KEBIJAKAN PENDUDUK
Nama : DEBBY DEBBY MARTH MARTHA A NAPITUPU NAPITUPULU LU NIM
: 05091001063
PENDAHULUAN Kebijakan penduduk dibedakan antara:
Kebijakan yang mempegaruhi variabel-variabel kependudukan Contoh: program KB.
Kebijakan Kebijak an yang yang menang menanggap gapii per perub ubaha ahan-p n-peru erubah bahan an dalam dalam bidang bidang kependudukan. Contoh: pembukaan lapangan kerja kerja baru seluas-luasnya. seluas-luasny a.
Kebijakan Kebija kan yang yang mempega mempegaru ruhi hi variab variabelel-var variabe iabell kep kepend endudu udukan kan dapat dapat bersifat:
Langsung Contoh: pelayanan KB yang secara langsung mempengaruhi besarnya penduduk dengan tujuan menurunkan kelahiran.
Tidak langsung Contoh: Contoh: membat membatasi asi pember pemberian ian tun tunjan jangan gan ber beras as bagi bagi para para pegawa pegawaii dimana tunjangan hanya diberikan untuk pegawai yang bersangkutan, pasangannya, pasangannya, dan untuk untuk maksim maksimum um 3 orang anak kandung. kandung.
RUANG LINGKUP KEBIJAKAN
KEPENDUDUKAN Pada konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan ( Inter Internat nation ional al Confer Conferenc encee on Popul Populatio ation n and Devel Developme opment nt ± ICPD ) yang yang be berl rlan angs gsu ung pada ada bulan ulan sept septem embe berr 1994 994 di kair airo, Mesi Mesirr diha dihasi silk lkan an pr prog ogra ram m aksi aksi yang yang mend menduk ukun ung g stra strate tegi gi baru baru dala dalam m kebijakan kependudukan yang menekankan adanya keterkaitan secara integral antara penduduk dan pembangunan dengan fokus perhatian diarahkan pada kesesuaian kepentingan individu antara laki-laki dan perempuan.
Sadik (1995) menyatakan bahwa kunci dari pendekatan baru ini adalah pemberdayaan perempuan dan memberinya lebih banyak akses pada bidang pedidikan ikan dan pelayanan keseh sehata atan, pengem gembang angan keterampilan dan pekerjaan. Den enga gan n de dem mikia ikian, n, pad pada de deka kade de tera terakh khir ir abad abad ke ±20, tela telah h terj terjad adii peru pe ruba baha han n visi visi dala dalam m ke kebi bijak jakan an ke kepe pend ndudu uduka kan, n, dari dari fokus fokus pada pada pengen pen gendal dalian ian variab variabelel-var variab iabel el demogr demografi afi semata semata menjad menjadii ke arah arah perbaikan kualitas hidup.
LANJUTAN«.
Sen, Germai Sen, Germain n dan Chen Chen (1994 (1994) menyatakan bahwa mempertimbangkan kembali kebijakan kependudukan penting dilakukan untuk memeriksa etik etika a das dasar, ar, tu tujjuan dan metod etodol olo ogi dari ari keb ebij ijak akan an-k -keb ebij ijak akan an kependudukan yang berlaku saat ini. Menurut Menurut Sen, Sen, Ger Germai main n dan Chen Chen (1994 (1994) menyatakan bahwa ada 3 hal penting kaitannya dengan kebijakan kependudukan:
Kebijakan kependudukan harus berubah dan mencerminkan adanya suatu komitmen yang mendasar pada etika dan HAM.
Kebijakan penduduk yang lebih dari sekedar pengendalian fertilitas, han hanya akan akan efek fektif tif apab apabiila men enja jad di bagia agian n dari ari pe pend ndek ekat atan an pembangunan manusia yang lebih luas yang menciptakan lingkungan dimana orang-orang memperoleh kesehatan dan hak nya.
Kebijakan kependudukan mempunyai prioritas strategi pemberdayaan perempuan dan strategi pelayanan kesehatan reproduksi.
LANJUTAN«.
Pendekatan kependudukan yang baru ini berbeda dari kebijakan yang ada sebelumnya karena:
Kebija Kebi jaka kan n kep epen endu dud duk ukan an mema memasu sukk kkan an aspe aspek k rep eprroduk oduksi si dan dan seksualitas manusia sebagai komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan manusia dan pembangunan yang berkelanjutan.
