Skandal Penyuapan Pajak KPMG- Siddharta Siddharta & Harsono Sept Septem embe berr tahu tahun n 2001 2001,, KPMG KPMG-S -Sid iddh dhar arta ta Sidd Siddha hart rtaa & Hars Harson ono o haru haruss menanggung malu. Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menogok aparat pa!ak di "ndonesia sebesar #S$ % ribu. Sebagai siasat, diterbitkan 'aktur palsu untuk biaa !asa pro'esional KPMG ang harus dibaar klienna P( )asman *hristensen, anak perusahaan +aker Hughes "n. ang teratat di bursa e /ork. /ork. +erkat aksi sogok ini, kea!iban pa!ak )asman memang susut drastis. ari semula #S$ ,2 !uta men!adi hana #S$ 2%0 ribu. amun, Penasihat nti Suap +aker rupana as-as dengan polah anak perusahaanna. perusahaann a. Maka, ketimbang menanggung risiko lebih besar, +aker melaporkan seara suka rela kasus ini dan memeat eksekuti'na. +adan pengaas pasar modal S, Seurities & )3hange *ommission, men!eratna dengan 4oreign *orrupt Praties t, undang-undang anti korupsi buat perusahaan merika di luar negeri. kibatna, hampir sa!a +aker dan KPMG terseret ke pengadilan distrik (e3as. amun, karena +aker mohon ampun, kasus ini akhirna akhir na diselesaikan di d i luar pengadilan. KPMG pun terselamatan. Permintaan Langsung Klien
da apa di balik dugaan praktek penuapan ang dituduhkan terhadap KPMGSSH ang notabene berkantor di "ndonesia5 6agi pula, praktek suap ang dituduhkan oleh kedua lembaga pemerintah S itu pun ter!adina di "ndonesia. 7adi, persoalan ini men!adi tanda tana besar bagi publik, khususna bagi mereka ang telah bertahuntahun memakai !asa KPMG-SSH. (idak ada asap kalau tidak ada api. 8pi8 ang menala di "ndonesia, 8asapna8 mengembara sampai ke S. Kronologisna begini, S memiliki undang-undang ang dinamakan 4oreign *orrupt Pratises t 94*P:, aitu undang-undang ang melarang praktek korupsi ang dilakukan di ranah asing. ## ini memungki memungkinkan nkan pemerin pemerintah tah S melakuk melakukan an aksi hukum hukum terhadap terhadap arga arga asing asing ang diduga terlibat korupsi dengan pihak S, baik korporat ataupun perorangan.
alam kasus gugatan terhadap KPMG-SSH mitra bisnis dari multinational aounting 'irm KPMG "nternational ini, salah satu pihak ang terlibat seara langsung adalah P( )astman *hristensen 9P()*:. P()* ini adalah perusahaan "ndonesia ang maoritas
sahamna dipegang
oleh +aker
Hughes "norporated,
perusahaan
pertambangan ang bermarkas di (e3as, S. P()* ini sendiri adalah pihak ang, menurut gugatan S)* dan epartemen Kehakiman S, meminta KPMG-SSH untuk menogok pe!abat kantor pa!ak 7akarta Selatan 9P()* berdomisili di 7akarta Selatanred:. Perintah itu dimaksudkan agar !umlah kea!iban pa!ak bagi P()* dibuat seminim mungkin. Penuapan ang diduga digagas oleh Harsono melibatkan !umlah ang sangat signi'ikan. Menurut gugatan itu, KPMG-SSH telah menetu!ui untuk melakukan pembaaran ilegal tersebut. Penogokan ini untuk mempengaruhi si pe!abat kantor pa!ak agar 8memangkas8 !umlah kea!iban pa!ak P()*, dari S$,2 !uta men!adi S$2%0 ribu. Sebelumna, Harsono mensaratkan adana instruksi langsung dari +aker Hughes 9dan bukan dari P( )*: kepada KPMG-SSH untuk membaar pe!abat kantor pa!ak. tas dasar instruksi itu, tulis rilis S)*, kantor KPMG-SSH bersedia melakukan praktek haram 9illiit: tersebut. Singkat erita, transaksi suap-menuap antara sang pegaai ang telah diberi mandat oleh Harsono dengan oknum pe!abat kantor pa!ak itupun ter!adi. Kemudian, tulis rilis S)*, untuk mengubur penuapan itu Harsono memerintahkan pegaaina agar mengeluarkan tagihan 9in;oie: atas nama KPMG. (agihan tersebut kemudian didesain tidak hana untuk menutupi pembaaran uang suap kepada petugas kantor pa!ak. amun, sekaligus untuk 'ee atas imbal !asa KPMG-SSH bagi