BAB II Landasan Teori
Pada landasan teori akan diterangkan teori-teori yang berhubungan dengan judul penulisan ini.
2.1 Pengertian Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 2.1.1 Pengertian Manajemen dan Manajemen Kesehatan Dalam topik manajemen pelayanan rumah sakit, ilmu manajemen pada dasarnya dibutuhkan pada semua tipe kegiatan organisasi dimana semua orang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama di dalam organisasi tersebut. Menurut FAYOL H, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan merupakan unsur-unsur manajemen. Sedangkan alat manajemen untuk mencapai tujuan adalah yang disebut sebagai enam M yaitu man, money, materials,machine, methode dan markets yang diterjernahkan bebas sebagai manusia, uang, bahan, mesin, metode, dan pemasaran (Koontz, 1988). Pengertian kesehatan menurut UU no 36 tahun 2009, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jika menyebut manajemen kesehatan, sebenarnya terdapat dua pengertian di dalamnya yaitu pengertian menejemen di satu pihak dan pengertian kesehatan di pihak lain. Yang dimaksud dengan menejemen kesehatan ialah menejemen yang diterapkan pada pelayanan kesehatan demi terciptanya keadaan sehat (Azwar, 1996).
2.1.2 Pengertian Rumah Sakit Beberapa pengertian rumah sakit yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya menurut Assosiation of Hospital Care (1947), rumah sakit merupakan pusat dimana pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan, serta penelitian kedokteran di selenggarakan. Sedangkan menurut Permenkes Nomor : 1045/Menkes/Per/Xi/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan, Rumah sakit adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, cidera dan melahirkan. 2.1.3 Pengertian Manajemen Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit secara sederhana merupakan suatu pengelolaan yang meliputi perencanaan berbagai sumber daya medik dengan mengorganisir serta menggerakkan sumber daya tersebut diikuti dengan evaluasi dan kontrol yang baik, sehingga dihasilkan suatu pelayanan medik yang merupakan bagian dari sistem pelayanan di Rumah Sakit. (Henni, 2009). Di dalam manajemen pelayanan rumah sakit terdapat banyak cakupan didalamnya seperti bangunan rumah sakit, fasilitasnya, alat-alat kesehatan, sumber daya manusia, dana yang tersedia dan sebagainya. Dengan proses menejemen yang baik yang melingkupi planning, organizing dan staffing, actuating, controlling dan evaluating diharapkan menghasilkan produk jasa pelayanan kesehatan yang baik dan diharapkan menjadikan rumah sakit yang dapat mencapai tujuan survival dan growth.
2.2 Mutu Pelayanan Rumah Sakit 2.2.1 Mutu Pelayanan Rumah Sakit Menurut Depkes RI (1992) Mutu Pelayanan Rumah Sakit merupakan suatu derajat kesempurnaan rumah sakit untuk memenuhi permintaan konsumen akan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit dengan wajar, efisien dan efektif serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai dengan norma, etika, hukum dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat konsumen. Menurut Parasuraman, dkk (1988), terdapat 10 faktor yang menentukan mutu pelayanan rumah sakit yaitu: 1. kehandalan yang mencakup dua hal pokok yaitu konsistensi kerja dan kemampuan untuk dipercaya. 2. Daya tangkap yaitu sikap tanggap para karyawan melayani saat dibutuhkan pasien. 3. Kemampuan yaitu memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa tertentu. 4. Mudah untuk dihubungi dan ditemui. 5. Sikap sopan santun, respek dan keramahan para pegawai. 6. Komunikasi yaitu memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang dapat mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. 7. Dapat dipercaya dan jujur. 8. Jaminan keamanan.
9. Usaha untuk mengerti dan memahami kebutuhan pelanggan. 10. Bukti langsung yaitu bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik, peralatan yang digunakan representasi fisik dan jasa. 2.2.2 Fungsi Rumah Sakit Menurut Permenkes Nomor : 1045/Menkes/Per/Xi/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan, Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier; b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan
kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian
pelayanan kesehatan; c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan; d. Pelaksanaan administrasi rumah sakit; 2.2.3 Pelayanan Tenaga Medis Menurut Depkes RI (1992), Tenaga medis memberikan pengaruh yang besar dalam menentukan kualitas pelayanan yang memiliki fungsi utama untuk memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu yang baik, tata cara dan teknik yang berdasarkan ilmu kedokteran dan kode etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pasien dan rumah sakit. Menurut Donabedian (1980), perilaku dokter yang keseluruhan dalam aspek pelayanan kesehatan harus mencakup beberapa hal yakni : a. Ketepatan diagnosis b. Ketepatan dan kecukupan therapi c. Catatan dan dokumen pasien yang lengkap
d. Koordinasi perawatan secara kontinuitas bagi semua anggota keluarga.
