Indonesian Indonesian to Englis h Term abrogasi
abstain abstrak hukum
Indonesian Description Membatalkan atau mencabut. Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan dapat membatalkan hak, tugas dan kewajiban. Tidak memberikan suara dalam proses pemungutan suara. Ringkasan putusan pengadilan, biasanya termuat dalam kumpulan putusan pengadilan dan menyebut isu hukum atau prinsip hukum yang timbul timbul dari perkara.
English Term
Description
abrogate
To annul or repeal. For example, laws may abrogate rights, duties and obligations.
abstain
Refusing to vote.
headnote (law)
Summary of a court decsion, usually in a law report, which contains the legal issue or principles arising from the case. Compare posisi Compare posisi kasus.
acara
acara singkat accessoir, perjanjian
Bandingkan dengan posisi kasus. Prosedur, panduan dan tata cara dalam suatu proses persidangan di pengadilan. Contohnya, KUHAP ( Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana ). Perjanjian tambahan yang keberlakuan dan keabsahannya bergantung pada perjanjian
procedure
expedited proceedings ancillary agreement
Procedure, guidelines and court rules. For example the KUHAP ( Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana) Pidana ) is the Code of Criminal Procedure. A supplementary agreement, the applicability and validity of which depends
1
Term
Indonesian Description
English Term
utama. Jika perjanjian utama batal, maka perjanjian acessoir batal pula (namun tidak sebaliknya). actio pauliana (civil law term only)
Upaya/dasar hukum untuk meminta claw-back action / pembatalan atas transaksi yang curang, preference action merugikan kreditur. Preference action , dan transaksi yang dapat dibatalkan, yaitu transaksi harta debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit dengan akibat menghalangi pelunasan hutang kreditur.
ad hoc
adat
Latin; untuk tujuan tertentu. Sesuatu yang diciptakan atau seseorang yang ditunjuk untuk tujuan dan jangka waktu tertentu. Nilai-nilai dalam masyarakat yang timbul dari kebiasaan yang dilakukan terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama.
adat (law) administrasi negara (bestuur )
traditional customary (law) Di konteks Indonesia, Prof. Dr. state administration Mustopadidjaja mendefinisikan administrasi
ad hoc
traditional customary law
Description on the main agreement. If the main agreement is terminated then so is the ancillary agreement (but the opposite is not true). Cause of action to challenge fraudulent conveyances, preference actions, and voidable transactions, that is, transfers of assets by a bankrupt debtor made before the declaration of bankruptcy that have the effect of preventing, or are intended to prevent, creditors receiving the benefit of the assets. Latin; ‘for this purpose’. Something that is created, or someone who is appointed, for a specific purpose and period of time. Community values arising from customs practiced for a significant period of time.
In the Indonesian context, Prof Dr Mustopadidjaja defines state administration
2
Term
Indonesian Description
English Term
negara sebagai sistim organisasi dan manajemen mengenai negara dalam keseluruhan dinamika antar unsur negara. adopsi advokat
agen
Istilah ini biasanya dipakai untuk mengacu kepada advokat di Indonesia yang terfokus pada litigasi dan mewakili klien di pengadilan. Akan tetapi, pasal 1(1) UndangUndangundang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat mendefinisikan ‘advokat’ secara luas, sebagai orang yang memberi jasa hukum dan mewakili klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Istilah ini juga meliputi konsultan hukum, pengacara dan penasihat hukum. Seseorang yang dikuasakan oleh pihak lain (prinsipal) untuk bertindak atas nama orang tersebut. Agen dapat mengadakan perjanjian yang mengikat dan mengambil keputusan lain atas nama prinsipal maupun agen dapat
Description as the system of organisation and management of the activities of all arms of the state.
adoption lawyer (usually litigation)
agent
This term has traditionally been used to refer to lawyers in Indonesia who focus on litigation and representing clients in court. However, Article 1(1) of Indonesia’s Advocate Law (No 18 of 2003) defines advocate generally, as a person who provides legal services and represents clients in and out of court. The term also encompasses legal consultant, lawyer and legal advisor. Someone who has been authorized by another person (the principal) to act on behalf of that person. The agent can enter into binding agreements and make other decisions on behalf of the principal, and can create
3
Term
Indonesian Description
English Term
menimbulkan tanggung jawab bagi prinsipal jika kerugian terjadi sewaktu agen menjalankan tugas-tugasnya.
Description liability for the principal if loss is caused while carrying out his or her duties.
See principal. agresi
ahli hukum akademisi hukum aklamasi
aksep / akseptasi
aksesi
Lihat prinsipal. Tindakan yang dilakukan suatu negara dengan menggunakan kekerasan terhadap kesatuan teritorial, kedaulatan atau kebebasan politik negara lain.
