LAPORAN WAWANCARA PKN
“Pelanggaran Hak Asasi Manusia”
Nama : Ikrimah Nurhalimah S. (15) Kelas
: XI MIA 1
SMA Negeri 1 PASURUAN
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Setiap manusia pasti mempunyai hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Hak dasar itu adalah Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusiatelah diakui oleh seluruh negara di belahan dunia. Di Indonesia, hak asasi manusia telah diatur dalam Undang-Undang no.39 tahun 1999. Hak Asasi Manusia menurut undang-undang tersebut adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, huku, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Secara teoritis Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Hakikat HAM sendiri adalah upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer), dan negara. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang seringkali dibicarakan dan dibahas terutama dalam reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Para pelanggar HAM tidak bisa dibiaran bebas begitu saja. Ada suatu lembaga yang menangani masalah pelanggaran HAM, ada lembaga yang menangani tentang peradilan HAM, juga ada lembaga-lembaga yang ikut membantu dalam menangani masalah kasus pelanggaran HAM, contohnya kepolisian. Tentu bukan masalah pelanggaran HAM yang berat yang ditangani oleh kepolisian, namun kepolisian hanya menangani masalah HAM yang ringan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Bukan hanya itu, kepolisian juga mempunyai tanggung jawab untuk
menjaga ketertiban dalam masyarakat. Untuk menciptakan suasana yang tertib perlu ada bantuan dari pihak lain agar ketertiban tersebut terlaksana dengan baik. Pihak-pihak yang dimaksud di sini bisa dari kalangan masyarakat, para siswa, para pegawai negeri, dan lain-lain. Maka dari itu, penulis ingin mengulas sedikit informasi mengenai “Pelanggaran HAM” jika dilihat menurut sudut
pandang kepolisian.
LAPORAN WAWANCARA
A. TUJUAN
Kegiatan wawancara ini bertujuan
:
1. Untuk memenuhi tugas Pendidikan Kewarganegaraan. 2. Untuk mengetahui macam-macam pelanggaran HAM. 3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM. 4. Untuk mengetahui cara untuk mengantisipasi, mencegah, dan menanggulangi masalah pelanggaran HAM.
B. NARASUMBER
Nama
: Sumarno
Jabatan
: Kasubbag Hukum
Pangkat
: AKP
Tempat bertugas
: Kapolres Pasuruan Kota
Tempat Tinggal
: Perumahan Sumber Indah Lawang, Malang
Keluarga
:
Anak
pertamanya laki – laki, lulus kuliah di UM Malang tahun 2013
Anak
keduanya perempuan, kuliah semester 5 Fakultas Ilmu Administrasi di UB Malang
C. WAKTU
Wawancara dilaksanakan pada: Hari
: Rabu
Tanggal
: 3 September 2014
Pukul
: 14.00 WIB – selesai
D. TEMPAT
Polresta Pasuruan Jl. Gajamada 19 Kota Pasuruan
E. PEWAWANCARA
Tim pewawancara terdiri dari:
Ikrimah Nurhalimah Susilo sebagai penulis
Mariatul Qibtiyah sebagai pewawancara
Nariman Aulia sebagai penulis
Nugraheni Dewi Mustikawati sebagai pengambil gambar dan suara (dokumentasi)
Pertanyaan dan Jawaban Pertanyaan
: Faktor-Faktor apa saja yag terjadi di Kota Pasuruan yang menyebabkan pelanggaran HAM ?
Jawaban
: Polres Pasuruan Kota masih belum pernah menangani kasus pelanggaran HAM. Tetapi, cukup banyak kasus kriminalitas yang juga terdapat pelanggaran HAM. Seperti kasus pencurian dan pembunuhan juga termasuk pelanggaran HAM yang mengambil hak harta benda dan nyawa orang lain Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, pertama karena faktor kebutuhan yang kurang mencukupi dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, orang yang sulit mencukupi kebutuhannya akan merampas hak milik orang lain menjadi haknya dan kedua karena factor psikologis yang kurang baik sehingga menyebabkan orang tersebut tidak dapat menahan emosi dan nafsunya.
