Kritik Terhadap Pendekatan Top Down dan Bottom Up dalam Pembangunan 1.
Abstrak
Top Down dan Bottom Up merupakan dua jenis pendekatan perencanaan yang sering digunakan dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Perencanaan bersifat Top down biasanya sering ditemukan dalam perencanaan pembangunan di Negara-negara berkembang, misalnya di Negara Indoneia, India, serta Negara-negara berkembang lainnya, sementara tipe perencanaan bottom Up lebih sering diterapkan di Negara maju dimana sebagian besar masyarakatnya telah secara aktif berpartisipasi dalam pemerintahan yang ada, contoh Negara yang telah menerapkan perencanaan bottom up adalah Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan beberapa Negara maju lainnya. Antara perencanaan bottom up dan Top Down masing-masing telah memiliki klebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga pada dasarnya suatu wilayah memilih pendektan Top Down dan Bottom Up lebih didasarkan atas kondisi social serta karakteristik wilayah tersebut, bukan dikarenakan kelebihan maupun kekurangan kedua jenis pendekatan perencanaan tersebut. 2.
Pendahuluan
Seperti yang telah diketahui terdapat dua jenis pendekatan perencanaan yang dapat digunakan dalam sistem pemerintahan, kedua pendekatan perencanaan tersebut adalah pendekatan perencanaan Top_Down dan Bottom-Up. Kedua jenis pendekatan perencanaan tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar, dimana perencanaan Top-Down merupakan perencanaan dimana pemerintah berperan sebagai sebagai pemberi gagasan awal dan berperan lebih dominan dalam mengatur program yang telah digagas mulai dari proses perencaan hingga evaluasi, pada pendekatan prencanaan ini dimana peran masyarakat tidak begitu berpengaruh. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan model pendekatan Bottom Up dimana peran serta masyarakat sangat berperan dalam proses perencanaan, dalam pendekatan perencanaan BottomUp masyarakat berperan mulai proses gagasan awal sampai hingga proses evaluasi program yang telah dilaksanakan sedangkan pemerintah pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam suatu jalannya jalannya program. Meskipun kedua jenis pendekatan pendekatan perencanaan perencanaan tersebut sangat bertolak belakang satu sama lainnya, akan tetapi masin-masing memiliki kelebihan tersendiri
Adapun kelebihan dari jenis pendekatan Top Down yakni: 1. Sistem pendekatan ini simple dan sederhana karena semua program akan diajukan dilaksanakan, serta dievaluasi oleh pemerintah, sehingga tidak membutuhkan peran serta masyarakat yang biasanya cenderung memperlama suatu proses kegiatan. 2. Biaya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak perlu repotrepot mengeluarkan dana ketika terdapat pemberlakuan suatu program atau rencana 3. Dapat memaksimalkan kinerja pemerintah, karena dalam pelaksanannya semua hal dilakukan oleh pemerintah tanpa ada bantuan dari pihak masyarakat luas. Tidak hanya jenis pendekatan Top Down yang memiliki kelebihan, pendekatan Bottom Up juga memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pendekatan perencanaan Top Down, adapun kelebihan tersebut yakni: 1. Masyarakat ikut berperan serta dalam perencanaan yang ada 2. Tujuan dari perencanaan akan maksimal, karena masyarakat yang mengetahui permasalahan menjadi oihak yang menyusun gagasan bagi perencanaan tersebut, sehingga tidak ada langkah yang sia-sia 3. Masyarakat berperan lebih besar dibandingkan pemerintah, sehingga masyarakat akan lebih kreatif dalam mengajukan gagasan atau ide-ide serta solusi yang tepat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa kelebihan yang dimiliki oleh dua pendekatan perencanaan tersebut cenderung bertolak belakang. Oleh sebab itu, pada kedua jenis perencanaan tersebut juga masing-masing memiliki kelemahan, dimana kelemahan tersebut sebenarnya dapat ditutupi apabila kedua jenis perencanaan tersebut dipadukan. Adapun kelemahan dari pendekatan Top Down adalah: 1. Masyarakat tidak aktif, sehingga menjadikan masyarakat di wilayah tersebut tidak memiliki
kreativitas,
atau
kekreativirtasan
masyarakat
wilayah
tersebut
tidak
berkembang. 2. Masyarakat tidak bisa memantau atau member kritikan atas berjalannya program yang diadakan 3. Masyarakat tidak mengetahui proses berjalannya suatu program, sehingga tidak dapat mengawasi. 4. Tujuan dari suatu program tidak dapat mengenai 100% kemasyarakat karena masyaraat tidak dilibatkan sejak awal berlakunya program tersebut
5. Masyarakat akan merasa terabaikan karena suara mereka tidak begitu diperhitungkan dalam proses berjalannya suatu proses. Sedangkan kelemahan dari pendekatan perencanaan Bottom Up yakni: 1. Pemerintah akan tidak begitu berharga karena perannya tidak begitu besar. 2. Hasil dari suatu program tersebut belum tentu biak karena adanya perbadaan tingkat pendidikan dan bisa dikatakn cukup rendah bila dibanding para pegawai pemerintahan. 3. Hubungan masyarakat dengan pemerintah tidak akan berlan lebih baik karena adanya silih faham atau munculnya ide-ide yang berbeda dan akan menyebabkan kerancuan bahkan salah faham antara masyarakat dengan pemerintah dikarenakan kurang jelasnya masing-masing tugas dari pemerintah dan juga masyarakat. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, telah dijelaskan mengenai kelebihan serta kekurangan masing-masing pendekatan perencanaa, secara lebih dekat kekurangan serta kelebihan daripada kedua jenis pendekatan perencanaan akan dijelaskan melalui studi kasus, sehingga penerapan dari pendekatan Top Down dan Bottom Up dapat dirasakan secara nyata,. Studi kasus yang akan diambil berasal dari wilayah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Studi Kasus yang akan dibahas adalah mengenai kondisi partisipasi I wilayah tersebut. seperti yang kita ketahui bersama, pendekatan perencanaan sangat berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat di wilayah tersebut. oleh sebab itu studi kasus yang akan dibahas akan lebih menekankan terhadap tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabmi. Partisipasi masyarakat sebenarnya sangat dibutuhkan bagi perkembangan pembangunan wilayah, hal ini dikarenakan masyarakat yang lebih mengetahui persoalan serta kebutuhan masyarakat dalam membangun wialyah yang ada. Masyarakat juga lebih mengetahui standar keberhasilan suatu program dibandingkan dengan pemerintah hal ini dikarenakan masyarakat merupakan tujuan tak langsung dari program yang diberlukakan tersebut. Uraian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (1981:154-155) yang lebih lanjut mengemukakan 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting: 1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. 2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui
seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. 3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Salah satu contoh program yang menerapkan partisipasi masyarakat yang mulai diterapkan di Indonesia adalah program desentralisasi serta otonomi daerah-daerah di seluruh wilayah di Negara Indonesia. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, terjadi perubahan yang mendasar dalam proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga berpengaruh pada proses Perencanaan Pembangunan Daerah, perubahan mendasar pada proses perencanaan pembangunan adalah tipe pendekatan perencanaan yang digunakan, yakni dimana pada awalnya pemerintah menggunakan tipe perencanaan Top Down kini berubah menjadi tipe pendekatan perencanaan Bottom Up. Hal ini ditunjukkan dengan proses perencanaan yang berbeda, dimana pada saat beberapa tahun yang lalu, semua dokumen perencanaan berasal dari pusat (pemerintah) namun kini pada perkembangannya informasi perencanaan berasal langsung dari masyarakat wilayah tersebut. Proses perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan nasional, sehingga perencanaan bertujuan untuk menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcomes atau dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan, dinamika reformasi dan pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya. Jadi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Berdasaran No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) terdapat empat tahapan proses perencanaan pembangunan, yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan pembangunan, serta evaluasi pelaksanaan 3.
Pertanyaan Penelitian
Program Desa Studi partisipasi masyarakat
adalah suatu program yang meneliti
mengenai proses pembangunan yang ada di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, proses pembangunan yang ada di Desa Sukabumi akan dianalisis guna mengetahui bagaimana dan sejauh apa peran serta masyarakat di wilayah tersebut sebagai salah satu penerapan program otonomi daerah. Dalam pandangan beberapa ahli, suatu perencanaan pembangunan dikatakan
partisipatif bila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut: 1) Terfokus pada kepentingan masyarakat; 2) Partisipatoris; 3) Sinergitas; 4) Legalitas. Fokus penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi yang memenuhi ciriciri: terfokus pada kepentingan masyarakat, partisipatoris, sinergitas, dan legalitas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas pada paper ini adalah mengenai Sejauh mana partisipasi masyarakat pada program pembangunan desa di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, serta bagaimana cara menerapkan jenis partisipasi yang cocok bagi pembangunan yang ada di wilayah tersebut. 4.
Pembahasan
Proses pembangunan desa yang ada di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi diawali dengan diadakannya pertemuan musrenbang di masing-masing wilayah desa. Proses Musrenbang sebenarnya merupakan suau proses yang dilakukan guna mengumpulkan semua aspirasi masyarakat mengenai pembangunan yang ingin dilakukan di wilayah desa mereka, namun pada prakteknya proses musrenbang yang ada di Desa yang ada di Kecamatan Cibadak hanya merupakan hasil pemikiran dari para elite desa, dalam hal ini merupakan hasil pemikiran oleh pihak pemerintah Kelurahan/Desa. Kondisi ini tidak sesuai dengan harapan dimana pada proses Musrenbang masyarakat dapat secara aktif menyampaikan pendapatnya. Sesungguhnya pada saat proses Musrenbang dilaksanakan yang memegang peranan penting adalah para stakeholder atau para tokoh masyarakat di wilayah tersebut, namun sayangnya kehadiran para tokoh masyarakat pada proses perencanaan ini juga tidak sesuai dengan yang diharapkan, terdapat beberapa tokoh masyarakat yang tidak bisa hadir dan diwakili oleh orang lain, akan tetapi sayangnya pihak pengganti tersebut tidak memahami perencanaan yang ada. Riyadi dan Bratakusumah (2004) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (mental spiritual) dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik.
