Policy Review Kajian Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Pencapaian Kesehatan Ibu Dan Anak Anak (MDG’s (MDG’s 1,4,5) Di Jawa Timur Indonesia Policy Review ditujukan kepada Dirjen Bina Upaya Kesehatan Dirjen Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Pusat Promosi Kesehatan
Pedoman kebijakan Permenkes Nomer 2556/Menkes/Per/XII/2011 tentang penyaluran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang telah beberapa kali mengalami revisi selama proses implementasinya implementasinya sejak pertamakali pertamakali diluncurkan pada tahun 2010 oleh kementerian kesehatan Indonesia. Penyaluran dana BOK kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk pembangunan pembangunan kesehatan masyarakat masyarakat dalam meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif guna percepatan percepatan tercapainya tercapainya MDG‟S Bidang Kesehatan. Tujuan kajian untuk memberikan informasi evaluasi kebijakan BOK dalam pencapaian program kesehatan ibu dan
anak. Lokasi penelitian di 3 kabupaten kabupaten kota di Jawa timur yaitu kabupaten Sampang, Gresik dan Sidoarjo. Metode kajian adalah kajian data sekunder profil kesehatan kabupaten tahun 20092011 dan data primer focus group discussion (FGD) dengan mengundang pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten dan beberapa puskesmas puskesmas serta staf staf pengelola BOK dari pemda. pemda. Hasil kajian selama kebijakan BOK diluncurkan mulai tahun 2010 sampai tahun 2011 terlihat bahwa masih lambannya penurunan angka kematian ibu dan bayi dan makin meningkatnya kasus gizi kurang dari hasil review data profil 3 kabupaten Sampang, Gresik dan kabupaten Sidoarjo. Kurang komitmen Pemerintah daerah
Page[1]
dalam menyusun strategi prioritas program menjaga kesehatan ibu dan anak dan sosialisasi kesehatan ibu dan anak dalam bentuk menyusun peningkatan peningkatan kunjungan kunjungan neonatal pada petugas rencana inovasi aksi daerah. kesehatan. Lemahnya pengawasan, kontrol Pemerintah kabupaten, kota pertanggung jawaban kegiatan diharapkan komitmennya dalam Data pencapaian pencapaian preventif promotif BOK terutama meningkatkan alokasi anggaran kese kesehatan i bu dan an ak pada puskesmas puskesmas yang lokasinya jauh kesehatan yang langsung dirasakan cakupan cakupan KN1-KN 4 naik dari pusat pemerintahan kabupaten. manfaatnya untuk masyarakat pada tahu n 2010, namun Pertanggungjawaban kurang melalui peningkatan kegiatan kemudian turu n kembali kembali tepat sasaran, mengingat data preventif, promotif kesehatan kesehatan ibu pada tahun 2011. pencapaian pencapaian kesehatan kesehatan ibu dan anak dan anak. Petugas kesehatan lebih Penerim Penerim a manf aat aat dana cakupan KN1-KN4 naik pada tahun banyak melakukan melakukan kegiatan BOK lebih banyak pada pada 2010, namun kemudian turun preventif, promotif dengan pr ovider k esehatan, kembali pada tahun 2011. Penerima melakukan upaya penyuluhan bel bel um menyentu menyentu h secara manfaat dana BOK lebih banyak tentang pentingnya kesehatan ibu l angsung pada pada pada provider kesehatan, kesehatan, belum dan anak dalam wilayah desa yang masyarakat. menyentuh secara langsung pada menjadi tanggung kasus. masyarakat. Peningkatan pemberian kewenangan Pemerintah daerah, lebih pada tenaga kesehatan yang stakeholder di tingkat Provinsi maupun sudah terlatih pada daerah dengan kriteria khusus Kabupaten/Kota diharapkan memiliki komitmen dimana ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang untuk terus memperkuat sistem kesehatan daerah berkompeten. berkompeten. Pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat masyarakat menjadi dengan mengacu pada Sistem Kesehatan Nasional ujung tombak dalam prioritas perencanaan tahun 2012. Komitmen dalam penyusunan kesehatan di kabupaten kota dan propinsi program kesehatan ibu dan anak dengan gerakan mengingat pemberdayaan masyarakat menjadi sub inovatif, memberdayakan masyarakat setempat sistem dalam Sistem Kesehatan Nasional. dengan peningkatan knowledge tentang pentingnya
Upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat selain diarahkan untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs), juga harus diarahkan pada pad a pembudayaan pola p ola hidup sehat bagi masyarakat melalui upaya promotif, preventif, dan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat. masyarakat. Dalam hal ini, dukungan jajaran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK) di Kabupaten/Kota Kabupate n/Kota merupakan faktor penting dalam mewujudkan budaya hidup sehat bagi masyarakat. Demikian halnya dengan perspektif dalam penyelenggaraan penyelenggaraan tugas
pemerintahan, pemerintahan, urusan pemerintahan pemerintahan di bidang kesehatan merupakan urusan bersama ( concurrent function) function) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga seh ingga setiap seti ap Pemerintah Pemeri ntah Daerah diwajibkan untuk meningkatkan pemerataan pemerataan dan aksesibilitas aksesibilitas pelayanan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui pengembangan kegiatan dan penyediaan penyediaan dukungan anggaran yang memadai, memadai, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan kesehatan.
Page[2]
Berbagai upaya telah dan akan terus ditingkatkan Pemerintah daerah mengurangi alokasi baik oleh pemerintah pemerintah daerah maupun pembiayaan pembiayaan promotif kesehatan ke alokasi di luar pemerintah agar peran dan fungsi Puskesmas Puskesmas sektor kesehatan. Padahal pemerintah pusat sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar mengharapkan pemda tidak mengurangi semakin meningkat. Dukungan pemerintah anggaran yang sudah dialokasikan untuk bertambah lagi dengan diluncurkannya diluncurkannya operasional Puskesmas. Pada Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kenyataannya beberapa daerah bagi Puskesmas Puskesmas sebagai kegiatan mengurangi dana operasional inovatif di samping kegiatan lainnya Puskesmas karena asumsi telah I su menari k mengenai mengenai seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat terbiayai oleh dana BOK. eku it as pel pel ayanan ayanan (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan Namun demikian, masih kese kesehatan antar a (Jampersal). (Jampersal) . Penyaluran dana BOK terdapat berbagai masalah yang daerah daerah miskin dan merupakan salah s alah satu sa tu bentuk bentu k tanggung dihadapi oleh Puskesmas dan kaya, kay a, pedesaan pedesaan dan jawab pemerintah pemerintah dalam pembangunan pembangunan jaringannya dalam upaya perkotaan. kesehatan bagi masyarakat di meningkatkan status kesehatan Pemanfaatan Pemanfaatan BOK pedesaan/kelurahan pedesaan/kelurahan khususnya dalam masyarakat di wilayah kerjanya, pada pada pri nsipnya nsipnya uang meningkatkan upaya kesehatan promotif antara lain adalah keterbatasan itu f okus dituju kan utk dan preventif guna tercapainya target biaya operasional operasional untuk " aksel aksel esarasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kesehatan. kesehatan. penca pencapa paian ian M DGs" DGs" , Bidang Kesehatan. Sebagai tolok ukur Beberapa pemerintah daerah terut ama 1(gizi),4( akb) urusan kewenangan kewenangan wajib bidang mampu mencukupi kebutuhan dan 5(aki ).Sebe ).Sebetul tul nya kesehatan yang telah dilimpahkan biaya operasional operasional kesehatan kesehatan pemanfaatannya oleh pemerintah kepada pemerintah Puskesmas di daerahnya. Di saat terser terser ah kabupaten daerah. Puskesmas sebagai salah satu yang sama, tidak sedikit pula kota. pelaksana pelayanan pelayanan bidang kesehatan pemerintah pemerintah daerah yang masih juga mengemban mengemban amanat untuk sangat terbatas dalam hal alokasi mencapai target tersebut sehingga untuk biaya operasional masyarakat akan mendapat pelayanan Puskesmadi daerahnya. Sementara itu, masih kesehatan yang semakin merata, berkualitas dan terjadi disparitas antar berbagai determinan berkeadilan. berkeadilan. Dana BOK bukan merupakan merupakan dana sosial di masyarakat masyar akat yang meliputi meli puti perbedaan per bedaan utama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di antar wilayah, antar pendidikan masyarakat, kab./kota. Beberapa issu public bergulir bahwa antar sosial ekonomi masyarakat dan ada kebijakan tingkat regional, beberapa determinan sosial lainnya.
