KUNCI JAWABAN BAB 1 A.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
a e d e a d b c
10. B.
1. Awal terbentuknya negara Indonesia bermula dari gagasan yang menyatakan
2.
3.
4.
5.
perlunya membentuk suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang berhasil diwujudkan dalam ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar Sumpah Pemuda merupakan ikrar para pemuda yang berasal dari berbagai suku dan budaya di wilayah nusantara untuk bersatu dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ikrar ini dperkuat dengan beberapa faktor-faktor penting pembentukan bangsa Indonesia, antara lain sebagai berikut: a. adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan asing selama lebih kurang 350 tahun; b. adanya keinginan bersama untuk merdeka; c. adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah nusantara yang membentang dari Sabang hingga Merauke; dan d. adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan. Kemudian melalui Proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan adanya negara baru kepada dunia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luas wilayah suatu negara ditentukan oleh perbatasannya. Di dalam batas-batas itu negara menjalankan yurisdiksi teritorial atas orang dan benda yang berada dalam wilayah itu, kecuali beberapa golongan orang dan benda yang dibebaskan dari yurisdiksi itu. Batas wilayah suatu negara dapat dibedakan atas batas wilayah daratan, laut, udara, dan ekstrateritorial. Batas wilayah suatu negara dengan negara lain di darat dapat berwujud batas alamiah, yaitu batas suatu negara dengan negara lain yang terjadi secara alamiah misalnya dalam bentuk pegunungan, sungai, hutan dan sebagainya; batas buatan, yaitu batas suatu negara dengan negara lain yang sengaja dibuat oleh manusia seperti dalam bentuk pagar tembok, kawat berduri, pos penjagaan dan sebagainya. Pengakuan dari negara lain terbagi atas dua macam, yakni pengakuan de facto, yaitu pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara, dan pengakuan de jure, yaitu pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional. Secara formal, negara diartikan sebagai organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintahan pusat. Negara dalam pengertian ini diartikan sebagai pemerintah (staat-overheid). Secara material, negara diartikan sebagai masyarakat (staat gemeinschaap) atau negara sebagai persekutuan hidup. Terbentuknya negara dapat dikaji melalui beberapa teori berikut.
1
a. Teori Ketuhanan. Teori ini didasarkan pada kepercayaan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Negara dengan sendirinya juga terjadi atas kehendak Tuhan. b. Teori Kekuasaan. Menurut teori ini, negara terbentuk atas dasar kekuasaan, dan kekuasaan adalah ciptaan orang yang paling kuat dan berkuasa. c. Teori Perjanjian Masyarakat. Menurut teori ini, negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat. Semua warga negara mengikat diri dalam suatu perjanjian bersama untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. d. Teori Hukum Alam. Menurut teori ini, hukum alam bukan buatan negara, melainkan kekuasaan alam yang berlaku di setiap waktu dan tempat, serta bersifat universal dan tidak berubah. 6. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Secara umum bentuk negara kesatuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. a. Kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan ke luar yang ditangani oleh pemeirntah pusat; b. Negara hanya memiliki satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu dewan perwakilan rakyat; c. Hanya ada satu kebijaksanaan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Contoh negara yang berbentuk kesatuan antara lain Indonesia, Filipina, Belanda, Italia, dan Jepang. 7. Teori Negara Berdaulat di Udara merupakan salah satu teori tentang konsepsi udara, yang terdiri atas teori-teori berikut. a. Teori Keamanan. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai batas yang diperlukan untuk menjaga keamanan negara itu. b. Teori Pengawasan Cooper. Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan untuk mengawasi ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah. c. Teori Udara Schacter. Teori ini menyatakan bahwa wilayah udara harus sampai pada suatu ketinggian, di mana udara masih cukup mampu mengangkat (mengapungkan) balon dan pesawat udara. 8. Wilayah Ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negaranya. Dengan kata lain, wilayah negara tersebut berada di wilayah negara lain atau di luar daerah teritorial suatu negara. Contohnya adalah kantor kedutaan besar suatu negara di negara lain atau kapal asing yang berlayar di laut bebas dengan berbendera suatu negara. 9. Kedaulatan ke dalam artinya pemerintah memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan kedaulatan ke luar artinya pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak tunduk pada kekuatan lain. Pemerintah harus pula menghormati kekuasaan negara lain dengan tidak mencampuri urusan dalam negerinya. 10. Nasionalisme merupakan suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan identitas bersama untuk sekelompok manusia. Sedangkan patriotisme adalah sikap yang ditunjukkan setelah memiliki nasionalisme, yaitu sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara.
C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai)
2
BAB 2 A.
1. d 2. c 3. c 4. a 5. d 6. c 7. a 8. c 9. d 10. e B.
