KERANGKA ACUAN KEGIATAN TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM POSBINDU A. Pendahuluan Indonesia mengalami transisi epidemiologi penyakit dan kematian yang disebabkan oleh gaya hidup, meningkatkan sosial ekonomi dan bertambahnya harapan hidup. Pada awalnya, penyakit didominasi oleh penyakit menular, namun saat ini penyakit tidak menular (PTM) terus mengalami peningkatan dan melebihi penyakit menular. Tingginya
permasalahan
PTM
di
Indonesia
memerlukan
upaya
pengendalian yang memadai dan komprehensif melalui promosi, deteksi dini, pengobatan dan rehabitasi. Upaya tersebut perlu didukung oleh penyediaan data dan informasi yang tepat dan akurat secara sistematis dan terus menerus melalui sistem surveilans yang baik. Hal ini sesuai amanat UU no. 36 tahun 2009 pasal 158 tentang Pengendalian Penyakit Tidak Menular dengan surveilans PTM yang baik maka program pencegahan dan pengendalian PTM berlangsung lebih efektif baik dalam hal perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program serta sebagai ide awal penelitian. Surveilans PTM dan faktor resikonya merupakan salah satu strategi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dilakukan tepat dan terpadu oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
B. Latar Belakang Prevalensi PTM di Indonesia berdasarkan Riskesdas 2013, hipertensi usia >
18 tahun (25,8 %), PJK umur ≥ 15 tahun (1,5%), gagal jantung (0,3%), gagal ginjal kronik (0,2%), batu ginjal (0,6%), rematik (24,7%), stroke (12,1%), cedera
semua umur (8,2%), asma (4,5%), PPOK umur ≥ 30 tahun (3,8%), kanker (1,4%), diabetes melitus (2,1%), hyperthiroid umur ≥ 15 tahun (0,4%), dan cidera akibat transportasi darat (47,7%). Sedangkan beberapa faktor resiko PTM, obesitas pada laki-laki umur > 18 tahun (19,7%), dan pada perempuan (32,9%), obesitas sentral (26,6%), konsumsi tembakau usia ≥ 15 tahun (36,3%), kurang konsumsi sayur buah (93,5%)
1
C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus 1. Tujuan umum: Tersedianya data dan informasi epidemioligi PTM sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program PTM. 2. Tujuan khusus: a. Tersedianya data faktor resiko PTM b. Tersedianya data kasus PTM c. Tersedianya informasi PTM secara terus menerus sebagai dasar penentuan strategi pengendalian PTM d. Tersedianya informasi PTM sebagai dasar untuk menetapkan prioritas penanggulangan PTM di masyarakat e. Tersedianya informasi PTM sebagai dasar perencanaan, pemantauan, penilaian dan evaluasi program pengendalian PTM f.
Terselenggaranya kewaspadaan dini dan tanggap darurat PTM
D. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 1. Sosialisasi kepada kader tentang posbindu pada pertemuan kader 2. Pelatihan kader posbindu 3. Pelaksanaan Posbindu 4. Pencatatan dan pelaporan data faktor resiko PTM 5. Evaluasi posbindu
E. Cara Melaksanakan Kegiatan 1. Persiapan pelaksanaan posbindu, alat minimal yang ada di masing-masing Posbindu : tensimeter, timbangan, microtoise, midline. 2. Pembagian tugas kader sesuai dengan kesepakatan 3. Pelaksanaan posbindu sesuai dengan kesepakatan 4. Membuat laporan hasil wawancara dan pengukuran faktor resiko PTM
F. Sasaran Sasaran kegiatan ini adalah semua orang yang memiliki faktor resiko PTM yang terletak di masyarakat dan institusi
2
G. Jadual Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilaksanakan setiap hari kerja No
Kegiatan
2015 1 2
1
2 3 4
Pelatihan kader posbindu Pelaksanaan posbindu Pelaporan posbindu Evaluasi pelaksanaan posbindu
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√
H. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan Evaluasi pelaksanaan kegiatan posbindu dilakuakan 1 tahun sekali melalui pertemuan kader. I.
Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Pencatatan dan pelaporan posbindu dilakukan setiap kegiatan posbindu selesai. Kemudian hasil pencatatan dikumpulkan di pemegang program posbindu di puskesmas
J.
Peran Lintas Program dan Lintas Sektor Lintas Program 1. Promkes (sosialisasi posbindu) 2. Gizi ( memberikan konsultasi gizi ) Lintas Sektoral : 1. Perangkat desa menghimbau warganya untuk berperan aktif dalam kegiatan posbindu
3
K. Tata Nilai UKM
1. Profesional: bahwa dalam melaksanakan tugas/kewajiban harus dilandasi dengan standar pelayanan profesi yang berlaku, kompetensi, menegakkan integritas, nilai etika dan responsif dalam melaksanakan profesi. 2. Transparansi: bahwa dalam pengambilan keputusan harus dapat diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan. 3. Disiplin dan tanggung jawab: dalam melaksanakan tugas/kewajiban harus dilandasi oleh sikap disiplin yang tinggi terhadap norma dan standar profesi serta aturan-aturan yang berlaku tanpa merasa diawasi, namun tumbuh tanggung jawab pribadi. 4. Kerjasama: bahwa kegiatan-kegiatan suatu organisasi harus dilaksanakan secara terpadu dengan berbagai pihak guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi tersebut secara bersama-sama.
.
4
