Jupri
d. Kadus Dukoh
: Sakir
e. Kadus Dawung
: Ahmadi, SH.
f.
Kadus Puro
: H. Bakir
g. Kadus Sendang Delik
: Ali Ashadi
h. Kaur Pemerintahan
: Misbahul Munir
i.
Kaur Keuangan
: Ali Subkhan
j.
Staf Keuangan
: H. Sujimat
k. Kaur Pembangunan
: Zaenuri
l.
: Ali Mahfudhi, S.PdI
Staf Pembangunan
m. Kaur Kesra
: Yainul Arifin
n. Staf Kesra
: Sukisno
o. Kaur Umum
: Asmudi
p. Staf Umum
: Karwadi
q. Modin I
: Suhadi
r.
: Ahmad Yani
Modin II
5. Data Lembaga Desa a. BPD Desa Sumberejo
Ketua
: Kasturi, S.Pd., M.Pd
Wakil Ketua
: Rifa’i, S.Ag., M.PdI
Sekretaris
: Sirat, S.Pd
Anggota
: Riyanto, S.Pd
Anggota
: Mashudi
Anggota
: Fatkan
Anggota
: Sahid, S.Pd
Anggota
: Syairul Anwar, S.Pd
Anggota
: Rakhimin, S.PdI
b. LKMD Desa Sumberejo
Ketua
: Sumitro, S.Pd
Sekretaris
: Mustakim, S.PdI
Bendahara
: Kasturi, S.Pd
Seksi-seksi -
Keagamaan
: Syaimuri Adip, S.Pdi
-
Pendidikan & Pemberdayaan Perempuan : Umaiyah, S.Pd
-
Kesehatan
: Hikmah, S.KM
-
Pemuda dan Olahraga
: Suharto
-
Keamanan & Ketertiban
: Serda. Sopii
-
Pembangunan
: Muhibullah
-
Koperasi dan Ekonomi
: Suhardi
6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Anggaran yang telah dituangkan dalam APBDesa bisa sesuai rencana walaupun adakala deficit anggaran, semua itu dikarenakan pendapatan lebih kecil dari belanja baik langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya terjadi di PAD Desa dan untuk ADD tepat dan tidak ada masalah, semua pelaksanaan kegiatan di Desa Sumberejo lebih difokuskan pada skala prioritas yang dianggap urgent dan darurat. Jenis pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Demak dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.
7. Proses Perencanaan Pembangunan
Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sumberejo, sistim gotong-royong masih berjalan dan akan terus dipertahankan dan dilestarikan, karena gotong-royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dalam menjalin kerukunan serta kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan desa dilakukan bertahap dari musyawarah di tingkat RT dalam menentukan lokasi rencana pembangunan lalu hasil musyawarah tersebuit dilaporkan ke tingkat Desa dan kemudian dalam Musrenbangdes dimasukan dalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja Tahunan Desa. Selanjutnya dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kemampuan Desa.
8. Sarana dan Prasarana
Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyaratkat Desa Sumberejo, diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat melalui pembangunan skala desa. Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sumberejo masih mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD), PNPM-MP, menghasilkan kegiatan yang bermanfaat antara lain sebagai berikut ; -
Pemerintahan Desa lebih optimal dalam melayani warga masyarakat
-
Lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa dapat meningkatkan kemampuan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana desa
-
Partispasi swadana masyarakat dan gotong-royong tenaga lebih optimal Berikut ini data sarana dan prasarana yang ada di Desa Sumberejo adalah sebagai
berikut ; No
Nama
Jumlah
No
Nama
Jumlah
1
Kantor Desa
1 Unit
9
TK
6 Unit
2
Puskesmas
1 Unit
10
PAUD
3 Unit
3
Posyandu
5 Unit
11
TPQ
6 Unit
4
Pasar Desa
1 Unit
12
Masjid
5 Unit
5
MA
1 Unit
13
Mushola
36 Unit
6
MTs
1 Unit
14
Pondok Pesantren
2 Unit
7
MI
2 Unit
15
Panti Asuhan
1 Unit
8
SD Negeri
3 Unit
16
Majlis Ta’lim
10 Unit
9. Permasalahan dan Penyelesaian
Setiap pelaksanaan kegiatan pasti ada kendala baik kendala teknis maupun non teknis,
guna
mengantisipasi
dan
menyelesaikan
masalah
tersebut
diadakan
musyawarah agar dapat dukungan sekaligus pasrtisipasi dari masyarakat kemudian diharapkan seluruh warga masyarakat merasa ikut memiliki terhadap pekerjaan tersebut dan nantinya kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.
B. Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten 1. Pelaksanaan Kegiatan
Urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota terdiri darin urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Keadaan geografis Desa Sumberejo yang berjarak 5 KM apabila ditempuh menggunakan kendaraan membutuhkan waktu 20 menit ke Ibukota Kecamatan Mranggen yang relatif dekat dan tidak menemui kendala dalam pelaporan-pelaporan data bisa tepat waktu. Terkait perencanan kegiatan desa yang berskala besar maka diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui RPJMDes, denagn harapan semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes dapat terlaksana dan didukung oleh Pemerintah Kabupatean demak dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, sedangkan kegiatan yang berskala kecil pelaksanaannya dilakukan oleh Desa sendiri.
2. Tingkat Pencapaian
Keberhasilan pelaksanaan program desa tidak lepas dari peran serta segenap partisipasi dukungan baik berupa jasa maupun tenaga dalam mensukseskan pembangunan desa, dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik sudah dirasakan berhasil walaupun ada kekurangan disana-sini.
3. Realisasi Program dan Kegiatan
Dalam rangka mendukung program pemerintah kabupaten maupun propinsi, segenap jajaran Pemerintahan Desa beserta lembaga-lembaga desa senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut, namun pelaksanaannya tidak seluruhnya mulus sesuai rencana tetap saja ada kendala teknis maupun non teknis. Berikut kami sampaikan data-data pembangunan Desa Sumberejo periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut ; No
Jenis Pembangunan
Sumber Dana
Tahun
1
Betonisasi jalan dukuh puro
APBD II
2010
2
Betonisasi jalan dukuh sendang delik
APBD II
2011
3
2012
5
Pembangunan jembatan penghubung Desa APBD II Sumberejo ke Desa Kebonbatur Pembangunan jembatan penghubung Desa APBD II Sumberejo ke Desa Kebonbatur Pembuatan sumur artetis APBD I
6
Pembuatan sumur artetis
2011
7
12
Betonisasi jalan dan talud jalan penghubung APBD I dukuh sendang delik ke dukuh puro Betonisasi jalan penghubung dukuh APBD I karangasem ke dukuh dukoh Betonisasi jalan desa sumberejo Peubahan Anggaran APBD I Betonisasi jalan dukuh dawung desa Perubahan sumberejo Anggaran APBD I Betonsiasi jalan dukuh karangasem desa APBD II sumberejo Talud jalan makam suko desa sumberejo APBD II
13
Talud jalan makam dawung desa sumberejo
APBD II
2013
14
2013
15
Betonisasi jalan makam dawung desa APBD II sumberejo Pavingisasi jalan RW. 06 desa sumberejo APBD II
16
Talud makam dawung desa sumberejo
2013
17
2012
18
Talud jalan dan betonisasi jalan dukuh Perubahan karangasem desa sumberejo Anggaran APBD I Betonisasi jalan RW. 03 desa sumberejo APBD II
19
Betonisasi jalan RW. 04 desa sumberejo
Perubahan Anggaran APBD I Betonisasi jalan dukuh karangasem desa APBD II sumberejo Talud jalan desa sumberejo APBD II
2012
Betonisasi jalan dukuh dawung desa APBD II sumberejo Betonisasi jalan dukuh sendang delik desa APBD II sumberejo Betonisasi jalan desa sumberejo APBD II
2014
4
8 9 10 11
20 21 22 23 24
APBD I
APBD II
2012 2009
2012 2012 2012 2013 2013 2013
2013
2013
2014 2014
2014 2014
2014
35
Pavingasasi jalan dukuh karangasem desa Perubahan sumberejo Anggaran APBD II Talud jalan dukuh sendang delik desa APBD II sumberejo Pembuatan talud jalan dilingkungan ADD perdukuhan di desa sumberejo Rehabilitasi jalan beton dukuh dukoh desa ADD sumberejo Pembuatan talud jalan di 5 perdukuhan di ADD desa sumberejo Pembuatan talud jalan di 5 perdukuhan di ADD desa sumberejo Pembuatan talud jalan di 5 perdukuhan di ADD desa sumberejo Pembuatan talud jalan di 5 perdukuhan di ADD desa sumberejo Pembuatan talud jalan di 5 perdukuhan di ADD desa sumberejo Pengerasan jalan di dukuh sendang delik desa ADD sumberejo Pemadatan jalan desa sumberejo APBDes
36
Pembuatan lapangan bulu tangkis
APBDes
2009
37
Perawatan jalan desa sumberejo
APBDes
2010
38
Rehab jembatan dukuh puro desa sumberejo
APBDes
2011
39
Perawatan jalan desa sumberejo
APBDes
2011
40
Bantuan pembuatan jembatan dawung desa sumberejo Perawatan jalan desa sumberejo
dukuh APBDes
2011
APBDes
2012 2013
43