Pertanyaan
: Bagaimana upaya Polres Pasuruan Kota menangani masalah pembegalan ?
Jawaban
: Upaya dari pihak Polres Pasuruan Kota dalam menangani masalah pembegalan adalah dengan mendirikan 13 pos-pos siaga tambahan yang terdapat disudut-sudut wilayah dimana sering terjadi pelanggaran HAM. Polisi menjaga 24 jam di pos
–
pos tersebut. Pendirian pos dimaksudkan untuk
mempermudah masyarakat dalam melaporkan kasus pelanggaran HAM yang menimpa dirinya atau keluarga atau tetangga dengan mudah tanpa harus menuju kantor kepolisian yang berada di dekat Pasar Besar maupun di Gajah Mada. Hal ini juga menjadikan pihak kepolisian lebih dekat dengan masyarakat. Sebenarnya juga telah didirikan poldes di beberapa desa. Tetapi, masih belum dilaksanakan secara optimal.
Pertanyaan
: Bentuk penghormatan HAM yang telah diaplikasikan oleh pemerintah dan masyarakat?
Jawaban
: Bentuk penghormatan HAM yang telah diaplikasikan oleh pemerintah dan masyarakat antara lain pelayanan komunikasi masyarakat (Yankomnas) yaitu suatu pelayanan yang mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran HAM / permasalahan HAM dan jaminan untuk masyarakat dalam bentuk aturan. Serta telah dilakukan sosialisasi tentang hukum dan upaya penegakkannya kepada masyarakat di Kota Pasuruan.
Pertanyaan
: Bagaimana prosedural penanganan kasus pelanggaran HAM dan apakah ada jaminan jalan keluar yang baik dalam proses penanganan kasus tersebut?
Jawaban
: Pelanggaran HAM belum diterapkan sesuai UU. Dalam penanganannya menggunakan hukum pidana. Menggunakan dasar hukum UU hukum pidana. Untuk jaminan dapat dipastikan apabila suatu kasus sudah dilakukan penyelidikan, polisi wajib memberikan SP2HP. Suatu kasus akan ditangani dengan cara procedural, proporsional dan profesional.
Pertanyaan
: Daerah mana saja yang sering terjadi pelanggaran HAM di Kota Pasuruan?
Jawaban
: Daerah yang sering terjadi pelanggaran HAM adalah daerah pesisir karena sifat ataupun karakter dari mereka yaitu pemarah dan mudah tersinggung. Selain itu di daerah Tambakan, Mandaran dan Mayangan juga sering terjadi tindakan pelanggaran HAM.
Pertanyaan
: Pelanggaran HAM apa saja yang sering terjadi di Kota Pasuruan?
Jawaban
: Di daerah pesisir pantai, pelanggaran HAM yang sering terjadi adalah dengan kekerasan fisik dengan senjata tajam (sajam). Sedangkan pelanggaran HAM yang sering terjadi di Kota Pasuruan diantaranya penipuan, pemerkosaan,, penggelapan, pembegalan, penculikan yang sampai menghilangkan nyawa seseorang, serta pencurian sepeda motor (curanmor).
Pertanyaan
: Apa saja hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran HAM?
Jawaban
: Disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Kalau pelaku melakukan pelanggaran HAM ringan, maka tuntutan bagi mereka biasanya hukuman penjara maksimal 5 tahun atau sanksi berupa denda uang. Tapi untuk menghilangkan nyawa tuntutannya berat. Jika membunuh secara berencana
dan korbannya hanya satu atau dua orang saja biasanya hukuman penjara seumur hidup atau jika membunuh berencana dan korbannya sangat banyak maka hukumannya adalah hukuman mati. Pertanyaan
: Bagaimana pendapat Anda tentang pos-pos penjagaan yang tidak ada polisinya?
