-2-
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
Jalan RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410 Telepon : 021-7693260 s.d. 7693266 Faksimile 021-7657062 Laman : www.pklk.kemdikbud.go.id Email:
[email protected]
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS NOMOR : 123/D6/BP/2017 123/D6/BP/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH ALAT PENDIDIKAN TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/D/BP/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Peraturan
Dasar Kuasa
dan
Menengah,
Pengguna
perlu
Anggaran
menetapkan
Satuan
Kerja
Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Pemerintah Alat Pendidikan Tahun 2017;
Bantuan
-2-
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
Jalan RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410 Telepon : 021-7693260 s.d. 7693266 Faksimile 021-7657062 Laman : www.pklk.kemdikbud.go.id Email:
[email protected]
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS NOMOR : 123/D6/BP/2017 123/D6/BP/2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH ALAT PENDIDIKAN TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/D/BP/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Peraturan
Dasar Kuasa
dan
Menengah,
Pengguna
perlu
Anggaran
menetapkan
Satuan
Kerja
Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Pemerintah Alat Pendidikan Tahun 2017;
Bantuan
-3-
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Peraturan
Pemerintah
Nomor
19
Tahun
2005
tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2005
Nomor
4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah
Nomor
13
Tahun
2015
tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005
tentang
Standar
Nasional
Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 4. Peraturan
Pemerintah
Nomor
17
Tahun
2010
tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2010
Nomor
23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2010
Nomor
112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 5. Peraturan
Presiden
Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
-4-
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan
Sekolah
Menengah Atas Luar Biasa
(SMALB); 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan
dan
Kebudayaan
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 Anggaran
tentang
Bantuan
Negara/Lembaga
Mekanisme
Pemerintah
sebagaimana
Pada
telah
Pelaksanaan Kementerian
diubah
dengan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 Menteri
tentang
Keuangan
Perubahan
Republik
atas
Peraturan
Indonesia
Nomor
168/PMK.05/2015; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran
Bantuan
Kementerian
Pendidikan
Pemerintah Dan
Di
Kebudayaan
Lingkungan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016; 10. Peraturan
Direktur
Jenderal
Pendidikan
Dasar
dan
Menengah Nomor 30/D/BP/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA
DIREKTORAT
PEMBINAAN
PENDIDIKAN
KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH ALAT PENDIDIKAN TAHUN 2017.
-5-
Pasal 1 Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah Alat Pendidikan Tahun
2017
yang
selanjutnya
dalam
Peraturan
ini
disebut
Petunjuk
Pelaksanaan Alat Pendidikan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan sekolah penerima bantuan pendidikan khusus dan layanan khusus dalam melaksanakan ketentuan Bantuan Pemerintah Alat Pendidikan Tahun 2017.
Pasal 2 Petunjuk Pelaksanaan Alat Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 3 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Januari 2017
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS,
SRI RENANI PANTJASTUTI NIP 196007091985032001
LAMPIRAN PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS NOMOR : 123/D6/BP/2017
TANGGAL : 25 JANUARI 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH ALAT PENDIDIKAN TAHUN 2017
BAB I PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496)
sebagaimana
telah
beberapa
kali
diubah
terakhir
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
-2-
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 6. Peraturan
Presiden
Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah
Menengah
Pertama
Luar
Biasa
(SMPLB),
dan
Sekolah
Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan; 9. Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016; 11. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 30/D/BP/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 12. DIPA
Direktorat
Pembinaan
PK-LK
Nomor
023.03.06.666028/2016 tanggal 7 Desember 2016;
SP.
DIPA-
-3-
B. Tujuan Penggunaan Bantuan 1. Mendukung program peningkatan mutu pendidikan di sekolah 2. Memenuhi Sarana dan Prasarana Alat Pendidikan di Sekolah 3. Mendukung pemenuhan kebutuhan jenis dan jumlah Alat Pendidikan meliputi : a) Alat bantu Pembelajaran b) Alat bantu Keberbakatan c) Alat bantu Kecacatan d) Alat Keterampilan e) Alat Olahraga f) Alat Keamanan Sekolah
C. Pemberi Bantuan Direktorat
Jenderal
Pendidikan
Dasar
dan
Menengah
Direktorat
Pembinaan PK-LK melalui Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
D. Sasaran Sasaran bantuan program Bantuan Pemerintah Alat Pendidikan adalah 1680 paket
E. Hasil Yang Diharapkan 1. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Sarana Alat Pendidikan di Sekolah 2. Terpenuhinya alat pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar
F. Nilai Bantuan dan Karakteristik Bantuan 1. Nilai bantuan Pemerintah Alat Pendidikan tahun 2017 adalah sebesar Rp67.200.000.000,- (enam puluh tujuh milyar dua ratus ratus juta rupiah) 2. Karakteristik Bantuan a. Belanja bantuan pemerintah yang disalurkan dalam bentuk uang; b. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan diluar ketentuan yang berlaku;
-4-
c. Jangka waktu pembelanjaan bantuan selama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya bantuan tersebut masuk di rekening sekolah sampai dengan pelaksanaan pengadaan selesai; d. Bantuan ini harus dikelola secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel, serta dapat
dipertanggungjawabkan
baik
fisik,
administrasi
maupun
keuangan; e. Pembelanjaan dana bantuan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip pengadaan yang diatur Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dan perubahannya, pasal 5 yaitu efisien, efektif, transparan,
terbuka,
bersaing,
adil/tidak
diskriminatif,
dan
akuntabel.
G. Jadwal Kegiatan No
KEGIATAN
WAKTU TAHUN 2017
1.
Penerimaan Usulan/Proposal
s/d Maret
2.
Evaluasi Usulan/Proposal
s/d April
3.
Penetapan Penerima Bantuan
April
4.
Bimbingan Teknis dan Penandatanganan
April
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan 5.
Penyaluran Dana
April – Mei
6.
Pelaksanaan pengadaan
Mei – Okt
7.
