MAKALAH PELAPORAN DAN AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS 2012
Isu-Isu Kontemporer A. Dampak Globalisasi atas Laporan Keuangan
Semakin derasnya arus globalisasi yang menghilangkan batas-batas geografis dalam kegiatan perekonomian telah menuntut adanya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang seragam dan dapat diterima di berbagai negara. Untuk itu, dibentuklah suatu standar yang bernama IFRS (International Financial Reporting Standards) sebagai suatu paket umum dalam usaha harmonisasi standar akuntansi keuangan. Dengan adanya suatu standar yang diterima secara internasional, diharapkan keterbandingan laporan keuangan antar negara menjadi lebih tinggi. Indonesia, sebagai suatu negara berkembang pun tidak ketinggalan dalam mengadopsi IFRS. Adopsi PSAK ke IFRS pun semakin menggaung ketika IAI mencanangkan konvergensi penuh IFRS ke PSAK pada tahun 2012. Diharapkan, dengan adanya konvergensi ini dapat memudahkan pemahaman terhadap laporan keuangan yang dikenal secara internasional serta dapat meningkatkan arus investasi. International Financial Reporting Standards (IFRS), merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan penekanan pada penilaian (revaluation) profesional dengan disclosures yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu. Standar ini muncul akibat tuntutan globalisasi yang mengharuskan para pelaku bisnis di suatu negara ikut serta dalam bisnis lintas negara. Untuk itu diperlukan suatu standar internasional yang berlaku sama di semua negara untuk memudahkan proses rekonsiliasi bisnis. Perbedaan utama standar internasional ini dengan standar yang berlaku di Indonesia terletak pada penerapan revaluation model , yaitu kemungkinan penilaian aset menggunakan nilai wajar, sehingga laporan keuangan disajikan dengan basis “true and fair ” ( IFRS framework paragraph 46 ). Mengadopsi IFRS berarti menggunakan bahasa pelaporan keuangan global, yang akan membuat perusahaan bisa dimengerti oleh pasar dunia ( global market ). Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tingkat pengadopsian IFRS dapat dibedakan menjadi 5 tingkat : 1. Full Adoption, suatu negara mengadopsi seluruh standar IFRS dan menerjemahkan IFRS sama persis ke dalam bahasa yang negara tersebut pergunakan. 2
Isu-Isu Kontemporer 2. Adopted, program konvergensi PSAK ke IRS telah dicanangkan IAI pada Desember 2008. Adopted maksudnya adalah mengadopsi IFRS namun disesuaikan dengan kondisi di negara tersebut. 3. Piecemeal, suatu negara hanya mengadopsi sebagian besar nomor IFRS yaitu nomor standar tertentu dan memilih paragraf tertentu saja. 4. Referenced (konvergence), sebagai referensi, standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar 5. Not adopted at all, suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS. Indonesia menganut bentuk yang mengambil IFRS sebagai referensi dalam sistem akuntansinya. Dengan konvergensi IFRS, PSAK akan bersifat principle-based dan memerlukan professional judgment, senantiasa peningkatan kompetensi harus pula dibarengi dengan peningkatan integritas. Program konvergensi IFRS ini dilakukan melalui tiga tahapan yakni tahap adopsi mulai 2008 sampai 2011 dengan persiapan akhir penyelesaian infrastruktur dan tahap implementasi pada 2012. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI) telah menetapkan roadmap. Pada tahun 2009, Indonesia belum mewajibkan perusahaan-perusahaan listed di BEI menggunakan IFRS, melainkan masih mengacu kepada standar akuntansi keuangan nasional atau PSAK. Namun pada tahun 2010, bagi perusahaan yang memenuhi syarat, adopsi IFRS sangat dianjurkan. Sedangkan pada tahun 2012, Dewan Pengurus Nasional IASI bersamasama dengan Dewan Konsultatif SAK dan DSAK merencanakan untuk menyusun/merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IAS/IFRS versi 1 Januari 2009. Proses konvergensi IFRS di Indonesia terbagi atas tiga tahap yaitu : 1. Tahap adopsi (2008-2010) 2. Tahap persiapan (2011) 3. Tahap implementasi (2012) Dalam tahap konvergensi ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti: a. Perlunya penyesuaian standar internasional terhadap aspek hukum di Indonesia 3
