KEPERAWATAN JIWA II ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK KORBAN TRAFFICKING Ns. Tati Suryati, S.Kep., M.Kep., Sp.Jiwa
Disusun Oleh : Adinda Malicha Putri
11161002
Bena Amadeea Pallebo
11161008
Destria Ramadhanty Noer
11161010
Evryda Nugrahaini
11161015
Kinanti Hassin Khuluqi
11161021
Pega Hardiana Wadani
11161029
Saskia Putri Maharani
11161035
Shafira Amalia
11161036
S1 Keperawatan Reg 9A SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA Tahun Ajaran 2018
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK KORBAN TRAFFICKING” TRAFFICKING” dengan lancar dan tepat waktu. Makalah ini kami buat untuk melengkapi tugas kelompok Mata Kuliah Keperawatan Jiwa. Tentunya kami juga berterima kasih untuk pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Atas segala dukungan baik secara moral maupun gagasan yang diberikan dalam penyusunan makalah ini, maka kami mengucapkan terima kasih kepada: 1. Ns. Tati Suryati, S.Kep., M.Kep., Sp.Jiwa selaku dosen Keperawatan Jiwa 2. Semua sumber yang telah membantu melengkapi makalah. Penulis menyadari dalam pembuatan makalah ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari penyusunan, pembahasan dan penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar lebih baik lagi dalam pembuatan makalah selanjutnya. Demikianlah makalah ini saya susun, semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi pembaca.
Jakarta,20 September 2018
Penulis
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah perdagangan manusia (Human Trafficking) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap Negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani
masalah
perdagangan manusia tersebut. Perdagangan manusia (human trafficking ) berkaitan erat dengan hubungan antar negara, karena perdagangan tersebut biasanya dilakukan di daerah perbatasan negara dan modus operasi yang dilakukan adalah pengiriman ke berbagai negara penerima seperti Malaysia dan Singapura. Lemahnya penjagaan dan keamanan daerah perbatasan menjadikan faktor utama perdagangan manusia, sehingga dengan mudah seseorang seseorang dapat melakukan transaksi perdagangan tersebut. Indonesia adalah negara di kawasan ASEAN yang letaknya strategis dan merupakan negara yang 2/3 daerahnya merupakan lautan. Di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea, sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Singapura, Malaysia, dan Filipina, serta sebelah Selatan berbatasan dengan Australia. Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai banyak daerah yang langsung berbatasan dengan negara lain. Banyaknya negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia ini memiliki banyak keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari daerah perbatasan tersebut. Seperti salah satu isu yang menjadi isu nasional maupun internasional untuk sekitar daerah perbatasan adalah perdagangan manusia (human trafficking ) yaitu perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak-anak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun pada makalah kami kali ini kami lebih focus membahas masalah perdagangan anak (child Trafficking). Semakin maraknya kasus perdagangan anak yang terjadi di berbagai berbagai Negara mengaruskan dunia menberikan perhatian serius untuk mengatasi masalah ini. Untuk menangani masalah ini, PBB telah membentuk sebuah organisasi yang yang berwenang menangani masalah
perdagangan anak , yakni UNICEF (United Nations
Children’s Fund). Upaya
UNICEF dalam menangani kasus child trafficking
telah
dilakukan sejak dulu, namun sampai saat ini kasus child trafficking trafficking di beberapa Negara justru semakin meningkat, , misalnya Indonesia. Perdagangan anak adalah permasalahan yang harus segera ditangani bukan hanya pada permukaannya saja, tetapi penanganannya harus tuntas sampai kepada akarnya. Anak-anak diperdagangkan dengan berbagai tujuan, banyak dari mereka yang berada pada kondisi yang mirip dengan perbudakan dimana anak tersebut tidak diberikan kebebasan oleh pemiliknya. Pengetahuan tentang perdagangan anak di Indonesia masih terbatas. Namun demikian ada indikasi kuat bahwa hal tersebut menjadi perhatian utama, tidak hanya menyangkut perdagangan didalam batas negara saja tetapi juga ada yang diperdagangkan antar negara. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam
rangka
penyelenggaraan
perlindungan
anak,
negara
bertanggung
jawab
menyediakan fasilitas dan aksesbilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa. Indonesia telah mengambil kebijakan untuk meniadakan perdagangan anak, namun implementasi kebijakan tersebut masih dirasa kurang dan memang belum secara maksimal dalam mencegah masalah perdagangan anak ini. B. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan Trafficking? 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan Trafficking? 3. Bagaimana karakteristik anak-anak yang rentan diperdagangkan? 4. Bagaimana bentuk perdagangan manusia yang sering terjadi pada perempuan dan anak? 5. Apa saja pencegahan yang bisa di lakukan dalam menangani Trafficking ? 6. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah child trafficking yang terjadi di Indonesia?
