Kode-etik-rumah-sakit-Indonesia-Kodersi.pdf

KODE ETIK RUMAH SAKIT INDONESIA (KODERSI) DAN PENJELASANNYA

PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)

ISBN 978-602-8904-8 978-602-8904-83-4 3-4

ISBN 978-602-8904-8 978-602-8904-83-4 3-4

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Umum PERSI................ ................................. ..................................... ..................................... ................................... ......................... ....... v Kata Pengan Pengantar tar Ketua MAKERSI............... ................................. ...................................... ..................................... ................................... ....................vii ..vii Tim Finalisasi Revisi KODER KODERSI SI ....................... ......................................... .................................... ................................... ................................... ..................ix ix Kode Etik Rumah Sakit Indonesia................ ................................... ..................................... ................................... ................................... .................... 1 Kode Etik Perilaku Tenaga Kesehatan................. Kesehatan.................................... ..................................... ................................... ........................ ....... 15 Penjelasan Penjelasa n Kode Etik Rumah Sakit Indonesia .......................... ............................................ ................................... ................... 17 Pedoman Pengorganisasian Komite Etik Rumah Sakit dan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia Indonesia................... ..................................... ................................... ................... 31

iii

SAMBUTAN SAMBUT AN KETUA UMUM PERSI

Assalamu’alaikum Assalamu’al aikum Wr.Wb, Wr.Wb, Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan petunjukNya, PERSI telah mempunyai Kode Etik Rumah Sakit Indonesia yang baru serta Pedoman Pengorganisasian Komite Etik Rumah Sakit dan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia. Kode Etik Rumah Sakit pertama kali yang pada waktu itu disingkat ERSI disahkan dalam Kongres VI PERSI pada tahun 1993 di Jakarta. Dalam perjalanannya telah mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Perbaikan berikutnya dilakukan pada tahun 2000, dan digunakan sampai saat ini. Perkembangan dan perubahan pesat di bidang ilmu dan teknologi kedokteran-kesehatan dalam dasa warsa terakhir ini telah membawa perubahan besar dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. sakit. PERSI sebagai sebagai wadah perhimpunan perhimpunan rumah sakit di Indonesia dan Makersi (Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit) memandang perlu untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai aturan yang ada termasuk Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI). Untuk itu Pengurus Pusat PERSI membentuk Tim Finalisasi Revisi Kode Etik Rumah Sakit Indonesia menyusun revisi Kode Etik Rumah Sakit Indonesia yang dikeluarkan PERSI tahun2000, dan melakukan sosialisasi. Harapan kami, semoga buku ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh insan perumahsakitan dan dijadikan acuan dalam menerapkan etika rumah sakit. Selanjutnya kepada Ketua dan Pengurus Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit (MAKERSI) Pusat, Tim penyusun, dan pihak terkait lainnya, lainnya, kami

v

Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan Penjelasannya

menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas sumbangan waktu dan tenaga dalam penerbitan buku ini. Wassalamu’alaikum Wr.Wb Jakarta, 20 Oktober 2015 PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA

Dr. dr. Sutoto, MKes

Ketua Umum

vi

KATA PENGANTAR

M

asuknya Negara kita ke dalam persaingan global, mengharuskan kita mengubah paradigma tentang rumah sakit. Saat ini, rumah sakit tidak

bisa lagi dipandang hanya sebagai institusi sosial belaka, tetapi sudah menjadi institusi yang bersifat sosio ekonomis. Dengan paradigma baru ini maka kaidah-kaidah bisnis juga berlaku bagi “industri” rumah sakit, tanpa harus meninggalkan jatidiri rumah sakit sebagai institusi sosial yang sarat dengan norma, moral dan etika. Pelayanan kesehatan dewasa ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan beberapa dasawarsa sebelumnya. Beberapa faktor yang mendorong kompleksitas pelayanan kesehatan pada masa kini antara lain: 1. Semakin kuat tuntutan pasien/masyarakat akan pelayanan kesehatan bermutu, efektif, dan eisien, 2. Standar pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran, 3. Latar belakang pasien amat beragam (tingkat pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya), 4. Pelayanan kesehatan melibatkan berbagai disiplin dan institusi, dan 5. Diberlakukannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Salah satu upaya mencapai pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional di rumah sakit adalah dengan memenuhi kaidah-kaidah yang tercantum dalam Kode Etik Rumah Sakit di Indonesia (KODERSI). Kode Etik Rumah Sakit Indonesia memuat rangkaian nilai-nilai dan norma-norma moral perumahsakitan Indonesia untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap insan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rumah vii


sakit di Indonesia. KODERSI merupakan kewajiban moral yang harus ditaati oleh setiap rumah sakit di Indonesia agar tercapai pelayanan rumah sakit yang baik, bermutu, profesional dan sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur profesi kedokteran. Pada umumnya pedoman yang termuat dalam KODERSI berupa garis besar atau nilai-nilai pokok yang masih memerlukan penjabaran yang lebih rinci dan teknis. Untuk menjabarkan KODERSI dan menerapkannya dalam kebijakan rumah sakit maka setiap rumah sakit dianjurkan membentuk Komite Etik Rumah Sakit (KERS). Sedangkan di tingkat pengurus cabang/pusat, badan etik rumah sakit Indonesia dinamakan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia (MAKERSI). Dalam rangka melengkapi KODERSI maka perlu dibuat acuan dasar prosedural dalam bentuk Pedoman Pengorganisasian Komite Etik Rumah Sakit dan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia (selanjutnya disingkat Pedoman). Dengan adanya pedoman ini diharapkan penerapan KODERSI dalam pelayanan perumahsakitan menjadi kenyataan sehingga rumah sakit di Indonesia mampu mengemban misi luhur dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Penghargaan kami sampaikan kepada Dr. dr. Sintak Gunawan, MA dan seluruh anggota Tim Finalisasi Revisi Kode Etik Rumah Sakit Indonesia dan semua pihak yang telah turut serta dalam menyusun buku ini. Harapan kami agar buku ini bermanfaat dan dapat dipakai sebagai bahan acuan bagi rumah sakit dalam melaksanakan etika di rumah sakit. Jakarta, 20 Oktober 2015 MAJELIS KEHORMATAN ETIK RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA

dr. Umar Wahid, Sp.P

Ketua

viii

TIM FINALISASI REVISI KODE ETIK RUMAH SAKIT INDONESIA

Ketua:

Dr. dr. Sintak Gunawan, MA Wakil Ketua:

Dr. dr. Widyastuti Wibisana, MSc Sekretaris:

dr. Exsenveny L., MKes Anggota: 1.