Isu-Isu Kontemporer b. Penyesuaian terhadap aturan perpajakan c. Kesiapan sumber daya manusia yang belum matang d. Masalah keberadaan lembaga standar akuntansi Indonesia yang belum independen. Pemerintah dalam hal ini Bapepam-LK, Kementerian Keuangan sangat mendukung program konvergensi PSAK ke IFRS. Hal ini sejalan dengan kesepakatan pemimpin negaranegara yang tergabung dalam G20 yang salah satunya adalah untuk menciptakan satu set standar akuntansi yang berkualitas yang berlaku secara internasional. Di samping itu, program konvergensi PSAK ke IFRS juga merupakan salah satu rekomendasi dalam Report on the Observance of Standards and Codes on Accounting and Auditing yang disusun oleh assessor World Bank yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari Financial Sector Assessment Program (FSAP) (BAPEPAM LK, 2010). Konvergensi PSAK ke IFRS memiliki manfaat sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan (SAK) 2. Mengurangi biaya SAK 3. Meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan 4. Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan 5. Meningkatkan transparansi keuangan 6. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal 7. Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan Kebutuhan Indonesia untuk turut serta melakukan program konvergensi tampaknya sudah menjadi keharusan jika kita tidak ingin tertinggal. Sehingga, dalam perkembangan penyusunan standar akuntansi di Indonesia oleh DSAK tidak dapat terlepas dari perkembangan penyusunan standar akuntansi internasional yang dilakukan oleh IASB. SAK Konvergensi SAK
Tanggal Efektif SAK
Tahun 2007 PSAK 13 (revisi 2007) : Properti Investasi
1 Januari 2008 4
Isu-Isu Kontemporer PSAK 16 (revisi 2007) : Aset Tetap
1 Januari 2008
PSAK 30 (revisi 2007) : Sewa
1 Januari 2008
Tahun 2008 PSAK 14 (revisi 2008) : Persediaan
1 Januari 2009, penerapan lebih dini dianjurkan
PSAK 26 (revisi 2008) : Biaya Pinjaman
1 Januari 2010, penerapan lebih dini diperkenankan
Tahun 2009 1 Januari 2011, penerapan lebih
SAK ETAP
dini diperbolehkan PSAK
PSAK 1 (revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan
1 Januari 2011
PSAK 2 (revisi 2009) : Laporan Arus Kas
1 Januari 2011
PSAK 4 (revisi 2009) : Laporan Keuangan Konsolidasian 1 Januari 2011 dan Laporan Keuangan Tersendiri PSAK 5 (revisi 2009) : Segmen Operasi
1 Januari 2011
PSAK 12 (revisi 2009) : Bagian Partisipasi dalam Ventura 1 Januari 2011 Bersama PSAK 15 (revisi 2009) : Investasi pada Entitas Asosiasi
1 Januari 2011
PSAK 25 (revisi 2009) : Kebijakan Akuntansi, Perubahan 1 Januari 2011 Estimasi Akuntansi dan Kesalahan PSAK 57 (revisi 2009) : Provisi, Liabilitas Kontinjensi
1 Januari 2011
dan Aset Kontinjensi PSAK 58 (revisi 2009) : Aset Tidak Lancar yang Dimiliki 1 Januari 2011 untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan ISAK
ISAK 7 (revisi 2009) : Konsolidasi Entitas Bertujuan 1 Januari 2011 Khusus ISAK
9
:
Perubahan
atas
Liabilitas
Aktivitas
1 Januari 2011
Purnaoperasi, Restorasi, dan Liabilitas Serupa ISAK 10 : Program Loyalitas Pelanggan
1 Januari 2011 5
Isu-Isu Kontemporer ISAK 11 : Distribusi Aset Nonkas kepada Pemilik
1 Januari 2011
ISAK 12 : Pengendalian Bersama Entitas : Kontribusi 1 Januari 2010 Nonmoneter oleh Venturer PPSAK
PPSAK 1 : Pencabutan PSAK 32 : Akuntansi Kehutanan, 1 Januari 2010 PSAK 35 : Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi dan PSAK 37 : Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol
1 Januari 2010
PPSAK 2 : Pencabutan PSAK 41 : Akuntansi Waran dan PSAK 43 : Akuntansi Anjak Piutang PPSAK
3
:
Pencabutan
PSAK
1 Januari 2010 54
:
Akuntansi
Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah PPSAK 4 : Pencabutan PSAK 31 : Akuntansi Perbankan, 1 Januari 2010 PSAK 42 : Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK 49 : Akuntansi Reksa Dana PPSAK 5 : Pencabutan ISAK 6 : Interpretasi atas paragraf 12 dan 16 PSAK 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing Tahun 2010 PSAK
