BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1.
Pengertian Kerja Sama Lintas Program dan Lintas Sektor Kerja sama lintas program merupakan kerja sama yang dilakukan antara beberapa program dalam bidang yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kerja sama lintas program yang diterapkan di puskesmas berarti melibatkan beberapa program terkait yang ada di puskesmas. Tujuan khusus kerja sama lintas program adalah untuk menggalang kerja sama dalam tim dan selanjutnya menggalang kerja sama lintas sektoral.1 Kerja sama lintas sektor melibatkan dinas dan orang- orang di luar sektor kesehatan yang merupakan usaha bersama mempengaruhi faktor yang secara langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan manusia. Kerja sama tidak hanya dalam proposal pengesahan, tetapi juga ikkut serta mendefinisikan masalah, prioritas kebutuhan, pengumpulan, dan interpretasi informasi serta mengevaluasi. Lintas sektor kesehatan merupakan hubungan yang dikenali antara bagian atau bagian-bagian dari sektor yang berbeda, dibentuk utnuk mengambil tindakan pada suatu masalah agar hasil yang tercapai dengan cara yang lebih efektif, berkelanjutan atau efisien disbanding sektor kesehatan bertindak sendiri (WHO 1998). Prinsip kerja sama lintas sektor melalui pertalian dengan program di dalam dan di luar sektor kesehatan untuk mencapai kesadaran yang lebih besar terhadap konsekuensi kesehatan dari keputusan kebijakan dan praktek organisasi sektor-sektor yang berbeda.1 Terdapat
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
kerjsasama
lintas
sektor
penganggulangan yang meliputi anggaran, peraturan, komunikasi, komitmen, peran, dan tanggung jawab. Masalah anggaran sering membuat beberapa institusi membentu kerja sama. Pengendalian melalui manajemen lingkungan memerlukan kejelasan yang efektif antara sektor klinis, kesehatan lingkungan, perencanaan pemukiman, institusi akademis, dan masyarakat setempat. 1
1
Komitmen memerlukan pembagian visi dan tujian seta penetapan kepercayaan yang lebih tinggi dan tanggung jawab timbale balik untuk tujuan bersama. Peran dan tanggung jawab menunjuk masalah siapa yang akan melakukan keseluruhan kerjasa. Semua kerja sama memerlukan struktur dan proses untuk memperjelas tanggung jawab dan bagaimana tanggung jawab tersebut dikerjakan.1 2.2.
Pengertian Kemitraan Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Ada berbagai pengertian kemitraan secara umum (Promkes Depkes RI) meliputi: a. Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi minimal antara dua
pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan ”mitra” atau ”partner”. b. Kemitraan adalah proses pencarian/perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama. c. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing. Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masingmasing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan.(Ditjen P2L & PM, 2004).1 2.3.
Prinsip Kemitraan Terdapat 3 prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing masing naggota kemitraan yaitu: -
Prinsip Kesetaraan (Equity) 2
Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. -
Prinsip Keterbukaan Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).
-
Prinsip Azas manfaat bersama (mutual benefit) Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi.
2.4.
Ruang Lingkup Kemitraan Ruang lingkup kemitraan secara umum meliputi pemerintah, dunia usaha, LSM/ORMAS, serta kelompok profesional. Departemen Kesehatan RI secara lengkap menggambarkan ruang lingkup kemitraan dengan diagram sebagai berikut:
3
Gambar 2.1 Diagram Ruang Lingkup Kemitraan
DUNIA USAHA
P P
SEKT OR
P PEMERINTAH P
SEKT OR
SEKT OR
PROFESION AL
LSM/ORMAS
Keterangan: : saling bekerjasama Sektor : sektor-sektor dalam pemerintah P : Program-program dalam sektor (Notoatmodjo, 2007)
2.5.