Page[3]
Turunan Poicy : Perda, Perbup, Perwali Sosialisasi Fasilitasi Penyelenggaraan Program/ Kegiatan
• • •
p e s n o K a k g n a r e K
•
•
•
•
F K K K u e e e n e t t p g r e e r m s s i s e i M e d d m i a i p a a n a n i a a n n a j e S F m D a n e K s y n – a – 5 n k P M e O s A C
Akseptabilitas Kebijakan SPM,MDG’S
Kapasitas Manajerial
Implementasi BOK
Ketepatan Program dan Sasaran
Faktor Kontekstual
•
•
•
MDG’S
n a i i n d a p a u r t a a S C s i n a s a S a g k n o a i n L d a a i j t d n I a e A s K d A I e n K K m e , a P s d r l u n g i t o s a t e r r a S T P H . . . 1 2 3
Kemiskinan Kondisi Geografi Peran Keluarga
Gambar 1 Kerangka Konsep
Jenis kajian:Eksploratif, dengan perspektif studi literarur, data sekunder profil, dokumen penyerapan anggaran BOK th 2009,2010, 2011 dan review hasil penelitian BOK. Cara Kerja Kajian :Wawancara mendalam pada pengelola pengelola program kesehatan kesehatan ibu dan anak, bendahara BOK tingkat kabupaten, kabupaten, kota antara lain: ka sub bid program dinkes, kepala puskemas di kab.Gresik, sidoarjo dan kab.sampang. Pertemuan rapat Kerja, Workshop yang dihadiri oleh: ka bid program dan ka sub bid dinas kesehatan kesehatan kabupaten dan peneliti. peneliti. Variabel : akseptabilitas kebijakan, konstektual, daan kapasitas manajerial akan ditanyakan secara mendalam pada para decisions makers tingkat kabupaten. Sedangkan variable ketepatan program sasaran MDG‟s dan faktor konstekstual:geografis dan kemiskinan dari laporan profil kesehatan kabupaten, kota. Untuk variable penyerapan anggaran BOK diperoleh
dari rekapitulasi penyerapan anggaran BOK tribulan dan tahunan. Analisis kajian: Review hasil penelitian BOK terdahulu, studi literatur capaian kesehaan ibu dan anak pada data profil th 2009,2010 dan 2011 serta data penyerapan dana BOK . Kajian hasil wawancara mendalam, pengembangan konsep dilakukan dengan analisis analisis content guna menghasilkan out put policy paper. Beberapa komponen prosedur metodologi dalam melaksanakan analisis suatu kebijakan dalam suatu sistem. Komponen yang dimaksud dalam prosedur metodologi analisis kebijakan tersebut adalah perumusan masalah, peramalan, peramalan, rekomendasi, rekomendasi, pemantauan pemantauan dan evaluasi. Melakukan analisis kebijakan berarti menggunakan kelima prosedur metodologi tersebut dalam proses kajiannya dengan metode sence making making .
Page[4]
Hasil dan Pembahasan Pembahasan Analisis Konten Hasil analisis konten ini berdasarkan hasil Focus Group Discussion/FGD: Faktor pengaruh (determinan), prioritas, affordability affordability dan health system building blocks blocks .
keuangan(butuh waktu yang lebih lama), yang Tanggapan Dinkes Kota Surabaya “Untuk tahun depan, BOK tidak lagi masuk akan berefek ke seluruh rangkaian kegiatan dan kedalam dana Tugas Perbantuan/TP. Tapi berimbas pada penyerapan anggaran. masuk di dalam Dana alokasi Umum /DAU. Di Sidoarjo ada perbup yang mengatur bahwa Dikhawatirkan Dikhawatirkan setelah masuk transport dari Puskesmas ke desa DAU, jatah anggaran untuk wilayah kerja sebesar 25 ribu. dinas kesehatan akan berkurang, Penyalur Penyalur an Dana BOK pada pada Kabupaten Sidoarjo anggaran karena ada substitusi anggaran BOK tahun 2012 ini disamakan. seti seti ap kabupat en , kota pada dari pusat”. Gresik pembagian dana BOK tahun 2013 ini masuk masuk melalui Rencana Pelaksana Kegiatan berdasarkan jumlah penduduk,atau “RPK sudah disusun jumlah unjungan, unjungan, tipe puskesmas. DA U, maka akan dikenai setahun sekali, boleh mengubah, BOK bisa untuk transport kader undang undang RI RI Nomor 32 tapi akan memperlama proses. posyandu, kader posyandu usila. tahu n 2004 tentang Karena akan mengubah Sidoarjo per posyandu dapat 25 pengajuan ke KPPN. Jadi ribu, di gresik kader per orang kewenangan kewenangan pemer pemer i ntah an kegiatan harus sesuai dengan 10 ribu. APBD : ada dana 50 daer daer ah. K onseku onseku ensi dar i RPK. Kembali lagi ke SDM ribu per posyandu (1670 kebijakan ke bijakan BOK i ni , maka yang ada di Puskesmas Puskesmas karena posyandu) untuk kegiatan banyak yang mempunyai tugas Di khawatir kan sete setelah lah masuk masuk posyandu, tidak melihat rangkap.Pertanggung jawaban berapapun jumlah balita yang DAU , jatah angga anggaran ran u ntuk BOK terlalu panjang birokrasi ada. Refresing kader bisa diambil dink es akan akan berkur ang, yang merepotkan. merepotkan. Yang dari BOK, untuk transport dan kar ena ada substitu substitu si bertanggung jawab terhadap konsumsi. Di Gresik terdapat dana bukan bendahara, tapi 6994 kader, honor berasal dari anggaran dari pusat”. PPTK (Petugas Pelaksana APBD , transport bisa dari BOK, Teknis Kegiatan). Perjalanan 25 ribu. Dari APBD honor kader dinas lebih dari 5 kilo, transport posyandu 30 ribu per bulan. 80 ribu, kalo kurang dari 5 KM, dapat 25 Banyak kader yang merangkap hingga ribu”. menangani 3 posyandu. Jumlah posyandu 904 Di Kota Surabaya, pos KLB dari BOK ada dengan kader 200 an kader. anggarannya, meskipun itu belum tentu Tanggapan Kabupaten Gresik terserap. Kalau di Kab lain, pos KLB tidak ada, Besaran alokasi dana BOK untuk setiap pos KLB dianggarkan dari APBD, yg lebih puskesmas puskesmas berdasarkan berdasarkan jumlah kunjungan, kunjungan, longgar dalam melakukan perubahan. jumlah penduduk penduduk dan tipe puskesmas. puskesmas. “untuk pengadaan pemberian makanan Tanggapan Kabupaten Sidoarjo Di Sidoarjo, sudah menyusun menyusun POA dan RPK tambahan /PMT, kalau bisa diadakan di dinas bulanan untuk satu tahun. Bila ada perubahan kesehatan, agar seluruh Puskesmas dapat PMT, RPK, akan memperlama proses pengajuan karena bila diadakan di level PKM, masing-
Page[5]
masing PKM ada yang menganggarkan dan ada yg tidak. PMT di sda sebesar 1,4 M (APBD), PMT di gresik 585 jt (APBD). Sda BOK 2,2 M (1,950 M untuk PKM, 300 jt untuk dinas). Gresik BOK 2,7 M (untuk PKM 2,4 M, 300 jt untuk manajemen dinas). APBD untuk preventif dan promotif kabupaten Gresik : 54 jt untuk promkes”. Tanggapan Kabupaten Sampang APBD untuk kegiatan preventif preventif dan promotif dikabupaten sampang meliputi : PMT penyuluhan, honor, honor, kegiatan kegiatan promkes - 299 juta. Pencegahan penyakit penyakit dan penyehatan lingkungan 200 jt. Imunisasi 92 juta. Dana BOK melalui TP (tugas Pembantuan) sebenarnya tidak tepat, karena BOK turun tiap tahun. Bila dimasukkan dalam DAK, juga kurang tepat karena DAK untuk kegiatan yang “emergency”. Jadi untuk tahun depan akan ditempelkan ditempelkan di DAU. Dasar dari pembagian dana BOK bermacam-macam dasar. Madura : luas wilayah, jml penduduk, realisasi penyerapan thn lalu, jumlah nakes (medis dan paramedic). Di sampang, transport petugas kesehatan dari puskesmas ke desa 15 ribu. Untuk menjadi wacana bila CSR (Corporate Social Responsibility) bisa membiayai BOK, untuk daerah terdampak. Hal ini berlaku untuk daerah dengan industri yang banyak. CSR diberikan oleh perusahaan pada dinas, selain juga diberikan pada masyarakat masyarakat langsung.contoh pada DBHCT (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau). Kebijakan Penyaluran dana BOK dari sisi konten dalam pertanggungan jawaban keuangan harus mengacu pada POA dan RPK bulanan yang telah dibuat dalam satu tahun, namun pada proses pelaksanaanya terkadang ada permasalahan permasalahan yang berbeda dalam setiap bulan, dimana RPK yang diajukan setiap bulan harus mengacu RPK tahunan. Apabila ada perubahan RPK bulanan maka proses pengurusannya lebih
lama. Penyaluran Dana BOK pada setiap kabupaten , kota pada tahun 2013 ini masuk melalui DAU, maka akan dikenai undang undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan pemerintahan daerah. Konsekuensi dari kebijakan BOK ini, maka Dikhawatir maka Dikhawatirkan kan setelah masuk DAU, jatah anggaran untuk dinkes akan berkurang, karena ada substitusi anggaran dari pusat”. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola dan mengurus daerahnya . Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. Mengacu pada definisi normatif dalam UU No 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah : Hak, Wewenang. dan . Kewajiban Daerah Otonom. Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri, urusan pemerintahan pemerintahan dan kepentingan kepentingan masyarakat masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Didalam UU NO 32 Tahun 2004 yang dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah yang dijabarkan pada Pasal 21 Dalam menyelenggarakan menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 2. Memilih pimpinan daerah. 3. Mengelola aparatur daerah. 4. Mengelola kekayaan daerah. 5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. 6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. 7. Mendapatkan sumbersumber pendapatan lain yang sah. 8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. perundang-undangan.
