BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang
Dalam menjalani kehidupan, setiap orang dibatasi oleh etika. Etika itu dapat berbentuk konvensi atau kesepakatan normatif. Etika akan mengantarkan masyarakat untuk hidup teratur sejalan dengan norma yang berlaku. Oleh karena itu etika sangat penting untuk diterapkan pada kehidupan kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu etika profesi. Etika profesi adalah aturan/norma yang dapat diterima oleh sekelompok orang yang memiliki profesi sebagai pedoman untuk mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya dalam bersikap dan bertingkah laku. Selain itu juga untuk menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Etika profesi yang akan dibahas pada makalah ini yaitu etika profesi kedokteran/ kode etik kedokteran. Dokter sebagai salah satu pelayan kesehatan masyarakat dituntut untuk selalu melayani dan mengabdi untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kode etik kedokteran digunakan oleh dokter sebagai pedoman dalam bertindak dan bertingkah laku. B. Rumusan Masalah 1. Apakah yang dimaksud dengan etika kedokteran? 2. Apa sajakah yang termasuk kode etik kedokteran? 3. Apa sajakah yang termasuk pelanggaran kode etik kedokteran? 4. Bagaimanakah proses penyelesaian pelanggaran kode etik kedokteran? C. Tujuan 1. Mengetahui pengertian etika kedokteran 2. Mengetahui hal-hal yang termasuk kode etik kedokteran 3. Mengetahui hal-hal yang termasuk pelanggaran kode etik 4. Mengetahui proses penyelesaian pelanggaran kode etik kedokteran
1
BAB II Tinjauan Pustaka 2.1 Pengertian Etika Kedokteran
Etika kedokteran merupakan seperangkat perilaku anggota profesi kedokteran dalam hubungannya dengan klien / pasien, teman sejawat dan masyarakat umumnya serta merupakan bagian dari keseluruhan proses pengambilan keputusan dan tindakan medic ditinjau dari segi norma-norma / nilai-nilai moral. Tujuan dari etika profesi dokter adalah untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya perkembangan yang buruk terhadap profesi dokter dan mengarahkan agar dokter dalam menjalani profesinya dapat bersikap professional sehingga diperlukan kiranya untuk membentuk kode etik profesi kedokteran untuk mengawal sang dokter dalam menjalankan profesinya tersebut agar sesuai dengan tuntutan ideal.Tuntutan tersebut kita kenal dengan kode etik profesi dokter. Kode etik kedokteran merupakan pedoman bagi dokter Indonesia anggota IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dalam melaksanakan praktek kedokteran. 2.2 Kode Etik Kedokteran KEWAJIBAN UMUM Pasal 1
Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sum pah dokter. Penjelasan: a. Sumpah dokter merupakan suatu sumpah yang berisi nilai-nilai dan kode etik yang harus dimiliki oleh setiap dokter di Indonesia. b. Setiap dokter di Indonesia diwajibkan untuk mengambil sumpah dokter, memahami, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari terutama saat menjalankan tugasnya sebagai dokter. Pasal 2
Seorang dokter dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan dengan standar profesi yang tertinggi Penjelasan: a. Yang dimaksud dengan ukuran tertinggi dalam melakukan profesi kedokteeran adalah sesuai dengan ilmu kedokteran mutakhir, sarana yang tersedia, kemampuan pasien, etika umum, etika kedokteran, hokum dan agama b. Dokter memiliki tanggung jawab yang besar, bukan hanya terhadap manusia lain dan hokum, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, pelayanan yang
2
diberikan kepada pasien yang dirawat hendaknya adalah seluruh kemampuan sang dokter dalam bidang ilmu pengetahuan dan perikemanusiaan. Pasal 3
Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Penjelasan :
a. Seorang dokter dilarang melakukan hal-hal yang bersifat menguntungkan salah satu pihak sehingga dapat mengakibatkan kebebasann serta kemandirianya dalam menjalankan profesinya menjadi hilang atau terikat oleh pihak tertentu. Contohnya adalah menjuruskan pasien untuk membeli obat tertentu karena dokter yang bersangkutan telah menerima komisi dari perusahaan farmasi farmas i tertentu serta tindakantindakan lain yang serupa. b. Seorang dokter juga dilarang baik sendiri maupun bersama menerapkan pengetahuan dan ketrampilan kedokteran dalam segala bentuk. Contohnya adalah merandahkan jabatan jika dokter bekerjasama dengan orang atau badan yang tidak berhak melakukan praktek dokter. c. Seorang dokter juga hendaknya menerima imbalan selain dari pada jasa yang layak sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan atau sekenhendak pasiennya. Pasal 4
Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. Penjelasan:
Setiap dokter harus sadar bahwa setiap kemampuan dan ketrampilannya merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu hal tersebut tidak patut untuk dibanggakan. Contoh dari perbuatan ynag tidak dibenarkan dalam pasal ini adalah dokter mengadakan wawancara dengan maksud pers atau menulis karangan dalam majalah atau harian untuk memperkenalkan dan mempromosikan cara ia mengobati suatu penyakit, karena orang awam yang membacanya tidak dapat menilai kebenarannya.