Strategi Strate gi pember pemberday dayaan aan dan pelaya pelayanan nan keseha kesehatan tan re repr produ oduksi ksi akan akan melengkapi program pembangunan manusia yang sedang dijalankan sekarang ini .
Pendekatan ini bersifat inklusif dan partisipasif, memberi suara dan keku ke kuas asaa aan n dala dalam m pe peng ngam ambi bila lan n ke kepu putu tusa san n ke kepa pada da mer merek eka a yang yang berperan dalam reproduksi manusia dan seksualitas.
EBIJA K EPENDUDUK AN K EBIJA K AN K EPENDUDU DIBERBAGAI NEGARA Kebijakan pronatalis versus antanatalis Kebijakan kependudukan yang bersifat pronatalis ini umumnya dianut oleh oleh ne nega gara ra-n -neegara gara yang yang tela telah h menc mencap apai ai tah tahap diba dibawa wah h leve levell peng pe ngga gant ntia ian n pe pend ndud uduk uk,, yang yang men enga gala lami mi ting tingka katt pe pert rtum umbu buha han n penduduk amat rendah bahkan negatif. Prancis menerapkan kebijakan pronatalis. Begitu juga menjelang perang dunia kedua yaitu rusia, jerman, italia, jepang menganut kebijakan pron pr onat atal alis is.. Se Sed dangk angkan an ne nega gara ra-n -neegara gara asia asia sepe sepert rtii asia asia sela selata tan, n, tenggara, dan timur mengikuti kebijakan antanatalis.
EBIJA K EPENDUDUK AN DI K AN K EPENDUDU K EBIJA INDONESIA TRANSMIGRASI Kebijakan transmigrasi itu terus dijalankan sampai pemerintahan Orde Baru Baru memb member erik ikan an orien orienta tasi si yang yang luas luas mula mulaii tahu tahun n 197 1972. Undang Undang-Undang No. 3 tahu ahun 1972 memb member erik ikan an tu tuju juan an yang yang luas luas pada ada transmigrasi dimana pertimbangan demografis hanya merupakan satu dari tujuh sasaran, yaitu:
Peningkatan taraf hidup
Pembangunan daerah
Keseimbangan penyebaran penduduk
Pembangunan yang merata diseluruh Indonesia
Pemanfaatan sumber-sumber sumber-sumber alam dan tenaga manusia
Kesatuan dan persatuan bangsa
Memperkuat pertahanan dan keamanan nasional
LANJUTAN«.
Kebijakan penduduk yang dijalankan saat ini merupakan implementasi dari arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004. pada periode GBHN 1999-2004, kebij bijakan akan yang ang menyan nyangk gkut ut kepe pend ndud uduk ukan an tida tidak k mer erup upak akan an kebijakan tersendiri, tetapi merupakan bagian dari kebijakan dibidang sosial dan budaya, khususnya pada bidang kesehatan dan kesej ke sejaht ahteraa eraan n sosial sosial.. Arah Arah ke kebij bijaka akanny nnya: a: mening meningkat katkan kan kualit kualitas as penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program keluarga berencana´. ³
Tujuan kebijakan kependudukan: untuk mengendalikan jumlah kelahiran menjadi sangat penting dalam sejarah indonesia.
KELUARGA BERENCANA Salah satu kebijakan dalam bidang kependudukan yang sangat penting di Indones onesia ia tela telah h ditu itunjukk jukkan an keb eber erha hasi sila lann nnya ya adala alah keb ebij ijak akan an pengendalian jumlah penduduk melalui program KB. Hal yang menjadi perhatian pada program KB di Indonesia: Progra ogram m KB tela telah h dapa apat men engu guba bah h panda andan ngan gan masya asyara rak kat yan yang pron pr onata atalis, lis, yang yang meliha melihatt pen pendud duduk uk dari dari sudut sudut ku kuan antita titass saja, saja, menja menjadi di pandangan pandangan antinatalita antinatalitas, s, yang menekank menekankan an pada kesejaht kesejahteraan eraan masingmasingmasing keluarga melalui pengaturan kelahiran.
Kenyataan bahwa dukungan masyarakat cukup besar pada program KB dan tantangan dari beberapa pihak dapat dianggap kurang berarti. Indonesia dapat membuktikan bahwa program KB dapat dilaksanakan di pedesaan secara efektif.