Page[6]
Berkaitan dengan wewenang dalam 25.000 per orang hal ini tentunya disesuaikan konteks otonomi daerah, maka daerah otonom, dengan peraturan daerah dan kelayakan yaitu kesatuan masyarakat hukum yang geografis. Kegiatan kunjungan neonatal 1-1V mempunyai batas-batas wilayah yang petugas kesehatan kesehatan dalam pemeriksaan ibu hamil berwenang mengatur mengatur dan mengurus urusan ke rumah dalam upaya jemput bola bagi ibu pemerintahan pemerintahan dan kepentingan kepentingan masyarakat masyarakat hamil yang tidak mau ke puskesmas karena setempat menurut prakarsa medan yang sulit dapat sendiri berdasarkan aspirasi memanfaatkan dana BOK masyarakat (Pasal 1 angka 6 sebagai pengganti transport. Per Per lu membe memberr ik an contoh UU No 32 Tahun 2004) Termasuk pula kunjungan konkri t dalam buku petunju petunju k teknis berhak mengurus urusan Nifas bagi ibu bersalin dapat BOK per per untu kannya se sehi ngga pemerintahanya, pemerintahanya, urusan memakai dana BOK ini. Dana petugas kesehatan kesehatan di l apangan pemerintahan pemerintahan yang tertulis BOK dapat pula dipakai ti dak ada keraguan dalam pada Pasal 12 UU No 32 untuk pemberian makanan per per tanggun g jawaban Tahun 2004 memberikan tambahan atau PMT anak keuangannya.Sehi keuangannya.Sehi ngga dapat dapat l ebih panduan, yaitu: (1) Urusan balita dan ibu hamil dalam mudah merencanakan kegiatan pemerintahan pemerintahan yang setiap kunjungan posyandu. preve preventi f dan promotif i ni . Contoh Contoh diserahkan kepada daerah Besaran nilai rupiah untuk I munisas munisasi T Tibu hamil dan dan disertai dengan sumber PMT tergantung kebutuhan im uni sasi asi anti Di phteri phteri sepe seperr ti pendanaan, pengalihan pengalihan dan harga satuan makanan propinsi Jawa Timu r, maka upaya sarana dan prasarana, serta setempat. Pemberian PMT j emput bola bol a petugas i mu ni sasi sasi ke kepegawaian sesuai dengan yang bervariasi dengan masyarakat masyarakat dapat memanfatk an urusan yang kandungan Gizi perlu perlu menjadi menjadi dana dana BOK ini . didesentralisasikan. (2) pertimbangan pertimbangan utama. Alokasi Urusan pemerintahan yang besaran PMT untuk setiap dilimpahkan kepada puskesmas puskesmas dengan Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai mempertimbangkan besarnya permasalahan dengan urusan yang didekonsentrasikan. status gizi balita di setiap daerah. Penyaluran dan BOK setiap puskesmas Demikian pula untuk Imunisasi, di kabupaten kota berdasarkan jumlah terutama daerah endemis Diphteri seperti penduduk, jumlah kunjungan dan tipe propinsi Jawa Timur, maka upaya jemput bola puskesmas, puskesmas, dipertimbangkan dipertimbangkan untuk menambah menambah petugas imunisasi ke masyarakat masyarakat dapat variabel penting lainnya seperti besarnya memanfatkan dana BOK ini. Imunisasi TT untuk permasalahan permasalahan kesehatan kesehatan ibu dan anak dan ibu hamil, dan pra hamil. Dalam buku petunjuk geografis yang sulit. Pemanfaatan dana BOK di teknis penyaluran dana BOK perlu memberikan kabupaten kota, diprioritaskan pada upaya contoh konkrit peruntukannya sehingga petugas preventif dan promotif kesehatan kesehatan ibu dan anak kersehatan di lapangan tidak ada keraguan yang memang menjadi penyumbang terbesar dalam pertanggung jawaban keuangannya dalam angka kematian ibu dan bayi suatu sehingga dapat lebih mudah merencanakan daerah, termasuk pula penyakit menular yang kegiatan preventif dan promotif ini. dapat mempengaruhi kesehatan maternalnya. Memobilisasi sumber daya yang ada di Biaya transportasi petugas kesehatan dalam setiap daerah perlu dikembangkan sebagai upaya upaya preventif dan promotif kesehatan ibu pemberdayaan pemberdayaan masyarakat masyarakat setempat, setempat, baik dan anak dari kecamatan ke desa besaran Rp masyrakat secara individu, mauoun kelompok.
Page[7]
Potensi daerah dalam dana bagi hasil Cukai Isu besar lain saat ini juga adalah Rokok dapat pula menjadi salah satu CSR, masalah adekuasi dan sustainabilitas dari namun tentunya harus mempertimbangkan pembiayaan pembiayaan kesehatan di Indonesia, khususnya banyak hal terutama dalam era bebas rokok, pembiayaan pembiayaan pemerintah. pemerintah. Diskusi tentang mungkinkah hal ini dilakukan?. Potensi daerah “apakah anggaran saat ini cukup? Atau kurang?, dalam menggerakkaan pembangunan kesehatan menjadi perdebatan yang hangat. Jika melihat di wilayahnya dapat pula dikembangkan, kebutuhan dana program dari pemerintah yang terutama bila terdapat industri kecil maupun digulirkan melalui APBN (Pusat) dan atau besar. APBD (Propinsi dan Kabupaten Kota), maka bisa dikatakan bahwa Review Issu Publik Anggaran kesehatan anggaran kesehatan Indonesia Indonesia relatif sangat kecil relatif sangat kecil (hanya 1.7% I su sustainabl sustainabl it as yang yakni hanya 1,7 persen dari total dari total belanja pemerintah). muncul adalah adalah masalah masalah belanja pemerintah, pemerintah, baik melalui Tetapi isu menarik berikutnya Bantu an Operasional Operasional APBN maupun APBD (Propinsi adalah adanya sisa anggaran yang Kesehatan Kesehatan (BOK ) yang dan Kabupaten Kota). Padahal tidak terserap di kementrian menjadi i nput sistem sistem UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Data pasti belum kesehatan kesehatan sebagai ebagai dana kesehatan mengatur besaran terkumpul, namun kejadian sudah bantuan program, dimana anggaran kesehatan pusat adalah terlihat bertahun-tahun. bertahun-tahun. istilah “bantuan” 5 persen dari APBN di luar gaji, Isu sustainablitas yang menim menim bulkan pert pert anyaan anyaan sedangkan APBD Propinsi dan muncul adalah masalah Bantuan tentang sustainabi sustainabi li tas dari Kab/Kota 10 persen di luar gaji, Operasional Kesehatan (BOK) progr am ter ter sebut. dengan peruntukannya 2/3 untuk yang menjadi input system pelayanan publik. Meski terlihat kesehatan sebagai dana bantuan kecil, justru ditemukan masih ada program, dimana dimana istilah “bantuan” “bantuan” sisa anggaran yang tidak terserap di kementerian menimbulkan pertanyaan tentang sustainabilitas kesehatan. Kenyataan tersebut mengundang dari program tersebut. Ada perkembangan pertanyaan: apakah anggaran kesehatan kesehatan sudah menarik bahwa BOK ini pada tahun 2013 akan cukup atau masih kurang? menjadi Dana Tugas Pembantuan (TP) untuk Suatu kebijakan pembiayaan kesehatan kesehatan melalui PKM, ini juga menjadi yang efektif dan efesien, apabila jumlahnya perhatian penting karena dalam perundangan, perundangan, mencukupi untuk menyelenggarakan pelayanan TP dan Dekonsentrasi ini sifatnya hanya dana kesehatan yang dibutuhkan dengan penyebaran pelimpahan pelimpahan wewenang pusat ke propinsi dan dana sesuai kebutuhan serta pemanfaatan yang nanti selanjutnya akan dialihkan ke Dana diatur secara seksama sehingga tidak terjadi Alokasi Khusus (DAK). peningkatan peningkatan biaya yang berlebihan. Dengan Muncul pertanyaan penting, kenapa demikian, aspek ekonomi dan sosial dari tidak langsung dari BOK ke DAK? kebijakan pembiayaan kesehatan dapat berdaya (www.kebijakankesehatanindonesia.net/compon guna dan berhasil guna bagi seluruh masyarakat ent/content/article/337-kebijakan-pembiayaanyang membutuhkannya. kesehatan.html,2012) .