C. Tujuan Penulisan 1. Dapat mengetahui dan memahami apa itu Trafficking 2. Dapat mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan child Trafficking. 3. Dapat
memahami
karakteristik
seperti
apakah
anak-anak
yang
rentan
diperdagangkan. 4. Dapat mengetahui dan memahami bentuk perdagangan manusia yang sering terjadi pada perempuan dan anak. 5. Dapat mengetahui pencegahan yang harus dilakukan dalam menangani Trafficking 6. Dapat mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah child trafficking yang terjadi di Indonesia.
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Trafficking Trafficking merupakan suatu bentuk kejahatan kemanusiaan yang sangat kompleks.trafficking tidak lagi sekedar praktik kebudakan manusia oleh manusia sebagaimana telah terjadi pada masalalu, melainkan proses nya dilakukan dengan kekerasan fisik, mental, seksual, penindasan, social, dan ekonomi dengan modus yang sangat beragam, mulai dengan cara yang halus seperti bujukan dan penipuan sampai dengan cara yang kasar seperti paksaan dan perampasan (Wyatt,2009) Perdagangan anak adalah Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (PBB dan ODCCP Office for Drug Control and Crime Prevention) Human Trafficking Istilah dalam perdagangan manusia ini dapat diartikan sebagai “rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan
ancaman
atau penggunaan
kekerasan,
penculikan, pemalsuan,
penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun menerima atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas oranglain tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusiatau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktekpraktek - praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ organ-organ tubuh.”(Sumber: tubuh.”(Sumber: Pasal 3, Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutamaPerempuan dan Anak,
sebagai
Tambahan
terhadap
Terorganisir Transnasional, 2000)
Konvensi
PBB
menentang
Kejahatan
2.2 Faktor-faktor pendorong terjadinya Trafficking a. Kemiskinan (Permasalahan Ekonomi) Semenjak terjadinya krisis ekonomi mulai tahun 1997, semuanya berdampak kepada seluruh elemen masyarakat. Perekonomian semakin sulit, semakin banyak rakyat yang tidak mampu untuk membiayai keluarganya khususnya anaknya. Mulai dari biaya pendidikan, hingga biaya kehidupan sehari-hari. Himpitan perekonomian itu membuat keluarga khususnya orangtua semakin mudah terbujuk rayu oleh agen atau pelaku perdagangan anak dengan iming-iming serta janji palsu akan pekerjaan yang dapat membuat hidup lebih baik lagi dengan gaji yang besar. Ketidakjelasan akan pekerjaan juga membuat orang menjadi pasrah dalam menerima pekerjaan untuk dipekerjakan sebagai apa saja dan hal ini yang membuat para pelaku menargetkan anak sebagai korban. b. Kurangnya Pendidikan dan Informasi Pendidikan yang memadai tentunya akan sangat membantu masyarakat agar tidak terjebak dalam kasus perdagangan anak. Kekurangtahuan akan informasi informasi mengenai perdagangan anak membuat orang-orang lebih mudah untuk terjebak menjadi korban perdagangan anak khususnya di pedesaan dan terkadang tanpa disadari pelaku perdagangan anak tidak menyadari bahwa ia sudah melanggar hukum. Para korban perdagangan perdagan gan biasanya susah untuk mencari bantuan dinegara dimana mereka dijual karena mereka tidak memiliki kemampuan unutuk menggnakan bahasa dinegara tersebut. c. Kurangnya Kepedulian Orang Tua Tidak jarang ditemukan orang tua yang kurang peduli untuk membuat akta kelahiran sang anaknya dengan berbagai alasan. Orang tanpa tanda pengenal yang memadai lebih mudah menjadi korban trafficking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Sehingga pelaku dapat melakukan aksinya tanpa khawatir identitas korban tidak mudah terlacak. Anak- anak korban trafficking misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.