Pasal 9
Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat pejabat di di bidang bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat , harus saling menghormati Penjelasan:
Dokter dalam melaksankan tugasnya dapat melaksanakan perannya secara perorangan, kelompok dalam suatu tim ataupun sebagian pimpinan suatu unit kerja atau tim. 3
a.
Dalam pelaksanaan perorangan
Pada pelaksanaan praktek dokter swasta perorangan dia kan dibantu oleh perawat pembantunya (bila ada) maupaun teman sejawat lain/ahli kesehatan lainnya. Teguran kepada perawat atau ahli kesehatan kesehat an lainnya hendaknya tidak dilakukan di depan pasien karena hal itu akan melukai perasaan orang tersebut.
b.
Dalam peranannya sebagai pimpinan tim/unit kerja
Sebagai pimpinan tim setiap anggota harus memperoleh perhatian dan penghargaan yang sama dari dirinya. Instruksi hendaknya diberikan secara jelas dan dan tertulis supaya supaya tidak menimbulkan salah pengertian Pasal 10
Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas at as persetujuan persetuj uan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut. Penjelasan :
a.
Sikap
Sikap tulus ikhlas disertai dengan keramahtamahandalam menyambut pasien akan member kesan yeng baik terhadap pasien sehingga ia akan secara sukarela menyerahkan dirinya untuk diperiksa oleh dokter dan akan bersedia menjawab secara terbuka hal-hal yang perlu diketahui oleh dokter dalam menunjang penegakan diagnose dan terapi yang tepat. Sikap ini juga berpengaruh menenangkan bagi pasien yang akan ditolong. b.
Rujukan Pasien
Seorang doukter umum atau spesialis harus benar-benar sadar akan batas pengetahuan dan kemampuannya sehingga pada saat dia merasa pada saat ia dalam perbatasan itu, dia harus memberikan rujukan kepada pasien ke dokter yang lebih ahli di bidang tersebut. c.
Konsultasi
Konsultasi dilakukan terdorong oleh rasa keinsyafan atas batas kemampuan atau karena merasa pasien dan keluarganya menginginkan konsultasi. Dalam hal ini perlu adanya pengetahuan psikologik tentang mentalitas pasien yang dihadapinya. Pasal 11
Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasam dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya. 4
Penjelasan :
Dokter dalam menghadapi pasien pasien perlu mengetahui dan memahami latar belakang kehidupan pasien itu. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat dibuktikan bahwa nilai agama serta ikatan keluarga sangat kuat di Indonesia Indonesia . Hal ini dapat member efek ketenangan ketenangan secara mental dan batin dalam diri pasien sehingga membantu proses penyembuhannya menjadi lebih cepat. Pasal 12
Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. dunia. Penjelasan:
Setiap anggota masyarakat, menghendaki agar semua anggota masyarakatnya mempunyai derajat kesehatan yang baik. Hal ini dapat terwujud jika setiap anggota masyarakat dengan perasaan bebas dapat mengunjungi dokter, mengemukakan dengan hati terbuka segala keluhan tentang pennyakitnya, baik jasmani atau rohani agar mendapat pengobatan yang sesuai. Rangkaian tersebut dapat tercapai apabila seoarang pasien menaruh kepercayaan sepenuhnya terhadap dokter yang memeriksanya, tanpa perasaan takut atau khawatir bahwa dokter tersebut akan memberitahukan hal-hal menegnai penyakitnya kepada orang lain. Jika kepercayaan itu tidak ada maka tidak mustahil bahwa orang yang sakit akan segan pergi ke dokter karena khawatir bahwa penyakitnya yang mungkin sama sekali mereka sembunyikan, kelak diketahui oleh umum. Perasaan takut dan khawatir itu dapat menjadi salah satu penyebab penting dari tingginya angka sakit di masyarakat. Oleh karena itu rahasia jabatan dokter berarti sendi utama bagi tercapainya keadaan sehat bagi setiap anggota masyarakat.
