MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN PENDAYA GUNAAN APARA APARATUR TUR NEGARA NEGA RA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN
DAN REFORMASI NOMOR 01 TAHUN 2011
PENGAWAS
DAN ANGKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
ESA
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
Perubahan
Undang-Undang 32 Tahun 2004
Pemerintah Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108); 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Perikanan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5073); 4. Peraturan
Pemerintah
Nomor Nomor
Pemberhentian
4
Tahun
Sementara
1966 Pegawai
Negeri
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2797); 2797); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000
Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia lndonesi a Nomor 41 92); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4193); 4193); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 dan Pelatihan
Pendidikan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran
14. Peraturan Pemerintah Nomor
53
Tahun 2010
Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5135); 15. Keputusan Keputusa n Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
Pembentukan
dan Organisasi Kementeria Kementerian n Negara; Memperhatikan
:
1.
Usul
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
kepada
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan suratnya Nomor 2.
15 Februari 2010 2010;;
Pertimbangan Kepala
Kepegawaian Negara dengan
suratnya Nomor
12 Juli 2010; 2010; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN NEGARA DAN
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR BIROKRASI
4. Pengawas Perikanan Ahli adalah pejabat fungsional Pengawas Perikanan
keahlian
didasarkan
yang
disiplin
dalam
pelaksanaan
pekerjaannya
pengetahuan, metodologi dan teknik
tertentu;
5. Pengawasan perikanan adalah kegiatan pengawasan yang bersifat teknis biologis terhadap kegiatan pembudidayaan, penangkapan dan pengolahan mutu hasil perikanan agar konsisten dalam penerapan standar standar teknologi dan peraturan peraturan terkait; 6. Kegiatan pengawasan pembudidayaan ikan meliputi persiapan,
pengawasan kegiatan pada unit Pembudidayaan Ikan, pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya, pengawasan sumberdaya dan lingkungan pembudidayaan ikan, evaluasi dan rekomendasi; 7. Kegiatan pengawasan penangkapan ikan meliputi persiapan,
pengawasan kapal perikanan, pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan, observer, melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, analisa, evaluasi dan rekomendasi; ,
8.
Kegiatan pengawasan mutu
perikanan meliputi persiapan,
BAB KEDUDUKAN, KEDUDUKAN, DAN DA N Bagian
POKOK
fungsional Pengawas Perikanan termasuk dalam
ilmu
Bagian Kedua Kedudukan Pengawas Perikanan
Pengawas Perikanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan perikanan pada instansi pemerintah dan
(2) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan karier. Bagian Ketiga Pokok
b.
menyusun pedoman formasi
Fungsional Pengawas
Perikanan; c.
menetapkan standar kompetensi
d. mengusulkan Perikanan;
Pengawas Perikanan;
tunjangan
Fungsional
Pengawas
Fungsional Pengawas Perikanan e. sosialisasi petunjuk petunjuk pelaksanaannya;
.
menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsionall teknis fungsional Pengawas Perikanan;
g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsionall teknis fungsional Pengawas Perikanan; Perikanan;
h. mengembangkan
sistem Pengawas Pengawa s Perikanan; Perikanan;
i.
j. j.
fasilitasi pelaksanaan Perikanan;
informasi Fungsional
Fungsional Pengawas
fasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengawas Perikanan; Perikanan;
k. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengawas Perikanan; dan
3. Analisis;
4. Evaluasi; dan 5.
Rekomendasi.
c. Pengembangan profesi,
:
1.
Penyusunan
ilmiah dibidang perikanan; perikanan;
2.
Penyusunan Penyusunan standarlpedoman pengawasan perikanan; p erikanan;
3. Uji Kompetensi; dan buku dan bahan lain dibidang
4.
perikanan.
d. Penunjang Pengawasan, meliputi : dalam bidang perikanan; 2.
3. 4.
Bimbingan di bidang pengawasan perikanan; dalam Keanggotaan internasional;
dalam
dibidang perikanan; organisasi
profesi
(3) Jenjang
fungsional Pengawas Perikanan Ahli dari yang terendah sampai dengan tertinggi, tertinggi, yaitu yait u :
a. Pengawas Pengawa s Perikanan Pertama; Pertama; b.