Pengambilan keputusan yang diambil dengan dukungan secara penuh dari orangorang yang mempunyai hak suara. Janji untuk membayar oleh pihak tertarik dengan cara membubuhkan tanda tangan dalam surat wesel. Penerimaan secara formal suatu negara yang tidak mengikuti proses negosiasi atau penandatanganan dari perjanjian internasional tertentu. Umumnya hanya dibolehkan melalui persetujuan dari
aggression
legal expert legal academic unanimous
One state uses force against the territorial integrity, sovereignty or political independence of another state.
A decision that is agreed to by all who are entitled to vote.
acceptance
Agreement to pay by signing a bill of exchange.
accession
Formal acceptance by a state of an international agreement even though that state did not take part in its negotiation or signing. Usually only permitted with consent of participating states or if
4
Term
akta
Indonesian Description negara-negara peserta atau berdasarkan ketentuan perjanjian internasional yang bersangkutan. Dokumen hukum yang berkaitan dengan status perdata seseorang atau yang menunjukkan suatu fakta perdata (misalnya, akta kelahiran atau akta perceraian).
English Term
Description provided for in the agreement.
certificate / deed
Legal document indicating a person’s legal status or a legal fact under the civil law (for example, a birth certificate or divorce certificate). private deed. See authentic deed and private
akta di bawah tangan akta notaris
akta otentik
Lihat akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta yang dibuat oleh para pihak sendiri tanpa disaksikan oleh notaris. Akta yang dibuat dihadapan notaris. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian di hadapan pengadilan yang paling kuat dibandingkan alat bukti surat lainnya. Perbedaan utama dibanding akta lainnya adalah kesaksian notaris terhadap kapan perbuatan hukum dilakukan serta siapa yang melakukannya. Sama dengan akta notaris.
private deed authentic deed
authentic deed
A deed that is made by the parties without being witnessed by a notary. Deed created before a notary. This deed is the strongest form of documentary evidence in court. The main difference between this and other deeds is that the notary witnesses the time the legal act was carried out and by whom.
Equivalent to authentic deed.
5
Term Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (APPAT)
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) (approximate only) akta pendirian
Indonesian Description Dokumen hukum yang berkaitan dengan transaksi yang berkaitan dengan hak atas tanah. Di Indonesia APPAT dibuat oleh PPAT. Akta PPAT yang berisi pemberian hak tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutang. Dokumen yang merupakan bagian dari, dan diperlukan untuk, meminta pengesahan dan mendaftarkan suatu perusahaan/perseroan terbatas. Berisi anggaran dasar perseroan berikut beberapa informasi tambahan tentang perusahaan tersebut, misalnya pengelolaan serta pembiayaannya, dan biasanya menyebut batas kewajiban anggota dalam hal utang perusahaan.
English Term land deed
Legal document that relates to a transaction with respect to an interest in land. In Indonesia, created by a land deeds official.
mortgage deed (approximate only)
A deed drawn up by a land deed official that provides security to a particular creditor as a guarantee for the repayment of a debt. Document that forms part of, and is essential for, the approval for and registration of a company or corporation. The document contains the articles of association and other information about the company, such as the way it is to be run and financed, and the extent of member liability.
memorandum of association [commonly translated as deed of establishment]
In many jurisdictions the memorandum of association and articles of association are combined.
Di banyak negara, memorandum of association dan anggaran dasar digabungkan menjadi satu. akta permohonan
Description
registration of intent to
6
Term banding akuisisi
akuntabilitas yudikatif
alasan pemaaf
alasan pembenar
Indonesian Description Memperoleh kepemilikan atau penguasaan secara hukum. Mekanisme pertanggungjawaban lembaga yudikatif yang bertujuan memastikan bahwa kewenangannya dilaksanakan dengan baik dan sumber daya dipakai secara patut. Menurut sistem hukum Indonesia, alasan yang diakui hukum mengenai hapusnya pemidanaan karena tindakan dari pelaku dimaafkan. Menurut KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) seseorang tidak dapat dipidana jika ia sesat mengenai keadaan, ketidaktahuan, tidak adanya unsur kesalahan, daya paksa (overmacht ), hilang akal atau kegoncangan jiwa yang hebat dan karena perintah jabatan. Bandingkan dengan alasan pembenar. Menurut hukum Indonesia, alasan yang
English Term appeal acquisition
Description Acquiring legal ownership or possession.
judicial accountability
Accountability mechanism for judicial authority to ensure that its power is exercised properly and that state resources are used appropriately.
legal excuse
At Indonesian law, a legally acceptable excuse for an act. According to the Indonesian Criminal Code ( KUHP), someone cannot be held criminally responsible if he or she was confused about the circumstances, ignorant, not at fault, coerced, suffered severe mental disturbance or was under orders. Compare with legal justification.
legal justification
At Indonesian law, a legally acceptable
7
Term
Indonesian Description
English Term
diakui hukum sebagai pembenaran untuk suatu perbuatan yang melanggar hukum. Termasuk konsep seperti daya paksa, pembunuhan pada masa perang dan adanya perintah perundang-undangan maupun jabatan.
alasan penghapusan pidana
alat bukti alias alternatif penyelesaian sengketa
Bandingkan dengan alasan pemaaf . Menurut hukum Indonesia, dalam kondisikondisi tertentu pemidanaan berdasarkan undang-undang dapat dihapuskan. Antara lain karena adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, daluarsanya penuntutan atau pemidanaan, grasi dan amnesti dari Presiden serta meninggalnya terdakwa. Alat apapun untuk membuktikan sesuatu dalam konteks hukum. Ditulis setelah nama tersangka apabila tersangka memiliki banyak nama lain. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar peradilan antara lain arbitrase, mediasi dan perundingan.