Laporan pelaksanaan (100%)
Nov – Des
-5-
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
A. Organisasi Pelaksana 1. Direktorat Pembinaan PK dan LK; 2. Dinas Pendidikan Propinsi; 3. Sekolah.
B. Tugas dan Tanggung Jawab 1. Direktorat Pembinaan PK dan LK a. Menyiapkan dokumen Bantuan Pemerintah b. Melaksanakan seleksi secara selektif terhadap calon penerima dana bantuan pemerintah; c. Menetapkan penerima dana bantuan pemerintah; d. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek); e. Menyalurkan dana bantuan; f. Menerima laporan hasil pelaksanaan. g. Menerima hasil pengadaan dari penerima bantuan yang selanjutnya dicatatkan sebagai aset Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian diserahkan kepada Pemda untuk dicatatkan sebagai aset Pemerintah Daerah
2. Dinas Pendidikan Provinsi a. Mengetahui proposal bantuan pemerintah; b. Mengusulkan sekolah calon penerima bantuan; c. Mengetahui surat perjanjian pemberian bantuan; d. Melakukan pembinaan dan pengawasan; e. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan bantuan dari sekolah; f. Memberikan bimbingan apabila ada kendala yang terjadi di lapangan; g. Menerima hibah aset yaitu hasil pengadaan yang bersumber dari Bantuan Pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian segera dicatatkan sebagai aset Pemerintah Daerah; h. Melaporkan
dan
menyampaikan
dokumen
kepada
Direktorat
Pembinaan PKLK mengenai pencatatan aset sebagai aset Pemerintah Daerah (aset Barang Milik Daerah).
-6-
3. Sekolah a. Menyusun proposal bantuan; b. Kepala Sekolah atau yang mewakili menandatangani surat perjanjian pemberian
bantuan
dengan
Pejabat
Pembuat
Komitmen
pada
Direktorat Pembinaan PKLK; c. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik, pengelolaan administrasi, dan pertanggungjawaban keuangan; d. Membentuk Tim Pelaksana Bantuan Pemerintah minimal 3 orang e. Membentuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan minimal 3 orang f. Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku; g. Menugaskan bendahara sekolah membuat pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana bantuan; h. Menerima laporan dan serah terima pekerjaan dari Tim Pelaksana Bantuan Pemerintah yang dilengkapi dengan dokumen kemajuan fisik/barang dan keuangan dalam bentuk berita acara; i. Melakukan serah terima hasil pengadaan sebagai aset Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kepada PPK Seksi Sarana Prasarana Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Direktorat Pembinaan PKLK. j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen yang terkait dengan pemberian bantuan pemerintah dan pelaksanaan kegiatan; k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Pembinaan PKLK dan Dinas Pendidikan Provinsi yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi
-7-
BAB III TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH
A. Persyaratan Penerima 1. Penerima bantuan ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan PK dan LK; 2. Memiliki izin operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Memiliki Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan Surat Keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Mengajukan proposal yang telah diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi berisi antara lain : a. Surat Keputusan (SK) pengangkatan Kepala Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ; b. Jumlah siswa; c. Sumber daya listrik; d. Jadwal pelaksanaan kegiatan; e. NPWP atas nama Sekolah (bukan NPWP atas nama pribadi atau yayasan); 5. Surat Pernyataan memuat: a. Akan melakukan pembelian melalui penyedia barang/jasa dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya; b. Pernyataan
akan
melaksanakan
kegiatan
sesuai
Petunjuk
Pelaksanaan Bantuan Pemerintah PKLK; c. Tanggung
jawab
mutlak
terhadap
penggunaan
dana
bantuan
Pemerintah yang akan diterimanya. 6. Tanggungjawab mutlak terhadap penyelesaian sengketa, perselisihan dan atau permasalahan hukum yang muncul akibat pelaksanaan Bantuan Pemerintah dari penyalahgunaan dana, pelanggaran prosedur, tindak pidana korupsi dan atau hal-hal lainnya yang termasuk kategori tindak pidana.
B. Mekanisme Pengajuan Proposal dan Penetapan Penerima Bantuan serta Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan 1. Mekanisme Pengajuan Proposal dan Penetapan Penerima Bantuan diatur sesuai alur proses 1.
-8-
2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan diatur sesuai alur proses 2.
C. Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan akan mengikuti bimbingan teknis dari Direktorat Pembinaan PK-LK. Kegiatan pokok bimbingan teknis meliputi: 1. Strategi pelaksanaan kegiatan; 2. Penyusunan Rencana Penggunaan Dana dan Rencana Anggaran Biaya; 3. Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan. 4. Penandatanganan surat perjanjian antara pihak penerima bantuan dengan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembinaan PK-LK;
D. Penyaluran Dana Bantuan Penyaluran dana bantuan dilakukan melalui KPPN Jakarta III dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penyaluran dana akan dilakukan
sekaligus ke penerima bantuan;
dengan dilampiri : a. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; b. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan, dan disahkan oleh PPK. 2. Dana bantuan disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan) ke Rekening Sekolah (bukan atas nama pribadi atau yayasan Penyaluran Dana Bantuan disampaikan secara penuh/utuh ke rekening penerima bantuan, tanpa potongan pajak dari Kas Umum Negara. Kewajiban pajak atas penggunaan dana bantuan diselesaikan oleh penerima dana bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
-9-
BAB IV PEMBELANJAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN PEMERINTAH
A. Pembelanjaan Dana 1. Dana
bantuan
digunakan
untuk
pembelanjaan
sesuai
dengan
kebutuhan sekolah yang tertuang dalam surat perjanjian; 2. Dana bantuan sudah termasuk untuk pajak-pajak yang berlaku dan biaya operasional; 3. Pembelanjaan harus disesuaikan dengan ketersediaan dana bantuan yang diterima; Apabila dana bantuan dari Direktorat Pembinaan PK dan LK tidak mencukupi untuk menyelesaikan pembelanjaan sesuai dengan sasaran yang disepakati dalam surat perjanjian, maka kekurangannya menjadi tanggungjawab pihak penerima bantuan 4. Dalam hal terdapat efisiensi penggunaan dana setelah semua sasaran sesuai dengan yang disepakati dalam surat perjanjian terlaksana maka dana tersebut dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan lain sesuai kesepakatan dengan pemberi bantuan. 5. Proses pembelanjaan mengikuti prinsip-prinsip dasar dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa dan perubahannya;
B. Pertanggungjawaban Bantuan 1.
Pembelanjaan dana bantuan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan;
2.
Setiap pembelanjaan bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi dan keuangan;
3.
Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran
harus
jelas
uraian
mengenai
peruntukannya
yang
dibayarkan dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku; 4.
Pembayaran/Pembelian dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,dalam bentuk kuitansi,
- 10 -
5.
Untuk sekolah negeri, bendahara sekolah adalah bendahara Negara oleh
sebab
itu
mempunyai
kewajiban
untuk
memungut
dan
menyetorkan pajak-pajak atas pembelian/Pengadaan barang/Jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyetor ke Kas Negara. 6.