2.3 Karakteristik Karakteristik anak- anak yang rentan diperdagangkan diperdagangkan Perdagangan anak adalah suatu permasalahan yang berdampak pada negara diseluruh dunia. Pada umumnya alur perdagangan adalah dari megara-negara yang kurang berkembang menuju negara-negara industri, termasuk amerika serikat atau menuju negara-negara tetangga yang secara marjinal mempunyai standard hidup yang lebih baik. Adapun karakteristik anak-anak yang rentan di perdagangkan, meliputi: 1.
Anak yang memiliki permasalahan di sekolah (Drop Out).
2.
Anak yang mengalami kekerasan di rumah atau lingkungan.
3.
Anak yang merasa bosan hidup di desa.
4.
Anak yang berfikiran hidup di kota lebih baik dari di desa.
5.
Masih berusia muda.
6.
Anak yang berjenis kelamin perempuan lebih rentan.
7.
Anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
8.
Anak yang konsep dirinya rendah.
9.
Anak yang menjadi korban gaya hidup konsumerisme.
2.4 Beberapa bentuk perdagangan manusia yang terjadi pada perempuan dan anak a.
Kerja paksa seks dan ekploitasi Seks – Seks – baik baik diluar maupun di dalam negeri. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Kasus lain menyebutkan, beberapa perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi kerja dan mereka dikekang dibawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.
b.
Pembantu Rumah Tangga (PRT). Baik diluar maupun didalam negeri, anak yang diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan illegal, upah yang tidak dibayar atau dikurangi, kerja
karena jeratan utang, penyiksaan fisik ataupun psikoligis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastiklan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri. c.
Bentuk lain dari kerja migran . Baik diluar maupun dalam negeri, meskipun banyak orang Indonensia yang bermigrasi sebagai seba gai PRT , yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian dipabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini ditarik kedalam kondisi kerja yang sewenangwenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak ketempat kerja seperti melalui jeratan utang, paksaan atau kekerasan.
2.5 Pencegahan yang harus dilakukan dalam menangani “Trafficking” a) Memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menegah Atas untuk memperluas angka partisipasi anak laki-laki dan anak perempuan di dua kecamatan; b) Mendukung keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah lulus sekolah dasar; c) Menyediakan
pelatihan
keterampilan
dasar
untuk
memfasilitasi
kenaikan
penghasilan; d) Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri; e) Merubah sikap dan pola fikir keluarga dan masyarakat terhadap trafiking anak. Inti program ini mencegah anak-anak perempuan dilacurkan dengan mengupayakan: a) Peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak baik formal maupun non formal, b) Pemberian peluang kerja c) Penyadaran masyarakat untuk mencegah perdagangan anak untuk pelacuran.
Mengadakan program yang menggunakan basis masyarakat dengan cara dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan-kegiatan program yang dimaksud adalah: a) Sanggar belajar dan tempat pendampingan bagi pendampingan bagi anak dan masyarakat. b) Catch-up Education (CE), (CE), yaitu yaitu kegiatan persiapan masuk kembali sekolah bagi anak-anak yang telah putus sekolah maupun mereka yang rawan putus sekolah, baik di SD maupun SLTP. Kegiatan ini berlangsung dalam dua bulan sebanyak 24 sesi pada bulan Mei dan Juni menjelang tahun ajaran baru. c) Program beasiswa untuk anak-anak. d) Perpustakaan Keliling juga untuk meningkatkan minat baca anak menyediakan buku-buku pelajaran dan bacaan untuk anak-anak SD dan SLTP. e) Pelatihan keterampilan kerja f) Pelatihan guru SD dan SLTP untuk meningkatkan sensivitas dan responsivitas mereka terhadap masalah trafiking dengan meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mendidik dan mengajar. g) Radio Komunitas Komunitas yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi pendidikan untuk penyadaran masyarakat. 2.6 Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah child trafficking Pemerintah Indonesia telah berusaha melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah child trafficking yang terjadi di Indonesia. Namun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak menunjukan hasil yang memuaskan, terbukti kasus child trafficking yang terjadi di Indonesia bukannya menurun malah semakin meningkat. Upaya tersebut dapat dilihat pada: a. dibuatnya undang-undang
yang relevan untuk memberikan memberikan perlindungan kepada
korban trafiking, UU No.37/1997 tentang Hubungan Luar Negeri : Undang-undang ini dapat digunakan untuk melindungi orang Indonesia yang tertrafik diluar negeri . b. undang-undang no 21. Tahun 2007, Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun melarang perdagangan anak. Dimana Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 23 Th 2002 : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.” Adapun ada penanggulangan lain yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah trafficking yaitu : 1. Pemetaan masalah perdagangan orang Indonesia ,baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri 2. Peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternative bagi anak-anak
dan
perempuan,
termasuk
dengan
sarana
dan
prasarana
pendidikannya 3. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluasluasnya tentang perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait dengan nya 4. Perlu di upayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan social. 5. Pemerintah bersama LSM banyak mensosialisasikan undang-undang tindak perdagangan orang ke masyarakat. Seringnya memberikan pencerahan terhadap undang-undang tersebut ke masyarakat, maka kasus trafficking yang melibatkan anak dibawah umur dan perempuan akan dapat dicegah. 6. Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang denngan aktif memberikan informasi dan melaporkan jika ada kejadian kepada penegak hokum atau pihak berwajib, atau turut serta dalam menangani korban. Sebagai S ebagai pelapor, namanya di lindungi dan di rahasiakan. Dalm hal ini pemerintah wajib membuka akses selua-luasnya bagi peran serta masyarakat baik nasional maupun internasional sesuai
dengan
ketentuan
perundang-undangan.