Model-model Kemitraan dan Jenis Kemitraan 4
Secara umum, model kemitraan dalam sektor kesehatan dikelompokkan menjadi dua (Notoadmodjo, 2007) yaitu1: Model I Model kemitraan yang paling sederhana adalah dalam bentuk jaring kerja (networking) atau building linkages. Kemitraan ini berbentuk jaringan kerja saja. Masingmasing mitra memiliki program tersendiri mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya hingga evalusi. Jaringan tersebut terbentuk karena adanya persamaan pelayanan atau sasaran pelayanan atau karakteristik lainnya. Model II Kemitraan model II ini lebih baik dan solid dibandingkan model I. Hal inikarena setiap mitra memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap program bersama. Visi, misi,
dan
kegiatan-kegiatan
dalam
mencapai
tujuan
kemitraan
direncanakan,
dilaksanakan, dan dievaluasi bersama. Menurut Beryl Levinger dan Jean Mulroy (2004), ada empat jenis atau tipe kemitraan yaitu: Potential Partnership Pada jenis kemitraan ini pelaku kemitraan saling peduli satu sama lain tetapi belum bekerja bersama secara lebih dekat. Nascent Partnership Kemitraan ini pelaku kemitraan adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal Complementary Partnership Pada kemitraan ini, partner/mitra mendapat keuntungan dan pertambahan engaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas seperti program delivery dan resource mobilization. Synergistic Partnership Kemitraan jenis ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistemik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru seperti advokasi dan penelitian. Bentuk-bentuk/tipe kemitraan menurut Pusat Promosi Kesehatan 5
Departemen Kesehatan RI yaitu terdiri dari aliansi, koalisi, jejaring, konsorsium, kooperasi dan sponsorship. Bentuk-bentuk kemitraan tersebut dapat tertuang dalam:
2.6.
-
SK bersama
-
MOU
-
Pokja
-
Forum Komunikasi
-
Kontrak Kerja/perjanjian kerja
Tingkat/ Jenjang Kemitraan Menurut Heideneim (2002), ada lima tingkat atau jenjang dalam suatu kemitraan yaitu: full collaboration, coalition, partnership, alliance, dan network. Kelimanya digambarkan sebagai berikut1:
2.7.
-
Written agreement
-
Shared vision
-
Consesnsus decision
-
Formal work assignment
-
formal agreement
-
all member involved in
-
New resources
-
Joint budget
-
Formal contract
-
New resources
-
Shared risk and reward
Indikator Keberhasilan Kemitraan Untuk dapat mengetahui keberhasilan pengembangan kemitraan diperlukan adanya indikator yang dapat diukur. Dalam penentuan indicator sebaiknya dipahami prinsip-prinsip indicator yaitu: spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan tepat 6
waktu. Sedangkan pengembangan indikator melalui pendekatan manajemen program yaitu1:
Outcome Input
Proses
Mitra yang terlibat
Pertemua n, lokakarya, seminar, kesepakat
SDM
Output
Tebentuk jaringan kerja, tersusun program
Indikator kesehatan membaik
Indikator Input Tolok ukur keberhasilan input dapat diukur dari tiga indikator, yaitu: a. Terbentuknya tim wadah atau sekretariat yang ditandai dengan adanya kesepakatan bersama dalam kemitraan. b. Adanya sumber dana/biaya yang memang diperuntukkan bagi pengembangan kemitraan. c. Adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh institusi terkait. Hasil evaluasi terhadap input dinilai berhasil apabila ketiga tolok ukur tersebut terbukti ada. Indikator Proses Tolok ukur keberhasilan proses dapat diukur dari indikator sebagai frekuensi dan kualiatas pertemuan tim atau secretariat sesuai kebutuhan. Hasil evaluasi terhadap proses nilai berhasil, apabila tolok ukur tersebut terbukti adanya yang dilengkapi dengan agenda pertemuan, daftar hadir dan notulen hasil pertemuan.1 Indikator Output Tolok ukur keberhasilan output dapat diukur dari indikator sebagai berikut: Jumlah kegiatan yang dikerjakan oleh institusi terkait sesuai dengan kesepakatan peran masing-masing institusi. Hasil evaluasi terhadap output dinilai berhasil, apabila tolok ukur tersebut diatas terbukti ada.1 Indikator Outcome 7
Tolok ukur keberhasilan outcome adalah menurunnya angka kesakitan dan kematian karena penyakit. 2.8.
Kemitraan Kesehatan Lintas Sektor dan Organisasi Landasan hukum pelaksanaan kemitraan kesehatan adalah Undang-undang No. 23 tahun 1992 pasal 5, pasal 8, pasal 65, pasal 66, pasal 71 dan pasal 72. berikut ini penjelasannya1: Tabel 2.1 Pasal-pasal dalam UU No. 23/1992 yang Terkait dengan Kemitraan Pasal Uraian Pasal
Uraian
5
Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungannya
8
Pemerintah bertugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan keschatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin.