Page[8]
Proses pencairan dana BOK berdasarkan cakupan 6 kunjungan, maka dengan menurunnya perencanaan perencanaan TOP setiap bulan, merupakan merupakan jumlah alokasi anggaran kesling di BOP yang kendala klasik yang semestinya dapat dipayungi tersedia 2 kunjungan, puskesmas tetap dengan peraturan keuangan yang lebih fleksibel melaksanakan 6 kunjungan dengan dana dari sisi pertanggung jawaban dengan tetap….suatu sikap yg perlu diacungi jempol… menciptakan sistem pengawasan melekat yang Kegiatan Posyandu yang merupakan kegiatan terpadu dengan memanfaatkan potensi masyarakat secara langsung dan sifatnya regular masyarakat setempat sehingga upaya dengan jumlah posyandu yang sudah tetap, kemandirian masyarakat dapat lebih tercapai. mestinya dalam struktur anggaran penyuluhan Sistem pertanggung pertanggun g jawaban anggaran BOK sudah dapat dibuatkan SK kegiatan selama dapat dibuat lebih sederhana rentang waktu setahun dengan menyerahkan sehingga dalam kegiatan sepenuhnya sistem posyandu tidak perlu terjadi pertanggung jawaban menunggu TOP , RPK yang Sistem Sistem pertan ggung j awaban awaban keuangan/administrasi dibuat setiap bulan. Hal ini anggar anggar an BOK dapat dapat dibuat dibuat lebih lebih daerah dengan SK bupati yang dapat menyebabkan sederh sederhana ana dengan dengan menyerah kan setempat sehingga terhambatnya kegiatan sepenuh sepenuh nya si si stem per per tanggun tan ggun g pertanggungjawaban pertanggungjawaban posyandu. Oleh Karenanya Karenanya j awaban keuangan/adm keuan gan/adm i ni str asi asi keuangan praktis diserahkan kegiatan posyandu selama daer daer ah dengan SK bupati sepenuhnya pada daerah setahun sudah ada dalam setempat setempat sehingga ehi ngga dengan peruntukkan rambuRencana Pelaksanaan Kegiatan per per tanggun gjawaban keuangan keuangan rambu untuk upaya promotif /RKP yang dibuat tahunan. prak ti s diser diser ahkan sepe sepenu nu hn ya dan preventif kesehatan . Dari Sehingga diharapkan tidak pada daer daer ah dengan dengan per per unt uk kan hasil penelitian dari UGM th terjadi lagi hambatan dalam r ambu-rambu untuk upaya 2007 menyatakan bahwa pelaksanaan pelaksanaan posyandu. posyandu. pr omotif dan preve preventi f k ese esehatan dengan sistem administrasi Untuk pertanggung jawaban yang dapat memangkas pelaksanaan pelaksanaan kegiatan kegiatan posyandu system birokrasi, diharapkan agar tidak ribet/merepotkan dapat tercapai efektifitas dan perlu dibuat sppd yang simple efisiensi anggaran. Bukankah system keuangan sesuai peraturan keuangan yang berlaku dan yang akuntabel di bangun agar tercapai untuk monev kegiatan ini sebaiknya melibatkan efisiensi dan efektifitas keuangan Negara untuk masyarakat dengan tandatangan kepala desa pembangunan pembangunan kesehatan kesehatan manusia manusia seutuhnya. seutuhnya. setempat dengan daftar nama dan jumlah Diperlukan upaya inovatif yang cerdas sasaran. Tidak ada alokasi anggaran Uang dalam mengelola dana BOK untk upaya lembur dalam struktur dana BOK, karena uang prefentif, dan promotif promotif di puskesmas puskesmas mengingat lembur di puskesmas ada dalam struktur alokasi bahwa pada beberapa kabupaten, kabupaten, kota dengan anggaran di BOP. Peraturan anggaran tidak adanya dana BOK yang turun dari pemerintah boleh ada alokasi anggaran yang sama pada pusat, maka di daerah pengucuran pengucuran dana biaya kegiatan yg sama, karena struktur administrasi operasional puskesmas untuk beberapa kegiatan secara keseluruhan dikelola administrasi yang sifatnya preventif, promotif alokasi untuk puskesmas. puskesmas. ini dikurangi dan dialihkan pada sektor lain. Isu menarik lain adalah mengenai Sebagai contoh kegiatan keshatan lingkungan ekuitas pelayanan kesehatan antara daerah pusskesmas pusskesmas yang pada tahun sebelumnya sebelumnya target miskin dan kaya, pedesaan dan perkotaan.
Page[9]
Disinyalir bahwa kebijakan Jamkesmas / Pemanfaatan BOK pada prinsipnya uang Jamkesda atau Jampersal hanya akan itu fokus ditujukan utk " Akselesarasi menguntungkan masyarakat perkotaan di daerah pencapaian pencapaian MDGs", terutama 1(gizi),4(akb) dan yang relatif kaya seperti Jawa dan Sumatera 5(aki). Sebetulnya pemanfaatannya terserah mengingat ketersediaan pelayanan kesehatan di kabupaten kota. Pelaksanaan harus dituangkan daerah tersebut relatif lebih merata. dalam JUKNIS BOK, yang pemberlakuannya Di samping permasalahan mengenai dengan SK Menkes. Hal ini dimaksudkan agar pembiayaan pembiayaan kesehatan kuratif di atas, juga ada dasar hukum yang kuat, untuk terdapat masalah pembiayaan kesehatan di pelaksanaanya pelaksanaanya karena harus di jamin aspek promotif dan preventif. Saat ini bergulir akuntabilitasnya. Dengan Juknis BOK, wacana akan adanya pengalihan sebagian hasil dimaksudkan agar kegiatannya jelas, terinci dan cukai rokok untuk promosi dan prevensi di terukur, sebagai dasar pelaksanaan monev yang bidang kesehatan. kesehatan. Namun di sisi lain, lain, pasal “anti dilakukan empat kali setahun. BOK masuk rokok” di UU Kesehatan yang dalam evaluasi UKP4 yang secara baru malah “ menghilang ”. berkala dilaporkan dilaporkan kepada Selain itu, banyak ahli kesehatan Presiden melalui Ketua UKP4 (P Di kabupaten Sampang Sampang masyarakat saat ini juga Kuntoro). Menurut sumber di AKI terj terj adi adi penin penin gkatan gkatan memandang seolah ada dikotomi kementerian kesehatan tahun 2012 sej ak tahu n 2010 hi ngga antara kuratif dan preventif / bahwa sebenarnya sebenarnya Kementrian Kementrian tahu n 2011. 2011. Sedangkan Sedangkan di promotif; dengan menyebutkan menyebutkan kesehatan dalam penyusunan kabupaten Si Si doarj o, terj adi bahwa pemerintah pemerintah sekarang Juknis, sudah melibatkan penur penur unan AKI , namun di terlalu cenderung membiayai Kadinkes Prov,Kab/Kota,Ka kabupaten Gr esi k terj adi kuratif dan mengabaikan Puskesmas, Irjen dan BPKP, juga peni peni ngkatan pada tahu n pembiayaan pembiayaan preventif dan telah dilakukan supervisi dengan 2010 2010 dan dan kembali kembali tur un promotif. turun ke 21 Provinsi utk evaluasi sedi edi ki t pada tahun 2011. 2011. Bantuan Operasional kegiatan th 2010-2011, sebagai Kesehatan (BOK) diluncurkan dasar perbaikan Juknis 2012, agar pada tahun 2010 untuk puskesmas puskesmas dana tersebut tepat sasaran sesuai dan jaringannya. Selama berjalan dua tahun, tujuan awal diluncurkannya BOK. BOK diragukan efektifitasnya dan Beberapa hasil evaluasi BOK 2010-2011 oleh keberlanjutannya karena menggunakan istilah Prof Ascobat Gani, ditemukan adanya disparitas “bantuan”. Bisa jadi pada masa datang, dana kemampuan Kepala Puskesmas dan Kadinkes BOK sebagai dana Tugas Pembantuan (TP) Kab/Kota, menjadi kendala utama, karena untuk kesehatan dialihkan ke Dana Alokasi kurang bisa jabarkan(memanfaatkan) BOK Khusus (DAK). Dana Tugas Pembantuan (TP) sesuai dengan tujuan. biasanya bersifat dana pelimpahan pelimpahan wewenang Mereka cenderung menggunakan uang pusat ke propinsi untuk didistribusikan didistribusikan pada yang gampang pertanggung jawabannya, tetapi level pemerintahan lebih rendah. Kalau kurang berpengaruh langsung tehadap tujuan demikian, mengapa dana BOK tidak langsung program. Masalahnya lainnya adalah BPK tidak menjadi DAK? Apakah ada motif lain dibalik mau kompromi waktu evaluasi, sehingga bila peluncuran skema skema dana BOK agar lebih popular tidak hati-hati upaya Kemenkes yang sudah seperti halnya dana BOS untuk sektor keluar dari predikat DISCLAIMER menjadi pendidikan? Wajar Dengan Pengecualian(WDP), belum sampai Wajar Tanpa Pengecualian(WTP).
Page[10]
Beberapa hasil penelitian DHA yang dilakukan oleh Nugraheni, WP dkk tahun 2012 dari Pusat humaniora kebijakan kesehatan dan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat masyarakat (masih dalam laporan, belum publikasi ) yang dilakukan di propinsi Maluku Utara ternyata penerima manfaat dari biaya kesehatan di daerah 70 % diterima oleh tenaga kesehatan, hal ini menarik semestinya penerima manfaat dari biaya kesehatan adalah masyarakat, mengingat dalam
Sistem Kesehatan Nasional salah satu sub sistem adalah pemberdayaan masyarakat. Dana BOK dimaksudkan sebagai upaya percepatan dalam pencapaian MDG‟s bidang kesehatan khususnya dalam upaya preventif, promotif yang semestinya biaya ini untuk dapat mendongkrak peningkatan peningkatan knowledge masyarakat, jadi penerima manfaat terbesar terbesar adalah adalah masyarakat. masyarakat.
CONTI CONTI NUM OF CARE CARE CAPAIAN MDG’S KESEHATAN IBU DAN ANAK SEBELUM DAN
SETELAH KEBIJAKAN DANA BOK
Kementerian kesehatan mentargetkan pada tahun 2015 pencapaian MDG‟S untuk tujuan Goal 1 (Target 1C) Memberantas kemiskinan dan kelaparan; Goal 4 (Target 4A) Menurunkan Angka Kematian anak; Goal 5 (Target 5A) Meningkatkan kesehatan ibu; Goal 6 (Target 6A&6B) Mengendalika Mengendalikan n HIV dan AIDS; AIDS; GoalL 6 (Target 6C) Mengendalikan Penyakit TB; Goal 7 (Target 7C) Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup. Pada analisis kajian policy paper ini kami membatasi hanya pada kesehatan kesehatan ibu dan anak (target 4 dan 5).
Sebagai hasil analisis konteks maka perlu mengetahui Continum of care perkembangan pencapaian pencapaian cakupan MDG‟S sebelum dan setelah adanya kebijakan penyaluran dana BOK dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Gambar grafik 2.Trend Kunjungan Ibu Hamil (Ki) di kabupaten Sampang, Gresik dan kabupaten Sidoarjo propinsi Jawa Timur
Berdasarkan gambar grafik di atas tampaknya untuk kunjungan K1 kabupaten Sampang ada peningkatan setelah kebijakan dana BOK, namun untuk kabuaten Sidoarjo tidak ada peningkatan malah sedikit menurun, demikian pula kabupaten Gresik kunjungan K1 malah terjadi penurunan yang cukup tajam pada tahuntahun-2011.