Description justification for an illegal act. This includes concepts such as duress, murder during war and the requirements of a regulation or a person’s occupation or position. Compare with legal excuse.
no exact equivalent
evidence AKA (also known as) Alternative Dispute Resolution (ADR)
At Indonesian law, in several circumstances the criminal law will not apply to a particular person. For example, if there is a legal excuse or legal justification for the act, a limitation period applies, there is pardon or amnesty from the President or if the accused dies. Anything used to prove something in a legal context. Written after suspect’s name if he or she has a number of aliases. Forms of dispute resolution outside the court system, including arbitration, mediation and negotiation.
8
Term amandemen
Indonesian Description Perubahan ketentuan yang sudah ada dalam suatu peraturan perundang-undangan.
English Term amendment (noun)
Description Change to provisions of an existing law. See to amend and revise.
amar putusan
Lihat mengamandemen, and revisi. Pokok dari suatu putusan pengadilan di Indonesia yang bersifat:
holding / finding
(i)
menegaskan sesuatu (declaratoir ) misalnya mengabulkan atau menolak (sebagian atau seluruhnya);
(ii)
menghukum ( condemnatoir ) atau;
(ii)
(iii)
meniadakan atau menyatakan keadaan hukum baru ( constitutif ).
(iii)
(i)
Pemerintah menghapus kesalahan atau menyatakan yang bersalah melakukan kejahatan tertentu tidak akan dituntut.
declares something (declaratoir ), for example , upholds or rejects part or all of civil claim or criminal charges; imposes a sanction (condemnatoir ); or abolishes or declares a legal situation (constitutif ).
Generally appears after the title ‘ memutuskan’ (decides).
Ummumnya dimuat setelah judul ‘memutuskan’. amnesti
Part of an Indonesian judicial decision where the judge or judges:
amnesty
The government obliterates a wrongdoing or declares that it will not prosecute those who have committed a particular crime.
9
Term anak perusahaan
analisa dampak lingkungan (AMDAL)
ancaman pidana
aneksasi anggaran dasar
Indonesian Description Perusahaan yang dikuasai oleh perusahaan induk.
Lihat holding company. Dokumen yang berisi penjelasan dan penilaian yang dilakukan terhadap suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan lainnya dan dampak terhadap lingkungan yang akan dialami oleh karena. Sanksi pidana yang diatur oleh undangundang atas suatu tindak pidana. Misalnya dalam pasal pembunuhan (Psl. 338 KUHP) ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara. Dokumen yang menentukan pengelolaan perusahaan, termasuk wewenang para direksi, isu-isu beroperasi, dan hubungan antara para direksi dan pemegang saham. Di berbagai yurisdiksi, baik anggaran dasar dan akta pendirian adalah dokumen yang
English Term subsidiary company
environmental impact assessment (EIS)
threat of (potential liability for) criminal penalty
annexation articles of association / corporate constitution
Description A company that is under the control of a parent company. See holding company. Document describing and evaluating a proposed development or activity and the probable effects that it will have upon the environment. The legally mandated punishment for a crime. For example, Art. 338 of the Indonesian Criminal Code, contains an ancaman pidana of a maximum of 12 years imprisonment for murder. Document covering management of the company, including the powers of directors, operational issues, and the relationship between directors and shareholders. In some jurisdictions, the articles of
10
Term
Indonesian Description
English Term
Description association and the memorandum of association are separate documents that together form the constitution of the company. In others, one of these documents is no longer required or both have been merged. In Indonesia, the anggaran dasar is a part of the memorandum of association.
bersama-sama merupakan konstitusi perusahaan. Di yurisdiksi-yurisdiksi tertentu, keduanya sudah digabung atau salah satunya tidak lagi merupakan persyaratan untuk pendirian perusahaan, sedangkan di Indonesia, anggaran dasar adalah bagian dari akta pendirian. Lihat akta pendirian.
See memorandum of association. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) anggaran rumah tangga
angket
Regional Government Budget Central Government Budget Dokumen yang mengatur tata cara by-law pelaksanaan keorganisasian dan manajemen umum suatu organisasi. Hak DPR untuk melakukan penyelidikan no equivalent but a similar terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah concept exists yang penting, yang diduga bertentangan
Regulates the general organisational and management procedures for an organisation. The right of DPR to examine important government policy suspected of being in conflict with the law.