PSAK 10 (revisi 2009) : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta 1 Januari 2012, penerapan dini Asing
diperbolehkan
PSAK 48 (revisi 2009) : Penurunan Nilai Aset
1 Januari 2011
PSAK 19 (revisi 2010) : Aset Tak Berwujud
1 Januari 2011
PSAK 22 (revisi 2010) : Kombinasi Bisnis
1 Januari 2011
PSAK 23 (revisi 2010) : Pendapatan
1 Januari 2011
PSAK 7 (revisi 2009) : Pihak-pihak Berelasi
1 Januari 2011, penerapan dini diperbolehkan
ISAK
ISAK 13 : Lindung Nilai Investasi Neto Kegiatan Usaha 1 Januari 2011, penerapan dini Luar Negeri
diperbolehkan
ISAK 14 : Aset Tidak Berwujud – Biaya Situs Web
1 Januari 2011 6
Isu-Isu Kontemporer Eksposure Draft PSAK yang belum disahkan menjadi SAK ED PSAK
ED PSAK 3 (revisi 2010) : Laporan Keuangan Interim (PH) ED PSAK 18 (revisi 2010) : Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya ED PSAK 24 (revisi 2010) : Imbalan Kerja ED PSAK 60 : Instrumen Keuangan Pengungkapan ED PSAK 50 (revisi 2010) : Instrumen Keuangan Penyajian ED PSAK 53 (revisi 2010) : Pembayaran Berbasis Saham ED PSAK 8 (revisi 2010) : Peristiwa setelah Tanggal Neraca ED PSAK 18 (revisi 2010) : Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya ED ISAK
ED ISAK 15 : PSAK 24 Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya ED ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa ED ISAK 17 : Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai Sumber : IAI, 2010 Menurut Immanuela (2009), Indonesia harus mengadopsi IFRS untuk memudahkan perusahaan asing yang akan menjual saham di negara ini atau sebaliknya. Namun demikian, untuk mengadopsi standar internasional itu bukan perkara mudah karena memerlukan pemahaman dan biaya sosialisasi yang mahal. Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan intern perusahaan untuk periode-periode yang dimasukkan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang terdiri dari :
7
Isu-Isu Kontemporer 1. Transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan 2. Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS 3. Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna. Sedangkan manfaat dari adanya suatu standar global : 1. Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti. Standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi lokal. 2. Investor dapat membuat keputusan yang lebih baik 3. Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi 4. Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebutkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi. Standar akuntansi yang baru yakni IFRS juga ditujukan untuk menciptakan suatu regulasi yang dapat memenuhi semua kebutuhan setiap pengguna. Argumentasi yang umum diajukan terhadap kebijakan akuntansi baru (IFRS) adalah bahwa banyak fakta yang menyatakan setiap perubahan dalam standar akan mempengaruhi arti rasio keuangan dan angka keuangan dari setiap aktivitas keuangan. Menurut Baruch Lev dalam Hendriksen (2005) yang menyatakan bahwa perubahan standar yang berlaku memiliki pengaruh yang nyata pada operasi keuangan. Program konvergensi IFRS tentu akan menimbulkan berbagai dampak terhadap bisnis antara lain : 1. Akses ke pendanaan internasional akan lebih terbuka karena laporan keuangan akan lebih mudah dikomunikasikan ke investor global 2. Relevansi laporan keuangan akan meningkat karena lebih banyak menggunakan nilai wajar 3. Di sisi lain, kinerja keuangan (laporan laba rugi) akan lebih fluktuatif apabila harga-harga fluktuatif.
8
Isu-Isu Kontemporer 4. Smoothing income menjadi semakin sulit dengan penggunaan balance sheet approach dan fair value 5. Principle-based standards mungkin menyebabkan keterbandingan laporan keuangan sedikit menurun yakni bila penggunaan professional judgment ditumpangi dengan kepentingan untuk mengatur laba (earning management) 6. Penggunaan off balance sheet semakin terbatas.