Dr. dr. Sutoto, Mkes

2.

dr. Wasista Budiwaluyo, MHA

3.

dr. Umar Wahid, SpP

4.

dr. Achmad Haryadi, M.Sc

5.

Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SpF, SH

6.

dr. Agung Sutioso, SpOT, MM, MARS

7.

dr. Krisnajaya, M.Sc

8.

Prof. Dra. Elly Nurachmah, DNSc

9.

Soemaryono Rahardjo, SE, MBA

10.

Prof. Dr. dr. Herkutanto, SpF, SH, FACLM

11.

Dr. dr. Hanny Rono Sulistyo, SpOG(K), MM

12.

dr. Nico A. Lumenta, K.Nefro, MM, MH.Kes

13.

dr. IBN Banjar

14.

Dra. Khaifah Am

15.

dr. J. Suwanta Sinarya, MKes

ix

KODE ETIK RUMAH SAKIT INDONESIA (KODERSI)

Mukadimah

B

ahwa lembaga perumahsakitan telah tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari sejarah peradaban manusia, yang bersumber pada kemurnian

rasa kasih sayang, kesadaran sosial dan naluri tolong menolong di antara sesama, serta semangat keagamaan yang tinggi dalam kehidupan umat manusia. Bahwa sejalan dengan perkembangan peradaban umat manusia, serta perkembangan tatanan sosiobudaya masyarakat, dan sejalan pula dengan kemajuan ilmu dan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran dan kesehatan, rumah sakit telah berkembang menjadi suatu lembaga berupa suatu “unit sosio ekonomi” yang majemuk. Bahwa

perumahsakitan

di

Indonesia,

sesuai

dengan

perjalanan

sejarahnya telah memiliki jatidiri yang khas, ialah dengan mengakarnya azas perumahsakitan Indonesia kepada azas Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sebagai falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia. Bahwa dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan diperlukan upaya mempertahankan kemurnian nilai-nilai dasar perumahsakitan Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta didorong oleh niat suci dan keinginan luhur, demi tercapainya: 1. Masyarakat Indonesia yang sehat, adil dan makmur, merata material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2. Pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya, khususnya dalam bidang kesehatan. Rumah sakit di Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), mempersembahkan Kode Etik Rumah Sakit 3


Indonesia (KODERSI), yang memuat rangkuman nilai-nilai dan norma-norma perumahsakitan guna dijadikan pedoman bagi semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perumahsakitan di Indonesia.

4

BAB I

Kewajiban Umum Rumah Sakit

Pasal 1

Rumah sakit harus menaati Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) dan rumah sakit wajib menyusun kode etik sendiri dengan mengacu pada KODERSI dan tidak bertentangan dengan prinsip moral dan peraturan perundangan.

Pasal 2

Rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sesuai kebutuhan klinis pasien dan kemampuan rumah sakit.

Pasal 3

Rumah sakit berkewajiban menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan yang aman, mengutamakan kepentingan pasien dan keluarga, bermutu, non diskriminasi, efektif, dan eisien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 4

Rumah sakit harus mengikuti perkembangan dunia perumah-sakitan.

Pasal 5

Rumah sakit harus dapat mengawasi serta bertanggungjawab terhadap semua kejadian di rumah sakit. Dalam penyelenggaraan rumah sakit dilakukan audit berupa audit kinerja dan audit klinis. 5


Pasal 6

Rumah sakit berkewajiban menetapkan kerangka kerja untuk manajemen yang menjamin asuhan pasien yang baik diberikan sesuai norma etik, moral, bisnis, dan hukum yang berlaku.

Pasal 7

Rumah sakit harus memelihara semua catatan/arsip, baik medik maupun non medik secara baik. Pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan (termasuk insiden keselamatan pasien) tentang semua kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit dilaksanakan dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

Pasal 8

Rumah sakit dalam melakukan promosi pemasaran harus bersifat informatif, tidak komparatif, berpijak pada dasar yang nyata, tidak berlebihan, dan berdasarkan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia.

6

BAB II

Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Masyarakat

Pasal 9

Rumah sakit harus mengutamakan pelayanan yang baik dan bermutu secara berkesinambungan serta tidak mendahulukan urusan biaya;rumah sakit harus melaksanakan fungsi sosial dengan menyediakan fasilitas pelayanan kepada pasien tidak mampu/miskin, pasien gawat darurat, dan korban bencana.

Pasal 10

Rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan yang menghargai martabat dan kehormatan pasien; karyawan rumah sakit menunjukkan sikap dan perilaku yang sopan dan santun, sesuai dengan norma sopan santun dan adat istiadat yang berlaku setempat.

Pasal 11

Rumah sakit harus senantiasa menyesuaikan kebijakan pelayanannya pada harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 12

Rumah Sakit harus memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat.

7


Pasal 13

Rumah sakit harus jujur dan terbuka, peka terhadap saran dan kritik, serta berusaha menanggapi keluhan pasien dan masyarakat.

Pasal 14

Rumah sakit dalam menjalankan operasionalnya bertanggungjawab terhadap lingkungan agar tidak terjadi pencemaran yang merugikan masyarakat.

8

BAB III

Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pasien

Pasal 15 Rumah sakit berkewajiban menghormati dan mengindahkan hak pasien dan keluarganya selama dalam pelayanan.

Pasal 16

Rumah Sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Pasal 17

Rumah sakit harus memberikan penjelasan kepada pasien dan atau keluarganya tentang apa yang diderita pasien, tindakan apa yang dilakukan, dan siapa yang melakukannya. Pasal 18

Rumah sakit harus meminta persetujuan atau penolakan pasien sebelum melakukan tindakan medik. Persetujuan pasien diberikan setelah pasien mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. Pasal 19

Rumah sakit mendukung hak pasien dan keluarga untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan. 9


Pasal 20

Rumah sakit harus menjelaskan kepada pasien dan keluarganya tentang hak, kewajiban, dan tanggungjawab mereka yang berhubungan dengan penolakan atau tidak melanjutkan pengobatan, serta akibat lanjut dari penolakan ini. Rumah sakit berkewajiban membantu dengan memberikan alternatif bagi pasien dan keluarganya.