65
(1) Penyelenggaraan upaya kesehatan dibiayai olch pemerintah dan atau masyarakat (2) Pemerintah membantu upaya kesehatan yang diselenggarakan olehmasyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,terutama upaya kesehatan bagi masyarakat rentan
71
(1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumber dayanya. (2) Pemerintah membina, mendorong, dan menggerakkan swadaya masyarakat yang bergerak di bidang keschatan agar dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna. (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara peran serla masyarakat di 8
bidang keschatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 72
(1) Peran serta masyarakat untuk memberikan pertimbangan dalam ikut menentukan
kebijaksanaan
pemerintah
pada
penyelenggaraan
keschatan dapat dilakukan mclalui Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional, yang beranggotakan tokoh masyarakat dan pakar lainnya. (2) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Dalam sektor kesehatan, WHO (1998) mendeskripsikan kemitraan kesehatan sebagai berikut:”Bring together a set of actors for the common goal of improving thehealth of populations based on mutually agreed roles and principles”1 Kemitraan dalam upaya kesehatan (partnership for health) adalah kebersamaan dari sejumlah pelaku untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat yang didasarkan atas kesepakatan tentang peranan dan prinsip masing-masing pihak.1 Dalam membina kemitraan harus ada aktor-aktor yang berperan, yaitu dalam hal ini mitra. Adapun mitra yang dibangun dapat berasal dari pemerintah dan non pemerintah. 1 Dapat juga dari sektor kesehatan dan non-kesehatan Setiap kemitraan dalam upaya kesehatan harus menghormati nilai-nilai universal yaitu1: -
Hak asasi manusia
-
Kemanan Kesehatan
-
Keadilan dalam Kesehatan
-
Kemanan Individu 9
Setiap kemitraan dalam upaya kesehatan perlu menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Saling memahami kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing (struktur) 2. Saling memahami kemampuan masing-masing (capacity) 3. Saling menghubungi dan berkomunikasi (linkage) 4. Saling mendekati (proximity) 5. Saling sedia membantu dan dibantu (opennse) 6. Saling mendorong (sinergy) 7. Saling menghargai (reward)
Setiap kemitraan dalam upaya kesehatan perlu menerapkan etika kemitraan sebagai berikut: 1. Kedua belah pihak saling menghormati, saling menghargai dan mentaati kesepakatan yang telah dibuat bersama 2. Kedua belah pihak mengadakan kemitraan secara terbuka dan bertindak proaktif untuk membahas kemajuan dan permasalahan 3. Kedua belah pihak menghargai hasil kerja mitranya dan melindungi hak cipta 4. Kedua belah pihak memenuhi hak dan kewajibannya sesuai jadwal waktu 5. Kedua belah pihak melakukan kegiatan sesuai aturan dan perundangan yang berlaku 6. Kedua belah pihak tidak mencampuri urusan internal organisasi masing-masing 7. Kedua belah pihak mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah secara bersama 2.9.
Sifat Kemitraan -
Insidental; sifat kerja sesuai dengan kebutuhan sesaat, misalnya peringatan hari AIDS
-
Jangka pendek; pelaksanaan proyek dalam kurun waktu tertentu
-
Jangka panjang; pelaksanaan program tertentu misalnya; pemberantasan TB paru dll Untuk
mengadakan
kegiatan
LSM/Ormas/Lembaga Profesi adalah1: - Organisasinya jelas. Administrasi Personalia Memiliki daerah/wilayah kerja 10
yang
sifatnya
bermitra,
kriteria
Memiliki program kegiatan yang jelas Memiliki program kerja minimal 2 tahun Menurut Notoadmodjo(2007), dalam pengembangan kemitraan di bidang kesehatan terdapat tiga institusi kunci organisasi atau unsur pokok yang terlibat di dalamnya, yaitu1: 1. Unsur pemerintah, yang terdiri dari berbagai sektor pemerintah yang terkait dengan
kesehatan, antara lain; kesehatan sebagai sektor kunci, pendidikan, pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, industri dan perdagangan, agama, dan sebagainya. 2. Unsur swasta atau dunia usaha (private sektor) atau kalangan bisnis, yaitu dari
kalangan pengusaha, industriawan, dan para pemimpin berbagai perusahaan. 3.
