PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA UNA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA JL. Sultan Hasanuddin No. 155 Telepon (0464) 21877 Ampana - 94683
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2005 – 2025; 2025; 5. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
B. Gambaran Umum Pengendalian penyakit adalah upaya penurunan insidensi,prevalensi,Morbilitas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang di terima secara lokal. Angka kesakitan dan kematian penyakit menular merupakan indikator dalam menilai derajat kesehatan suatu masyarakat. Pengendalian penyakit yang akan di bahas yaitu pengendalian penyakit menular meliputi, penyakit yang menular langsung dan penyakit yang ditularkan melalui vektor dan zonosis. Untuk pencapaian program Pengendalian penyakit yang masuk dalam indikator SPM, maka perlu perencanaan kegiatan dalam pengendalian penyakit baik yang menular langsung maupun bersumber binatang/Vektor. binatang/Vektor. Gambaran Pencapaian Program Pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Kabupaten Tojo Una Una belum mencapai hasil yang maksimal terutama penyakit yang menular langsung teutama penyakit tuberculosis yang permasalahanya semakin kompleks Seperti kasus tuberculosisa tuberculosisa yang disertai dengan penyakit penyakit HIV/AIDS,Kasus Tuberculosis Tuberculosis Resisten dengan Obat Anti Tuberculosis ( TB-MDR),kasus TB MDR di Kabupaten Tojo Una Una berjumlah 4 Kasus 1 Kasus sementara dalam pengobatan 3 masuh dalam Penentuan rejimen oleh tim MDR Propinsi .Penyakit Kusta yang Prevansi masih >1 /10.000 pddk untuk indikator nasional <1/10.000.pddk, Kasus Kusta pada anak masih cukup tinggi masih 18 % untuk indikator Nasional < 5 % hal ini menandakan masih cukup tinggi resiko penularan di masyarakat. Dan untuk penyakit menular yang bersumber binatang rabies,DBD,malaria penangannya sudah cukup baik namun masih banyak kendala yang dihadapi sehingga pencapaian eliminasi tahun 2018 belum dapat terwujud karena API untuk Kabupaten Tojo Una Una sudah < 1 % /1000 pddk namun Tojo Una Una baru tahun pertama untuk eliminasi minimal 3 tahun berturut-turut API < 1 / 1000 pddk makan dengan hasi hasi di atas perlu dilaksanakan kegitan kegiatan inovatif untuk mencapai hasil yang maksimal sehingga masalah penyakit menular tidak lagi menjadi masalah kesehatan.
1.Sasaran strategis a. Menurunnya Prevalensi HIV pada penduduk usia 15 – 15 – 49 49 tahun menjadi < 0,5 % b. Meningkatnya presentase penduduk usia 15 – 15 – 24 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif komprehensif tentang HIV-AIDS dari 65% menjadi 95%. c. Meningkatnya Meningkatnya Jumlah Kasus baru TB Paru ( BTA positif positif ) yang disembuhkan dari dari 88% menjadi 100%. d. Menurunnya prevalensi TB dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk. e. Menurunkan angka kesakitan ISPA / Pneumonia f. Menurunkan angka kesakitan Diare dari 350 per 1.000 penduduk menjadi 285 per 1000 penduduk. g. Menurunkan angka angka kasus malaria dari 2 menjadi menjadi 1 per 1.000 penduduk penduduk ( API ) h. Menurunnya angka kesakitan DBD DBD dari 55 menjdi 51 per 100.000 penduduk
i. Meningkatnya presentase kasus penyakit Zoonosis yang ditemukan dari 70% menjadi 80%.
2.Kegiatan Kegiatan-kegiatan pencgahan dan penaggulangan penyakit menular terlampir pada Kerangka Acuan Kerja masing- masing Program sebaigai Berikut.:
KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM PENANGGULANGAN TB I. Pendahuluan
Tuberculosis paru adalah penyakit oleh kuman Mycrobacterium Tuberculosis. Sebagian kuman Tuebrculosis menyerang paru dan organ tubuh lainnya. Sejak tahun 1995, program pemberantasan penyakit Tuberculosis paru telah dilaksanakan dengan strategi DOTS ( Directhy Observed Treatment Short Course) yang diekomendasikan oleh WHO. Penanggulangan TB dengan strategi DOTS merupakan stategi yang cost efektif. II. Latar Belakang
Adapun dasar hukum yang melandasi program TB di indonesia adalah :
-
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit Menular
-
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
-
Permenkes Nomor : 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja kementerian kesehatan Republik Indonesia
-
Permenkes No. 560 Tahun 1989 tentang Penyakit Tetentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Tata Cara Penanggulangannya
-
Permenkes 364/Menkes/SK/V/2009 tentang Program Penanggulangan TB
-
Permenkes Nomor : 1501/Menkes/Per/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan.
III.Tujuan Kegiatan
1.
Tujuan Umum Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian dengan cara memutuskan mata rantai penularan sehingga penyakit TB tidak lagi merupakan masalah kesehata masyarakat.
2.
Tujuan Khusus
-
Tercapianya angka kesembuhan minimal 85 % dari semua penderita baru BTA positif yang ditemukan
-
Tercapainya cakupan penemuan penderita secara bertahap.