P()*. Meskipun dibuat seolah-olah sebagai biaa atas !asa KPMG-SSH, tagihan <'ikti'= itu sebenarna meakili dana sogokan senilai S$% ribu ang akan diberikan pada pe!abat kantor pa!ak. Sementara sisana adalah biaa !asa KP dan utang pa!ak ang sesungguhna. Setelah menerima tagihan tersebut, P()* membaar KPMG-SSH sebesar S$1> ribu dan kemudian memasukan transaksi ke dalam buku perusahaan sebagai pembaaran atas !asa pro'esional ang telah diberikan KPMG-SSH. Hasil 8ker!a keras8 KPMG-SSH serta Harsono baru terlihat beberapa minggu kemudian. Pada 2 Maret 1???, P()*
menerima hasil penghitungan pa!ak ang besarna kurang lebih S$2%0 ribu dari pemerintah. 7umlah itu hampir S$ !uta lebih keil ketimbang penghitungan ang sebenarna. 7ika tuduhan itu benar, maka selisih !umlah pa!ak ang digelapkan adalah !umlah kerugian ang diderita negara. Berakhir dengan Damai
Harsono mengatakan baha permasalahan tersebut telah selesai. Sonn mengemukakan baha pihakna telah melakukan suatu upaa hukum ang menatakan, baik KPMG-SSH ataupun dirina seara pribadi. tidak mengakui ataupun menolak tuduhan-tuduhan ang dia!ukan S)* dan epkeh dan tidak dikenakan sanksi apapun. 8Perusahaan 9KPMG-SSH-red: dan saa telah menelesaikan perkara ini di Pengadilan di Houston. #ntuk itu, baik saa ataupun perusahaan tidak mengakui ataupun menangkal tuduhan-tuduhan dari pemerintah merika,8 !elas Harsono. Menurut rilis S)*, penelesaian dengan pola seperti ang dilakukan KPMG-SSH dan Harsono berdampak pada bebasna kedua tergugat itu dari sanksi pidana ataupun denda. Menurut Harsono, upaa hukum ang dilakukan laer-na di S tersebut adalah sesuatu ang la@im dipraktekkan di S. Harsono mengatakan baha dirina tidak menghadiri seara langsung proses 8perdamaian8 antara pengaarana dengan pengadilan di S. "a !uga mengaku baha kabar tentang penelesaian gugatan pemerintah S terhadap dirina itu baru ia ketahui dari kantorna. kibat hukum dari perdamaian itu sendiri adalah baha para tergugat, baik KPMG-SSH dan Harsono, dilarang untuk melakukan pelanggaran, memberikan bantuan dan ad;is ang berakibat pelanggaran terhadap pasal-pasal anti penuapan dalam 4*P. Sekaligus, keduana !uga dilarang untuk melanggar pasal-pasal tentang pembukuan dan laporan internal perusahaan berdasarkan Seurities )3hange t tahun 1?>. ari dua undang-undang ang berbeda, ada tiga pasal ang dituduhkan telah dilanggar oleh KPMG-SSH dan Harsono. #ntuk 4*P, KPMG-SSH dan Harsono didaka telah melanggar Setion 10>9a:91:, 92: dan 9:. Sedangkan untuk Seurities
)3hange t ## Pasar Modal S -, Setion 09a:91:, 92:, 9: serta Setion 19b:92: 9+:. (erhadap pelanggaran pasal-pasal anti penuapan ang diatur dalam 4*P, S)* ataupun epkeh dapat menga!ukan gugatan dengan denda sampai dengan S$10 ribu. Gugatan tersebut tidak hana dapat dialamatkan pada perusahaan ang melanggar, namun !uga terhadap para direktur, pe!abat, karaan, atau agen dari perusahaan ang bersangkutan. +ahkan, !uga menakup para pemegang sahamna. #ntuk kasus-kasus tertentu, denda ang dapat dia!ukan baik oleh S)* ataupun oleh pihak ke!aksaan dapat berkisar pada !umlah S$.000 hingga S$100.000 terhadap orang tertentu, dan S$0.000 hingga S$00.000 untuk ang lainna. #paa hukum ang diambil oleh KPMG-SSH dan Harsono sebenarna tidak !auh berbeda dengan para tergugat lainna di S. +enar, memang ada tergugat lainna di luar para pihak ang ada di "ndonesia, ang terkait baik dengan +aker Hughes ataupun dengan P()*. ari rilis S)* diketahui baha di saat ang sama, S)* !uga menga!ukan gugatan terhadap akuntan ang disea oleh +aker Hughes, aitu Mattson and Harris. amun, Mattson dan Harris hana terkena pasal-pasal tentang laporan keuangan Seurities )3hange t, tidak 4*P. Tanggapan dari Kejagung dan !
