Akuntansi Sektor Publik
PRAKTIK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA BERBASIS SAK (RUMAH SAKIT)
Oleh :
Darin Farah Nabilah
041611333128
Melani Ernawati
041611333135
Titis Nadya Basuki
041611333142
Khansa Pandan Semilir Semilir
041611333154
Yolanda Meyliena Ardis
041611333157
Kelas : L
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2017/2018 i
Daftar Isi Daftar Isi .......................................... ................................................................. ............................................. ............................................ .......................... ....
ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang....................................... Belakang............................................................. ............................................. .................................. ...........
1
BAB II LANDASAN TEORI 2.1
PSAK No. 45 ............................................. .................................................................... ............................................ ............................. ........
4
BAB III PEMBAHASAN 3.1
Karakteristik BLU Rumah Sakit ............................................ ................................................................... .......................
13
3.2
Laporan Keuangan..................................... Keuangan........................................................... ............................................ .............................. ........
14
3.2.1 Tujuang Laporan Keuangan ............................................. ............................................................... ..................
14
3.2.2 Landasan Pelaporan Keuangan Rumah Sakit ..................... ..................................... ................
15
3.2.3 Laporan Keuangan Rumah Sakit ................... ......................................... ..................................... ...............
16
3.2.4 Siklus Transaksi dan Siklus Akuntansi Rumah Sakit .................... ........................ ....
21
BAB IV KESIMPULAN KESIMPU LAN 4.1
Kesimpulan Kesimpulan ............................................ .................................................................. ............................................ .................................. ............
28
Daftar Pustaka
ii
BAB I Pendahuluan
Latar Belakang Pelaporan keuangan sebagai alat pembantu pengambilan keputusan harus disadari oleh semua pihak dari segala aspek baik organisasi yang mencari laba maupun organisasi nirlaba. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan infomasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang anggota organisasi, kreditur dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Pihak pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai (IAI, 2009): Jasa yang diberikan oleh organisasai nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. Cara manajer melaksanakan tanggungjawabnya dan aspek lain dari kinerja merka. Pelaporan keuangan pada organisasi nirlaba tidak hanya diperlukan untuk pengambilan keputusan saja, tetapi sebagai perwujudan pertanggungjawaban akuntabilitas organisasi nirlaba terhadap masyarakat. Dasar tuntutan atas pertanggungjawaban keuangan terhadap segala aktivitas pada semua organisasi nirlaba adalah PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Pada Organisasi Nirlaba (Adityawarman, 2006). Menurut PSAK No. 45 organisasi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, rumah sakit, sekolah negeri organisasi jasa sukarelawan. Rumah sakit adalah salah satu organisasi nirlaba yang memiliki peran dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan yang profesional dan bermutu serta terjangkau semua lapisan masyarakat, dan memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan lanjutan sesuai kelas rumah sakit dan standar yang telah ditetapkan. Sehingga,
keberadaan
rumah
sakit
merupakan
ujung
tombak
dalam
pembangunan kesehatan masyarakat. Namun, tidak sedikit keluhan selama ini diarahkan pada pada kualitas kinerja pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah. Ini terutama rumah sakit daerah atau rumah sakit milik pemerintah. Penyebabnya sangat klasik, yaitu masalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh rumah sakit umum daerah dan rumah sakit milik pemerintah, sehingga tidak bisa mengembangkan mutu layanannya, baik karena peralatan 1