B. Pengaruh Regulasi atas Profesi Akuntansi
Undang-Undang Akuntan Publik diketuk oleh DPR RI pada tanggal 5 April 2011 dan disahkan Presiden tanggal 3 Mei 2011. Undang-undang tentang Akuntan Publik antara lain mengatur tentang regulator profesi, asosiasi profesi, perizinan, hak dan kewajiban, tanggung jawab, sanksi, dan lain-lain. Saat ini di Indonesia belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai Akuntan Publik. UU terakhir mengenai akuntan adalah UU No. 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan. Adapun latar belakang munculnya UU ini adalah : 1. Melindungi kepentingan publik 2. Mendukung perekonomian yang sehat, efisien dan transparan 3. Memelihara integritas profesi Akuntan Publik 4. Melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi 5. Memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi publik, regulator dan profesi Akuntan Publik 6. Menegaskan keberadaan jasa Akuntan Publik yang telah diakui dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu : a. UU No. 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan, pasal 4 b. UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Pasal 52 (1) c. UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pasal 59 (1) d. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasal 64 (1) dan pasal 66 e. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 31A f. UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI, penjelasan pasal 30 (1) 9
Isu-Isu Kontemporer 7. Mengatur profesi Akuntan Publik dengan peraturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang merupakan praktek lazim di negara lain 8. Adanya tuntutan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme Akuntan Publik 9. Adanya perkembangan lingkungan sosial, seperti teknologi dan liberalisasi perdagangan jasa, yang mempengaruhi profesi Akuntan Publik. Diterbitkannya UU Akuntan Publik No.5 Tahun 2011 sangat mempengaruhi profesi akuntansi. Banyak pro dan kontra menghinggapi dengan disahkannya UU ini. Diantara pihak yang bersikap kontra dengan dikeluarkannya UU ini, salah satunya adalah IAPI. IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) sebagai lembaga yang mewadahi profesi akuntan publik menolak materi dalam UU Akuntan Publik, bahkan sejak saat masih menjadi RUU Akuntan Publik. UU Akuntan Publik akan menegaskan peran penting profesi akuntan publik di Indonesia dan melengkapi UU yang telah ada yang menyebutkan peranan akuntan publik seperti UU PT, UU Pasar Modal, UU Perbankan, UU BUMN, UU BPK, UU Pemilu Legislatif/Pilkada dan ketentuan lainnya. Menyikapi dengan munculnya UU Akuntan Publik ini, IAPI telah mengadakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB) pada tanggal 24 Juni 2010 dengan agenda membahas RUU Akuntan Publik. Aspirasi yang berkembang pada saat RUALB adalah anggota menolak hampir seluruh substansi pengaturan dalam RUU Akuntan Publik yaitu diantaranya mengenai aspek pengenaan sanksi pidana, pengaturan perizinan dan kewenangan pengaturan profesi oleh Menteri Keuangan, dan liberalisasi akuntan asing. Beberapa keputusan dalam RUALB tersebut adalah : 1. Pertama, IAPI menolak pengaturan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 dan Pasal 64 RUU Akuntan Publik 2. Kedua, IAPI keberatan terhadap pengaturan akuntan publik asing sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (4) RUU Akuntan Publik 3. Ketiga, IAPI berpendapat bahwa RUU ini tidak mencerminkan good governance yang baik. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan kesetaraan tidak
10
