0|Page
I.
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas
UndangUndang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian, ditetapkan bahwa pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan
ekonomi
wilayah.
Kawasan
Transmigrasi
dibangun
dan
dikembangkan di kawasan perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan
dengan
pusat
pertumbuhan
dalam
satu
kesatuan
sistem
pengembangan.Pembangunan pengembangan.Pembangunan Kawasan Transmigrasi dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pedesaan/Wilayah Kabupaten dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi. Dalam UU No 29 tahun 2009 juga disebutkan bahwa perencanaan kawasan transmigrasi adalah perencanaan kawasan budidaya, dalam bentuk Rencana
yang mempunyai fungsi utama
Kawasan Transmigrasi (RKT), Perencanaan
Kawasan Transmigrasi pada setiap Kawasan Transmigrasi, yang menghasilkan : a. Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) berupa R-WPT dan R-LPT b. Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi. RKT dapat berupa Rencana Tata Ruang WPT atau Rencana LPT. Pengembangan Wilayah Pengembangan Transmigrasi mewujudkan
pusat
pertumbuhan
baru
sebagai
(WPT) diarahkan untuk
Kawasan
Perkotaan
Baru,
sedangkan pengembangan Lokasi Permukiman Transmigrasi diarahkan untuk mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang sebagai Kawasan Perkotaan Baru. Wilayah Pengembangan Transmigrasi merupakan bentuk kawasan transmigrasi yang dikembangkan dari kawasan perdesaan menjadi sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan baru sebagai KPB.Wilayah Pengembangan Transmigrasi terdiri atas: beberapa SKP, dan salah satu SKP yang dikembangkan menjadi KPB. Sedangkan Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT)
merupakan bentuk
kawasan transmigrasi yang dikembangkan daripusat pertumbuhan yang ada atau yang sedang berkembang menjadi KPB yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan beberapa SKP sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam. Rencana
Perwujudan
pelaksanaan kegiatan 1|Page
Kawasan
Transmigrasi
merupakan
rencana
pembangunan dan pengembangan untuk mewujudkan
kawasan transmigrasi menjadi satu
kesatuan sistem pengembangan ekonomi
wilayah, yang terdiri atas Rencana pembangunan
kawasan
transmigrasidanRencana pengembangan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi Dalam PP No.3 Tahun 2014 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi meliputi : a. Rencana pembangunan pembangunan SKP yang merupakan merupakan rencana rinci SKP. b. Rencana pembangunan KPB c. Rencana pembangunan SP d. Rencana pembangunan Pusat SKP e. Rencana pembangunan Prasarana dan Sarana Sarana Yang
keseluruhannya
dilaksanakan
dengan
mengikut
sertakan
masyarakat
setempat melalui musyawarah. Setiap SKP yang dimaksud diatas terdiri atas sekurang-kurangya tiga SP dan sebanyak-banyaknya 6(enam) SP, yang salah satunya disiapkan menjadi Desa Utama sebagai pusat SKP atau menjadi pusat KPB.Saat ini ketersediaan lahan untuk pembangunan pembangunan kawasan transmigrasi baru sudah sudah sangat terbatas dan masih adanya desa-desa setempat yg terisolir. Maka salah satu upaya yang dilakukan pemerintahadalahmerencanakan penduduk lokal/
pemukiman
yang
terintegrasi
dengan
desa dalam satu kesatuanadministrasi desa, berupa SP Pugar
. Untuk desa-desa yang berada disekitar calon pemukiman transmigrasi dan tidak memiliki
akses
ke
pusat
pertumbuhan
akan
dihubungkan
ke
pemukiman
transmigrasi dan akan dimasukkan dalam deliniasi SKP dan SP tersebut selanjutnya disebut SPTempatan, SP-SP baik SP baru, SP Pugar maupun SP tempatan direncanakan mengarah ke pembentukan satu-kesatuan kawasan ekonomi dalam sistem pengembangan ekonomi wilayah , sehingga wujud SKP tidak hanya berupa SKP baru akan tetapijuga berupa SKP yang terintegrasi antara SP baru, SP Pugar. Dengan demikian Satuan-satuan Pemukiman yang akan direncanakan dalam SKP dapat berbentuk : a. SP-Baru; b. SP-Pugar; c. SP-Tempatan. 1.2.
Maksud ,Tujuan Dan Sasaran Penyusunan Rencana Rinci SKP Maksud dari penyusunan penyusunan Rencana Rinci SKP adalah mewujudkan mewujudkan rencana
tata ruang SKP yang mendukung terciptanya Kawasan Transmigrasi secara aman, produktif dan berkelanjutan yang dapat mengintegrasikan antara permukiman penduduk setempat dengan permukiman transmigrasi.
2|Page
Adapun tujuannya adalah adalah menyusun: 1. Rencana Tata Tata Ruang SKP (Struktur Ruang Ruang dan Rencana Rencana Peruntukan Peruntukan SKP); 2. Rencana Pengembangan Usaha Pokok; 3. Rencana Jenis transmigrasi transmigrasi yang akan dilaksanakan; dilaksanakan; 4. Rencana Penataan Persebaran penduduk dan kebutuhan SDM sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan SKP; 5. Indikasi program utama pembangunan SKP; 6. Rencana tahapan pembangunan SKP. Sasaran dari perencanaan ini adalah untuk : 1. Terwujudnya keterpaduan program pembangunan kawasan transmigrasi transmigrasi dengan sektor terkait; 2. Tersedianya informasi areal yang yang dapat dilanjutkan studi studi RTSP RTSP beserta prakiraan daya tampung dan pola kegiatan usahanya; 3. Terarahnya pembangunan pemukiman-pemukiman transmigrasi; 4. Terciptanya keselarasan, keselarasan, keserasian, keserasian, keseimbangan keseimbangan antar antar lingkungan permukiman transmigrasi transmigrasi dan desa-desa setempat dalam kawasan; kawasan; 5. Terciptanya investasi masyarakat di dalam kawasan; 6. Terkoordinasinya pembangunan kawasan antara pemerintah dan masyarakat/swasta; Adapun fungsi /manfaat perencanaan perencanaan SKP ini adalah adalah ; dan prasarana kawasan kawasan yang perlu dibangun; 1. Mengetahui prioritas sarana dan 2. Mengetahui type –type SP transmigrasi (SP Baru, SP Pugar, SP Tempatan) di
dalam SKP ; dilaksanakan konsolidasi konsolidasi lahan untuk 3. Mengetahui batas areal yang perlu dilaksanakan pembangunan pemukiman transmigrasi; 4. Mengetahui areal-areal yang dapat dilakukan studi RTSP ; 5. Mengetahui perkiraan kualifikasi SDM yang dibutuhkan untuk pembangunan
kawasan transmigrasi; 1.3.
Landasan Hukum Acuan yang dipergunakan untuk penyusunan rencana rici SKP ini disusun
dan dilandasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya: khususnya: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No.15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik 3|Page
Indonesia Tahun 2009 Nomor 131); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682, Transmigrasi Penduduk, Swakarsa, Wilayah, dan Daerah, Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37); 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472); 4. PP No 3 Tahun 2014 TentangPelaksanaan UU No15 Tahun 1997Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009
TentangPerubahan
Atas
UU
No
15
Tahun
1997Tentang
Ketransmigrasian 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004); 6. Undang Undang no 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa KPB. II.
RUANG LINGKUP
2.1.
Ruang Lingkup Wilayah Studi
Areal yang direncanakan SKP meliputi 5.000 ha s/d 10.000 ha (didalam batas administrasi kecamatan), Untuk SKP yang didominasi calon SP-SP pugar, luas potensial untuk
pembangunan
kurangnya 30% dari luas areal SKP disempurnakan dengan batas-
Permukiman
Transmigrasi
sekurang-
dan mengacu pada hasil R-WPT yang
batas alam yang didapat dari
peta dasar baru
skala 1 : 20.000.
2.2.
Ruang Lingkup kegiatan penyusunan Rencana-SKP
Secara singkat ruang lingkup kegiatan penyusunan Rencana SKP mengikuti tahapan sebagai berikut: 1. Persiapan; 4|Page
2. Pengumpulan data sekunder; 3. Sosialiasi di Lapangan mengenai Rencana SKP Integrasi; 4. Survai Pendahuluan ( Pengumpulan data Primer); a. Survai Topografi b. Survai Tanah c. Survai Iklim dan Hidrologi d. Survai Potensi Hutan e. Survai Penggunaan Lahan dan Konsolidasi Lahan f.
Survai ketata ruangan
g. Survai demografi dan Sos-budaya (FGD, Interview) h. Survai potensi ekonomi (potensi pasar , FGD, Interview) i.
Survai sarana dan prasarana
5. Analisa awal di lapangan; a. Analisa kontek regional b. Analisa Kesesuaian Lahan c. Analisis Tata Ruang d. Analisis areal potensial 6. Penyusunan draft Struktur SKP Integrasi; Rekomendasi Type SP Baru, SP Pugar dan SP Tempatan 7. Musyawarah tentang rencana SP Pugar; 8. Identifikasi lahan yang akan diserahkan ; a. Pemetaan lokasi b. Survai pengunaan lahan c. Batas kepemilikan lahan bila ada d. Pengecekan kondisi fisik 9. Analisis lanjutan ; a. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana b. Analisis Potensi ekonomi c. Analisis demografi dan sosial budaya d. Analisis Penentuan Komoditas unggulan/potensial e. Analisis Pra kelayakan usaha 10. Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pengembangan Kawasan; a. Tujuan, sasaran dan konsep perwujudan SKP b. Luasan SKP 5|Page
c. Rencana Struktur Ruang SKP Integrasi d. Prakiraan Daya Tampung e. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang SKP f.
Rencana Pengembangan Pola Usaha Pokok
g. Rencana Jenis Transmigrasi Yang akan dilaksanakan h. Rencana Penataan Persebaran penduduk dan kebutuhan SDM sesuai dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan SKP i.
Rencana Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana SKP
j.
