A. Konsep Pendapatan Nasional Indonesia. Istilah pendapatan nasional dapat berarti sempit dan berarti luas. Dalam arti sempit pendapatan nasional adalah terjemahan langsung dari national income . Sedangkan dalam arti luas, pendapatan nasional dapat merujuk ke Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP); (GDP) ; atau merujuk ke Produksi Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) (GNP);; Produk Nasional Neto (PNN) atau Net National Product (NNP); (NNP) ; atau merujuk ke Pendapatan Nasional (PN) atau National Income (NI). (NI) . Keempat konsep pendapatan nasional ini (PDB, PNB, PNN, dan PN) berbeda satu sama lain. Teori makroekonomi menjelaskan dengan rinci pengertian dari masing-masing konsep itu sehingga tampak jelas perbedaannya. Analisis makroekonomi antara lain dimaksudkan untuk menjawab pertanyaanpertanyaan sebagai berikut : Apakah kegiatan ekonomi yang ada mengalami pertumbuhan dan seberapa besar pertumbuhannya ? Apakah kondisi perekonomian saat ini lebih baik atau bahkan lebih buruk dibanding masa lalu? Dan bagaimanakah prospeknya dimasa depan? Sektor-sektor manakah yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang berlaku ? Suatu perekonomian tidak akan dapat memberikan informasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu apabila tidak terdapat data mengenai produk nasional bruto (Gross (Gross National Product = Product = GNP) dan produk domestik bruto ( Gross Domestic Product = GDP) serta komponen-komponen lain dari konsep produksi dan pendapatan nasional tersebut. Produksi dan pendapatan nasional merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam pembahasan makroekonomi. Perkiraan produksi dan pendapatan nasional umumnya mengukur arus barang/jasa dan pendapatan yang terjadi dalam perekonomian. Dari sisi produk, perkiraan
produksi nasional mengukur arus barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Sementara dari sisi pendapatan perkiraan tersebut mengukur balas jasa yang diterima pemilik faktor-faktor produksi yang digunakan dalam perekonomian.
B. Pengertian GNP dan GDP Gross National Product (GNP) diartikan sebagai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari penggunaan seluruh faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat suatu bangsa selama kurun waktu satu tahun. Pengertian masyarakat suatu bangsa di sini adalah seluruh warga negara dari negara tersebut baik yang ada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Sedangkan Gross Domestic Product (GDP) Product (GDP) diartikan sebagai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari penggunaan seluruh faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat dalam suatu wilayah negara selama satu tahun. Yang dimaksud dengan masyarakat dalam suatu wilayah negara yaitu seluruh orang yang berada dalam suatu wilayah negara, baik penduduk negara tersebut maupun warga negara asing yang ada di negara itu dan melakukan produksi di wilayah negara tersebut selama satu tahun. 1. Hubungan GDP dan GNP : GNP = GDP – NFP atau GNP = GDP + NFR ………………………….. 4.1 NFR
= Net Foreign Receive = Receive = penerimaan luar negeri bersih.
NFP
= Net Foreign Payment = Payment = pembayaran luar negeri bersih
Bila NFR >0 atau NFP < 0 maka GNP > GDP Bila NFR < 0 atau NFP > 0 maka GNP < GDP 2. Ukuran-ukuran Ukuran-ukura n GNP atau GDP GNP atau GDP dapat diukur dalam harga pasar yang berlaku dan dalam harga konstan. a. GDP pada harga pasar yang berlaku (GDP nominal ) yaitu nilai GDP yang dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat itu. Artinya nilai GDP nominal sangat dipengaruhi oleh tingkat harga yang berlaku saat itu. Bila pada tahun tersebut tingkat harga-harga (P) mengalami kenaikkan dibanding tahun sebelumnya (inflasi), maka nilai GDP nominal akan menunjukkan kenaikkan dibanding tahun
sebelumnya meskipun tingkat produksi atau output tidak mengalami perubahan. Formula penghitungan GDP nominal dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : n
GDP nominal t =
Qi .Pi t
…………………………………………… 4.2
t
i 1
Dimana : Q =
Jumlah barang atau jasa yang di hasilkan.