Untuk menjadikan gerakan KB sebagai suatu lembaga atau pranata sosial, maka maka KB haru haruss diusa diusahak hakan an men enja jadi di bagia bagian n inte integr gral al dari dari ke kehid hidup upan an masyarakat masyarakat dalam bentuk norma keluarga kecil bahagia sejahtera.
LANJUTAN
Program rogram KB juga juga merupa merupakan kan usaha usaha unt untuk uk melaks melaksana anakan kan ke kegiat giatan an beyond family planning. planning.
Konsep ini merupakan usaha untuk mempertemukan 3 pandangan, pandang an, yaitu: o
o
o
Pandangan yang menyatakan bahwa penurunan fertilitas hanya dapat dicapai melalui pembangunan ekonomi. Pandangan dalam masyarakat tentang peranan anak dalam kehidupan berkeluarga dan sebagai jaminan hari tua maupun tenaga bantuan untuk keluarga. Panda andan ngan gan yang yang meny menyat atak akan an bahw bahwa a de deng ngan an pr prog ogra ram m KB yan yang dikelola dengan baik, fertilitas akan dapat diturunkan.
HASIL YANG DICAPAI DAN PENGARUH PROGRAM K B PADA BIDANG K EPENDUDU EPENDUDUK AN
Ada beberapa indikator indikator yang dapat digunakan digunakan untuk melihat melihat bagaimana kondisi kependudukan di Indonesia telah mengalami kemajuan sebagai akibat akibat langsu langsung ng maupun maupun tidak tidak langsu langsung ng dari dari pelaks pelaksana anaan an pr progr ogram am KB, sepe sepert rtii pe peni ning ngk katan atan ju jum mlah lah pe pese sert rta a KB, pe penu nuru runa nan n laju aju pertumbuhan penduduk, penurunan angka fertilitas, penurunan angka kematian bayi, penurunan angka kematian kasar, penurunan angka kelahiran kasar, kasar, dan peningkatan angka harapan hara pan hidup saat saa t lahir. lahir. Sejalan dengan penurunan tingkat kematian dan meningkatnya tingkat keseha sehata tan n pe pend ndud uduk uk,, angk angka a hara harapa pan n hidu hidup p ju jug ga men enga gallami ami peningkatan. Dengan adanya penurunan beberapa indikator kependudukan terutama indikator fertilitas, maka laju pertumbuhan peduduk indonesia juga meng mengal alam amii pe penu nuru runa nan. n. Akan Akan teta tetapi pi,, seca secara ra ku kuan anti tita tas, s, ju juml mlah ah penduduk tetap menunjukkan peningkatan.
.
TANTANGAN PADA MASA DEPAN Program KB telah diakui mempunyai andil yang besar dalam perubahan demografis di Indonesia. Khususnya dalam hal pengendalian tingkat fertilitas. Keberhasilan ini perlu dipertahankan mengingat tantangan dalam bidang kependudukan pada masa depan semakin meningkat.
Turu urunny nnya a tingka tingkatt keseja kesejahte hteraa raan n masyar masyaraka akatt yang yang kemudi kemudian an disusu disusull dengan menurunnya daya beli sangat berpengaruh kepada permintaan alat kontrasepsi oleh masyarakat. Selain Selain itu, itu, mutu mutu pelayan pelayanan an kontra kontrasep sepsi si tampak tampaknya nya per perlu lu ditin ditingkat gkatkan kan pada pada masa masa mendaa mendaatan tang g disamp disamping ing mening meningkat katkan kan aksesi aksesibili bilitas tas alat alat kontrasepsi itu sendiri agar mudah diperoleh oleh masyarakat.
STATUS
EBIJA K EPENDUDUK AN SAAT K EBIJA K AN K EPENDUDU INI
ICPD KAIRO 1994 ICPD Kairo 1994 menghasilkan rumusan-rumusan Program Aksi yang menekankan program-program kependudukan yang sifatnya mengikat bagi bagi ne negar garaa-ne negar gara a angg anggot ota a Per erse seri rika kata tan n Bang Bangsa sa-B -Ban angs gsa a (PBB). Rumusan program aksi tersebut dituangkan dalam bab 16 yang terdiri dari 1 bab mengenai preambul, 1 bab mengenai prinsip-prinsip yang mend ndas asar arii pr pro ogram gram aksi aksi,, 9 bab men enge gen nai kep epen end dudu duk kan dan pemban pembangun gunan, an, 1 bab mengen mengenai ai aksi aksi nasion nasional, al, dan 3 bab bab mengen mengenai ai kerjasama internasional, kemitraan, dan tindak lanjut (UN, 1995). Isu-isu kependudukan dituangkan dalam bab III ± bab XI
Bab III Berisi tentang keterkaita keterkaitan n antara antara kependuduka kependudukan, n, pembangunan pembangunan ekonomi ekonomi berkelanjutan, dan pembangunan berkelanjutan.