Tahapan pembangunan SKP dan Indikasi Program
11. Rekomendasi konsolidasi lahan. Secara lebih detail setiap tahapan diatas dapat diuraikan sebagai berikut. 2.2.1. Persiapan 1. Studi Literatur
Pada tahap persiapan, perlu dilakukan Studi literatur. Hal ini dimaksudkan untukmengetahui informasi awal mengenai kawasan yang akan di studi. 2. Pembuatan Peta Dasar skala 1 : 20.000 dengan luasan 5.000 – 10.000 Ha
Menggunakan citra penginderaan jauh sebagai sumber peta dasar seperti citra foto udara maupun citra satelit (Landsat, SPOT, IKONOS, Quickbird, World View 2, Geoeye). 3. Interpretasi Citra lansat
Tujuan Interpretasi Citra Satelit adalah untuk mengetahui kondisi penutupan lahan awal areal studi melalui kunci interperetasi.Kelas-kelas penutupan lahan yang akan diinterpretasi dari citra satelit mengikuti kenampakan yang ada di lokasi. 2.2.2. Pengumpulan data sekunder Data sekunder untuk kawasan dan desa-desa yang masuk kawasan studi , meliputi: 1. Fisik ; 2. Sebaran desa dan batas administrasi nya; 3. Data sosial; 4. Data sebaran sarana data pertanian.
6|Page
2.2.3. Sosialisasi Lapangan mengenai Rencana SKP Melakukan
pertemuan
dengan
aparat-aparat
kecamatan,
desa
dan
tokoh/kelompok masyarakat yang ada di dalam areal SKP untuk : 1. Sosialisasi hasil RWPT/RLPT; 2. Sosialisasi konsep SKP Integrasi; 3. Kesepakatan pelaksanaan survei R-SKP Integrasi; 4. Menuangkan hasil kesepakatan dalam Berita Acara.
2.2.4. Survai Lapangan Pendahuluan 1. Survai Topografi Survei topografi untuk R-SKP Integrasi ada 2 hal yaitu survei pengukuran kemiringan dan survei identifikasi lahan yang diusulkan untuk dilaksanakan konsolidasi lahan Hasil pengkuran lahan adalah berupa Data dan peta Kemiringan Lahan dengan format dan skala sesuai Peta Dasar. Survai Lapangan dengan melakukan pengukuran kemiringan lahan untuk memastikan kemiringan lahan dengan teknik pemetaan sebagai berikut: a. Membuat kerangka pemetaan Agar pemetaan areal berada dalam Sistem Pemetaan Dasar Nasional maka Kerangka pemetaan harus diikatkan kepada titik referensi berupa Titik Kontrol Nasional yang berada didekat lokasi. Apabila tidak ditemukan titik kontrol nasional, maka dapat dipilih suatu titik pada peta dasar yang dapat dikenali pada peta dan mudah dicari di lapangan. Pengukuran kerangka pemetaan dilakukan sebagai berikut: 1) Direncanakan kerangka pemetaan sedemikian rupa, dapat berupa loop tertutup atau berupa base line. Bila areal survai luas, untuk memudahkan
pengambilan
data
lapangan
dan
memudahkan
interpolasi data di atas peta, maka lebih baik menggunakan base line sebagai kerangka pemetaan. 2) Jarak base line ke batas areal survai tidak boleh lebih dari 3 Km, bila lebih harus dibuat base line yang sejajar dengan base line pertama. 3) Pemasangan Patok Beton (BM) setiap jarak 3 Km atau sekitar 60 titik polygon, sebagai titik control pengukuran. Sebagai titik control bantu dibuat dari Bahan PVC di cor beton (BL), dipasang setiap jarak 1 Km.
7|Page
4) Patok BM dibuat dengan ukuran 15 cm x 15 cmx 80 cm, ditanam dengan bagian didalam tanah 60 cm. Patok BL menggunakan pipa PVC diameter 4 inchi, panjang 80 cm, ditanam dengan bagian didalam tanah 50 cm. 5) Pengukuran Base line menggunakan alat ukur theodolite dengan kelengkapannya.
Ketelitian
pembacaan
theodolite
untuk
sudut
horizontal minimal 30". 6) Pengukuran base line dilakukan pulang pergi atau merupakan loop tertutup. 7) Sudut horizontal diamati dengan pembacaan ke target belakang bacaan biasa, lalu ke target depan bacaan biasa, lalu dengan posisi teropong luar biasa target depan dibaca luar biasa, kemudian diarahkan ke target belakang bacaan luar biasa (B B,LB LB). 8) Bersamaan dengan pengukuran horizontal dilakukan pengukuran beda tinggi dengan metoda tachymetry. Selisih beda tinggi
pembacaan
Biasa dan Luar Biasa ke target belakang tidak boleh lebih dari 2 mm, demikian juga untuk target depan. 9) Pengukuran jarak dilakukan dengan pita ukur pulang pergi. 10) Jarak antara dua titik polygon yang berurutan 50 m maksimum 100m. 11) Tingkat ketelitian pengukuran base line disyaratkan sebagai berikut: - Ketelitian sudut: 4’√n (n= jumlah titik polygon) - Ketelitian linier jarak: 1/2000 - Ketelitian beda tinggi: 60 mm√DKm (D= jumlah jarakdalam Km) b. Membuat jalur pengamatan rintisan dengan interval 500 meter, jalur rintisan dibuat tegak lurus terhadap base line dimaksudkan agar memudahkan dalam menginterpolasi data yang diperoleh dilapangan. Data yang diperoleh melalui jalur pengamatan adalah data topografi, kemiringan lahan, tanah, penggunaan tanah dan hutan. Salah satu data yang perlu diamati adalah data kemiringan lahan yang akan digunakan sebagai masukan dalam perencanaan permukiman. 1) Data kemiringan lahan yang diperoleh dari data DEM maupun citra satelit perlu dilakukan pengcekan lapangan , pengamatan merata pada setiap kelas kemiringan lahan dan menyebar di seluruh areal survai.
8|Page
Setiap kelas kemiringan minimal diamati sebanyak 5 titik yang posisinya menyebar.. 2) Pengamatan kemiringan lahan dilakukan pada jalur rintisan per 500 m dengan memperhatikan kelas kemiringan yang akan dicek. 3) Pengamatan dilakukan dengan menggunakan alat ukur clinometer, kompas , pita ukur dan GPS. 4) Pengamatan kemiringan dilakukan dengan jarak 50 m ke depan, ke kanan dan kiri. Dari data prosentase kemiringan (%) yang didapat baik positip/tanjakan maupun negatip/lereng, akan diambil nilai yang maksimum. 5) Tempat berdiri pengamatan dan titik target diamati koordinatnya dengan menggunakan GPS, koordinat dalam UTM 6) Berdasarkan hasil pengamatan kemiringan lahan tadi di lakukan perbaikan terhadap peta kemiringan lahan hasil DTM. 7) Pengelompokan kemiringan lahan berdasarkan bentuk topografinya terbagi atas beberapa kelas kemiringan lahan 0 – 3 %
-
Datar
-
Landai/ berombak
-
Bergelombang
- Agak Berbukit
3- 8%
8 – 15 % 15 – 25 %
25 – 40 %
-
Berbukit
-
Bergunung
> 40 %
2. Survai Tanah Survai tanah merupakan kegiatan pengumpulan data kimia, fisik, dan biologi dilapangan maupun dilaboratorium, dengan tujuan pendugaan penggunaan lahan umum maupun khusus. Tujuan survei tanah adalah mengklasifikasikan, menganalisis dan memetakan tanah dengan mengelompokkan tanah-tanah, sama sifatnya kedalam satuan peta tanah tertentu. Sifat dari satuan peta secara singkat dicantumkan dalam legenda, sedang uraian lebih detail dicantumkan dalam laporan
survei
tanah
yang
selalu
menyertai
peta
tanah
tersebut
(Hardjowigeno, 1995). Hasil survei tanah ini selanjutnya akan digunakan dalam proses penilaian kesesuaian lahan. 9|Page
Survei tanah baruakan memiliki kegunaan yang tinggi jika teliti dalam memetakannya. Hal itu berarti :
1. Tepat mencari site yang representatif, tepat meletakkan site pada peta yang harus didukung oleh peta dasar yang baik 2. Tepat dalam mendeskripsi profil atau benar dalam menetapkan sifat-sifat morfologinya. 3. Teliti dalam mengambil contoh dan 4. Benar melakukan analisis laboratorium.
Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam survei tanah : 1. Sistem grid : dilakukan pada lahan yang relatif datar dan atau peta dasar kurang lengkap 2. Sistem bebas dilakukan bila peta dasar dan data penunjang lengkap, acuan dapat diguanakan berdasarkan interporetasi citra satelit/foto udara dan atas dasar landsystem 3. Sistem sistematik : dilakukan bila hampir sama seperti sistem grid tetapi jarak pengamatannya tidak sama jauh, peta dasar dan data penunjang lengkap 4. Sistem bebas sistematik dilakukan untuk mengatasi kekurangan waktu pengamatan dilapangan. Peta dasar dan peta penunjang lengkap serta didukung dengan hasil penafsiran citra satelit/foto udara. Pemetaan tanah yang akan dilakukan adalah untuk menghasilkan peta tanah di wilayah perencanaan pada skala 1: 20.000 dengan menggunakan klasifikasi tanah sistem taksonomi tanah USDA/FAO pada kategori famili atau seri dengan fasenya. Satuan peta yang diperoleh adalah Konsosiasi, beberapa kompleks dan asosiasi, satuan tanah yang ditampilkan adalah Famili
atau
Seri.
Pola
penyebaran
tanah
berdasarkan
homogenitas
karakteristiknya sehingga terbentuk soil mapping unit atau Satuan Peta Tanah (SPT). Survai Pemetaan dan pengamatan tanah ini dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur dari satuanunsur satuan peta tanah yang terdiri dari satuan tanah, landform, relief dan bahan induk. Untuk mempermudah dalam pemetaan dan pengamatan tanah serta mempercepat waktu pelaksanaan survei ,digunakan citra satelit yang jenisnya 10 | P a g e
sama dengan digunakan untuk survei topografi yaitu data SPOT 5 atau Allos , untuk melakukan identifikasi satuan-satuan peta tanah. Sebelum dilakukan survei pengamatan tanah terlebih dahulu dibuatkan peta kerja pengamatan tanah/Peta Satuan Lahan Homogen sementara yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar evaluasi lahan setelah dilakukan revisi delineasi berdasarkan kondisi lapangan. Unsur-unsur pembentuk satuan lahan homogen adalah suatu lokasi wilayah yang mempunyai satuan tanah yang homogen terdiri dari relief, landform, bahan induk (peta geologi), penggunaan tanah. Peta satuan Lahan Homogen ini selanjutnya akan dilakukan proses evaluasi kesesuaian lahan. Peta satuan lahan homogen disusun terdiri dari landform, relief, bahan induk dan penggunaan tanah. a. Pengamatan pemboran dan diskripsi profil mengikuti pedoman “Soil
survai manual” (Soil Survai staff, 1951, 1961) atau “Pedoman Pengamatan tanah di lapang” (Dok LPT, 1969). b.