2.2.4 Pelayanan Tenaga Perawat atau Paramedis Keperawatan sebagai suatu profesi di rumah sakit yang cukup potensial dalam menyelenggarakan upaya mutu pelayanan kesehatan. Dalam Tim Depkes RI (1991), asuhan keperawatan terdapat 2 macam yakni : a. Pelayanan keperawatan (Nursing Service) adalah seluruh fungsi, tugas, kegiatan dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh seorang perawat dalam praktek profesinya. b. Asuhan keperawatan ( Nursing Care ) adalh suatu pelayanan keperawatan langsung berupa bantuan , bimbingan, penyuluhan, pengawalan atau perlindungan yang diberikan seorang perawat untuk memenuhi kebutuhan pasien. 2.2.5 Tujuh Standar Keselamatan Pasien Dalam PMK No. 1691 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit dijelaskan bahwa ada 7 standar keselamatan pasien yang terdiri dari : 1. Hak pasien 2. Mendidik pasien dan keluarga 3. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan 4. Penggunaan metode-metode penigkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien 5. Peran kepemimpinan dalam keselamatan pasien
6. Mendidik staf tentang keselamatan pasien 7. Komunikasi merupakan kunci bagi staff untuk mencapai keselamatan pasien.
2.3 Hak dan Kewajiban Pasien dan Pemberi Pelayanan Kesehatan Saat ini masyarakat semakin menyadari haknya sebagai konsumen, hal itu dapat dilihat dari pertanyaan mereka secara kritis mengenai penyakit yang mereka derita, pemeriksaan, pengobatan, tindakan yang akan diambil mengenai penyakitnya, bahkan mereka dapat mecari pendapat kedia. Akan tetapi sering kali hak konsumen tersebut masih cenderung dikalahkan oleh kekuasaan pemberi pelayanan kesehatan. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian baik berupa moral dan materi yang cukup besar bagi masyarakat. Berikut ini merupakan hak dan kewajiban pasien dan tenaga kesehatan : 2.3.1 Hak dan Kewajiban Pasien
Hak pasien berdasarkan UU no.8 / 1999 tentang perlindungan konsumen -
Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
-
Memilih
-
Informasi yang benar, jelas, dan jujur
-
Didengar pendapat dan keluhannya
-
Mendapatkan advokasi, pendidikan & perlindungan konsumen
-
Dilayani secara benar, jujur, tidak diskriminatif
-
Memperoleh kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian
Hak pasien berdasarkan uu no.23/1992 tentang kesehatan -
Informasi
-
Memberikan persetujuan
-
Rahasia kedokteran
-
Pendapat kedua (second opinion)
Kewajiban Pasien
-
Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
-
Beritikad baik
-
Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
-
Mengikuti upaya penyelesaian hukun sengketa perlindungan konsumen secara patut.
2.3.2 Hak dan kewajiban tenaga kesehatan
Hak tenaga kesehatan berdasarkan uu no. 23 /1992 tentang kesehatan Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya
Kewajiban tenaga kesehatan berdasarkan uu no. 23 /1992 tentang kesehatan Mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien
2.4 Malapraktik, Hubungan Hukum Pasien dan Pemberi Pelayanan Kesehatan, dan Tanggung Jawab Rumah Sakit dan Pemerintah 2.4.1 Pengertian Malapraktik Menurut kamus kesehatan, malapraktek merupakan tindakan profesional
yang
tidak
benar
atau
kegagalan
untuk
menerapkan
keterampilan profesional yang tepat oleh profesional kesehatan seperti dokter, ahli terapi fisik, atau rumah sakit. Malapraktik mengharuskan pasien membuktikan adanya cedera dan bahwa hal itu adalah hasil dari kelalaian oleh profesional kesehatan. 2.4.2 Hubungan Hukum Pasien dan Pemberi Pelayanan Kesehatan
Hubungan Hukum Antara Pasien Dan Rumah Sakit
1. Perjanjian perawatan, yaitu kesepakatan antara RS dan pasien bahwa pihak RS menyediakan kamar perawatan dan adanya tenaga perawat yang akan melakukan tindakan perawatan 2. Perjanjian pelayanan medis, yaitu kesepakatan antara RS dan pasien bahwa tenaga medis pada RS akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis
Hubungan Hukum Antara Pasien Dan Tenaga Kesehatan Di Rumahsakit 1. Hubungan Hukum Pasien - Dokter Merupakan perikatan / kontrak terapeutik, yaitu pihak dokter berupaya
secara
maksimal
menyembuhkan
pasien
(inspanningsverbintenis), jarang merupakan resultaatsverbintenis. 2. Hubungan Hukum Pasien - Tenaga Kesehatan Lain (Antara Lain Perawat) Merupakan perikatan / kontrak, yaitu tenaga kesehatan lain itu harus berupaya memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan perangkat
ilmu
yang
dimiliki.