Isu-Isu Kontemporer tercermin dalam RUU ini, karena dari 69 pasal dalam RUU Akuntan Publik terdapat 28 Pasal yang memberikan kewenangan pengaturan lebih lanjut kepada Pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2008, sudah diatur sanksi peringatan, pembekuan dan pencabutan terhadap perizinan akuntan publik. Namun demikian sanksi tersebut belum dilakukan secara optimal termasuk sanksi pencabutan izin yang selama ini belum pernah dilaksanakan. Namun demikian, IAPI sangat setuju terhadap pengaturan dalam Pasal 65 RUU Akuntan Publik yang mengenakan sanksi terhadap pemalsu profesi akuntan publik. Aspirasi pihak yang kontra (anggota IAPI) menghendaki bahwa profesi ini harus diatur dalam suatu UU dimana perizinan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan profesi akuntan publik dilakukan oleh suatu lembaga independen yang melibatkan partisipasi seluruh stakeholder profesi. IAPI mengusulkan agar dibentuk KONSIL AKUNTAN PUBLIK INDONESIA (KAPI) yang bertugas menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan akuntan publik yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, akuntan publik, akademisi, dan pengguna jasa serta didanai oleh profesi dan Pemerintah. IAPI juga mengusulkan agar RUU ini hendaknya memberikan kerangka dasar (blue print ) pengembangan profesi akuntan publik di masa depan untuk mewujudkan akuntan publik Indonesia yang mempunyai kualitas internasional sehingga siap bersaing di tingkat global. Tren global menunjukkan bahwa di banyak negara termasuk G-20 dan ASEAN, pengaturan profesi akuntan publik diatur dalam UU dan kewenangan profesi diatur oleh suatu badan (council ) independen yang terdiri atas unsur-unsur para stakeholders. Undang-Undang ini juga mendapat kritikan keras dari kalangan akademisi terkait pemberian gelar CPA yang ternyata dapat diberikan kepada siapa saja yang lulus di ujian sertifikasi tanpa memandang dia lulusan jurusan apapun. Mungkin pemerintah berfikir bahwa mahasiswa jurusan akuntansi tidak begitu berminat dengan profesi ini sehingga mengeluarkan kebijakan ini. UU ini diharapkan bisa bermanfaat bagi negara, bukan hanya sekadar alat dari segelintir orang untuk melanggengkan kepentingan ekonomi mereka. C. Peran dan Tanggung Jawab Manajemen
11
Isu-Isu Kontemporer Dalam PSA No. 2, paragraf 3 disebutkan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat dan untuk membangun dan memelihara pengendalian intern yang akan, diantaranya, mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi (termasuk peristiwa dan kondisi) yang konsisten dengan asersi manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Transaksi entitas dan aset, liabilitas dan ekuitas yang terkait adalah berada dalam pengetahuan dan pengendalian langsung manajemen.
D. Akuntan Publik dan Regulator atas Keandalan Sistem Pelaporan Keuangan di Pasar Modal dan pasar Uang, dan lain-lain
1. Ruang Lingkup Kegiatan Akuntan di Pasar Modal Bidang jasa akuntan di pasar modal adalah : a. Perikatan Atestasi, dan b. Perikatan Non-Atestasi
2. Pengendalian Mutu KAP di Pasar Modal Setiap kantor akuntan publik memiliki pengendalian mutu dimana akuntan wajib mengikuti dan menerapkan Pengendalian Mutu dimaksud pada setiap penerimaan penugasan. Pengendalian mutu merupakan cerminan KAP yang berkualitas yang menghasilkan informasi yang berkualitas. Pedoman pengendalian mutu tersebut sekurang-kurangnya mencakup : a. Pedoman penerimaan dan penolakan klien b. Kepastian mutu dan kebijakan etika c. Pedoman manajemen risiko d. Pengendalian mutu penugasan e. Pedoman independensi f. Prosedur penugasan, dan g. Penelaahan mutu
3. Peran Akuntan Publik di Pasar Modal Indonesia 12
Isu-Isu Kontemporer Peran akuntan publik di pasar modal adalah memeriksa laporan keuangan dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan. Di pasar modal dituntut pendapat wajar (unqualified) terhadap laporan keuangan dari perusahaan yang akan menerbitkan saham baru (Initial Public Offering) atau yang telah terdaftar di bursa. Pendapat wajar berarti laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh IAI tanpa suatu catatan atau kekurangan dan kesalahan material. Akuntan yang terdaftar di Bapepam-LK diharapkan menjadi gate keeper dalam melindungi kepentingan publik dengan menghasilkan opini yang berkualitas atas laporan keuangan. Akuntan berperan dalam mengungkapkan informasi keuangan perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran atas data yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam melakukan kegiatan, akuntan harus memperhatikan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh IAI, praktik akuntansi, dan peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal. Dalam kaitannya dengan melindungi kepentingan publik, akuntan publik memegang peranan kunci dalam menjamin kewajaran penyajian informasi keuangan. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, akuntan tidak diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh transaksi yang ada di perusahaan, namun diperkenankan hanya berdasarkan sampling. Dengan demikian, laporan keuangan yang telah diperiksa tidak menjamin bahwa laporan keuangan telah terbebas dari kesalahan namun kemungkinan masih mengandung kesalahan. Oleh karena itu, akuntan dalam memberikan pendapatnya akan menyatakan kewajaran atas laporan keuangan, bukan kebenaran atas laporan keuangan. Sepanjang akuntan telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang berlaku, maka akuntan yang bersangkutan tidak dapat dibebankan tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Namun apabila dapat dibuktikan bahwa akuntan tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing,
maka
jika
terjadi
kesalahan,
akuntan
tersebut
dapat
dimintakan
pertanggungjawabannya. Akuntan hanya bertanggung jawab atas opini yang diberikan terhadap kewajaran laporan keuangan namun kebenaran laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen sepenuhnya. Perhatian investor umumnya lebih banyak ditujukan kepada emiten sebagai objek investasi mengingat kepentingan investor berkaitan dengan investasi yang ditanamnya. Namun para pemodal kerap kurang menyadari bahwa sah 13
Isu-Isu Kontemporer tidaknya sebuah informasi tentang emiten, terutama yang berkaitan dengan kinerja keuangan, sangat ditentukan oleh bobot kualitas dari akuntan publik yang bertugas memeriksa laporan keuangan emiten. Dari sini bisa dilihat bahwa peran dan tanggung jawab profesi akuntan terhadap perkembangan pasar modal sangat besar. Jadi, apabila akuntan publik yang beroperasi di pasar modal memiliki kualitas dan integritas yang lemah, maka hampir bisa dipastikan perkembangan pasar modal akan terhambat karena tingkat kepercayaan investor akan berkurang. Profesi akuntan berkaitan dengan pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus. Keahlian dasar yang harus dimiliki akuntan adalah melakukan pemeriksaan keuangan. Akuntan profesional dituntut memiliki integritas dan moral untuk melindungi kepentingan masyarakat. Profesi akuntan juga harus memiliki etika profesi yang mengikat para anggotanya. Semua ini melahirkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Profesi akuntan publik merupakan profesi yang unik yang berbeda dengan profesi lainnya karena akuntan publik dibayar oleh klien namun bekerja atas nama masyarakat (investor) sehingga akuntan publik dituntut harus independensi dan objektifitas dalam pengambilan keputusannya. Berkembangnya pasar modal akan memberikan peran yang sangat penting bagi akuntan khususnya akuntan publik mengingat keterkaitannya dengan informasi yang dibutuhkan di pasar modal. Sesuai UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peran profesi akuntan menjadi sangat penting. Secara garis besar peran akuntan di pasar modal dapat dibedakan menjadi dua yaitu : a. Pemeriksa laporan keuangan b. Penyusun standar akuntansi. Bagi perusahaan yang telah go public, dimana sebagian sahamnya dimiliki oleh masyarakat luas, maka informasi yang tepat, cepat dan terpercaya sangatlah dibutuhkan untuk mengetahui posisi keuangan, hasil usaha dan perkembangan perusahaan yang pengelolanya dipercayakan kepada manajemen. Untuk memperoleh informasi yang tepat, akurat dan dapat dipercaya, laporan keuangan haruslah disajikan sesuai dengan prinsip prinsip akuntansi yang diterima umum, dan untuk memastikan kewajarannya, laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh akuntan yang independen. Akuntan dalam kapasitas
14
Isu-Isu Kontemporer dan kompetensi profesionalnya harus melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing dan mematuhi serta menjunjung tinggi kode etik profesi. Dalam mendorong perkembangan pasar modal di Indonesia, peranan para akuntan sebagai profesi kepercayaan publik menjadi sangat penting. Fungsi utama akuntan adalah dalam rangka memberikan gambaran yang transparan mengenai posisi keuangan suatu perusahaan dalam menginformasikan ke publik.
