Disusun Pokja HPK RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala KapuasDeskripsi lengkap
LIST KEBUTUHAN AKREDITASI POKJA HPK
No.
1.
2.
Standart
HPK 2 : Rumah sakit menetapkan regulasi dan proses untuk mendukung partisipasi pasien dan keluarga di dalam proses asuhan
HPK 2.1 : Pasien diberitahu tentang semua aspek asuhan medis dan tindakan
Elemen Penilaian
Telusur
1. Ada regulasi tentang rumah sakit R mendorong partisipasi pasien dan keluarga dalam proses asuhan dan memberi kesempatan pasien untuk melaksanakan second opinion tanpa opinion tanpa rasa khawatir akan mempengaruhi proses asuhannya. 2. Staf dilatih dan terlatih D melaksanakan regulasi dan perannya dalam mendukung hak pasien dan keluarga untuk berpartisipasi dalam proses pelayanannya 1. Ada regulasi tentang hak pasien R untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, diagnosa, rencana asuhan dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta diberitahu tentang hasil asuhan termasuk kemungkinan hasil yang ridak terduga. 2. Pasien diberi informasi tentang D kondisi medis, dan diagnosa pasti 3. Pasien diberi informasi tentang D
List
1.
2.
Pembuatan Regulasi yag terdiri dari Pedoman, Kebijakan (SK Direktur) dan SOP tentang second tentang second opinion Pembuatan form second opinion opinion (sudah ada)
1. Pembuatan notulen, berita acara terkait pelaksanaan pelatihan mendukung hak pasien dan keluarga untuk berpartisipasi dalam proses pelayanannya termasuk second opinion 1. Pembuatan Regulasi yag terdiri dari Pedoman, Kebijakan (SK Direktur) dan SOP tentang keadaan pasien 2. Catatan pasien terintegrasi (sudah ada)
1. Form KIE pasien (sudah ada) 1. Form Catatan pasien terintegrasi (sudah
3.
HPK 2.2 : Pasien dan keluarga menerima informasi tentang penyakit, rencana tindakan, dan DPJP serta para PPA lainnya agar mereka dapat memutuskan tentang asuhannya
rencana asuhan dan tindakan yang akan dilakukan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 4. Pasien diberi tahu bilamana persetujuan tindakan / inform consent diperlukan bagaimana proses memberikan persetujuan 5. Pasien dijelaskan dan memahami tentang hasil yang diharapkan dari proses asuhan dan pengobatan 6. Pasien dijelaskan dan memahami bila terjadi kemungkinan hasil yang tidak terduga 7. Pasien dan keluarga dijelaskan dan memahami tentang haknya dalam berpartisipasi membuat keputusan terkait asuhan jika diinginkan 1. Ada regulasi yang mengatur R prlaksanaan proses untuk menjawab pertanyaan informasi kompetensi dan kewenangan dari PPA 2. Pasien diberi informasi tentang D elemen a sampai dengan j yang relevan dengan kondisi dan rencana tindakan 3. DPJP, PPJA, dan PPA lainnya D harus memperkenalkan diri saat
ada)
1. Form persetujuan consent (sudah ada)
tindakan
/
inform
1. Form Catatan pasien terintegrasi (sudah ada)
1. Form Catatan pasien terintegrasi (sudah ada) 1. Form Catatan pasien terintegrasi dan Form KIE pasien (sudah ada)
1. Pembuatan Regulasi yag terdiri dari Pedoman, Kebijakan (SK Direktur) dan SOP tentang tata cara menjawab pertanyaan informasi kompetensi dan kewenangan dari PPA 1. Form Catatan pasien terintegrasi dan Form KIE pasien (sudah ada)
4.
5.
6.
pertama kali bertemu pasien HPK 2.3 : Rumah sakit 1. Rumah sakit memberitahukan D memberitahu pasien dan pasien dan keluarganya tentang keluarganya tentang hak dan hak mereka untuk menolak atau tanggung jawab mereka yang tidak melanjutkan pengobatan berhubungan dengan penolakan atau tidak melanjutkan pengobatan
HPK 2.4 : Rumah sakit menghormati keinginan dan pilihan pasien untuk menolak pelayanan resusitasi, menunda, atau melepas bantuan hidup dasar (do not resucitate /DNR).
HPK 2.5 : Rumah sakit mendukung hak pasien terhadap asesmen dan manajemen nyeri yang tepat.
2. Rumah sakit memberitahukan pasien dan keluarganya tentang kosekuensi dari keputusan mereka 3. Rumah sakit memberitahukan pasien dan keluarganya tentang tanggung jawab mereka berkaitan dengan keputusan tersebut. 4. Rumah sakit memberitahukan pasien dan keluarganya tentang tersediannya alternatif pelayanan dan pengobatan 1. Ada regulasi rumah sakit pada saat peasien menolak pelayanan resusitasi, menunda atau melepas bantuan hidup dasar sesuai peraturan perundang-undangan, norma agama, dan budaya masyarakat 2. Pelaksanaan sesuai dengan regulasi 1. Ada regulasi tentang assasement dan manajemen nyeri
D
1. Pembuatan Regulasi yag terdiri dari Pedoman, Kebijakan (SK Direktur) dan SOP tentang penolakan atau tidak melanjutkan pengobatan 2. Pembuatan form penolakan melanjutkan pengobatan (sudah ada) 1. Pembuatan form penolakan melanjutkan pengobatan (sudah ada)
D
1. Pembuatan form penolakan melanjutkan pengobatan dan form KIE pasien (sudah ada)
D
1. Pembuatan form penolakan melanjutkan pengobatan dan form KIE pasien (sudah ada)
R
1. Pembuatan Regulasi yag terdiri dari Pedoman, Kebijakan (SK Direktur) dan SOP tentang bantuan hidup dasar (do not resucitate /DNR)
D
1. Forn DNR (sudah ada)
R
1. Membuat regulasi tentang manajemen assement dan manajemen nyeri sesuai dengan PAP 6 EP 1
7.
HPK 2.6 : Rumah sakit mendukung hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang penuh hormat dan penuh kasih sayang pada akhir kehidupannya.
2. Rumah sakit menghormati dan D mendukung hak pasien dengan melakukan assasemen dan manajemen nyeri 3. Staff rumah sakit memahami D pengaruh pribadi,budaya, sosial dan spiritual tentang hak pasien untuk melaporkan rasa nyeri serta assasemen dan manajemen nyeri secara akurat 1. Ada regulasi tentang pelayanan R pasien pada akhir kehidupan
2. Rumah sakit mengakui dang mengidentifikasi pasien yang menghadapi kematian dengan kebutuhan yang unik 3. Staf rumah sakit menghormati hak pasien yang sedang menghadapi kematian, memiliki kebutuhan yang unik dalam proses asuhan dan didokumentasikan
2. Pembuatan form assesmen nyeri (sudah ada) 1. Pembuatan form assesmen nyeri (sudah ada)
1. Pembuatan form assesmen nyeri (sudah ada)
1. Membuat regulasi tentang pelayanan untuk pasien pada akhir kehidupan sesuai dengan PAP 7 dan EP 1 2. Form rekam medis tentang identifikasi pasien yang menghadapi kematian dengan kebutuhan unik 3.