Hukum di Indonesia merupakan campuran dari hukum pada umumnya, hukum agama, dan hukum adat. Hukum pada umumnya seperti hukum yang mengatur seluruh undang undang yang berlaku di Negara Indonesia. Karena di Indonesia juga termasuk dalam Negara yang memiliki beragam agama maupun kepercayaan, maka dapat berlaku hukum agama yang mengatur kehidupan moral setiap pemeluk agama masing masing. Terutama di dalam bidang warisan, kekeluargaan, maupun perkawinan. Disamping itu juga terdapat hukum adat yang merupakan penerusan dari aturan budaya setempat maupun budaya di seluruh nusantara. Berdasar isinya, hukum dapat dibagi menjadi 2 jenis, hukum perdata (privat) dan hukum pidana (publik). Hukum perdata dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur segala hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. (perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, dan hal yang bersifat perdata lainnya.). Sedangkan hukum pidana sendiri merupakan lawan dari hukum perdata, mengatur hal hal yang berkaitan dengan Negara serta kepentingan umum atau hubungan antara Negara dengan warga negaranya. KUHPerdata terdiri dari 4 bagian yaitu : 1.
Buku 1 tentang Orang / Personrecht
2.
Buku 2 tentang Benda / Zakenrecht
3.
Buku 3 tentang Perikatan /Verbintenessenrecht /Verbintenessenrecht
4.
Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian /Verjaring en Bewijs
•
Buku I tentang Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran,
kedewasaan,
keperdataan.
perkawinan,
keluarga,
perceraian
dan
hilangnya
hak
•
Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang dimaksud dengan benda meliputi (i) benda berwujud yang tidak bergerak (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu); (ii) benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak; dan (iii) benda tidak berwujud (misalnya hak tagih atau piutang).
•
Buku III tentang Perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian.
•
Buku lV tentang daluwarsa dan pembuktian; Didalam buku keempat ini diatur mengenai prinsip umum tentang pembuktian dan juga mengenai alat-alat bukti. Dikenal adanya 5 macam alat bukti yaitu : a. Surat-surat b. Kesaksian c. Persangkaan d. Pengakuan e. Sumpah
Daluwarsa (lewat waktu) berkaitan dengan adanya jangka waktu tertentu yang dapat mengakibatkan seseorang mendapatkan suatu hak milik (acquisitive verjaring) atau juga karena lewat waktu menyebabkan seseorang dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum (inquisitive verjaring). Selain itu diatur juga hal-hal mengenai “pelepasan hak” atau “rechtsverwerking” yaitu hilangnya hak bukan karena lewatnya
waktu tetapi karena sikap atau tindakan seseorang yang menunjukan bahwa ia sudah tidak akan mempergunakan suatu hak.
Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang kasus batalnya kontrak antara Syahrini dan pihak management Blue Eyes Bali dikarenakan ayah Syahrini meninggal dunia. Syahrini yang menganggap hal itu adalah force majeur atau overmatch, tidak mau membayar tuntutan ganti rugi pihak Blue Eyes sebesar 400 juta. Apakah apakah kasus ini dapat selesai dengan cara damai? Ataukah Syahrini harus membayar tuntutan yang diajukan oleh pihak Blue Eyes?