1. Menurut Aristoteles, hukum adalah rangkaian peraturan yang mengikat baik rakyat maupun penguasa. Menurut Leon Duguit, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Menurut Samidjo, SH, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau ijin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut S.M. Amin, SH, hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Tujuannya adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Menurut J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. 2. Menurut Leon Duguit, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Sedangkan menurut S.M. Amin, SH, hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Tujuannya adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. 3. Tata Hukum berasal dari kata dalam bahasa Belanda rechtorde yaitu susunan hukum, yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Yang dimaksud dengan “memberi tempat sebenarnya” yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. 4. Dalam hukum positif di Indonesia berlaku tata hukum sebagai berikut. a. Hukum Tata Negara (HTN), adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang organisasi untuk mencapai tujuannya dalam kemasyarakatan.
3
b. Hukum Administrasi Negara (HAN), adalah ketentuan-kententuan yang mengatur tentang pengelolaan administrasi pemerintahan dalam arti luas, yang bertujuan untuk mengetahui cara tingkah laku negara dan alat-alat perlengkapan negara. c. Hukum Perdata, adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan (kebutuhan)nya atau mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. d. Hukum Pidana, adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia alam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. 5. Dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya. Menurut Brooks, korupsi adalah dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi. Para ahli ekonomi menggunakan definisi yang lebih konkret. Korupsi didefinisikan sebagai pertukaran yang menguntungkan (antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau nonmateri), yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta. 6. Kasus korupsi dana nonbujeter Bulog, kasus korupsi pengadaan tinta Pemilu 2004, kasus korupsi Goro Batara Sakti. 7. Korupsi sulit diberantas di Indonesia karena belum ada upaya penegakan hukum yang tegas untuk memberantas korupsi. Korupsi yang terjadi di level bawah mungkin bisa diberantas. Tetapi untuk level atas, sangat sulit. Selain itu, korupsi telah menjadi budaya yang mewarnai aktivitas keseharian masyarakat Indonesia, sehingga secara tidak langsung, korupsi telah “dilegalkan” baik oleh orang yang mengkorupsi maupun yang dikorupsi. (Jawaban siswa bisa berbeda-beda tergantung pengalaman dan pemahamannya tentang korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, titik berat jawaban ada pada kesesuaian pendapat dan alasan/analisisnya) 8. Beberapa contoh organisasi yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi: a. GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara) b. OAK (Organisasi Anti Korupsi) c. ICW (Indonesia Corruption Watch) d. SoRAK (Solidaritas Gerakan Anti Korupsi) e. SAMAK (Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi) f. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) g. Transparency International Indonesia (TII) h. Gerakan Rakyat Anti-Korupsi (Gerak) 9. Sikap anti korupsi haruslah dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga. Dari dalam diri, sejak dini harus ditanamkan sikap jujur, terbuka, adil, dan mandiri. Dengan demikian, orang akan terhindar dari perilaku yang merugikan orang lain demi kepentingan pribadi. Begitu pula dalam lingkungan keluarga. Antaranggota keluarga harus ditanamkan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan. Dalam lingkungan sekolah pun harus ada kejujuran dan keterbukaan lembaga pendidikan pada warga sekolah. Para siswa dididik untuk selalu percaya diri, mandiri, beretos kerja tinggi sehingga terhindar dari perilaku buruk, seperti menyontek. 10. Akibat korupsi bagi yang mengkorupsi a. Melatih hidup tidak jujur b. Hidup tidak tenang, selalu kekurangan c. Hilangnya kepedulian terhadap sesama Akibat korupsi bagi yang dikorupsi a. Hilangnya harta benda yang seharusnya menjadi haknya
4
b. Hilangnya kesempatan untuk berusaha dan berprestasi c. Timbulnya ketidakpercayaan pada sesama C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai)
BAB 3 A.