IV.Rencana Kegiatan
Upaya untuk mensukseskan Program DOTS di Wialayah Kerja Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una ( 13 Puskesmas ) direncanakan akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut : 1.
Pelacakan kasus pasien TB Dewasa / anak di masyarakat
2.
Mengedukasi pasien dan keluarga pasien tentang penyakit TB
3.
Penunjukan Pengawasan Menelan Obat (PMO) bagi Keluarga Pasien
4.
Pemeriksaan dahak Sewaktu, Pagi Sewaktu (SPS) dari setiap suspek yang berkunjung di Puskesmas
5.
Pemberian Pengobatan bagi pasien baru/lama atau putus beobat.
6.
Pemeriksaan kontak serumah pasien TB positif
7.
Pemberian PP INH bagi balita
8.
Penemuan dan pengobatan Pasien TB anak.
V. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan No
Kegiatan Pokok
1.
Pelacakan Kasus Penderita TB Dewasa / Anak
Dilaksanakan di awal bulan pada triwulan pertama
2.
Mengedukasi pasien dan keluarga pasien tentang penyakit TB Penunjukan PMO
Setiap kunjungan pasien baru maupun pasien yang datang berobat
Pemberian Pengobatan bagi pasien baru/lama atau putus berobat. Pemeriksaan kontak serumah pasien TB positif
Dilaksanakan dipuskesmas dengan mengatur jadwal waktu mengambil obat di faskes /PKM
Pemberian PP INH pada balita
PP INH diberikan selama 6 bulan kepada balita yang tinggal serumah dengan pasien TB paru. Bertujuan untuk mencegah agar anak balita tidak tertular penyakit TB.
3.
4.
5.
6.
VI.
Waktu / Tempat Pelaksanaan
Dilaksanakan setelah ada kesepakatan dengan pasien untuk mau berobat sampai sembuh / tuntas.
Pemeriksaan terhadap mereka yang tinggal serumah dengan penderita BTA postif baik p emeriksaan dahak/klinis dan dilakukan pengobatan apabila anggota keluarga yang lain dinyatakan positif.
Baya yang di Perlukan
Biaya yang di butuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan ini program TB sejumlah Rp.74,640.000.( Tuju puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).bersumber dari
dana APBD II Kabupaten Tojo Una Una. VII.
Pencatatan dan Pelaporan
Sistem pencatatan dan pelaporan digunakan untuk sistematika evaluasi kemajuan dan hasil pengobatan . sistem pencatatan dan pelaporan teridiri dari : 1.
Daftar terduga TB (TB.06)
2.
Formulir Pemeriksaan Lab TB untuk pemeriksaan dahal (TB.05)
3.
Kartu Pengobatan Pasien (TB.01)
4.
Kartu Identitas Pasien (TB.02)
5.
Register TB Fasilitas Kesehatan (TB.03 faskes)
6.
Formulir rujukan/pindahan pasien TB (TB 09)
7.
Formulir hasil akhir pengobatan dari pasien pindahan (Tb.10)
8.
Register Laboratorium (TB.04)
9.
Register Lab 04 yang berisi catatan pasien yang diperiksa sputum/ dahak
10. Register lab 03 yang berisi rekapan seluruh pasien yang diperiksa sputum / dahak 11. Register TB 09 dan 10 berisi tentang data pasien pindahan dan hasil pengobatannya.
KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM HIV AIDS / IMS I.
Pendahuluan AIDS ( Acuquired Immune Deficiency Sidrome) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan Vius HIV ( Human Immuno Deficiency Virus) yang akan mudah menular dan mematikan. Virus tersubut merusak sistem kekebalan tubuh manusia dengan mengakibatkan seseorang kehilangan daya tahan tubuh sehingga dapat mudah terinfeksi dan meninggal karena berbagai penyakit infeksi, kanker dan lain lain.
II. Latar Belakang Adapun dasar hukum yang melandasi program TB di indonesia adalah : -
Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
-
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
-
Permenkes Nomor : 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja kementerian kesehatan Republik Indonesia
-
Permenkes Nomor 21 Tahun2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS
-
Permenkes
Nomor
51 Tahun
2013 Tentang
Pedoman
Pencegahan
2014 Tentang
Pedoman Pelaksanaan
Penularan HIV dari Ibu ke Anak -
Permenkes
Nomor 74 Tahun
Konseling dan Tes HIV. III. Tujuan Kegiatan a. Tujuan Umum Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV di MAsyarakat b. Tujuan Khusus -
Penemuan kasus baru Penderita HIV / IMS
-
Meningkatkan pengetahuan kelompok resiko tinggidan kelompok rentan tertular HIV dan Penyakit Menular Seksual (IMS)
IV. Kegiatan 1. Intervensi Perubahan Perilaku 2. Intervensi kepada kelompok rentan / Lingkungan penularan HIV / IMS 3. Konseling dan Tes HIV 4. Perawatan dan Dukungan Pengobatan 5. Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak 6. Pengendalian HIV
7. Kolaborasi TB HIV Upaya untuk mensukseskan Program DOTS di Wialayah Kerja Dinas Kesehatan Kab. Tojo Una Una ( 13 Puskesmas ) direncanakan akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
V. Sasaran Kegiatan 1. Konseling dan tes terutama pada a. Semua yang masuk dalam kelompok resiko tinggi dan rentan menular HIV – AIDS dan Penyakit Menular Seksual (IMS), yaitu Wannita Penjaja Seks (WPS) dan Lelaki Beresiko Tinggi (LBT), pengguna napza suntik, Waria dan pasangan beresiko tinggi. b. Pasien yang berkunjung yang menunjukan gejala IMS c. Pasien TB Paru. 2. Merujuk pasien HIV positif kelayanan CST untuk mendapatkan terapi HRV sebesar 100 %. 3. Penyuluhan HIV AIDS dan IMS dilaksanakan selama 3 bulan per tahun 4. Mobile VCT dilaksanakan minimal 2 kali per tahun 5. Laporan program HIV – AIDS dan IMS paling lambat tanggal 3 setiap bulannya. VI.