Pengawas Perikanan Muda; Muda;
c.
Pengawas Perikanan Madya; Madya; da dan n
d.
Pengawas Pengawa s Perikanan Utama. Utama.
(4) Jenjang pangkat dan ruang Pengawas Perikanan sesuai dengan Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat
jenjang jabatannya, yaitu: yaitu: a.
Pengawas Perikanan Pelaksana: 1.
Pengatur Muda Tingkat I,
2. Pengatur, 3.
b.
ruang
ruang
Pengatur Tingkat I,
dan ruang
Pengawas Perikanan Pelaksana Pelaksana Lanjutan Lanju tan : 1. Penata Muda, 2.
Penata Muda Tingkat I,
ruang
dan ruang
d. Pengawas Perikanan Utama: 1
Pembina Utama Madya,
2.
Pembina Utama,
(6) (6) Jenjang
pangkat
untuk
ruang
dan
ruang masing-masing
Pengawas
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) jenjang pangkat dan
sesuai jumlah angka kredit
yang dimiliki sebagaimana dan
dalam
V,
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi ini. (7) (7) Penetapan
jenjang
Pengawas
pengangkatan dalam
Perikanan
untuk
ditetapkan berdasarkan jumlah
angka kredit yang dimiliki
ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan
tidak sesuai dengan pangkat dan
sebagaimana sebagaim ana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5). (5). BAB VI
pemeriksaan an persiapan dalam rangka proses 9 Melakukan pemeriksa pembudidayaan pembudidayaan ikan; ikan ; g) Melakukan pemeriksaan penebaran
dalam
rangka proses pembudidayaan ikan; h) Melakukan
pemeriksaan pemeriksaan
pengelolaan dalam
rangka
proses
pembudidayaan pembudidayaan ikan; ika n; i) Melakukan pemeriksaan pemeriksaan penampungan penam pungan hasil produksi pasca konsumsi; Melakukan pemeriksaan
hasil produksi pasca
konsumsi; k) Melakukan pemeriksaan pengemasan hasil produksi pasca
konsumsi;
I) Melakukan pengawasan persiapan peralatan dan bahan untuk kegiatan pada produksi sarana budidaya. m) Melakukan persiapan persiapan bahan dan peralatan dalam dalam
g) Mengukur komposisi panjang,
pengawasan
hasil
ikan dalam rangka
tangkapan
di
pelabuhan
nelayan; h) Mengumpulkan Mengumpulkan data data jenis dan spesifikasi fasilitas dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikanlpelabuhan ikanlpelabuha n perikanan; perikanan;
i) Mengumpulkan data penggunaanlpemanfaatan fasilitas dalam
rangka
pemeriksaan
pemanfaatan
fasilitas
pendaratan pendaratan ikanlpelabuhan ikanlpelabuhan perikanan; dan j) Mengatur pergerakan dan perikanan.
kapal di pelabuhan
Bidang Mutu Mut u Hasil Perikanan: Perikanan: a) Menjadi
anggota
dalam
penyusunan penyu sunan
rencana
pengawasan tahunan; b) Menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;
c) Mengumpulkan Mengumpulkan data data sekunder dal am rangka menyusun menyusun rancangan teknis pelaksanaan;
j) Mernpersiapkan bahan verifikasi kesesuaian panduan
mutu Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP); k) Melakukan
pengkondisian
laboratorium; Membuat
m) Melakukan
dalam rangka menyiapkan
kalibrasi kalibrasi
internal
peralatan
tingkat
sederhana; n) Melakukan penerimaan penerimaan dan pengkodean contoh; o) Melakukan
perawatan
contoh
(pengarsipan,
pengemasan dan penyimpanan); p) Melakukan Melaku kan preparasi contoh;
q) Melakukan pengujian pengujian contoh tingkat sederhana; sederha na; r) Melakukan pengujian pengujian contoh tingkat sedang;
g) Melakukan
pemeriksaan pengelolaan air untuk dalam proses pembudidayaan
ikan; h) Melakukan pemeriksaan sanitasi dan hygiene pasca konsumsi; dan i) Melakukan
pemeriksaan konsumsi.
