KERANGKA ACUAN PROGRAM KTA (KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN) PUSKESMAS TIRTAYASA
I.
LATAR BELAKANG Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran norma sosial dan kemanusiaan. Perempuan dan anak sampai dengan sekarang masih sering mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam lingkup sosial dan budaya, baik yang terjadi di lingkungan rumah tangga muapun di luar rumah tangga, dan hal ini telah berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah menjadi isu nasional dan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005 – 2025, penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan me rupakan prioritas utama di dalam program pembangunan pemberdayaan perempuan. Upaya penanggulangan sudah dimulai secara sistematis dan insentif sejak tahun 2000, dimana ada pada tahun itu pemerintah bersama masyarakat membuat Deklarasi Penghapuasan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. Upaya ini perlu terus ditingkatkan karena masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat serius, sebagaimana ditetapkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 (amandemen), setiap warganegara berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan. Definisi kekerasan terhadap perempuan yang disepakati secara internasional berdasarkan Pasal 1 Deklarasi PBB adalah : ” Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada kekerasan atau penderiataan perempuan secara fisik, seksual, dan psykologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang – sewenang – wenang, wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. ” Tindak kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di ranah publik maupun privat dan bisa berlangsung kapan saja, dan terjadi pada situasi damai atupun konflik baik konflik bersenjata bersenjata maupun konflik yang yang lebih berbasis hubunganhubungan sosial masyarakat. Pada dasarnya, tindak kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan memaksakan kehendak terhadap perempuan dengan menggunakan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai medium maupun areanya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia telah diakui sebagai permasalahan yang serius dan sudah menjadi fenomena gunung es. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditemukan di mana-mana baik di
lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan Negara, Negara, dengan bentukbentuk bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU P KDRT), maka pemerintah telah berupaya agar perempuan memperoleh perlindungan terutama dalam kehidupan rumah tangganya. Banyak korban perempuan dan anak tidak mengetahui apa yang harus dilakukan bila mengalami kekerasan. Banyak yang tidak teridentifikasi, dan dari yang teridentifikasi atau terlaporkan, banyak diantaranya tidak tercatat dengan baik sehingga terkesan masih sporadis dan tidak lengkap. Sehubungan dengan masalah tersebut maka perlu suatu upaya dari pemerintah bekerja sama dengan pemerintah propinsi, kabupaten/kota untuk melaksanakan pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Walaupun bantuan hukum untuk penghapusan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sudah ada, namun pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala dan tantangan. Gambaran yang utuh tentang kejadian bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara khusus perempuan dan anak juga belum dapat di buat secara akurat karena ketiadaan data korban tindak kekerasan tersebut. Seperti Ruang Pelayanan Khusus (Kepolisian), LBH (Lembaga Bantuan Hukum). sistem pencatatan melalui kegiatan pencatatan dan pelaporan tersebut diharapkan akan diperoleh data tindak kekerasan dari berbagai unit pelayanan secara cepat, akurat dan periodik, Adanya data akan memudahkan pengelolaan kegiatan-kegiatan untuk penanggulangan kekerasan terhadap perempuan. II.
TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dari kegiatan kegiatan ini adalah untuk memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan tindak kekerasan sebagai alat pengelolaan data sebagai upaya penanggulangan kekerasan kekerasan terhadap Perempuan baik di tingkat Desa kecamata maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat
III.
LANGKAH-LANGKAH Perencanaan : 1. Memberikan penyuluhan/sosialisasi di tingkat kecamatan dan desa 2. Puskesmas menerima laporan laporan dari desa atau dari masyarakat sendiri Pelaksanaan : 1. Setiap bulan membuat laporan bulanan ke dinas kesehatan 2. Jika ada kasus melakukan kunjungan rumah beserta tim dari tingkat kecamatan.
IV.
HASIL YANG DIHARAPKAN - Digunakannya system pencatatan dan pelaporan di unit-unit Pelayanan, Pemberdayaan Perempuan kabupaten/kota - Diperolehnya laporan tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. - Diperolehnya data yang akurat tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara periodik.
V.
METODOLOGI Metodologi yang akan dilgunakan dalam kegiatan ini adalah dengan mengadakan sosialisasi mengenai sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
VI.
JADWAL KERJA DAN LOKASI PELAKSANAAN PE LAKSANAAN KEGIATAN Penyuluhan/sosialisasi dilakukan setiap 1 tahun sekali di tingkat kecamatan, Waktu pelaksanaan pelaporan dilakukan setiap bulan, jika ada kasusus segera dilakukan kunjungan ruamah Lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut penyuluhan di kecamatan, kunjungan rumah ke TKP
VII.
DANA Biaya yang diperlukan diperlukan untuk kegiatan kegiatan program ini dari dana BOK dan Kecamatan.
VIII.
PENUTUP Demikian kerangka acuan ini di buat sebagai pedonam untuk pelaksanaan program KTA tahun 2017. 2017.