Pemetaan tanah/satuan lahan dilakukan pada tingkat semidetail untuk seluruh
areal
survai
pekarangan/pangan
dan
fasilitas
tingkat
detail
umum
dengan
untuk
calon
klasifikasi
lahan menurut
terminologi dari Pusat Penelitian Tanah (PPT, 1983) dan disebutkan padanannya menurut sistem Soil Taxonomy (USDA, 1977) dan FAOUnesco (1985). Pada setiap macam tanah sekurang-kurangnya dibuat 2 profil,
salah
satu
profil
pewakil
diambil
contoh
tanah
setiap
lapisan/horizon untuk dianalisa di laboratorium. c.
Peta Satuan Tanah/satuan lahan disajikan pada skala 1:20.000 untuk seluruh
areal
survai
dan
skala
1:10.000
untuk
calon
lahan
pekarangan/pangan dan fasilitas umum berdasarkan pengamatan di lapangan dan jika ada dilengkapi hasil interpretasi foto udara. d.
Peta tanah (Peta tanah dan kesesuaian lahan) Skala 1:20.000 dilengkapi dengan klasifikasi menurut 3 sistem tersebut di atas dan penilaian kesesuaian lahan untuk setiap Satuan Peta Lahan (SPL) tersebut. Peta Satuan Lahan skala 1 : 10.000 dilengkapi dengan legenda satuan tanah/lahan dengan menunjukkan deskripsi (skema) yang meliputi kedalaman efektif, tekstur lapisan atas dan bawah, struktur, konsistensi, reaksi tanah (pH), kapasitas tukar kation (KTK) dan kejenuhan basa (KB).
11 | P a g e
Setiap titik observasi tanah baik pemboran, profil, komposit dan contoh fisik/undistrub-sample (jika ada) di plotkan pada peta yang disajikan. e.
Contoh tanah komposit untuk penilaian kesuburan diambil pada lokasi yang dicalonkan untuk pekarangan (LP) dan Lahan
Usaha I (LU.I),
dengan kerapatan satu contoh untuk setiap blok/kelompok lahan pekarangan atau minimal per 25 ha (50 kk) diambil dari kedalaman 0-30 cm. Sedangkan untuk Lahan Usaha II dengan kerapatan satu contoh per 50 Ha pada kedalaman0-30 cm dan 30-60 cm. f.
Jenis analisa yang perlu dilakukan untuk contoh profil dan kesuburan seperti terlihat pada tabel : Tabel Analisa Tanah di Lokasi Transmigrasi CONTOH PROFIL
CONTOH KESUBURAN
Tekstur dalam 3 fraksi
V
V
pH (H2O dan Kel 1 : 1) Total P Total K Kapasitas Tukar Kation (KTK) Kejenuhan Basa (KB) Ca, Mg, K, Na dapat ditukar Total N C Organik P Tersedia Toksisitas & kekahatan * A1, H dapat ditukar
V V V V
V V V V
V V
V V
V V
V V V
JENIS ANALISA
KETERANGAN Contoh
kesuburan secara kwalitatif dapat dilakukan di lapangan (Soil Test Kit)
*)untuk
tanah bermasalah
Penyajian Satuan Peta Lahan (SPL)
Disajikan pada skala 1 : 20.000 untuk seluruh areal survai dan pada skala 1 : 10.000 untuk Lahan Pekarangan / Pangan dan Fasilitas Umum.
Dilengkapi dengan Legenda Satuan Lahan yang menunjukkan deskripsi yang meliputi : macam tanah, kedalaman efektif, tekstur lapisan atas dan bawah, struktur, konsistensi, reaksi tanah (pH), Kapasitas Tukar Kation (KTK), Kejenuhan Basa (KB), status kesuburan dan kondisi factor pembatas yang menonjol seperti : alumunium, gambut, banjir, erosi, sulfar masam dan sebagainya.
12 | P a g e
Setiap titik pengamatan tanah dan pemboran profil diplotkan pada peta SPL yang dilengkapi dengan kedalaman efektif, tekstur lapisan atas dan bawah serta kedalaman drainase.
3. Survai Iklim dan Hidrologi Pengertian hidrologi mencakup Sumberdaya Air pada seluruh media dimana ketersediaan air itu berada, baik berupa hujan di permukaan maupun di bawah permukaan tanah. Penelitian diarahkan pada tiga unsur utama yang berkaitan dengan media dimana SDA. berada, serta dikaitkan dengan disiplin keahlian masingmasing, yaitu : a. Klimatologi / Agroklimat b. Hidrologi permukaan / Civil Engineering c. Hidrologi Bawah Permukaan / Hidrogeologi Penelitian hidrologi secara keseluruhan ditujukan untuk mengetahui Potensi Sumberdaya Air, baik untuk pertanian dan tambak / irigasi maupun untuk persediaan air bersih / air minum. Selain itu pada fase II ini, segi kuantitas memegang peranan sangat penting, baik prediksi pada musim kemarau, terutama di daerah-daerah dimana kondisi iklim/ morfologi/ DAS, serta struktur bawah permukaan yang kurang mendukung (namun segi kualitas harus tetap diperhatikan). Kajian hidrologi pada lingkup Satuan Kawasan Pengembangan, calon pemukiman transmigrasi meliputi cakupan beberapa unsur : a.
Unsur
Klimatologi,
unsur
ini
diarahkan
pada
perhitungan
evapotranspirasi, untuk mengetahui water balance/ neraca air daerah penelitian yang dapat dikaitkan dengan pola tanam jenis tanaman, serta ketersediaan air hujan untuk air bersih sepanjang tahun; b.
Khusus untuk pola perikanan diarahkan untuk mengetahui saat-saat tidak dapat melaut;
c.
Unsur Morfologi diarahkan pada pola/ arah aliran air permukaan/ air sungai, dan sedimentasi pada alur pelayaran yang memprediksi pola / letak cekungan / lembah, serta kemungkinan memprediksi adanya genangan banjir;
13 | P a g e
d.
Unsur Daerah Aliran Sungai (DAS), untuk mengetahui daerah cakupan (Catchment Area), baik cachtment area air permukaan/ air tanah, serta untuk memprediksi kemungkinan adanya banjir/ genangan air;
e.
Unsur
Lithologi
(sedimentasi
batuan
induk
disertai
teksturnya),
dimaksudkan untuk mengetahui reserve aquifer bawah permukaan; f.
Unsur Geologi (mencakup struktur geologi / jenis / umur batuan induk) disertai peta geologi dengan diskripsi legenda peta geologi yang lengkap, serta penampang melintang secara vertikal yang mewakili diskripsi bawah
pemukaan
lokasi
tersebut,
minimal
skala
1
:
250.000,
dimaksudkan untuk mengetahui diskripsi bawah permukaan / kondisi geologi dan struktur geologi daerah studi; g.
Unsur Kualitas Air, kajian ini diarahkan pada kualitas untuk air bersih/ air minum sepanjang tahun, penelitian diarahkan pada unsur-unsur kimia/ biologi/ fisik yang terkandung, yang masih dapat ditolerir untuk dikonsumsi
manusia
Standart
Kementerian
Kesehatan
Republik
Indonesia, yang dimaksudkan untuk mengetahui sifat-sifat air, seperti DHL, Salinitas dan sebagainya. Penelitian hidrologi dibuat sampai pada daerah aliran sungai (Catchment Area) didaerah tersebut, berdasarkan interpretasi foto udara, pengecekan lapangan dan data yang ada. Daerah aliran sungai yang berdekatan dengan batas SKP harus diteliti juga. Tingkat ketelitian harus cukup untuk menentukan konservasi tanah dan air di dalam SKP. Penelitian hidrologi aliran permukaan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Pola aliran sungai harus diplot di atas peta dasar. Batasan daerah aliran sungai utama harus diplot berdasarkan interpretasi foto udara / citra satelit dan pengamatan di lapangan dan ditunjukkan diatas peta dalam laporan. Daerah aliran sungai untuk semua sungai yang mempengaruhi daerah SKP harus didaftar dan dijelaskan secara ringkas. b. Frekuensi,
kedalaman
waktu
dan
lama
genangan
air
harus
dipertimbangkan berdasarkan analisis data curah hujan, luas daerah aliran sungai, morpologi bentuk sungai dan taksiran dari data air limparan (Run Off). Data tambahan harus dicari dari penduduk setempat dan pengamatan lapangan. 14 | P a g e
c. Pengamatan fluktuasi (naik
turun pasang surut)
air laut
harus
dilaksanakan dan harus disajikan dimana perlu garis-garis batas rembesan air asin (salt intrusion), minimal secara indikasi melalui pengamatan pada saluran navigasi atau sungai Pendangkalan di alur pelayaran. d. Studi hidrologi dilaksanakan untuk mengamati sumber daya air dan kondisi
hidrologi
kawasan
yang
bersangkutan
studi
dilakukan
berdasarkan data yang ada, data Geologi, data lapangan (Geolistrik dan sumur) dan pengalaman penduduk setempat. Juga diteliti pengamatan sifat
air
(pH,
DHL,
Salinitas
sifat-sifat
penting
lainnya)
dan
diidentifikasikan kedalam air tanahnya. Apabila perkiraan ketersediaan air minum yang dibutuhkan tidak dimungkinkan, harus disebutkan dengan jelas langkah apa yang harus dilakukan. e. Pada akhir tahap II ini, harus sudah menampilkan sistem tata air potensial serta desain teknis beberapa alternatif penyediaan air bersih untuk pertimbangan kebijaksanaan untuk perencanaan transmigrasi. Untuk
pola
tambak
dapat
menampilkan
sistem
drainase
dan
penyediaan air tawar dan air asin. Untuk pola nelayan, juga dapat menentukan kapan tidak dapat melaut karena iklim yang sangat buruk, kondisi alur pelayaran, terutama pada saat air surut. 4. Survai Penggunaan Lahan Dan Konsolidasi Lahan Survai ini dilakukan dalam dua tahap: 1. Survai tahap pertama dilaksanakan bersama-sama survai pendahuluan topografi awal mengidentifikasi penggunaan lahan kawasan studi, 2. Survai tahap ke dua dilakukan setelah disusun draft struktur ruang RSKP dan dilaksanakan musyawarah untuk mengetahui kepemilikan lahan yang direkomendasikan unttuk dilakukan konsolidasi lahan. a. Survai tahap I (pertama) Jenis Pengunaan lahan yang didapatkan dari hasil penafsiran citra satelit (pada tahap persiapan) dilakukan ground check di lapangan. Tipe citra satelit yang dapat digunakan dalam pekerjaan penyusunan RSKP adalah citra satelit yang memiliki resolusi medium-tinggi misal citra spot, alos, 15 | P a g e
formosat, Ikonos,quickbird, world-view dan lainnya dengan padanan output hasil peta skala 1:20.000.Tujuan survei penggunaan lahan adalah untuk melakukan pengecekan hasil penafsiran penutupan lahan dengan melakukan
pengamatan
pada
lokasi-lokasi
yang
diragukan.Hasil
pengecekan lapangan, penggunaan lahan dikatagorikan sebagai berikut Desa/Pemukiman, Perladangan, Persawahan, Perkebunan, Alang-alang, Belukar, Padang Rumput, Rawa Semak dan Hutan ( Hutan Primer Lahan Kering, Hutan Primer Lahan Basah, Hutan Bakau / Nipah dan Hutan Karet). b. Survai tahap ke 2 (kedua) Survai dilakukan setelah draft tata ruang SKP dan Musyawarah dengan pemilik lahan yang bersedia menyerahkan sebagian lahannya untuk pemukiman transmigrasi selesai dilaksanakan.Survai ini meliputi: a)
Identifikasi batas areal milik lahan masyarakat yang akan diserahkan untuk
pemukiman
transmigrasi
(merupakan
batas
yang
akan
direkomendaikan untuk dilaksanakan konolidasi lahan); b)
Identifikasi nama pemilik lahan;
c)
Identifikasi penggunaan lahan saat ini.