Perawatan parkrr sepeda di kantor kepala desa APBDes sumberejo Perawatan jalan desa sumberejo APBDes
44
Perawatan jalan desa sumberejo
2014
25
26 27 28 29 30 31 32 33 34
41 42
di
APBDes
2014 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2009
2013
4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
Dalam pelaksanaan setiap program desa dari jajaran Pemerintah Desa Sumberejo melaksanakan ketentuan yang ada serta melaksnakan tugas pokok dan fungsi masingmasing dengan ketentuan yang ada baik dari jajaran Aparatur Pemerintah Desa, BPD, LKMD, Ketua RW dan Ketua RT, PKK dan LINMAS serta didukung oleh segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat.
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Semua pelaksanaan proyek-proyek fisik maupun non fisik dana yang dianggarkan dari kabupaten maupun propinsi didata secara detail dan benar. ABPDesa menganggarkan kegiatan fisik dan non fisik yang skala kecil yang tertuang dalam RPJMDes. Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Desa tidak lepas dari
tanggungjawab Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.
6. Permasalahan dan Penyelesaian
Bagi Pemerintaha Desa Sumberejo terhadap semua masalah yang trejadi dan timbul merupakan suatu pembelajaran untuk menuju suatu kamajuan dan kedewasaan, pada prinsipnya tidak ada suatu masalah yang tak bisa dicarikan penyelesaiaan atau jalan keluarnya.
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
Pelaksanaan program pemerintah baik pusat maupun daerah dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa, karena salah satu fungsi Pemerintah Desa adalah pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat.
1. Dasar Hukum
-
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
-
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
-
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
-
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintah Daerah
2. Intansi Pemberi Tugas Pembantuan
Penyelenggara Pemerintah Desa merupakan kepanjangan tangan sekaligus pembinaan dari Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan kedudukannya Pemerintah Desa
merupakan
pelaksana
penyelenggara
pemerintahan.
Dalam
melaksanakan
kegiatannya tugas-tugas pembantuan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Penyelenggara Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenangannya, karena Desa merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dana prasarana serta fasilitas pelayanan unum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi yang terkait.
3. Pelaksana Kegiatan
Dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, apabila dmapak yang ditimbulkan bersifat lokal maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten, karena pemerintah desa melaksanakan kegiatannya mengacu pada peraturan perundangan kabupaten, sedangkan dalam desa pelaksanaannya mengacu pada peraturan desa.
4. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan
Dalam melaksanakan suatu peraturan, permasalahan pasti timbul. Dampak yang timbul dalam pelaksanaan peraturan desa biasanya selama ini tidak pernah menjadi suatu permasalahan dalam masyarakat, dalam pelaksanaannya program dan kegiatan desa, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatan.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu adanya partisipasi dari seluruh lapisan warga masyarakat guna mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan kegiatan lainnya
perlu
dana
sebagai
penyangga
utama
pelaksanaan
pembangunan
dan
pemberdayaan masyarakat desa, namun semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa seumber pendanaannya ditopang oleh Pemerintah Kabupaten sera sumber pendapatan desa yang sah lainnya.
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan
Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa segala pekerjaan yang telah tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaannya banyak membutuhkan bantuan informasi dari instansi terkait, karena dalam pelaksanaannya seringkali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan masyarakat, bahkan dana-dana yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan anggaran dan yang lainnya.