distribusi distrib usi
pasca
Bidang Bida ng Penangkapan Ikan: Ikan: a) Melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan penyu sunan rencana kerja bulanan; b) Melakukan analisa data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana kerja kerja bulanan; bu lanan; c) Meneliti
dokumen kapal nelayan;
perikanan
di
pelabuhan
d) Meneliti dokumen alat bantu dalam rangka pegawasan pegawasan alat bantu penangkapan penang kapan ikan; e ) Memeriksa kesesuaian dokumen awak kapal perikanan;
dan
g) Menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala menengah; h) Menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar; i) Mempersiapkan bahan penerapan HACCP;
j)
rekaman
audit
dan mengkondisikan mengkondisi kan peralatan uji sederhana;
k) Membuat penyiapan
standartlarutan kerja dalam rangka
I) Melakukan kalibrasi kalibras i internal peralatan peralata n tingkat sedang; m) Melakukan pengujian contoh tingkat sulit; sulit; n) Membuat instruksi instruks i kerja peralatan tingkat sedang; dan anggota dalam rangka pembuatan evaluasi dan o) Menjadi anggota pelaporan. d.
Pengawas Perikanan Penyelia, yaitu : Bidang Pembudidayaan Ikan:
2. Bidang Penangkapan Ikan:
a) Melakukan pengolahan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulanan; triwulanan; b) Mengukur spesifika spesifikasi si teknis kapal perikanan; c) Melakukan tabulasi tabulasi data log book perikanan; d) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan; dan e) Mengatur kedatangan kedatangan perikanan.
dan
keberangkatan
kapal
Bidang Mutu M utu Hasil Hasi l Perikanan Perikanan:: a) Menjadi anggota dalam pengawasan tahunan;
penyusunan
rencana
b) Menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan; bulanan;
c) Menjadi anggota dalam (monitoring) penanganan penanganan
d) Menentukan
pengambilan
melakukan perikanan; contoh
pengamatan
dalam
rangka
(2) Rincian kegiatan Pengawas Pengawas Perikanan Ahli, sebagai berikut :
a. Pengawas Perikanan
yaitu :
Bidang Pembudidayaan Ikan: Ikan: a) Menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan; pen gawasan dalam b) Mengolah data dan informasi obyek pengawasan rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan; c) Menjadi anggota anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan; d) Menganalisis kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis dan non teknis unit pembudidayaan ikan; e) Melakukan pemeriksaan kesesuaian rencana tata tata ruang pemerintah daerah dengan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan; Melakukan pengujian dan penilaian kualitas dengan parameter fisika; g) Melakukan pengujian dan penilaian kualitas air tawar sebagai sumber baik secara kimia, fisika maupun
o) Melakukan penilaian spesieslvarietas dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi sumberdaya dan p) Melakukan pemeriksaan potensi sumber pencemaran lingkungan pembudidayaan pe mbudidayaan ikan. 2. Bidang Penangkapan Ikan: Ikan:
a) Menjadi anggota dalam rangka rang ka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan; perikanan; b) Menganalisa dat data a dan informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di d i pelabuhan perikanan; c) Melakukan pengumpulan data dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, perairan, dan di pelabuhan perikanan; perikanan;
d) Mengukur konstruksi dan bentuk alat penangkapan ikan
d) Menjadi
anggota
dalam
(monitoring) penanganan
rangka
pengamatan
perikanan;
e) Menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan
dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil; 9 Menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan
dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala menengah; g) Menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar (SSOP dan GMP) di unit pengolahan ikan skala besar; h) Menjadi anggota dalam pelaksanaan investigasi kasus penolakan; i)
dan mengkondisikan peralatan uji tingkat
j) Melakukan pengelolaan k) Melakukan
sederhana;
penyeliaan
bakteri; contoh
tingkat
e) Melakukan Melakukan pengujian dan penilaian kualitas dengan parameter kimia; Melakukan pemeriksaan pemeriksaan bahan bahan kimia dan biologi lainnya pada sarana produksi budidaya laut; g) Melakukan kimia;