Pasal 21

Rumah Sakit berkewajiban merujuk dan memberikan penjelasan kepada pasien yang memerlukan pelayanan di luar kemampuan pelayanan rumah sakit.

Pasal 22

Rumah Sakit harus mengupayakan pasien mendapatkan kebutuhan privasi dan berkewajiban menyimpan rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 23

Rumah sakit berkewajiban memperhatikan kebutuhan khusus pasien dan mengurangi kendala isik, bahasa dan budaya, serta penghalang lainnya dalam memberikan pelayanan.

Pasal 24

Rumah Sakit berkewajiban melindungi pasien yang termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, individu yang memiliki kemampuan berbeda (difabel), lanjut usia, dan lainnya. 10


Pasal 25

Rumah sakit berkewajiban menggunakan teknologi kedokteran dengan penuh tanggung jawab.

11

BAB IV

Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pimpinan, Staf, dan Karyawan

Pasal 26

Rumah sakit harus menjamin agar pimpinan, staf, dan karyawannya memperoleh jaminan sosial nasional.

Pasal 27

Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit, tata kelola klinis, dan tata kelola pasien yang baik.

Pasal 28

Rumah sakit harus menetapkan ketentuan pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan persyaratan lain bagi seluruh tenaga kesehatan.

Pasal 29

Rumah sakit harus menjamin agar koordinasi serta hubungan yang baik antara seluruh tenaga di rumah sakit dapat terpelihara.

Pasal 30

Rumah sakit berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia serta memberi kesempatan kepada seluruh tenaga rumah sakit untuk meningkatkan diri, menambah ilmu pengetahuan, dan keterampilannya. 12


Pasal 31

Rumah sakit harus mengawasi agar penyelenggaraan pelayanan dilakukan berdasarkan standar profesi yang berlaku. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien.

Pasal 32

Rumah sakit berkewajiban memberi kesejahteraan kepada karyawan dan menjaga keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

13

BAB V

Hubungan Rumah Sakit dengan Lembaga Terkait

Pasal 33

Rumah sakit harus memelihara hubungan baik antar rumah sakit dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat.

Pasal 34

Rumah sakit harus menggalang kerjasama yang baik dengan instansi atau badan lain yang bergerak di bidang kesehatan dan kemanusiaan.

Pasal 35

Rumah sakit harus berusaha membantu kegiatan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan kedokteran dan kesehatan.

Pasal 36

Rumah sakit berkewajiban menyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kepentingan lokal dan nasional.

14

KODE ETIK PERILAKU TENAGA KESEHATAN

P

erilaku yang pantas adalah perilaku yang mendukung kepentingan pasien, membantu pelaksanaan asuhan pasien, dan ikut serta berperan mendukung

keberhasilan pelaksanaan kegiatan perumahsakitan. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus mengikuti kode etik perilaku yang tercantum dalam peraturan internal staf rumah sakit. Kode etik perilaku merupakan seperangkat peraturan yang dijadikan pedoman perilaku di rumah sakit. Kode etik perilaku bertujuan membantu menciptakan dan mempertahankan integritas, membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman, dan dimana setiap orang dihargai dan dihormati martabatnya setara sebagai anggota tim asuhan pasien. Jenis Perilaku:

1. Perilaku yang pantas. Tenaga kesehatan tidak dapat dikenakan sanksi jika berperilaku pantas, sebagaimana contoh-contoh di bawah ini. a.

Penyampaian pendapat peribadi atau profesional pada saat diskusi, seminar, atau pada situasi lain: i.

Penyampaian pendapat untuk kepentingan pasien kepada pihak lain (dokter, perawat, atau direksi rumah sakit) dengan cara yang pantas dan sopan

ii. Pandangan profesional iii. Penyampaian pendapat pada saat diskusi kasus. b. Penyampaian ketidaksetujuan atau ketidakpuasan atas kebijakan melalui tata cara yang berlaku di rumah sakit tersebut. 15


c.

Menyampaikan kritik konstruktif atau kesalahan pihak lain dengan cara yang tepat, tidak bertujuan untuk menjatuhkan atau menyalahkan pihak tersebut.

d. Menggunakan pendekatan kooperatif untuk menyelesaikan masalah. e.

Menggunakan bahasa yang jelas, tegas, dan langsung sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi pasien, misalnya penanganan pasien gawat darurat.

2. Perilaku yang tidak pantas, Tenaga kesehatan dapat dikenakan sanksi jika berperilaku tidak pantas, sebagaimana contoh-contoh di bawah ini: a.

Merendahkan atau mengeluarkan perkataan tidak pantas kepada pasien, dan atau keluarganya.

b. Dengan sengaja menyampaikan rahasia, aib, atau keburukan orang lain. c.

Menggunakan bahasa yang mengancam, menyerang, merendahkan, atau menghina.

d. Membuat komentar yang tidak pantas tentang tenaga medis di depan pasien atau di dalam rekam medis. e.

Tidak peduli, tidak tanggap terhadap permintaan pasien atau tenaga kesehatan lain.

f.

Tidak mampu bekerjasama dengan anggota tim asuhan pasien atau pihak lain tanpa alasan yang jelas.

g.

Perilaku yang dapat diartikan sebagai menghina, mengancam, melecehkan, atau tidak bersahabat kepada pasien dan atau keluarganya.

h. Melakukan pelecehan seksual baik melalui perkataan ataupun perbuatan kepada pasien atau keluarga pasien.