P
=
Harga barang atau jasa per unit.
i
=
Jenis barang atau jasa, dimana i bergerak dari 1 sampai
t
=
Tahun tersebut.
ke n
b. GDP pada harga konstan (GDP riil) yaitu nilai GDP yang dihitung berdasarkan harga tahun dasar tertentu atau nilai GDP yang telah dibebaskan dari pengaruh perubahan harga (inflasi). Dengan rumus : GDP riil t =
GDP nominal t IH t
x 100 100 …………………………….……… 4.3
Dimana : IH t = IHb x
Pt Pb
dengan IH b = 100 ............................................... 4.4
IH = Indeks Harga b
= Tahun dasar (base ( base year )
Ukuran GDP riil ini biasanya digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat dihitung dengan mengukur tingkat pertumbuhan GDP riil dari waktu ke waktu. Pengukuran pertumbuhan ekonomi yang yang didasarkan kepada pertumbuhan GDP riil dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : gt=
GDP riil t GDP riil GDP riil
t -1
x 100% ………………………………… 4.5
t -1
Dimana : g
=
Pertumbuhan ekonomi
t
=
Tahun dimaksud dan
t-1 = Tahun sebelumnya.
Ada beberapa alasan yang menyebabkan GNP atau GDP riil bertumbuh : 1. Terjadinya peningkatan sumberdaya atau faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. 2. Adanya peningkatan efisien kerja dari faktor-faktor faktor-f aktor produksi. 3. Adanya perubahan tingkat penggunaan faktor produksi dalam perekonomian. Tidak semua barang-barang modal dan tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian benar-benar digunakan sepanjang waktu.
Sedangkan untuk menentukan tingkat perubahan harga (inflasi) dapat dihitung dengan menghitung tingkat perubahan indeks harga. Laju Inflasi t =
IH t IH t -1 IH t -1
100 % ………………………….……….. 4.6
x
Contoh :Misalkan produksi suatu negara hanya terdiri dari satu jenis produk yaitu beras :
Tabel 4.1 Penghitungan Produksi/ endapatan Nasional Tahun
Kuantitas
Harga /kg
GDP
(ton)
(Rp)
Nominal
IH
GDP
Prtmbh
Laju
Riil
Eko.
Inflasi
1994 b
1.000.000
800
800 M
100
800 M
-
-
1995
1.000.000
1.000
1.000 M
125
800 M
0%
25%
1996
1.200.000
1.100 5%
15%
1997
Misalkan tahun 1994 dijadikan sebagai tahun dasar, maka : GDP nominal GDP riil 94 =
94
= 1.000.000.000 x Rp. 800,- = Rp. 800.000.000.000,-
GDP nom 94 IH 94
x 100
800 M 100
x 100 800 M .
Jadi GDP nominal pada tahun dasar sama dengan GDP riilnya. GDP nominal IH 95 = IHb x
GDP riil 95 =
95
Pt Pb
= 1.000.000.000 x Rp. 1.000,- = Rp. 1.000 M = 100 x
1.000
GDP nom 95 IH 95
800
125
x 100
1.000 M 125
x 100 800 M
Pertbh.Eko. 95
=
= Laju Inflasi
95
=
GDP riil
95
GDP riil
GDP riil
800 M 800 M 800 M IH95 IH94 IH94
94
x 100%
94
x 100% 0%
100 %
x
125 - 100
100 % 25 %
x
100
C. Metoda Penghitungan Pendapatan Nasional. Secara teori dikenal ada tiga pendekatan dalam penghitungan pendapatan nasional. 1. Pendekatan Produksi (Production Approach ) Yaitu menghitung pendapatan nasional dengan cara menghitung nilai akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan atau menjumlahkan seluruh nilai tambah ( value added ) yang tercipta dari suatu proses produksi. Contoh : Tabel 4.2 Pendekatan Produksi Jenis Barang
Kuantitas
Harga (Rp)
Nilai Tambah
Kapas
1 kg.