1. c 2. c 3. a 4. c 5. c 6. b 7. d 8. d 9. d 10. a B. 1. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia karena martabatnya sebagai manusia, dan bukan diberikan oleh masyarakat atau negara. Manusia memilikinya karena dia manusia, maka hak asasi itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. Sejarah kelahiran HAM tidak dapat dipungkiri dimulai di Inggris. Bangsa Inggris memiliki tradisi perlawanan terhadap para raja yang berusaha untuk berkuasa secara mutlak. Tahun 1215 kaum bangsawan memaksa Raja John untuk memberikan Magna Charta Libertatum (larangan penghukuman, penahanan dan perampasan benda dengan sewenang-wenang). Tahun 1679 lahir Habeas Corpus Act (orang yang ditahan harus dihadapkan pada hakim dalam waktu tiga hari dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan). Tahun 1689 lahir Bill of Rights (Akta Deklarasi Hak dan Kebebasan Kawula dan Tatacara Suksesi Raja), dokumen ini merupakan konstitusi modern pertama di dunia. Dalam Akta tersebut ditandaskan bahwa raja tunduk kepada parlemen, raja tidak dapat memungut pajak ataupun memiliki pasukan pada masa damai tanpa persetujuan parlemen, dan raja harus mengakui hak-hak parlemen. UU ini masih diskriminatif karena hanya mengakui hak kaum bangsawan (itu pun hanya laki-laki). 2. Hak asasi pribadi (personal rights), hak asasi ekonomi (property rights), hak asasi plitik (political rights), hak asasi hukum (rights of legal equality), hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights), serta hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). 3. Sebagai upaya untuk tetap menegakkan hak-hak asasi manusia di Indonesia, berbagai peraturan ditulis di Indonesia. Peraturan perundang-undangan serta kovenan internasional sudah banyak diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu, melalui Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993 pemerintah membentuk lembaga independen Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berkedudukan di Jakarta. 4. Pihak masyarakat yang dapat dan berhak berpartisipasi dalam usaha perlindungan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia meliputi individu, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, ataupun lembaga kemasyarakatan lainnya. Partisipasi yang dapat dilakukan oleh pihak
5
5.
6.
7.
8.
9.
masyarakat adalah menggunakan haknya untuk melaporkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya yang berwenang dalam usaha perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Masyarakat dapat membantu dengan melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM. Masyarakat juga berhak mengajukan usulan mengenai perumusan atau kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya. Pandangan pertama menyatakan bahwa yang harus bertanggung jawab memajukan HAM adalah negara, karena dibentuk sebagai wadah untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Rakyat yang cerdas dan sadar sehingga mampu menghargai dan menghormati HAM perlu diberikan pendidikan terutama masalah yang berkaitan dengan HAM. Negara yang tidak memfasilitasi rakyat melalui pendidikan HAM berarti negara telah mengabaikan amanat rakyat. Pandangan kedua menyatakan bahwa tanggung jawab pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM tidak saja dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya negara dan individu memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Oleh karena itu, pelanggaran HAM sebenarnya tidak saja dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyat yang disebut dengan pelanggaran HAM secara horizontal. (Dari kedua pandangan ini, siswa boleh memilih salah satunya asalkan disertai alasan yang jelas. Untuk di Indonesia, tanggung jawab memajukan HAM akan lebih efektif dengan mengacu pada pandangan kedua) Jika negara tidak dapat melindungi HAM warga negaranya, yang terjadi adalah banyaknya pelanggaran HAM terhadap warga negara, baik yang dilakukan oleh warga negara lain (seperti pelecehan, diskriminasi, dan penganiayaan); negara itu sendiri (seperti penghapusan etnis dan pemaksaan budaya tertentu); maupun negara lain (seperti kejahatan perang dan pembantaian). Jaminan Hak Ekosob adalah sebagai berikut: a. Hak-hak asasi ekonomi (property rights) yaitu: o kebebasan memiliki sesuatu, membeli, menjual, serta memanfaatkan. o hak mendapat tunjangan hidup bagi orang miskin dan anak terlantar. b. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (socila and cultural rights) yaitu: o hak memperoleh jaminan pendidikan dan kesehatan. o hak mengembangkan kebudayaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruhnya maupun sebagian; memaksakan tindakantindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Contohnya adalah perang antara ras Kaukasia (ras kulit putih) dengan ras kulit merah (suku Indian) dalam rangka memperebutkan benua Amerika. Dalam peperangan tersebut ras kulit putih yang memiliki kekuatan dan persenjataan yang lebih dominan membunuh hampir seluruh suku Indian tanpa pandang bulu, termasuk anak-anak dan wanita untuk dapat merebut dan menguasai benua Amerika. Peperangan tersebut hampir memusnahkan seluruh suku Indian. Sebagian besar orang Indian terbunuh sedangkan sisanya bersembunyi dan hidup di tempat terpencil yang sulit dijangkau. Kejahatan kemanusiaan merupakan serangan secara luas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan ini dapat berupa pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran; atau pemindahan penduduk
6
secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; pemerkosaan; perbudakan seksual; pelacuran secara paksa; pemaksaan kehamilan; pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik; ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan apartheid. 10. Contoh kasus yang mencerminkan usaha penegakan HAM adalah pengusutan terhadap tewasnya tokoh LSM terkenal, Munir. Walaupun terkesan terlalu lambat, diusutnya kasus ini menunjukkan sinyal positif terhadap usaha penegakan HAM di Indonesia. (Siswa boleh mengajukan contoh kasus yang berbeda asalkan sesuai dengan pertanyaan)
C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai)
7
BAB 4 A.