Kontrak
ini
dapat
berupa
inspanningsverbintenis maupun resultaatsverbintenis. 3. Hubungan Hukum Dokter - Perawat Merupakan hubungan rujukan atau delegasi 2.4.3 Tanggung Jawab Rumah Sakit dan Pemerintah
Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit o Tanggung Jawab Rs Pemerintah Manajemen RS Pemerintah cq Kanwilkes / Depkes dapat dituntut. Menurut pasal 1365 KUHPerdata karena pegawai yang bekerja pada RS Pemerintah menjadi pegawai negeri dan negara sebagai suatu badan
hukum dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atas tindakan pegawai negeri yang dalam menjalankan tugasnya merugikan pihak lain. o Tanggung Jawab Rs Swasta Manajemen RS dapat diterapkan pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata karena RS swasta sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri dan dapat bertindak dalam hukum dan dapat dituntut seperti halnya manusia.
Tanggung Jawab Malapraktik Dokter Secara Pidana Bila terbukti malapraktik, seorang dokter antara lain dapat dikenakan pasal 359, 360, dan 361 KUHP bila malpraktik itu dilakukan dengan sangat tidak berhati-hati (culpa lata), kesalahan serius, sembrono (HR.3 Febr. 1913) Tiga Tingkatan Culpa 1. Culpa lata : sangat tidak berhati-hati (culpa lata), kesalahan serius, sembrono (gross fault or neglect) 2.Culpa levis : kesalahan biasa (ordinary fault or neglect) 3.Culpa levissima : kesalahan ringan (slight fault or neglect) (Black 1979hal. 241) Culpa lata tidak berlaku dalam hukum perdata. Culpa levis dan Culpa levissima yang tidak dapat dikenakan hukum pidana dapat ditampung dalam hukum Perdata dan hk. Disiplin tenaga Kesehatan (di Indonesia blm ada)
Daftar Pustaka Azwar, Azrul, Pengantar Administrasi Kesehatan, edisi III PT Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1996. Depkes RI. Standar Pelayanan Rumah Sakit, Dirjen Yanmed, Depkes RI, Jakarta,1992. DIKTI,
Perlindungan Konsumen Kesehatan, (http://www.dikti.go.id/files/atur/sehat/Perlindungan-KonsumenKesehatan1.pdf, diakses tanggal 7 April 2014).
[pdf],
Direktorat Rumah Sakit Umum dan Pendidikan Dirjen Yanmed Depkes RI, Standar Pelayanan Rumah Sakit cetakan ketiga, Jakarta 1994. Dirjen Yanmed, Pembentukan dan Tata Kerja Komite Medik Rumah Sakit, Jakarta Juli 1995
Djuhaeni, Henni, 2009, Manajemem Pelayanan Medik di Rumah Sakit. [pdf], (http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/09/manajemen_pelayanan_medik_di_rs.pdf, di akses tanggal 7 April 2014). Donabedian, Avedis, Exploration In Quality Assesment and Monitoring Health Administrasi Press, Ann Asbor, Michingan. Parasuraman. A, Zeithhaml, Lavenia A, and Berry, Leonard L, Serqual Item Scale for Measuring Consumer Perception of Servive Quality, Journal of Retailing,64, 1988. Republik Indonesia. 2009. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sekretariat Negara. Jakarta Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1045 /Menkes/Per/Xi/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan. Sekretariat Negara. Jakarta
Tim Dep. Kes RI, Konsep dan Proses Keperawatan, Cetakan I, Jakarta, 1991