Untuk sekolah swasta, bendahara sekolah bukan bendahara Negara sehingga dapat memungut dan menyetorkan pajak-pajak dengan menggunakan NPWP Sekolah/Yayasan atau Pajak-pajak dibayarkan oleh Penyedia Barang/Jasa yang memiliki NPWP;
7.
Pembelanjaan
dana
bantuan
yang
diterima
harus
selesai
dipertanggungjawabkan maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak dana diterima di rekening sekolah; 8.
Menyampaikan penggunaan
laporan
dana
pelaksanaan
bantuan
kepada
dan
pertanggungjawaban
Direktorat
Pembinaan
PKLK
diketahui Dinas Pendidikan Provinsi (laporan tidak perlu dilampiri kwitansi, cukup dengan rekapitulasi pengeluaran); 9.
Penerima bantuan harus menyimpan dan mengadministrasikan semua bukti-bukti pembayaran/pembelanjaan berupa kwitansi/SPK/Kontrak dan bukti pemotongan dan pembayaran pajak;
10. Apabila penerima bantuan tidak melaksanakan pembelanjaan sesuai dengan
Surat
Perjanjian
Pemberian
Bantuan
dan
Petunjuk
Pelaksanaan maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
C. Pelaporan 1. Struktur Pelaporan Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengguna dana bantuan mengacu
kepada
Petunjuk
Penyusunan
Laporan
dan
pertanggungjawaban Bantuan sesuai format 11. Laporan tersebut harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses kegiatan dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai. Struktur Pelaporan Pelaksanaan bantuan seperti berikut : - Sampul Depan/Cover - Lembar Persetujuan Dinas Pendidikan Provinsi - Daftar Isi
- 11 -
- Kata Pengantar Bab I Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Tujuan 3. Hasil Pekerjaan Bab II Administrasi 1. Program Kerja 2. Organisasi Dan Mekanisme Kerja Bab III Pelaksanaan Kegiatan 1. Proses Pengadaan 2. Daftar
barang/Jasa
yang
diadakan
(Jenis,
Jumlah
dan
Spesifikasi Pokok) 3. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/jasa dari Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang dan Jasa 4. Berita Acara Serah Terima Aset dari Kepala Sekolah kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kepada PPK Seksi Sarana Prasarana Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Direktorat Pembinaan PK LK Bab IV Keuangan 1. Rekapitulasi Penggunaan Dana 2. Rekapitulasi Pungutan dan Penyetoran Pajak LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. Foto Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan dari tahap persiapan sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan 2. Berita
Acara
Penerimaan
dan
Pelaksanaan
Pekerjaan
dan
lampirannya 3. Berita Acara Serah Terima dan lampirannya
2. Tata Cara Penyampaian Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pembukuan kepada
pembelanjaan
Petunjuk
pengadaan
Penyusunan
peralatan Laporan
pendidikan
mengacu
Pelaksanaan
dan
Pertanggungjawaban bantuan sesuai format 11. Laporan disusun oleh penerima bantuan dan disetujui Dinas Pendidikan Provinsi. Laporan dibuat rangkap 4 (empat) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, 1 (satu) asli sebagai pertinggal untuk penerima bantuan, 1
- 12 -
(satu) copy untuk Dinas Pendidikan Provinsi dan 1 (satu) copy untuk Direktorat Pembinaan PK-LK Dikmen disampaikan dengan alamat: Direktorat Pembinaan PK dan LK Ditjen Pendidikan Dasar Dan Menengah u.p Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kompleks Kemdikbud Cipete Gedung E, Lt. 1 Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta 12410 Telp 021-7693263 Email :
[email protected]
D. KETENTUAN PERPAJAKAN Kewajiban
pajak
atas
penggunaan
dana
bantuan
diselesaikan
oleh
penerima dana bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
E. SANKSI 1. Pemberi Bantuan
mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian
pemberian bantuan secara sepihak jika Penerima Bantuan
tidak
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian. 2. Penerima Bantuan wajib mengembalikan seluruh dana kepada Pemberi Bantuan apabila terjadi pembatalan perjanjian. 3. Penerima Bantuan bertanggung jawab jawab penuh terhadap kerugian kerugian negara yang diakibatkan penyalahgunaan dana bantuan 4. Apabila Penerima Bantuan tidak melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam Surat Perjanjian dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Belanja Bantuan Pemerintah Alat Pendidikan akan dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist (blacklist ) dan tidak akan diberikan bantuan pada tahun berikutnya.
- 13 -
BAB V PENUTUP
Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini disusun semoga dapat menjadi panduan bagi penerima Bantuan Pemerintah Alat Pendidikan Tahun 2017 dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan bantuan yang diterimanya. Kami menyadari, bahwa Petunjuk Pelaksanaan ini masih jauh dari sempurna, namun walaupun begitu kami mengharapkan agar Petunjuk Pelaksanaan ini dapat memenuhi pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan yang telah dipersyaratkan.
Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian pemberian dana bantuan dan Petunjuk penyusunan laporan dan pertanggungjawaban bantuan.
KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS,
SRI RENANI PANTJASTUTI NIP 196007091985032001
- 14 -
ALUR PROSES 1 PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH ALAT PENDIDIKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PK-LK TAHUN 2017 Pengguna Anggaran (PA)
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat
(KPA)
(PPK)
Komitmen
Penetapan Pedoman Umum
Penetapan Petunjuk Teknis
Dinas Pendidikan Provinsi
Disdik Menerima Informasi ro ram
Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Tabulasi Usulan/Pro posal
Disdik mengesahkan Usulan dan atau Proposal
Sosialisasi
Penerima Bantuan
Membentuk Tim Pelaksana Bantuan Pemerintah
Membentuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang
Pembuatan Proposal Penilaian usulan/ proposal
Verifikasi (Selektif)
Penilaian hasil verifikasi
Pengesahan SK penerima
Daftar calon penerima
SK Penetapan penerima
Bimbingan Teknis
Surat Perjanjian (MoU)
Pencairan Dana
Surat Perjanjian (MoU)
Dana masuk ke rekening
- 15 -
ALUR PROSES 2 PEMBELANJAAN BANTUAN PEMERINTAH DIREKTORAT PEMBINAAN PK-LK TAHUN 2017
Dit. Pemb. PK-LK
Dinas Pendidikan/ Yayasan
Pemindahbukuan dari rek. kas negara ke rek. Penerima bantuan oleh KPPN, melalui Bank Penyalur
Serah Terima Aset
Penerimaan pencatatan aset Penerimaan Laporan
Sekolah
ULP / Tim Pengadaan
Dana masuk Di rek. Sekolah
Pelaksanaan Pengadaan
Pengesahan/ Persetujuan Calon Penyedia/Sumber barang
Penetapan calon Penyedia/ Sumber Barang
BA Hasil Pekerjaan
Penyusunan laporan
Penerimaan Hasil Pekerjaan
Penyedia/Sumber Barang
Pelaksanaan Pengadaan/ Pengiriman Barang
- 16 -
FORMAT 1
PETUNJUK PENYUSUNAN PROPOSAL
PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH ALAT PENDIDIKAN TAHUN 2017
DIREKTORAT PEMBINAAN PK dan LK DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2017
- 17 -
SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL
- Sampul Depan/Cover - Lembar Persetujuan Dinas Pendidikan Provinsi - Kata Pengantar - Daftar Isi
Bab I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan dan Sasaran
Bab II PROFIL SEKOLAH A. B. C. D. E.