Page[11]
Gambar grafik 3.Trend Kunjungan Ibu Hamil di Kabupaten Sampang, Gresik dan kabupaten Sidoarjo propinsi Jawa Timur
Gambar grafik 5.Trend Kunjungan Nifas di kabupaten Sampang, Gresik dan kabupaten Sidoarjo propinsi Jawa Timur
Terlihat bahwa ada kecenderungan peningkatan kunjungan ibu hamil (K4) ke tenaga kesehatan setelah adanya kebijakan dana BOK di kabupaten Sampang dan Gresik, kabupaten Sidoarjo terjadi penurunan sedikit pada tahun 2011, namun masih di atas cakupan pada tahun 2009. Gambar grafik 4.Trend Angka Kematian Ibu di kabupaten Sampang, Gresik dan kabupaten Sidoarjo propinsi Jawa Timur
Pada gambar grafik di atas terlihat bahwa di kabupaten Sampang dan Gresik terjadi tren peningkatan peningkatan kunjungan nifas setelah adanya kebijakan dana BOK, namun pada kabupaten sidoarjo pada tahun 2010 terjadi peningkatan dan menurun kembali pada tahun 2011.
Gambar grafik 6 .Trend Persalinan oleh Nakes di kabupaten Sampang, Gresik dan kabupaten Sidoarjo propinsi Jawa Timur
Terlihat bahwa Di kabupaten Sampang AKI terjadi peningkatan sejak tahun 2010 hingga tahun 2011. Sedangkan di kabupaten Sidoarjo, terjadi penurunan AKI, namun pada kabupaten Gresik terjadi peningkatan pada tahun 2010 dan kembali turun sedikit pada tahun 2011.
Page[12]
Terlihat bahwa di 3 kabupaten Sampang, Gresik dan Sisoarjo terjadi tren peningkatan pesalinan oleh tenaga kesehatan setelah adanya kebijakan dana BOK yang diturunkan pada setiap puskesmas. puskesmas.
KESEHATAN ANAK Gambar grafik 7.Trend Angka Kematian Bayi (AKB) di kabupaten Sampang, Gresik dan kabupaten Sidoarjo propinsi Jawa Timur
Pada gambar grafik di atas tampak bahwa di kabupaten sampang pada tahun 2010 terjadi peningkatan peningkatan angka kematian, kematian, naum menurun dengan sagat tajam pada tahun 2011, sedangkan kabupaten Sidoarjo angka kematian bayi pada tahun 2010 menurun sedikit dan kemudian pada tahun 2011 angka kematian bayi menurun sangat tajam yaitu apada angka 2,49 per 1000 kelahiran. Di kabupaten Gresik angka kematian Bayi pada tahun 2010 menurun cukup tajam namun pada tahun 2011 naik kembali menjadi 7,5 per 1000 kelahiran. kelahiran. Gambar grafik 8.Trend Jumlah kematian Bayi di kabupaten Sampang, Gresik dan kabupaten Sidoarjo propinsi Jawa Timur
Page[13]
Gambar grafik di atas angka kematian bayi menurut jumlah kasus, terihat bahwa angka kematian bayi meningkat pada tahun 2010 dengan 176 kasus dan menurun sedikit pada tahun 2011 yaitu 125 bayi meninggal, sedangkan di kabupaten Sidoarjo angka kematian bayi menurun perlahan pada tahun 2010 dan tahun 2011. Angka kematian bayi di kabupaten Gresik menurun pada tahun 2010 namun meningkat dua kali kembali pada tahun 2011. Gambar grafik 9.Trend Balita Gizi buruk di kabupaten Sampang, Gresik dan kabupaten Sidoarjo propinsi Jawa Timur
Dari gambar grafik di atas tampak bahwa tren Balita Gizi buruk di kabupaten Sampang dan Sidoarjo meningkat pada tahun 2010, dan tahun 2011. Di Kabupaten Gresik tren Balita gizi buruk menurun pada tahun 2010, dan tahun 2011.
Analisis Kontekstual Pencapaian MDG’S Kesehatan Ibu dan Anak
Masih lambannya penurunan angka masyarakat itu sendiri. Dari hasil analisis lanjut kematian ibu dan bayi dan makin meningkatnya Riskesdas 2010 oleh Niniek L Pratiwi dkk pada kasus gizi kurang dari hasil review data profil tahun 2012 dikatakan bahwa Umur kehamilan dari ke 3 kabupaten di jawa timur, yaitu saat ANC pertama kali didominasi pertama Kab,gresik, Sidoarjo dan kabupaten sampan. pada kelompok kelompok umur 3 bulan pertama di Diperlukan suatu gerakan inovatif dengan perkotaan 82,5%, di pedesaan 67,4%. Terlihat memberdayakan masyarakat setempat dalam bahwa pemeriksaan pemeriksaan ANC pertamakali pertamakali prevalensi prevalensi pemantauan pemantauan dan penimbangan penimbangan gizi bagi Balita, terbesar pemeriksaan kehamilan pada umur oleh kader kesehatan dengan kehamilan 3 bulan pertama fasilitasi dana BOK. Dengan kehamilan. Di pedesaan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat masyarakat pemeriksaan pemeriksaan ANC pertamakali pertamakali gerakan sehat untuk semua akan pada umur kehamilan kehamilan 4-6 bulan M asih asih lambannya penur penur unan menjadi suatu nilai tersendiri di 14,7% dibandingkan ibu hamil angka kematian i bu dan bayi bayi mata masyarakat bahwa di perkotaan yang care terhadap dan makin meningkatnya kesehatan sangat berarti bagi kehamilannya, bahkan yang kasus kasus gizi gizi k ur ang dari dari hasil hasil masyarakat. menjawab tidak tahu umur r eview view data data profi l dari ke 3 Jumlah petugas kehamilan saat ANC pertamakali kabupate kabupaten n di j awa tim ur , yait yait u kesehatan masih sangat terbatas pun di pedesaan pedesaan 10,7%. 10,7%. Kab,gr esi k, Sidoarj o dan dan dengan wilayah kecamatan Pengetahuan dan kabupaten Sampang. Sampang. yang luas dan beberapa perilaku masyarakat masyarakat tentang Di perl perl ukan ger ger akan in ovatif ovatif puskesmas puskesmas dengan geografis tanda bahaya kehamilan dengan dengan me m emberdayakan mberdayak an yang sulit, tanpa ada sarana diperlukan suatu fasilitasi upaya masyarak at sete setempat mpat dal am transportasi umum, maka promotif pada masyarakat masyarakat baik pemantau pemantau an dan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat masyarakat melalui pendidikan formal peni peni mbangan mbangan gizi bagi Bali ta secara langsung merupakan maupun non formal. Dengan oleh ol eh kader kes k esehatan ehatan secar secara a suatu keniscayaan di harapkan bekal pengetahuan pengetahuan reproduksi er kesi kesi nambun gan dengan lebih mempercepat pencapaian remaja yang seharusnya masuk fasili tasi tasi dana BOK . MDG‟S. Disamping bahwa dalam kurikulum anak sekolah dengan pemberdayaan menengah ke atas. Pada tahun masyarakat akan menimbulkan 2008 cakupan persalinan oleh suatu nilai rasa memiliki tenaga kesehatan di Indonesia program kesehatan. kesehatan. Masyarakat Masyarakat akan merasa sudah mencapai 80,68%, sehingga masih ada membutuhkan pengetahuan, ketrampilan tentang pertolongan persalinan yang dilakukan oleh upaya preventif kesehatan ibu dan anak yang dukun bayi dengan cara tradisional. Namun dari seharusnya mereka lakukan. Permasalahan hasil analisis data Riskesdas tahun 2010 kesehatan bukan semata mata permasalahan dikatakan bahwa pertolongan persalinan oleh petugas kesehatan, kesehatan, jika masyarakat masyarakat peduli tenaga kesehatan rerata angka nasional terhadap kesehatan bahwa permasalahan menunjukaan persalinan oleh tenaga kesehatan kesehatan adalah masalah masyarakat , maka 78, 7%, persalinan oleh dukun bayi 17,7% . akan timbul suatu kebutuhan bahwa padahal untuk memecahkan memecahkan masalah tersebut permasalahan permasalahan kesehatan kesehatan adalah tanggung jawab Kementerian Kesehatan RI telah diluncurkan
Page[14]
Program Perencanaan Persalinan dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru Pencegahan Komplikasi (P4K) dengan stiker lahir harus melalui jalan yang terjal. Terlebih yang telah terbukti mampu meningkatkan secara kala itu dikaitkan dengan target Millenium signifikan cakupan pertolongan Development Goals (MDGs) persalinan oleh tenaga kesehatan 2015, yakni menurunkan angka dan Buku KIA sebagai informasi kematian ibu (AKI) menjadi 102 Dengan Dengan k ebij akan dana BOK dan pencatatan keluarga yang kelahiran hidup, terj adi peni peni ngkatan penemuan penemuan per 100.000 kelahiran mampu meningkatkan dan angka kematian bayi (AKB) kasus kasus ibu hamil Risti yang pengetahuan pengetahuan tentang kesehatan kesehatan menjadi 23 per 100.000 sudah di tangani oleh petugas petugas ibu,bayi, dan balita. Dari hasil kelahiran hidup yang harus kese kesehatan dih arapkan akan analisis lanjut Riskesdas 2010 dicapai. Waktu yang tersisa menjadi suatu budaya bagi bagi oleh Niniek L Pratiwi dkk hanya tinggal tiga tahun ini, petugas kesehatan kesehatan dalam mengatakan bahwa ibu hamil tidak akan cukup untuk melaksana melaksanakan kan k unj ungan yang memiliki buku KIA di mencapai sasaran itu tanpa r umah dengan dengan menj menj emput pedesaan 30,3% yang upaya-upaya yang luar bola ke masyarakat, masyarakat, t