Biaya Biaya yang di butuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan ini program TB sejumlah Rp.24,000.000.( Dua puluh empat juta rupiah).bersumber dari dana APBD II Kabupaten Tojo Una Una.
VII.
Pencatatan / Pelaporan dan Evaluasi 1. Pelaporan Laporan bulanan program, laporan penyuluhan dan laporan VCT test dari faskes akan dicatat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten selanjutnya akan diserahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi. 2. Evaluasi Kegiatan Pelaksananaan kegiatan di faskes yang melaksanakan pengobatan akan di evaluasi oleh petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten untuk diteruskan ke Dinas Kesehatan Provinsi.
KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM DIARE
I. Pendahuluan Hingga saaat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya angka kesakitan diare dari tahun ke tahun. Di dunia sebanyak 6 juta anak meninggal setiap tahun akibat diare. Menurut WHO pada tahun 2003 kematian anak balita akibat diare sebesar 1,8 juta jiwa, 8 dari 10 kematian tersebut terjadi pada anak yang berusia kurang dari 2 tahun. Hasil survey Subdit diare angka kesakitan diare semua umur tahun 2000 adalah 310/1000 penduduk, 2003 adalah 374/1000 pddk, 2006 berjumlah 423/1000 pddk. Diare merupakan penyebab kematian nomor 4 (13,2%) pada semua umur dalam semua penyakit menular. Proporsi sebagai penyebab kematian nomor 1 pada bayi postneonatal (31,4%) dan pada anak balita (25,2%) (hasil riskesdas 2007) II. Latar Belakang Adapun dasar hukum yang melandasi program Diare di indonesia adalah : -
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit Menular
-
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
-
Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun1991 tentang Penaggulangan Wabah Penyakit Menular
-
Permenkes No. 560 Tahun 1989 tentang Penyakit Tetentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Tata Cara Penanggulangannya
-
Permenkes Nomor : 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penaggulangannya.\
III. Tujuan Kegiatan 1. Tujuan Umum Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat diare 2. Tujuan Khusus -
Tercapainya penurunan angka kesakitan
-
Terlaksananya tatalaksana diare sesuai standar.
-
Diketahuinya situasi epidemologi dan besarnya masalah penyakit diare di masyarakat sehingga dapat dibuat perencanaanya untuk upaya pencegahan, penanggulangan maupun pemberantasan di semua jenjang pelayanan
-
Terususunya rencana kegiatan penanggulangan diare di suatu wilayah kerja yang meliputi target,output/input dan pembiayaannya.
IV. Kegiatan / Pelaksanaan
1. Melaksanakan tatalaksanan penderita diare yang standar di sarana kesehatan melalui Lima Langkah Tuntaskan Diare (LINTAS DIARE) 2. Melaksanakan tatalaksana diare di rumah tangga yang tepat dan benar ( kunjungan rumah) 3. Meningkatkan SKD dan penanggulangan KLB diare 4. Melaksanakan upaya kegiatan pencegahan efektif 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
V.
Sasaran Kegiatan -
Pasien Penderita Diare
-
Masyarakat
VI. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan No
Kegiatan Pokok
Waktu Pelaksanaan Senin
1.
Melaksanakan tatalaksanan penderita
diare
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
yang
standar
di
sarana
kesehatan
melalui
Lima
Langkah Tuntaskan Diare (LINTAS DIARE) 2.
Melaksanakan
tatalaksana
diare di rumah tangga yang tepat dan benar ( kunjungan rumah)
3.
Meningkatkan SKD dan penanggulangan KLB diare
4.
Melaksanakan upaya kegiatan pencegahan efektif
Melaksanakan 5.
dan evaluasi
VIII. Biaya
monitoring
Biaya yang di butuhkan dalam kegiatan
penaggulangan penyakit DBD adalah
Rp.168.000.000,(Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) yang bersumber dari APB II Kabupaten Tojo Una Una; IX.
Penutup Demikian Kerangka Acuan ini Kami buat untuk menjadi bahan acuan pelaksanaan kegiatan program tahun 2018 Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una Una.