5. Survai Potensi Hutan Survei ini bertujuan untuk mengetahui survei potensi hutan meliputi survei potensi tegakan hutan, kerapatan, jenis hutan dan status hutan. Untuk melakukan proses cepat dapat digunakan analisa dari citra satelit kemudian diuji sampling lapangan. 1. Untuk mengetahui status hutan digunakan peta kawasan hutan dan perairan yang dikeluarkan oleh Badan Planologi Kementerian Kehutanan, status hutan dimaksudkan sebagai masukan bagi penyelesaian status calon lokasi (pelepasan hutan). 2. Status dan fungsi kawasan hutan menunjukkan sebagai hutan produksi, hutan produksi konservasi dan hutan lindung serta izin-izin kehutanan. Data tersebut harus dikonsultasikan dengan Dinas Kehutanan dan atau Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Setempat. 16 | P a g e
3. Buku Hijau Departemen Kehutanan sangat diperlukan konsultan untuk masukan identifikasi jenis pohon dan sebagai panduan untuk mentransfer nama pohon lokal ke mana botanisnya. 6. Survai Ketata Ruangan Survai ketata ruangan dimaksudkan untuk mengetahui penyebaran: 1. Desa-desa yang ada yang masuk dalam delinasi SKP yg di studi 2. Pusat – pusat Pertumbuhan yg ada atau mulai tumbuh 3. Sarana dan
prasarana yang ada
( sarana
peribadatan, sarana
pendidikan,sarana kesehatan , sarana perekonomian, jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan air bersih ) 4. Jaringan transportasi yang menghubungkan: -
Internal SKP studi yang menghungkan antar desa;
-
Eksternal yang menghubungkan SKP studi dengan SKP lainnya dalam WPT, dengan Pusat WPT dan Pusat terdekat lainnya yang sudah atau sedang berkembang.
7. Survai Demografi Dan Sosial Budaya Pada tahap pendahuluan survai demografi dan sosial budaya
dilakukan
dengan menginterview masyarakat,survai ini dimaksudkan untuk : 1. Mengetahui adat istiadat dan hukm adat 2. Mengetahui kesediaan masyarakat bila menerima penduduk pendatang bergabung dalam satu desa, 3. Kecenderungan masyarakat untuk melakukan integrasi sosial budaya, 4. Toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda, dsb. Metode, sumber data dan teknik sampling untuk setiap jenis data yang diperlukan dapat dilihat sebagai berikut : Metode pengumpulan data Metode wawancara mendalammerupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. 17 | P a g e
Metode Focus Group Discussiondapat dikatakan sebagai metode diskusi yang direncanakan dan bertujuan untuk menjaring persepsi serta sikap atas topik yang didiskusikan secara terbuka dalam suasana proaktif. Peserta diskusi saling mempengaruhi atas ide dan pendapat yang diutarakan dalam diskusi tersebut. Pelaksanaan Focus Group Discussion tidak bertujuan mencari konsensus, tidak mencari pemecahan masalah, dan tidak bertujuan memberikan rekomendasi atau membuat keputusan. Metode angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.
8. Survai Potensi Ekonomi (Potensi Pasar , FGD, Interview) Dalam penyusunan rencana SKP, diperlukan survey lapangan potensi ekonomi untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan rencana pengembangan usaha kawasan. Survei potensi ekonomi mencakup satuan wilayah administrasi kecamatan potensial dengan berbasis kepada potensi desa dan orientasi ekonomi perdesaan,yang meliputi aspek : 1. Data Kesesuaian Lahan; 2. Data Ketersediaan Pasar; 3. Data Ketersediaan dan Penguasaan Teknologi Budidaya dan Pasca Panen; 4. Data Produksi dan Produktivitas Komoditi; 5. Data Sarana dan Prasarana Penunjang; 6. Data Akses Modal Usaha; 7. Data Kebijakan Pemerintah; 8. Data Minat dan Partisipasi Masyarakat; 9. Data Kelembagaan Ekonomi.
9. Survai Sarana Dan Prasarana Survai ini untuk mengetahui jenis sarana dan prasarana pemukiman yang ada dan sebarannya. Sarana permukiman adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. 18 | P a g e
Sarana adalah
kelengkapan kawasan permukiman daerah
yang berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum,peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum; Yang dikategorikan/termasuk dalam prasarana pada kegiatan Perencanaan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) meliputi : 1. PrasaranaJalan; 2. Prasarana Terminal; 3. Prasarana Pengairan; 4. Prasarana Drainase; 5. Prasana Kelistrikan; 6. Prasarana Telekomunikasi. Sedangkan yang dikategorikan dengan Sarana pada Perencanaan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) adalah 1. Sarana Pendidikan; 2. Sarana Kesehatan; 3. Sarana Pemerintahan Dan Pelayanan Umum; 4. Sarana Peribadatan; 5. Sarana Olahraga Dan Rekreasi; 6. Sarana Perdagangan Dan Jasa; 7. Sarana Keamanan.
2.2.5. Analisa Awal Kawasan SKP (Di lapangan) Analisis ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran struktur awal SKP yang mengarahkan sebaran ke 3 type SP (SP baru, SP pugar dan SP Tempatan). 1. Analisa Kontek Regional Analisis konteks regional ditujukan untuk mengetahui kedudukan SKP yang di studi dalam lingkup yang lebih luas . 2. Analisa/Evaluasi Kesesuaian Lahan a. Penilaian kesesuaian lahan dilakukan pada masing-masing SPL di seluruh areal survai. Penilaian kesesuaian lahan harus dilakukan berdasarkan prinsip sesuai seperti yang diterapkan dalam A Frame Work Land Evaluation (FAO1976).
19 | P a g e
b. Penilaian kesesuaian lahan tersebut minimal diarahkan untuk penggunaan Padi Sawah (PS), Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) dan Tanaman Tahunan (TT). Selanjutnya dilakukan penilaian kesesuaian lahan untuk beberapa komoditi, sehingga dapat ditentukan jenis komoditi yang paling sesuai. c. Kelas kesesuaian yang digunakan adalah tingkat sub kelas, dimana hasil penilaian kesesuaian lahan ditentukan oleh faktor pembatas S1, S2, S3 dan N. d. Penilaian kesesuaian lahan dinilai terhadap : -
Kesesuaian Lahan Aktual Yaitu dinilai berdasarkan kondisi saat ini dengan berdasarkan kriteria standar dari Pedoman Pengelompokkan Kelas Kesesuaian Lahan.
-
Kesesuaian Lahan Potensial Yaitu dinilai setelah mempertimbangkan masukan (input) baik Rendah, Sedang atau Tinggi (Low Input, Medium Input, High Input). Dalam hal ini (pembatas utama) yang perlu diperhatikan adalah faktor kunci penentuan kelas kesesuaian lahan yang secara potensial dapat ditingkatkan menjadi kelas yang lebih tinggi
e. Penilaian kesesuaian lahan secara spesifik untuk setiap komoditi tanaman pangan pokok dan tanaman lainnya pangan pokok dan tanaman lainnya yang direkomendasikan oleh konsultan berpedoman menurut sistem Atlas Format Procedures (CSR/FAO-Staff, 1983). f.
Lahan yang dapat direkomendasikan untuk perencanaan tata ruang adalah yang memiliki kelas sesuai secara aktual. Dalam hal tertentu jika Konsultan akan merekomendasikan lahan kelas sesuai secara potensial, terlebih dahulu perlu mendapat persetujuan dari Direktorat Perencanaan Pembangunan
dan
Pengembangan
Kawasan
Transmigrasi,
Ditjen
PKP2Trans. g. Penyajian Peta Kesesuaian Lahan
-
Pada skala 1 : 10.000 untuk seluruh areal survai dengan kesesuaian lahan actual dan potensial.
-
Pada skala 1 : 5.000 untuk Lahan Pekarangan dengan Kesesuaian Lahan Aktual dan Potensial berikut input yang direkomendasikan.
20 | P a g e
3. Analisa Areal Potensial. Berdasarkan hasil anlaisis kesesuaian lahan dan hasil survai hutan dan survai tataguna lahan dianalisa lahan : a.