Unsur organisasi non-pemerintah atau non-government organization (NGO), meliputi dua unsur penting yaitu Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (ORMAS) termasuk yayasan di bidang kesehatan. Pengembangan kemitraan di bidang kesehatan secara konsep terdiri 3 tahap yaitu
tahap pertama adalah kemitraan lintas program di lingkungan sektor kesehatan sendiri, tahap kedua kemitraan lintas sektor di lingkungan institusi pemerintah dan yang tahap ketiga adalah membangun kemitraan yang lebih luas, lintas program, lintas sektor (Promkes Depkes RI).1 Lintas sektor melibatkan dinas dan orang-orang di luar sektor kesehatan merupakan usaha bersama mempengaruhi faktor yang secara langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan manusia. Kerjasama tidak hanya dalam proposal pengesahan, tetapi juga ikut serta mendefinisikan masalah, prioritas kebutuhan, pengumpulan dan interpretasi informasi, serta mengevaluasi. Lintas sektor kesehatan merupakan hubungan yang dikenali antara bagian atau bagian-bagian dari sektor-sektor berbeda, dibentuk untuk mengambil tindakan pada suatu masalah agar hasil atau hasil antara kesehatan tercapai dengan cara yang lebih efektif, berkelanjutan atau efisien dibanding sektor kesehatan bertindak sendiri (WHO, 1998). 1 Prinsip kerjasama lintas sektor melalui pertalian dengan program di dalam dan di luar sektor kesehatan untuk mencapai kesadaran yang lebih besar tentang konsekuensi kesehatan dari keputusan kebijakan dan praktek organisasi sektor-sektor yang berbeda.1
11
Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan, diperlukan kerja sama lintas sektor yang mantap. Demikian pula optimalisasi pembangunan berwawasan kesehatan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, menuntut adanya penggalangan kemitraan lintas sektor dan segenap potensi bangsa. Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan sektor lain perlu memperhatikan dampak dan mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan. Untuk itu upaya sosialisasi masalahmasalah dan upaya pembangunan kesehatan kepada sektor lain perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Kerja sama lintas sektor harus dilakukan sejak perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, sampai pada pengawasan dan penilaiannya (Renstra Depkes 2005-2009).1 2.10.
Usaha Kesehatan Sekolah Usaha Kesehatan Sekolah adalah segala usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah dan lingkungan sekolah serta seluruh warga sekolah
pada
setiap
jalur,
jenis,
jenjang
pendidikan
mulai
TK/RA
sampa
SMA/SMK/MA.2 2.10.1.Organisasi UKS a. Tim Pembina Pembinaan dan Pengelolaan UKS yang dilaksanakan dalam organisasi UKS adalah Tim Pembina dan Tim Pelaksana2 :
Tim Pembina UKS tingkat Kecamatan ( Tim Pembina UKS Kecamatan)
Tim Pembina UKS tingkat Kabupaten ( Tim Pembina UKS Kabupaten)
Tim Pembina UKS tingkat Propinsi ( Tim Pembina UKS Propinsi)
Tim Pembina UKS tingkat Pusat ( Tim Pembina UKS Pusat)
2.10.2. Tugas dan Fungsi Tim Pembina UKS Kecamatan (TP UKS Kecamatan)2 Tugas : a. Membina dan melaksanakan UKS b. Mensosialisasikan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan UKS, c. Menyusun program, melaksanakan penilaian/evaluasi dan menyampaikan
laporan kepada Tim Pembina UKS Kabupaten 12
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program UKS di wilayahnya. e. Membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS
pada Tim Pembina UKS Kabupaten,melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina UKS Kecamatan Fungsi : a. Tim Pembina UKS Kecamatan berfungsi sebagai pembina, penanggungjawab dan pelaksana progran UKS di daerah kerjanya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan TP UKS Kabupaten. b. Tim Pelaksana Sedang untuk Tim Pelaksana berkedudukan di sekolah yang merupakan pelaksana dan penanggungjawab kegiatan UKS di sekolah : 2.10.3. Susunan Tim Pelaksana UKS2 SD/MI _____________________ PEMBINA : Lurah KETUA : Kepala Sekolah / Kepala Madrasah SEKRETARIS I : Guru Pembina UKS SEKRATARIS II : Ketua Komite Sekolah/Majelis Madr ANGGOTA : 1. Unsur Komite Sekolah 2. Petugas UKS/ Bidan (Puskesmas) 3.