KERANGKA ACUAN PROGRAM KUSTA FRAMBUSIA A. Pendahuluan
1. Latar Belakang 1. Landasan Hukum a. Undang-undang Nomor 6 tahun 1962 tentang Wabah b. Undang undang Nomor 7 tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 tahun 1962 tentang Wabah c. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular d. Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan 2. Gambaran Umum Kusta dan frambusia merupakan penyakit kulit yang manifestasi klinisnya seringkali mengenai jaringan kulit. Bila tidak diobati dengan baik keduanya akan dapat menimbulkan kecacatan. Kecacatan akan menimbulkan banyak masalah. Bukan saja masalah pada fisik penderitanya melainkan juga pada ekonomi dan sosial penderita serta keluarga penderita. Kusta adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman yaitu mycobacterium leprae. Penyakit kusta merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan dilingkungan masyarakat . kejadian penyakit ini prevalensinya masih tinggi dibeberapa daerah ,sebagian besar dari penderita kusta berasal dari golongan ekonomi lemah. Penyakit kusta dan Frambusia merupakan masalah kesehatan masyarakat. Saat penyakit ini susah terdeteksi karena suspek penderita merasa malu untuk memeriksakan diri dan animo masyarakat yang kurang baik terhadap penderita kusta. Masalah yang dihadapi pada penderita bukan hanya dari medis saja tetapi masalah sosial dari masyarakat dilingkungan penderita.
2. Tujuan 1. Tujuan Umum Untuk mencegah terjadinya penyakit Kusta dan Frambusia , menurunkan angka kesakitan penyakit kusta dan Frambusia dan mencegah terjadinya kecacatan pada penderita kusta dan Frambusia sehingga penyakit ini tidak lagi merupakan masalah kesehatan masyarakat. 2. Tujuan Khusus a. Ditemukannya kasus Kusta dan Frambusia yang ada dimasyarakat b. Terlaksananya pengobatan penderita kusta dan Frambusia B.
Kegiatan Pokok 1. Penemuan dan Diagnosis Penderita a. Menentukan Suspek Kusta dan Frambusia b. Melaporkan suspek Kusta dan Frambusia c. Konfirmasi diagnosa Kusta dan Frambusia 2. Pengobatan Penderita Kusta a. Mengenal klasifikasi kusta dan Frambusia b. Menentukan dosis pengobatan c. Membagi Obat d. Mengawasi keteraturan obat e. Mengenal Komplikasi pengobatan atau reaksi f. Mengobati Komplikasi pengobatan atau reaksi 3. Pencatatan dan Pelaporan 4. Penyuluhan tentang Kusta dan Frambusia
C.
Pelaksanaan Kegiatan 1. Pelaksanaan kegiatan penemuan kasus dilaksanakan secara pasif dalam gedung dimana suspek datang sendiri ke puskesmas dan secara aktif dengan melakukan pemeriksaan kontak serumah, Rapid Village Survey ( RVS ), Survey school, dan Pelacakan Kasus Frambusia 2. Pelaksanaan secara aktif dengan melakukan penyuluhan ,pemeriksaan kontak serumah, Rapid Village Survey ( RVS ), Survey School dan Pelacakan Kasus Frambusia.
D.
Sasaran Masyarakat yang mengalami gejala- gejala Cardinal sign : 1. Adanya kelainan kulit dapat berupa panu, bercak kemerahan, penebalan kulit, nodul (benjolan ) dan luka bernanah. 2. Berkurang sampai hilang rasa pada kelainan kulit tersebut diatas. 3. Penebalan syaraf tepi. 4. Adanya kuman tahan asam didalam kerokan jaringan kulit ( BTA +).
E.
Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program. Kegiatan monitoring dilaksanakan secara berkala dan terus menerus untuk dapat mendeteksi bila ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan.
F.
Biaya Pembiayaan ini bersumber dari dana APBD II dengan rincian : 1. Kegiatan Rapid Village Survey Rp. 61.120.000 2. Kegiatan School Survey Rp. 5.000.000 3. Kegiatan Pemantauan Pemeriksaan Penderita MB Rp. 14.730.000 4. Pelacakan penderita mangkir putus berobat Rp. 2.000.000 5. Pemeriksaan Kontak Kusta tipe MB Rp. 5.000.000 6. Pengobatan dan Pengawasan reaksi berat Rp. 3.000.000 7. Pelacakan Penyakit Frambusia Rp. 33.120.000 8. Perjalanan Dinas Luar Daaerah Rp. 11.105.000 Jumlah Rp. 136.535.000
KERANGKA ACUAN KEGIATAN PROGRAM ISPA/PNEUMONIA G. Pendahuluan
3. Latar Belakang 3. Landasan Hukum f. Undang-undang Nomor 6 tahun 1962 tentang Wabah g. Undang undang Nomor 7 tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 tahun 1962 tentang Wabah h. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular i. Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan 4. Gambaran Umum Infeksi Saluran Pernapasan Akut ( ISPA ) merupakan penyakit yang sering terjadi pada anak. Insidensnya menurut umur pada Balita diperkirakan pada 0.29 episode per anak/tahun di Negara berkembang dan 0,05 episode per anak/tahun di negara maju. Ini menunjukan bahwa terdapat 156 juta episode baru dunia per tahun dimana 151 juta episode (96,7%) terjadi di negara
berkembang. Kasus terbanyak terjadi di india (43 juta), China (21 juta) dan pakistan (10 juta) dan Bangladesh, Indonesia, Nigeria masing-masing 6 juta episode. Dari semua kasus yang terjdi di masyarakat , 7-13% kasus berat dan memerlikan perawatan rumah sakit. Episode batuk-pilek pada balita di indonesia diperkirakan 2-3 kaiper tahun. ISPA merupakan salah satu penyebab utama kunjungan pasien di Puskesmas (40%-60%) dan rumah sakit (15%-30%). 4. Tujuan 3. Tujuan Umum Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian karena pneumonia diwilayah kerja Kabupaten Tojo Una Una 4. Tujuan Khusus a. Untuk Pengendalaian Balita guna untuk tercapainya cakupan Pneomonia dan menurunkan angka kematian pneomonia Balita b. Terlaksananya kegiatan surveilans sentinel Pneomonia di 13 Puskesmas dan Rumah Sakit. c. Terjalinnya kerjasama/Kemitraan dengan unit program dalam pengendalian faktor resiko ISPA terutama Pneumonia
H.