medis yang terbatas maupun kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang rendah (Hendrawan, 2011). Dalam pengelolaannya rumah sakit pemerintah memiliki peraturan pendukung yang yang terkait dengan pengelolaan keuangan yang fleksibel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tersebut rumah sakit pemerintah telah mengalami perubahan sebagai badan layanan umum. Perubahan kelembagaan ini berimbas pada pertanggungjawaban keuangan bukan lagi kepada departemen kesehatan tetapi kepada departemen keuangan. Berdasarkan PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tersebut khususnya pasal 26 ayat (2) yang menyatakan bahwa: Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Dalam pengembangan sistem akuntansi Badan Layanan Umum yang sesuai dengan peraturan tersebut maka perlu diatur ketentuan mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Berdasarkan pertimbangan inilah Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK 05/2008. Pada Pasal 6 butir 2 dan 4 menyatakan sistem akuntansi keuangan BLU menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK/standar akuntansi spesifik BLU dan dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLU dengan Laporan Keuangan kementrian negara/lembaga, BLU mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP. Untuk menghasilkan semua kebutuhan laporan keuangan tersebut, maka BLU harus membuat laporan keuangan untuk tujuan pertanggungjawaban berdasarkan SAK dan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi berdasarkan SAP. Maka Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan dalam penyusunan penyusunan laporan keuangan rumah sakit yang berstatus BLU adalah PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.Sebagaimana telah diuraikan di atas dari aspek pelaporan keuangan yang harus mengikuti standar akuntansi keuangan, maka dalam pengelolaan teknis keuangan pun harus diselenggarakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntanbilitas, transparansi dan efisiensi. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, aspek teknis keuangan perlu didukung adanya hubungan yang baik dan berkelanjutan antara rumah sakit, dengan pemerintah dan dengan para stakeholder, khususnya dalam penentuan biaya pelayanan kesehatan yang mencakup unit cost, efisiensi dan kualitas pelayanan. Beberapa hasil penelitian tentang 2
analisis penerapan PSAK No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum menyimpulkan bahwa Rumah Sakit berstatus Badan Layanan Umum belum semua menerapkan PSAK No. 45. Hendrawan (2011) menyimpulkan bahwa PSAK No. 45 tetang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba sudah diterapkan secara penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang. Sementara itu penelitian Risnani (2013) menyimpulkan bahwa Rumah Sakit Kenjuruhan Kepanjen masih menyusun laporan keuangan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Sehingga pelaporan keuangan di rumah sakit berstatus BLU masih berbeda-beda. Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No.60 Purworejo Purworejo adalah salah satu rumah sakit pemerintah yang sudah berstatus.
3
BAB II Landasan Teori
PSAK No. 45 PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pernyataan dalam PSAK 45 ini bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dengan adanya standar pelaporan, diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi (Pontoh,2013). Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis, perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apa pun dari organisasi tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis. Namun dalam prakteknya, berbagai bentuk organisasi nirlaba sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya (Bastian,2010). Unsur-unsur laporan keuangan menurut PSAK No. 45 : a. Laporan Posisi Keuangan Laporan Posisi Keuangan merupakan nama lain dari neraca pada laporan keuangan lembaga komersil. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. 4
Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditor, dan pihak-pihak l ain untuk menilai: Kemampuan organisasi dalam memberikan jasa secara berkelanjutan, dan likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aktiva bersih berdasarkan ada tidaknya pembatasan oleh penyumbang, penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan. Pengertian dari pembatasan permanen, pembatasan temporer, sumber terikat dan sumbangan tidak terikat adalah:
Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan semuanya atau sebagian atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan, agar sumber daya tersebut dipertahankan
sampai
periode
tertentu
atau
sampai
dengan
terpenuhinya keadaan tertentu.
Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
5
Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Aktiva bersih tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan deviden atau hasil investasi dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan pendapatan tersebut.
b. Laporan Aktivitas Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai:
Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah serta sifat aktiva bersih
Hubungan antara transaksi dan peristiwa lain.
Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.