4. Tanggung Jawab Akuntan di Pasar Modal Akuntan yang terdaftar di Bapepam-LK mempunyai tanggung jawab untuk turut menjaga kualitas informasi di pasar modal melalui pemberian opini yang berkualitas dan independen atas laporan keuangan. Sejalan dengan pentingnya peranan akuntan publik, akuntan publik juga memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap standar profesi, namun juga mencakup tanggung jawab hukum dan sosial. Akuntan harus mampu menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan dibandingkan dengan standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan oleh IAI. Pada dasarnya esensi dari pasar modal adalah full disclosure yang mencakup pengungkapan informasi yang penting dan relevan. Oleh karena itu, akuntan yang bergerak di pasar modal harus memahami bahwa kepentingan publik jauh lebih besar dan harus lebih diutamakan. Adapun kewajiban akuntan sebagai pemeriksa laporan keuangan dinyatakan secara eksplisit dalam UU Pasar Modal yang menyatakan bahwa akuntan yang terdaftar di Bapepam yang memeriksa laporan keuangan emiten, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan (LKP), lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP), dan pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam jika ditemukan adanya : a. Pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam UU ini dan atau peraturan pelaksanaannya b. Hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga yang dimaksud atau kepentingan para nasabahnya. Untuk menjamin kualitas informasi yang fair dan objektif, akuntan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut : 15
Isu-Isu Kontemporer a. Memberikan jasa kepada pihak yang terafiliasi dengannya b. Membuat perjanjian untuk memperoleh kepentingan dalam efek atau bagian laba dari emiten c. Memeriksa dan menyiapkan opini bagi emiten sebelum menerima pembayaran atas jasa yang diberikan terdahulu d. Melakukan penilaian dan pemeriksaan atas pekerjaannya sendiri yang telah dilakukan bagi emiten e. Melakukan perjanjian dengan emiten yang menyatakan bahwa pembayaran jasanya tergantung pada pekerjaannya. Tanggung jawab akuntan di pasar modal dapat diklasifikasikan sebagai berikut : a. Tanggung jawab yuridis Berkaitan dengan opini yang diberikan akuntan yang disampaikan kepada masyarakat, opini akuntan dan penyampaian informasi lainnya harus sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku. Pelaksanaan penugasan akuntan di pasar modal tidak terlepas dari kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan baik administratif, perdata maupun pidana. b. Tanggung jawab finansial Dalam kaitannya dengan kemungkinan munculnya kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Hal ini dapat mengakibatkan tuntutan ganti rugi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan tersebut. c. Tanggung jawab moral Dalam kaitannya dengan kewajiban akuntan untuk menjunjung tinggi kode etik akuntan serta selalu menjaga sikap mental yang independen. Hal ini diperlukan mengingat profesi akuntan sebagai profesi yang dipercaya oleh masyarakat sehingga harus selalu menjaga kepercayaan yang diberikan dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat.
5. Tantangan dan Peluang Akuntan Dicabutnya ketentuan pembatasan pembelian saham oleh investor asing melalui pasar modal Indonesia merupakan tantangan bagi profesi akuntan Indonesia. Akuntan dalam 16
Isu-Isu Kontemporer memberikan opininya dituntut untuk lebih berhati-hati. Para investor asing dengan pengalaman yang lebih lama dan modal yang lebih besar dalam bermain di pasar modal akan lebih kritis terhadap setiap opini yang diberikan oleh akuntan. Di samping itu, ada kecenderungan bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia selain mencari dana melalui pasar modal dalam negeri, juga melalui pasar modal internasional. Keadaan ini mengharuskan akuntan untuk mempelajari dan mengerti tentang peraturan pasar modal yang berlaku internasional. Konsekuensi lebih lanjut dari hal tersebut adalah kemungkinan adanya tuntutan hukum atau gugatan hukum yang diajukan oleh pihak investor atau pihak lain terhadap akuntan yang memeriksa perusahaan yang bersangkutan. Lahirnya organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization) dan diterimanya General Agreement on Trade in Services (GATS) akan menciptakan tantangan tersendiri dan sekaligus memberi peluang bagi Profesi Akuntan Indonesia. Tantangan yang timbul adalah masuknya akuntan asing di Indonesia menciptakan iklim persaingan usaha yang ketat. Masuknya akuntan asing memberikan ancaman bagi profesi akuntan Indonesia. Secara umum, akuntan di negara maju memiliki profesionalisme yang lebih baik serta memiliki keunggulan kompetitif. Tantangan lain yang cukup berat bagi profesi akuntan adalah mempertahankan sikap independen dalam setiap pelaksanaan tugasnya dan menghindari conflict of interest .
17