Kegiatan Pokok 1. Penemuan dan tatalaksana pengendalian Pneumonia Balita :
Pneumonia
merupakan
kegiatan
inti
dalam
a. Penemuan penderita secara pasif Dalam hal ini penderita yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit dan Rumah sakit swasta. b. Penemuan penderita secara aktif Petugas kesehatan bersama kader secara aktif menemukan penderita baru dan penderita pneumonia yang seharusnya datang untuk kunjungan ulang 2 hari setelah berobat. 2. Penemuan penderita pasif dan aktif melalui proses sebagai berikut: a. Menanyakan Balita yang batuk dan atau kesukaran bernapas b. Melakukan pemeriksaan dengan melihat tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam (TDDK) dan hitung napas. c. Melakukan penentuan tanda bahaya sesuai golongan umur <2 bulan dan 2 bulan - <5 tahun d. Melakukan klasifikasi Balita batuk dan atau kesukaran bernapas; Pneumonia berat, pneumonia dan batuk bukan pneumonia.
I.
Pelaksanaan Kegiatan Melaksanakan promosi meliputi advokasi dan sosialisasi, untuk penanggulangan a. pnemonia balita sehingga masyarakat, mitra kerja terkait dan pengambil keputusan mendukung pelaksanaan penanggulangan pnemonia balita.
b. Melaksanakan penemuan penderita melalui saran kesehatan dasar (pelayanan kesehatan di desa, Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan Sarana Rawat Jalan Rumah Sakit) dibantu oleh kegiatan Posyandu dan Kader Posyandu. c. Melaksanakan tatalaksana standard penderita ISPA dengan deteksi dini, pengobatan yang tepat dan segera, pencegahan komplikasi dan rujukan ke sarana kesehatan yang lebih memadai. d. Melaksanakan surveilans kesakitan dan kematian pneumonia balita serta faktor resikonya termasuk faktor resiko lingkungan dan kependudukan. J.
Sasaran
1. Pengendalian Pneumonia Balita( Balita <5 tahun ) 2. Kesiapsiagaan dan Respon terhadap Pandemi Influenza serta penyakit saluran pernapasan lain yang berpotensi wabah dalam hal ini Pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan terkait di pusat dan daerah serta Unit-unit esensial, swasta, media massa serta Lembaga Swadaya Masyarakat. 3. Pengendalian ISPA umur ≥ 5 tahun yakni pada Kelompok umur ≥ 5 tahun di fasilitas pelayanan kesehatan 4. Faktor risiko ISPA adalah Lintas program dan lintas sektor serta masyarakat
STRATEGI Strategi Pengendalian ISPA adalah sebagai berikut : 1. Membangun komitmen dengan pengambil kebijakan di semua tingkat dengan melaksanakan advokasi dan sosialisasi pengendalian ISPA dalam rangka pencapaian tujuan nasional dan global. 2. Penguatan jejaring internal dan eksternal (LP/LS, profesi,LSM, ormas, swasta,). 3. Penemuan kasus pneumonia dilakukan secara aktif dan pasif. 4 . Peningkatan mutu pelayanan melalui ketersediaan tenaga terlatih dan logistik. 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka deteksi dini pneumonia Balita dan pencarian pengobatan ke fasilitas pelayanan kesehatan. 6. Pelaksanaan Autopsi Verbal Balita di masyarakat. 7. Penguatan kesiapsiagaan dan respon pandemi influenza melalui penyusunan rencana kontinjensi di semua jenjang, latihan (exercise), penguatan surveilans dan penyiapan sarana prasana. 8. Pencatatan dan pelaporan dikembangkan secara bertahap dengan sistem komputerisasi berbasis web. 9. Monitoring dan pembinaan teknis dilakukan secara berjenjang, terstandar dan berkala. 10. Evaluasi program dilaksanakan secara berkala.
K.
Biaya Pembiayaan ini bersumber dari dana APBD II dengan rincian : 1. Kegiatan Penemuan penderita Ispa dan Pneomonia Jumlah
Rp. 16.250.000 Rp. 16.250.000
KERANGKA ACUAN KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBERIAN OBAT MASSAL PENCEGAHAN (POMP) FILARIASIS DI KABUPATEN TOJO UNA UNA TAHUN 2018 1.