Unsur Guru
4. Unsur Siswa 2.10.4. Ruang Lingkup UKS2 Kegiatan meliputi : (TRIAS UKS) a. Pendidikan Kesehatan b. Pelayanan Kesehatan c. Pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat a. Pendidikan Kesehatan a) Kebersihan dan Kesehatan Pribadi 13
Pemberian pengetahuan cara pemelihara kebersihan dan kesehatan pribadi
diharapkan
peserta
didik
dapat
meningkatkan
derajat
kesehatannya ke tingkat yang lebih baik. b) Memelihara Kebersihan Pribadi Kebersihan pangkal kesehatan, oleh karenanya setiap orang harus selalu berupaya memelihara dan meningkatkan taraf kebersihan pribadi dengan : -
Membiasakan Hidup Bersih dan Sehat
-
Upaya mencegah penyakit
-
Makan makanan bergizi
b. Pelayanan Kesehatan Secara garis besar kegiatan pelayanan kesehatan di SD dan MI adalah2 : a) Penyuluhan Kesehatan Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan secara integrasi dengan semua pihak sesuai kebutuhan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan praktis dalam rangka pemutusan rantai penularan penyakit, upaya pemeliharaan kesehatan pribadi siswa / guru yang ditekankan pada upaya pembentukan perilaku hidup besih dan sehat, maupun lingkungan fisik sekolah untuk mendukung terciptanya suasana yang sehat dalam proses pembelajaran. Contoh kegiatan : Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), pemberantasan kecacingan, pencegahan
terhadap
penyalahgunaan
NAPZA
(Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif) b) Imunisasi Setiap tahun Imunisasi dilakukan pada bulan november yang dikenal sebagai bulan imunisasi asan sekolah (BIAS). Tujuan pemberian imunisasi adalah untuk memberikan perlindungan jangka panjang terhadap penyakit difteri dan tetanus dengan imunisasi Difteri Tetanus Toxoid (DT) dan Tetanus Toxoid (TT). Semua anak SD/MI kelas I menerima imunisasi DT, siswa kelas VI menerima imunisasi TT. c) Dokter Kecil 14
Adalah
peserta didik yang ikut melaksanakan sebagian usaha
pelayanan kesehatan serta berperan aktif dalam kegiatan kesehatan yang diselenggarakan di sekolah. Peserta didik yang dapat menjadi dokter kecil telah menduduki kelas
IV,
V,
berprestasi
di
kelas,
berwatak
pemimpin,
bertanggungjawab, bersih, berperilaku sehat serta telah mendapat pelatihan dari petugas puskesmas / Tim Pembina UKS. d) P3K dan P3P Kegiatan yang dilakukan pada PP adalah melakukan pengobatan sederhana dan PP baik pada penyakit, kecelakaan dan penanganan diare. e) Penjaringan Kesehatan Penjaringan kesehatan dilakukan bagi siswa kelas I yang baru masuk dan hasilnya akan dimanfaatkan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan UKS. Inti dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui secara dini masalah-masalah kesehatan anak sekolah, antara lain status gizi anak, kesehatan indra penglihatan dan pendengaran yang merupakan faktor penting bagi anak dalam proses pembelajaran. Penjaringan kesehatan dilakukan secara bertahap pada siswa sekolah yang baru masuk yaitu : o Tahap awal penjaringan dilakukan di sekolah oleh guru di bantu dokter kecil : pengenalan gejala sederhana, baik melalui pengamatan maupun wawancara dengan siswa dan orangtua mereka. o Tahap berikutnya dilakukan oleh tenaga paramedis dengan prosedur cara pengamatan. c. Tahap ketiga penjaringan kesehatan dilakukan oleh dokter dan akan jelas memisahkan kasus yang telah diseteksi pada tahap pertama dan kedua untuk menetapkan tindak lanjut penanganan kasus. f) Pemeriksaan berkala Pemeriksaan berkala dilakukan oleh petugs kesehatan, guru UKS, dokter kecil kepad seluruh siswa dan guru setiap 6 bulan, untuk memantau, memellihara serta meningkatkan status kesehatan mereka. 15
