Import Process

Penj Pe njel elas asan an Si Sing ngk kat Ten enta tan ng Imp mpor or By : Agung Prasetyo

Thursday, 20 May 2010 Jakarta

Pengertian Landasan Hukum Pelaksana Pelaksa na Kegiat Kegiatan an Impor Hal-hal yang Perlu Diketahui Proses Impor

Pengertian Landasan Hukum Pelaksana Kegiatan Impor Hal-hal yang Perlu Diketahui Proses Impor

Pengertian

Pengertian impor menurut UU No 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 10 tahun 2005 Tentang Kepabeanan Pasal 1 13. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean 2. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UndangUndang ini.


Landasan Hukum

LANDASAN HUKUM •

UU No 10 Tahun 2005 Tentang Kepabeanan

•

UU No 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No 10 Tahun 2005

PERATURAN PELAKSANAAN •

Tata laksana Kepabeanan di Bidang Impor

Kep Dirjen Bea & Cukai

NOMOR: P- 06 /BC/2007 (setelah beberapa kali mengalami perubahan) •

Peraturan Bidang Teknis Terkait

•

Perjanjian perdagangan internasional (AFTA, ACFTA, IJEPA ,dll) Tatalaksana KepabeananBidang Impor

Peraturan Bidang Teknis

Perjanjian Perdagangan Internasional

Undang-Undang No 10/2005 & No 17/2006


Pelaksana Kegiatan Impor

IMPORTER •

Badan/orang yang melakukan importasi barang

BEA & CUKAI •

Badan negara dibawah Departemen Keuangan yang ditugasi sebagai penjaga pintu utama untuk mengawasi dipenuhinya kewajiban terhadap negara atas barang-barang impor (BM, Pph impor, PPn,PPnBM).

CARRIER & FREIGHT FORWARDER •

Pengusaha jasa sarana pengangkut ( Darat, Laut dan Udara) serta pengusaha jasa pengurusan kepabeanan.

•

Perlu dibedakan antara kedua jenis usaha jasa diatas dikarenakan masing-masing mempunyai kewajiban yang berbeda. Pengusaha sarana pengangkut

memilik

kewajiban

melaporkan

kedatangan

sarana

pengangkut beserta daftar barang yang diangkut kepada petugas Bea &


Cukai seperti tercantum dalam pasal 7A UU No 17/2006 . Sementara freight forwarder atau yang dikenal sebagai ekspedisi ialah badan usaha yang mempunyai tugas melakukan pengurusan pemberitahuan pabean setakh mendapatkan kuasa dari pemilik barang (importir) sesuai dengan Pasal 29 (2) UU No 10/1995 BANK PERSEPSI •

Bank Persepsi ialah bank yang ditunjuk oleh Bea & Cukai sebagai badan hukum penerima pembayaran PDRI. Bank ini mempunyai jaringan dengan Bea & Cukai untuk melakukan koneksi secara EDI (Electronic Data Interchange)

EXPORTER •

Adalah counterpart dari importir yaitu Badan/orang yang melakukan eksportasi barang


I N S W ( Indonesia National Single Window) •

Diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008, yaitu Sistem nasional

Indonesia

yang

memungkinkan

dilakukannya

suatu

penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision making for customs clearance and release of cargoes BADAN TERKAIT LAINNYA •

Selain pihak-pihak diatas, masih banyak lagi pihak lain yang umumnya juga terlibat dalam pengurusan import barang antara lain : Pelabuhan, Depo Container, PBM, Perusahaan Tally ,Surveyor, Trucking, dan Asuransi

Pengertian Legal Basis Pelaksana Kegiatan Impor Hal-hal yang Perlu Diketahui Proses Impor

Hal-hal yang Perlu Diketahui

Berbicara impor tentu tidak bisa terlepas dari pembahasan HS Code yang diterbitkan oleh WCO yaitu sebuah badan dibawah WTO. Selain itu perlu pula dipahami beberapa istilah yang populer pada proses impor : WTO ( World Trade Organization) •

Sebuah badan dunia yang mengatur perdagangan international

WCO ( World Customs Organization) •

Organisasi Pabean seluruh dunia. Sebuah badan yang menerbitkan HS Code ( Harmonized Systems Code)

HS CODE ( Harmonized Systems Code) •

Sebuah

sistem

identifikasi

barang

secara

internasional

dengan

menggunakan 10 digit penomoran. Dengan mengenali kode 10 digit dari sebuah material maka bisa dirujuk semua peraturan yang mengatur atas importasi material tersebut diantaranya ialah pungutan yang harus


dibayar berupa Bea Masuk, PPn,PPnBM, serta aturan Larangan dan Pembatasan lainnya. BTBMI = Buku Tarif Bea Masuk Indonesia •

Untuk mempermudah menentukan HS Code untuk material yang masuk ke Indonesia, maka dibuatlaj sebuah buku tabel HS Code yang disebut dengan BTBMI

PIB •

Setelah ditentukan HS Code dan besarnya PDRI (pajak dalam rangka impor) dan telah ditentukannya Nilai Pabean ( Nilai barang yang digunakan

sebagai

dasar

pembayaran

PDRI).

Maka

semuanya

dicantumkan dalam sebuah pemberitahuan ke Bea Cukai yang disebut dengan

PIB

(

Pemberitahuan

Impor

Barang).

Yaitu

dokumen

pemberitahuan dari importir kepada Bea Cukai bahwa sedang dilakukan kegiatan importasi barang.


SSPCP •

Setelah PIB selesai dibuat maka dilakukan pembayaran PDRI ke Bank dengan menggunakan formulir SSPCP ( Surat Setoran Pabean,Cukai & Pajak Dalam Rangka Impor).

SPPB •

Setelah semua kewajiban PDRI diselesaikan dan dilaporkan ke Be & Cukai melalui EDI ( Electronic Data Interchange ), maka akan diperoleh SPPB ( Surat Perintah Pengeluaran Barang) dari Bea & Cukai yang artinya barang sudah boleh keluar dari Kawasan Pabean. Dan bisa dikategorikan bahwa proses impor telah selesai

Jalur Merah, Jalur Kuning, Jalur Hijau •

Dalam operasional impor dikenal terdapat 3 jalur yaitu Merah, Kuning dan Hijau


Jalur Merah : semua dokumen harus diserahkan kepada petugas pabean kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dokumen dan barang impor oleh petugas kepabeanan sebelum barang diijinkan keluar Kawasan Pabean. Jalur Kuning : semua dokumen harus diserahkan dan diperiksa oleh

petugas kepabeanan akan tetapi barang diijinkan keluar Kawasan Pabean Jalur Hijau : Barang diperbolehkan keluar Kawasan Pabean sementara dokumen boleh disusulkan dengan maksimal 3 hari setelah barang diijinkan keluar


Lebih dalam tentang HS CODE ( Harmonized Systems Code) :

HS Code terdiri dari 10 digit sbb :

XXXX.XX.XX.XX Pembagian /pengertian digit HS

XX--.--.--.--

= Bab

XXXX.--.--.--

= Pos

XXXX.XX.--.--

= Sub Pos

XXXX.XX.XX.--

= Pos Tarif Asean (ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature /AHTN)

Sesuai penomoran dari WCO sehingga seragam secara internasional

XXXX.XX.XX.XX = Pos Tarif Nasional (tergantung dari setiap negara) Contoh HS Code : HS Code untuk Bebek Bibit adalah : 0105.19.10.00, Bea Masuk 0%, PPn 10%.


Pengertian Legal Basis Pelaksana Kegiatan Impor Hal-hal yang Perlu Diketahui Proses Impor

Import Process

Recommend Documents