LATAR BELAKANG a. Landasan Hukum a. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273). b. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844). c. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063); d. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1582/Menkes/SK/2005 tentang Pedoman Pengendalian Filariasis (penyakit kaki gajah) .
b. Gambaran Umum Singkat Filariasis adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh sejenis cacing darah-jaringan dari genus Filaria, yang penularannya pada manusia melalui gigitan berbagai spesies nyamuk. Penyakit ini menjadi masalah kesehatan rakyat yang penting karena mengakibatkan berkurangnya kemampuan kerja masyarakat dan cacat yang ditimbulkannya. Kantong-kantong daerah endemis biasanya merupakan daerah dataran rendah yang berawa dengan sana-sini dikelilingi oleh daerah yang bersemak belukar dan berhutan. Diperkirakan ada sekitar 5.000 daerah kantong filariasis yang mengancam kirakira sejumlah 20 juta penduduk, di antaranya sekitar 2 juta orang terinfeksi mikrofilaria dalam darahnya, kira-kira 200.000 penduduk menderita serangan akut dan 100.000 orang menanggung cacat (elephantiasis) sepanjang hidupnya. Pendatang baru ke daerah endemis yang belum mempuyai daya imunisasi terhadap filariasis akan lebih mudah mendapat serangan akut serta akibat msenahun selanjutnya. Di Indonesia ditemukan tiga spesies cacing Filaria yang merupakan penyabab penyakit ini, yaitu Wuchereria bancrofili, Brugia malayi dan Brugia timori dan berpuluh-puluh spesies nyamuk yang berperan sebagai vektor penular penyakit. Filariasis-malayi disamping mempunyai gejala-gejala yang lebih berat memberikan masalah tersendiri dengan adanya hospes binatang (kucing dan kera) sebagai sumber penularan. Tentang bionomik dan perlakukan vektor nyamuk masih banyak yang belum diketahui sehingga sampai saat ini metode vektor kontrol yang tepat guna belum ditemukan.
Sampai saat ini Tojo Una Una merupakan salah satu penyakit yang belum bebas Filariasis. sampai dengan tahun 2016 kasus penyakit Filariasis adalah 36 kasus. Berdasarkan kasus yang ditangani pada Dinas Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Laporan dari puskesmas bahwa penyakit Filariasis masih menjadi penyakit yang cukup serius. Program Penanggulangan Filariasis bertujuan untuk membebaskan kasus filariasis. Sampai saat ini Kabupaten Tojo Una Una melaksanakan POMP Filariasis sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sedangkan beberapa kabupaten masih sementara melaksanakan POMP Filariasis serta masih ada beberapa kabupaten belum melaksanakan POMP Filariasis. Untuk mencapai tujuan tersebut di beberapa kabupaten tersebut perlu melaksanakan POMP Filariasis.
2.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN. Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) merupakan cara untuk mengeliminasi filariasis dengan cara memberikan obat-obat filariasis kepada seluruh penduduk Kabupaten Tojo Una Una yang berusia 2 tahun ke atas.
3.
TUJUAN a. Tujuan Umum Penyakit Filariasis tidak menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Tojo Una Una tahun 2018 b. Tujuan Khusus * Menurunnya angka mikrofilaria (microfilaria rate) menjadi kurang 1 % disetiap Kecamatan di Kabupaten Tojo Una Una. Mencegah dan membatasi kecacatan karena filariasis
4.
INDIKATOR KELUARAN Persentase Kecamatan Endemis menjadi tidak endemis
5.
TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN Seluruh desa yang ada diwilayah Kecamatan yang berada di Kabupaten Tojo Una Una
6.
PELAKSANA KEGIATAN Pelaksana Kegiatan ini adalah Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7.
WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan akan di lakukan pada bulan Oktober – Nopember tahun 2014 s/d 2019 (selama 5 tahun)
8.
BIAYA Pengobatan massal bersumber dari alokasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Tojo Una Una sejumlah Rp. 294.610.000 ( Dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM MALARIA I. Pendahuluan Malaria adalah infeksi yang disebabkan oleh plasmodium yang mnyerang eritrosit dan ditemukannya bentuk aseksual dalam darah. Infeksi malaria ini memberikan gejala berupa demam, menggigil, anemia dan spelnomegali, infeksi malaria dapat terjadi tanpa komplikasi ataupun mengalami komplikasi secara sistemik yang dikenal sebagai malaria berat. I. Latar Belakang Adapun dasar hukum yang melandasi program Malaria di indonesia adalah : -
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit Menular
-
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
-
Permenkes Nomor: 116/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Sistem Surveilan Epidemologi Kesehatan
-
Permenkes Nomor : 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja kementerian kesehatan Republik Indonesia
-
Permenkes No. 560 Tahun 1989 tentang Penyakit Tetentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Tata Cara Penanggulangannya
-
Permenkes Nomor : 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang JenisPenyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penaggulangannya.
II. Tujuan Kegiatan 1. Tujuan Umum Untuk mengendalikan Penyakit serta Vektor Malaria 2. Tujuan Khusus -
Untuk mengendalikan penyakit malaria diseluruh wilayah kerja puskesmas.
-
Pemberantasan vektor penularan
-
Seluruh pemeriksaan malaria terkonfirmasi laboratorium dan tidak merujuk pada gejala klinis.