oh dana diperlihatkan dan yang mengaku biasa(Direktorat Bina Kesehatan tr ansport ansport ke masyarakat masyarakat sudah biasa(Direktorat punya namun tidak Anak, 2012) . tersedia, tersedia, mau alasan apalagi. memperlihatkan 48,3% Menurut hasil Survei sedangkan yang tidak memiliki Kesehatan Rumah Tangga 21,4%. Menurut Sri Hermiyanti (SKRT) tahun 2001, penyebab menjelaskan dengan tercatatnya ibu hamil secara langsung kematian ibu hampir 90 persen terjadi tepat dan akurat serta dipantau secara intensif pada saat persalinan persalinan dan segera setelah oleh tenaga kesehatan dan kader di wilayah persalinan. persalinan. Sementara Sementara itu, risiko kematian kematian ibu tersebut, maka setiap kehamilan sampai juga makin tinggi akibat adanya faktor persalinan dan nifas diharapkan diharapkan dapat berjalan keterlambatan, yang menjadi penyebab tidak dengan aman dan selamat langsung kematian ibu. Ada tiga risiko (http://www.depkes.go.id/index.php/berita/press keterlambatan, yaitu terlambat mengambil -release/790-ibu-selamat-bayi-sehat-suamikeputusan untuk dirujuk (termasuk terlambat siaga.html,2012) siaga.html,2012) . mengenali tanda bahaya), terlambat sampai di Penemuan kasus ibu hamil Risti yang fasilitas kesehatan pada saat keadaan darurat dan sudah ditangani oleh petugas kesehatan yang terlambat memperoleh pelayanan yang memadai meningkat dengan adanya kebijakan dana BOK oleh tenaga kesehatan. Sedangkan pada bayi, diharapkan akan menjadi suatu budaya bagi dua pertiga kematian terjadi pada masa neonatal petugas kesehatan dalam melaksanakan melaksanakan tugas (28 hari pertama kehidupan). Penyebabnya pokoknya yaitu menjemput menjemput bola ke masyarakat, masyarakat, terbanyak adalah bayi berat lahir rendah dan toh dana transport ke masyarakat sudah tersedia, prematuritas, prematuritas, asfiksia (kegagalan (kegagalan bernapas mau alasan apalagi. Kejadian kematian ibu dan spontan) dan infeksi. bayi yang terbanyak terbanyak terjadi pada saat persalinan, persalinan, Berbagai upaya memang telah dilakukan pasca persalinan, persalinan, dan hari-hari pertama untuk menurunkan kematian ibu, bayi baru lahir, kehidupan bayi masih menjadi tragedi yang bayi dan balita. Antara lain melalui penempatan terus terjadi di negeri ini. Untuk menurunkan bidan di desa, pemberdayaan pemberdayaan keluarga dan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir masyarakat dengan menggunakan Buku diperlukan upaya dan inovasi baru, tidak bisa Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) dan dengan cara-cara biasa. Upaya untuk Program Perencanaan Persalinan dan
Page[15]
Pencegahan Komplikasi (P4K), serta penyediaan fasilitas kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas perawatan dan Pelayanan Pelayanan Obstetri Neonatal Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit. Dapat dikatakan bahwa semua Pemerintah Daerah Provinsi memiliki komitmen untuk mendukung pencapaian Millineum Developmen Goals termasuk percepatan penurunan kematian kematian ibu dan kematian bayi baru lahir dengan menyusun Rencana Aksi Daerah disamping terobosan lainnya. Berikut beberapa contoh komitmen yang ada; Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mencanangkan Program AKINO (Angka Kematian Ibu dan Bayi Nol) dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KIA hingga ke tingkat desa. Provinsi Nusa Tenggara Timur Timur dengan Program Revolusi KIA dengan tekad mendorong semua persalinan berlangsung di di fasilitas kesehatan kesehatan yang yang memadai memadai (puskesmas). Pemda DI Yogyakarta berkomitment berkomitment meningkatkan meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan dan penguatan sistem rujukan, serta penggerakan penggerakan semua lintas sektor dalam percepatan percepatan pencapaian pencapaian target MDGs oleh Pemda Pemda Provinsi Sumatera Barat. Upaya terobosan yang paling mutakhir adalah program Jampersal (Jaminan Persalinan) yang digulirkan sejak 2011. Program Jampersal ini diperuntukan bagi seluruh ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir yang belum memiliki jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan. Keberhasilan Jampersal tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pelayanan
Page[16]
kesehatan namun juga kemudahan masyarakat menjangkau pelayanan kesehatan disamping pola pencarian pencarian pertolongan pertolongan kesehatan dari masyarakat, sehingga dukungan dari lintas sektor dalam hal kemudahan transportasi serta pemberdayaan pemberdayaan masyarakat masyarakat menjadi sangat penting. Melalui program ini, pada tahun 2012 Pemerintah menjamin pembiayaan persalinan sekitar 2,5 juta ibu hamil agar mereka mendapatkan layanan persalinan oleh tenaga kesehatan dan bayi yang dilahirkan sampai dengan masa neonatal di fasilitas kesehatan. Program yang punya slogan Ibu Selamat, Bayi Lahir Sehat ini diharapkan memberikan kontribusi besar dalam upaya percepatan penurunan angka kematian kematian ibu dan bayi baru lahir. Lalu bagaimana dengan kecenderungan angka kematian ibu sejauh ini, terutama setelah berbagai upaya dilakukan? dilakukan? Kalau mengacu pada hasil Survey Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan selama kurun waktu 1994-2007, AKI memang terus menunjukkan tren menurun. Hasil SDKI 2007 menunjukkan AKI sebesar 228 per 100.000. Namun, melihat tren penurunan AKI yang berlangsung lambat, dikhawatirkan sasaran MDG 5a tidak akan tecapai. Demikian juga dengan sasaran MDG 4, perlu upaya lebih rasional dan inovatif inovatif agar penurunan penurunan AKI dan AKB melebihi tren yang ada sekarang. Jangan mengharapkan suatu perubahan bila kita hanya melakukan sesuatu yang biasa dilakukan. Upaya-upaya inovasi yang memiliki daya ungkit yang tinggi harus segera diprioritaskan.
Kurangnya komitmen Pemerintah Daerah untuk pertanggung pertanggung jawaban. Dengan menciptakan menciptakan mendukung pencapaian Millineum Developmen sistem pengawasan melekat yang terpadu Goals termasuk percepatan penurunan kematian dengan memanfaatkan potensi masyarakat ibu dan kematian bayi baru lahir dengan setempat sehingga upaya kemandirian mengurangi anggaran dana BOP kabupaten kota masyarakat dapat lebih tercapai. Sistem untuk upaya preventif, promotif penyerapan penyerapan anggaran keuangan keuangan dengan pertimbangan sudah ada BOK dapat dibuat lebih sederhana dana BOK. Terlihat bahwa ada dengan menyerahkan sepenuhnya beberapa kasus dari data profil sistem pertanggung jawaban Sistem penyer penyer apan kesehatan kabupaten padatahun keuangan / administrasi daerah anggaran anggaran keuangan keuangan B OK 2010 angka kematian bayi dengan SK bupati setempat dapat dapat dibuat l ebih menurun, namun pada tahun 2011 sehingga pertanggungjawaban sederh sederhana ana dengan naik kembali ke posisi tahun 2009. keuangan praktis diserahkan menyer menyer ahkan sepe epenu hn ya Kurangnya menyusun Rencana sepenuhnya pada daerah dengan si stem per per tanggun g Aksi Daerah disamping , peruntukkan peruntukkan rambu-rambu rambu-rambu untuk j awaban monitoring dari propinsi ke upaya promotif dan preventif keuangan/administrasi kabupaten, kurangnya pemantauan kesehatan . Dari hasil penelitian daer daer ah dengan SK bu pati dan monitoring dari dinas dari UGM th 2007 menyatakan setempat setempat sehingga ehi ngga kesehatan ke camatan yang perlu bahwa dengan sistem administrasi pertanggungjawaban dilakukan disamping pedampingan yang dapat memangkas sistem keuangan keuangan prakti s dan pembinaan yang harus birokrasi, diharapkan diharapkan dapat diser diser ahkan sepenu penu hnya dilakuka secara rutin dan berkala tercapai efektifitas dan efisiensi pada daer daer ah dengan setiap bulan ke puskesmas yang anggaran. Bukankah system peru peru ntukkan rambu-rambu rambu-rambu tidak hanya pencatatan tanpa keuangan yang akuntabel di unt uk upaya promotif dan memberikan nilai makna di balik bangun agar tercapai efisiensi dan preventi preventi f kese kesehatan . angka. Jadi sifat supervisi efektifitas keuangan Negara untuk seharusnya lebih ditekankan pada pembangunan pembangunan kesehatan manusia bimbingan teknis. Dana BOK seutuhnya. dimaksudkan untuk upaya preventif, promotif Masih lambannya penurunan angka petugas kesehatan kesehatan yang ada di puskesmas, puskesmas, kematian ibu dan bayi dan makin meningkatnya namun dana BOK juga dapat dipakai untuk kasus gizi kurang dari hasil review data profil masyarakat yang ditunjuk sebagai kader dari ke 3 kabupaten di jawa timur, yaitu kesehatan dalam upaya jemput bola ke Kab,gresik, Sidoarjo dan kabupaten sampang masyarakat baik kader yang melakukan perlu suatu gerakan inovatif dengan penimbangan penimbangan atau penemuan penemuan kasus ibu hamil memberdayakan masyarakat setempat dalam Risti. Sehingga pemanfaatan penyaluran dana pemantauan pemantauan dan penimbangan penimbangan gizi bagi Balita, BOK dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. pemantauan pemantauan pemeriksaan kunjungan kunjungan neonatal ke Proses pencairan dana BOK berdasarkan fasilitas kesehatan. Dengan pemberdayaan RPK setiap bulan, merupakan kendala klasik masyarakat gerakan sehat untuk semua akan yang semestinya dapat dipayungi dengan menjadi suatu nilai tersendiri di mata peraturan keuangan keuangan yang lebih fleksibel dari sisi masyarakat bahwa kesehatan merupakan