Kegiatan yang dilakukan berupa penimbangan BB, pengukuran TB, pemeriksaan ketajaman penglihatan dan pendengaran oleh guru UKS dengan dokter kecil, pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan. g) Pengawasan Warung Sekolah Untuk terselengggaranya warung sekolah/kantin yang sehat tentunya harus didukung oleh pengetahuan dan ketrampilan mengenai gizi, kebersihan dll, pembinaan ini dilakukan oleh tenaga kesehtan dan sekolah : guru UKS dan dokter kecil. h) Dana Sehat Dana sehat / dana UKS adalah dana yang diperuntukkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan UKS. Komponen pokok dari dana UKS adalah hal yang berhubungan dengan dana tersebut dan pengelolaannya. Yang dimaksud dana disini adalah uang atau barang yang diterima atau dikumpulkan oleh Tim Pelaksana UKS baik dari peserta didik, komite sekolah, pemerintah maupun dari masyarakat untuk pelaksanaan program UKS di sekolah. . Pada organisasi Tim Pelaksana UKS harus ada bendahara yang bertugas melakukan pembukuan/pengelolaan dana UKS yang dicatat/dibukukan dalam buku khusus untuk pendanaan UKS i) Memantau Kesegaran Jasmani Kesegaran jasmani adalah kondisi jasmani yang bersangkut paut dengan kemampuan dan kesanggupannya berfungsi dalam pekerjaan secara optimal dan efisisen. Untuk mengetahui dan menilai tingkat kesegaran jasmani seseorang dapat dilakukan dengan melasanakan pengukuran dengan tes kesegaran jasmani. Dengan memakai instrumen Tes Kesegaran Jasmani Indonesia. j) UKGS
16
Usaha Kesehatan Gigi Sekolah adalah pelayanan kesehatan gigi yang dikerjakan oleh petugas kesehatan yang terdiri dari tiga macam pelayanan : -
UKGS Tahap I : pendidikan dan penyuluhan kesehatan gigi
-
UKGS Tahap II : UKGS tahap I ditambah penjaringan kesehatan gigi dan mulut untuk kelas I diikuti pencabutan gigi sulung yang sudah waktunya tanggal. Pengobatan darurat untuk menghilangkan rasa sakit oleh guru, pelayanan medik dasar atas permintaan dan rujukan bagi yang memerlukan
-
UKGS Tahap III : UKGS tahap II ditambah pelayanan medik dasar pada kelas terpilih sesuai kebutuhan untuk kelas I,III,V dan VI
c. Pembinaan Lingkungan Kehidupan Sekolah Sehat : Pengertian dari lingkungan sekolah sehat adalah meliputi lingkungan fisik, mental dan sosial dari sekolah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan sehingga dapat mendukung untuk tumbuh kembangnya perilaku hidup sehat secara optimal yang meliputi.
a) Aspek Fisik Aspek bangunan sekolah, peralatan sekolah, perlengkapan sanitasi yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan pemeliharaan serta pengawasan kebersihannya meliputi : •
Penyediaan air bersih
•
Pemeliharaan penampungan air bersih
•
Pengadaan dan pemeliharaan air limbah
•
Pemeliharaan WC / Kamar Mandi
•
Pemeliharaan kebersihan dan kerapihan ruang kelas, perpustakaan, ruang serbaguna, ruang olahraga, ruang UKS, ruang laboratorium, ruang ibadah
17
•
Pemeliharaan kebersihan dan keindahan halaman dan kebun sekolah (termasuk penghijauan sekolah)
•
Pengadaan dan pemeliharaan warung / kantin sekolah
•
Pengadaan dan pemeliharaan pagar sekolah.
b) Aspek Mental Melalui usaha pemantapan sekolah sebagai lingkungan pendidikan dengan meningkatkan pelaksanaan konsep ketahanan sekolah (7K) sehingga tercipta suasana dan hubungan kekeluargaan yang erat antar sesama warga sekolah : •
Bakti sosialmasyarakat sekolah terhadap lingkungan
•
Perkemahan
•
Darmawisata
•
Musik, olah raga
•
Kepramukaan, PMR, Kader Kesehatan
•
Lomba Kesenian dan olahraga Juga dilaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada
tatanan pendidikan : •
Menggunakan jamban yang bersih dan sehat
•
Menggunakan air bersih, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir
•
Lingkungan sekolah dalam keadaan bersih, pengelolaan sampah dan bebas jentik
•
Tersedia UKS dan pemeriksaan kesehatan secara berkala
•
Menjadi anggota dana sehat
•
Tidak merokok
•
Adanya siswa yang menjadi dokterkecil/kader kesehatan
•
Tersedianya kantin/warung sekolah yang sehat.
18
BAB III PEMBAHASAN 3.1.