-
Tercapainya eliminasi malaria di Kabupaten Tojo Una Una
III. Kegiatanm Pokok 1. Melaksanakan pengambilan darah untuk pemeriksaan lab pada penderita suspek malaria baik secara pasif ( yang berkunjung di Puskesmas ) dan secara aktif
(pelacakan dan survei darah di masyarakat secara langsung) dan memberikan pengobatan pada semua penderita malaria 2. Melaksanakan pengambilan darah pada kehamilan trisemester pertama. 3. Melaksanakan scrining ibu hamil 4. Pemberantasan vektor malaria dengan melakukan penyemprotan insektisida pada wilayah (desa) yang tinggi kasus malaria. IV. Sasaran -
Semua penderita malaria yang berkunjung di puskesmas maupun yang ditemukan pada saat kegiatan survei darah malaria.
V.
Semua ibu hamil pada kehamilan trisemester pertama.
Evaluasi -
Penurunan angka kasus kejadian malaria mencapai 1 kasus per mil
VI. Pelaporan -
Penemuan Kasus Malaria Bulanan berdasarkan Golongan Umur
-
Laporan Skrining Ibu Hamil
KERANGKA ACUAN KERJA PROGRAM P2 DBD I. Pendahuluan Penyakit DBD meupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dan endemis di hampir seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Sejak ditemukan petama kali sejak tahun 1968 hingga saat ini jumlah kasus DBD dilaporkan meningkat dan penyebarannya semakin meluas mencapai seluruh provinsi di Indonesia. Penyakit ini dalam kejadiannya di beberapa daerah statusnya sering ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat karena penyakit ini merupakan penyakit penyebab kematian tercepat dan terbanyak dalam kelompok penyakit menular.
II. Latar Belakang Adapun dasar hukum yang melandasi program Malaria di indonesia adalah : -
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit Menular
-
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
-
Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun1991 tentang Penaggulangan Wabah Penyakit Menular
-
Permenkes No. 560 Tahun 1989 tentang Penyakit Tetentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Tata Cara Penanggulangannya
-
Permenkes Nomor : 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang JenisPenyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penaggulangannya.\
III. Tujuan Kegiatan 7. Tujuan Umum Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit DBD di Wilayah Kabupaten Tojo Un Una. 8. Tujuan Khusus -
Meningkatnya angka bebas jentik (ABJ)
-
Mencegah terjadinya penularan kasus DBD
-
Menentukan jenis tindakan penanggulangan fokus yang akan dilakukan
9. Kegiatanm Pokok dan Rincian
No 1.
Kegiatan Pokok Penyelidikan Epidemologi (PE)
Rincian Kegiatan -
Melaksanakan kunjungan / investigasi terhadap pasien DBD yang dirawat di RSU.
-
Melaksanakan
pemeriksaan
jentik
dilokasi kejadian / di rumah penderita
2.
Penanggulangan DBD
-
Pemberian bubuk abate
-
Melaksanakan fokus)
Pengasapan
(foging
pada radius 100 meter dari
rumah penderita -
Penuyuluhan
3M
plus
kepada
masyarakat pada saat melaksanakan penyelidikan epidemologi di sekitar lingkungan penderita/tersangka DBD. 3.
-
Survei Jentik (Jumantik)
Melaksanakan pemeriksaan jentik di kelurahan / desa endemis.
4.
Abatisasi
-
Penaburan / pembagian bubuk abate dirumah
penderita
dan
rumah
disekitar penderita.
IV.
Sasaran Kegiatan -
Rumah Penderita dan Lingkungan Sekitarnya
-
Masyarakat
-
Sumber penularan ( barang bekas dan penampungan / genangan air baik di luar maupun di dalam rumah.
V.
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
No
Kegiatan Pokok
1.
Penyelidikan Epidemologi (PE)
Waktu Pelaksanaan -
Dilaksanakan pada saat ditemukannya penderita berdasarkan laporan dari Rumah Sakit.
2.
Survei Jentik
-
Pelaksanaannya di rumah penderita dan rumah sekitar penderita
-
Memperhatikan siklus cuaca di musim penghujan
Foging
-
Dilaksanakan ada apabila penderita DBD dan telah melalui pemeriksaan
Abatisasi
-
Dilaksanakan berdasarkan hasil survei
jentik oleh petugas.
A.
Biaya Pembiayaan ini bersumber dari dana APBD II dengan rincian : 1. Kegiatan Rapid Village Survey Rp. 61.120.000 2. Kegiatan School Survey Rp. 5.000.000 3. Kegiatan Pemantauan Pemeriksaan Penderita MB Rp. 14.730.000 4. Pelacakan penderita mangkir putus berobat Rp. 2.000.000 5. Pemeriksaan Kontak Kusta tipe MB Rp. 5.000.000 6. Pengobatan dan Pengawasan reaksi berat Rp. 3.000.000 7. Pelacakan Penyakit Frambusia Rp. 33.120.000 8. Perjalanan Dinas Luar Daaerah Rp. 11.105.000 Jumlah Rp. 136.535.000
VIII.
Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan dan pelaporan Kasus DBD dilaksanakan setiap bulannya yang terdiri
dari : 1. Laporan kasus kejadian 2. Laporan kasus kematian 3. Laporan jumlah kasus yang di foging.