1. c 2. c 3. a 4. d 5. e 6. b 7. d 8. e 9. a 10. a B.
1. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu
2.
3. 4.
5.
berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi. Sebelum sebuah negara berdiri, segala sesuatunya harus dipersiapkan agar negara tersebut dapat berdiri kokoh. Negara tersebut harus memiliki dasar negara yang kokoh pula. Selain itu, diperlukan pula aturan main yang jelas yang mengatur perilaku dalam ketatanegaraan. Aturan main dan tata cara tersebut tertuang dalam konstitusi negara. Dasar negara Indonesia, Pancasila, memiliki keterkaitan erat dengan konstitusi negara, yaitu UUD 1945. Dalam UUD 1945, terkandung nilai-nilai Pancasila, baik dalam pembukaan maupun pasal-pasal yang tertuang dalam batang tubuh UUD 1945. Tiap-tiap negara memiliki isi konstitusi yang berbeda-beda, baik materi, semangat, daya jangkau, maupun sistematikanya. Hal ini tergantung pada bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem politik yang dianut negara tersebut. Dalam pembukaan UUD 1945, terdapat 4 (empat) pokok pikiran yang merupakan pancaran dari dasar falsafah negara. Keempat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut. a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia atas dasar persatuan. b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. c. Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. d. Negara berdasarkan ketuhanan Yang Mahaesa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, kedudukan Pembukaan UUD 1945 sangatlah tinggi. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Selain itu, Pembukaan UUD juga merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Jika pembukaan itu diubah, maka itu berarti mengubah tertib hukum dan konsensus
8
politik tertinggi, yang berarti pula menyia-nyiakan hasil jerih payah para pendiri negara (the founding fathers) Indonesia. 6. Periodisasi konstitusi di Indonesia a. Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949) UUD 1945 pertama kali disahkan berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang Paniitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Naskah UUD 1945 ini pertama kali dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1945 – 17 Agustus 1950) Naskah konstitusi Republik Indonesia Serikat disusun bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) dalam konferensi tersebut. Naskah rancangan UUD itu disepakati bersama oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai Undang-Undang Dasar RIS. Naskah UUD yang kemudian dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS itu disampaikan kepada Komite Nasional Pusat sebagai lembaga perwakilan rakyat Republik Indonesia dan kemudian resmi mendapat persetujuan Komite Nasional Pusat tersebut pada tanggal 14 Desember 1949. Selanjutnya, Konstitusi RIS dinyatakan berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949. c. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959) Untuk keperluan menyiapkan satu naskah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibentuklah suatu panitia bersama yang akan menyusun rancangannya. Setelah selesai, rancangan undang-undang itu kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 Agustus 1950, dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Selanjutnya, naskah UUD baru ini diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus 1950, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1950. d. (Kembali ke) Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999) Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga sekarang, UUD 1945 terus berlaku dan diberlakukan sebagai hukum dasar. Sifatnya masih sebagai tetap sebagai UUD sementara. Namun, pada masa Orde Baru, konsolidasi kekuasaan lama kelamaan semakin terpusat. Di sisi lain, siklus kekuasaan mengalami stagnasi yang statis karena pucuk pimpinan pemerintahan tidak mengalami pergantian selama 32 tahun. Akibatnya UUD 1945 mengalami proses sakralisasi yang irasional semasa rezim Orde Baru. UUD 1945 tidak diizinkan bersentuhan dengan ide perubahan sama sekali. Padahal, UUD 1945 jelas merupakan UUD yang masih sementara dan belum pernah dipergunakan dan diterapkan secara sungguh-sungguh. e. Perubahan (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR. Adapun keempat perubahan tersebut sebagai berikut. Perubahan (amandemen) pertama UUD 1945 (19 Oktober 1999 – 18 Agustus 2000) Perubahan (amandemen) kedua UUD 1945 (18 Agustus 2000 – 9 November 2001) Perubahan (amandemen) ketiga UUD 1945 (9 November 2001 – 10 Agustus 2002) Perubahan (amandemen) keempat UUD 1945 (10 Agustus 2002 – sekarang) 7. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang kemudian digantikan oleh Orde Refomasi, muncullah tuntutan untuk melakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 tersebut antara lain adalah karena pada masa Ore Baru kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR dan bukan di tangan rakyat, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat menimbulkan multitafsir, serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung
9
ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dilakukan degan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan negara (staat structure) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 8. Beberapa cara untuk mengamandemen UUD 1945 menurut pasal 37 adalah sebagai berikut: a. untuk mengubah UUD, sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR harus hadir; b. putusan diambil sekurang-kurangnya dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Berdasarkan pasal tersebut, amandemen UUD 1945 tergolong sulit antara lain karena: a. wewenang untuk mengubah UUD ada pada MPR sebagai lembaga tertinggi negara; b. untuk mengubah UUD, kuorum yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya adalah 2/3 dari seluruh jumlah anggota MPR; dan c. bahwa putusan tentang perubahan UUD adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir. 9. Beberapa hal positif dari UUD 1945 setelah diamandemen adalah sebagai berikut. a. Mengubah pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak jelas dan tegas dalam memberikan pengaturan. Akibatnya, banyak hal yang dengan mudah dapat ditafsirkan oleh siapa saja, tergantung pada kepentingan orang-orang yang menafsirkannya. b. Mengubah dan/atau menambah pengaturan-pengaturan di dalam konstitusi yang terlampau singkat dan tidak lengkap, serta terlalu banyak mendelegasikan pengaturan selanjutnya pada undang-undang dan ketetapan lainnya. c. Memperbaiki berbagai kelemahan mendasar baik dalam isi maupun proses pembuatannya, seperti tidak konsistennya hubungan antarbab, antarpasal, serta antara bab dan pasal. d. Memperbarui beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi politik dan ketatanegaraan suatu negara. 10. Indikator UUD pasca amandemen mirip konstitusi AS adalah sebagai berikut. a. Adanya pemilihan langsung presiden, wakil presiden, dan wakil rakyat. b. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. c. Adanya mekanisme checks and balances (saling kontrol dan saling imbang) antarlembaga negara sebagai mitra sejajar dan separation of power (pemisahan kekuasaan) di antara lembaga negara. d. Adanya pengakuan terhadap hak-hak dasar warga negara. e. Adanya sistem pemilu reguler sebagai mekanisme peralihan kekuasaan. f. Tanggung jawab pemerintahan negara kepada pemilih dan konstitusi. g. Adanya mekanisme judicial review (uji materi). h. Adanya mekanisme impeachment (pendakwaan terhadap pejabat negara yang melanggar konstitusi dan hukum pidana).
C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai)
10
BAB 5 A.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
e b b b b b d d
9.
10. c B.
1. Referendum adalah hak warga negara untuk memberikan persetujuan atau
penolakan. Dalam hal kewarganegaraan, seorang warga negara berhak menyetujui atau menolak keinginan MPR untuk mengubah UUD 1945. Ketentuan tentang referendum dimuat dalam Tap MPR No. IV/MPR/1983 jo. UU No. 5 Tahun 1985. 2. Langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka menghargai persamaan kedudukan bagi setiap warga negara. a. Menghilangkan diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan. b. Menjaga keutuhan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat. c. Menghilangkan kebiasaan seperti bergosip, menggunjingkan keburukan orang lain, menyulut rasa iri atas harta atau penampilan yang lebih dari yang lain. d. Menghindari tindakan yang terlalu mengagung-agungkan ajaran agama sendiri atau mengagung-agungkan suku sendiri. 3. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 62/1958 bahwa ada 7 (tujuh) cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu: a. karena kelahiran, b. karena pengangkatan, c. karena dikabulkannya pemohonan, d. karena pewarganegaraan, e. karena perkawinan, f. karena turut ayah dan atau ibu, serta g. karena pernyataan. 4. Kawulanegara Belanda yang dapat dibagi atas 3 golongan sebagai berikut. Golongan Eropa Golongan Timur Asing Golongan Bumiputera (Indonesia)
11
5.
6.
7.
8.