Jawaban
: Pos-pos yang tidak ada polisinya bisa juga polisi tersebut sedang melakukan proses patroli disekitar daerah tersebut karena masing-masing pos penjagaan diberi area patroli tersendiri. Dan apabila memang terjadi kelalaian dari polisi yang menjaga pos tersebut, maka pihak kepolisian akan segera memperbaiki dan mengevaluasinya lagi.
Pertanyaan
: Bagaimana pendapat Bapak tentang adanya anggota kepolisian yang menyiksa oknum pelaku agar mengakui kesalahannya ?
Jawaban
: Hal tersebut juga termasuk pelanggaran HAM dan langsung dapat melaporkannya ke polisi. Polisi yang melakukan hal tersebut berarti belum memahami sepenuhnya tentang aturan atiran dalam HAM. Sebaiknya tidak perlu memaksa si pelaku untuk mengaku, yang lebih penting adalah barang bukti dari kejadian yang telah dilakukan oleh si pelaku. Hal seperti ini harus ditegakkan dan diberi hukuman bila melanggar.
Pertanyaan
: Dari pelanggaran HAM yang sering terjadi, terdapat korban dari kalangan apa saja?
Jawaban
: Dari beberapa kalangan diliat dari kasusnya. Di Kota Pasuruan yang sering terjadi adalah pencurian motor. Jadi, termasuk dalam kalangan menengah ke atas. Yang paling banyak yaitu, dari kalangan yang memiliki SDM rendah sehingga mudah terpengaruh.
Pertanyaan
: Bagaimana cara pihak kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran seksual yang terjadi disekolah dan bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh siswa ?
Jawaban
: Sebelumnya siswa melaporkan kepada bimbingan konseling (BK) setelah BK menindaklanjuti kasus pelanggaran itu dan apabila pihak yang dirugikan ingin melaporkannya kepada pihak berwenang. Maka, tugas BK tadi melaporkannya ke pihak kepolisian, sehingga antara pihak kami dan pihak sekolah akan merundingkan apakah pihak sekolah mengizinkan kalau dilakukan evakuasi.
Serta harus dilakukan sosialisasi kepada guru, siswa, dan seluruh warga sekolah lainnya agar saling mengerti dan menghargai antar sesama manusia. Pertanyaan
: Mengapa di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran HAM dan lebih banyak mana pelaku pelanggaran HAM dari aparat negara atau masyarakat ?
Jawaban
: Karena situasi ekonomi yang kurang, politik dan situasi keamanan yang tidak kondusif atau sebagian ada yang tidak mengerti kalau itu melanggar HAM. Pelaku pelanggaran HAM yang paling dominan adalah dari kalangan masyarakat.
Pertanyaan
: Apakah penegakkan HAM di Indonesia sudah adil?
Jawaban
: Menurut beliau penegakan HAM di Indonesia sudah adil. Tetapi yang menentukan tentang keadilan adalah pengadilan bukan dari kepolisian
Pertanyaan
: Bagaimana upaya pihak kepolisian dalam menegakkan HAM di Indonesia secara umum?
Jawaban
: Secara umum, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menegakkan HAM di Indonesia adalah menjaga masyarakat dari tindak kriminalitas dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mengerti apa itu HAM dan jenis-jenis pelanggaran HAM.
Pertanyaan
: Apakah perbedaan daerah dari setiap masyarakat dapat mempengaruhi terjadinya pelanggaran HAM?
Jawaban
: Iya, misalnya jika seseorang berada di tengah kota biasanya muncul pelanggaran HAM berupa pencurian rumah yang tidak berpenghuni. Jika seseorang berada di pesisir muncul pelanggaran HAM berupa pembunuhan dan perkelahian antar warga.
Pertanyaan
: Sanksi apa yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada pelaku pelanggaran HAM?
Jawaban
: Kepolisian itu tidak pernah memberikan sanksi, yang berwenang memberikan sanksi adalah pengadilan. Kepolisian itu hanya sebagai penyidik, memproses, setelah berkas lengkap lalu diserahkan ke pengadilan.