Laporan Aktivitas berisi dua bagian besar yaitu besaran pendapatan dan biaya selama satu periode anggaran. Pendapatan digolongkan berdasarkan restriksi atau ikatan yang ada. Sedangkan beban atau biaya disajikan dalam laporan aktitas berdasarkan kriteria fungsional, dengan demikian beban biaya akan terdiri dari biaya kelompok program program jasa utama dan aktivitas pendukung. c. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menunjukkan arus uang kas masuk dan keluar untuk suatu periode. Periode yang dimaksud adalah periode sama yang digunakan oleh laporan aktivitas. Penyajian arus kas masuk dan keluar harus digolongkan dalam tiga kategori yaitu sebagai berikut:
6
Aktivitas Operasi Dalam kelompok ini adalah penambahan dan pengurangan arus kas yang terjadi pada perkiraan yang terkait dengan operasional lembaga. Contoh yang mempengaruhi arus kas operasi adalah sebagai berikut: Surplus atau defisit lembaga (datanya diambil dari laporan aktivitas), depresiasi atau penyusutan (karena depresiasi dianggap sebagai biaya, namun tidak terjadi uang kas keluar) setiap tahun, perubahan pada account piutang lembaga dan account (perkiraan buku besar) lain seperti: persediaan, biaya dibayar di muka dan lain-lain.
Aktivitas Investasi Termasuk dalam perkiraan ini adalah semua penerimaan dan pengeluaran uang kas terkait dengan investasi lembaga. Investasi dapat
berupa
pembelian/penjualan
aktiva
tetap,
penempatan/pencairan dana deposito atau investasi lain. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari investasi: Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri dan penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, serta aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lain.
7
Aktivitas Pendanaan Termasuk dalam kelompok ini adalah perkiraan yang terkait berupa penciptaan
atau
pelunasan
kewajiban
hutang
lembaga
dan
kenaikan/penurunan aktiva bersih dari surplus-defisit lembaga. Transaksi lain yang mengakibatkan perubahan arus kas masuk dan arus kas keluar dalam kelompok ini adalah sebagai berikut: Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang, penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan
yang
penggunaannya
dibatasi
untuk
perolehan
pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap te tap atau peningkatan dana abadi dan bunga, deviden yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.
Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan-laporan di atas. Tujuan pemberian catatan ini agar seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu untuk diketahui pembacanya sudah diungkapkan. Catatan atas Laporan Keuangan dapat berupa: Perincian dari suatu perkiraan yang disajikan misalnya aktiva tetap dan kebijakan akuntansi yang dilakukan, misalnya metode penyusutan serta tarif yang digunakan untuk aktiva tetap lembaga, metode pencatatan piutang yang taktertagih serta presentase yang digunakan untuk pencadagannya. (IAI, 2009:45) 2009:45)
8
Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum
Sesuai dengan pasal 1 butir 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan: “Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.” Karakteristik BLU terdiri dari:
Berkedudukan sebagai instansi pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan),
menghasilkan barang dan/atau jasa yang seluruhnya/sebagian dijual kepada publik,
tidak bertujuan mencari keuntungan,
dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi,
rencana kerja, anggaran, dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk,
pendapatan operasional dan sumbangan sumbangan dapat digunakan langsung, langsung, dan
pegawai dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non-PNS. Secara umum asas badan layanan umum adalah pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari instansi induknya. 9
Asas BLU diatur menurut Pasal 3 PP No. 23 tahun 2005 yaitu: a. Menyelenggarakan pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hokum dari instansi induknya, b. pejabat BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan atas kegiatan pelayanan umum kepada pemimpin instansi induk. c. BLU tidak mencari laba, d. rencana kerja, anggaran dan laporan BLU dan instansi induk tidak te rpisah, e. pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang yang sehat.