Bangsa Jepang termasuk ke dalam Golongan Eropa. Jika seseorang tidak memenuhi prinsip ius sanguinis ataupun ius soli, ia juga dapat memperoleh kewarganegaraan dengan jalan pewarganegaraan atau naturalisasi. Dalam pewarganegaraan ini ada yang aktif dan ada pula yang pasif. Dalam pewarganegaraan aktif, seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih dan mengajukan kehendak menjadi warga negara dari sesuatu (pihak) negara (stelsel aktif). Sedangkan dalam pewarganegaraan pasif, apabila seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh sesuatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut (stelsel pasif). Bipatride adalah orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap. Dalam kasus kewarganegaraan rangkap ini, maka seorang warga negara memiliki opsi (hak memilih sesuatu kewarganegaraan atau stelsel aktif). Ia juga memiliki hak repudiasi (hak untuk menolak suatu kewarganegaraan atau stelsel aktif). Berdasarkan UU No. 62/1958, untuk memperoleh status kewaganegaraan Indonesia, diperlukan bukti-bukti sebagai berikut. a. Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena kelahiran adalah dengan Akta Kelahiran. b. Surat bukti kewarganeggaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena pengangkatan adalah Kutipan Pernyataan Sah Buku Catatan Pengangkatan Anak Asing dari Peraturan Pemerintah No.67/1958, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JB.23/2/25, butir 6, tanggal 5 Januari 1959. c. Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena dikabulkannya permohonan adalah Petikan Keputusan Presiden tentang permohonan tersebut (tanpa pengucapan sumpah dan janji setia). d. Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh pewarganegaraan Indonesia karena pewarganegaraan adalah Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan tersebut yang diberikan setelah pemohon mengangkat sumpah dan janji setia. e. Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena pernyataan adalah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JB.3/166/22, tanggal 30 September 1958 tentang memperoleh/kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan. Berdasarkan pasal 23 UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan diatur mengenai sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia, yaitu: a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannnya sendiri; b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu; c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin terlebih dahulu dari Presiden; e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan hanya dapat dijabat oleh WNI; f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut; g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing; h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
12
i. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan RI tersebut telah memberi tahu secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
9. Jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bangsa Indonesia secara kultural telah tertanam melalui adat dan budaya yang relatif memiliki nilai-nilai yang hampir sama. Dalam perisai lambang burung Garuda Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” terdapat pertanda bahwa dalam kurun waktu perjalanan hidup bangsa Indonesia hingga saat ini, masalah perbedan suku, agama, ras, dan antargolongan tidaklah menajdi penghalang dalam pergaulan hidup, akan tetapi justru sebaliknya mampu menjadi perekat dalam kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Beberapa nilai kultural bangsa Indonesia yang patut kita lestarikan dalam upaya memberikan jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara antara lain nilai religius, nilai gotong royong, nilai ramah-tamah, serta nilai kerelaan berkorban dan cinta tanah air.
10. Pengakuan jaminan persamaan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, juga telah dirumuskan dalam dasar negara Pancasila sebagai berikut. a. Ketuhanan Yang Maha Esa b. Bahwa segala agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia terpusat pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, makna utama dalam sila utama ini yaitu adanya pengakuan persamaan jaminan hidup bagi warga negara Indonesia untuk beragama dan melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. c. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab d. Menunjukkan ekspresi bangsa Indonesia yang mempunyai keinginana kuat bahwa dalam aspek-aspek hubungan antarmanusia terdapat jaminan persamaan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, berdasarkan moralitas yang adil dan beradab. e. Persatuan Indonesia f. Dengan dasar sila ini, maka setiap bangsa Indonesia mampu meletakkan kepentingan, keselamatan bangsa dan rakyat di atas kepentingan diri sendiri dan golongan. Setiap warga negara harus sanggup memberikan jaminan persamaan hidup antarwarga dan siap berkorban untuk bangsa dan negara atas dasar cinta tanah air terhadap bangsanya. g. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan h. Merupakan kehidupan demokrasi dengan memberikan jaminan persamaan hidup bagi setiap warga negara, merupakan cita-cita luhur yang ingin diwujudkan melalui konsensus adanya persamaan politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. i. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia j. Dalam pelaksanaan hubungan antarmanusia yang mencakup jaminan persamaan hidup, semua bentuk eksploitasi manusia oleh manusia lain sangat dilarang. Diharapkan agar setiap anggota masyarakat mampu menciptakan kondisi untuk semua golongan mendapatkan kesemapatan yang sama dan berkeadilan menuju penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