Areal untuk pemukiman transmigrasi memperhatikan kriteria sebagai berikut: -
Kemiringan lahan. Kemiringan lahan yang direkomendasikan untuk LP, LU I, LU II mempertimbangkan aspek lingkungan dan keamanan. Tabel Kemiringan Lahan Standar tidak Rata-
Keterangan
Peruntukan
Standar Rata-Rata
LP
0 – 8 %
0 – 15 %
Diatas 8 % memerlukan
LU I
0 – 8 %
0 – 15 %
perlakuan teknis
Rata
Diatas 8 % perlu dibuat teras bangku LU II
0 – 15 %
0 – 25 %
Diatas 15 % perlu dibuat teras bangku
-
Kesesuaian lahan Kesesuaian
lahan
yang
dapat
direkomendasikan
untuk
pengembangan usaha transmigran masuk kedalam klas S1 – S3. Lahan yang dikategorikan N1 dapat direkomendasikan, namun harus ada perbaikan terlebih dahulu menjadi klas S, sebelum dilakukan studi lebih detail. Areal yang direkomendasikan untuk Lahan Usaha dalam lingkup SKP, memenuhi skala ekonomi usaha untuk kegiatan pertanian yang diusulkan. -
Kualitas air minum dan air bersih Air yang direkomendasikan untuk air bersih memenuhi persyaratan Permenkes RI No. 907/ Menkes/ SK/ VII/2002
No I
21 | P a g e
Parameter Fisika Bau Rasa
Tabel Penentuan Kualitas Air Kadar Maksimum yang Diperbolehkan Satuan Air Minum Air Bersih -
Tidak Berbau Tidak Berasa
Tidak Berbau Tidak Berasa
Kekeruhan TDS Kimia Besi Kesadahan (CaCO3) Klorida Mangan Nitrat + sbg N Nitrit + sbg N pH Sulfat Raksa
II
Skala NTU Mg/L
5 1.000
25 1.000
Mg/L Mg/L Mg/L Mg/L Mg/L Mg/L Mg/L Mg/L Mg/L
0,3 500 250 0,1 10 1,0 6,5 – 8,5 250 1,0
0,02 75,00 2,25 0,00 0,64 0,20 7,80 2,05 <0,004
1. Kependudukan dan Sosial Budaya a. Jumlah penduduk desa untuk dijadikan SP pugar minimal 100 KK dan maksimal 200 KK. b. Kriteria TPS yang dikatagorikan masuk sebagai Transmigran adalah : - Penduduk Setempat yang menyerahkan lahan dan punya rumah; - Penduduk Setempat yang punya lahan tetapi tidak punya rumah; - Penduduk Setempat yang tidak punya lahan juga tidak punya rumah.
2. Penyusunan Struktur SKP a. Deliniasi SKP Sebagai rangkuman dari kriteria - kriteria diatas, maka dalam mendeliniasi batas SKP adalah sebagai berikut: - Berdasarkan RTRWK, masuk kawasan budidaya; - Mengacu hasil RKT; - Secara status hutan masuk kawasan Hutan APL/HPK; - Terdapat desa – desa eksisting; - Lahan sesuai dengan yang akan dikembangkan untuk
program
transmigrasi, dengan luas minimal 5.000 s/d 10.000 ha; -
Batas
delinasi
memanfaatkan
batas
alam/buatan
yang
mudah
diidentifikasi dilapangan; - Skala kedetailan 1 : 10.000. b. Dalam penyusunan struktur SKP harus mempertimbangkan : - Letak Pusat SKP diupayakan mempunyai jarak jangkau sama dari tiap SP yang berada dibawahnya;
22 | P a g e
-
Kemudahan
hubungan
dengan
pusat-pusat
pertumbuhan
yang
direncanakan atau yang ada dalam RKT (RWPT atau RLPT) melalui penyediaan akses jalan serta prasarana pendukung transportasi lainnya; - Sebaran lahan yang direkomendasikan dalam setiap calon SP telah mempertimbangkan jarak jangkau yang direncanakan untuk LP ke LU I dan LU II memenuhi kriteria jarak sebagai berikut: Jarak LP ke PD, Lahan Usaha
1) 2) 3) 4)
Mak 1,5 Km Mak 2,5 Km Mak 3,5 Km Mak 7,0 km
LP ke PD LP ke LU I LP ke LU Antar SP
c. Untuk yang diprediksi akan dijadikan desa pugar, pada peta perlu ditunjukkan mana yang akan tetap sebagai tanah milik penduduk desa setempat, mana tanah milik yang disepakati akan dikonsolidasi untuk pembangunan pemukiman transmigrasidengan disertai surat penyerahan tanah dari penduduk. d. Untuk yang diprediksi akan dijadikan SP baru, perlu adanya dukungan surat penyerahan tanah dari penduduk setempat yang akan di proses nantinya untuk penerbitan SK-HPL. e. Untuk yang diprediksi akan dijadikan desa tempatan , ditunjukkan surat kesepakatan dari kepala desa nya, dan bila desa tersebut akan dijadikan sebagai pusat SKP sudah ada surat kesediaan untuk menyediakan areal untuk pusat SKP seluas 8 – 12 ha. f.
Areal HGU yang telah disepakati untuk plasma dan sesuai untuk dikembangkan perkebunan: 1.
Peta Geologi. Untuk areal yang direkomendasikan untuk pemukiman transmigrasi
bukan areal rawan bencana (banjir, longsor, gempa,
daerah patahan geologi, dll) 2.
Rencana Lintas Sektor. Untuk area-areal yang telah direncanakan sektor lain dan tidak mendukung atau tidak dapat diintegrasikan
23 | P a g e
dengan rencana pembangunan transmigrasi dikeluarkan dari areal potensial. Berdasarkan uraian diatas maka deliniasi Kawasan memenuhi kriteria sbb: -
Berdasarkan RTRWK,masuk kawasan Budidaya;
-
Bedasarkan RKT;
-
Secara status hutan masuk kawasan Hutan APL/HPK;
-
Lahan sesuai dengan yang akan dikembangkan untuk
program
transmigrasi, dengan luas minimal 5.000 s/d 10.000 ha ; -
Batas
delinasi
memanfaatkan
batas
alam/buatan yang
mudah
diidentifikasi dilapangan; -
Skala kedetailan 1 : 10.000.
2.2.6. Penyusunan Draft Struktur Ruang SKP Berdasarkan sebaran lahan potensial dan sebaran pemukiman penduduk setempatdibuat struktur SKP dengan memperhatikan : 1. Penentuan SP-SP;Kriteria SP Baru, SP Pugar dan SP Tempatan a. SP baru - Desa yang dipilih masih terdapat potensi lahan pengembangan pemukiman transmigrasi baru (untuk LP, LU1, LU2, Pusat Desa dan Fasum ) - Jumlah daya tampung SP Baru 300-500 KK. b. SP Pugar
- Desa penduduk pugar 100 – 200 KK; - Desa yang dipilih masih terdapat potensi lahan pengembangan pemukiman transmigrasi baru daya tampung 100 – 200 KK; - Permukiman lama dan permukiman baru berdampingan dengan jarak maksimal 1,5 km. c. SP Tempatan
- Desa yang dipilih
sebagai SP
Tempatan secara
fisik
tidak
memungkinkan adanya penambahan KK baru, atau masyarakat tidak mau adanya tambahan KK baru;
24 | P a g e
- memerlukan aksesibilitas dengan permukiman/SP transmigrasi, dapat diintegrasi dalam satu satuan SKP dengan jarak maksimal 7km. 2. Penentuan
Pusat-pusat
(Pusat
SKP
dan
Pusat
SP), dengan
mempertimbangkan: -
Posisi strategis dari SKP ke pusat pertumbuhan terdekat;
-
Posisistrategis SP sebagai Pusat SKP untuk melayani SP-SP yang berada di bawahnya.
-
Kelengkapan saranadan prasarana yang dimiliki.
3. Arahan Jalan poros dan Penghubung -
Jalan Poros yang menghubungkan antar SP;
-
Jalan penghubung yang menghubungkan Pusat SKP dengan pusat pertumbuhan terdekat.
Dengan diketahui adanya desa yang potensial menjadi SP Pugar , maka perlu dilakukan musyawarah untuk mengetahui kesediaan penduduk setempat untuk menyerahkan sebagian lahannya. 2.2.7. Musyawarah Musyawarah pada tahap ini ditujukan untuk -
Mensosialisasikan konsep pemukiman transmigrasi SP Pugar;
-
Menginformasikan lahan potensial untuk pemukiman transmigrasi;
-
Mengetahui kesediaan menerima warga transmigran dari luar daerah tersebut ;
-
Menyatakan kesediannya menyerahkan lahan dan setuju dilaksanakan konsolidasi lahan;
-
Bila bersedia dibuat berita acara penyerahan lahan yang ditanda tangani minimal 85 % dari pemilik tanah yang meilput minimal 85 % dari luas yang akan diserahkan;
-
Membuat berita acara.
2.2.8. Identifikasi
Dan
PemetaanLahan
Yang
Direkomendasikan
Untuk
Dilakukan Konsolidasi Lahan. Lahan yang direkomendasikan untuk konsolidasi lahan dilakukan identifikasi batas Blok-blok yang direkomendasikan dikonsolidasi lahan perlu dipasang 25 | P a g e
beberapa patok permanen yang dapat mewakili batas lahan. di Pilar/patok permanen tersebut harus diikatkan pada patok jalur rintisan dan posisinya dapat mudah diidentifikasikan di lapangan (misalnya pada ujung-ujung blok, di dekat sungai dan lain sebagainya). Pengukuran pilar-pilar permanen tersebut dilakukan dengan spesifikasi sebagai berikut : Spesifikasi pengukuran poligon dan sebagai berikut : -
Sudut horizontal/poligon diukur dengan theodolite To atau yang sederajat sebanyak 1 seri ganda (B-B-LB-LB).
-
Jarak titik-titik poligon diukur dengan pita untuk seraha dan di cek dengan jarak optis ke muka dan ke belakang.
-
Salah penutup sudut tidak lebih dari 4” n; (n = jumlah titik polygon).
-
Ketelitian linier tidak lebih dari 1/2.500.
-
Salah penutup beda tinggi tachimetri 60 mm D Km (D = Jumlah jarak jalur pengukuran beda tinggi).
Syarat PemasanganPatok Batas Konsolidasi : -
Tentukan koordinat sementara patok-patok Batas Konsolidasi di atas Peta Areal Terekomendasi;
-
Hitung Azimuth dan Jarak dari Patok BM terdekat terhadap patok-patok Batas Konsolidasi di Peta Areal Terekomendasi;
-
Dengan menggunakan alat ukur T0 dan Pita Ukur dilakukan pengukuran staking out dari BM terdekat ke patok-patok Batas Konsolidasi sesuai azimuth dan jarak. Harus diperhatikan besar deklinasi magnetis di daerah tersebut;
-
Peta Areal Terekomendasi disajikan pada peta berskala 1 : 5.000 yang menyajikan patok-patok BM, patok-patok Batas Konsolidasi beserta garis batas konsolidasi sesuai dengan arah azimuth dan jaraknya;
-
Sebagai pengikat titik polygon batas lahan tersebut, diambil titik Bench Mark (BM) pada base line terdekat.
