lembaga-ekonomi-islam-di-indonesia.pptx

OJK

Bapepam-LK

Emiten

Efek Syariah

Manajer Investasi

Investor

HUKUM ADAT

UUD 1945 PASAL 29 AYAT (2)

UU NO. 5 TH 1960 TTG POKOK AGRARIA PASAL 49 AYAT (3)

PP NO. 28 TH 1977 TTG PERWAKAFAN TANAH MILIK

PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. KEP/D/75/1978 TTG FORMULIR PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN TTG PERWAKAFAN TANAH MILIK

UU NO. 41 TH 2004 TTG WAKAF

PMDN NO. 6 TH 1977 TTG TATA PENDAFTARAN TANAH MENGENAI PERWAKAFAN TANAH MILIK

PMA NO. 1 TH 1978 TTG PERATURAN PELAKSANA PP NO. 28 TH 1977

Presiden

Menteri Agama

UPZ

LAZ

BAZNAS

Presiden

BAZNAS

BAZ

Dibentuk pemerintah
LAZ

Dibentuk masyarakat

1967

Disusun RUU Zakat oleh Menteri Agama (diharapkan dapat bekerja sama dengan Menteri Sosial dan Menteri Keuangan)

1968 - 1999

PMA No. 4 dan % Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Mal di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kotamadya

1999 - 2013

UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

MenKeu berpendapat, peraturan zakat cukup diatur dalam Peraturan Menteri Agama

Masing-masing propinsi membentuk BAZ yang bersifat semi pemerintah, seperti BAZIS Aceh, SumBar, SumSel, Lampung, JaBar, KalSel, KalTim, SulUt, NTB, dll

UU No. 23 Tahun 2011 tetang Pengelolaan Zakat

KHES Buku III tentang Zakat dan Hibah

Pembentukan BAZNAS berdasar Keppres No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasiional

MASA INDONESIA MERDEKA

UUD 1945 Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (lihat tafsiran Hazairin atas Pasal 29 ayat (1))

RIS UUD 1945 tetap hidup jiwanya dalam masyarakat, menginginkan agar zakat diatur dalam peraturan perundang-undangan (M. Jusuf Wibisono, MenKeu RI pada tahun 1950)

MASA PENJAJAHAN BELANDA

Zakat menjadi sumber dana penting untuk sabilillah (berperang melawan Penjajah)

Bijblad No. 1892 tgl 4 Agustus 1893 mencegah terjadinya penyelewengan uang zakat oleh para penghulu dan naib bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan Pemerintah Belanda tetapi tidak diberi gaji atau tunjangan hidup

Bijblad No. 6200 tgl 28 Februari 1905 (berdasar pada RR 1854/IS 1925 dan diubah pada tahun 1929 mengenai kekuasaan Negara) melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi ikut membantu pelaksanaan zakat, dengan tujuan melemahkan kekuatan rakyat yang bersumber dari Zakat

MASA SEBELUM PENJAJAHAN

Islam masuk ke Indonesia, mengajarkan rukun Islam, di antaranya ZAKAT

CONT'D
Badan hukum memenuhi persyaratan:
pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku;
badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Cont'd
Cont'd
Peraturan Perundang-undangan mengenai Zakat
Pola Kelembagaan Zakat 1968 - 1999
Lembaga zakat hanya mengumpulkan zakat fitrah (contoh, Jawa Barat).
Lembaga zakat berfokus pada pengumpulan zakat mal, termasuk pula infaq dan sadaqah (contoh, DKI Jakarta).
Lembaga zakat mengumpulkan zakat fitrah dan zakat mal
Wassalam
TERIMA KASIH
Kelembagaan Zakat 1999 - 2011
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ZAKAT DI INDONESIA
IV. ZAKAT

JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)
Tujuan pembentukan JII: meningkatkan kepercayaan investor utk melakukan investasi pd saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di Bursa.
Saham-saham yang tercatat pada JII mrpkn benchmark bagi saham-saham yg berisikan saham-saham likuid dan memenuhi prinsip syariah
Kriteria Emiten Syariah
Jenis usaha, produk barang, jasa yg diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten yang menerbitkan Efek Syariah tdk boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
Jenis Usaha Yg Bertentangan adalah
– Perjudian, permainan yg tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
– Lembaga keuangan konvensional
– Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yg haram.
– Produsen, distributor, dan atau penyedia barang atau jasa yg merusak moral dan bersifat mudarat
– Melakukan investasi pada Emiten yg pd saat transaksi tingkat hutang perusahaan kpd lembaga keuangan ribawi lebih dominan dr modalnya.
TUGAS NAZHIR
rnelakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Efek Syariah
Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara,dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal
Kriteria Efek Syariah
Tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
Memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
– Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (delapan puluh dua per seratus);
– Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus)
Kegiatan Usaha Yg Tidak Sesuai Prinsip Syariah
(Keputusan Ketua Bapepam LK No : Kep-181/BL/2009 Tanggal : 30 Juni 2009)
Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
Perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain:
– perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa; dan
– perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
Jasa keuangan ribawi, antara lain:
– bank berbasis bunga; dan
– perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional;
Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan antara lain:
– barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi);
– barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau
– barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah)
TUGAS DAN WEWENANG BWI
melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
memberhentikan dan mengganti Nazhir;
memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
Kelembagaan Zakat 2011
Badan Amil Zakat Nasional
BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional
merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri
SEJARAH PERATURAN WAKAF DI INDONESIA
Lembaga Keuangan Syariah
Bank penerima Wakaf Uang
Bank Syariah Mandiri
BNI Syariah
Bank Muamalat
Bank DKI Syariah
Bank Mega Syariah Indonesia
Bank BTN Syariah
Bank Bukopin Syariah
Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jogja Syariah
Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat Syariah
Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng Syariah
Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Syariah
Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim Syariah
KELEMBAGAAN WAKAF DI INDONESIA
Wakaf harta lainnya
Wakaf Uang
Wakaf Tanah
MENTERI AGAMA
PPAIW (KUA)
BADAN WAKAF INDONESIA
L K S
B P N
WAKIF:
Perseorangan, Organisasi, Badan Hukum
NAZHIR:
Perseorangan, Organisasi, Badan Hukum
WAKIF
Perseorangan persyaratan:
dewasa;
berakal sehat;
tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
pemilik sah harta benda wakaf.
Organisasi
Hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan
Badan hukum
Hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan
NAZHIR
Perseorangan memenuhi persyaratan:
warga negara Indonesia;
beragama Islam;
dewasa;
amanah;
mampu secara jasmani dan rohani; dan
tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
Organisasi memenuhi persyaratan :
pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
V. WAKAF

BADAN WAKAF INDONESIA
Lembaga independen
BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan
Keanggotaan BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Keanggotaan Perwakilan BWI di daerah diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

Putusan MK ttg JR
UU Pengelolaan Zakat
Mengabulkan sebagian permohonan para pemohon terkait pasal 18, pasal 38 dan pasal 41 UU Pengelolaan zakat.
Pasal 18: persyaratan perizinan dan pendirian,
Pasal 38: pengelolaan zakat tanpa izin ditindak pidana kriminalisasi,
Pasal 41: amil zakat perseorangan yang tidak memiliki izin.
Persyaratan perizinan yang termaktub dalam Pasal 18 ayat 2 tidak bersifat kumulatif. Seluruh persyaratan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak harus berlatar belakang organisasi kemasyarakatan Islam.
Pasal 38 dan 41 tentang tindak pidana, LAZ yang terdiri dari Amil tidak harus memiliki izin dan tidak dapat dikriminalisasi. Cukup melaporkan laporan pengelolaan zakat kepada pengawas syariah eksternal atau pemegang kewenangan di wilayah yang bersangkutan.