Berdasarkan PP No.23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tujuan BLU adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip eknomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Praktik bisnis yang sehat artinya berdasarkan kaidah manajemen yang baik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban. Dalam pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah, karena sebelumnya tidak ada pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jenis BLU disini antara lain rumah sakit, lembaga pendidikan,
10
pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain. Rumah sakit sebagai salah satu jenis BLU yang bergerak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Dipandang dari segmentasi kelompok masyarakat, secara umum rumah sakit pemerintah merupakan layanan jasa yang menyediakan jasa kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah, sedangkan rumah sakit swasta melayani masyarakat kelas menengah ke atas. Biaya kesehatan cenderung terus meningkat dan rumah sakit dituntut untuk secara mandiri mengatasi masalah tersebut. Peningkatan biaya kesehatan menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintahan karena rumah sakit pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah. Akibatnya rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu (Hendrawan,2011). Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang telah menjadi BLU/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK 05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum pasal 6 ayat 2 dan 4 menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan BLU menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK/standar akuntansi industri spesifik BLU dan dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLU dengan Laporan Keuangan kementrian Negara/lembaga, BLU mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Dalam pasal 17 ayat 3 menyatakan bahwa BLU yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi terkait fleksibilitas
11
BLU, remunerasi, dan status BLU. Menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU pasal 26 a yat (2) yang berbunyi: “Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.” Maka Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan rumah sakit yang berstatus BLU adalah PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.
12
BAB III Pembahasan
3.1 Karakteristik BLU Rumah Sakit Berdasarkan peraturan perundang-undangan BLU rumah sakit memiliki karakteristik, antara lain, sebagai berikut : 1. BLU rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang etis dan sehat, serta tidak semata-mata mencari keuntungan. 2. BLU rumah sakit merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta usaha lain dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat. 3. Untuk mendukung pembiayaan kegiatan sesuai dengan tugas dan wewenangnya, BLU rumah sakit: a. Dapat menerima bantuan dan atau subsidi yang berasal dari APBN/APBD berupa uang ataupun barang; bara ng; b. Berhak menerima pembayaran hasil jasa pelayanan, pendidikan, dan penelitian di bidang kesehatan serta hasil usaha-usaha lain yang sah; c. Dapat menerima hasil kerja sama dengan pihak lain yang terkait. d. Penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan BLU rumah sakit merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
13
4. Dalam rangka pengembangan usaha, BLU rumah sakit dapat : a. Menerima hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. Menerima pinjaman dari bank, lembaga keuangan lain dan atau pinjaman dari luar negeri berdasarkan usulan BLU atas persetujuan Menteri Keuangan; dan c. Bekerja sama dengan lembaga lain yang mempunyai keterkaitan fungsi. 5. Kekayaan BLU rumah sakit merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan, yang
dikelola
dan
dimanfaatkan
sepenuhnya
untuk
membiayai
kegiatan
operasional BLU rumah sakit. 6. Modal BLU rumah sakit tidak terbagi atas saham-saham. saham -saham.
3.2 Laporan Keuangan 3.2.1 Tujuan Laporan Keuangan Laporan Keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat
bagi pihak-pihak yang berkepentingan (penggun (penggunaa laporan
keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti: 1) Pemberi bantuan (donatur); 2) Investor; 3) Kreditur; 4) Otoritas pengawasan; 5) Pemerintah; dan Masyarakat. 14
Informasi yang bermanfaat dapat disajikan dalam laporan keuangan antara lain, meliputi informasi mengenai : a. Jumlah dan sifat aset, kewajiban, dan ekuitas BLU rumah sakit; b. Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat Ekuitas; c. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya ; d. Cara BLU rumah sakit mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya; dan e. Usaha jasa pelayanan BLU rumah sakit.
3.2.2 Landasan Pelaporan Keuangan Rumah Sakit Pelaporan keuangan rumah sakit memiliki beberapa acuan, yaitu : a. Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum; d. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; e. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
15
f.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; h. Peraturan Menteri Keuangan nomor 76/PMK/05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan i.
Pelaporan Keuangan Badan layanan Umum
j.
Keputusan
Menteri
Kesehatan
nomor
1981/MENKES/SK/XII/2010
tentang Pedoman Akuntansi BLU- Rumah Sakit; k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Dae rah; l.