Pasal 13
Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bersedia dan lebih mampu memberikannya. Penjelasannya:
Dokter memiliki kewajiban untuk menolong pasien apapun kondisi yang diderita oleh pasien. Tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter berdasarkan ketrampilan dan keahliannya
KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT Pasal 14 5
Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia ingin diperlakukan Penjelasannya: Setiap dokter harus memiliki hubungan yang baik dengan teman sejawatnya. Apabila ada suatu masalah misalnya perbedaan tentang cara penanganan pasien maka sebaiknya diselesaikan secara musyarawah. Pasal 15
Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis Penjelasannya: Secara etik seharusnya bila seorang dokter didatangi oleh seorang pasien yang diketahui telah ditangani oleh dokter lain, maka ia segera memberitahu dokter yang telah terlebih dahulu melayani pasien tersebut.
KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI Pasal 16
Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik Penjelasan :
Dokter wajib menjadi teladan dalam pelaksanaan perilaku sehat termasuk memperhatikan kesehatan dirinya dan melakukan perlindungan diri. Misalnya saat ada wabah, maka dokter harus melakukan imunisasi terhadap dirinya sendiri terlebih dahulu untuk mencegah penularan Pasal 17
Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan Penjelasan:
Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran terus berkembang dengan pesat oleh karena itu seorang dokter harus mengikuti perkembangan itu dengan baik demi kepentingan dirinya sendiri maupun pasien. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan makan akan meningkatkan juga pelayanan kesehatan pada masyarakat. 2.3 Pelanggaran Kode Etik Kedokteran
Kode etik adalah norma yang apabila dilanggar maka akan mendapat sanksi moral bagi pelanggarnya. Suatu pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi disiplin profesi yaitu mulai dari bentuk peringatan hingga ke bentuk yang lebih berat seperti kewajiban menjalani pendidikan/ pelatihan tertentu dan pencabutan haknya berpraktik profesi. Contoh pelanggaran kode etik kedokteran yaitu:
6
Membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut. Turut serta dalam pembuatan yang termasuk tindakan penyiksaan atau eksekusi hukuman mati Meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundangundangan yang berlaku. Melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi profes i yang bukan haknya. Menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta, pemeriksaan, atau memberikan resep obat atau alat kesehatan. Mengiklankan kemampuan atau pelayanan atau kelebihan kemampuan pelayanan yang dimiliki baik lisan ataupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkan. Adiksi pada narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya Berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atay berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jujur dalam menentukan jasa medis. Tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperkukan MKDKI/MKDKI-P, untuk pemeriksaan atas pengaduan dengan pelanggaran Disiplin profesional Dokter dan Dokter Gigi.
2.4 Penyelesaian Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik
Di dalam praktek kedokteran terdapat aspek etik dan aspek hukum yang sangat luas, yang sering tumpang-tindih pada suatu issue tertentu, seperti pada informed consent, wajib simpan rahasia kedokteran, dan profesionalisme. Bahkan di dalam praktek kedokteran, aspek etik seringkali tidak dapat dipisahkan dari aspek hukumnya. Hal ini terjadi karena banyaknya norma etik yang telah diangkat menjadi norma hukum, atau sebaliknya norma hukum yang mengandung nilai-nilai etika. Keadaan menjadi semakin sulit sejak para ahli hukum menganggap bahwa standar prosedur dan standar pelayanan medis dianggap sebagai domain hukum, padahal selama ini memenuhi standar profesi adalah bagian dari sikap etis dan sikap professional dokter. Dengan demikian pelanggaran standar profesi dapat dinilai sebagai pelanggaran etik dan juga sekaligus pelanggaran hukum. Apabila seorang dokter diduga melakukan pelanggaran etika kedokteran (tanpa melanggar norma hukum), maka ia akan dipanggil dan disidang oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI untuk dimintai pertanggung-jawaban dalam hal etik dan disiplin profesinya. Persidangan MKEK bertujuan untuk mempertahankan akuntabilitas, profesionalisme dan keluhuran profesi. Saat ini MKEK menjadi satu-satunya majelis profesi yang menyidangkan kasus dugaan pelanggaran etik dan atau disiplin profesi di kalangan kedokteran. Di kemudian hari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), lembaga yang dimandatkan untuk didirikan oleh UU No 29 / 2004, akan menjadi majelis yang menyidangkan dugaan pelanggaran disiplin profesi kedokteran. MKDKI bertujuan menegakkan disiplin dokter / dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. Domain atau yurisdiksi MKDKI adalah disiplin profesi yaitu 7
permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan seorang profesional dengan pengetahuan dan ketrampilan yang rata-rata. Dalam hal MKDKI dalam sidangnya menemukan adanya pelanggaran etika, maka MKDKI akan meneruskan kasus tersebut kepada MKEK. Proses persidangan etik dan disiplin profesi dilakukan terpisah dari proses persidangan gugatan perdata atau tuntutan pidana. Hal ini karena domain dan jurisdiksinya berbeda. Persidangan etik dan disiplin profesi dilakukan oleh MKEK IDI, sedangkan gugatan perdata dan tuntutan pidana dilaksanakan di lembaga pengadilan di lingkungan peradilan umum. Dokter tersangka pelaku pelanggaran standar profesi (kasus kelalaian medik) dapat diperiksa oleh MKEK, dapat pula diperiksa di pengadilan. Namun tanpa adanya keharusan saling berhubungan di antara keduanya. Seseorang yang telah diputus melanggar etik oleh MKEK belum tentu dinyatakan bersalah oleh pengadilan, demikian pula sebaliknya. Persidangan MKEK bersifat inkuisitorial khas profesi, yaitu Majelis (ketua dan anggota) bersikap aktif melakukan pemeriksaan, tanpa adanya badan atau perorangan sebagai penuntut. Persidangan MKEK secara formal tidak menggunakan sistem pembuktian sebagaimana lazimnya di dalam hukum acara pidana ataupun perdata, namun demikian tetap berupaya melakukan pembuktian mendekati ketentuan-ketentuan pembuktian yang lazim. Dalam melakukan pemeriksaannya, Majelis berwenang memperoleh yaitu :
Keterangan, baik lisan maupun tertulis,langsung dari pihak-pihak terkait (pengadu, teradu, pihak lain yang terkait) dan per-group / para ahli di bidangnya yang dibutuhkan Dokumen yang terkait, seperti bukti kompetensi dalam bentuk berbagai ijasah/ brevet dan pengalaman, bukti keanggotaan profesi, bukti kewenangan berupa Surat Ijin Praktek Tenaga Medis, Perijinan rumah sakit tempat kejadian, bukti hubungan dokter dengan rumah sakit, hospital bylaws, SOP dan SPM setempat, rekam medis, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan kasusnya.
Putusan MKEK tidak ditujukan untuk kepentingan peradilan, oleh karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan, kecuali atas perintah pengadilan dalam bentuk permintaan keterangan ahli. Salah seorang anggota MKEK dapat memberikan kesaksian ahli di pemeriksaan penyidik, kejaksaan ataupun di persidangan, menjelaskan tentang jalannya persidangan dan putusan MKEK. Sekali lagi, hakim pengadilan tidak terikat untuk sepaham dengan putusan MKEK. Eksekusi Putusan MKEK Wilayah dilaksanakan oleh Pengurus IDI Wilayah dan/atau Pengurus Cabang Perhimpunan Profesi yang bersangkutan. Khusus untuk SIP, eksekusinya diserahkan kepada Dinas Kesehatan setempat. Apabila eksekusi telah dijalankan maka dokter teradu menerima keterangan telah menjalankan putusan.
8
Kesimpulan Etika profesi adalah aturan/norma yang dapat diterima oleh sekelompok orang yang memiliki profesi sebagai pedoman untuk mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya dalam bersikap dan bertingkah laku. Setiap profesi memiliki etika profesi termasuk juga kedokteran. Kode etik kedokteran dibutuhkan oleh dokter sebagai pedoman dalam bertindak dan bertingkah laku. Apabila seorang dokter melakukan pelanggaran kode etik, maka akan diberikan sanksi yang akan diputuskan oleh MKEK (Majelis Kode Etik Kedokteran). Sanksi tersebut dapat berupa teguran hingga pencabutan surat izin praktek.
9
Daftar Pustaka Achdiat, C. M. 2007. Dinamika Etika & Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman. Jakarta: UI Press. Djojosugito, Ahmad.2002. Kode Ahmad.2002. Kode Etik Kedokteran Indonesia dan dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Indonesia. Jakarta: MKEK Pusat. Isnanto, R.R. 2009. 2009 . Kode Etik Profesi Dokter . Semarang: Undip Press.
10