Tugas dan Fungsi BAZNAS
Tugas BAZNAS
Mengelola zakat secara nasional
Fungsi BAZNAS
Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
Cont'd
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota
Pola kelembagaan zakat adalah meliputi pengumpulan seluruh zakat, termasuk bentuk sedekah lainnya
Unit Pengelola Zakat
UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat
UPZ dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya
UPZ dapat dibentuk pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya
Lembaga Amil Zakat
LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
Syarat LAZ
Izin hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
Berbentuk lembaga berbadan hukum;
Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
Memiliki pengawas syariat;
Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
Bersifat nirlaba;
Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
Faktor-faktor Pengaruh Perkembangan Pasar Modal Syariah
Menurut hasil penelitian Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) antara lain adalah:
Perkembangan macam instrumen pasar modal sesuai dengan syariah yang dikuatkan dengan fatwa DSN-MUI.
Perkembangan transaksi sesuai syariah atas instrumen pasar modal syariah.
Perkembangan kelembagaan yang memantau macam dan transaksi pasar modal syariah.
Lanjutan
Emiten yang menerbitkan Efek Syariah wajib menandatangani dan memenuhi akad yg sesuai dg syariah
Emiten yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin kegiatan usahanya memenuhi prinsip Syariah
Apabila suatu saat Emiten tidak bisa memenuhi persyaratan-2 tersebut, maka otomatis Efek yang diterbitkan bukan sebagai Efek Syariah
Jakarta Islamic Index (JII)
Tujuan pembentukan Jakarta Islamic Index (JII) adalah "untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di Bursa".
Saham-saham yang tercatat pada Jakarta Islamic Index (JII) merupakan benchmark bagi saham-saham yang berisikan saham-saham likuid dan memenuhi prinsip syariah.
2. IZIN USAHA
PERMOHONAN
BI
Dokumen pendukung (SE 11/9/Dpbs)
Pelunasan minimum modal disetor
* BI melakukan:
Penelitian dokumen
Fit and proper test apabila terjadi penggantian pihak-pihak
DITOLAK
*Bank wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 60 hari sejak tanggal terbit izin usaha
*Presiden Direktur Bank wajib lapor pelaksanaan kegiatan usaha paling lambat 10 hari
*Wajib mencantumkan kata SYARIAH pada nama Bank
DI
SETUJUI
MODAL
BUS
Modal disetor paling kurang Rp1 triliun
BPRS
Modal disetor paling kurang Rp2 miliar untuk di wilayah Jabodetabek
Modal disetor paling kurang Rp1 miliar untuk wilayah ibukota propinsi di luar wilayah Jabodetabek
Modal disetor paling kurang Rp500 juta untuk di luar dua wilayah di atas
KONVERSI PERBANKAN
BUS tidak dapat dikonversi menjadi BUK
BPRS tidak dapat dikonversi menjadi BPR
BUK dapat dikonversi menjadi BUS
BPR dapat dikonversi menjadi BPRS
Konversi yang dilakukan BUK menjadi BUS dan BPR menjadi BPRS harus mendapat izin perubahan kegiatan usaha oleh BI
PEMBENTUKAN UNIT USAHA SYARIAH
Pembentukan UUS dilakukan dengan mendapat izin usaha dari BI
Modal kerja paling kurang sebesar Rp100 miliar
PEMISAHAN UUS DARI BUK
BUK yang memiliki UUS wajib memisahkan UUS menjadi BUS apabila:
Nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya; atau
Paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Pemisahan dapat dilakukan dengan
Mendirikan BUS baru dapat dilakukan oleh 1 atau lebih BUK yang memiliki UUS
Mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada hanya dapat dilakukan dengan BUS yang memiliki hubungan kepemilikan dengan BUK yang memiliki UUS
HUBUNGAN KELEMBAGAAN PERBANKAN SYARIAH
BANK INDONESIA
DIREKTORAT BANK SYARIAH
DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PERBANKAN
SYARIAH
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
DIREKSI
DEWAN KOMISARIS
KOMITE PERBANKAN SYARIAH
RUPS
II. ASURANSI

1. PERSETUJUAN PRINSIP
PERMOHONAN
BI
Dokumen pendukung (SE 11/9/Dpbs)
Setoran modal paling kurang 30% dari modal disetor minimum
* BI melakukan:
Penelitian dokumen
Analisis
Fit and proper test

* Presentasi oleh pihak yang mengajukan permohonan
DITOLAK
* Berlaku 1 tahun sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan

* Dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin usaha

* Mengajukan permohonan izin usaha
DISETU-JUI
PENDIRIAN BANK SYARIAH
UU No 21/ 2008 ttg Perbankan Syariah
PBI Nomor 11/15/PBI/2009 - Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah,
PBI 11/10/PBI/2009 ttg Unit Usaha Syariah
Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin BI
Bentuk badan hukum Bank Islam adalah PERSEROAN TERBATAS
Pemberian izin dilakukan dalam 2 tahap:
Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank
Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah tahap persetujuan prinsip selesai dilakukan
PERBANKAN SYARIAH
BANK SYARIAH
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
BANK UMUM SYARIAH
BANK UMUM KONVENSIONAL
UNIT USAHA SYARIAH
PERBANKAN SYARIAH
SISTEM KONVENSIONAL
Lembaga-lembaga Ekonomi Islam di Indonesia
WIRDYANINGSIH