Identitas sekolah Program Data siswa dan Data Penerimaan siswa Data tenaga Guru dan tenaga kependidikan Data ruang kelas
Bab III PROGRAM SARANA A. Daftar kebutuhan Alat Pendidikan B. Rencana pemenuhan Alat Pendidikan
Bab IV PENDANAAN A. Rencana pembelanjaan dana bantuan. B. Rencana pemenuhan/sumber dana operasional
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN
- 18 -
FORMAT 2
Berita acara Penerimaan dan Pemeriksaan
BERITA ACARA PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN PENGADAAN ALAT PENDIDIKAN SEKOLAH ................... CONTOH
KAB./ KOTA ..................................... , PROPINSI ..................................
Nomor : ………… ( Diisi dengan nomor Sekolah Penerima Bantuan)
Pada hari ini ............... tanggal ............... bulan .............. tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama
: ………………………………………………………………………………………...
Jabatan : Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Alat Pendidikan di …………............................................. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama
: …………………………………………………………………………………..........
Jabatan : Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Alat Pendidikan di …..........................................................................................
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- 19 -
PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Pengangkatan Kepala Sekolah Penerima Bantuan No. ............. tanggal ........... dan PIHAK KEDUA berdasarkan surat pengangkatan Kepala Sekolah Penerima Bantuan Nomor .............. tanggal ................., maka para pihak secara bersama-sama melakukan pemeriksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Pendidikan di ..........……………, dengan hasil sebagai berikut; 1. Pekerjaan sudah dilaksanakan dan hasil pekerjaan telah diperikasa (hasil terlampir); 2. Selanjutnya hasil kegiatan dapat diserahterimakan kepada Sekolah ....................... Demikian Berita Acara Pemeriksaan. ini dibuat dengan sebenarnya dalam 2 (dua) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
…………………......…..
............................................
Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima
Ketua Panitia Pelaksana Pengandaan
Mengetahui: Kepala Sekolah Penerima Bantuan …………..
------------------------------NIP...........................
- 20 -
FORMAT 3 Lampiran Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan
BANTUAN PEMERINTAH ALAT PENDIDIKAN TAHUN 2017 Nomor Tanggal Sekolah Kab./Kota Provinsi
No
: ....................... : ....................... :....................... : ....................... : .......................
Nama/ Spesifikasi/ Merk/ Model/ Tipe
Tahun Pembuatan/ Jumlah Pengadaan
Kondisi Barang
Nilai Perolehan (Rp.)
Total (Rp.)
1 2 3 4 JUMLAH
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
…………………......…..
............................................
Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima
Ketua Panitia Pelaksana Pengandaan
Mengetahui: Kepala Sekolah Penerima Bantuan …………..
------------------------------NIP...........................
- 21 -
3.
Format Berita Acara Serah Aset
FORMAT 4
KOP SURAT SEKOLAH
BERITA ACARA SERAH TERIMA NOMOR ......................................................
Pada hari ini ........................................... tanggal ......................................... bulan ...................................... tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama :............................................................................................................... Jabatan :Kepala SLB ............................................................................................ Alamat : .............................................................................................................. yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 2. Nama :............................................................................................................... NIP :............................................................................................................... Jabatan :............................................................................................................... Alamat : .............................................................................................................. yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sebagai berikut : 1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Pengadaan ALAT PENDIDIKAN sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Nomor ............................................ dan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor ............................................................ 2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dab telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut : a. Jumlah total dana yang diterima : Rp....................................... (terbilang ) b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp....................................... (terbilang ) c. Jumlah total sisa dana : Rp....................................... (terbilang ) 3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan ALAT PENDIDIKAN sebesar Rp.......................................................... (terbilang ) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa ALAT PENDIDIKAN dengan nilai Rp.................................................... (terbilang ).
- 22 -
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp................................... (terbilang) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *) Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA
Kepala SLB ..........................
Pejabat Pembuat Komitmen
...........................................
.......................................... NIP.....................................
*) dicoret apabila tidak terdapat sisa dana
.
- 23 -
FORMAT 5 Lampiran Berita Acara Serah Terima
BANTUAN PEMERINTAH ALAT PENDIDIKAN TAHUN 2017 Nomor
: ......................
Tanggal
: .......................
Sekolah
.......................
Kab./Kota
: ......................
Provinsi
: .......................
No
Nama/ Spesifikasi/ Merk/ Model/ Tipe
Tahun Pembuatan/ Pengadaan
Jumlah
Nilai Perolehan (Rp.)
Total (Rp.)
JUMLAH Sesuai MOU
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
( ......................... ) NIP. ....................
( ......................... ) CONTOH
NIP. ....................
- 24 -
FORMAT 6
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN PK-LK DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Dengan
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI ACEH Nomor : .........