12.000
12.000
Benang
1 rol
20.000
8.000
Kain
4m
40.000
20.000
2 pcs
100.000
60.000
Pakaian
2. Pendekatan Pendapatan (Income Approach ) Yaitu menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi.
Contoh : Pendapatan dari sewa…………………………………………… Rp. xx Pendapatan dari upah atau gaji………………………………….Rp. xx Pendapatan dari bunga…………………………………………
Rp. xx
Pendapatan dari laba……………………………………………. Rp. xx+
Pendapatan Nasional Pada Harga Faktor …………………Rp. xxx
+ Pajak tidak Langsung…………………………………………
Rp. xx
+ Pembayaran Transfer…………………………………………
Rp. xx
+ Penyusutan barang- barang modal……………………………
Rp. xx
- Subsidi ……………………………………………………… Rp.(xx) + Pendapatan Nasional Pada Harga Pasar….…………………..…Rp. xxxx
3. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach ) Yaitu
menghitung
pendapatan
nasional
dengan
cara
menjumlahkan
seluruh
pengeluaran : Pengeluaran Konsumsi Masyarakat (C)………………………
Rp. xx
Pengeluaran Investasi dunia Usaha (I)………………………….Rp. xx Pengeluaran Belanja Pemerintah (G).…………………………
Rp. xx
Pengeluaran Ekspor Netto (X – M)……………………........... Rp. xx + Produksi Nasional Pada Harga Pasar……………………………Rp. xxxx
Dalam perkiraan pendapatan dan produksi nasional, nilai pendapatan nasional pada harga pasar sama dengan nilai produksi nasional pada harga pasar.
D. Perkiraan Produksi dan Pendapatan Nasional GNP (Gross National Product ) - Penyusutan NNP (Net National Product ) - Pajak Tidak Langsung - Pembayaran Transfer Perusahaan - Kesalahan Statistik + Subsidi
NI (National Income ) - Laba Perusahaan - Bunga (net) - Sumbangan Untuk Asuransi Sosial + Pembayaran Transfer Pemerintah + Pendapatan Bunga Perorangan + Devidends + Pembayaran Transfer Perusahaan
PI
Income ) - Pembayaran Pajak Perorangan DPI (Disposable Personal Income ) - Tabungan Perorangan - Transfer ke Luar Negeri - Bunga Yang Dibayarkan Konsumer Kepada Dunia Usaha (Consumer Expenditure )
Bentuk Lain Perkiraan Pendapatan dan Produksi Nasional :
Tabel 4.3 Perkiraan Pendapatan dan Produksi Nasional Sewa………………………....Rp. xx
Konsumsi Masyarakat (C)……Rp. xx
Upah/ gaji……………………Rp. xx
Investasi Dunia Usaha (I)…..…Rp. xx
Bunga……………………….. Rp. xx
Belanja Pemerintah (G)..……...Rp. xx
Laba………………………… Rp. xx +
Ekspor Netto (X- M)……………Rp. xx
Pendapatan Nasional Pada
CE
(Personal
Harga Faktor……………...Rp. xxx + Pajak tidak langsung……..Rp. xx + Pembayaran Transfer……..Rp. xx + Penyusutan……………….Rp.xx
- Subsidi……………………. Rp. xx + Pendapatan Nasional Pada Harga Pasar………………..Rp. xxxx
Produksi Nasional Pada Harga Pasar…..……………Rp. xxxx
E. Distribusi Pendapatan Ketimpangan dalam distribusi pendapatan (baik antar kelompok berpendapatan, antar daerah perkotaan dan pedesaan, atau antar kawasan dan propinsi) merupakan masalah yang mewarnai perekonomian Indonesia. Pada awal pemerintahan Orde Baru, perencana pembangunan ekonomi di Indonesia masih sangat percaya bahwa apa yang disebut dengan trickle down effect akan terjadi. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah pada awal periode Orde Baru hingga akhir tahun 1970-an terpusatkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pusat pembangunan dimulai di pulau Jawa, khususnya propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, karena fasilitas seperti infrastruktur lebih tersedia dibanding di propinsi lainnya di Indonesia, sementara di beberapa propinsi lainnya hanya beberapa sektor saja yang memiliki pertumbuhan yang cepat, misalnya sektor primer dan industri berat. Namun setelah sepuluh tahun sejak Pelita I, mulai kelihatan bahwa efek yang dimaksud itu tidak begitu berperan, efek perembesan ke bawah berjalan sangat lamban. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin tinggi, namun tingkat kesenjangan ekonomi dan jumlah orang miskin semakin membesar. Menyadari kondisi ini, tepatnya sejak Pelita III, strategi pembangunan mulai diubah. Tidak hanya pertumbuhan yang menjadi prioritas
pembangunan,
tetapi
juga
pembangunan.
