KERANGKA ACUAN PROGRAM DBD
I.
Latar Belakang A. Dasar Hukum Kebijakan Nasional untuk pengendalian DBD sesuai KEPMENKES No 581/MENKES/SK/VII/1992 (Lampiran) tentang Pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue , adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan prilaku dalam hidup sehat dan kemandirian terhadap pengendalian DBD. 2) Meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap penyakit DBD. 3) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi program pengendalian DBD. 4) Memantapkan kerjasama lintas sektoral/lintas program 5) Pembangunan Berwawasan Lingkungan B. Gambaran Umum Penyakit DBD merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dan endemis di hampir seluruh kota/kabupaten di Indonesia sejak ditemukan pertama kali pada tahun 1968 hingga saat ini jumlah kasus DBD dilaporkan meningkat dan penyebarannya semakin meluas mencapai seluruh provinsi di Indonesia (33 provinsi). Penyakit i ni seringkali menimbulkan KLB di beberapa daerah endemis tinggi DBD. Sejak tahun 2005 nampak adanya kecenderungan penurunan CFR DBD. Sedikit peningkatan nampak pada tahun 2009. Kecenderungan penurunan tersebut tidak nampak pada IR DBD per 100.000 penduduk. IR DBD sejak 2006 hingga 2010 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010 jumlah kasus DBD yang dilaporkan sebanyak 155.777 penderita (IR : 65,57/100.000 penduduk) dengan jumlah kematian sebanyak 1.358 (CFR 0,87 %) C. Alasan kegiatan program DBD Peningkatan kasus dan KLB DBD dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 1. Belum ada obat anti virus untuk mengatasi infeksi virus dengue, maka memutus rantai penularan, pengendalian vector DBD dianggap yang terpenting saat ini. 2. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengendalian DBD, terutama pada kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) meskipun pada umumnya pengetahuan tentang DBD dan cara-cara pencegahannya sudah cukup tinggi. 3. Kurangnya jumlah dan kualitas SDM pengelola program DBD di setiap jenjang administrasi 4. Kurangnya kerjasama serta komitmen lintas program dan lintas sektoral dalam pengendalian DBD. 5. Sistem pelaporan dan penanggulangan DBD yang lambat dan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
6. Banayak faktor yang berhubungan dengan peningkatan kejadian DBD dan KLB yang sulit atau tidak dapat dikendalikan seperti kepadatan penduduk, pemukiman, urbanisasi yang tidak terkendali, lancarnya transportasi (darat, laut dan udara), serta keganasan (virulensi) virus dengue. 7. Perubahan iklim yang cenderung menambah jumlah habitan vector DBD menambah resiko penularan. 8. Infrastruktur penyedia air bersih yang tidak memadai. 9. Letak geografis Indonesia yang tropicmendudkung perkembangbiakan vector dan pertumbuhan virus. II.
Kegiatan yang Dilaksanakan Kegiatan yang dilaksanakan dalam program DBD adalah 1) Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit DBD merupakan salah satu kunci keberhasilan upaya pengendalian DBD. Untuk mendorong meningkatnya peran aktif masyarakat maka KIE, pemasaran social, advokasi dan berbagai upaya penyuluhan kesehatan lainnya dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan melalui berbagai media massa maupun secara berkelompok atau individual dengan memperhatikan aspek social budayayang local spesifik. 2) Peningkatan kemitraan berwawasan bebas dari penyakit DBD. Upaya pengendalian DBD tidak dapat dilaksanakan oleh sektor kesehatan saja, pern sektor terkait pengendalian penyakit DBD sangat menentukan. Oleh sebab itu maka identifikasi stage holder baik sebagai mitra mauoun sebagai pelku potensial merupakan langkah awal dalam menggalang, meningkatkan, dan mewujudkan kemitraan. Jejaring kemitraan diselenggarakan melalui pertemuan berkala guna memadukan berbagai sumber daya yang tersedia dimasing-masing mitra . pertemuan pemantauan dan penilaian melalui wadah kelompok kerja operasional diberbagai tingkatan administrasi. 3) Peningkatan profesional pengelola program 4) Desentrasilidasi Optimalisasi pendelegasian wewenang pengelolaan kegiatan pengendalian DBD kepada pemerintah kabupaten/kota, melalui SPM bidang kesehatan 5) Pembangunan Berwawasan Kesehatan Lingkungan
III.
