[Type text]
UNIVERSITAS INDONESIA
SURAT TANGGAPAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN Laboratorium Pajak
Kartika Sukmatullahi Hasanah 1206275622
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL DEPOK 2015
1
[Type text]
Jakarta, 5 November 2015 Surat No : V/11/KS Kepada Yth. Kepala KPP Pulogadung Jalan Pemuda Nomor 1 Jakarta Timur
Dengan hormat,
Sehubungan telah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: 123, dengan ini perkenankanlah kami selaku pengurus dari: Nama NPWP Alamat
: Kartika Sukmatullahi Hasanah : 01.079.593.4-057.000 : Jalan Kayu Putih Selatan, Pulogadung, Jakarta
untuk menyampaikan tanggapan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP Nomor 123 tersebut dengan alasan sebagai berikut: 1.
Pajak Penghasilan Badan ( PPh Badan ) “
”
Menurut Pemeriksa Pemeriksa telah melakukan koreksi positif objek PPh Badan sebesar Rp 3.000.000.000 berdasarkan ekualisasi dengan unsur objek pajak PPh Badan pada SPT PPh Badan dan objek PPN pada SPT PPN sebagaimana terlihat pada Tabel 1.
Objek PPh Badan
Tabel 1 Objek PPh Badan cfm Pemeriksa WP Pemeriksa Koreksi 604.000.0000.000 607.000.0000.000 3.000.000.000
Tanggapan Wajib Pajak Kami tidak setuju dengan koreksi pemeriksa sebesar Rp 3.000.000.000 karena dalam koreksi pemeriksa masih terdapat temuan berupa penjualan asset sebesar Rp.2,632,000,000; Nota Retur tahun 2009 sebesar Rp.702,000,000 baru diterbitkan dan dilaporkan tahun 2010; Penjualan tahun 2009 (Desember) yang dilaporkan di SPT PPN Masa Januari 2010 sebesar Rp.3,252,000,000; dan Penjualan Dsember 2010 yang dilaporkan SPT PPN Masa Januari 2011 sebesar Rp.2,182,000,000. Sehingga berikut rekonsiliasi terkait koreksi yang dilakukan pemeriksa :
2
[Type text]
Penjualan Berdasarkan PPN Penjualan Berdasarkan PPh Selisih Penjualan Aset Credit Memo Penjualan tahun 2009 (Desember) yang dilaporkan di SPT PPN Masa Januari 2010 Penjualan Dsember 2010 yang dilaporkan SPT PPN Masa Januari 2011
Rp 607.000.000.000 Rp 604.000.000.000 Rp 3.000.000.000 (Rp 2.632.000.000) Rp 702.000.000 (Rp 3.252.000.000) Rp
2.182.000.000 NIHIL
Alasan rekonsialisasi WP untuk objek PPh badan sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat diuraikan berikut sebagai berikut a. Penjualan Aset Penjualan aset yang terdapat dalam SPT masa PPN tidak termasuk untuk menentukan peredaran usaha, seharusnya penjualan aset terletak pada income statement pada bagian other income sehingga perlu menjadi pengurang atas koreksi pemeriksa b. Credit Memo Retur yang terjadi pada tahun 2009 mengurangi jumlah objek PPN dan objek PPh yang terjadi pada tahun 2009 sehingga saat nota retur baru diterbitkan dan dilaporkan pada tahun 2010 agar balance (jumlah 0) dengan tahun sebelumnya maka retur yang menjadi objek PPN pada tahun 2010 juga menjadi objek PPh badan sehingga perlu menjadi penambah koreksi pemeriksa c. Penjualan tahun 2009 (Desember) yang dilaporkan di SPT PPN Masa Januari 2010 Atas transaksi tersebut yang terdapat dalam SPT masa PPN harus dikeluarkan dari objek PPh badan karena penjualan terjadi pada tahun 2009 bukan tahun 2010 meskipun PPN baru dilaporkan pada Januari 2010 d. Penjualan Desember 2010 yang dilaporkan SPT PPN Masa Januari 2011 Objek PPN pada masa januari 2011 yang ditemukan oleh pemeriksa atas penjualan Desember perlu dimasukkan sebagai objek pph badan karena tahun penjualan terjadi sama dengan tahun perhitungan PPh badan yang disengketakan oleh pemeriksa
2.