sarana produksi secara
h) Mengumpulkan Mengumpul kan data dan informasi informa si dalam rangka pengembangan pembudidayaan ikan (SDM, (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar); i) Melakukan Melakuka n pengujian pengujia n dan penilaian mutu obat ikan, bahan kimia dan bahan biologis lainnya; j) j) Melakukan pengawasan distribusi sarana budidaya; budidaya;
k) Mengidentifikasi dan menginventarisasi I) Melakukan morfometrik terhadap sumberdaya
secara
m) Melakukan upaya pengelolaan lingkungan
dan
e) Melakukan pengolahan data . bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan; perikanan; f) Memeriksa spesifikasi
dan kesesuaian dalam
operasi penangkapan ikan; g) Memeriksa kelaikan awak awak kapal perikanan; h) Mengukur Mengukur kesesuaian fasilitas pelabuhan kebutuhan penangkapan ikan; dan
dengan
i) Mengendalikan persyaratan teknis dan nautis kapal dari
aspek keselamatan pelayaran. 3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:
a) Menjadi anggota dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan; tahunan; b) Menjadi anggota dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan; bulanan;
c) Menganalisa data dan informasi dalam penyusunan rancangan teknis pelaksanaan;
rangka
m) Membuat instruksi kerja
pengujian sederhana; sederhana;
n) Melakukan penyusunan dokumen sistem manajemen mutu; o) Melakukan pemutakhiran dokumen sistem manajemen mutu p) Melaksanakan kaji ulang manajemen mutu; dan q) Menjadi anggota anggota dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan. c.
Pengawas Perikanan Madya, yaitu : 1
Bidang Pembudidayaan Ikan: a) Menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan; b) Menjadi ketua dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan; c) Melakukan pengujian dan penilaian kualitas dengan parameter biologi; d) Melakukan biologi;
sarana produksi secara
.
I) Merumuskan bahan rekomendasi rekomenda si hasil pemeriksaan; dan Mempresentasikan ba bahan han rekomendasi. 2. Bidang Penangkapan Penangka pan Ikan: a) Menjadi ketua dalam rangka rang ka penyusunan penyusuna n rencana pengawasan penangkapan ikan tahunan; tahu nan; b) Menjadi ketua dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana rencana kerja triwulanan pemeriksaan c) pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan; d) Menjadi ketua dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan; e) Menganalisa data dan informasi bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pemeriks aan pengawasan pengaw asan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan; ,
9 Melakukan analisa kelayakan teknis kapal perikanan;
g) Melakukan klarifikasi kasus penolakan pelaksanaan pelaksanaan investigasi kasus penolakan; h) Menjadi Menjad i anggota dalam penolakan;
rangka
dalam
investigasi investig asi kasus
i) Melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat j) Melakukan
verifikasi
data
hasil
pengujian
tingkat
sedang; k) Melakukan verifikasi hasil uji dalam rangka penerbitan hasil uji dan kesehatan; I) Membuat instruksi instru ksi kerja
pengujian sedang;
m) Melaksanakan Melaksanakan audit internalleksternal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu laboratorium; n) Mengkaji kegiatan pelaksanaan program monitoring hasil perikanan; dan
o) Menjadi ketua dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan. d. Pengawas Pengaw as Perikanan Utama , yaitu : 1.
Bidang Pembudidayaan Ikan:
d) Menjadi ketua dalam melakukan melakuka n evaluasi evaluas i dan pelaporan hasil pengawasan.
3. Bidang Mutu Mut u Hasil Perikanan: Perikanan: a) Memberikan kesesuaian;
bahan
rekomendasi rekomenda si
hasil
penilaian
b) Mengkoordinir persiapan pendampingan pendamping an inspeksi sistem mutu dari negara mitra; c) Melaksanakan pendampingan inspeksi dari negara mitra;
d) Menjadi ketua dalam investigasi kasus penolakan; e) Menyusun rekomendasi rekomendasi pencabutan pencabut an pembekuan ekspor hasil perikanan;
9 Melakukan verifikasi data hasil pengujian pengujia n tingkat tingka t sulit; g) Melakukan verifikasi verifikasi sertifikat kesehatan; kesehata n; h ) Membuat instruksi kerja
pengujian tingkat sulit;
dan i) Menyusun bahan rekomendasi hasil hasi l program monitoring hasil perikanan.