2.2.9. Menyusun Analisa Kawasan Lanjutan Merupakan pekerjaan di studio untuk mempertajamhasil lapang :
26 | P a g e
2.2.9.1.
Analisis Arahan Pengembangan Kawasan Pengembangan
Kawasan
Transmigrasi
harus
terintegrasi
dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan hasil Rencana sebelumnya yang telah disusun berupa Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT). Oleh karena itu untuk mengetahui arah pengembangan kawasan studi perlu dikaji arahan pola ruang RTRW kabupaten terkait kawasan studi dan arahan sistem kota-kotanya untuk menentukan orientasi pengembangan kawasan studi nya. Bila sudah ada RKT maka pola pengembangan
usaha
dan
yang
menjadi
orientasi
pusat
pengembangannya mengacu pada hasil RKT. 2.2.9.2.
Analisis Persebaran Penduduk Kondisi sebaran penduduk di kawasan studi perlu dikaji, untuk mengetahui desa-desa yang sudah maju atau desa-desa yang sudah cukup padat yang sudah tidak memerlukan program transmigrasi dan desa-desa yang dinilai masih kurang memenuhi standard untuk menjadi desa definitif dan perlu tambahan penduduk dan masih memiliki lahan potensial untuk diprogramkan transmigrasi
2.2.9.3.
Analisis kesesuaian Pemukiman Lahan yang dapat direkomendasikan untuk pembangunan pemukiman transmigrasi ada beberapa harus memenuhi kriteria sebagai berikut : -
Secarakesesuaian lahan dapat dikembangkan untuk pertanian;
-
Menurut hasil analiss daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan, Kawasan tersebut masih memungkinkan untuk ditambah penduduk dan kegiatan usahanya. Besaran daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, diperhitungkan dari luasan sumberdaya lahan dan ketersediaan sumberdaya air permukaan dan air tanah, dibagi dengan setiap luasan sumberdaya alam yang akan dialokasikan kepada setiap keluarga transmigran, sesuai dengan pola usaha pokok yang akan dikembangkan dalam SKP;
-
Ditinjau status hutan nya merupakan APL ( Hutan Produksi yang dapat dikonversiinas perlu koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan secara
27 | P a g e
kepemilikan /pengusaan lahan tidak menimbulkan konflik sosial. Hasil Musyawarah merupakan dasar yang diacu untuk analisa ini; -
Menurut hasil sumur sumur uji dan sumur penduduk menunjukkan adanya ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan minum para calon transmigran.
2.2.9.4.
Analisis Tata Ruang Analisis ini ditujukan mengarahkan struktur ruang dan pola ruang SKP yangdirencanakan. Untuk struktur ruang ada 2 aspek penting yang perlu direncanakan adalahsistem pusat permukiman dan sistem jaringan transportasi, sedangkan untuk pola ruang SKP yang perlu direncanakan adalahperuntukkan lahan SKP. Sistem Pusat pemukiman di SKP terdiri atas Pusat SKP yang disebut Desa
Utama
dan
Pusat
Desa,
desa-desa
yang
masuk
SKP
kemungkinannya ada beberapa alternatif: a) SemuaCalon SP-SPbaru; b) SP Baru dan SP Tempatan; c) Desa Pugar, Calon SP-SPbaru dan desa tempatan; d) Desa Pugar dan desa tempatan; e) Semuanya desa pugar. Untuk mengarahkan SP atau Desa mana yang potensial menjadi Pusat Kawasan, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan adalah: a) Sebaran desa /SP dan Prakiraan jumlah penduduk desa / daya tampung calon SP; b) Jaringan transportasi; c) Aksesibilitas ke pusat pemasaran; d) Kelengkapan sarana dan prasarana sosek yang ada di calon SP atau Desa yang masuk SKP. 2.2.9.5.
Areal Terekomendasi (Untuk SP Baru, SP Pugar Dan SP Tempatan). Berdasarkan hasil analisis Kesesuaian pemukiman dan analisis tata ruang,dihasilkan areal terekomendasi untuk dilakukan studi lebih lanjut (RTSP) dengan merumuskan type SP dan menghitung luasannya.
28 | P a g e
Khusus untuk areal yang direkomendasi untik SP Pugar diidentifikasi lebih lanjut kondisi penggunaan lahannya. Areal yang direkomendasikan untuk di SP pugar harus dirembug dengan masyarakat agar bersedia untuk dikonsolidasi lahan. 2.2.9.6.
Analisis Kebutuhan Prasarana Lainnya Dan Sarana Sosial Ekonomi Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman: a) Mengarahkan Pertumbuhan Kawasan transmigrasi b) Mendukung Kebutuhan Pengembangan Permukiman c) Menunjang Kegiatan Ekonomi Kawasan d) Menunjang Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat e) MewujudkanPermukiman Yang Layak
dalam Lingkungan Sehat,
Aman,Serasi,danTeratur Analisa
kebutuhan
prasaranadan
sarana
didasarkan
prediksi
penduduk yang akan bermukim di masing-masing calon SP dan total penduduk di SKP yang direncanakan dan mengikuti Standard Nasional Indonesia. Analisa kebebutuhan prasarana meliputi : 1) Prasarana Terminal; 2) Prasarana Pengairan ; 3) Prasarana Drainase Kawasan; 4) Prasarana Listrik ; 5) Prasarana Telekomunikasi ; Analisa kebutuhan Sarana Sosial-ekonomi meliputi : 1) Pendidikan; 2) Sarana Peribadatan; 3) Sarana Kesehatan; 4) Sarana Perdagangan dan Jasa; 5) Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum; 6) Sarana Olah Raga Dan Rekreasi.
2.2.10. Analisis Potensi Ekonomi Dalam penyusunan rencana SKP, diperlukan analisis potensi ekonomi untuk merumuskan dan menyusun arahan dan pola pengembangan usaha 29 | P a g e
kawasan. Analisis potensi ekonomi dimaksudkan untuk mengetahui hubungan pengaruh setiap aspek/parameter dengan melakukan penilaian atas keberadaan variabel/kriteria dari potensi desa dan orientasi ekonomi perdesaan terhadap rencana arahan pengembangan usaha kawasan, meliputi aspek : 1.
Analisis Kesesuaian Lahan;
2.
Analisis Pasar;
3.
Analisis Ketersediaan dan Penguasaan Teknologi;
4.
Analisis Produksi dan Produktivitas;
5.
Analisis Sarana dan Prasarana Penunjang;
6.
Analisis Akses Modal Usaha;
7.
Analisis Kebijakan Pemerintah;
8.
Analisis Minat Dan Partisipasi Masyarakat;
9.
Analisis KelembagaanEkonomi;
10. Analisis Penentuan Komoditas Unggulan.
2.2.11. Analisis Kelayakan Usaha Analisis kelayakan usaha, dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengembangan
komoditas
direncanakan
atau
unggulan
yang
atau
sedang
usaha berjalan
ekonomi layak
yang untuk
dilaksanakan/dipertahankan kelangsungan usahanya dan atau layak untuk dikembangkan. Analisis kelayakan usaha ekonomi yang berorientasi pertanian harus mempertimbangkan aspek-aspek antara lain
aspek
Finansial. Aspek ini berkaitan dengan perkiraan biaya investasi, perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan,kebutuhan modal kerja, sumber pembiayaan, perkiraan pendapatan, perhitungan kriteria investasi. Selain perhitungan ini, juga perluditampilkan perhitungan break even point beserta pay back period , proyeksi laba/rugi, proyeksi aliran kas dan dampak kegiatan usaha pertanian terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan. 2.2.12. Analisis demografi dan sosial budaya Analisis data demografi
akan menghasilkan kuantitas, komposisi, dan
distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu serta perubahan30 | P a g e
perubahannya. Analisis data demografi juga dapat menjelaskan keterkaitan antara pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan keragaman penduduk berdasarkan umur, pendidikan, pekerjaan/matapencaharian, etnis, agama, lokal/pendatang, mobilitas
geografis, dan
sebaran penduduk dengan
integrasi sosial dalam konteks kebutuhan penyusunan rencana SKP. Metode analisis demografi akan dilakukan dengan analisis kualitas data dan
analisis tren. Saat ini data demografi bisa dengan mudah
didapatkan, baik secara online maupun dari data-data yang dapat diperoleh dari instansi-instansi terkait. Sedangkan analisis sosial budaya akan menghasilkan profil masyarakat lokal berdasarkan unsur-unsur kebudayaan dan kecenderungan sikap toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda dan faktor-faktor sosial-budaya yang berpotensi menjadi konflik sosial. Berdasarkan dihasilkan
hasil
analisis
aspek-aspek
sosial
memberikan pertimbangan
sosial-budaya budaya
dan
dan
demografi
demografi
akan
yang
dapat
dalam perencanaan SKP, terutama
yang
terkait dengan aspek : prakiraan daya tampung, pola pemanfaatan ruang SKP, pengembangan Pola usaha pokok, jenis transmigrasi yang akan dilaksanakan, dan penataan sebaran penduduk dan kebutuhan SDM sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan SKP.
2.3.
Musyawarah Hasil analisis terekomendasiuntuk desa-desa yang potensial untuk dijadikan
SP pugar di lakukan musyawarah dengan penduduk setempat untuk menyepakati lahan-lahan
yang
potensial
untuk
pemukiman
transmigrasi
bersedia
untuk
diserahkan dan dikonsolidasi oleh BPN.
2.4.
Penyusunan Rencana SKP Rencana SKP terdiri atas:
1. Tujuan dan sasaran penyusunan Rencana – SKP 2. Luasan SKP 3. Rencana Struktur Ruang SKP Rencana Struktur SKP terdiri sistem permukiman dan sistem jaringan transportasi.