Untuk
mengektifkan
penyelenggaraan
pencegahan
dan
pemberantasan
tindakan
pidana
perdagangan orang, pemerintah republic Indonesia wajib melaksanakan kerjasama internasional, baik bersifat bilateral, regional,maupun multilateral
BAB III ASUHAN KEPERAWATAN TEORITIS
3.1 KASUS Apiah seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang menjadi korban perdagangan manusia, untuk mengingat kembali awal nestapa yang menimpanya. Awal nestapa itu terjadi di kampungnya sendiri, yakni tawaran kerja yang kemudian menjerumuskannya ke dalam dunia prostitusi di Johor Baru, Malaysia. Berawal dari datangnya seorang perempuan yang menjadi "sponsor tenaga kerja". Perempuan bernama Warpu dan rsquo;ah (30) mendatangi kediaman orangtuanya di Desa Mekarmaya, Cilamaya, Karawang, Jawa Barat atau kira-kira 40 kilometer dari Kota Karawang. Perempuan belia yang masih bau kencur itu itu menuturkan, pada 17 Juli 2007 lalu, Warpu dan rsquo;ah menawarinya pekerjaan sebagai pelayan sebuah restoran di Malaysia. Awalnya dia mengaku ragu-ragu, namun keesokan harinya, Warpu dan rsquo;ah kembali mendatangi rumah orangtuanya. Warpu’ah datang bersama Nunung (20-an) (20-an) yang diakui sebagai keponakannya. "Karena bicaranya meyakinkan, saya jadi tertarik. Apalagi dia bilang akan ada teman yang berangkat bareng kesana. Ya si Nunung itu, yang katanya masih keponakan dia," tutur Apiah lirih. Hari itu juga, sang sponsor memberinya uang Rp100.000 untuk mengurusi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga). Selanjutnya atas bantuan perempuan itu pula, tak sulit ia memperoleh KTP dan KK. Malam harinya, pada 18 Juli 2007, Apiah pun diboyong ke rumah sang sponsor di Banyusari, Karawang. Menginap semalam, selanjutnya Apiah dan Nunung diantar sang sponsor menuju Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. Dua buah tiket Kartika Airlines dibeli di loket bandara untuk tujuan Batam, Kepulauan Riau. Hanya dua orang itu saja yang melanjutkan ke Batam. Sang sponsor balik kanan alias kembali ke Karawang. Sebelum berpisah, Warpu dan rsquo;ah menjanjikan bahwa keduanya akan dijemput oleh seorang laki-laki di Batam. Lelaki itu bernama panggilan John. Setibanya di Batam, John pun datang menjemput mereka. Keduanya kemudian diinapkan di sebuah hotel di Batam selama dua minggu untuk pengurusan paspor. Begitu urusan paspor
selesai, keduanya diberangkatkan ke Johor Baru, Malaysia, dengan menggunakan kapal laut. Di negeri jiran itu, mereka pun dijemput oleh seorang lelaki lain. Menurut Apiah, setibanya di Johor Baru, dia berpisah tujuan dengan Nunung. Apiah sendiri kemudian ditempatkan di sebuah rumah penampungan. "Sampai sana sudah malam. Saya langsung disuruh mandi lalu diminta memakai pakaian seksi. Saya menolak, masak untuk jadi pelayan restoran harus berpakaian seksi," katanya. Rumah itu terletak di Jalan Teratai XIV, Johar Baru itu. Bersama dirinya, terdapat belasan perempuan Indonesia di d i rumah itu. Kelak kemudian dia tahu siapapun yang ditampung di rumah itu adalah perempuan yang terjebak dalam perdagangan manusia ,untuk dilacurkan secara paksa. Mereka biasanya diajak ke hotel untuk melayani para lelaki hidung belang. Sejak malam itu Apiah "resmi" di-PSK-kan. Dia disuruh melayani setiap lelaki yang menjadi tamu "sang majikan" yang menurutnya bernama Kelvin. Apiah tak berdaya. Setiap geraknya diawasi. Majikannya tak peduli atas kondisinya. Setiap malam ia melayani sebanyak tujuh hingga delapan lelaki hidung belang, yang rata-rata adalah warga Malaysia dari berbagai keturunan. Puncaknya dia pernah dipaksa melayani 18 lelaki hidung belang dalam waktu semalam. Sang majikan tak pernah peduli meskipun