KERANGKA ACUAN KEGIATAN PROGRAM RABIES L. Pendahuluan
5. Latar Belakang 5. Landasan Hukum k. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular l. Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
m. Undang – undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan n. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1973 tentang pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera, dan Bahan – bahan Diagnostika Biologis untuk hewan o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan 6. Gambaran Umum Rabies merupakan bentuk enchephalitis hebat dengan gejala klinis unik yang selalumenghasilkan kematian. Beberapa kasus menunjukkan gejala paralisis, khususnya pada saat postexposure prophylaxis. Virus yang menjadi penyebabnya adalah virus neurotropik, yang hanya dapat berkembang biak di dalam jaringan saraf. Virus ini tahan terhadap kekeringan, akan tetapimudah dimatikan dengan menggunakan antiseptic, sinar matahari langsung, pemanasan, danradiasi dengan menggunakan sinar ultraviolet. Masa Inkubasi pada hewan sekitar 3-6 minggusetelah gigitan hewan rabies, sedangkan pada manusia tergantung dari parah tidaknya lukagigitan, jauh tidaknya luka dengan susunan saraf pusat, banyaknya saraf pada luka, jumlahvirus yang masuk, serta jumlah luka gigitan .
Secara umum, penularan rabies terjadi diakibatkan infeksi karena gigitan binatang. Namun rabies juga dapat menular melalui beberapa cara antara lain melalui cakaran hewan, ,virus yang masuk melalui rongga pernapasan, dan transplantasi kornea. Virus rabiesmenyerang jaringan saraf, dan menyebar hingga sistem saraf pusat, dan dapat menyebabkanencephalomyelitis. Tidak ada terapi untuk penderita yang sudah menunjukkan gejala rabies; penangananhanya berupa tindakan suportif dalam penanganan gagal jantung dan gagal nafas. Berbagai penelitian dari tahun 1986 hingga 2000 yang melibatkan lebih dari 800 kasus gigitan anjing pengidap rabies di negara endemis yang segera mendapat perawatan luka, pemberian VAR dan SAR, mendapatkan angka survival 100%.
6. Tujuan 5. Tujuan Umum Untuk menekan serendah – rendahnya kematian akibat rabies diwilayah kerja Kabupaten Tojo Una Una 6. Tujuan Khusus Penemuan dan tata laksana dini kasus gigitan hewan penyebar rabies ( Anjing, Kucing, dan Kera ) dengan Perawatan cuci luka memakai sabun dan Pemberian Vaksin Anti Rabies ( VAR ) atau kombinasi VAR dan Seum Anti Rabies ( SAR ) sesuai indikasi.
M. Kegiatan
Pokok
1. Mempunyai tugas pokok dan fungsi menanggulangi segala permasalahan yang menyangkut pada manusia terhadap kasus GHPR 2. Melaksanakan upaya kerjasama lintas program dan sektoral 3. Melaksanakan investigasi dan Penanganan Kasus GHPR / Kasus Rabies 4. Melaksannakan pergerakan masyarakat dalam penanganan kasus GHPR N.
Pelaksanaan Kegiatan : 1. Semua kasus gigitan hewan penular Rabies ( anjing, Kucing, Kera ) harus segera dilakukan pencucian luka gigitan dengan sabun/deterjen dan airrr mengalir selama 10 – 15 menit, dan segera dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan secepatnya. 2. Bila kasus gigitan tersebut cukup membahayakan dan memerlukan penanganan yang intensif segera dirujuk ke rumah sakit terdekat yang ditunjuk sebagai pos rabies center. 3. Vaksin dan serum yang digunakan adalah VAR dan SAR
O.
Sasaran 1. Pasien yang terkena kasus Gigitan Hewan Penyebar Rabies ( GHPR ) 2. Pasien yang positif rabies 3. Masyarakat.
P.
STRATEGI Dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan rabies perlu disepakati untuk dibentuk dalam wadah organissi yang disebut “TIKOR” ( Tim Koordinasi Pemberantasan Rabies ) pada masing – masing tingkatan administrasi baik di Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk tingkat kabupaten di koordinasikan ke Bupati yang anggotanya adalah seluruh Dinas/Instansiterkait dimasing – masing tingkat administrasinya.
Q.
Biaya Pembiayaan ini bersumber dari dana APBD II dengan rincian : 1. Kegiatan pemantauan pelaksanaan pemeriksaaan kasus GHPR di Puskesmas matako dan Tombiano 2. Kegiatan pemantauan pelaksanaan pemeriksaaan kasus GHPR di Puskesmas Uekuli 3. Kegiatan pemantauan pelaksanaan pemeriksaaan kasus GHPR di Puskesmas Marowo 4. Pendistribusian VAR di PKM Matako - Tombiano 5. Pendistribusian VAR di PKM Uekuli 6. Pendistribusian VAR di PKM Marowo
Rp.
3.920.000
Rp.
1.740.000
Rp. Rp. Rp. Rp.
1.460.000 3.920.000 1.940.000 1.460.000
7. Monev Pelksanaan Pos Rabies Center di PKM Tombiano Jumlah
Rp. 3.920.000 Rp. 18.360.000
Mengetahui Kepala Bidang P2P
Kepala seksi P2P
Marthen,S.Sos NIP.19650321 198903 1 011
Safruddin,SKM NIP.19691021 198901 1 001