LEMBAGA-LEMBAGA EKONOMI ISLAM DI INDONESIA
Bank
Asuransi
Pasar Modal
Zakat
Wakaf
Lembaga gadai
Koperasi
Perusahaan Pembiayaan
Dewan Syariah Nasional
Dewan Pengawas Syariah
OTORITAS JASA KEUANGAN
UU 21 tahun 2011 ttg Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan
OJK melakukan tugas pengaturan dan pengawasan secara terpadu, independen, dan akuntabel terhadap:
Kegiatan jasa keuangan di bidang Perbankan
Kegiatan jasa keuangan di bidang Pasar Modal
Kegiatan jasa keuangan di bidang Industri Keuangan Non-Bank
Kegiatan Jasa Ruang Lingkup OJK
Perbankan
Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam UU mengenai perbankan
Pasar Modal (UU Pasar Modal)
Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
Industri Keuangan Non-Bank
Kegiatan jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan selain bank yang mencakup Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Penjaminan, Pergadaian, Perusahaan Perasuransian, dan lembaga yang menyelenggarakan program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan yang bersifat wajib, serta industri keuangan non bank lainnya
I. BANK

PERKEMBANGAN JUMLAH PERBANKAN SYARIAH

Kajian terhadap Asuransi
Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram, yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba
Unsur gharar terdapat pada bentuk akad (perikatan) yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai aqd tabaduli atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur gharar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya.
Unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi (pemegang polis) membatalkan kontraknya pada masa reversing period, ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja (biasanya kurang dari 5%).
Unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies.

Pasar Modal Syariah di Indonesia
Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek
Awal pelaksanaan pasar modal syariah di Indonesia adalah
Penerbitan pertama kali reksa dana syariah yaitu reksa dana Danareksa Syariah pada tanggal 25 Juni 1997
Penerbitan obligasi syariah pada akhir 2002,
Diadakan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3 Juli 2002 oleh PT Bursa Efek Jakarta (BEJ).
Perkembangan Asuransi Syariah
Tahun 1994 didirikan PT Syarikat Takaful Indonesia yang terdiri dari dua anak perusahaan:
PT Asuransi Takaful Keluarga asuransi jiwa
PT Asuransi Takaful Umum asuransi kerugian
Perusahaan asuransi syariah berkembang menjadi:
Asuransi Jiwa Syariah
Asuransi Kerugian Syariah
Unit Syariah Asuransi Jiwa Syariah
Unit Syariah Asuransi Kerugian Syariah
Re-Asuransi Syariah

INDIKATOR KEUANGAN USAHA ASURANSI & REASURANSI
DENGAN PRINSIP SYARIAH
*) Data Unaudited
PERKEMBANGAN USAHA ASURANSI & USAHA REASURANSI
PERKEMBANGAN USAHA ASURANSI & USAHA REASURANSI
III. PASAR MODAL

Persyaratan Permodalan
(PP No.39 Tahun 2008)
JENIS PERUSAHAAN
MODAL DISETOR MINIMUM
Perusahaan Asuransi
Rp100 miliar
Perusahaan Reasuransi
Rp200 miliar
Perusahaan Pialang Asuransi/Reasuransi
Rp1 miliar
Perusahaan Asuransi berdasarkan prinsip syariah
Rp50 miliar
Perusahaan Reasuransi berdasarkan prinsip syariah
Rp100 miliar
UNIT SYARIAH dari
MODAL KERJA MINIMUM
Perusahaan Asuransi
Rp25 miliar
Rp50 miliar
PELAKU USAHA ASURANSI & USAHA REASURANSI
*) Data per 9 Maret 2011
Perizinan Usaha Asuransi Syariah
Pasal 3, 4, 32 dan 33 KMK No. 426/KMK.06/2003
Usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah dapat dilakukan dengan cara:

Pendirian baru perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah;
Konversi dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi konvensional menjadi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah;
Pendirian kantor cabang baru dengan prinsip syariah oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi konvensional;
Konversi dari kantor cabang perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi konvensional menjadi kantor cabang perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
Perizinan Usaha Asuransi Syariah (cont'd)
Persyaratan permohonan izin usaha asuransi syariah dan izin pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi konvensional,
persyaratan umum (termasuk tenaga ahli asuransi syariah dan modal kerja kantor cabang dengan prinsip syariah);
memiliki Dewan Pengawas Syariah perusahaan;
pengesahan DPS perusahaan atas sumber modal kerja, sistem akuntansi, produk asuransi yang akan dipasarkan dll.