11
Term anjak piutang
anti-monopoli
anti-monopoli aparat keamanan negara
aparatur appel
Indonesian Description dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Kumpulan peraturan perundangundangan di Amerika Serikat yang mengendalikan kegiatan monopoli dan kompetisi tidak sehat lainnya yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Lihat persaingan tidak sehat. Lihat anti-trust. Di Indonesia, petugas yang diberi wewenang oleh hukum untuk menjaga keamanan negara atau menegakkan hukum.
Sama dengan banding. Bandingkan dengan kasasi dan peninjauan
English Term
Description
factoring
The purchase, transfer and or management of the short-term debts of companies in respect of domestic or foreign trading transactions.
anti-trust
Body of law which controls monopolies and other threats to competition posed by companies. See unfair competition.
anti-competition state security apparatus
apparatus appeal (to a higher court) (verb)
See anti-trust. In Indonesia, an official with legal authority to maintain state security or enforce the law.
Equivalent to banding. Compare cassation and civil review.
12
Term arbiter
Indonesian Description kembali. Orang yang memimpin dan memutuskan persidangan arbitrase.
English Term arbitrator
Lihat wasit dan arbitrase. arbiter arbitrase
Penyelesaian sengketa bidang hukum perdata di luar lembaga peradilan yang dilakukan oleh arbiter/wasit atau suatu dewan yang mandiri. Keputusan arbiter mengikat para pihak. Arbitrase dibuat dalam suatu kesepakatan antara para pihak yang dibuat sebelum atau setelah sengketa timbul.
arbiter arbitration
Description Person who presides over, and resolves disputes in, arbitration proceedings. See wasit and arbitration. See arbitrator. Settlement of a civil dispute using an independent person (arbitrator or arbiter) or tribunal rather than the formal judicial process. The parties will usually be bound by the decision. Usually requires an agreement to arbitrate between the parties at dispute. See arbiter.
artikel
asas pemisahan horizontal
Lihat arbiter. Lihat pasal.
Asas dalam hukum Indonesia yang memisahkan kepemilikan tanah dengan kepemilikan atas benda-benda yang berada
article
no equivalent
Section, clause. See article (of a law). The separation of the ownership of land on a horizontal basis. Under Indonesian law, the ownership of property below or above
13
Term
Indonesian Description
English Term
di atas atau di bawah permukaan tanah, misalnya bangunan, tumbuhan, minyak bumi, dll. associate atribusi aturan aval ayat
ayat badan hukum (rechtspersoon )
Pemberian wewenang pemerintahan oleh peraturan perundang-undangan.
Bagian dari pasal dalam peraturan perundang-undangan. Sistem common law cenderung memakai istilah ‘subsection,’ sedangkan dalam sistem hukum kontinental lebih sering digunakan istilah ‘paragraf’ atau ayat. Lihat paragraph (of a law). Badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai orang. Suatu badan hukum diperlakukan sebagai entitas yang terpisah dari para pemilik dan pengurusnya.
Description the ground, such as buildings, plants and oil, can be split.
associate attribution rule surety paragraph (of a law)
The provision of government authority by means of a law.
Part of a section or article in a law. Common law systems tend to use the term ‘subsection’. Civil law systems more commonly use the term ‘paragraph’.
subsection (of a law) legal entity
See paragraph (of a law). A body or organisation that is treated as a person by the law and therefore has rights and responsibilities. A legal entity is treated as an entity separate from its owners and managers.
Demikian suatu perseroan memiliki
14
Term
Badan Musyawarah (DPR)
Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Balai Harta Peninggalan
Indonesian Description
English Term
Description
banyak hak yang melekat pada perorangan serta sejumlah hak yang hanya dapat dilaksanakan oleh perseroan, misalnya wewenang untuk menjual saham.
As a consequence, a corporation enjoys many of the rights of a natural person as well as a number of rights only exercisable by a corporations, such as to issue shares.
Lihat corporate veil. Salah satu alat kelengkapan DPR yang beranggotakan wakil dari seluruh fraksi dan pimpinan DPR yang tugas utamanya adalah menentukan jadwal kerja DPR, termasuk pembahasan rancangan undangundang. Lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan tanda bukti hak atas tanah dalam proses pendaftaran tanah. Lembaga ini didirikan di ibukota negara (BPN Pusat) dan di tiap propinsi di Indonesia (Kantor Pertanahan).
See corporate veil. A mechanism of the DPR made up of representatives of all the factions and the leadership of the DPR, with the principal task of determining the agenda of the DPR, including debate on bills.