Pada hari ini Jum’at tanggal tiga puluh bulan Maret kami bertanda tangan di bawah ini :
tahun dua ribu tujuh belas
1. Nama NIP Jabatan
: Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA : 196007091985032001 : Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alamat : Jalan R.S. Fatmawati Cipete, Jakarta Selatan Dalam hal ini bertanggungjawab untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA. CONTOH
2. Nama : ......... NIP : ......... Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Aceh Alamat : ......... Dalam hal ini bertanggungjawab untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Propinsi Aceh, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- 25 -
Dengan berdasarkan kepada : 1. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negera/ Daerah tanggal 04 April 2014; 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 24 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Para Pihak Sepakat untuk melakukan serah terima pengelolaan Barang Milik Negara dengan ketentuan dan Syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasalpasal di bawah ini:
Pasal 1 PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) hasil bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Pendidikan tahun anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja sama Bantuan Pemerintah Alat Pendidikan Nomor : 123/D4/KU/2017 tanggal 2 Mei 2016 dengan SLB Negeri Banda Aceh, senilai Rp. ..........,- ( terbilang ) sebagaimana daftar terlampir. Pasal 2 Barang Milik Negara (BMN) yang di serahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, merupakan aset yang pengadaannya KEDUA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). CONTOH
Pasal 3
PIHAK KEDUA telah menerima aset dari PIHAK PERTAMA Sebagaimana tersebut pada pasal 1 dalam keadaan lengkap dan siap untuk digunakan sebagai sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya PIHAK KEDUA wajib mencatat, melaporkan dan memperlakukan aset tersebut sebagai aset Barang Milik daerah (BMD). Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai yang cukup, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani para pihak.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
Yang menerima
Yang menyerahkan
..............................................
Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA
NIP. ........................................
NIP 196007091985032001
- 26 -
FORMAT 7 Lampiran Berita Acara Serah terima Nomor : Tanggal :
DAFTAR BARANG MILIK NEGARA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN PK-LK DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
YANG DI SERAHKAN KEPADA
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI ACEH CONTOH
No
Uraian
Vol
Satuan
Jumlah
TOTAL TERBILANG
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
Yang menerima
Yang menyerahkan
..............................................
Ir. Sri Renani Pantjastuti, MPA
NIP. ........................................
NIP 196007091985032001
- 27 -
FORMAT 8
SURAT PERJANJIAN
Antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUBDIT KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Dengan
KEPALA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 KAB. TANGERANG CONTOH
PROVINSI BANTEN Nomor : 062/D6.3/KU/2017 Tentang PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH ALAT PENDIDIKAN TAHUN 2017
Pada hari ini Jum'at tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, yang bertandatangan di bawah ini : 1. Nama NIP Jabatan
: Dra. Endang Kussetyorini : 196307191988032002 : Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK)Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Direktorat Pembinaan PK-LK, (berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/D6/KU/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016).
- 28 -
Alamat Kantor
: Komplek Ditjen Kebudayaan
Dikdasmen,
Kementerian
Pendidikan
dan
Jalan RS. Fatmawati, Cipete - Jakarta Selatan Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. CONTOH
2. Nama Jabatan
: Sucipto, S.Pd : Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri 1 (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten i Nomor: 1025/YPP-PI/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Negeri 1)
NPWP
: 99.999.999.9-999.999
Alamat
: Komplek Perumahan Villa Permata Blok G1 Pasarkemis, Kab. Tangerang Provinsi Banten
Kodepos
15560
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Berdasarkan : 1.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Direktorat Pembinaan PK-LK Nomor: SP DIPA-023.03.1.666028/2016, tanggal 7 Desember 2017, dan revisi perubahannya;
2.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Februari 2017.
3.
Surat Keputusan Direktur Pembinaan PK-LK Nomor: 037/D6/KU/2016 tanggal 13 Mei 2017 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Meubelair Asrama Siswa
4.
Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah Alat Pendidikan Tahun 2017;
Kedua Belah PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam rangka pemberian Bantuan Pemerintah ALAT PENDIDIKAN dengan ketentuan sebagai berikut:
- 29 -
Pasal 1 Jenis dan Tujuan Bantuan
1. Jenis bantuan ini adalah Bantuan Pemerintah yang diberikan uang untuk ALAT PENDIDIKAN, Tahun Anggaran 2017.
dalam bentuk
2. Tujuan pemberian Bantuan Pemerintah ini adalah untuk mewujudkan pemenuhan salah satu sarana Program Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. CONTOH
Pasal 2 Lingkup Pekerjaan
PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Pemerintah ALAT PENDIDIKAN dalam bentuk uang (dana) kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana tersebut untuk pengadaan Meubelair Asrama Siswa sesuai dengan jumlah nominal yang tertuang dalam perjanjian ini Pasal 3 Pelaksanaan Kegiatan
1. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut PIHAK KEDUA harus melibatkan unsur terkait sampai dengan penyelesaian pekerjaan. 2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 90 (sembilan puluh hari )hari kalender terhitung sejak dana bantuan diterima di rekening PIHAK KEDUA.. 3. PIHAK PERTAMA dan atau petugas yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dapat melakukan supervisi keterlaksanaan pelaksanaan program jika dianggap perlu. 4. PIHAK KEDUA harus mengelola dana Bantuan Pemerintah yang diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta dengan perubahannya. 5. Apabila setelah dilakukan proses pembelajaan/ pengadaan masih terdapat hasil efisiensi penggunaan dana, maka hasil efisiensi penggunaan dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan yang disarankan dalam Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah ALAT PENDIDIKAN Tahun 2017. Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN 1. PIHAK PERTAMA berhak: a. Melakukan supervisi pelaksanaan program Bantuan ALAT PENDIDIKAN ; b. Meminta laporan pelaksanaan program Bantuan Pemerintah ALAT PENDIDIKAN ; c. Membatalkan perjanjian pemberian dana bantuan secara sepihak jika PIHAK KEDUA dalam melaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian. 2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan dana Bantuan Pemerintah ALAT PENDIDIKAN kepada PIHAK KEDUA;
- 30 -
3. PIHAK KEDUA berhak menerima transfer dana Bantuan Pemerintah ALAT PENDIDIKAN dari PIHAK PERTAMA; 4. PIHAK KEDUA berkewajiban : a. Melaksanakan Program Bantuan Pemerintah ALAT PENDIDIKAN ; b. Mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku; c. Apabila terjadi pergantian Ketua Komite Pembangunan pada saat pelaksanaan program sedang berjalan maka ada hal-hal yang harus diperhatikan : 1. Pekerjaan dan pengelolaan dana sebelumnya tetap menjadi tanggungjawab pejabat lama/Kepala Sekolah, kecuali mutasi ke luar daerah, terlibat kasus hukum, pensiun, serta meninggal dunia 2. Apabila terjadi pergantian Ketua Komite Pembangunan, Pejabat lama wajib menyerahkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan yang dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaaan kepada pejabat baru paling lambat 7 hari kalender. CONTOH
CONTOH
d. Mentaati ketentuan pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku; e. Mengembalikan sisa dana bantuan yang tidak terpakai setelah pekerjaan selesai dilaksanakan ke Kas Negara melalui Bank Pemerintah. Untuk tahun berjalan dengan kode akun 526113, menggunakan blangko Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB); untuk tahun yang lalu dengan kode akun 423952, dan jasa bunga dengan kode akun 423319, dengan menggunakan blangko Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); f.
Memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
Pasal 5 Sumber dan Penggunaan Dana 1.
Bantuan Pemerintah ALAT PENDIDIKAN bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Direktorat Pembinaan PK-LK Nomor: SP DIPA023.03.1.666028/2016, tanggal 7 Desember 2015, dan revisi perubahannya.
2.
Nilai Bantuan Pemerintah ALAT PENDIDIKAN Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ,
3.
Dana bantuan akan dipindahbukukan sekaligus ke rekening, PIHAK KEDUA setelah surat perjanjian ini ditanda-tangani oleh kedua belah pihak dan dilengkapi dokumen lainnya yang diperlukan.
4.
Nilai bantuan Pemerintah tersebut pada butir (2) di atas sudah termasuk pajakpajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
ini
adalah
sebesar
- 31 -
Pasal 6 Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bantuan
Dana bantuan tersebut pada pasal 4 butir (2) di atas, penyalurannya diatur sebagai berikut: CONTOH
1. Penyaluran dana bantuan ini dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III ke rekening PIHAK KEDUA :
Nama Bank : BJB
Cabang/Unit : BALARAJA /
No. Rekening: 0069169309100
Atas nama : Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri 1
2. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan lingkup pekerjaan sesuai pada Pasal 2 di atas yang disepakati dalam surat perjanjian; 3. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya perjanjian pemberian bantuan ini dan mengacu pada Petunjuk Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Tahun Anggaran 2016; 4. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan serah terima pekerjaan/pengadaan kepada Direktorat Pembinaan PK-LK;
rutin
hasil
5. PIHAK KEDUA harus melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku; 6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana bantuan Pemerintah ini baik dari segi administrasi, fisik maupun keuangan.
Pasal 7 Force Majeure 1. Yang dimaksud dengan “Force Majeure” adalah kejadian diluar kekuasaan PIHAK KEDUA baik langsung maupun tidak langsung antara lain karena gempa bumi, petir, banjir, kebakaran, sabotase, huru hara, kebijakan moneter, perang dan atau meninggal dunia. Peristiwa yang tidak dapat dielakkan tersebut harus mendapat pengakuan/keterangan dari pihak yang berwenang. 2.
Akibat yang timbul pada butir 1 di atas saat pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA diharuskan melapor kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 x 24 jam setelah terjadinya keadaan tersebut dan melengkapi laporan tertulis paling lambat 3 x 24 jam setelah pemberitahuan itu.
3.
“Force Majeure” hanya diperhitungkan dalam perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan;
4.
Apabila laporan tertulis dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan, PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut haknya yang diakibatkan oleh keadaan “Force Majeure” .
- 32 -
Pasal 8 Sanksi 1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian pemberian bantuan secara sepihak jika PIHAK KEDUA tidak melaksanaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian. 2. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi pembatalan perjanjian. 3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap kerugian negara yang diakibatkan penyalahgunaan dana bantuan yang diterima dari PIHAK PERTAMA. 4. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajibannya yang diatur dalam Surat Perjanjian dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Belanja Bantuan Pemerintah ALAT PENDIDIKAN akan dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist ) dan tidak akan diberikan bantuan pada tahun berikutnya. CONTOH
Pasal 9 Lain – Lain 1. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam perjanjian pemberian bantuan Pemerintah ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak. 2. Segala sesuatu yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak tetapi belum diatur dalam perjanjian pemberian bantuan Pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pemberian bantuan Pemerintah ini. 3. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian pemberian bantuan Pemerintah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 4. Perubahan terhadap isi perjanjian pemberian bantuan Pemerintah dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
ini hanya
- 33 -
Pasal 10 Penutup
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Pemerintah ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dapa t dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak ditanda-tangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas. CONTOH
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
Materai Rp. 6000
Sucipto, S.Pd
Dra. Endang Kussetyorini
NIP-
NIP196307191988032002
MENGETAHUI Kepala Dinas Pendidikan Porpinsi Banten
E. Kosasih Samanhudi, S. Pd, MM, Msi NIP196007271983031012
- 34 -
FORMAT 9 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN PK LK
Komp. Kemdikbud Cipete Gedung E Lt. 1, Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan Telp 021-7693261
Beban MAK
: ................................
Bukti Kas No.
: .................................
K U I T A N S I
SUDAH TERIMA DARI
: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar dan Menengah.
JUMLAH UANG
: Rp80.000.000
TERBILANG
: delapan puluh juta rupiah
UNTUK PEMBAYARAN
: Bantuan Pemerintah Alat Pendidikan Tahun 2017
Disahkan
Tangerang, 10 Mei 2017
Pejabat Pembuat Komitmen
Yang Menerima Uang
Materai
Dra. Endang Kussetyorini
Sucipto, S.Pd
NIP196307191988032002
NIP
- 35 -
FORMAT 10 PERNYATAAN SANGGUP MELAKSANAKAN PEKERJAAN Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Jabatan Alamat
: Drs. Edy Rianto, MM : Kepala SMALB N Tangerang : Jln. Jend. Sudirma No. 14 Tangerang Kab. Tangerang, Provinsi Banten
NPWP
:
1231110000 CONTOH
Dengan ini menyatakan bahwa saya : 1. Sanggup melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan Bantuan Pemerintah Alat Pendidikan sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan nomor : 123/D4/KU/2013 tanggal 15 Mei 2013; 2. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Belanja Bantuan Pemerintah Alat Pendidikan Tahun 2017; 3. Bertanggungjawab mutlak terhadap setiap penggunaan dana bantuan yang diterima; 4. Akan melaksanakan pekerjaan dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta dengan perubahannya, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Jakarta, 16 Mei 2017 Yang menyatakan
Materai Rp. 6000
Drs. Edy Rianto, MM NIP. 196003151988031000
- 36 -
FORMAT 11 PETUNJUK PENYUSUNAN LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PK-LK DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2017
- 37 -
Petunjuk Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bantuan
A. Penjelasan Isi Laporan KATA PENGANTAR : ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Diketahui Kepala Dinas/Pejabat lain yang diberi wewenang 1. Bab I Pendahuluan a. Latar Belakang Menerangkan tentang : Alasan-alasan dibutuhkan Alat Pendidikan
yang
mendasari
mengapa
b. Tujuan Menerangkan tentang : Tujuan perlunya diadakan Alat Pendidikan c. Hasil Yang Diharapkan Menjelaskan tentang : Hasil yang dicapai secara kualitatif dan kuantitatif.