Kerja Sama Lintas Program dan Lintas Sektor yang Dilakukan pada Kegiatan UKS Kerja sama lintas sektor pada program Usaha Kesehatan Sekolah adalah kerja sama yang dilakukan termasuk dalam rangka mewujudkan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Kerja sama untuk program UKS dilaksanakan secara terpadu, sadar, berencana, terarah dan bertanggungjawab dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan dan membimbing untuk menghayati menyenangi dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. UKS merupakan kerja sama terpadu antara 4 kementrian yaitu Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.3 19
Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKN/VII/2003, Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.3 Pasal 5 tugas Tim Pembina UKS Pusat adalah menjalin hubungan kerja dan kemitraan dengan lintas sektor, pihak swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik di dalam maupun di luar negeri dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.3 Pasal 6 dan 7 tugas Tim Pembina UKS Provinsi dan Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota adalah menjalin hubungan kerja dan kemitraan dengan lintas sektor, pihak swasta dan LSM baik di dalam maupun di luar negero, sesuai ketentuan yang berlaku. Keanggotaan Tim Pembina terdiri atas unsure Dinas yang membidangi Pendidikan,
Dinas
Kesehatan,
Kantor
Departemen
Agama,
badan
Perencana
Pembangunan Daerah dan instansi lain yang relevan sesuai keperluan.3 Pasal 8 tentang keanggotaan Tim Pembina UKS Kecamatan ditetapkan oleh Camat yang terdiri atas unsure Sekretariat Kecamatan (Setcam), Cabang Dinas Kecamatan, Pusat Kesehatan Masyarakt (Puskesmas), Pengawas Pendidikan Agama (Waspenda), dan instansi lain yang relevan sesuai dengan keperluan.3 Pasal 9 tugas Tim Pelaksana UKS yang berhubungan dengan lintas program dan lintas sektor adalah menjalin kerjasama dengan orang tua murid, instansi lain dan masyarakat dalam pelaksanan kegiatan UKS. Keanggotaan Tim Pelaksanan UKS terdiri atas unsur pemerintah desa/kelurahan, kepala sekolah, guru, pamong belajar, Organisasi Intra Sekolah (OSIS), Puskesmas, Orang Tua Murid, serta unsur lain yang relevan.3 Pada Pasal 10 tentang pendanaan, ditetapkan bahwa biaya pembinaan dan pengembangan UKS terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masingmasing
Departemen,
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
Provinsi,
Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.3 3.2.
Keberadaan dan Kontribusi Jaringan Kerja Sama Lintas Sektor pada Kegiatan UKS di Wilayah Kerja Puskesmas Pauh 20
Usaha Kesehatan Sekolah telah memiliki jejaring kerja sama lintas sektor. Bagan berikut ini menunjukkan keberadaan kerja sana lintas sektor dalam pelaksanaan program UKS.
Pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat merupakan program nasional yang merupakan tanggung jawab bersama. Dalam rangka pelaksanaan kerja sama lintas sektor, setiap sektor terkait perlu memberikan kontribusinya. Kontribusi bisa dalam bentuk dukungan sarana, biaya, maupun tenaga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Contoh kerja sama lintas sektor yang dilakukan, yaitu : •
Dinas pendidikan merupakan sektor yang membawahi sekolah karena UKS merupakan bagian langsung dari pihak sekolah.
•
Pihak orang tua berperan pentng dalam kerja sama lintas sektor. Contoh kerja sama yang dilakukan adalah setiap tahun imunisasi dilakukan pada bulan november yang dikenal sebagai bulan imunisasi anak sekolah (BIAS). Orang tua harus berpartisipasi aktif untuk kelancaran program BIAS.
•
Komite sekolah berperan memberikan dukungan fasilitas untuk programprogram UKS.
•
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat melakukan kerja sama dengan UKS. Terdapat banyak LSM yang bergerak di bidang pencegahan penyalahagunaan 21
NAPZA dan remaja. LSM dapat memberikan penyuluhan kepada sekolahsekolah melalui kegiatan UKS. •
Coorporate atau perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar lingkungan sekolah dapat memberikan kontribusi berupa donator ataupun pemberian sumbangsih fasilitas, karena setiap perusahaan sering mempunyai dana untuk pengembangan masyarakat (community development)
•
Dinas Kebersihan dapat melakukan kerja sama dengan pihak sekolah untuk pengelolaan sampah atau limbah dari sekolah.
•
Institusi pendidikan, dalam hal ini universitas dapat memberikan kontribusi untuk kegiatan UKS seperti memberikan penyuluhan tentang psikolog pendidikan dan masalah belajar.
•
Bidang hukum juga menjadi sektor yang bisa bekerja sama dengan UKS dalam hal penyampaian informasi pemberantasan NAPZA dan keselamatan berlalu lintas untuk musrid-murid sekolah
3.3.