31 | P a g e
A. Sistem pemukiman dalam lingkup SKP terdiri atas: a) Beberapa satuan pemukiman dan desa, minimal 3 SP maksimal 6 SP; b) Pusat Kawasan yang disebut Desa Utama; c) Pusat Satuan Pemukiman yang disebut Pusat Desa. B. Sistem Jaringan transportasi lingkup SKP terdiri atas: a) Jalan penghubung yaitu jalan yang menghubungkan pusat SKP dengan kawasan lainnya. b) Jalan Poros yang menghubungkan pusat SKP dengan pusat desa, dan yang menghubungkan antar pusat desa. Dalam penyusunan Rencana Struktur SKP, perlu dideliniasi SP – SP sesuai dengan potensi dan batasan batasan yang ditemui; a. Banyaknya jumlah SP yang dideliniasi mengacu pada hasil analisis tata ruang. b. Luas Satu SP antara 1.000 Ha – 1.600 Ha (lihat sub bab analisa tata ruang). c. Idealnya dalam batas administrasi satu desa. d. SP yang dideliniasi bisa dikategorikan dalam 3 jenis yaitu: -
SP – Baru adalah SP yang berdiri sendiri pada areal potensial yang status lahannya bebas dari peruntukan lahan lainnya atau perolehan lahannya berasal dari tanah adat / ulayat yang telah diserahkan untuk permukiman transmigrasi, atau berasal dari tanah negara.
-
SP – Pugar adalah SP yang merupakan gabungan / integrasi dari desa / kampung setempat yang ditata / dipugar melalui proses konsolidasi lahan dengan permukiman baru yang dapat dibagun sebagai pengembangan dari permukiman desa / kampung setempat. Perolehan lahan permukiman pengembangan adalah dari proses konsolidasi lahan dan atau tanah negara bebas yang dapat diintegrasikan menjadi satuan permukiman dengan desa / kampung setempat tersebut.
-
SP Tempatan adalah permukiman desa / kampung setempat yang berdasar potensi dan pengembangan masyarakat dan pemerintahan desanya dapat memenuhi syarat sebagai satu kesatuan SP dan dimasukkan kedalam deliniasi SKP.
4. Prakiraan Daya Tampung Berdasarkan deliniasi SP dihitung perkiraan daya tampung masing-masing SP. 32 | P a g e
5. Rencana Peruntukan Lahan SKP Rencana Peruntukan lahan SKP terdiri atas: a.
Areal pusat pelayanan Fasum dan Fasos;
b.
Areal permukiman (Areal yang direkomendasikan PTA, Pecahan KK areal pemukiman yg dipugar);
c.
Ruang untuk sarana dan prasarana;
d.
Areal untuk pengembangan usaha pokok;
e.
Ruang terbuka hijau;
f.
Areal konservasi;
g.
Areal cadangan untuk pengembangan.
6. Rencana Pengembangan Pola Usaha Pokok Rencana
pengembangan
usaha
di
kawasan
merupakan
integral
pembangunan perdesaan harus berbasis pertanian yang dilaksanakan secara terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir sesuai dengan sistem-sistem input produksi dan keluaran/output. Berdasarkan hasil analisis aspek-aspek tersebut diatas terhadap pengembangan komoditas unggulan di kawasan, maka pengembangan usaha di kawasan dilakukan dengan sistem agribisnis. Dalam perencanaan dan pemanfaatan sumber daya kawasan secara tepat dan efisien untuk peningkatan pendapatan petani yang mengusahakan komoditas unggulan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah/nasional, dilakukan pendekatan dasar Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan (SPAKU), Penyusunan rencana SPAKU di kawasan meliputi : a.
Subsistem Input;
b.
Subsistem Produksi (Farming);
c.
Subsistem Pasca Panen dan Agro-Industri;
d.
Subsistem Pemasaran (Marketing);
e.
Subsistem Jasa dan Penunjang.
7. Rencana Jenis Transmigrasi Yang Akan Dilaksanakan Sesuai dengan pola usaha yang diusulkan dijelaskan mengenai jenis transmigran yang sesuai ditempatkan dimasing masing SP. 8. Rencana Penataan Persebaran Penduduk dan Kebutuhan SDM Sesuai dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan SKP 33 | P a g e
Sesuai dengan sebaran SP yang sirencanakan dirumuskan rencana persebaran penduduk sesuai dengan kulaitas SDM yang diperlukan. 9. Indikasi Program dan Pentahapan Pembangunan SKP Indikasi program selanjutnya yang diperlukan terkait pembangunan kawasan transmigrasi perlu dibuat, meliputi: a. Pelaksanaan Konsolidasi Lahan; b. Penerbitan SK HPL ( sesuai hasil kesepakatan konsolidasi lahan antara masyarakat dengan Pemerintah daerah); c. Penyusunan RTSP (sesuai hasil rencana struktur ruang SKP
:
RTSP
Pugar, RTSP baru dan RTSP Tempatan) dan Rencana Teknis Detail Jalan dari SP ke pusat SKP ; d. Penyusunan Rencana Jalan Penghubung antara Pusat SKP ke jalan kabupaten terdekat; e. Penyusunan Rencana Teknis Detail Prasarana (Jembatan, Dermaga, Saluran Drainase) dan Sarana sesuai kebutuhan (Rumah Transmigran, Fasum/Fasos, SAB Non Standar, Tenaga Listrik, Sub Terminal, Shelter); f. Pembangunan jalan penghubung/poros ; g. Pelaksanaan pembukaan Lahancalon pemukiman transmigrasi pendatang; h. Pembangunan jalan desa baik di lahan Calon transmigran dan di desa Pugar; i. Pembangunan Fasum , rumah transmigran , pemugaran rumah-rumah transmigran, dan pembangunan pecahan KK; j. Penempatan transmigran. Prioritas penduduk setempat yang berhak menjadi TPS (transmigran dari penduduk setempat) untu SP Pugar : dapat dilihat pada tabel. III.
TENAGA AHLI Untuk menyusun R-SKP perlu melibatkan beberapa Tenaga ahli yang
profesional. Untuk melaksanakan kegiatan R-SKP. Tenaga ahli yang dibutuhkan dengan komposisi sebagai berikut :
34 | P a g e
Tabel Tenaga Ahli No
Profesi/Keahlian
2
Ahli Perencanaan Wilayah Ahli Geodesi
3
Ahli Hidrologi
4
Ahli Tanah Ahli Ekonomi Pertanian/ Ahli Kehutanan Ahli Sosial Budaya
1
5
Pengalaman Kerja (Tahun)
Latar Belakang Pendidikan S1 Planologi
Jabatan Dalam Proyek
4
S1 Geodesi S1 Geologi/ Agrometerologi/ Geografi/Sipil Hidrologi S1 Ilmu Tanah S1 Sosek Pertanian
Ketua Tim
3
Anggota
2,5
Anggota
3
Anggota
3
Anggota
6 S1 Kehutanan 2 7 S1 Sosiologi 3 Catatan : -Salah satu dari tenaga ahli harus mempunyai sertifikat Amdal minimal A untuk melakukan Telaahan Lingkungan.
Anggota Anggota
- TA diatas untuk Pola Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan , untuk pola lain , tenaga ahli ditambah /dikurangi sesuai kebutuhan .
No.
Profesi/Keahlian
I
II
Bulan III
IV
OB
1
Ahli Perencanaan Wilayah
4
2
Ahli Geodesi
3
3
Ahli Hidrologi
2,5
4
Ahli Tanah
3
5
Ahli Sosek Pertanian
3
6
Ahli Kehutanan
2
7
Ahli Sosiologi
3
Tugas tenaga ahli antara lain:
a. Ahli perencanaan wilayah (ketua tim) - Mengkoordinasikan penyusunan laporan dari berbagai disiplin ilmu; - Melakukan analisis tata ruang kawasan; - Melakukan analisis jaringan transportasi dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang rencana pengembangan kawasan transmigrasi;
- Bertanggungjawab terhadap peta RWPT, peta analisis tata ruang dan peta RSKP.
b. Ahli geodesi - Melakukan
analisis
kelerengan
untuk
mendapatkan
klasifikasi kelerengan beserta posisi dan luasannya;
- Melakukan koordinasi di bidang kegiatan topografi; 35 | P a g e
informasi
- Mengkoordinasikan penggambaran semua peta; - Bertanggungjawab terhadap peta orientasi dan peta kemiringan lereng.
c. Ahli tanah - Mengarahkan, mengevaluasi dan memberi petunjuk kepada surveyor tanah;
- Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya dalam melakukan pekerjaan penilaian kondisi fisik dan kimia tanah;
- Bertanggungjawab terhadap analisa tanah dan penyusunan peta kesesuaian lahan.
d. Ahli hidrologi - Mengidentifikasi daerah-daerah bahaya banjir, pengamatan pasang surut dan intrusi air laut serta genangan-genangan yang ada di daerah survai;
- Mengevaluasi ketersediaan sumber daya air untuk keperluan air minum transmigran dan keperluan lainnya;
- Menganalisa data iklim, minimal 10 tahun terakhir; - Bertanggungjawab terhadap perhitungan dan peta sumber daya air.
e. Ahli kehutanan - Melakukan survai tentang flora dan fauna; - Menghitung perkiraan potensi kayu; - Melakukan deliniasi status dan fungsi kawasan, serta kelas hutan; - Bertanggungjawab terhadap analisa penggunaan lahan dan peta status hutan.
f. Ahli ekonomi pertanian/sosiologi - Melakukan survai kependudukan dan ekonomi masyarakat setempat; - Melakukan
analisa
pasar
terhadap
komoditas
yang
akan
dikembangkan;
- Menganalisa usaha tani; - Bertanggungjawab terhadap evaluasi kelayakan pengembangan kawasan dan peta penyebaran fasilitas sosial dan ekonomi.
36 | P a g e
g. Ahli Sosiologi
- Melakukan pengumpulan data sebagai bahan fasilitator dalam musyawarah;
- Melaksanakan analisa data untuk sasaran pengarahan (desa-desa) untuk menjadi saran perpindahan penduduk;
- Melaksanakan analisa data bkesesuaian kultural untuk calon TPS dengan TPA;
- Melaksanakan analisa potensi SDM calon transmigran penduduk setempat dan penataan persebaran penduduk;
- Melaksanakan analisa data sesuai dengan aspek demografi, aspek sosiografi, aspek geografi dan aspek psikografi;
IV.
JADWAL PELAKSANAAN
Waktu pelaksanaan untuk penyusunan Rencana SKP ini adalah 4(empat ) bulan:
No. 1
Tahap Persiapan
2
Presentasi Laporan Pendahuluan
3
Tahap Survai Lapang
4
Presentasi Laporan Lapang Penyusunan Draft Laporan Akhir
5
6
V.
JENIS KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN Bulan I
Bulan II
Presentase Draft Laporan Akhir
7
Penyempurnaan Laporan
8
Penyerahan Laporan
KELUARAN RENCANA RINCI SKP:
Keluaran Rencana SKP terdiri atas dokumen laporan 1.1.