Page[17]
kebutuhaan bagi masyarakat. Kepala Puskesmas ibu hamil di perkotaan yang care terhadap kurang dapat mengelola dana BOK secara lebih kehamilannya, bahkan yang menjawab tidak efisien dan akuntabel, mengingat dari beberapa tahu umur kehamilan saat ANC pertamakali pun data sekunder data pencapaian kesehatan ibu dan di pedesaan 10,7%. anak cakupan KN1-KN4 naik pada tahun 2010, Program yang dapat mengungkit namun kemudian turun kembali pada tahun turunnya angka kematian ibu bersalin, bayi 2011, sehingga perlu pendampingan dan lahir sehat ini diharapkan memberikan pembinaan kembali terutama pada kontribusi besar dalam upaya puskesmas puskesmas yang jauh dari pusat percepatan percepatan penurunan angka kabupaten, kota. Jumlah petugas kematian ibu dan bayi baru lahir. Kepala Kepal a Puskesmas Puskesmas kesehatan masih sangat terbatas Berdasarkan hasil Survey Dasar kur ang dapat dap at dengan wilayah kecamatan yang luas Kesehatan Indonesia (SDKI) yang mengel menge l ola dana BOK dan geografis yang tidak dilakukan selama kurun waktu s e cara l e bih efi s ien memungkinkan, maka pemberdayaan 1994-2007, dan akun tabel, tabe l, masyarakat secara langsung di AKI memang terus menunjukkan mengin gat beber bebe r apa harapkan lebih mempercepat tren menurun. Hasil SDKI 2007 data sekun s ekun der de r data dat a pencapaia pencapaian MDG‟S. Disamping menunjukkan AKI sebesar 228 per pencapai pencapai an kes k esehatan ehatan 100.000. Namun, melihat tren bahwa dengan pemberdayaan pemberdayaan ibu dan anak masyarakat akan menimbulkan suatu penurunan AKI yang berlangsung cakupan cakupan KN 1-KN4 nilai rasa memiliki program lambat, dikhawatirkan sasaran nai k pada tahu n 2010, 2010 , kesehatan. Masyarakat akan merasa MDG 5a tidak akan tercapai. namun kemudian membutuhkan pengetahuan, Sasaran MDG‟s diharapkan pada tur un kembali kemba li pada pad a ketrampilan tentang upaya preventif tahun 2015 udah harus tercapai, kini tahu n 2011, se sehi ngga kesehatan ibu dan anak yang teggang waktu itu tinggal 2 tahun per pe r l u pe p e ndampin gan seharusnya mereka lakukan. lagi. dan pembi pe mbi naan Permasalahan kesehatan bukan Berdasarkan kesehatan kembali ke mbali ter te r utama semata mata permasalahan petugas secara global pemerintah Indonesia pada puskes pu skesmas mas yang kesehatan, jika masyarakat di ajak telah menjalin beberapa kerja sama j auh dar i pusat bahwa permasalahan permasalahan kesehatan dengan masyarakat internasional kabupaten, kota. adalah masalah masyarakat , maka dengan prinsip kerja sama akan timbul suatu kebutuhan bahwa kemitraan, untuk mendukung upaya permasalahan permasalahan kesehatan kesehatan adalah percepatan percepatan penurunan Angka tanggung jawab masyarakat itu Kematian Ibu dan Bayi. Kerja sama sendiri. Dari hasil analisis lanjut dengan berbagai development Riskesdas 2010 oleh Niniek L Pratiwi dkk partners dalam bidang kesehatan ibu dan anak pada tahun 2012 dikatakan dikatakan bahwa Umur telah berlangsung lama, beberapa kemitraan kehamilan saat ANC pertama kali didominasi tersebut adalah :1) AIP MNH (Australia pertama pada kelompok umur 3 bulan pertama Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal di perkotaan 82,5%, di pedesaan 67,4%. Terlihat Health), bekerja sama dengan Pemerintah bahwa pemeriksaan pemeriksaan ANC pertamakali pertamakali prevalensi prevalensi Australia di 14 Kabupaten di Provinsi NTT sejak terbesar pemeriksaan kehamilan pada umur 2008, bertujuan menurunkan angka kematian ibu kehamilan 3 bulan pertama kehamilan. Di dan bayi melalui Revolusi Kesehatan Ibu dan pedesaan pemeriksaan pemeriksaan ANC pertamakali pertamakali pada Anak;2) GAVI (Global Alliance for Vaccine & umur kehamilan 4-6 bulan 14,7% dibandingkan Immunization) bekerja beberapa kabupaten di 5
Page[18]
provinsi (Banten, Jabar, Sulsel, Papua Barat dan Papua), bertujuan meningkatkan cakupan imunisasi dan KIA melalui berbagai kegiatan peningkatan peningkatan partisipasi partisipasi kader dan masyarakat, masyarakat, memperkuat manajemen puskesmas dan kabupaten/kota; 3) MCHIP (Maternal & Child Integrated Program) bekerjasama dengan USAID di 3 kabupaten (Bireuen, Aceh, SerangBanten dan Kab.Kutai Timur- Kalimantan Timur);4) Pengembangan buku KIA oleh JICA walaupun kerjasama project telah berakhir namun buku KIA telah diterapan di seluruh Indonesia;5) UNICEF melalui beberapa kabupaten di wilayah kerjanya seperti ACEH, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (kerjasama dengan Child Fund) serta Papua meningkatkan pemberdayaan keluarga dan masyarakat terkait kesehatan ibu dan anak dan peningkatan kualitas pelayanan anak melalui manajemen terpadu balita sakit (MTBS). 6) Tidak terkecuali WHO memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak baik dalam dukungan penyusunan standar pelayanan maupun capasity building . Namun diharapkan kemitraan ini jangan sampai malah menjadi “selesai proyek selesai sudah program inovasi” tanpa suatu kesinambungan program, yang mestinya menjadi “lesson “lesson learn” learn” untuk upaya percepatan pencapaian pencapaian MDG‟s untuk program dengan anggaran dari pemerintah daerah maupun APBN. Pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan RI meluncurkan program EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival, bekerja sama dengan USAID dengan kurun waktu 2012 – 2012 – 2016, 2016, yang diluncurkan 26 Januari
Page[19]
2012 sebagai salah satu bentuk kerjasama Pemerintah Indonesia dengan USAID dalam rangka percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir di 6 provinsi terpilih yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan JawaTimur yang menyumbangkan kurang lebih 50 persen dari kematian ibu dan bayi di Indonesia. Dalam program ini Kementerian Kementerian Kesehatan RI bekerjasama bekerjasama dengan dengan JHPIEGO, JHPIEGO, serta mitra-mitra mitra-mitra lainnya seperti Save the Children, Research Triangle Internasional , Muhammadiyah dan Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Upaya yang akan dilaksanakan adalah dengan peningkatan kualitas pelayanan emergensi obstetri dan neonatal dengan cara memastikan intervensi medis prioritas yang mempunyai dampak besar pada penurunan kematian dan tata kelola klinis (clinical governance) diterapkan di RS dan Puskesmas. Upaya lain dalam program EMAS ini dengan memperkuat sistem rujukan yang efisien dan efektif mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas sampai ke RS rujukan di tingkat kabupaten/kota. Masyarakat pun dilibatkan dalam menjamin akuntabilitas dan kualitas fasilitas kesehatan ini. Untuk itu, program ini juga akan mengembangkan mekanisme umpan balik dari masyarakat ke pemerintah daerah menggunakan teknologi informasi seperti media sosial dan SMS gateway, gateway, dan memperkuat forum masyarakat agar dapat menuntut pelayanan yang lebih efektif dan efisien melalui maklumat pelayanan pelayanan ( service charter ) dan Citizen Report Card .
