Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) Imunisasi Puskesmas Kijang Tahun Anggaran 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
SKPD
: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
Program
: Upaya Kesehatan Mayarakat
Kegiaatan
: Imunisasi
Capaian Program
: Menurunnya Angka Kematian Dan Kecacatan Pada Bayi
Input (Masukan)
: Data Balita
Output
: Terlasananya Kegiatan Imunisasi
Outcome (Hasil)
:Meningkatnya Pelayanan Imunisasi
A. Pendahuluan
Landasan Hukum Tugas Fungsi / Kebijakan 1. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. 2. Undang-undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. 3. Keputusan Menkes No. 1611/Menkes/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi. 4. Keputusan Menkes No. 1626/ Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi 5. (KIPI)Himbauan UNICEF, WHO dan UNFPA tahun 1999 untuk mencapai target Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (MNTE) pada tahun 2005 di Negara berkembang; 6. Himbauan dari WHO bahwa negara dengan tingkat endemisitas tinggi > 8% pada tahun 1997 diharapkan telah melaksanakan program imunisasi hepatitis B ke dalam program imunisasi rutin;
7. The Millenium Development Goal (MDG) pada tahun 2003 yang meliputi goal 4 : tentang reduce child mortality, goal 5: tentang improve maternal health, goal 6: tentang combat HIV/AIDS, malaria and other diseases (yang disertai dukungan teknis dari UNICEF); 8. Resolusi WHA 56.20, 28 Mei 2003 tentang Reducing Global Measles Mortality, mendesak negara-negara anggota untuk melaksanakan The WHO-UNICEF Strategic Plan for Measles Mortality Reduction 2001-2005 di negara-negara dengan angka kematian campak tinggi sebagai bagian EPI;UU No.36 Tahun 2009 pasal 126 dan pasal 131 tentang kesehatan Ibu dan Anak 9. Undang-Undang Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Keuangan
Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Peraturan pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014
B. Latar Belakang
Imunisasi telah diakui sebagai upaya pencegahan penyakit yang paling mendekati kesempurnaan dan sangat berdampak terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. Salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kesehatan adalah upaya kesehatan untuk bayi yaitu imunisasi. Program imunisasi di Indonesia kemudian diperbaharui dan dikembangkan semenjak tahun 1977 dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap 7 macam penyakit: TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Campak, Polio dan Hepatitis B melalui antigen BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B dan TT. Di Indonesia, program imunisasi diatur oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pemerintah, bertanggungjawab menetapkan sasaran jumlah penerima imunisasi, kelompok umur serta tatacara memberikan vaksin pada sasaran. Pelaksaan program imunisasi dilakukan oleh unit pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta. Institusi swasta dapat memberikan pelayanan imunisasi sepanjang memenuhi persyaratan perijinan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus Tujuan Umum:
Turunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian bayi akibat penyakit yang dapat di cegah dengan iunisasiPD3I. Tujuan Khusus:
1. Tercapainya target Universal Child Immunization yaitu cakupan imunisasi lengkap minimal 80% secara merata pada bayi di 100% desa/ kelurahan pada tahun 2010 2. Tercapainya Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (insiden di bawah 1 per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun) pada tahun 2005.
3. ERAPO (Eradikasi polio) diharapkan untuk tidak ada lagi virus polio di Indonesi pada tahun 2014. 4. Tercapainya reduksi campak (RECAM) dimana angka kesakitan campak turun sampai 95% disbanding sebelum ada program imunisasi. 5. Mutu pelayanan sesuai standar WHO. 6. Pemeratan pelayanan sampai kedesa-desa. 7. Tercapainya komitmen global. D. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan
Penyelenggaran Imunisasi dilaksanakan oleh Puskesmas Kijang 1. Fungsi dan Peran Puskesmas : Kepala
Puskesmas
pelaksanaan
sebagai
Imunisasi
di
penanggung
Wilayah
jawab
kerjanya.
dan
mengkoordinir
Bidan/tenaga
kesehatan
bertanggung jawab dalam pelaksanaan Imunisasi (identifikasi balita yang akan di imunisasi, mengkoordinasi dengan stakeholder , fasilitasi pertemuan) 2. Fasilitator dan Pelaksana Fasilitator imunisasi adalah bidan atau petugas kesehatan yang telah mendapat pelatihan imunisasi 3. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan Imunisasi adalah: -
Ruang
imunisasi
4mx5m,
dengan
kira ventilasi
kira
-
Buku pegangan fasilitator,
dan
-
Tikar / Karpet
-
Vaksin,
pencahayaan yang cukup. -
Alat tulis menulis
-
Buku KIA
spuit,
kapas,
alcohol,
tempat sampah. -
Bantal, kursi ( jika ada)
Idealnya kelengkapan sarana dan prasarana seperti tersebut diatas, namun apabila tidak ada ruangan khusus, dimanapun tempatnya bisa dilaksanakan sesuai kesepakatan antara ibu hamil dan fasilitator. 4. Tahapan Pelaksanaan Imunisasi
a. Fasilitator atau pelaksana dipersiapkan untuk melaksanakan kelas ibu balita, fasilitator imunisasi adalah bidan atau petugas kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan imunisasi. b. Sosialisasi kelas imunisasi pada tokoh agama, tokoh masyarakat dan stakeholder sebelum imunisasi dilaksanakan. 5. Persiapan pelaksanaan Imunisasi Hal – hal yang perlu disiapkan sebelum pelaksanaan imunisasi: a. Melakukan identifikasi / mendaftar semua balita yang akan dilakukan imunisasi ada diwilayah kerja. b. Mempersiapkan tempat dan sarana pelaksanaan imunisasi, misalnya tempat di Puskesmas , Poskesdes, Posyandu, atau dirumah salah satu warga masyarakat. c. Mempersiapkan materi, alat bantu penyuluhan, dan jadwal pelaksanaan imunisasi . d. Persiapan peserta balita yang akan diimunisasi mengundang ibu balita. 6. Pelaksanaan Imunisasi Pelaksanaan bidan/petugas pelaksanaan.