pelaksanaan
Pasal 11 Penilaian angka kredit pelaksanaan 10,, ditetapkan sebagai berikut: dalam Pasal 10 a.
sebagaimana dimaksud
Pengawas Perikanan yang melaksanakan Pengawas Perikanan satu tingkat di jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar sebesar 80% (delapan puluh dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana dalam I atau Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Negara dan Reformasi Reformas i Birokrasi Birokr asi ini.
b. Pengawas Perikanan yang melaksanakan Pengawas Perikanan satu tingkat di bawah bawah jenjang jabatannya, jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus dari setiap butir kegiatan, sebagaimana dalam I atau Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Pendayagun aan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. Pasal
12
(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari: a.
Unsur utama; dan
b. Unsur penunjang.
Pasal 15 (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan da n profesionalisme, maka Pengawas Perikanan yang akan naik setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan atau uji kompetensi kompetens i sesuai dengan jenjang (2) Kenaikan dari jenjang Muda menjadi jenjang Madya dan dari jenjang Madya menjadi jenjang Utama wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan. penjenjangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan dan uji kompetensi sesuai dengan jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) (2) lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku instansi pembina fungsional fungsiona l Pengawas Perikanan. Perikanan. Pasal 16 (1) Pengawas Perikanan Muda, pangkat Penata Tingkat I, ruang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Pernbina ruang dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) angka kredit harus berasal dari dar i kegiatan pengembangan profesi profesi..
Pasal 18 (1) Pengawas Perikanan yang secara bersama-sama membuat tulis di bidang bi dang Pengawasan perikanan, diberikan dib erikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut : a.
apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah adalah 60% puluh bagi penulis 60% utama dan 40% puluh untuk penulis penu lis pembantu;
b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima untuk penulis pembantu; dan c.
apabila terdiri dari 4 orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% puluh bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh untuk penulis pembantu.
(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dirnaksud pada ayat 3 (tiga) orang. paling BAB DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
a.
Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina Tingkat I ruang sampai dengan Pengawas ruang Perikanan Utama pangkat Pembina Utama di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Daerah Provinsi,
b.
Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi Pengawas Perikanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I ruang sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia pangkat Penata Tingkat ruang dan Pengawas Perikanan Pertama I pangkat Penata Muda ruang sampai dengan Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina ruang di lingkungan Kementerian Kement erian Kelautan Kelautan dan Perikanan.
c.
Sekretaris Daerah Provinsi bagi Pengawas Perikanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I ruang sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I ruang dan Pengawas Perikanan Pertama pangkat Penata Muda ruang sampai dengan Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina ruang di lingkungan Provinsi.
b. Tim Penilai angka kredit Pengawas Perikanan Unit Kerja bagi Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja; c. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Perikanan Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; d. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Perikanan KabupatenIKota bagi Sekretaris Daerah KabupatenIKota yang selanjutnya disebut Tim Penilai KabupatenIKota.
Pengawas Perikanan terdiri dari unsur teknis (1) Tim Penilai yang membidangi pengawasan perikanan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas Perikanan.
(2) (2) Susunan keanggotaan keanggo taan Tim Penilai Penilai sebagai berikut
:
a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c.
seorang Sekretaris kepegawaian; dan
merangkap
anggota
dari
unsur
(1) Apabila Apabila tim penilai Provinsi belurn belurn dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Perikanan dapat dimintakan kepada tim penilai provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja. (2) Apabila tim penilai belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Perikanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai lain terdekat, atau provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja. (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai Tim Penilai ditetapkan oleh :
Sekretariat
a. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Tim Penilai Unit Kerja;
dan
b. Sekretaris Daerah Provinsi Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan c.