Peran Puskesmas dalam Upaya Menjalin Kerja Sama Lintas Sektor untuk
Kegiatan UKS di Wilayah Kerja Puskemas Pauh Puskesmas
berperan
dalam
memberikan
akses
(kesempatan)
untuk
dilaksankannya pelayanan kesehatan sekolah. Kegiatan yang dilakukan berupa penjaringan, diagnosa dini, pemantauan perkembangan, imunisasi, serta pengobatan sederhana. Pada kegiatan lintas sektor, Puskesmas di sini bukan sebagai penggerak utama, tapi sebagai mediator untuk melakukan pertemuan dan memberikan saran membangun untuk kelanjutan kerja sama lintas sektor ini. Hal-hal yang berkaitan dengan kelanjutan kerja sama lintas sektor ini tetap dari keputusan pihak sekolah. 3.4.
Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kerja Sama Lintas Sektor
pada Program UKS di Wilayah Kerja Puskesmas Pauh 1. Ketiadaan data dan legalitas yang yang tegas, seperti Surat Keterangan (SK)
saat mengadakan kerja sama . Karena kerja sama lintas sektor untuk program UKS ini di sekolah tidak dibentuk dengan formalitas dan legalitas, misalnya 22
dengan surat keterangan disertai dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas, akibatnya sering terjadi kesulitan untuk pengembangan program. Selain itu tidak didapatkan data yang akurat tentang keberadaaan kerja sama lintas sektor pada pengembangan kegiatan UKS dan monitoringnya. Sehingga kerja sama lintas sektoral untuk UKS sifatnya hanya incidental dan tidak berkelanjutan 2. Ketiadaan atau kurangnya koordinasi antar sektor
Kegiatan UKS sering tidak berkembang karena program UKS belum menjadi prioritas utama. Adanya kesibukan masing-masing instansi sehingga sulit untuk mengadakan pertemuan rutin, atau pertemuan yang ada sering kali bukan dihadiri oleh pejabat yang terkait 3. Pendekatan ke Lembaga Swadaya Masyarakat masih kurang dan belum semua
sektor dilibatkan. Seringkali sektor yang dilibatkan sibuk denganpekerjaannya sendiri dan merasa tidak terkait dengan program yang dijalankan. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
4.1.
Kesimpulan Ketiadaan data yang akurat serta formalitas yang jelas untuk kerja sama
lintas sektor kegiatan UKS ini menjadi masalah utama. Hal ini menyebabkan kerja sama lintas sektor sering tidak terdokumentasi dengan baik dan monitoring serta evaluasi tidak bisa dilakukan secara berkelanjutan. 4.2.
Saran 1) Melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan masalah kesehatan sekolah, yaitu perseta didik, orangtua, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dengan legalitas disertai dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Pihak di sekolah juga harus aktif melakukan pendekatan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat
23
2) Adanya formalitas dalam pembentukan erja sama lintas sektor dalam pengembangan kegiatan UKS ini diperlukan karena bermanfaat untuk mengikat dan memotivasi 3) Pihak sekolah mendokumentasikan semua kegiatan UKS yang dilakuan antar sektor dan melakukan monitoring dan evaluasi dan pihak-pihak yang terkait sehingga networking tetap terjaga 4) Puskesmas sebagai mediator kegiatan lintas sektor aktif melakukan monitoring terhadap kegiatan UKS dan memfasilitasi pertemuan dan kerja sama lintas sektor
DAFTAR PUSTAKA 1. Kuswidanti. Gambaran Kemitraan dan Organisasi di Bidang Kesehatan. Diunduh dari :
www.lontar.ui.ac.id. Diakses tanggal 5 Oktober 2011 2. Panduan Pelaksanaan UKS SD. Diunduh dari : www.digilib.ampli.net . Diakses tangga 6
Oktober 2011 3. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri
Agama,
dan
Menteri
Dalam
Negeri.
Nomor
1/U/SKB/2003
Nomor
1067/Menkes/SKB/VII/2003 Nomor MA/230 A/2003 Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Pembinaan
dan
Pengembangan
Usaha
Kesehatan
Sekolah.
www.perpustakaan.depkes.go.id . Diakses tanggal 6 Oktober 2011
24
Diunduh
dari
:
BAB III PEMBAHASAN Keberadaan Kerja Sama Lintas Sektor Untuk Peningkatan Kegiatan UKS Keberadaan Jaringan Kerja Sama Lintas Sektor Untuk Peningkatan Kegiatan UKS yang Pernah Dilakukan (sudah ada? Belum ada? Tidak tahu?) Jumlah Lembaga/Instansi Lintas Sektor yng Telah memberikan Kontribusi untuk Kegiatan UKS Kontribusi Lintas Sektor terhadapa kegiatan UKS Peran Puskesmas dalam Upaya Menjalin Kerja Sama Lintas Sektor untuk kegiatan UKS Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kerja Sama Lintas Sektor 25
26