Consultative Body (DPR)
National Land Affairs Agency
Indonesian institution with authority to issue evidence of a land right during the land registration process. Established in Jakarta. Every province in Indonesia has a Land Office.
state-owned enterprise Kurator resmi yang ditunjuk oleh pengadilan sebagai ‘pilihan terakhir’ jika
Orphans Chamber
Official trustee / receiver, appointed by the court as the final choice of receiver, if the
15
Term banding
Indonesian Description pemohon maupun termohon pailit tidak mencalonkan kurator lain. Pengadilan yang lebih tinggi (pengadilan banding) meninjau putusan pengadilan yang lebih rendah atas permintaan pihak yang tidak puas.
English Term appeal
In common law countries, an appeals court will often review the law applied by a lower court but will not usually disturb the findings of fact of the lower court.
Di negara yang menganut sistem common law, pengadilan banding meninjau kembali hukum yang diterapkan pengadilan rendah, tetapi biasanya bukan fakta-fakta.
bangkrut
parties do not themselves nominate a receiver. A higher court (appeals court) reviews the decision of a lower court on the request of a dissatisfied party. In a civil law country, an appeals court will usually review the facts and the law the lower court relied upon in making its decision.
Di negara yang menganut sistem civil law, pengadilan banding biasanya meninjau kembali fakta dan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan yang lebih rendah.
Sama dengan appel. Bandingkan dengan kasasi. Di Indonesia, terminologi awam, bukan hukum, yang lazimnya diartikan tidak mampu membayar utang.
Description
Equivalent to appel. Compare cassation. bankrupt
In Indonesia, this is a lay, not a legal term, meaning ‘unable to pay debts’.
16
Term bantuan hukum BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal)
barang bukti
barang bukti barang hasil pelanggaran hak cipta batal
Indonesian Description Badan Indonesia yang dibentuk untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal di Indonesia. Bapepam berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Alat bukti lazimnya berupa barang berwujud (misalnya, surat atau senjata) yang disampaikan sebagai bukti oleh pihak tertentu dalam persidangan dan disimpan oleh pengadilan selama persidangan.
English Term legal aid Capital Markets Supervisory Board
exhibit
Description Indonesian board established to develop, regulate and supervise the daily activity of Indonesia’s capital markets. BAPEPAM is under the direction of, and is accountable to, the Minister of Finance. Usually a tangible piece of evidence (for example, a document or a weapon) put forward by a particular party and held by the court for the duration of the trial.
physical evidence counterfeit copy Dalam hukum kontrak perjanjian yang tidak lagi memiliki akibat hukum.
batal batal demi hukum
Lihat void ab initio.
batal demi hukum
ab initio = sejak awal (Bhs. Latin).
void without legal effect without legal effect (void at law) void ab initio
In contract law, without legal effect. A contract that no longer has legal effect. See void ab initio. ab initio = from the start (Latin). A
17
Term
batal demi hukum (dalam arti hukum kontrak)
batang tubuh
beban pembuktian
Indonesian Description
English Term
Description
Perjanjian yang batal atau tidak memiliki akibat hukum sejak awal diadakan, dianggap tidak pernah memiliki akibat hukum. Mengakhiri kontrak dengan memperlakukan kontrak tersebut seolaholah tidak pernah ada. Para pihak dianggap tidak lagi mempunyai kewajiban terhadap pihak lain berdasarkan kontrak. Bagian inti peraturan perundangundangan yang berisi ketentuanketentuan (misalnya, pasal dan ayat). Kewajiban salah satu pihak untuk membuktikan argumentasinya sesuai dengan doktrin pembuktian yang berlaku untuk perkara yang diadili. Di Indonesia doktrin pembuktian yang biasanya berlaku ialah ‘meyakinkan’ hakim.
contract which is void ab initio is treated as having never had any legal effect.
body or main text (of a law) Core part a law or regulation containing provisions (such as articles and subsections). burden of proof The obligation placed upon one party to prove its arguments convincingly enough to satisfy the standard of proof applicable in the circumstances. In Indonesia, this is usually to the standard necessary to ‘convince’ or ‘persuade’ the judge
Di negara yang menganut sistem common law, penuntut umumlah dalam perkara pidana yang memiliki beban pembuktian
In common law systems, the prosecutor in criminal cases has the burden of proof to prove that it is beyond reasonable doubt
rescind
Ending the contract in a way that views the contract as never existing. The parties are considered to have no further obligations under the contract.
18
Term
Indonesian Description
English Term
untuk membuktikan terdakwa melakukan kejahatan sesuai dengan standar beyond reasonable doubt. Kalau penuntut umum tidak dapat membuktikannya, terdakwa harus dibebaskan tanpa harus membela diri.
beban pembuktian bebas bersyarat (not exact equivalent)
bebas murni (vrijspraak )
that the accused committed the alleged crime. If the prosecutor fails to prove this, then the accused is freed without having to defend him or herself.