2. Bab II Administrasi a. Program Kerja Menerangkan tentang : Rencana kerja dalam mencapai program pengadaan yang dilengkapi dengan antara lain; waktu pelaksanaan, dan pelaksana pekerjaan. b. Organisasi dan Mekanisme Kerja Menjelaskan tentang : Organisasi pelaksanaan kegiatan, unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan, tugas dan tanggung jawab, tim pelaksana pekerjaan.
3. Bab III Pelaksanaan dan Hasil Pekerjaan a. Menerangkan tentang : Persiapan , proses pelaksanaan pekerjaan sampai dengan hasil pekerjaan. b. Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Menjelaskan tentang : Realisasi pelaksanaan Pekerjaan
4. Bab IV Keuangan a. Pendanaan Menerangkan tentang : Penerimaan dana bantuan dari Pusat (kapan diterima, dan jumlahnya), besar dana pendamping yang disediakan, dan realisasi pelaksanaan dana bantuan Pusat, Pendamping dan Sumber lain b. HPS Menjelaskan tentang : Adanya analisa harga , Daftar harga pembanding dan HPS yang ditetapkan.
- 38 -
c. Laporan Keuangan Menerangkan tentang : Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang bersumber dari bantuan Pusat
5. Contoh Format a. Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan dari pihak penyedia barang kepada Tim pengadaan yang ditunjuk kepala sekolah. b. Foto kegiatan dan Foto fisik barang yang diadakan. c. Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan dari pihak Tim Pengadaan Bantuan Pemerintah Alat Pendidikan kepada kepala sekolah.
- 39 -
Contoh
BUKTI PENGELUARAN DANA/ KUITANSI PEMBELIAN BARANG
Nomor :……………..
Sudah terima dari : Kepala SLB......................................................................
Uang sebesar
:
Untuk pembelian : Peralatan …………………………….. ………………dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir, Tanggal …………………. Nomor…………… Rp………………….. …………,………….2017 Setuju di bayar : Toko/agen penjual
Lunas DibayarTgl……………. Bendahara,
- 40 -
Faktur/Nota pembelian bahan :
………………… 2017
Kepada Kepala SLB ……………….. di……………………………….
Faktur/Nota nomor :…………………..
Harga No.
Jenis alat/bahan dan spesifikasi
Jumlah – Satuan
satuan
Jumlah Harga ( Rp)
(Rp) 1. dst.
CONTOH
Jumlah Rp.
Barang telah diterima
Penyedia (Toko/CV/PT………………..)
Dengan baik oleh :
Nama jelas & Tanda tangan
Nama
Jelas,Tanda
Tangan,dan
cap
- 41 -
KAS UMUM DANA BANTUAN PEMERINTAH ALAT PENDIDIKAN TAHUN 2017 BULAN :………………………….
Penerimaan
Tgl
No. Bukti Kas
Uraian
Pajak
Pengeluaran
Bank
Kas
Tgl
No. Bukti Kas
Uraian
Pajak
CONTOH Jumlah penerimaan
Jumlah Pengeluaran Saldo
Total
Total
………………………..2017 Kepala Sekolah ………
……………………….. Nama jelas,tanda tangan, dan cap
Bendahara,
……………………….. Nama jelas,tanda tangan
Bank
Kas
- 42 -
BUKU KAS UMUM BANTUAN PEMERINTAH ALAT PENDIDIKAN TAHUN 2017 SEKOLAH ..........
Tgl
No. Bukti Kas
Uraian
Debit
Kredit
Saldo
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
CONTOH
………………………..2017 Kepala Sekolah
Bendahara
……………………….. Nama jelas,tanda tangan, dan cap
…………………….. Nama jelas,tanda tangan
Petunjuk Pengisian Kolom (1) : Diisi tanggal pembukuan (format: tanggal-bulan- tahun) Kolom (2) : Diisi nomor bukti pembukuan Kolom (3) : Diisi uraian transaksi penerimaan/pengeluaran Kolom (4) : Diisi jumlah Penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber Kolom (5) : Diisi jumlah pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber Kolom (6) : Diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah pen erimaan/setoran yang tercantum dalam dokumen sumber
- 43 -
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Pada hari ini……………..tanggal……………….bulan …………………. tahun Dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan dibawah ini :
CONTOH
Nama Jabatan
: ……………………….. : Kepala SMLB …………….
Selaku atasan langsung bendahara telah melakukan pemeriksaan setempat kepada :
Nama Jabatan
: ………………………… : Bendahara SMLB …………………
Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti yang berada dalam pengawasan itu, kami menemukan kenyataan sebagai berikut :
1. 2. 3. 4.
Uang kertas lembaran sejumlah ……………………… Uang logam sejumlah ……………………………………. Pajak yang belum disetor sejumlah ………………….. Saldo pada Bank, sejumlah………………………………
Total Saldo uang menurut Buku Kas Umum
Rp…………………….…. Rp…………………….…. Rp.......................... Rp……………………….. ------------------------- (+) Rp. …………………….. Rp……………..………… ------------------------- (-)
Perbedaan antara KAS dan BUKU sejumlah
Bendahara
……………………….. Nama, tanda tangan
Rp……………..…………
Kepala Sekolah
………………………… Nama, tanda tangan dan cap
- 44 -
CONTOH REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK
BANTUAN PEMERINTAH ALAT PENDIDIKAN TAHUN 2017 SLB ………… Penerimaan
No
1
Tgl
2
Uraian
3
PPh
PPh
Psl 22
Psl 21
4
5
Pengeluaran PPn DN
Lain2
6
7
CONTOH
Jumlah
(4+5+6+7)
No
1
Tgl
2
Uraian
3
PPh
PPh
Psl 22
Psl 21
4
5
8
Jumlah
PPn DN
Lain2
Jumlah
6
7
(4+5+6+7) 8
Jumlah
Catatan: Bukti setor pajak dilampirkan ……………......... 2017 Kepala Sekolah SLB .......
