Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Standard Operating Procedures TATA CARA PENERBITAN SURAT HIMBAUAN UNTUK BER-NPWP
Revisi
:
Nomor
:
KPP60-0004
Tanggal
: 13 Maret 2008
Halaman
:
1 dari 3
A. Deskripsi :
Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penerbitan himbauan untuk mendaftarkan diri atau meminta NPWP bagi Wajib Pajak yang telah memenui syarat, namun diketahui belum memiliki NPWP.
B. Dasar Hukum :
Tidak ada
C. Surat Edaran Terkait :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-04/PJ.2/1997 tanggal 28 Februari 1997 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak dengan Pemanfaatan Data PBB 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-07/PJ.7/2005 tanggal 22 Juni 2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain
D. Pihak yang Terkait :
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 2. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 5. Wajib Pajak 6. Pihak Ketiga
E. Formulir yang Digunakan :
1. Nota Dinas Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2. Data pihak ke tiga 3. Laporan pengamatan lapangan 4. Alat keterangan
F. Dokumen yang Dihasilkan :
1. Surat himbauan untuk ber-NPWP
Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Standard Operating Procedures TATA CARA PENERBITAN SURAT HIMBAUAN UNTUK BER-NPWP
Revisi
:
Nomor
:
KPP60-0004
Tanggal
: 13 Maret 2008
Halaman
:
2 dari 3
G. Prosedur Kerja :
1. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan berdasarkan dokumen masuk yang telah didisposisi Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Nota Dinas dari Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, data pihak ke tiga, laporan hasil penelitian pendahuluan, dan/atau alat keterangan, menyusun dan menugaskan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk mencetak konsep Surat Himbauan NPWP. 2. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mencetak konsep Surat Himbauan ber-NPWP dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. 3. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti, menyetujui, dan memaraf Surat Himbauan ber-NPWP serta meneruskannya ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menyetujui, dan menandatangani Surat Himbauan ber-NPWP. 5. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menyiapkan pengiriman Surat Himbauan yang telah ditandatangani dan menatausahakan arsipnya. 6. Proses dilanjutkan ke SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP. 7. Proses selesai
Jangka Waktu Penyelesaian :
Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemrosesan surat himbauan ber-NPWP dimulai.
Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Standard Operating Procedures TATA CARA PENERBITAN SURAT HIMBAUAN UNTUK BER-NPWP
Revisi
:
Nomor
:
KPP60-0004
Tanggal
: 13 Maret 2008
Halaman
:
3 dari 3
H. Bagan Arus (Flow Chart) : TATA CARA PENERBITAN SURAT HIMBAUAN UNTUK BER-NPWP Wajib Pajak
Pihak ke Tiga
Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Mulai
Laporan Penelitian Pendahuluan
Data dan Informasi
Nota Dinas
Meneliti bahan dan mengisntruksikan untuk membuat konsep surat
Tata Cara Penerimaan Dokumen Masuk
Dokumen Masuk
Membuat konsep surat
Konsep Surat Himbaun berNPWP
Surat Himbaun ber-NPWP
SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP
Meneliti, menyetujui, dan memaraf
Menyiapkan pengiriman dan menatausahakan arsip
Selesai
Disahkan oleh : a.n. Direktur Jenderal Direktur Transformasi Proses Bisnis