7aksa gung Muda (indak Pidana Khusus, +ahtiar 4ahr asution, ber!an!i akan mempela!ari kasus dugaan suap iniA apakah kasus ini termasuk korupsi atau pidana perpa!akan. amun, dirina mengaku baha sampai saat ini, belum mengetahui adana dugaan suap ang dilakukan oleh KPMG-SSH ataupun Sonn Harsono. Sementara itu, mengomentari kasus ini, Ketua Ma!elis Kehormatan "katan kuntan "ndonesia 9"":, )rr Biana Hard!apamekas, mengatakan baha sebelum ada bukti ang kuat, KPMGSSH harus diasumsikan tidak melakukan suap tersebut. 8Karena KPMG-SSH seharusna mengerti dan menguasai nilai-nilai dan kode etik pro'esi. (api realitas di "ndonesia mungkin sa!a mengubah nilai-nilai itu,8 !elas )rr. )rr mengatakan, kadang ustomer ser;ie diartikan seara salah oleh sebagian KP, hingga melupakan nilainilai pro'esi. Padahal, ustomer ser;ie berarti kualitas ker!a, bukan membantu klien
untuk 8menuri8. 8)'isiensi pa!ak tidak apa, tapi ta3 a;oidane 9penghindaran pa!ak: itu bisa ditarik ke korupsi,8 tegas )rr lagi. Ketika ditanakan apakah "" akan meminta klari'ikasi dari KPMG-SSH soal dugaan suap itu, )rr men!elaskan baha selama tidak ada pengaduan dari klien, maka Ma!elis Kehormatan "" tidak dapat melakukan hal itu. Ma!elis Kehormatan "", tambah )rr, tingkatna banding seperti Mahkamah gung. Karena itu, pengaduan harus leat proses peradilan tingkat pertama, aitu +adan Pertimbangan Pro'esi kuntan Publik. (erlepas dari benar tidakna tuduhan suap atas KPMG-SSH dan Sonn Harsono, )rr berpendapat baha praktek suap !elas bertentangan dengan kode etik pro'esi akuntan. Seharusna akuntan !ika disuruh klien untuk menogok pe!abat a!ib menolak, bahkan untuk seluruh peker!aanna. Mem'asilitasi penogokan sa!a tidak boleh, apalagi memberi ad;is, tandas )rr. 7ika benar dugaan sogokan ini, kasus skandal penuapan pa!ak ini merupakan tamparan keras bagi pro'esi akuntan. Karena seharusna, akuntan harus men!un!ung kode etika pro'esi. !"!LSS P#MB!H!S!"
Pro'esi akuntansi dituntut untuk dapat beker!a lebih pro'esional dan responsi' dengan perubahan kondisi bisnis agar tetap sur;i;e. Para akuntan harus mengubah ara mereka dalam mengambil keputusan, karena mereka menghadapi dua kekuatan, aitu meningkatkan kompetisi untuk para klien dan !uga anaman per!an!ian hukum dari stakeholder. #ntuk dapat sur;i;e di dalam lingkungan baru ini, mereka harus terus meningkatkan pertimbangan etika di dalam proses pengambilan keputusan seperti halna dua kekuatan tersebut dapat menganam perusahaan untuk bertahan dengan membuat keputusan tidak etis. Melihat kasus ang ter!adi pada KPMG adalah sebuah bentuk pelanggaran
prinsip
integritas
karena tidak memenuhi tanggung!aab
pro'esionalna sebagai Kantor kuntan Publik sehingga memungkinkan KPMG kehilangan keperaaan publik. Hal ini membuat itra ang negati' dan mampu mempengaruhu kredibilitas KP. alam hal ini KPMG !uga telah melanggar prinsip ob!ekti;itas karena telah memihak kepada klienna dan melakukan keurangan dengan
menogok aparat pa!ak di "ndonesia. Kami akan menguraikan poin-poin dari bentuk pelanggaran ang dilakukan KP adalah sebagai berikut A a$ Tanggung ja%a Seorang akuntan harus bertanggung !aab seara pro'essional terhadap semua
kegiatan ang dilakukanna. kuntan "nternal KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono kurang bertanggung !aab karena dia terbukti menogok aparat pa!ak di "ndonesia sebesar #S$ % ribu. $ Kepentingan Pulik tas keperaaan ang diberikan publik kepadana, seorang akuntan harus seara terus menerus menun!ukkan dedikasi mereka untuk menapai pro'esionalisme ang tinggi. kuntan KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono diduga tidak beker!a demi kepentingan publik karena diduga senga!a terbukti menogok aparat pa!ak di "ndonesia ang disiati telah menerbitkan 'aktur palsu untuk biaa !asa pro'esional KPMG ang harus dibaar klienna P( )asman *hristensen, anak perusahaan +aker Hughes "n. ang teratat di bursa e /ork. Hal ini tentu sa!a sangat berbahaa, termasuk