Bendahara,
.........................................
.........................................
Nama Jelas, tanda tangan
Nama Jelas, tanda tangan
- 45 -
Resi Surat Setoran Pajak dari Kantor Pos
CONTOH
- 45 -
Resi Surat Setoran Pajak dari Kantor Pos
CONTOH
- 46 -
Contoh bukti Surat Setoran Pajak (SSP)
- 47 -
LAPORAN BULANAN PENYERAPAN DANA BANTUAN PEMERINTAH ALAT PENDIDIKAN TAHUN 2017 SLB………. (UNTUK BIAYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI)
BULAN : ………………………………….
Tanggal
No. Bukti Kas
Jenis dan Uraian
Jumlah Biaya
CONTOH
Keterangan : Copy Bukti/Kuitansi pengeluaran dilampirkan. ………………………., 2017 Kepala SLB ....................
Bendahara ,
………………………
....…………………………
(nama Jelas, Tandatangan, dan Cap)
(nama Jelas & tanda tangan)
- 48 -
LAPORAN BULANAN PENYERAPAN DANA BANTUAN PEMERINTAH ALAT PENDIDIKAN TAHUN 2017 SLB …………………
BULAN :…………………………………. Tanggal No. Bukti Kas
Jenis dan Uraian
Jumlah Biaya
CONTOH
Keterangan : Copy Bukti/Kuitansi pengeluaran dilampirkan.
………………………., 2017 Kepala SLB ....................
Bendahara,
………………………
…………………………
(nama Jelas & Tandatangan, Cap)
(nama Jelas & Tandatangan)
- 49 -
JADWAL PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH ALAT PENDIDIKAN TAHUN 2017 SLB …………………
No.
Jenis Pekerjaan
BULAN KE 1
1 2H 3 C O N T1 O 1
Pekerjaan Persiapan
2
Penyusunan dokumen
3
Pemantapan dokumen
4
Pelaksanaan pengadaan
5
Supervisi
6
Pemeriksaan dan penerimaan barang
7
Serah terima rutin
8
Pelaporan
Tim Pelaksana Pengadaan
........................................
BULAN KE 2 4
1
2
3
Kepala Sekolah
.................................
4
BULAN KE 3 1
2
3
4
- 50 -
DAFTAR KEBUTUHAN BANTUAN PEMERINTAH ALAT PENDIDIKAN TAHUN 2017 SLB ………………… No.
Jenis/Nama Peralatan
Spesifikasi
Jumlah
Satuan
1 2 3
CONTOH
4 5 dst Jumlah
Kepala Sekolah
.....................................
- 51 -
ANALISIS HARGA SATUAN BANTUAN PEMERINTAH ALAT PENDIDIKAN TAHUN 2017
SLB …………………
No.
Jenis Peralatan
Spesifikasi/merk/type
Harga satuan dari Sumber barang 1
2
3
Harga Disepa kati (Rp.)
1 2 3
CONTOH
4 5 6 7 8
Tim Pengadaan
..............................
Kepala Sekolah
...................................
- 52 -
HARGA PERKIRAAN SENDIRI BANTUAN PEMERINTAH ALAT PENDIDIKAN TAHUN 2017
SLB …………………
No.
Jenis/Nama Peralatan
Spesifikasi pokok
Banyak
Satuan
Total Harga (Rp.)
1 2 3
CONTOH
4 5 dst
Jumlah
Tim Pengadaan
.............................
Kepala Sekolah
....................................
DESKRIPSI PROGRAM
- 53 -
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH ALAT PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2017
1.
No Petunjuk
:
Pelaksanaan 2.
Nama Program
:
3.
IKU/IKK
:
4.
Tujuan
:
Bantuan Pemerintah Alat Pendidikan
Mendukung peningkatan mutu pendidikan sekolah Memenuhi Sarana dan Prasarana Alat Pendidikan di Sekolah Mendukung
pemenuhan
kebutuhan
jenis
dan
jumlah Alat Pendidikan . 5.
Sasaran
:
1680 paket
6.
Nilai Bantuan/
:
Rp67.200.000.000,00 (enam puluh tujuh milyar dua
Anggaran
ratus juta rupiah )
Kegiatan 7.
Pemanfaatan
:
Bantuan 8.
Mekanisme
Dana bantuan digunakan untuk biaya Pemenuhan kebutuhan jenis dan jumlah Alat Pendidikan.
:
Direktorat Pembinaan
Pendidikan Khusus dan
Pemberian
Layanan Khusus (PK-LK) Sebagai Pemberi Bantuan
Bantuan
Pemerintah melakukan koordinasi dan bimbingan teknis Sekolah menyampaikan usulan/proposal bantuan diketahui dinas Pendidikan Provinsi; Kewenangan
penetapan
penerima
bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan PKLK; Penerima
bantuan
perjanjian
pemberian
menandatangani bantuan
surat
dengan
pejabat
pembuat komitmen Direktorat Pembinaan PKLK Pelaksanaan Perjanjian
bantuan
Pemberian
mengacu Bantuan
pada dan
Surat
Petunjuk
Pelaksanaan Mekanisme
Pembelanjaan
dilaksanakan
oleh
penerima sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang diatur Peraturan Presiden RI No 54 tahun 2010 dan perubahannya, yaitu efisien,
- 54 -
efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Penerima
bantuan
penuh/mutlak
secara
bertanggungjawab
administrasi,
teknis
dan
keuangan terhadap penggunaan dana bantuan yang diterimanya. Setelah selesai pelaksanaan bantuan Pemerintah dan proses serah terima aset, penerima bantuan wajib
menyampaikan
Pembinaan
PKLK
laporan
yang
ke
diketahui
Direktorat oleh
Dinas
Pendidikan Propinsi 9.
Kriteria/Persyar
:
Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima
atan Penerima
bantuan
Bantuan
Pembinaan PKLK, Adanya
dengan
surat
keputusan
Direktur
proposal yang telah disetujui oleh Dinas
Pendidikan Provinsi yang berisikan data tentang keberadaan : Jabatan Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi atau dari Yayasan bagi sekolah swasta; Data peserta didik; Data guru/operator peralatan pendidikan Jadwal pelaksanaan kegiatan; NPWP Sekolah (bukan NPWP atas nama pribadi); Surat Pernyataan memuat: Melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan yang diterimanya.