Apiah sedang mengalami masa datang bulan. "Saya bilang saya lagi leang[menstruasi-Red], tapi majikan tetap nggak percaya. Malah diminta minum obat supaya cepat berhenti," tutur Apiah kepada wartawan, Rabu (21/11), di Mapolsek Cimalaya, Karawang. Selain dipaksa meminum obat untuk mengatasi menstruasi, gadis lugu itu juga sering dipaksa menenggak pil inex saat melayani tamu sang mucikari. Menolak? Semprotan amarah dan cacimaki yang akan segera dia terima. "Saya dicacimaki. Dibilang saya masih punya utang banyak ,makanya harus terus melayani tamu," katanya. Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Demikian ungkapan terkenal dari negeri China. Setelah dinistakan hingga berbulan-bulan, Apiah diselamatkan oleh seorang perempuan yang diduga menjadi PSK di kawasan itu.
Sesampainya di Batam Apiah tinggal bersama perempuan yang menyelamatkannya itu. Fitri namanya sebagai warga Ciasem, Subang, Jawa Barat. Menurut Apiah, selama tinggal di Batam dia tidak dipekerjakan sebagai apa pun. Merasa aman, Apiah pun menelpon orangtuanya dan meminta agar segera dijemput di Batam. Menerima telepon dari putri pertamanya, orang tuanya langsung mengontak kerabatnya yang tinggal di Batam. Selanjutnya kerabatnya membawa Apiah pulang ke Karawang. 3.2 Analisa Kasus Kasus ini terjadi pada tahun 2007 dimana sudah adanya instrumen hukum nasional yang khusus mengatur masalah perdagangan anak, yaitu UU No. 21 Tahun 2007. Dari definisi mengenai perdagangan orang yang termuat dalam uu tersebut sebetulnya pelaku perdagangan anak diatas telah memenuhi unsur tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman dengan penipuan sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang dilakukan antar negara, untuk tujuan eksploitasi. Dari kasus tersebut pelaku menawarkan kerja kepada apiah yang mamasih berumur 15 tahun untuk menjadi pelayan di sebuah restoran di Malaysia, yang kemudian setelah mendapat persetujuan baik dari orangtua apiah maupun apiah sendiri lalu setelah urusan surat-surat selesai ia segera diterbangkan ke Johor Baru, Malaysia disana ia sempat ditampung dalam suatu rumah yang kemudian ia menyadari bahwa itu adalah tempat
penampungan
perempuan
yang
akan
diperdagangakan
sebagai
pekerja
seks
komersial.Semua unsur dalam UU pemberantasan tindak pidana perdagangan orang jelas-jelas sudah terpenuhi, namun bagaimana akhir dari kisah ini setelah Apiah diselamatkan kemudian diantar kembali ke kampungnya, penanganan kasus ini seperti hilang tidak jelas perkembangan dan penyelesaiannya. Dari hal ini terlihat jelas bagaimana kurangnya perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap korban perdagangan perempuan, instrumen hukumnya memang sudah ada kemudian bagaimana implementasinya jangankan bagi pelaku yang ada di Malaysia, bagi perekrut yang ada di Indonesia saja seolah-olah sangat sulit untuk disentuh hukum.Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebetulnya juga telah mempunyai instrumen hukum yang menegaskan kembali pelarangan terhadap perdagangan manusia yaitu melalui Surat Keputusan Gubernur No. 43 Tahun 2004 membentuk Komite Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, dan menyusun Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, Perdagangan Anak dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Dan sekali
lagi praktek perdagangan anak masih tetap saja terjadi di wilayah hukum Propinsi Jawa Barat atau dalam kasus ini tepatnya di daerah Cilamaya, Karawang. 3.3 POHON MASALAH
RBD
HDR
Ketidakberdayaan 3.4 DIAGNOSA KEPERAWATAN Harga Diri Rendah 3.5 RENCANA KEPERAWATAN Terlampir 3.6 STRATEGI PELAKSANAAN Terlampir
Diagnosa Keperawatan Harga Diri Rendah