Lihat pembuktian terbalik, doktrin pembuktian, sah dan menyakinkan, beyond reasonable doubt dan balance of probabilities. Sama dengan burden of proof . onus of proof Pembebasan terpidana dari masa hukuman parole penjaranya dengan persyaratan persyaratan tertentu sebelum masa hukuman tersebut selesai sepenuhnya. Jika persyaratan-persyaratan tersebut dilanggar maka terpidana dapat dimasukkan kembali ke penjara. Lihat probation. Hakim membebaskan terdakwa karena tidak terbukti melakukan tindak pidana
Description
acquittal
See pembuktian terbalik, doktrin pembuktian, sah dan menyakinkan, beyond reasonable doubt and balance of probabilities. Equivalent to burden of proof . Conditional release of prisoner from imprisonment before the expiry of his or her prison term. If the conditions are breached, the prisoner may be returned to prison. See probation.
The accused is set free by a court on grounds of insufficient evidence. A
19
Term
Indonesian Description
English Term
prosecutor cannot appeal this decision.
yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa tidak berhak mengajukan banding atau kasasi atas putusan tersebut.
bebas tidak murni (verkapte vrijspraak )
bela diri / bela paksa
benda benda benda bergerak benda bergerak
Lihat lepas dan bebas tidak murni. Terdakwa dibebaskan tanpa pengadilan memutuskan pokok perkara. Dalam putusan seperti ini jaksa penuntut umum dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi atau yang terdakwa dapat diadili lagi di kemudian hari. Dalil pembelaan terhadap dakwaan dengan menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan sebagai tindakan bela diri atas serangan dari korban.
Benda bergerak atau benda milik pribadi yang dapat dipindahkan secara fisik. Lazimnya meliputi hampir seluruh benda selain tanah.
Description See lepas and discharge.
discharge
Accused released without a court making a determination on the merits of the case. A prosecutor can appeal this type of decision or the accused can be retried for the same act at a later date.
self-defence
Defence against criminal charges. Applies if the defendant’s so-called crime was an act to defend him or herself against unlawful violence.
property goods chattel
Physically moveable or personal property.
chattel (movable property)
Typically, property other than land.
20
Term benda berwujud benda tidak bergerak
Indonesian Description Tanah dan segala sesuatu yang melekat padanya.
English Term tangible property immovable property
benda tidak berwujud benda yang melekat pada Benda yang melekat di atas atau ada di tanah bawah permukaan tanah dan dianggap sebagai bagian dari tanah, termasuk bangunan, rumah, pohon, dll. bentuk nyata Bentuk nyata adalah suatu syarat perlindungan hak cipta. Sebuah ide sendiri tidak terlindungi hak cipta, tetapi pelaksanaan ide dalam bentuk nyata dapat dilindungi. Misalnya dalam bentuk sebuah buku atau rekaman lagu. berdamai Lihat perdamaian.
intangible property fixture
Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
police investigation report
Di Indonesia, laporan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, saksi-saksi, surat dan barang bukti lainnya dalam pemeriksaan suatu tindak pidana. BAP dibuat oleh penyidik maupun jaksa penuntut umum untuk digunakan sebagai bukti di
material form
settle (a case) (verb)
Description Land and all that is attached to it.
A chattel that is connected to land and is considered part of that land. Examples include structures, houses, trees, etc. Material form is a requirement for copyright protection. An idea in itself is not protected by copyright; but a particular expression of the idea in a tangible or material form may be protected, such as in the form of a book or a recorded song. See perdamaian. In Indonesia, a report on the investigation of the suspect, witnesses, and documentary and physical evidence in relation to a crime. The report or BAP is created by police investigators or prosecutors for use as evidence in court. The BAP functions
21
Term
Indonesian Description
English Term
pengadilan. BAP berfungsi sebagai rujukan tahap selanjutnya. Misalnya untuk dapat melakukan penuntutan, jaksa memerlukan BAP dari penyidik. berita acara persidangan
Berita Negara
berlaku
berlaku surut
Catatan mengenai segala hal yang terjadi selama proses persidangan, antara lain keterangan saksi-saksi dan dalil dan pernyataan lisan yang disampaikan oleh penggugat dan tergugat. Terbitan pemerintah, umumnya memuat pemberitahuan pemerintah dan publik, misalnya pendirian badan hukum . Dengan diumumkannya suatu hal dalam Berita Negara, dianggap masyarakat luas sudah mengetahui hal tersebut dan oleh karenanya telah diikat secara umum. Menunjukkan kapan suatu peraturan perundang-undangan telah mengikat masyarakat secara umum sehingga dapat mulai diterapkan. Lihat retroaktif .
Description as a reference point for all other procedural steps. For example, to lay a charge, the prosecutor requires a BAP from the police investigator.
transcript of proceedings
Record of all that is said and done during a court hearing, including witness testimony and the plaintiff ’s and defendant’s oral arguments and statements.
State Reports (Gazette)
A government publication that generally contains government and public notices such as the establishment of legal entities. The public is deemed to have notice of whatever is announced in the State Reports and is therefore bound by it.
in force or effect (of a law)
Refers to when a law becomes binding and may be implemented.
retrospective / retroactive
See retroactive.