LANJUTAN«.
Bab IV Berisi tent Berisi tentang ang kese keseta tara raan an,, perempuan.
peme pemera rata taan an
gend gender er,,
dan dan
pemb pember erda daya yaan an
Bab V Mengenai keluarga terutama peranan peranan keluarga, keluarga, hak-haknya hak-haknya,, komposisi, komposisi, dan struktur keluarga. Bab VI Mengenai pertumbuhan pertumbuhan penduduk dan struktur umur penduduk. Isu-isu demografi demografi yang dibahas pada bab bab VI meliputi fertilitas; mortalitas; per pertu tumb mbuh uhan an pend pendud uduk uk anak anak,, dan dan rema remaja ja;; pend pendud udu uk usia usia lanj lanjut ut;; penduduk penduduk asli; dan penderita cacat.
Bab VII Mengenai hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi. reproduksi.
LANJUTAN«.
Bab VIII Membahas tentang kesehatan, morbiditas, dan mortalitas. Bab IX Membahas tentang distribusi distribusi penduduk, urbanisasi, urbanisasi, dan migrasi internal. Bab X Mengenai migrasi internasional. Bab XI Tentang kependudukan, pembangunan, dan pendidikan. Bab-bab selanjutnya (bab XII ± bab XVI) menekankan pentingnya usahausaha peningkatan penelitian dan teknologi, penggerakan rencana aksii diting ditingkat kat nasion nasional, al, ker kerjas jasam ama a intern internasi asiona onal, l, dan ke kemit mitraan raan dengan dengan sektor nonpemerintah.
SASARAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MILENIUM DEVELOPMENT GOALS- MDGS) 8 tujuan pembangunan pembangunan milenium sangat jelas dengan keterkaitan keterkaitan dengan pembangunan kependudukan pada umumnya (UNEPA, 2003)
Sasaran Sasaran 1, penur penurunan unan kemiskinan kemiskinan sebesar separuh dari tahun tahun 1990 pada tahun 2015. Sasaran 2, mencapai pendidikan dasar secara universal pada tahun 2015, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sasaran 3, menghapuskan perbedaan gender dalam pendidikan dasar dan seko sekola lah h mene meneng ngah ah pad pada tahu tahun n 2005 dan meng mengha hapu pusk skan an semu semua a perbedaan gender pada semua tingkat pendidikan pada tahun 2015. Sasaran 4, menurunkan angka kematian anak balita (akaba) sebesar dua pertiga dari akaba tahun 1990 pada tahun 2015. I) sebesar tiga perempat Sasaran 5, menurunkan angka kematian ibu (AK I) dari AKM tahun 1990 pada tahun 2015.
LANJUTAN«.
Sasar Sasaran an 6, menc menceg egah ah pe penye nyebar baran an pe peny nyak akit it HIV/AIDS, malar alariia, dan dan tub ubeerk rkul ulos osis is sebe sebessar sep separuh aruhny nya a pada ada tahun ahun 2015 kemud emudia ian n menurunkan tingkat prevalensinya. Sasaran Sasaran 7, meningkatk meningkatkan an daya dukung lingkungan lingkungan yang berkelanjut berkelanjutan; an; mengintegrasikan faktor lingkungan dalam kebijakan pembangunan; menurunkan menurunkan jumlah jumlah penduduk penduduk tanpa air minum minum yang sehat sehat menjadi separuhnya pada tahun 2015; dan meningkatkan taraf hidup 100 juta tunawisma pada tahun 2020. Sasaran 8, membangun kemitraan global untuk pembangunan negaranegara miskin. Kedela Kede lap pan sasa sasarran ini ini men enja jadi di acu acuan dan uk ukur uran an kebe berh rhas asiilan lan pelaksanaan pembangunan manusia bagi negara-negara anggota PBB sehingga sehingga dapat dikataka dikatakan n bahwa kebijakan kebijakan pembangunan pembangunan disebagian disebagian besar negara-negara didunia harus mengacu pada hasil ICPD Kairo dan MDGs.
TERIMA K ASIH