13
C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai)
BAB 6 A.
1. e 2. b 3. c 4. c 5. a 6. d 7. c 8. d 9. a 10. e B. 1. Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik. Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat yang mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai, dan sebagainya. Agar anggota partai dapat mengetahui prinsip partai, program kerja partai atau pun gagasan partainya untuk menciptakan ikatan moral pada partainya, komunikasi seperti ini menggunakan madia partai itu sendiri atau media massa yang mendukungnya. Sistem komunikasi politik di Indonesia dikembangkan dengan dasar komunikasi yang bebas dan bertanggung jawab. Setiap media massa bebas memberitakan suatu hal selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, tidak membahayakan kepentingan negara dan masyarakat. Di samping itu, media massa juga berfungsi menyuarakan suara pembangunan dan program-program kerja pemerintah, menyuarakan ide-ide politik, membina tumbuhnya kebudayaan politik kemudian memelihara dan mewariskannya pada generasi pelanjut. 2. Menurut Gabriel A. Almond, ada 4 tipe kelompok kepentingan, yaitu: a. institutional interest groups, yang terdiri dari elite politik, tentara, anggota parlemen, para pemuka agama, kelompok profesi, dan lain-lain;
14
b. non-associational interest groups yaitu kelompok etnis, suku, agama, dan lainlain;
c. anomic interest groups yaitu bersifat spontan, misalnya dalam kelompok demontrasi; dan d. associational interest groups yang merupakan pengabungan dari kelompok elite maupun kelompok tertentu (khusus), seperti perserikatan dagang, perhimpunan wiraswasta, asosiasi etnik, asosiasi yang diorganisasi oleh kelompok aliran agama, kelompok masyarakat dan sejenisnya. 3. Kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan. Sedangkan kelompok penekan memiliki kedudukan yang dapat memaksa atau mendesak pihak yang berada di dalam pemerintahan atau pimpinan untuk bergerak ke arah yang diinginkan atau justru yang berlawanan dengan desakannya. 4. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia sebagai berikut. a. Ide kedaulatan rakyat Bahwa yang berdaulat di negara demokarsi adalah rakyat. Ide ini menjadi gagasan pokok dari demokrasi. Tercermin pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD”. b. Negara berdasar atas hukum Negara demokrasi juga negara hukum. Negara hukum Indonesia menganut hukum dalam arti material (luas) untuk mencapai tujuan nasional. Tercermin pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. c. Bentuk republik Negara dibentuk untuk memperjuangkan realisasi kepentingan umum (republika). Negara Indonesia berbentuk republik yang memperjuangkan kepentingan umum. Tercermin pada Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. d. Pemerintah berdasarkan konstitusi Penyelenggaraan pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundangundangan dan berlandaskan konstitusi atau undang-undang dasar yang demokratis. Tercermin pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. e. Pemerintahan yang bertanggung jawab Pemerintah selaku penyelenggara negara merupakan pemerintah yang bertanggung jawab atas segala tindakannya. Berdasarkan demokrasi Pancasila, pemerintah ke bawah bertanggung jawab kepada rakyat dan ke atas bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. f. Sistem perwakilan Pada dasarnya, pemerintah menjalankan amanat rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Para wakil rakyat dipilih melalui pemilu. g. Sistem pemerintahan presidensial Presiden adalah penyelenggara negara tertinggi. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 5. Lima sistem politik selain demokrasi antara lain sebagai berikut (siswa boleh menjawab berbeda asalkan benar). a. Absolutisme, merupakan Sistem politik di mana tidak ada batasan hukum, kebiasaan, atau moral atas kekuasaan pemerintah. Istilah ini secara umum digunakan untuk sistem politik yang dijalankan oleh seorang diktator, tetapi juga bisa digunakan pada sistem yang kelihatannya demokratis yang memberi
15
kewenangan mutlak pada legislatif dan eksekutif. Sifat utama bentuk pemerintahan ini adalah pemusatan kekuatan, kontrol kelompok sosial yang ketat, tidak adanya partai politik pesaing, dan perwakilan rakyat menjadi oposisi. b. Anarkisme, merupakan sistem politik yang bertentangan dengan semua bentuk pemerintahan. Para anarkis percaya bahwa pencapaian tertinggi umat manusia adalah kebebasan individu untuk mengekspresikan dirinya, tidak terbatas oleh bentuk represi atau kontrol apapun. Mereka percaya bahwa kesempurnaan umat manusia tidak akan dicapai hingga semua pemerintahan dihapuskan dan setiap individu bebas sebebas-bebasnya. Namun salah satu batasan atas kebebasan itu adalah larangan melukai manusia lain. Batasan ini menimbulkan batasan lain. Jika umat manusia berusaha menyakiti orang lain, semua individu lain yang berkelakuan baik memiliki hak untuk bersatu melawannya, dan kelompok yang taat asas dapat menekan kelompok kriminal, meskipun hanya melalui kerja sama sukarela dan bukan melalui organisasi negara. c. Koalisi, merupakan kombinasi sementara kelompok atau individu yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan bersama. Istilah koalisi paling sering digunakan sehubungan dengan partai politik. Pemerintah koalisi, yang sering ditemukan di negara-negara multipartai, seperti