F. Konsep-konsep Distribusi Pendapatan
kesejahteraan
masyarakat
serta
pemerataan
Sudah menjadi fakta umum di banyak negara berkembang (NSB), terutama negara dengan proses pembangunan ekonomi yang sangat pesat seperti Indonesia, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan tingkat kesenjangan ekonomi atau kemiskinan yang tinggi pula. Suatu pertanyaan penting di sini sebagai dasar dari kerangka pemikiran untuk menganalisis masalah trade-off antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi adalah apakah dalam jangka panjang terdapat hubungan yang positif atau negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan. Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur untuk menilai kemerataan (parah atau lunaknya tingkat ketimpangan) distribusi pendapatan dimaksud. 1.Distribusi Pendapatan Perorangan Distribusi ini menyangkut segi manusia sebagai perorangan atau rumah tangga dari total pendapatan yang mereka terima. Cara yang dilakukan oleh keluarga atau perorangan untuk mendapatkan pendapatan tersebut, berapa besar yang diterima, dari mana asal sumber penerimaan, tempat dan sektor sumber penerimaan tidak dipersoalkan. Metoda yang lazim digunakan adalah membagi penduduk ke dalam 5 atau 10 kelompok (quantiles ( quantiles atau atau deciles ) sesuai tingkat pendapatan mereka, kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok dari pendapatan nasional. Tabel 4.4 Distribusi Ukuran Pendapatan Perorangan Hipotesis Individu
Pendapatan Perorangan
1
0,8
2
1,0
3
1,4
4
1,8
5
1,9
6
2,0
7
2,4
8
2,7
9
2,8
10
3,0
Deciles
Quantiles
1,8%
3,2%
5%
3,9%
5,1%
5,8%
9%
11
3,4
12
3,8
13
4,2
14
4,8
15
5,9
16
7,1
17
10,5
18
12,0
19
13,5
20
15
7,2%
13%
9, %
13%
22%
22,5%
28,5%
51%
Kelompok deciles ke sepuluh menikmati 28,5% dari pendapatan nasional, begitu juga quantiles ke lima menikmati 51% dari pendapatan nasional. Artinya di sini distribusi pendapatan yang terjadi sangat timpang. 2. Kurva Lorenz Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan penduduk secara kumulatif pula. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Bila kurva Lorenz semakin mendekati garis diagonal artinya distribusi pendapatan semakin merata, dan bila kurva Lorenz semakin menjauhi garis diagonal, maka distribusi pendapatan semakin tidak merata (timpang)
Gambar 4.1 Kurva Lorenz
100
D
80
60
40
A
Kurva Lorenz
20 10 0
C B
20
40
60
80
100
Persentase Jumlah Penduduk
3. Koefisien Gini (Gini Ratio) Koefisien Gini merupakan pengukuran tingkat ketidakmerataan pendapatan relatif, nilainya diperoleh dengan menghitung nisbah bidang yang terletak di antara garis diagonal dengan kurva Lorenz dibagi dengan luas separoh bidang di mana ia terletak (nisbah bidang A terhadap BCD). Koefisien Gini (G) = Atau
Di mana
Luas Bidang A Luas Bidang BCD
G=1-
(Xt 1 Xt )(Yt Yt 1)
G=1-
f i (Yt Yt
1
)
0
Keterangan : G = Gini ratio fi = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas ke-i Xi = Proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas ke-i Yi = Proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas ke-i Bila nilai G mendekati nol, maka distribusi pendapatan semakin merata, tapi bila nilai G mendekati satu, maka distribusi pendapatan semakin tidak merata (timpang). 4. Distribusi Pendapatan Relatif dari Bank Dunia. Bank Dunia mengelompokkan masyarakat suatu Negara berdasarkan tingkat pendapatan : 40% kelompok masyarakat berpendapatan rendah. 40% kelompok masyarakat berpendapatan menengah 20% kelompok masyarakat berpendapatan tinggi
a.Apabila a.Apabila 40% kelompok masyarakat berpendapatan rendah menerima kurang dari 12% pendapatan nasional, berarti distribusi pendapatan sangat timpang ( high ). inequality ). b. Apabila 40% kelompok masyarakat berpendapatan rendah menerima antara 12% 17% pendapatan nasional, berarti distribusi pendapatan agak timpang ( moderate ). inequality ). c.Apabila c.Apabila 40% kelompok masyarakat berpendapatan rendah menerima lebih dari 17% pendapatan nasional, berarti distribusi pendapatan cukup merata ( low inequality ). ).