Sekretaris
Daerah
untuk
Tim
Penilai
(1) Masa anggota tim penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa berikutnya. (2) (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota tim penilai dalam
b. Pejabat struktural eselon yang. membidangi membida ngi kepegawaian pada unit kerja Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, Bidang Penangkapan lkan dan Bidang Mutu Hasil Perikanan kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi masing-masing bidang fungsional Pengawas Perikanan, untuk angka kredit Pengawas Perikanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, dan Pengawas Perikanan Pertama sampai dengan Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina ruang di lingkungan Kernent Kernenterian erian Kelautan dan Perikanan. c.
Pejabat struktural eselon yang membidangi kepegawaian pada di Provinsi yang membidangi perikanan kepada Sekretaris Daerah Provinsi untuk angka kredit Pengawas Perikanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, dan Pengawas Perikanan Pertama sampai dengan Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina ruang yang bekerja di d i lingkungan Provinsi.
d.
Pejabat struktural eselon yang membidangi kepegawaian pada di KabupatenIKota yang membidangi perikanan kepada Sekretaris Daerah untuk angka kredit Pengawas Perikanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Perikanan
(I) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Pengawas Perikanan Perikanan Terampil harus
syarat :
a. berijazah paling Sekolah Perikanan Menengah (SUPM) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang kelautan dan perikanan; perikanan; b. pangkat paling
Pengatur Muda Tingkat I,
ruang c.
setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 3), paling kurang bernilai bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam
Pengawas Perikanan Ahli harus a. berijazah paling Sarjana Perikanan atau bidang lain sesuai oleh lnstansi Pembina
syarat : bidang yang ditetapkan Fungsional Pengawas
Perikanan; b. pangkat paling
Penata Muda,
ruang
dan
(6) Pegawai Negeri Sipil Sipil yang diangkat sebagaimana ayat (Idan d) an ayat
(2) harus lulus uji kompetensi.
(7) Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada (6) lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan ayat (6) selaku instansi pembina fungsional Pengawas Perikanan. (8) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam
fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat dalam harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Perikanan bagi yang berlatar belakang pendidikan non perikanan.
(9) (9) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Pengawas Perikanan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari lain ke dalam (I) Pengawas Perikanan dapat dipertimbangkan dengan
(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
BAB X PENGAWAS (1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Pengawas Perikanan dilaksanakan sesuai formasi Pengawas Perikanan dengan ketentuan, ketentuan, sebagai berikut: a. Pengangkatan Pegawai Pegawai Negeri Sipil dalam Pengawas Perikanan dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengawas Perikanan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara mendapat pertimbangan tertulis Kepala Kepegawaian Negara. b. Pengangkatan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Pengawas Perikanan dilaksanakan sesuai dengan forrnasi Pengawas Perikanan yang ditetapkan oleh Gubernur, mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan
2. bidang penangkapan penan gkapan ikan: a) 256 orang Terampil dan b) 347 orang Ahli. di Unit Pelaksana Teknis. Teknis. 3. bidang mutu hasil perikanan: perikanan: a)
546
orang Terampil dan
b) 394 orang Ahli. di Unit Pelaksana Teknis. b. Untuk lingkungan lingkun gan Provinsi: 1. bidang pembudidayaan ikan: ikan: a) 118 orang Terampil dan b) 90 orang Ahli 2. bidang penangkapan ikan: ikan: a) 138 orang Terampil dan b) 132 orang Ahli. 3. bidang mutu hasil perikanan: perikanan:
a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pengawas Perikanan ahli;
b. telah mengikuti dan pendidikan dan pelatihan fungsional alih tingkat dari Pengawas Perikanan Terampil ke Pengawas Perikanan Ahli; Ahli; dan c.
jumlah angka angka kredit kumulatif yang ditentukan.
Pengawas Perikanan sebagaimana ( 2 ) Pengangkatan dalam dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila tersedia formasi untuk Pengawas Perikanan Ahli. (3) Pengawas
Perikanan Terampil yang akan beralih menjadi Pengawas Perikanan Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% puluh lima angka kredit kumulatif dari pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana yang sesuai kompetensi, dengan tidak memperhitungkan angka angka kredit dari unsur penunjang.