22
Term beroep
bersaksi bersalah bersalah bersyarat bertanggung jawab
beslag (termasuk conservatoir beslag)
Indonesian Description Upaya administrasi yang terbuka bagi seseorang untuk mengajukan keberatan pada badan-badan administrasi dan meminta pada badan administrasi tersebut agar membatalkan atau merubah putusan yang telah dibuatnya dengan alasan tidak sah dan batal hukum. Memberikan keterangan di depan sidang.
Di mana seorang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan tertentu. Umumnya diputuskan oleh pengadilan dalam kasus perdata. Jika dipertanggungjawabkan tergugat biasanya harus membayar ganti rugi kepada penggugat dan atau mematuhi perintah lain dari pengadilan. Hukum acara perdata Indonesia mengijinkan pemohon untuk meminta ketua pengadilan negeri untuk ‘ menyita’
English Term
Description
administrative appeal
Recourse open to a person to lodge an objection with an administrative organ and to request that organ to overturn or amend a decision it made on the basis that the decision was illegal and is, therefore, void.
testify guilty mistaken conditional liable
To give evidence in a court proceeding.
conservation order
Where a person is held responsible for a particular act. Usually decided by a court in a civil case. If found liable, a defendant will usually have to pay compensation to the plaintiff and or do some act ordered by the court.
Indonesian civil procedure permits an applicant to lodge a request with the chairperson of a district court to ‘seize’,
23
Term
Indonesian Description yaitu membekukan atau membatasi penggunaan harta milik tergugat ( beslag). Permintaan umumnya akan dikabulkan hakim jika tergugat dituntut memiliki utang kepada penggugat dan disangka tergugat akan menghilangkan hartanya supaya tidak dapat dijual untuk membayar utang, sehingga meniadakan dampak putusan di masa depan apabila memenangkan penggugat.
English Term
Description that is freeze or otherwise restrict the use of, the defendant’s assets (a conservation order). This may be ordered if the defendant is alleged to owe a debt to the plaintiff and it is suspected that during the trial the defendant might make his or her assets unavailable to be sold to recover the debt, thus thwarting the effect of any decision in favour of the plaintiff. Conservation orders may consist of:
Beslag terdiri dari: (i) (i)
(ii)
conservatoir beslag (sita jaminan) – sitaan terhadap harta milik tergugat selama persidangan agar barang sitaan tidak dialihkan sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap dijatuhkan; revindicatoir beslag – sita atas harta milik pengugat yang dikuasai oleh tergugat agar barang sitaan tidak
(ii)
conservatoir beslag (sita jaminan ) – seizure of the assets of a defendant during trial so the seized assets cannot be transferred before a decision of binding force can be made; revindicatoir beslag – a seizure order in respect of assets of the plaintiff in the control of the defendant, to prevent their transfer
24
Term
biaya kepailitan
biaya perkara
biaya tahunan
Indonesian Description dialihkan sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap dijatuhkan; dan (iii) executorial beslag. Biaya yang timbul akibat seluruh tindakan yang diambil setelah pernyataan pailit. Pembayaran biaya ini bersifat mendahului secara umum dibanding piutang lainnya, termasuk piutang yang didahulukan. Biaya perkara dan administrasi yang harus dibayar kepada pengadilan. Biasanya hakim akan menyatakan pihak mana yang harus membayar biaya perkara. Di Indonesia biaya perkara biasanya tidak mahal dan tidak termasuk biaya pengacara. Biaya pengacara biasanya ditanggung pihak yang mempekerjakan atau diwakili pengacara tersebut. Biaya yang harus dibayarkan oleh pemegang paten secara teratur setiap tahun.
English Term
Description (iii)
bankruptcy costs
court fees
annual fee
before a decision of binding force can be made; and executorial beslag.
Costs of the administration of the bankrupt estate incurred after the bankruptcy declaration. These costs usually have priority over all other debts, including priority claims. Official leges (statutory fees) and administrative costs that must be paid to the court for expenses incurred during the case. The judge will normally declare which party must pay the official court fees. In Indonesia, the statutory fees are usually quite low and do not include legal fees. Legal fees are usually borne by the party that incurred them. Fee that must be paid by a patent holder every year.
25
Term
Indonesian Description
English Term
bikameral
Suatu sistem legislatif yang terdiri dari dua kamar atau majelis, majelis rendah dan majelis tinggi.
bilyet
Formulir, nota, atau bukti tertulis lain yang order dapat membuktikan transaksi, berisi keterangan atau perintah membayar. Prosedur yang harus diikuti dalam bureaucracy mengurus sesuatu hal baik dengan pelayanan publik atau tidak (misalnya izin, pengurusan identitas diri, dll) pada lembaga atau departemen pemerintah.