G. Trade Off Antara Pertumbuhan dan Pemerataan Salah satu persoalan yang perlu dipertanyakan menyangkut pembangunan adalah apa yang telah dilakukan oleh suatu negara terhadap kemiskinan yang melanda masyarakatnya dan apa yang dilakukan terhadap ketimpangan serta pengangguran selama proses pembangunan berlangsung. Apabila jawaban dari ketiga pertanyaan tadi positif dalam arti adanya penurunan angka-angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran, maka dapat dikatakan pembangunan di negara tersebut sudah berjalan. Menurut
Todaro,
pengertian
pembangunan
merupakan
suatu
proses
multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur social, sikap mental, dan kelembagaan termasuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, pemberantasan kemiskinan dan pengangguran. Ada tiga sasaran yang hendak dicapai di dalam suatu proses pembangunan : 1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pemerataan (redistribusi) bahan-bahan pokok yang dibutuh untuk mempertahankan hidup seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan keamanan. 2. Meningkatkan
taraf t araf
hidup
masyarakat, m asyarakat,
termasuk t ermasuk
meningkatkan menin gkatkan
penghasilan, penghasil an,
penyediaan kesempatan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya yang manusiawi. 3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial, bagi semua individu dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap perbudakan dan ketergantungan, bukan hanya terhadap individu lain dan negara lain, tetapi juga terhadap sumber kebodohan dan penderitaan manusia. 1. Pertumbuhan Kontra Pemerataan
Masalah
yang
selalu
muncul
dalam
proses
pembangunan
di
negara
berkembang adalah dalam penentuan strategi pembangunannya, yaitu apakah memilih garis pertumbuhan ekonomi ataukah pemerataan ekonomi itu sendiri. Pada beberapa negara berkembang, dalam proses pembangunan ekonominya telah mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi, namun demikian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut tidak mencerminkan adanya pemerataan pendapatan diseluruh lapisan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kaldor bahwa dalam proses pembangunan ekonomi terdapat trade off antara pertumbuhan ekonomi di satu sisi dengan pemerataan pendapatan di sisi lain. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terjadinya pemerataan pendapatan., meskipun di beberapa negara berkembang dua hal ini bisa sejalan (pertumbuhan dan pemerataan) berlangsung bersamaan seperti yang terjadi di Taiwan dan Korea Selatan pada awal dasawarsa delapan puluhan. 2. Alternatif Prioritas Pada Pertumbuhan Pertumbuhan biasanya berkaitan dengan modernisasi yaitu kenaikan GNP berkat adanya kemajuan teknologi yang dapat mendorong peningkatan produktivitas sektor modern. a. Ada beberapa kebaikan dari prioritas pada pertumbuhan : 1) Meningkatkan prestasi kerja dan produktivitas produksi. 2) Penggunaan memperbesar
peralatan-peralatan angka
modern
pengangguran
mempunyai
namun
dalam
kecenderungan
kenyataannya
justru
meningkatkan kesempatan kerja karena munculnya usaha-usaha baru di seputar pusat produksi atau pabrik modern tersebut. 3) Meningkatnya pendapatan nasional baik dalam kuantitas maupun kualitas. 4) Terjadinya perkembangan teknologi secara berkelanjutan karena adanya proses inovasi. 5) Adanya
perubahan-perubahan
ekonomi
baik
dalam
arti
peningkatan
pendapatan, perubahan struktur perekonomian dan perluasan ekspor. b. Keburukan-keburukan prioritas pertumbuhan : 1) Dibutuhkan modal yang besar untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi. 2) Ketergantungan terhadap negara-negara donor. 3) Pertumbuhan
ekonomi
yang
diukur
dalam
GNP
belum
mencerminkan
pemerataan disetiap lapisan masyarakat. 4) Timbulnya kesenjangan antara desa dan kota, antara miskin dan kaya.