1. Dasar Hukum
-
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
-
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah.
2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuakan
Pelaksanaan Anggaran Desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dalam pelaksanaannya pengawasan diartikan bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Guna mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka Pemerintah Desa Sumberejo
mengadakan
koordinasi
dengan
instansi
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
yang
berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
Keuangan Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat Desa Sumberejo yang kemudian dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBDes yanhg setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepala Desa selaku kepala Pemerintah di Desa Sumberejo adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa. Selama Pemerintahan Desa Sumberejo periode 2009 – 2015, sumber dan pendapatan desa dalam anggaran perhitungan tercatat sebesar Rp3.078.441.902,- ( Tiga milyar tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilanratus dua rupiah) yang bersumber dari ADD, APBD I dan APBD II, dan PAD.
BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
A. Pencegahan dan Penangulangan Bencana 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
Untuk penangulangan bencana alam yang terjadi, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan instansi terkait dan sebelumnya mengambil tindakan penanganan pertama yang bersifat sementara bersama warga masyarakat sesuai kemampuan yang ada.
2. Status Bencana
Penanganan
bencana
dengan
melihat
status
bencana
serta
bahaya
dan
penanggulangannya, dalam keadaan demikian koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan. 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
Dalam penangulangan bencana alam tentu memerlukan biaya, di Desa sumberejo untuk anggaran bencana alam belum dianggarkan dalam APBDes, namun apabila terjadi bencana alam maka Pemerintrah Desa mencarikan solusi guna mendapatkan dana darurat, bantuan swadana masyarakat ditampung dan disitribusikan melalui posko desa. 4. Antisipasi Desa
Dalam mengantisipasi segala bnetuk bencana alam, Pemerintah Desa Sumberejo serta Lembaga-lembaga
Desa
bersama
masyarakat
sering
mengadakan
sosialisasi
pemncegahan akan pentingnya antisipasi penangulangan bencana dilingkungan RT masing-masing.
5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
Pelaksana kegiatan penangulangan bencana alam, petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut terdiri dari unsure Apartur Pemerintah Desa, Lembaga-Lembaga Desa dan segenap lapisan warga masyarakat Desa Sumberejo seluruhnya.
6. Kelembagaan Yang Dibentuk
Kepanitian penangulangan bencana di Desa Sumberejo dalam kaitannya dengan tugas penanganan bencana alam sudah dibentuk yang diberi nama “Panitia Bhakti Sosial Desa sumberejo” yang dipimpin oleh ketua LKMD Desa Sumberejo dan tiap-tiap masing perdukuhan yang menjadi ketua pelaksana adalah kepala du sun masing-masing.
B. Penyelengara Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Gangguan Yang Terjadi
Dalam melaksanakan ketertiban umum di Desa Sumberejo telah diadakan kegiatan ronda pos malam disetiap lingkungan wilayah RT masing, dan setiap malam di kantor Kepala Desa dijadwalkan piket bagi Perangkat Desa yang terintegrasi dengan Kantor Polisi Sektor Mranggen.
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Sumberejo dibantu oleh BABINKAMTINMAS/POSMAS Kepolisian Sektor Mranggen dan BABINSA Koramil 012 Mranggen yang bertugas menyelesaikan permasalahan dan ketertiban umum, baik perselisihan warga maupun kejadian lainnya.
3. Penangulangan dan Kendalanya
Penangulangan ketertiban umum jarang mendapatkan hambatan, keadaan umumnya kondusif dan apabila ada gejolak-gejolak kecil dilapangan cepat diatasi dengan cara kekeluargaan.
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan
Dalam menyelenggarakan dan penanggulangan ketertiban umum, pihak Pemerintah Desa Sumberejo selalu berkoordinasi dengan BABINSA dan BABINKAMTIBMAS.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDesa sampai saat ini belum dianggarkan , mengingat sumber dan besarnya anggaran yang masih belum mampu untuk mendanai kegiatan tersebut.
BAB VI PENUTUP
Demikianlah Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LPJ AMJ) Pemerintah Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dibuat dengan sebenar-benarnya dan sangat sederhana sehingga jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mohon saran dan kritik yang bersifat membangun guna menuju arah perbaikan.
Sumberejo, 15 Januari 2015 Kepala Desa Sumberejo
SUPRIYADI