SAK ETAP
m. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan;
3.2.3 Laporan Keuangan Rumah Sakit Untuk pihak eksternal, rumah sakit membuat laporan keuangan :
Neraca
Laporan Operasi
Laporan Arus Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk pihak internal, rumah sakit membuat laporan keuangan :
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Kinerja Unit
Laporan Biaya
Forecasting Biaya
Feasibility Study 16
Dll.
Laporan Keuangan Rumah Sakit BLU Sesuai Pedoman Akuntansi Rumah Sakit :
a. Neraca Laporan posisi keuangan rumah sakit pada suatu tanggal tertentu / pada akhir periode. Komponennya terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.
17
18
b. Laporan Aktivitas / Operasi Laporan hasil aktivitas / operasi selama satu periode tertentu. Komponen laporan aktivitas / operasi terdiri dari pendapatan dan beban.
19
c. Laporan Arus Kas Laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar rumah sakit. Informasi tentang arus kas suatu BLU rumah sakit berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan BLU rumah sakit yang bersangkutan di dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan BLU rumah sakit untuk mengunakan arus kas tersebut
20
d. Catatan Atas Laporan Keuangan Rincian / penjelasan terkait akun – akun dalam laporan keuangan. keuangan.
3.2.4 Siklus Transaksi dan Siklus Akuntansi Rumah Sakit A. Siklus Transaksi Model Model Siklus Siklus Transaksi Transaksi
Siklus Pendapatan
Peristiwa Ekonomi (Transaksi )
Siklus Pengeluaran Siklus Pelayanan
Siklus Pelaporan Keuangan
Laporan Keuangan
Siklus Keuangan
21
Siklus pendapatan terkait dengan pemberian jasa pelayanan rumah sakit kepada pasien atau pihak lain dan penerimaan pembayaran pasien atau tagihan dari pihak lain.
Siklus pengeluaran terkait dengan pengadaan barang dan/atau jasa dari pihak lain dan pelunasan utang dan kewajibannya. kewajibannya.
Siklus produksi/pelayanan terkait dengan transformasi sumber daya rumah sakit menjadi jasa pelayanan rumah sakit.
Siklus keuangan terkait dengan perolehan dan pengelolaan capital fund (dana (dana modal), seperti modal kerja (sumber dana kas atau dana likuid lainnya) dan sumber dana jangka panjang
Siklus pelaporan keuangan tidak terkait dengan siklus operasi (operating ( operating cycle) cycle) sebagaimana empat siklus pertama di atas. Siklus ini memperoleh data operasi dan akuntansi dari siklus yang lain dan memprosesnya menjadi laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
B. Siklus Akuntansi
22
•
Analisis setiap transaksi dan pengaruhnya terhadap akun
•
Mencatat setiap transaksi ke dalam jurnal berdasarkan bukti transaksi /dokumen
•
Memindahkan informasi dari jurnal ke dalam buku besar
•
Menyusun daftar saldo
•
Membuat jurnal penyesuaian dan koreksi bila diperlukan, serta membuat jurnal penutup
•
Menyusun Laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan operasi dan laporan arus kas.
C. Ilustrasi 1. Jurnal
•
Tanggal 5 Oktober terjadi pembelian barang farmasi secara tunai sebesar Rp 500.000
•
Tanggal 7 Oktober mencatat pendapatan dari pasien umum, berdasarkan formulir kuitansi yang diperoleh dari kasir, dengan perincian: biaya pendaftaran Rp 5.000, Biaya pemeriksaan dan tindakan Rp 15.000 dan biaya obat Rp 60.000 (harga pokok obat Rp 50.000)
2. Posting ke Buku Besar Buku besar (general ledger) merupakan rekening individual yang ada dalam laporan keuangan. Setiap buku besar mempunyai kode akun 23
sesuai dengan yang disajikan dalam laporan keuangan. Buku besar mencatat perubahan saldo setiap rekening individual.