BAB XI PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN
(4) (4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat
ayat
dan ayat
Pengawas Perikanan dibebaskan
sementara dari jabatannya, jabatannya, apabila : a.
dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berupa penurunan pangkat setingkat lebih
selama 3
(tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan setingkat lebih b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; c.
ditugaskan secara penuh di luar
Pengawas Perikanan;
d. cuti diluar tanggungan negara kecuali cuti untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau e.
lebih dari 6
Pengawas berupa
Ternak yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat
pemindahan
melaksanakan
bulan.
dalam
rangka
sesuai jenjang
penurunan baru.
(4) Pengawas Perikanan yang dibebaskan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kernbali ke dalam Pengawas Perikanan apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh tahun.
(5) Pengangkatan kembali dalam Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari pokok Pengawas Perikanan yang diperoleh selama pembebasan sementara ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
Pengawas Perikanan diberhentikan dari jabatannya, apabila : a.
Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan setingkat lebih tinggi;
b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2)
Jenjang Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan lkan bagi Pengawas Benih lkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit terakhir yang dalam
Pengawas Benih Ikan. BAB KETENTUAN LAIN-LAIN
(1) Pengawas Perikanan yang bertugas di daerah terpencil, dapat diberikan tambahan angka kredit 15 (lima belas dari angka kredit kumulatif penjenjangan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Pemberian tambahan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (Idiberikan d iberika n selama melaksanakan melaksanakan di daerah terpencil. terpencil. )
(3) Kriteria dan penetapan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai instansi pembina fungsional Pengawas Perikanan.
Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 412005, dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4120 412005 05 dicabut dan dinyatakan tidak
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini pada ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada
27
2011
dan kearnanan
perikanan
pernbongkaranI pernanenan I prasarana disentra produksi (kapalI tarnbakI
kondisi sanitasi sarana dan pendaratan ikan I
NO
UNSUR
SUB UNSUR
1
2
3 G
Memperoleh Memperoleh gelar
PELAKSANA
SATUAN 4
Memperoleh
5
yang ttdak sesuat dengan btdang tugasnya .
Diploma
3
2) Sarjana
5
1)
7
6
Semua
NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA DAN
0
3
a
m m m
a
m
m
a
m
m
m
m
O N .
p e u J
e (
p e j e p a u
NO
UNSUR
I
2
SUB UNSUR
SATUAN HASIL 5
7 Mernperoleh gelar kesaqanaan Mernperoleh
yang
a Saqana
b
sesuai dengan
6
tugasnya
IV
5
10
Saqana
c Doktor
15
Sernua jenjang Sernua jenjang
I
NEGARA
PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA DAN
E. . MAN
: PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA DAN DAN
REFORMASI 01 TAHUN 2011
: 27 Januari 2011 JUMLAH ANGKA
MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN PENGAWAS
NO.
1
UNSUR
DENGAN
PERSENTASE
PELAKSANA
PELAKSANA
LANJUTAN
UNSURUTAMA
Pendidikan 1. Pendidikan 2. Diklat B Pengawasan perikanan Pengembangan profesi C Pengembangan A
2
80%
25
25
25
25
25
25
25
15
28
44
60
100
140
220
7
11
15
25
35
55
60
80
100
15 0
200
300
UNSUR UNSUR PENUNJ ANG
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan pengawasan pengawasan perikanan JUMLAH
20%
40
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI
:
PERATURAN
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI NOMOR 201I : : 27
JUMLAH ANGKA
2011 2011
MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN PENGAWAS PERIKANAN
DENGAN
DIPLOMA
JENJANG JABATANI
RUANG DAN ANGKA PENGAWAS PERIKANAN
NO.
1
UNSUR
PELAKSANA
PELAKSANA LANJUTAN
UNSURUTAMA
A Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat B Pengawasan perikanan C Pengembangan profesi
2
PERSENTASE
60
60
60
60
80%
16
32
72
20%
4
8
18
28
48
80
100
150
200
300
60
60
192
UNSUR PENUNJANG
Kegiatan yang mendukung peiaksanaan pengawasan perikanan JUMLAH
60
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN PENDAYA GUNAAN APARA APARATUR TUR NEGARA NEGA RA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN
DAN REFORMASI NOMOR 01 TAHUN 2011
PENGAWAS
DAN ANGKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
ESA
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,