16

PENJELASAN KODE ETIK RUMAH SAKIT INDONESIA

17

Umum

P

eristiwa sejarah menunjukkan bahwa peradaban umat manusia memunculkan kepermukaan berbagai sistem tingkah laku sosial yang

terwujud dalam bentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kesadaran umum dan kecerdasan lahir batin persekutuan hidup ini pada hakikatnya telah memicu kepedulian sosial yang bersumber pada kemurnian akhlak insani yang pada gilirannya menggugah tanggung jawab bersama atas nasib sesama manusia yang ditimpa musibah. Dalam peradaban yang progresif, kuat keyakinan warga masyarakat untuk meningkatkan kewajiban berdasarkan amal ibadah menyelenggarakan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum tercakup di dalamnya pelayanan kesehatan, dimana pelayanan bedah pada hakikatnya muncul lebih awal dalam sejarah peradaban manusia dari pada pelayanan rumah sakit dan lembaga-lembaga sosial lainnya yang menyediakan berbagai kemudahan pengobatan dan perawatan pasien. Kisah pertumbuhan dan perkembangan rumah sakit di mana-mana disambut sebagai keunggulan peradaban manusia atas barbarisme pada umumnya, altruisme atas egoisme, dan perilaku watak gotong royong atas individualisme khususnya. Penyelenggaraan rumah-rumah sakit sampai dengan saat ini pada dasarnya berlangsung sebagai akibat getaran jiwa insani yang luhur yakni kasih sayang yang sejati. Kendatipun pergaulan hidup senantiasa mengalami perubahan yang berkesinambungan, watak dan budi pekerti manusia boleh dibilang sepanjang masa relatif tetap sama. Perumahsakitan di Indonesia memiliki sejarah yang khas dalam kaitannya dengan sejarah bangsa Indonesia. Keterlibatannya secara langsung dalam pergerakan bangsa Indonesia dalam upaya membebaskan diri dari cengkeraman penjajahan, yang telah membuahkan momentum penting yaitu “kebangkitan nasional” yang telah dijadikan tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam

19


menggalang kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang bermottokan “satu Nusa, satu Bangsa dan satu Bahasa”, telah mewarnai jati diri perumahsakitan Indonesia. Latar belakang kemajemukan dan keanekaragaman sosial ekonomi dan kebudayaan telah dapat dicairkan, dan digantikan oleh semangat yang dilambangkan sebagai “Bhineka Tunggal Ika”; semua ini telah mendasari seluruh peri kehidupan, termasuk perkembangan perumahsakitan di Indonesia. Selanjutnya juga keterlibatan perumahsakitan beserta para tenaga kesehatannya dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga tercapainya Indonesia Merdeka dan berdirinya “Negara Republik Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”, telah pula turut mewarnai jati diri perumahsakitan Indonesia. Semua ini harus dijadikan modal dalam menghadapi masa depan bangsa Indonesia yang penuh tantangan, yang diwujudkan dalam “Pembangunan Nasional” termasuk di dalamnya “Pembangunan Kesehatan Nasional”, khususnya pembangunan perumahsakitan Indonesia. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) sebagai lembaga lahan pengembangan dan pengabdian profesi dalam bidang perumahsakitan yang telah didirikan pada tanggal 11 April 1978 di Jakarta, merupakan mitra pemerintah yang bertujuan turut menyukseskan program pemerintah dalam pembangunan bidang kesehatan pada umumnya dan perumahsakitan pada khususnya. Salah satunya adalah dengan mempersembahkan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) yang memuat rangkuman nilai-nilai dan normanorma perumahsakitan Indonesia untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi segenap insan perumahsakitan yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dan berkepentingan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan rumah sakit di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam KODERSI ini merupakan nilai-nilai etik yang identik dengan nilai-nilai akhlak atau moral, yang mutlak diperlukan guna melandasi dan menunjang berlakunya nilai-nilai atau kaidah-kaidah lainnya dalam bidang perumahsakitan, seperti perundang-undangan, hukum dan sebagainya, guna tercapainya pemberian pelayanan kesehatan oleh rumah sakit, yang baik, bermutu dan profesional.

20


Pasal 1

Rumah sakit wajib menyusun kode etik sendiri dengan mengacu pada KODERSI, dapat memasukkan unsur dari etika profesi, dan tidak bertentangan dengan prinsip moral dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien dan dengan mempertimbangkan kemampuan rumah sakit. Dalam hal rumah sakit tidak mampu maka rumah sakit berkewajiban mencari jalan lain seperti merujuk pasien ke rumah sakit lain.

Pasal 3

Pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan yang aman, baik, dan bermutu pada dasarnya merupakan penyelenggaraan pelayanan secara menyeluruh, yang satu dengan yang lain terkait erat sedemikian rupa. Hal yang perlu diperhatikan rumah sakit adalah: 

Setiap saat siap memberikan layanan.



Beranjak dari pendirian dan pandangan bahwa manusia adalah suatu kesatuan psiko-sosio-somatik .



Menjamin diberikannya mutu pelayanan teknik medik yang menunjukkan kemampuan dan ketrampilan terbaik.



Menjamin terselenggaranya mutu pelayanan yang manusiawi dan dilakukan dengan dedikasi tinggi serta penuh kehati-hatian. Yang dimaksud dengan standar pelayanan Rumah Sakit adalah pedoman

yang harus diikuti dalam menyelenggarakan Rumah Sakit antara lain 21


Standar Prosedur Operasional, standar pelayanan medis, dan standar asuhan keperawatan. Yang dimaksud dengan standar prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. Standar prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan tanggung jawab rumah sakit disini ialah: a.

Tanggung jawab umum.

b. Tanggung jawab khusus yang meliputi tanggung jawab hukum, etik, dan disiplin. Tanggung jawab umum rumah sakit merupakan kewajiban pimpinan rumah sakit menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahanpermasalahan peristiwa, kejadian dan keadaan di rumah sakit. Tanggung jawab khusus muncul jika ada anggapan bahwa rumah sakit telah melanggar kaidah-kaidah, baik dalam bidang hukum, etik dan atau disiplin. Audit kinerja adalah pengukuran kinerja berkala yang meliputi kinerja pelayanan dan kinerja keuangan. Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis

Pasal 6

Cukup jelas.

22


Pasal 7

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan.

Pasal 8

Promosi sebagai alat pemasaran rumah sakit dapat dilakukan dengan pemberian informasi yang jujur, jelas, tidak berlebihan dan tidak membanding-bandingkan dengan rumah sakit lain. Promosi dilaksanakan dengan memperhatikan aspek informatif, edukatif, preskriptif dan preparatif bagi khalayak ramai umumnya dan pasien khususnya. Informatif :

memberikan pengetahuan mengenai hal ikhwal yang ada relevansinya dengan berbagai pelayanan dan program rumah sakit yang efektif bagi pasien/konsumen.