Persyaratan Permodalan
JENIS PERUSAHAAN
MODAL DISETOR MINIMUM
Perusahaan Asuransi
Rp100 miliar
Rp200 miliar
Perusahaan Pialang Asuransi/Reasuransi
Rp1 miliar
Perusahaan Asuransi berdasarkan prinsip syariah
Rp50 miliar
Perusahaan Reasuransi berdasarkan prinsip syariah
Rp100 miliar
UNIT SYARIAH dari
MODAL KERJA MINIMUM
Perusahaan Asuransi
Rp25 miliar
Rp50 miliar
Biro Perasuransian
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Departemen Keuangan
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
15/10/2016

#

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

15/10/2016

#

23

24

25

26
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
15/10/2016

#

38
15/10/2016

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
15/10/2016

#
Click to edit Master subtitle style
15/10/2016

#

15/10/2016

#
15/10/2016

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
15/10/2016

#
Click icon to add picture
15/10/2016

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
15/10/2016

#
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
15/10/2016

#

9

11

53
Perkembangan Kontribusi Bruto Usaha Asuransi Dengan Prinsip Syariah
Tahun 2005 - 2010

dlm miliar rupiah

Perkembangan Klaim Bruto Usaha Asuransi Dengan Prinsip Syariah
Tahun 2005 - 2010

dlm miliar rupiah

Perkembangan Aset Usaha Asuransi Dengan Prinsip Syariah Tahun 2005 - 2010

dlm miliar rupiah

Perkembangan Investasi Usaha Asuransi Dengan Prinsip Syariah
Tahun 2005 - 2010

dlm miliar rupiah

15/10/2016

Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

#
1967
Disusun RUU Zakat oleh Menteri Agama (diharapkan dapat bekerja sama dengan Menteri Sosial dan Menteri Keuangan)
MenKeu berpendapat, peraturan zakat cukup diatur dalam Peraturan Menteri Agama

1968 - 1999
PMA No. 4 dan % Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Mal di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kotamadya
Masing-masing propinsi membentuk BAZ yang bersifat semi pemerintah, seperti BAZIS Aceh, SumBar, SumSel, Lampung, JaBar, KalSel, KalTim, SulUt, NTB, dll

1999 - 2013
UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
Pembentukan BAZNAS berdasar Keppres No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasiional
KHES Buku III tentang Zakat dan Hibah
UU No. 23 Tahun 2011 tetang Pengelolaan Zakat
Presiden

BAZ
Dibentuk pemerintah
LAZ
Dibentuk masyarakat
BAZNAS

HUKUM ADAT
UUD 1945 PASAL 29 AYAT (2)
UU NO. 5 TH 1960 TTG POKOK AGRARIA PASAL 49 AYAT (3)
PP NO. 28 TH 1977 TTG PERWAKAFAN TANAH MILIK
PMDN NO. 6 TH 1977 TTG TATA PENDAFTARAN TANAH MENGENAI PERWAKAFAN TANAH MILIK
PMA NO. 1 TH 1978 TTG PERATURAN PELAKSANA PP NO. 28 TH 1977
PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. KEP/D/75/1978 TTG FORMULIR PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN TTG PERWAKAFAN TANAH MILIK
UU NO. 41 TH 2004 TTG WAKAF
Islam masuk ke Indonesia, mengajarkan rukun Islam, di antaranya ZAKAT
MASA SEBELUM PENJAJAHAN
OJK
Emiten
Manajer Investasi
Investor
Efek Syariah
Bapepam-LK
Presiden
UPZ
LAZ
Menteri Agama
BAZNAS
Zakat menjadi sumber dana penting untuk sabilillah (berperang melawan Penjajah)
Bijblad No. 1892 tgl 4 Agustus 1893 mencegah terjadinya penyelewengan uang zakat oleh para penghulu dan naib bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan Pemerintah Belanda tetapi tidak diberi gaji atau tunjangan hidup
Bijblad No. 6200 tgl 28 Februari 1905 (berdasar pada RR 1854/IS 1925 dan diubah pada tahun 1929 mengenai kekuasaan Negara) melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi ikut membantu pelaksanaan zakat, dengan tujuan melemahkan kekuatan rakyat yang bersumber dari Zakat
MASA PENJAJAHAN BELANDA
UUD 1945 Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (lihat tafsiran Hazairin atas Pasal 29 ayat (1))
RIS UUD 1945 tetap hidup jiwanya dalam masyarakat, menginginkan agar zakat diatur dalam peraturan perundang-undangan (M. Jusuf Wibisono, MenKeu RI pada tahun 1950)
MASA INDONESIA MERDEKA

lembaga-ekonomi-islam-di-indonesia.pptx

Recommend Documents