Prancis dan Italia, dapat dibentuk ketika tidak satu partai tunggal yang cukup kuat untuk memperoleh mayoritas dalam pemilihan umum. Pemerintah yang terbentuk biasanya mendistribusikan pos-pos politik untuk mewakili seluruh anggota koalisi. d. Persemakmuran (commonwealth), merupakan badan yang terdiri atas rakyat komunitas yang terorganisasi secara politis, yang bersifat independen atau semiindependen, dimana pemerintah berfungsi berdasarkan persetujuan rakyat. e. Komunisme. Menurut teori, komunisme dapat menciptakan masyarakat tanpa kelas yang kaya dan bebas, dimana semua orang menikmati status sosial dan ekonomi. Namun dalam prakteknya, rezim komunis mengambil bentuk pemerintah otoriter dan memaksa (coercive), yang tidak begitu peduli pada persoalan kelas buruh dan pada akhirnya berupaya untuk mempertahankan kekuasaan. 6. Totalitarianisme adalah sistem pemerintahan dan ideologi di mana semua aktivitas sosial, politik, ekonomi, intelektual, budaya, dan spiritual tunduk pada tujuan pemimpin sebuah negara. Beberapa ciri penting membedakan totalitarianisme, bentuk otokrasi yang asing pada abad ke-20, dengan bentuk yang lebih tua seperti despotisme, absolutisme, dan tirani. Dalam bentuk otokrasi yang lebih tua, rakyat bisa hidup dan relatif independen, asalkan mereka meninggalkan arena politik. Namun, dalam totalitarianisme modern, rakyat dibuat sepenuhnya tergantung pada kemauan dan ajakan partai politik dan pemimpinnya. Otokrasi yang lebih tua dipimpin oleh seorang raja atau bengsawan lain yang memimpin dengan prinsip seperti hak dari Tuhan, sementara negara-negara totaliter modern dipimpin oleh seseorang pemimpin atau diktator yang mengontrol partai politik. Contohnya adalah totalitarisme yang terjadi di negara Jerman pada saat NAZI berkuasa. Negara dipimpin sepenuhnya oleh kekuatan militer yang dimiliki oleh NAZI dan tunduk kepada Hitler selaku pemimpin NAZI. 7. Proses adalah pola-pola tingkah laku (sosial dan politik) yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain. Dalam suatu negara, lembagalembaga seperti parlemen, partai, birokrasi, sekalipun sudah memiliki kehidupan sendiri, sebenarnya merupakan proses yang pola-pola ulangannya sudah mantap dan mencerminkan struktur. Struktur mencakup lembaga-lembaga formal dan informal, seperti parlemen, kelompok kepentingan, kepala negara, jaringan komunikasi, dan sebagainya. Fungsi adalah membuat keputusan-keputusan, policy (kebijakan) yang mengikat mengenai alokasi dari nilai-nilai (yang bersifat material). Keputusan-keputusan kebijakan diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan masyarakat.
16
8. Menurut Sri Soemantri, sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antara manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik suprastruktur politik (lembaga eksekutif, legislatif serta yudikatif) dan infrastruktur politik (ada 4 komponen: partai politik, kelompok kepentingan atau interest group, kelompok penekan atau pressure group, dan alat komunikasi politik). Menurut Rusadi Kantaprawira, sistem politik adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. Menurut David Easton, sistem politik adalah: a. Sistem yang terdiri dari alokasi nilai-nilai. b. Pengalokasian nilai-nilai tersebut bersifat paksaan. c. Pengalokasian tersebut mengikat masyarakat secara keseluruhan. Menurut Gabriel Almond, sistem politik merupakan sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka, yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi yang dijalankan oleh sistem politik untuk mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan fungsi adaptasi adalah fungsi penyesuaian terhadap lingkungan. Menurut Samuel P. Huntington, sistem politik didefinisikan menurut beberapa cara pandang sebagai memiliki beberapa komponen yang berbeda, yaitu kultur, struktur, kelompok, kepemimpinan, dan kebijakan. 9. Menurut Rusadi Kantaprawira, istilah sistem politik di Indonesia sudah lazim dipergunakan di kalangan dunia universitas. Sistem politik harus mempunyai kapabilitas dan dapat memelihara identitasnya dalam suatu periode tertentu, dan tentunya kapabilitas tersebut selalu berada dalam suatu ”wilayah” tertentu (dalam arti tak selalu bersifat geografis). Oleh karena itu, sistem politik Indonesia tiada lain ialah sistem politik yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pandangan tersebut, Sistem Politik Indonesia menunjuk pada suatu sistem: (1) yang pernah berlaku di Indonesia, (2) yang sedang berlaku atau nyata-nyata berlaku di Indonesia, (3) yang berlaku selama eksistensi negara Indonesia sampai sekarang. 10. Menurut Almond, sistem politik modern dan primitif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. a. Memiliki kebudayaan politik. Masyarakat yang sederhana pun mempunyai tipe struktur politik yang terdapat dalam masyarakat yang kompleks. Tipe-tipe tersebut dapat diperbandingkan satu sama lain sesuai dengan tingkatan dan bentuk perbandingan kerja yang teratur. b. Menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda-beda, yang ditimbulkan karena perbedaan struktur. Hal ini dapat diperbandingkan, yaitu bagaimana frekuensi pelaksanaan fungsi-fungsi itu tadi (sering dilaksanakan atau tidak), dan bagaimana gaya pelaksanaannya. c. Memiliki spesialisasi, baik pada masyarakat primitif maupun modern dalam melaksanakan banyak fungsi. Oleh karena itu, sistem politik dapat diperbandingkan sesuai tingkat kekhususan tugas.
C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang jelas dan sesuai)
17