Pertanyaan
: Menurut Bapak, bagaimana kesadaran masyarakat tentang HAM di Pasuruan?
Jawaban
: Masih kurang karena banyak SDM yang dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, semakin tinggi pendidikan orang itu, maka mereka tidak akan
gegabah
dalam
melakukan
tindakan,
mereka
akan
memikirkan
dan
mempertimbangkan segala tindakan yang akan mereka lakukan. Pertanyaan
: Apa harapan Bapak kepada generasi muda untuk mendukung upaya penegakan HAM?
Jawaban
: Harapan kepada generasi muda adalah diharapakan semua generasi muda untuk saling bahu membahu dalam upaya penegakan HAM dan sadar akan adanya HAM yang ada di Indonesia supaya tidak ada lagi pelanggaranpelanggaran yang muncul.
Hasil Wawancara HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, maupun sesama orang lain. Semua manusia pasti memiliki hak asasi baik meskipun masih di dalam kandungan. Hak asasi adalah hak kodrat yang melekat pada diri manusia yang bersifat universal. Polresta bertugas untuk menangani kasus-kasus kriminalitas yang didalamnya juga pasti terdapat pelanggaran HAM. Sedangkan pengadilan HAM bertugas untuk memberikan sanksi kepada para pelaku. Faktor psikologis seseorang dapat memengaruhi pelanggaran HAM. Untuk mengatasi curas (pencurian dengan kekerasan), Polresta mendirikan pos siaga di 13 titik yang tersebar di Kota Pasuruan. Dan juga mensosialisasikan tentang HAM kepada masyarakat. Pelanggaran HAM belum diterapkan sesuai UU. Dalam penanganannya menggunakan hukum pidana. Menggunakan dasar hukum UU hukum pidana. Untuk jaminan beliau dapat memastikan apabila suatu kasus sudah dilakukan penyelidikan, itu teratur. Daerah yang sering terjadi pelanggaran HAM yaitu daerah pesisir. Pelanggaran HAM yang di pesisir yaitu, kekerasan fisik. Pelanggaran HAM yang di kota yaitu, pencurian. Hukuman pidana sudah diatur dalam UU hukum pidana. Untuk masa hukumannya macam-macam, maksimal dihukum mati tergantung dari kasusnya. Dari beberapa kalangan diliat dari kasusnya yang paling banyak melakukan pelanggaran HAM yaitu dari kalangan yang memiliki SDM rendah. Penegakan hukum sekarang ini sudah bisa dikatakan lebih baik. Penegakan hukum yang sudah dilaksanakan bukan sebagai akibat atas masih terjadinya
pelanggaran HAM di Indonesia. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh kebutuhan, aspek psikologis, dan masyarakat itu sendiri serta aspek-aspek yang lain yang dapat memicu terjadinya pelanggaran HAM.
PENUTUP Kesimpulan
Timbulnya pelanggaran HAM di Pasuruan akibat dari faktor kebutuhan masyarakat yang sulit tercukupi dan faktor pendidikan dan moral yang rendah, serta faktor dari dalam diri seseorang itu juga bisa memunculkan pelanggaran HAM. Jadi, kesadaran masyarakat di Pasuruan tentang HAM masih kurang buktinya masih banyak orang- orang yang melakukan pelangaran-pelanggaran HAM. Maka, diharapkan masyarakat dapat
menciptakan suasana yang kondusif di dalam kehidupan
bermasyarakat dengan cara mendukung semua upaya-upaya penegakkan HAM Saran
Keseriusan untuk menegakkan HAM harus dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia. Tidak hanya aparat negara saja yang diwajibkan untuk menegakkan HAM akan tetapi seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi untuk menegakkannya. Kita sebagai generasi muda semestinya kita membantu pemerintah untuk menegakkan HAM. Kondisi HAM di Indonesia sudah saatnya dibenahi dan ditata ulang. Segala jenis hambatan dan tantangan yang dapat mengganggu terwujudnya pelaksanaan HAM harus segera dihilangkan.