Pemerintah daerah, baik itu di tingkat fungsi dan kebutuhan masyarakat. Pemikiran ini Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga berdampak berdampak pada penempatan tenaga kesehatan. diharapkan memiliki komitmen untuk terus Puskesmas lebih banyak tenaga sarjana memperkuat sistem kesehatan daerah dengan kesehatan masyarakat yang membidangi upaya mengacu pada sistem kesehatan nasional tahun promosi kesehatan, kesehatan, tenaga Gizi masyarakat, masyarakat, 2012. Pemerintah kabupaten , kota diharapkan sanitasi lingkungan, bidan desa dan komitmennya dalam meningkatkan alokasi epidemiologis lapangan. Sedangkan petugas anggaran kesehatan yang langsung dirasakan kesehatan yang di Pusat Pelayanan klinik dasar manfaatnya untuk masyarakat melalui lebih banyak tenaga medis, dokter, dokter gigi peningkatan peningkatan kegiatan preventif, dan paramedis paramedis perawat, dan bidan promotif kesehatan kesehatan ibu dan anak. senior yang cukup berpengalaman Pemeri Pe meri ntah pusat pusa t dan Petugas kesehatan lebih banyak dalam melayani persalinan daer daer ah serta deve devell opmen melakukan kegiatan preventif, normal. Pemikiran ini diharapkan part ner ber be r upaya promotif dengan melakukan melakukan dapat mempercepat pencapaian mengembangkan mengembangkan upaya upaya penyuluhan tentang MDG‟S di Indonesia. in ovatif ova tif yang memil me mil ik i daya pentingnya kesehatan kesehatan ibu dan Dukungan pemerintah ungki t tin ggi dalam da lam upaya upay a anak dalam wilayah desa yang daerah diharapkan juga diimbangi per pe r cepatan ce patan penu pe nu r unan menjadi tanggung jawabnya. dengan dukungan pemerintah kematian ke matian i bu dan bayi ba yi baru Peningkatan upaya prevenmtif, kabupaten / kota dalam lahir . F okus pada pa da dan promotif akan dirasakan implementasi upaya penurunan penyeb pe nyebab ab ut ama kematian , secara langsung melalui transfer kematian ibu dan bayi. Alokasi pada daer dae r ah pri ori tas baik of knowledge pada masyarakat anggaran diharapkan dapat daer dae r ah yang memil me mil ik i yang membutuhkan informasi ini. memberikan manfaat terbesar kasus kematian ti nggi pada untuk masyarakat dengan prioritas Puskesmas sebagai pusat ibu dan bayi bayi baru l ahir kesehatan masyarakat harus lebih upaya preventif dan promotif yang ser ser ta pada daer daer ah yang banyak pada kegiatan preventif akan memberikan dampak jangka s ul it akses aks es pelayanan pe layanan ti dak dan promotif. Perlu diciptakan pendek dengan meningkatnya meningkatnya berar be rar ti melupakan lainn ya. ya . suatu sitem pengawasan melekat knowledge masyarakat, dalam pertanggungjawaban pemahaman pemahaman masyarakat masyarakat akan kegiatan preventif dan promotif program kesehatan kesehatan yang ada di petugas kesehatan kesehatan di puskesmas puskesmas puskesmas puskesmas maupun UKBM, agar lebih tepat sasaran. Setiap kegiatan dampak jangka panjang dengan akan preventif, promotif , sasaran yang harus dicapai meningkatkan peran serta masyarakat pada adalah sasaran baru, dan sasaran lama, sehingga upaya menuju kemandirian masyarakat pada semakin luas informasi kesehatan ibu dan anak upaya kesehatan perorangan maupun kelompok. yang sampai pada masyarakat. Puskesmas Keberhasilan percepatan penurunan hanya fokus pada kegiatan preventif dan kematian ibu dan bayi baru lahir tidak hanya promotif. Puskesmas Puskesmas rawat inap perlu diganti ditentukan oleh ketersediaan pelayanan nama menjadi Pusat pelayanan klinik dasar yang kesehatan namun juga kemudahan masyarakat melayani pelayanan pengobatan dasar dan menjangkau pelayanan kesehatan disamping pelayanan Poned. Poned. Hal ini akan lebih tepat sesuai pola pencarian pencarian pertolongan pertolongan kesehatan dari
Page[20]
masyarakat. Perbaikan infrastruktur infrastru ktur yang akan menunjang akses kepada pelayanan kesehatan seperti transportasi, ketersediaan listrik, ketersediaan air bersih dan sanitasi, serta pendidikan dan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat masyarakat utamanya terkait kesehatan ibu dan anak yang menjadi tanggung jawab sektor lain memiliki peran sangat sangat besar. Pemberdayaan Masyarakat melalui dukungan organisasi profesi tidak kalah pentingnya adanya deklarasi yang mereka canangkan pada tahun 2009, organisasi profesi ini adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia (POGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), dan Perkumpulan Perinatologi Indonesia (PERINASIA). Organisasi profesi berkomitmen meningkatkan profesionalisme anggotanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi ibu dan anak. Pada tahun yang sama sekumpulan LSM dan organisasi masyarakat madani bergabung dalam Gerakan Kesehatan Kesehatan Ibu dan Anak juga mendukung pencapaian MDGs 2015 melalui advokasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan berbagai Fakultas Kedokteran Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Negeri pada November 2011 menandatangani deklarasi Semarang agar dengan pendekatan Tri Darma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, perguruan tinggi dapat memberikan sumbangsihnya dalam pengembangan, implementasi dan monitoring serta evaluasi dari setiap kebijakan kesehatan, khususnya dalam pencapaian pencapaian MDGs di tingkat nasional dan di tingkat daerah. Dukungan development partners, partners, upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir harus melalui jalan yang terjal. Terlebih kala itu dikaitkan dengan target Millenium Development Goals (MDGs) 2015 waktu yang
Page[21]
tersisa hanya tinggal dua tahun ini, sehingga diperlukan upaya-upaya yang luar biasa. Pemerintah pusat dan daerah serta development partner berupaya mengembangkan upaya inovatif yang memiliki daya ungkit tinggi dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir. Fokus pada penyebab utama kematian, pada daerah prioritas baik daerah yang memiliki kasus kematian tinggi pada ibu dan bayi baru lahir lahir serta pada pada daerah daerah yang sulit sulit akses pelayanan pelayanan tidak berarti berarti melupakan melupakan lainnya. lainnya. Upaya inovatif tersebut antara lain; penggunaan penggunaan technologi technologi terkini pada transfer of knowledge maupun pendampingan/ inisiasi pada masyarakat dalam memberi pengetahuan risiko tinggi kehamilan dan ketrampilan serta pemberdayaan pemberdayaan masyarakat masyarakat dengan dengan menggunakan menggunakan „SMS‟, metode pendampingan pada capasity building, kepercayaan pada kader kesehatan kesehatan baik dalam hal management management program maupun peningkatan peningkatan kualitas pelayanan kader kesehatan kesehatan dalam merujuk kasus. Peningkatan pemberian kewenangan lebih pada tenaga kesehatan yang sudah terlatih pada daerah dengan kriteria khusus dimana ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang berkompeten. Pemberdayaan masyarakat menjadi ujung tombak dalam prioritas perencanaan perencanaan kesehatan kesehatan di kabupaten kota dan propinsi mengingat pemberdayaan masyarakat menjadi sub sistem dalam Sistem Kesehatan Nasional. Tekad dan tujuan Kementerian Kesehatan untuk mencapai Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan dapat diraih dengan dukungan berbagai pihak, demi kesejahteraan masyarakat umumnya dan kesehatan ibu dan anak khususnya. Tak ada harapan yang tak dapat diraih dengan karya nyata melalui kerja keras dan kerja cerdas khususnya petugas kesehatan di tingkat puskesmas puskesmas untuk menjemput menjemput bola melakukan melakukan upaya preventif, promotif di bidang kesehatan ibu dan anak dengan melakukan pemberdayaan pada masyarakat masyarakat secara langsung dengan
peningkatan peningkatan pengetahuan tanda tanda kehamilan kehamilan risiko tinggi, pendekatan social budaya pada masyarakat agar tercipta suatu system nilai
perilaku sehat menjadi kebutuhan masyarakat, masyarakat, bukan hanya hanya kebutuhan kebutuhan petugas petugas kesehatan. kesehatan.
Badan Litbangkes, Studi Operasional Banytuan Operasional Kesehatan Terhadap Kinerja Puskesmas Dalam Mencapai Mencapai Target Target MDG’s, Tahun 2010 Badan Pusat Statistik RI., Macro Internasional, USAID., 2007. Laporan Survey Demografi Kesehatan Indonesia Tahun 2007, Badan Pusat Statistik RI., Jakarta. Dunn, William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (second edition)(terjemahan). Jogjakarta, Gadjah Mada University Press Dasuki Djaswadi, 2001. Kematian maternal dan perinatal:masalah, tantangan dan upaya pemecahan. Dalam buku Reorientasi kebijakan kependudukan, Pusat Penelitian dan Kependudukan Universitas Gadjah mada Yogyakarta, P 91-104 Corcoran Nova, 2008. Theories and Models in Communiting Health messages, in book Communiting Health strategies for Health promotionFirst published, reprinted 2008, ISBN 978-1-4129 24023, Sage Publication Asia pacific Pte Ltd 33 Pekin street far East Square Singapore P 5-31 Corcoran Nova, and Sue Corcoran 2008. Social and Psychological factors in communication, in book Communiting Communiting Health strategies for Health promotionFirst promotionFirst published, reprinted 2008, ISBN 978-14129 24023, Sage Publication Asia pacific Pte Ltd 33 Pekin street far East Square Singapore P 3252 Barbara Goodfellow and Calvin Moorley 2008. Reaching unreachable groups and Crossing Cultural barriers in Communicating Communicating Health Promotion, in book Communiting Health strategies for Health promotionFirst promotionFirst published, reprinted 2008, ISBN 978-1-4129 24023, Sage Publication Asia pacific Pte Ltd 33 Pekin street far East Square Singapore P 53-72 Gordon, Ian, Janet Lewis and Ke Young dalam Hill, Michael (eds). 1993. The Policy Process, A Reader. New York; Harvester Harvester Wheatsheaf Wheatsheaf Gulliford, Martin, Jose Figueroa-Munoz, Myfanwy Morgan, David Hughes, Barry Gibson1, Roger Beech2, Meryl Hudson, 2002. What does `access to health care‟ mean? Journal of Health Services Research and Policy, Volume 7 No. 3 July 2002 Kementerian Kesehatan RI., 2011a. Bagaimana Pendanaan Jampersal? Mediakom edisi 29/April 2011 Kementerian Kesehatan RI., 2011b. Jampersal Solusi Persalinan. Mediakom edisi 29/April 2011.
Page[22]
Penyusun : Niniek Lely Pratiwi Agus Suprapto Agung Dwi Laksono Betty Roosihermiatie Rukmini Gurendro Putro Ristrini Wahyu Dwi Astuti Oktarina Mugeni Sugiharto
Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Jl. Indrapura 17 Surabaya 60176 Telp. Kepala (031) 3522952, Opr. (031) 3528748
Page[23]