Edukatif :

memperluas cakrawala khalayak ramai tentang berbagai fungsi dan Program rumah sakit, penyelenggaraan kegiatan upaya kesehatan, meliputi perbekalan kesehatan di rumah sakit yang bersangkutan.

Preskriptif : pemberian petunjuk-petunjuk kepada khalayak ramai umumnya dan pasien khususnya tentang peran pencari pelayanan kesehatan dalam proses diagnosis dan terapi. Preparatif :

membantu pasien/keluarga pasien dalam proses pengambilan keputusan.

Pasal 9

Cukup jelas. 23


Pasal 10

Pelayanan rumah sakit harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan kehormatan pasien. Hal ini tercermin pada sikap dan perilaku tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di rumah sakit. Sikap dan perilaku tenaga kesehatan haruslah sesuai dengan norma sopan santun dan adat istiadat yang berlaku setempat.

Pasal 11

Kebijakan pelayanan rumah sakit harus senantiasa berorientasi kepada kebutuhan masyarakat setempat, dengan memperhatikan antara lain tingkat sosial ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, budaya masyarakat, komposisi penduduk, pola penyakit dan sebagainya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Rumah sakit dalam operasionalisasinya banyak menggunakan bahan-bahan berbahaya dan dapat menghasilkan bahan-bahan berupa limbah yang dapat mencemari lingkungan, menimbulkan gangguan, mengancam dan bahkan membahayakan kehidupan manusia, baik itu berupa unsur-unsur isik, biologik, kimia dan sebagainya. Untuk ini, penyelenggara dan manajemen rumah sakit dituntut memperhatikan hal ini, menyediakan dan memelihara secara terus menerus sarana dan prasarana yang bertujuan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat mengancam dan membahayakan kehidupan manusia. 24


Pasal 15

Hak-hak asasi pasien adalah hak-hak yang sangat fundamental yang dimiliki pasien sebagai seorang mahluk Tuhan, terutama yang dimaksud dalam pasal ini menyangkut hak-hak yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit, yang dalam hal ini ada dua hak dasar pasien, yaitu : 1. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan yang bermutu, sesuai dengan standar profesi kedokteran dan standar profesi keperawatan. 2. Hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dari kedua hak dasar ini dapat diturunkan hak-hak pasien lainnya seperti hak untuk memperoleh informasi mengenai kesehatan/penyakitnya, hak untuk memilih rumah sakit, hak untuk memilih dokter, hak untuk meminta pendapat dokter lain (sebagai second opinion), hak atas privacy dan atas kerahasiaan pribadinya, hak untuk menyetujui atau menolak tindakan atau pengobatan yang akan dilakukan oleh dokter dan lain-lain; kecuali yang dianggap bertentangan dengan undang-undang, dengan nilai-nilai agama, moral dan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti tindakan “eutanasia”, aborsi tanpa indikasi medik dan lain sebagainya tidak bisa dibenarkan.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan keselamatan pasien ( patient safety ) adalah proses dalam suatu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan pasien yang lebih aman. Termasuk di dalamnya asesmen risiko, identiikasi dan manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalkan timbulnya risiko.

Pasal 17

Cukup jelas. 25


Pasal 18

Setiap tindakan kedokteran harus memperoleh persetujuan dari pasien kecuali pasien tidak cakap atau pada keadaan darurat. Persetujuan dapat diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat. Persetujuan tersebut diberikan secara lisan atau tertulis. Persetujuan tertulis hanya diberikan pada tindakan kedokteran berisiko tinggi. Pasal 19

Cukup jelas. Pasal 20

Pasien berhak menolak atau menghentikan pengobatan yang sedang dijalani. Pasien yang menolak pengobatan karena alasan inansial harus diberikan penjelasan bahwa pasien berhak memperoleh jaminan dari Pemerintah Pasal 21


Yang dimaksud dengan “rahasia kedokteran” adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien dan bersifat rahasia. Pasal 23


Cukup jelas. 26


Pasal 25

Sebagai akibat kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, telah menyebabkan meningkatnya biaya kesehatan yang harus dipikul oleh pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan, sehingga semua ini memerlukan pengawasan dan pengendalian agar penerapan ilmu dan teknologi kedokteran di rumah sakit benar-benar sesuai dengan persyaratan profesi. Penyimpangan ataupun penyalahgunaan teknologi kedokteran di rumah sakit bisa terjadi sebagai akibat ketidaktahuan, ketidakmampuan atau mungkin pula karena kesengajaan dengan tujuan agar mendapat imbalan yang lebih banyak, baik untuk kepentingan pribadi (dokter) sebagai pelaku pemberi pelayanan, untuk mendapat honor lebih banyak, maupun untuk peningkatan pendapatan rumah sakit. Namun apapun alasannya perbuatan demikian merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan merupakan pelanggaran KODERSI maupun KODEKI, yang tidak boleh terjadi di sebuah rumah sakit. Adalah menjadi kewajiban manajemen rumah sakit untuk dapat mencegah terjadinya penyimpangan maupun penyalahgunaan teknologi kedokteran yang merugikan pasien. Maka untuk ini rumah sakit harus memiliki standar pelayanan medik yang baku yang wajib untuk ditaati oleh semua staf rumah sakit. Standar ini harus senantiasa dipantau, bila perlu setiap saat dapat dirubah dan disesuaikan dengan perkembangan baru. Dengan demikian kwalitas pelayanan yang baik dapat terjamin dan perhitungan biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien selaku pengguna jasa pelayanan rumah sakit dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Tata kelola rumah sakit yang baik adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit yang berdasarkan prinsip-prinsip tranparansi, akuntabilitas,