imunisasi kesehatan
dilakukan dengan
sesuai
dengan
peserta /ibu
kesepakatan
balita dengan
antara tahapan
E. Cara Melaksanakan Kegiatan
Kebutuhan dalam masyarakat di tempat Memilih materi an dibutuhkan Pertemuan Persiapan
Bentuk Tim
Sosialisasi IMunisasi
Persiapan Pelaksanaan I munisasi
dan Pelaporan
Monitorin Evaluasi
F. Sasaran
a. Bayi dibawah umur 1 tahun (0-11 bulan) b. Ibu hamil (awal kehamilan - 8 bulan) c. Wanita usia subur (calon mempelai wanita) d. Anak sekolah dasar (kelas I-VI) G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
H. Rencana Pembiayaan Program
Rencana pembiayaan kelas ibu hami yang dianggarkan oleh Puskesmas Kijang adalah sebesar Rp 6.000.000, 00 dengan kabupaten
perincian pengambilan vaksin ke
transportasi sebesar Rp. 2.500.000,00 Lupsum sebesar Rp
2.500.000,00 (10 kali) dan konsultasi program imunisasi ke kabupaten untuk transportasi sebesar 500.000 dan lumpsung 500.000 (2 kali) I. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan
Evaluasi dilakukan untuk melihat keluaran dan dampak baik positif maupun negatif pelaksanaan imunisasi berdasarkan indikator. Dari hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran guna melakukan perbaikan dan pengembangan imunisasi berikutnya. Evaluasi oleh pelaksana (bidan/koordinator bidan) dilakukan setiap selesai pertemuan. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Dinas Kesehatan Provinsi dapat melakukan evaluasi bersama-sama misalnya 1 kali setahun.
J. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan
1. Monitoring Monitoring dilakukan dalam rangka melihat perkembangan dan pencapaian, serta masalah dalam pelaksanaan imunisasi, hasil monitoring dapat dijadikaan bahan acuan untuk perbaikan dan pengembangan imunisasi selanjutnya. Kegiatan monitoring dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Provinsi. Monitoring di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali. Hal-hal yang perlu dimonitor : a) Peserta(keadaan dan minat peserta, kehadiran peserta, keaktifan bertanya) b) Sarana prasarana (tempat, fasilitas belajar) c) Fasilitator
d) Waktu (mulai tepat waktu, efektif )
2. Evaluasi Cara melakukan evaluasi pelaksanaan imunisasi: a.
Evaluasi Kemampuan Fasilitator Pelaksanaan imunisasi. 1) Untuk
mengetahui
pelaksanaan
kemampuan
imunisasi
dilakukan
fasilitator evaluasi
dalam
memfasilitas
harian/setiap
kali
pertemuan. 2) Evaluasi dilakukan setiap akhir pertemuan 3) Evaluasi dilakukan oleh bidan dan koordinator bidan atau Dinas 4) Kesehatan Kabupaten atau Dinas Kesehatan Provinsi. 2. Pelaporan Seluruh rangkaian hasil proses pelaksanaan imunisasi sebaiknya dibuatkan laporan. Pelaporan hasil pelaksanaan imunisasi dijadikan sebagai dokumen, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pembelajaran bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaporan disusun
pada setiap selesai
melaksanakan imunisasi. Isi laporan minimal memuat tentang : 1) Waktu pelaksanaan 2) Jumlah peserta 3) Proses pertemuan 4) Masalah dan hasil capaian pelaksanaan 5) Hasil evaluasi Pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang dari bidan/tenaga kesehatan pelaksana imunisasi ke Puskesmas – Dinas Kesehatan Kabupaten – Dinas Kesehatan Provinsi – Kementerian Kesehatan. Pelaporan oleh bidan/pelaksana pertemuan imunisasi dilakukan setiap selesai pertemuan atau setiap angkatan pelaksanaan imunisasi, Kabupaten dan Provinsi palaporan disusun setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tah unan.