bagi perusahaan KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono '$ ntegritas "ntegritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap !u!ur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima !asa. Pelaanan dan keperaaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. kuntan harus beker!a dengan pro'esionalisme ang tinggi. alam kasus ini akuntan KPMGSiddharta tidak men!aga integritasna, karena telah melakukan penogokan aparat pa!ak di "ndonesia d$ (jekti)itas kuntan harus bertindak obekti' dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. alam kasus ini akuntan KPMG memihak kepada klienna dan melakukan keurangan dengan menogok aparat pa!ak di "ndonesia. Seatra keselurahan solusina ialah KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono semestina tidak melakukan hal tersebut sehingga KP nama baikna tidak kotor terhadap klienna tersebut. turan-aturan etika ini harus diterapkan oleh anggota ""KP dan sta' pro'essional 9baik ang anggota ""-KP maupun ang bukan anggota
""-KP: ang beker!a pada satu Kantor kuntan Publik 9KP:.+iasa Sitepu dalam men!alankan tugasna harus mempertahankan integritas dan obekti;itas, harus bebas dari benturan kepentingan 9on'lit o' interest: dan tidak boleh membiarkan 'aktor salah sa!i
material
9material
misstatement:
ang
diketahuina
atau
mengalihkan
pertimbanganna kepada pihak lain. 7ika dilihat seara perkembangan bisnis saat ini auditor men!adi sorotan publik karena antara lain praktik-praktik pro'esi dilaksanakan dengan mengabaikan standar akuntansi bahkan kode etik. Perilaku tidak etis merupakan isu rele;an bagi pro'esi akuntan saat ini di "ndonesia. Hal ini berkembang seiring dengan ter!adina beberapa pelanggaran kode etik, baik ang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan internal maupun akuntan pemerintah. Perilaku-perilaku ang tidak sesuai dengan kode etik pro'esi auditor ini, tidak boleh dibiarkan terus-menerus ter!adi karena akan merusak keperaaan masarakat terhadap pro'esi auditor. Cleh karena itu, tema tentang independensi dan etika dalam pro'esi akuntan !uga memiliki pemahaman ang sangat penting dan mendalam dalam men!aga reputasi pro'esi akuntan. #ntuk memulihkan keperaaan masarakat terhadap pro'esi akuntan maka, independensi dan etika dalam pro'esi akuntan merupakan suatu hal ang harus di!un!ung tinggi oleh auditor dan merupakan sebuah keharusan dalam era sekarang ini. Kesimpulan
Kasus ang dilakukan oleh KPMG-Siddharta Siriddharta & Harsono terhadap klienna P(. )astman *hristensen telah melanggar prinsip-prinsip etika ang digariskan dalam kode etik akuntansi, aitu prinsip tanggung !aab pro'esi, kepentingan publik, integritas, ob!ekti;itas, Kompetensi serta Sikap Keermatan dan Kehati-hatian Pro'esional, dan prinsip perilaku pro'esional. (indakan menarankan klien untuk menuap petugas pa!ak merupakan tindakan ang tidak etis bagi seorang akuntan, dimana seorang akuntan seharusna bertindak !u!ur dan mengikuti kaidah-kaidah ang ada, termasuk mengatur kea!iban tentang pa!ak. Penasihat nti Suap +aker rupana as-as dengan polah anak perusahaanna. Maka, ketimbang menanggung risiko lebih besar, +aker melaporkan seara suka rela
kasus ini dan memeat eksekuti'na. kan kesalahanna itu, KPMG-Siddharta Siriddharta & Harsono dan +aker naris terseret ke pengadilan distrik (e3as. amun, karena +aker mohon ampun, kasus ini akhirna diselesaikan di luar pengadilan. KPMG pun terselamatan. Solusi
Solusi dari kasus tersebut adalah sebagai berikutA 1. Harus ada upaa untuk membenarkan kesalahan sebelumna dan tidak mengulangina lagi, karena konsistensi ang salah tidak boleh dipertahankan. 2. Perbaikan sistem akuntansi dan konsistensi penerapan Prinsip kuntansi ang +erlaku #mum di perusahaan. . 6ebih selekti' dalam memilih auditor ang benar-benar kompeten dan pro'esional untuk beker!a dikantor tersebut untuk mengembalikan keperaaan publik terhadap KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono.