27


independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran. Tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional dan akreditasi rumah sakit.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ciri-ciri rumah sakit modern adalah padat karya, padat modal, padat teknologi bahkan padat perubahan dan penyesuaian, sehingga unsur sumber daya manusia senantiasa perlu diberikan kesempatan meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya demi peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Kewajiban rumah sakit untuk memberi kesejahteraan kepada karyawan dan menjaga keselamatan kerja, pada hakikatnya adalah merupakan penerapan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi rumah sakit secara profesional, handal, adil dan bijak, serta memperlakukan para karyawan rumah sakit sesuai dengan harkat, derajat dan martabatnya sebagai manusia. Yang menyangkut kesejahteraan karyawan, antara lain berupa penetapan 28


upah/imbalan materi yang memadai sesuai dengan prestasi yang diberikan oleh masing-masing karyawan kepada rumah sakit, pemberian berbagai jaminan dan atau tunjangan sosial, tunjangan-tunjangan khusus sesuai dengan profesi yang dimilikinya dan tugas pekerjaannya, yang antara lain tugas pekerjaan yang mengandung risiko, membahayakan bagi keselamatan dirinya dan atau mengancam kesehatannya. Pemberian kesempatan untuk memperoleh kemajuan, juga merupakan bagian dari kesejahteraan karyawan yang harus menjadi perhatian manajemen rumah sakit. Sementara yang menyangkut keselamatan kerja adalah merupakan penerapan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengenai ketenaga-kerjaan khususnya yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Sebagaimana kita ketahui bahwa di rumah sakit sangat banyak faktor-faktor yang membahayakan, baik itu berupa faktor mekanik yang dapat menimbulkan kecelakaan pada karyawan, faktor-faktor biologik, isik, kimia dan sebagainya yang dapat mengancam kesehatan para karyawan. Semua ini merupakan kewajiban manajemen rumah sakit untuk melakukan pencegahannya lewat berbagai cara.

Pasal 33

Memelihara hubungan baik antar rumah sakit, harus senantiasa diupayakan, antara lain dengan mencegah adanya persaingan yang tidak sehat, mengadakan kerja sama dan koordinasi yang saling menguntungkan dalam hal pelayanan, pemanfaatan bersama peralatan dan fasilitas, maupun sumber daya manusia, pendidikan dan latihan staf dan karyawan dan lain-lain. Semua ini bisa dilakukan dalam wadah dan koordinasi dari PERSI sebagai organisasi profesi perumahsakitan.

Pasal 34

Pada dasarnya pelayanan kesehatan diselenggarakan secara berjenjang dari upaya kesehatan dasar sampai upaya rujukan yang lebih tinggi, sehingga kerja

29


sama antara rumah sakit dengan badan-badan lain yang bergerak dalam bidang kesehatan termasuk badan-badan usaha bidang kesehatan perlu digalang dengan tetap berpegang pada etika/norma yang berlaku.

Pasal 35

Sudah sejak permulaan dalam sejarahnya, rumah sakit selain merupakan sarana pelayanan kesehatan, juga berfungsi dan digunakan sebagai sarana atau lahan pendidikan tenaga kesehatan dan sebagai tempat penelitian bidang kesehatan. Pendidikan dan latihan tenaga kesehatan harus diartikan sebagai upaya kelanjutan dan kesinambungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan penelitian bidang kesehatan harus diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Adanya kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian di rumah sakit tidak boleh berakibat menurunnya mutu, efektivitas dan eisiensi pelayanan, sehingga merugikan pasien. Porsi dan bobot kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian di rumah sakit sangat ditentukan oleh berbagai faktor diantaranya tersedianya sarana dan fasilitas, sumber daya manusia, orientasi program rumah sakit, serta adanya ailiasi dengan lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian.

Pasal 36

Cukup jelas.

30

PEDOMAN PENGORGANISASIAN KOMITE ETIK RUMAH SAKIT DAN MAJELIS KEHORMATAN ETIK RUMAH SAKIT INDONESIA

BAB I

Pendahuluan

Latar Belakang

Pelayanan kesehatan yang baik, bermutu, profesional dan diterima pasien merupakan tujuan utama pelayanan rumah sakit. Namun hal ini tidak mudah dilakukan dewasa ini. Meskipun rumah sakit telah dilengkapi dengan tenaga medis, perawat dan sarana penunjang lengkap, masih sering terdengar ketidak puasan pasien akan pelayanan kesehatan yang mereka terima. Pelayanan kesehatan dewasa ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan beberapa dasawarsa sebelumnya. Beberapa faktor yang mendorong kompleksitas pelayanan kesehatan pada masa kini antara lain: 1. Semakin kuat tuntutan pasien/masyarakat akan pelayanan kesehatan bermutu, efektif dan eisien, 2. Standar pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran, 3. Latar belakang pasien amat beragam (tingkat pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya) dan 4. Pelayanan kesehatan melibatkan berbagai disiplin dan institusi. Situasi pelayanan kesehatan yang kompleks ini seringkali menyulitkan komunikasi antara pasien dan pihak penyedia layanan kesehatan. Komunikasi yang baik amat membantu menyelesaikan berbagai masalah sedangkan komunikasi yang buruk akan menambah masalah dalam pelayanan kesehatan. Di samping komunikasi yang baik, pelayanan kesehatan harus memenuhi kaidah-kaidah profesionalisme dan etis. Untuk menangkal hal-hal yang 33


berpotensi merugikan berbagai pihak yang terkait dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan maka perlu ditingkatkan kemampuan tenaga kesehatan menyelesaikan masalah-masalah medis dan non-medis di rumah sakit dan tercipta struktur yang mendukung pelayanan kesehatan secara profesional dan berkualitas. Salah satu upaya mencapai pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional di rumah sakit adalah dengan memenuhi kaidah-kaidah yang tercantum dalam Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI). Kode Etik Rumah Sakit Indonesia memuat rangkaian nilai-nilai dan norma-norma moral perumahsakitan Indonesia untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap insan perumahsakitan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rumah sakit di Indonesia. KODERSI merupakan kewajiban moral yang harus ditaati oleh setiap rumah sakit di Indonesia agar tercapai pelayanan rumah sakit yang baik, bermutu, profesional dan sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur profesi kedokteran. KODERSI pertama kali disahkan dalam Kongres VI PERSI pada tahun 1993 di Jakarta. Dalam perjalannya telah mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Pada umumnya pedoman yang termuat dalam KODERSI berupa garis besar atau nilai-nilai pokok yang masih memerlukan penjabaran yang lebih rinci dan teknis. Untuk menjabarkan KODERSI dan menerapkannya dalam kebijakan rumah sakit maka setiap rumah sakit dianjurkan membentuk Komite Etik Rumah Sakit (KERS). Sedangkan di tingkat pengurus cabang/pusat, badan etik rumah sakit Indonesia dinamakan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia (MAKERSI). Dalam rangka melengkapi KODERSI maka perlu dibuat acuan dasar prosedural dalam bentuk Pedoman Pengorganisasian Komite Etik Rumah Sakit dan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia

(selanjutnya disingkat Pedoman). Dengan adanya pedoman ini diharapkan penerapan KODERSI dalam pelayanan perumahsakitan menjadi kenyataan sehingga rumah sakit di Indonesia mampu mengemban misi luhur dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

34


Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Pedoman ini ialah Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga PERSI dan pelbagai peraturan perundang-undangan yang relevan bagi tugas dan fungsi KERS dan MAKERSI. Landasan peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah: 1. UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 2. UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 3. UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1045/MenKes/ PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan. Sedangkan landasan ketentuan dan keputusan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia yang dimaksud ialah: 1. Anggaran Dasar Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. 2. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. 3. Surat Keputusan Kongres PERSI VI, tentang pengesahan berlakunya Kode Etik Rumah Sakit Indonesia, 1993. 4. Surat Keputusan Kongres PERSI VIII, tentang perbaikan dan penyempurnaan KODERSI, 2000. 5. Surat Keputusan Kongres IX , tentang Tata Tertib Organisasi, 2003. 6. Surat Keputusan Kongres PERSI X, tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERSI, 2006. 7. Hasil Rapat Kerja PERSI di Balikpapan, 2008. 8. Surat Keputusan Kongres PERSI XI, 2009.

35


Pasal 1 Pengertian

Untuk memudahkan penerapan pedoman, perlu dirumuskan ketentuan umum dan pengertian pokok sebagai berikut : 1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang telah ditentukan dan diatur oleh peraturan perundang undangan Negara Republik Indonesia. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan merupakan unit sosial ekonomi, harus mengutamakan tugas kemanusiaan dan mendahulukan fungsi sosialnya. 2. Insan perumahsakitan adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan rumah sakit. 3. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia adalah rangkuman norma-norma moral yang telah dikodiikasi oleh PERSI sebagai organisasi profesi bidang perumahsakitan di Indonesia. 4. Komite Etik Rumah Sakit (KERS) adalah suatu perangkat organisasi non struktural yang dibentuk dalam rumah sakit untuk membantu pimpinan rumah sakit dalam melaksanakan KODERSI 5. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) adalah organisasi yang menghimpun dan mewakili rumah-rumah sakit di Indonesia 6. Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia (MAKERSI) adalah badan otonom PERSI yang dibentuk secara khusus di tingkat Pusat dan Daerah untuk menjalankan KODERSI.

Pasal 2 Tujuan

Pedoman ini menjadi acuan tatalaksana pembentukan dan tatakerja Komite Etik Rumah Sakit dan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia.

36

BAB II

Tatalaksana Organisasi Komite Etik Rumah Sakit

Pasal 3 Pembentukan KERS

1. Komite Etik Rumah Sakit (KERS) merupakan perangkat organisasi rumah sakit di bentuk di Rumah Sakit dalam rangka membantu pimpinan rumah sakit menerapkan Kode Etik Rumah Sakit di rumah sakit. 2. Pembentukan KERS adalah wajib. 3. Ketua dan Anggota KERS dipilih dan diangkat oleh Direktur/Pimpinan Rumah Sakit, untuk selama masa bakti tertentu. KERS sekurang-kurangnya harus terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan 2 (dua) orang Anggota, dengan jumlah seluruhnya paling banyak 7 (tujuh) orang. 4. Keanggotaan KERS harus mewakili berbagai profesi di dalam rumah sakit. 5. Dalam struktur organisasi rumah sakit, posisi KERS setingkat direktur rumah sakit dan komite medik rumah sakit. Selain itu KERS juga bisa berada di bawah direktur rumah sakit dan setingkat komite medik rumah sakit. 6. Komite etik rumah sakit bertanggung jawab langsung kepada pimpinan rumah sakit atau yang mengangkatnya. 7. Bila dipandang perlu anggota KERS dapat berasal dari individu di luar rumah sakit. 37


8. Syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota KERS: berjiwa Pancasila, memiliki integritas, kredibilitas sosial, dan profesional. Ia juga memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah sosial, lingkungan dan kemanusiaan. 9. Keanggotaan KERS diupayakan tidak dirangkap dengan jabatan-jabatan struktural di rumah sakit.

Pasal 4 Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab KERS

1. Secara umum KERS bertugas membantu pimpinan rumah sakit menerapkan Kode Etik Rumah Sakit di rumah sakit, baik diminta maupun tidak diminta. 2. Secara khusus KERS memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab: a.

Melakukan pembinaan insan perumahsakitan secara komprehensif dan berkesinambungan, agar setiap orang menghayati dan mengamalkan KODERSI sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing di rumah sakit. Pembinaan ini merupakan upaya preventif, persuasif, edukatif dan korektif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran KODERSI. Pembinaan dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, diskusi kasus dan seminar.

b. Memberi nasehat, saran dan pertimbangan terhadap setiap kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pimpinan atau pemilik rumah sakit c.

Membuat pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang terkait dengan etika rumah sakit.

d. Menangani masalah-masalah etik yang muncul di dalam rumah sakit e.

Memberi nasehat, saran dan pertimbangan etik kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

f.

Membantu menyelesaikan perselisihan/sengketa medik yang terjadi di lingkungan rumah sakit.

38


g.

Menyelenggarakan pelbagai kegiatan lain yang dipandang dapat membantu terwujudnya kode etik rumah sakit.