5) Pertumbuhan
ekonomi
yang
cepat
dan
tinggi
tidak
secara
otomatis
pertumbuhan
dengan
mencerminkan taraf hidup masyarakat. 6) Pembangunan
ekonomi
yang
memprioritaskan
mengkemudiankan pemerataan akan menimbulkan kecemburuan sosial di antara berbagai lapisan masyarakat.
3. Alternatif Prioritas Pada pemerataan Pendapatan Apabila strategi pembangunan yang dipilih oleh pemerintah suatu negara berkembang adalah pemerataan pendapatan dan hasil-hasil pembangunan, maka secara politis hal ini akan mengurangi kesenjangan ekonomi serta kecemburuan social di antara berbagai lapisan masyarakat. Namun strategi ini bukan berarti tidak mengandung risiko. Konsekuensi dari pilihan strategi pembangunan yang menekankan pada aspek pemerataan harus dibayar dengan mengorbankan pertumbuhan itu sendiri. Inilah hakekat dari trade off antara off antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. 4. Upaya Pemerataan Distribusi Pendapatan Upaya untuk memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya di Indonesia baru tampak nyata sejak Pelita III, manakala strategi pembangunan secara eksplisit diubah dengan
menempatkan
pemerataan
sebagai
aspek
pertama
dalam
Trilogi
Pembangunan. Semenjak itu dikenal kebijaksanaan “Delapan Jalur Pemerataan” :
a. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang, dan perumahan. b. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. c. Pemerataan pembagian pendapatan. d. Pemerataan kesempatan kerja. e. Pemerataan kesempatan berusaha. f.
Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
g. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air. h. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
I.
Ciri-ciri Kemiskinan 1. Menurut Bank Dunia, menurut Bank Dunia ada tiga dimensi kemiskinan : a. Kemiskinan bersifat multidimensional, artinya kemiskinan memiliki multiaspek, seperti aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. b. Aspek-aspek kemiskinan tersebut saling berkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa perubahan pada suatu aspek akan berpengaruh pada aspek lainnya. c. Yang dimaksud miskin adalah orangnya (baik secara individu maupun kolektif) bukan daerahnya. 2. Menurut Todaro, mencirikan penduduk miskin adalah mereka yang tinggal di pedesaan, bermata pencaharian di sektor pertanian dan subsektornya. 3. Menurut M.G Quibria Quibria (berdasarkan hasil penelitiannya di Asia Selatan dan Asia Tenggara) mengemukakan beberapa ciri kemiskinan : a. Kemiskinan lebih banyak ditemui di pedesaan daripada di perkotaan. b. Kemiskinan berkorelasi terhadap jumlah anggota keluarga dan berkorelasi negatif terhadap jumlah pekerja dalam suatu keluarga. c. Kemiskinan ditandai dengan rendahnya pemilikan asset keluarga. d. Pertanian merupakan sumber utama penghasilan keluarga miskin. e. Kemiskinan berkaitan dengan masalah sosial budaya yang dinamis. 4. Menurut Emil Salim, ciri-ciri penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan : a. Pada umumnya meraka tidak memiliki faktor produksi seperti tanah, modal atau pun keterampilan, kecuali tenaga kerja. Sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan jadi terbatas. b. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memiliki aset-aset produktif dengan kekuatan/ usahanya sendiri. c. Tingkat pendidikan mereka rendah, karena sebagian besar waktu mereka tersita untuk mencari nafkah dan membantu mencari nafkah. d. Kebanyakan mereka tinggal di pedesaan. e. Sementara mereka yang tinggal di perkotaan umumnya berusia relatif muda serta tidak didukung dengan keterampilan yang memadai.