3. Neraca Saldo Daftar saldo atau neraca saldo ini disusun berdasarkan saldo akhir yang terdapat dalam setiap akun individual atau buku besar. Disusun pada akhir periode ketika akan membuat laporan keuangan
24
4. Jurnal Penyesuaian Hal-hal yang menyebabkan perlunya penyesuaian antara lain:
Transaksi
tidak mungkin dicatat
secara
harian
dengan
Beberapa biaya tidak dicatat dalam periode waktu
tertentu,
pertimbangan efisiensi
karena biaya biaya tersebut berkaitan dengan dengan
berlalunya waktu dan dan
bukan merupakan akibat dari pemakaian sumber daya daya sehari-hari
Transaksi tidak dicatat karena sebab lain
Bahan Habis Pakai
Tanggal 5 Oktober rumah sakit membeli bahan habis pakai secara kredit seharga Rp 2.500.000. Bahan habis pakai ini diperkirakan akan habis dalam waktu 3 bulan. Tanggal 31 Oktober Bahan habis pakai yang tersisa senilai Rp 1.000.000
Asuransi
Tanggal 5 Oktober Membayar polis asuransi sebesar Rp 600.000, akan jatuh tempo pada tanggal 30 September tahun yang akan datang
25
Depresiasi Aset Tetap
Tanggal 1 Oktober rumah sakit membeli peralatan kantor seharga Rp 5.000.000 secara kredit dengan umur ekonomis ekonomis 5 tahun
Unear near ned R evenue venue: Tanggal 5 Oktober , rumah sakit menerima dana jamkesmas sebesar Rp 1.000.000. Tanggal 31 Oktober, berdasarkan analisis yang dilakukan pendapatan yang terealisasi adalah Rp 500.000 500.000
Acc A ccrue rued d R evenue Tanggal 31 Oktober rumah sakit melakukan tagihan kepada pasien sebesar atas pelayanan sebesar Rp 100.000, tetapi pasien akan membayar bulan depan
Ac A ccrued rued E xpe xpense nse Pada tanggal 31 Oktober , rumah sakit mempunyai kewajiban untuk membayar gaji karyawan sebesar Rp 250.000, tetapi baru akan dibayarkan pada tanggal 5 November
5. Kertas Kerja Langkah-langkah pembuatan Kertas Kerja: •
Membuat daftar saldo (neraca saldo), yang diambil dari setiap akun individu dalam buku besar
•
Membuat penyesuaian dalam kolom penyesuaian
•
Membuat daftar saldo setelah penyesuaian 26
•
Menggolongkan akun-akun ke dalam akun neraca dan akun operasi
•
Menyusun laporan keuangan (laporan operasi, neraca dan arus kas)
6. Jurnal Penutup Berfungsi
untuk
menutup
akun-akun
temporer
dan
memindahkan surplus/ defisit ke akun permanen/ neraca.
Menutup akun pendapatan dan biaya
Menutup akun pembantu (Ikhtisar S/D) ke akun Permanen
7. Jurnal Pembalik Merupakan Pilihan (bisa dilakukan atau tidak).Dibuat pada awal
periode
akuntansi.
Merupakan
lawan
dari
jurnal
penyesuaian yang telah dibuat pada periode sebelumny sebe lumnya.Untuk a.Untuk memudahkan proses akuntansi pada periode selanjutnya
27
BAB IV Kesimpulan
Menurut PSAK No. 45 organisasi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, rumah sakit, sekolah negeri organisasi jasa sukarelawan. Unsur-unsur laporan keuangan menurut PSAK No. 45 terdiri dari : Laporan Posisi Keuangan,Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan.Aspek pelaporan keuangan yang harus mengikuti standar akuntansi keuangan, maka dalam pengelolaan teknis keuangan pun harus diselenggarakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntanbilitas, transparansi dan efisiensi.
28
Daftar Pustaka
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit . Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Pradita, Evar Adar. 2015. Analisis Penerapan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit berstatus Badan Layanan Umum. Jurnal Eknomi. Salatiga : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
29