3. Dalam melaksanakan tugasnya KERS wajib menerapkan prinsip kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi dengan Komite Medik serta struktur lain di rumah sakit sesuai dengan tugas masing-masing. 4. Pimpinan dan anggota KERS wajib mematuhi peraturan rumah sakit dan bertanggung jawab kepada pimpinan rumah sakit serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya. 5. KERS dapat meminta saran, pendapat atau nasehat dari MAKERSI Daerah bila menghadapi kesulitan. 6. KERS wajib memberikan laporan kepada MAKERSI Daerah mengenai pelaksanaan KODERSI di rumah sakit , minimal sekali setahun. 7. KERS wajib melaporkan masalah etik yang serius atau tidak mampu ditangani sendiri ke MAKERSI Daerah.

39

BAB III

Tata Laksana Organisasi MAKERSI

Pasal 5 Pembentukan MAKERSI

1. Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia (MAKERSI) adalah badan otonom, perangkat organisasi PERSI. 2. MAKERSI dibentuk di tingkat pusat disebut MAKERSI Pusat dan di tingkat propinsi/kotamadya disebut sebagai MAKERSI Daerah. 3. Pembentukan MAKERSI Pusat dan MAKERSI Daerah adalah wajib. 4. Pembentukan MAKERSI Daerah hanya dibenarkan jika di propinsi tersebut telah ada pengurus PERSI Daerah. 5. Apabila di suatu daerah belum terbentuk MAKERSI Daerah maka MAKERSI Pusat berwenang menunjuk MAKERSI Daerah terdekat untuk menjalankan tugas dan fungsi MAKERSI di daerah tersebut. Pasal 6 Pemilihan Pengurus MAKERSI

1. Pemilihan Ketua MAKERSI Pusat dilakukan melalui formatur. 2. Jumlah formatur maksimum 3 orang. 3. Calon formatur diusulkan oleh utusan Daerah. 4. Kriteria calon Ketua MAKERSI Pusat: a.

Mempunyai kemampuan visioner dalam organisasi

b. Mempunyai pengalaman dalam memimpin rumah sakit c. 40

Pernah menjadi pengurus PERSI atau MAKERSI


5. Ketua MAKERSI Pusat dipilih dalam Kongres PERSI, untuk masa jabatan selama Kepengurusan Persi Pusat, dan bertanggung jawab kepada Kongres PERSI. 6. Ketua terpilih berwenang menyusun anggotanya yang sekurang-kurangnya harus terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan Anggota, dengan jumlah seluruhnya paling banyak 9 (sembilan) orang. 7. Pemilihan Ketua MAKERSI Daerah dapat melalui aklamasi atau formatur dalam Rapat Pleno anggota PERSI Daerah. 8. Ketua MAKERSI Daerah dipilih dalam Rapat Pleno untuk masa jabatan selama Kepengurusan Persi Daerah dan bertanggung jawab kepada Rapat Pleno PERSI Daerah. 9. Ketua terpilih berwenang menyusun anggotanya yang sekurang-kurangnya harus terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan Anggota, dengan jumlah seluruhnya paling banyak 5 (lima) orang. 10. Anggota MAKERSI harus mewakili berbagai profesi yang ada di dalam rumah sakit. 11. Syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota MAKERSI: a.

Berjiwa Pancasila, memiliki integritas, kredibilitas sosial dan profesional.

b. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah sosial, lingkungan dan kemanusiaan. c.

Memiliki pengalaman sebagai pimpinan atau jabatan lain yang berkaitan dengan manajemen rumah sakit.

12. Keanggotaan MAKERSI Pusat dan MAKERSI Daerah, tidak dibenarkan merangkap jabatan dalam kepengurusan PERSI yang setingkat; ialah jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan jabatan struktural lainnya dalam kepengurusan PERSI yang setingkat. Tidak termasuk jabatan sebagai penasehat atau kelompok kerja.

41


13. Apabila salah seorang pengurus MAKERSI berhalangan tetap, mengundurkan diri atau karena sesuatu hal diberhentikan sebagai pengurus, maka penggantiannya dilakukan oleh Ketua MAKERSI. 14. Batasan masa jabatan Ketua MAKERSI dalam tingkatan manapun maksimal dua kali berturut-turut dan setelah satu periode masa jabatan tidak menduduki jabatan Ketua MAKERSI dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 7 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab MAKERSI

MAKERSI Pusat mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan garis-garis besar program pembinaan KODERSI secara nasional. 2. Membuat pedoman pelaksanaan KODERSI. 3. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan secara lisan dan atau tertulis, diminta atau tidak diminta mengenai segala sesuatu yang menyangkut KODERSI kepada Pengurus PERSI Pusat. 4. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi-organisasi profesi kesehatan lainnya, khususnya badan-badan etik organisasi profesi di tingkat nasional. 5. Menampung dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang diajukan oleh MAKERSI Daerah yang tidak bisa diselesaikan di tingkat daerah. MAKERSI Daerah mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan KERS di rumah-rumah sakit yang berada di wilayah dari Cabang PERSI yang bersangkutan sesuai

42


dengan program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh MAKERSI Pusat. 2. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan secara lisan dan atau tertulis, diminta atau tidak diminta mengenai segala sesuatu yang menyangkut KODERSI kepada Pengurus PERSI Daerah. 3. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi-organisasi profesi kesehatan lainnya, khususnya badan-badan etik organisasi profesi di tingkat cabang 4. Menampung dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang diajukan oleh KERS setempat. 5. Jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah maka dapat meminta saran, pendapat atau nasehat dari MAKERSI Pusat. Pasal 8 Rapat-rapat

Rapat MAKERSI terdiri dari: 1. Kongres, dilaksanakan sekali dalam tiga tahun. 2. Rapat Kerja Tahunan, merupakan rapat antara Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah, membicarakan pelaksanaan program kerja dan masalahmasalah yang baru timbul. 3. Rapat Pengurus MAKERSI Pusat diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun. 4. Rapat Pengurus MAKERSI Daerah diadakan menurut kebutuhan. Pasal 9 Sumber Keuangan

1. Sumber keuangan KERS berasal dari anggaran Rumah Sakit yang bersangkutan. 43


2. Sumber keuangan Makersi Pusat berasal dari PERSI Pusat. 3. Sumber Keuangan Makersi Daerah berasal dari PERSI Daerah.

44

Kode-etik-rumah-sakit-Indonesia-Kodersi.pdf

Recommend Documents