5. Kemiskinan Struktural
Kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur social masyarakat tersebut tidak dapat mengakses ke sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Indikator kemiskinan struktural antara lain : pendapatan per kapita, keadaan gizi, kecukupan pangan, tingkat kesehatan keluarga, dan lain-lain 6. Kemiskinan Absolut Keadaan masyarakat atau individu dengan ukuran kebutuhan minimum (subsisten) dalam memenuhi hidup dan terletak di bawah garis kemiskinan ( poverty line ) menggunakan kriteria tertentu. 7. Kemiskinan Relatif Berkaitan dengan tingkat distribusi pendapatan atau ukuran tertentu. Kemiskinan relatif berkaitan dengan distribusi pendapatan yang mengukur ketidakmerataan.
J. Kriteria Kemiskinan 1. Menurut Bank Dunia Bank Dunia melalui World Development Report tahun 1995 mengklasifikasikan dua macam garis kemiskinan, yaitu USD 75 untuk daerah perkotaan dan USD 50 untuk daerah pedesaan per tahun dengan rata-rata 5 orang anggota keluarga. 2. Menurut BPS BPS
menggunakan
pendekatan
garis
kemiskinan
berdasarkan
standar
kecukupan kalori er kapita per hari 2.100 kalori. Seseorang dikatakan sangat miskin apabila seluruh pendapatannya hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan 2.100 kalori, dan seseorang dianggap miskin apabila pendapatannya selain mampu memenuhi kebutuhan kalorinya tetapi juga kebutuhan pokok minimum lainnya, seperti pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan serta prasarana lainnya. Dengan menggunakan kriteria ini, dan menggunakan indeks komposit yang mewakili ukuran keadaan kemiskinan meliputi tempat tinggal, luas tanah yang dimiliki, tingkat pendidikan dan jumlah jam kerja kepala rumah tangga. Pengukuran menurut BPS ini nampak cukup lengkap menggambarkan keadaan ekonomi masyarakat.
K. Kriteria Desa Tertinggal (Kasus Indonesia)
Sebagai upaya persiapan pelaksanaan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) telah dilakukan identifikasi desa di mana penduduk miskin tinggal. Dalam melakukan identifikasi tersebut tidaklah mudah, beberapa variabel dan indikator yang menyebabkan kemiskinan suatu desa, antara lain adalah : 1. Letak geografis yang kurang menguntungkan (seperti desa pantai dan desa pegunungan). 2. Keadaan sumber daya manusia yang kurang terampil. 3. Fasilitas dan sarana angkutan yang kurang memadai. 4. Tingkat kepadatan penduduk, dan lain sebagainya. Untuk menentukan status kemiskinan suatu desa diperlukan suatu indikator komposit baku yang merupakan gabungan dari berbagai faktor yang menunjukkan ciri-ciri kemiskinan, yang dipilih dan diolah dari 27 variabel dalam 3 kelompok, yaitu : 1. Potensi desa dan fasilitas desa, desa , yang terdiri dari : a.Tipe a.Tipe LKMD b. Jalan utama desa c.Potensi c.Potensi desa d. Rata-rata tanah pertanian yang diusahakan per rumaha tangga tani. e.Jarak e.Jarak dari kelurahan ke ibukota kecamatan f.
Fasilitas pendidikan
g. Fasilitas kesehatan h. Tenaga kesehatan yang tinggal di desa i.
Sarana komunikasi
j.
Pasar.
2. Keadaan perumahan dan lingkungan a.Kepadatan a.Kepadatan penduduk
e. Pembuangan sampah
b. Sumber air minum
f.
c.Wabah c.Wabah penyakit
g. Penerangan
d. Bahan baker
h. Tempat ibadah
Jamban
3. Keadaan penduduknya a.Tingkat a.Tingkat kelahiran (fertilitas) b. Tingkat kematian (mortalitas) c.Enrolment c.Enrolment Ratio d. Persentase rumah tangga pertanian e.Rata-rata e.Rata-rata banyaknya ternak per rumah tangga petani/peternak
f.
Persentase rumah tangga yang mempunyai TV
g. Persentase rumah tangga yang mempunyai telepon h. Angkutan penduduk i.
Sosial budaya