Pajak Penghasilan Masa ( PPh Pasal 4(2) ) “
”
Menurut Pemeriksa Pemeriksa telah melakukan koreksi positif atas objek PPh Pasal 4(2) sebesar Rp 300.000.000 berdasarkan ekualisasi antara data di SPT PPh Badan dan SPT Masa Januari – Desember 2010 PPh Pasal 4(2) sebagaimana terlihat pada Tabel 2 .
3
[Type text]
Tabel 2 Objek PPh Pasal 4(2) cfm Pemeriksa Nomor Nama Akun WP Pemeriksa Akun Sewa Ruangan 645 Rp 545.787.496 Rp 545.787.496 Biaya Listrik 650 Rp 300.000.000 Gedung Sewa Gedung 655 Rp 3.900.000.000 Rp 3.900.000.000 Rp 4.445.787.496 Rp 4.745.787.496 Total
Koreksi
Rp
300.000.000
Rp
300.000.000
Tanggapan Wajib Pajak Kami setuju dengan koreksi pemeriksa sebesar Rp 300.000.000 karena sesuai dengan UU PPh Pasal 4(2) huruf (d), persewaan tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh final 10%. Dasar perhitungan PPh 4(2) sendiri dalam memori penjelasan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah (Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya termasuk listrik dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan) sebagaimana Nilai Bruto sendiri didefinisikan dalam KEP - 227/PJ./2002 Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran.Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan. Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final. Berdasarkan penjelasan tersebut maka atas biaya listrik yang ditagihkan pada penyewa setiap bulan termasuk dalam objek PPh Pasal 4(2) yang harus dipotong oleh pemilik gedung
3.
Pajak Penghasilan Masa ( PPh Pasal 21 ) “
”
Menurut Pemeriksa Pemeriksa telah melakukan koreksi positif atas objek PPh Pasal 21 sebesar Rp 150.000.000 berdasarkan ekualisasi antara data di SPT PPh Badan dan Masa Januari – Desember 2010 PPh Pasal 21. Data biaya-biaya terkait dengan pembayaran gaji / uang jasa kepada orang pribadi di dalam SPT Badan PT Kartika Sukmatullahi sebagaimana terlihat pada Tabel 3
4
[Type text]
Tabel 3 Objek PPh Pasal 21 cfm Pemeriksa Nomor Nama Akun WP Pemeriksa Akun Biaya konsultan 620 Rp 500.000.000 Rp 500.000.000 Biaya gaji 621 Rp 1.500.000.000 Rp 1.500.000.000 karyawan PPh Pasal 21 635 Rp 150.000.000 ditanggung perusahaan Rp 2.000.000.000 Rp 2.150.000.000 Total
Koreksi
Rp
150.000.000
Rp
150.000.000
Tanggapan Wajib Pajak Kami tidak setuju atas koreksi yang ditetapkan oleh pemeriksa sebesar positif Rp 150.000.000. Alasan ketidaksetujuan kami didasarkan pada ketentuan PER31/PJ/2015 Pasal 8 ayat 2 juncto pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan sehingga saat perhitungan PPh 21 yang terhutang, PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan bukan merupakan tunjangan yang menambah penghasilan karyawan dan menambah Penghasilan Kena Pajak (objek PPh 21) melainkan termasuk dalam benefit in kind yang tidak termasuk dalam proses perhitungan pph 21 terhutang karena langsung dibayarkan sendiri oleh pemberi kerja sejumlah pph 21 terhutang karyawan sehingga atas PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan bukan merupakan objek PPh 21 sebagaimana ditetapkan oleh pemeriksa
Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak. Hormat kami, PT. Kartika Sukmatullahi NPWP : 01.061.584.7-092.000
Kartika Sukmatullahi Direktur Lampiran : 1. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor 123 tanggal 3 November 2015 2. Kertas kerja rekonsiliasi
5
[Type text]
6