SP Pasien
SP Keluarga
SP I p SP I k 1. Membina hubungan saling percaya 1. Mendiskusikan masalah yang 2. Mengidentifikasi kemampuan dan aspek dirasakan keluarga dalam positif yang dimiliki pasien marawat pasien 3. Membantu pasien menilai kemampuan 2. Menjelaskan pengertian, tanda pasien yang masih dapat digunakan dan gejala harga diri rendah 4. Membantu pasien memilih kegiatan yang yang dialami pasien beserta akan dilatih sesuai dengan kemampuan proses terjadinya pasien 3. Menjelaskan cara-cara 5. Melatih pasien sesuai kemampuan yang merawat pasien dengan harga dipilih diri rendah 6. Memberikan pujian yang wajar terhadap keberhasilan pasien 7. Menganjurkan pasien memasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian SP II p 1. Mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien 2. Meatih kemampuan ke dua 3. Menganjurkan pasien memasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian
SP II k 1. Melatih keluarga mempraktekkan cara merawat pasien dengan harga diri rendah 2. Melatih keluarga melakukan cara merawat langsung keluarganya yang mengalami harga diri rendah
SP III k 1. Membantu keluarga membuat jadwal aktifitas di rumah termasuk minum obat (discharge planning) 2. Menjelaskan follow up pasien setelah pulang
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Trafficking merupakan permasalahan klasik yang sudah ada sejak kebudayaan manusia itu ada dan terus terjadi sampai dengan hari ini. Penyebab utama adalah kurangnya informasi akan adanya trafficking, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat terutama mereka yang berada dipedesaan, sulitnya lapangan pekerjaan selain itu juga masih lemahnya pelaksanaan hukum di Indonesia tentang perdagangan orang. Situasi ini terbaca oleh pihak calo, sponsor, rekruter, untuk mengambil manfaat dari keadaan ini dengan mengembangkan praktek trafficking ditempat-tempat yang diindikasikan mudah menjerat para korbannya dengan cara berpura-pura sebagai agen penyalur lapangan pekerjaan. Untuk memberantas dan mengurangi trafficking memerlukan juga kerjasama lintas Negara serta peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan. Selain itu penyediaan perangkat hukum yang memadai untuk skala internasional, regional bahkan local juga penegakan hukum oleh aparat hukum untuk menghambat laju pergerakan jaringan trafficking. Bahkan tindakan pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban juga harus diperhatikan. B. Saran Hal – hal yang harus dilakukan jika kita menemui atau ada teman yang menjadi korban trafficking : 1. Berikan dukungan secara penuh 2. Kumpulkan bukti-bukti dengan mencatat tanggal, tempat kejadian serta ciri-ciri pelaku 3. Pilih orang yang dapat dipercaya, keluarga untuk menceritakan permasalahan yang terjadi & pinta tolong untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib 4. Laporkan ke pihak yang berwajib 5. Minta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
DAFTAR PUSTAKA Francis T Miko, Perdagangan Wanita dan Anak-anak, Jakarta, 2001 Hurlock, Elizabeth, Psikologi Perkembangan, Erlangga, Jakarta , 1980. Irwanto, Perdagangan Anak di Indonesia, Suatu diskripsi Awal, Jakarta 2001 Protokol Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi anak, (Resolusi Dewan Umum A/Res/54/263) UNUCEF, Bagaimana Melakukan Penelitian Berbasis Aksi Dengan Pekerja Anak dan Anak yang Dilacurkan, RWG-CL, 2006 Undang-undang UU No.37/1997 tentang Hubungan Luar Negeri Undang-undang ini dapat digunakan untuk melindungi orang Indonesia yang di perdagangkan diluar negeri . undang-undang no 21. Tahun 2007, Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun melarang perdagangan anak.