Dokumen Laporan dengan outline terlampir
1.2.
Peta-peta
37 | P a g e
Bulan III
Bulan IV
Format Peta disajikan dalam Kertas berukuran A1 – A0, terkecuali pada laporan akhir dilengkapi peta-peta dalam format A-3, (full color). Peta-peta yang disajikan meliputi: a.
Peta orientasi (lingkup pulau/provinsi dalam 1 lembar peta, skala menyesuaikan)
b.
Peta konteks Regional (lingkup provinsi/kabupaten dalam 1 lembar peta, skala menyesuaikan)
c.
Peta RKT
1 : 20.000
d.
Peta sebaran fasilitas sosial-ekonomi
1 : 20.000
e.
Peta Kemiringan;
1 : 20.000
f.
Peta Satuan Lahan
1 : 20.000
g.
Peta Potensi Sumberdaya Air
1 : 20.000
h.
Peta Kesesuaian Lahan;
1 : 20.000
i.
Peta Penggunaan Lahan, Penguasaan
j.
Lahan dan Status Hutan
1 : 20.000
k.
Peta sebaran pemukiman penduduk
1 : 20.000
l.
Peta analisa tata ruang
1: 20.000
m.
Peta Areal terekomendasi untukkonsolidasi lahan
n.
Rencana Struktur SKP
1 : 20.000
1 : 20.000
-
Sebaran SP-SP (SP Baru, SP Pugar dan SP tempatan)
-
Lokasi pusat SKP (Desa Utama) dan pusat SP;
-
Rencana blok LP, LU I dan LU II (untuk pola TPLK);
-
Alinemen jalan penghubung dan jalan poros;
-
Batas daerah yang diusulkan untuk studi Tahap III.
o.
Rencana peruntukan Lahan SKP.
p.
Peta Rencana Pembangunan/Pengembangan Prasaranan dan Sarana SKP
VI.
PELAPORAN Mekanisme pelaporan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1. Laporan Pendahuluan, yang berisi metode dan rencana pelaksanaan pekerjaan, yang juga dilengkapi dengan pemahaman dan tinjauan awal terhadap substansi pekerjaan. Laporan pendahuluan diserahkan 1 (satu) bulan semenjak diterbitkannya SPMKsebanyak 5 eksemplar; 2. Laporan Antara, yang berisi hasil laporan survai lapangan dan berita acara hasil musyawarah dan berita acara penyerahan lahan yang akan dikonsilodasi lahan;
38 | P a g e
3. Laporan Antara diserahkan 2 (dua)
bulan semenjak diterbitkannya
SPMK sebanyak 5 eksemplar; 4. Draft Laporan Akhir, yang berisi hasil rumusan rencana
luas SKP,
rencana Struktur Tata Ruang dan perkiraan daya tampung, Rencana pola pemanfaatan ruang, rencana pengembangan usaha dan kelayakan usahanya, rencana jenis transmigrasi yang dilaksanakan, rencana persebaran penduduk dan indikasi program. Draft Laporan Akhir diserahkan 4 (empat ) bulan semenjak diterbitkannya SPMK 5 eksemplar. 5. Laporan Akhir,yang merupakan penyempurnaan draf laporan akhir Laporan akhir diserahkan 5 lima) bulan semenjak diterbitkannya SPMK sebanyak 10 eksemplar; 6. Buku Executive Summary. VII.
BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN Kegiatan ini diselenggarakan secara kontraktual dengan sumber pendanaan
APBN. Biaya pelaksanaan pekerjaan ini adalah Rp. 2,825,022,200, dengan uraian sebagai berikut. NO 1
2
3 4
5
39 | P a g e
Uraian Kawasan Dampala SKP. A Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Kawasan Rauta SKP. A Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Kawasan Taliabu SKP A Kabupaten Taliabu Provinsi Maluku Utara Kawasan Tomage SKP A Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat Kawasan Bunguran SKP A Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau
Biaya Rp 558,164,200,-
Rp 542,251,600,-
Rp 594,279,400,Rp 604,054,000,-
Rp 526,273,000,-
VIII.
PENUTUP Demikian kerangka acuan pekerjaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagai
pedoman
dalam
pelaksanaan
kegiatan
Penyusunan
Rencana
Rinci –SKP
TahunAnggaran2015.
Direktur Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Jajang Abdullah, SPd, M.Si NIP.19620704 198503 1 002
40 | P a g e
OUTLINE LAPORAN RENCANA RINCI SKP
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL
BAB. I PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang 1.2. Tujuan 1.3. Sasaran 1.4. Manfaat 1.5. Luaran 1.6. Peristilahan 1.7. Metode pendekatan 1.7.1. Kerangka penyusunan SKP 1.7.2. Metode pelaksanaan pekerjaan
BAB. II ASPEK FISIK LINGKUNGAN DAN SOSEK 2.1. Daerah Studi 2.1.1. Letak administrasi dan geografis 2.1.2. Perhubungan dan pencapaian lokasi 2.1.3. Regional konteks 2.2. Iklim dan Hidrologi 2.2.1. Metode klasifikasi iklim 2.2.2. Karakteristik iklim 2.2.3. Analisis curah hujan 2.2.4. Neraca air 2.2.5. Sumber daya air
41 | P a g e
2.2.5.1.
Sungai
2.2.5.2.
Air tanah dangkal
2.2.5.3.
Sumber air potensial
2.2.5.4.
Kualitas air
2.3. Geologi geomorfologi dan fisiografi 2.3.1. Geologi 2.3.2. Geomorfologi 2.3.3. Fisiografi dan satuan Lahan 2.3.4. Sistem lahan 2.4. Topografi 2.4.1. Pengukuran kemiringan lahan 2.4.2. Pengukuran jalur base line 2.5. Sumber daya lahan 2.5.1. Bahan induk tanah 2.5.2. Klasifikasi tanah 2.5.3. Deskripsi tanah 2.5.4. Satuan peta tanah 2.5.5. Kesuburan tanah 2.5.6. Evaluasi kesesuaian lahan 2.5.7. Hasil penilaian kesesuaian lahan 2.5.7.1. Kesesuaian lahan aktual 2.5.7.2. Kesesuaian lahan potensial 2.5.8. Rekomendasi pemupukan dan pengapuran 2.5.8.1. Pemupukan 2.5.8.2. Waktu pemberian pupuk 2.5.8.3. Pengapuran 2.5.9. Bahaya erosi tanah 2.6. Sumber daya hutan 2.6.1. Potensi tegakan dan kelas hutan 2.6.2. Flora dan fauna 2.6.3. Status hutan 2.6.4. Penggunaan lahan 2.6.5. Telahaan lingkungan 2.7. Keadaan pertanian yang ada sekarang 2.7.1. Keadaan pertanian secara umum 2.7.1.1. Tanaman pangan 2.7.1.2. Keadaan tanaman hortikultura 2.7.1.3. Keadaan tanaman perkebunan 42 | P a g e
2.7.2. Keadaan peternakan dan perikanan 2.7.2.1. Peternakan 2.7.2.2. Perikanan 2.7.3. Pola dan jadwal tanam 2.7.4. Ketersediaan dan pemakaian input 2.7.5. Ketersediaan dan penggunaan tenaga kerja 2.7.6. Perkiraan produksi dan kebutuhan konsumsi 2.8. Keadaan Kependudukan, sosial budaya dan ekonomi 2.8.1. Jumlah dan kepadatan penduduk 2.8.2. Penduduk berdasarkan umur 2.8.3. Penduduk berdasarkan agama dan budaya 2.8.4. Pendapatan dan pengeluaran 2.8.5. Pendapatan penduduk 2.8.6. Pengeluaran penduduk 2.8.7. Fasilitas sosial dan prasarana ekonomi 2.8.8. Aspirasi Masyarakat terhadap program Transmigrasi 2.8.9. Jumlah Potensi Sasaran 2.8.10. Sebaran Penduduk menurut Desa /Kecamatan 2.8.11. Kelompok Masyarakat Calon Penghuni Permukiman Transmigrasi : 2.8.11.1. Penetapan Persyaratan Bagi Calon Transmigrasi 2.8.11.2. Arahan Jumlah dan Komposisi Penduduk 2.8.11.3. Arahan Sebaran Tempat Tinggal 2.8.11.4. Arahan Karakteristik Sosial Budaya 2.8.11.5.
Komposisi TPS : TPA serta Daerah Asal TPA yang
diinginkan
BAB III RENCANA TATA KAWASAN PENGEMBANGAN 3.1.
Analisis Arahan Pengembangan Kawasan 3.1.1. Arahan pola ruang menurut RTRWK/RK 3.1.2. Orientasi pengembangan kawasan
3.2.
Analisis Persebaran Penduduk 3.2.1. desa-desa yang sudah maju 3.2.2. desa -desa yang perlu tambahan penduduk
43 | P a g e
3.3.
Analisis kesesuaian Pemukimam 3.3.1. Kesesuaian lahan 3.3.2. status hutan/pengusaan lahan 3.3.3. Indikasi ketetersediaan air
3.4.
Analisis Tata Ruang 3.4.1. Arahan Struktur ruang SKP 3.4.2. Arahan peruntukan Lahan
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
Areal Terekomendasi (untuk SP baru, SP pugar dan SP tempatan) 3.5.1.
luasan untuk masing-masing tipe SP
3.5.2.
kondisi tutupan lahan
Analisis kebutuhan prasarana dan sarana dasar 3.6.1.
Kebutuhan prasarana (air bersih, dll)
3.6.2.
Kebutuhan sarana (pendidikan, kesehatan, peribadatan, dll)
Rencana struktur satuan kawasan pengembangan 3.7.1.
sebaran SP
3.7.2.
Sebaran pusat-pusat
3.7.3.
Rencana jaringan poros/penghubung
Rencana Pengembangan Pertanian ( Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha ) 3.8.1. Jenis tanaman yang diusulkan 3.8.2. Pola dan jadwal tana 3.8.3. Ketersediaan dan penggunaan tenaga kerja 3.8.4. Perkiraan kebutuhan masukan pertanian 3.8.5. Kebutuhan masukan pertanian di lahan usaha 3.8.6. Perkiraan dan nilai produksi 3.8.7. Perkiraan pendapatan dan pengeluaran - Pendapatan kotor - Pengeluaran kegiatan usaha tani - Perkiraan pendapatan bersih
3.9.
Indikasi Program dan rencana pentahapan
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran 44 | P a g e