Visi, Misi dan Tujuan Pengendalian DBD a. Visi Untuk meningkatkan kemampuan penduduk khususnya di daerah endemis sehingga mampu mencegah dan melindungi diri dari penularan DBD melalui perubahan perilaku (PSN DBD) dan kebersihan lingkungan b. Misi 1. Program pengendalian DBD bertujuan untuk mmenghentikan dan mencegah penularan penyakit dari penderita ke orang sehat melalui pengendalian vector 2. Penduduk yang menjadi sasaran program pengendalian yang termasuk individu, keluarga, kelompok dan masyarakat terutama yang tinggal di
daerah endemis, pimpinan lembaga pemerintah, swasta dan organisasi keasyarakatan dan lingkungan tempat pemukiman baik yang ada di dalam dan diluar rumah agar bebas dari tempat perkembangbiakan vector. c. Tujuan 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian DBD 2. Menurunkan jumlah kelompo masyarakat yang beresiko terhadap penularan DBD 3. Melaksanakan penanganan penderita sesuai standar 4. Menurunkan angka kesakitan DBD 5. Menurunkan angka kematian akibat DBD
IV.
Indikator Keluaran dan Keluaran Indikator keluaran dari Program DBD adalah 1. Terwujudnya Visi dan Misi serta tujuan program DBD dan terwujudnya visi serta misi rencana strategis pembangunan kesehatan yang mengandung nilainilai : a. Pro Rakyat b. Inklusif c. Responsif d. Efektif e. Berih dan bebas dari korupsi dan nepotisme, transparan serta akuntabel 2. Tersusunnya acuan/petunjuk sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan program DBD
V.
Cara Pelaksaan Kegiatan Kegiatan Pokok Pengendalian DBD a. Surveilans epidemiologi Surveilans pada pengendaian DBD meliputi kegiatan surveilans kasus secara aktif maupun pasif, surveilans vector (Aedes Sp), surveilans laboratorium dan surveilans terhadap faktor risiko penularan penyakit seperti pengaruh curah hujan, kenaikan suhu dan kelembaban serta surveilans akibat adanya pe rubahan iklim. b. Penemuan dan tatalaksana kasus Penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan penderita di puskesmas dan rumah sakit c. Pengendalian Vector Upaya pengendalian vector dilaksanakan pada fase nyamukdewasa dan jentik nyamuk. Pada fase nyamuk dewasa dilakukan dengan cara pengasapan untuk memutuskan rantai penularan antara nyamuk yang terinfeksi kepada manusia pada fase jentik dilakukan upaya PSN dengan kegiatan 3M Plus : 1. Secara fisik dengan menguras, menutup dan memanfatkan barang bekas
VI.
2. Secara kimiawi dengan larvasidasi 3. Secara biologi dengan pemberian ikan 4. Secara lainnya menggunakan repellent, obat nyamuk bakar, kelambu, memasang kawat kasa dll. d. Peningkatan peran serta masyarakat Sasaran peran serta masyarakat terdiri dari keluarga melalui peran PKK dan organisasi kemasyarakatan atau LSM, murid sekolah melaui UKS dan pelatihan guru, tatanan institusi. Berbagai upaya secara politis telah dilaksanakan seperti instruksi Gubernur/Bupati/ Walikota, Surat Edaran Mendagri, Mendiknas, serta terakhir tanggal 15 Juni 2011 telah dibuat suatu komitmen bersama pimpinan daerah Gubernur/Bupati untuk pengendalian DBD. Tempat Pelaksanaan Kegiatan Dilaksanakan di wilayah kecamatan di bawah instansi UPT Puskesmas
VII.
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan
VIII.
Jadwal Kegiatan
IX.
Biaya Kegiatan program DBD dilakukan dengan anggaran BOK