Apabila proses Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan telah selesai dilakukan selanjutnya akan dilakukan Musrenbang tingkat kecamatan, yang nantinya akan dilanjutkan dengan Musrenbang tingkat kabupaten, proses ini berangsung mulai dari bulan Januari hingga pada bulan Maret, dimana jarak antara pengadaan Musrenbang yang satu dengan lainnya hanya dalam jangka satu bulan. bulan. Setlah proses tersebut tersebut dilakuakn dilakuakn proses selanjutnya selanjutnya adalah adalah penentuan penentuan prioritas rencana. Penentuan prioritas rencana akan disesuaikan dengan isu-isu utama yang sedang melanda Kabupaten Sukabumi serta isu-isu strategis dan isu-isu mengenai pembangunan. Dalam proses ini yang memilih atau menentukan priorotas adalah pihak pemerintaha Kabupaten Sukabumi, dimana masyrakat sudah tidak memiliki campur tangan lagi dalam proses penerapannya. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah serta memberikan arahan yang jelas bagi perencanaan pembangunan yang lebih rinci ke dalam program/kegiatan pembangunan, maka pada masing-masing prioritas pembangunan dilengkapi dengan fokus-fokus program, sehingga intervensinya menjadi terarah sesuai dengan sasaran yang Ditetapkan. Berdasarkan kondisi tersebut maka terdapat sebelas prioritas pembangunan yang akan diprioritaska pada wilayah tersebut, priorita stersebut terbagi menjadi tiga jenis prioritas, masingmasing yakni prioritas utama, prioritas pendukung, serta prioritas khusus, adapun kesebelas prioritas tersebut adalah: A.
Prioritas Utama 1. Penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah. 2. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas. 3. Peningkatan kualitas kehidupan beragama. 4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan sosial. 5. Penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan sektor unggulan daerah. 6. Penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi. 7. Pengembangan sentra-sentra agro industri.
B. Prioritas Penunjang 1. Peningkatan kualitas kinerja pemerintahan daerah. 2. Peningkatan peran seerta masyarakat dalam pembangunan. 3. Peningkatan infra struktur
C. Prioritas Khusus 1. Pemekaran wilayah. Setelah proses pemilihan prioritas selesai dilaksanakan, proses selanjutnya adalah pembuatan dokumen perencanaan serta penentuan anggaran yang akan dibutuhkan pad aproses yang nantinya akan dilaksanakan. Sama sepeti dokumen perencanaan yang lain, proses pembuatan dokumen ini sebagian besar dilakukan oleh pemerintah. Pada tahapan ini dapat dilihat bahwa pada sluruh proses perencanaan dilakukan oleh pemerintah, rakyat atau masyarakat luas hanya berperan hingg apada pembagian pengajuan ataupun ide dan gagasan akan dilakukan terhadap kawasan atau wilayah tersebut. tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan program pembangunan tersebut yang diakhiri dengan proses evaluasi, dimana pada saat proses ini masyarakat hanya sedikit berperan, Karen alagi-lagi pemerintah masih memegang peranan penting dalam tahapan ini. 5.
Kesimpulan
Berdasarkan studi kasus yang ada di wilayah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dapat dilihat bahwa proses pendekatan perencanaan yang dilakukan adalah proses perencanaan Top Down, meskipun pada awalnya pemerintah wilayah tersebut ingin menerapkan pendekatan perencanaan Bottom Up, namun pada proses penerapannya atau prakteknya cirri-ciri pendekatan termasuk lebih mendekati pendekatan Top Down. Adapun ciri-ciri yang paling menonjol yakni bahwa dalam pendekaatan perencanaan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sittubondo yakni dalam
perencanaan
pembangunan
yang
ada
pihak
pemerintak,
baik
itu
pemerintah
kelurahan/Desa ataupun Kecamatan dan Kabupaten jauh lebih terlibat dibandingkan dengan pihak masyarakat itu sendiri dalam menyusun perencanaan yang ada. Kondisi ini sangat mencerminkan kondisi pendekatan perencanaan pembangunan yang ada di wilaya Indonesia, dimana program yang pada awalnya dicanangkan justr pada perkembangannya di lapangan dapat berubah menjadi suatu program yang bertolak belakang dengan tujuan awalnya, contohnya saja dalam penerapan program otonomi daerah serta desentralisasi wilayah, dimana pada awalnya diterapkan dengan maksud agar masyarakat wilayah menjadi lebih aktif dan partisipatif namun pada perkembangannya tetap saja pihak pemerintah yang memegang pernana penuh atas program-program yang akan dilaksanakan. Kondisi ini seharusnya tidak terjadi apabila pihak pemerintah ataupun masyarakat konsisten dengan program yang ada, selain itu pula kondisi ini akan menjadi lebih baik apabila
sebelumnya masyarakat dibekali dengan pengetahuan byang cukup dan memadai sehingga masyarakat menjadi lebih paham akan program yang ada.
DAFTAR PUSTAKA
Purnamasari, Irma. 2008. Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
Online: http://eprints.undip.ac.id/17845/1/IRMA_PURNAMASARI.pdf