birokrasi
bicameral
Birokrasi juga berarti institusi yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari ‘terpisah’ dari kekuasaan eksekutif yang menguasai dan mengawasinya dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. budel pailit bukti petunjuk
Lihat harta pailit. Bukti yang tidak membuktikan suatu fakta secara langsung dan oleh karenanya hakim
bankruptcy estate circumstantial evidence
Description A legislative system consisting of two houses or chambers – the lower house and the upper house. A form, note, or other written evidence serving as proof of a transaction, which contains an explanation or order to pay. Procedure that must be followed by a government agency or department when organizing or arranging a public or non public service (for example permission and licenses, the provision of identity papers, etc). Bureaucracy also means the institutions that carry out the business of government on a day-to-day basis, as opposed to the executive, which controls and supervises it in carrying out those tasks. See harta pailit. Evidence that does not directly prove a fact but rather requires the court (or jury in
26
Term
Indonesian Description
English Term
(atau dewan juri di negara yang menganut sistem common law) harus menarik kesimpulan terhadap fakta tersebut berdasarkan bukti tidak langsung tersebut.
common law countries) to infer that fact from the circumstances.
For example, an eye-witness’s testimony that he or she saw the accused commit the alleged crime is direct evidence.
Misalnya, keterangan saksi mata bahwa saksi melihat terdakwa melakukan perbuatan terkait adalah bukti langsung.
buku tanah
Sidik jari adalah contoh dari bukti petunjuk: meskipun tidak ada saksi yang dapat memberikan keterangan bahwa seseorang berada di tempat tertentu atau menyentuh barang tertentu, bukti ilmiah dari sidik jari seseorang adalah bukti kuat seorang berada di tempat atau telah menyentuh suatu barang. Buku yang berfungsi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang memuat informasi mengenai kepemilikan serta data teknis mengenai tanah.
Description
Fingerprints are an example of circumstantial evidence: while there may be no witness that can give evidence indicating that a person was at a particular place or touched a particular object, the scientific evidence of someone's fingerprints is strong circumstantial evidence of a person's presence or contact with an object. land register
A register that functions as evidence of rights over land. The register contains information on the ownership of, and details about, the land.
27
Term buku tanah hak tanggungan
bunga moratoir
Burgerlijk Wetboek (BW) bursa efek bursa efek
Indonesian Description Bandingkan dengan sertipikat tanah. Buku yang berfungsi sebagai tanda bukti atas tanah yang dikenakan hak tanggungan atau tanah yang dijadikan agunan sebuah transaksi. Tingkat bunga yang lebih tinggi terhadap utang jika debitur cidera janji. Di Indonesia, somasi adalah prasyarat bunga moratoir. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan untuk pembelian dan penjualan efek. bursa komoditi berjangka Suatu bursa yang memperjualbelikan komiditas tertentu, berdasarkan harga aktual atau harga yang akan datang. Komiditaskomiditas yang diperdagangkan tersebut tidak perlu dibawa ke pasar, tetapi hanya
English Term mortgage register
default interest
Description Compare with certificate of title to land. Register in which mortgages over land or transactions where land is used as security are evidenced. A higher rate of interest that can be applied to a debt where there is a default in repayment. In Indonesia, providing notice is a precondition of imposing this higher level of interest.
Civil Code stock exchange stock exchange
futures exchange
Runs and provides the trading system and infrastructure for the purchase and sale of stock. An exchange for the trade of certain commodities based on actual or eventual price. Commodities traded are not taken to a market but rather are represented by documents serving as evidence of
28
Term buruh
cacat (hukum)
cek
cessie
check and balance
Indonesian Description diwakili oleh dokumen sebagai bukti hak milik atas barang-barang tersebut. Orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain. UU Tenaga Kerja Indonesia yang baru tidak lagi membedakan antara buruh dan pekerja. Suatu hal (termasuk perjanjian atau klausul dalam perjanjian) yang tidak sempurna atau tidak lengkap secara hukum. Perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik sejumlah dana atas nama seorang atau atas unjuk. Pengalihan hak tagih (piutang) oleh kreditur kepada pihak ketiga, di Indonesia dengan akta notaris atau di akta bawah tangan. Hanya mengikat debitur setelah pengalihan tersebut diberitahukan padanya. Cabang kekuasaan pemerintahan terdiri dari tiga organ pokok, yaitu legislatif , eksekutif dan yudikatif . Mekanisme check and balance bertujuan untuk menghindari
English Term
Description ownership.
labourer
defect (legal)
cheque
assignment of claims
checks and balances
A person who works and receives a salary, wage or recompense in another form. Indonesia’s new Workforce Law does not differentiate between labourers and employees. Something (including a contract or a clause in a contract) that is legally flawed or incomplete. Written order by customer to a bank for the withdrawal of a specified amount of funds from a person or on order. Transfer of a debt by a creditor to a third party, in Indonesia through a deed. An executed assignment will only bind a debtor who is given notice of the assignment. The three branches of government are the legislature, executive and judiciary. Checks and balances aim to prevent any one government branch becoming too powerful
29
Term
cidera janji ciptaan
Commanditaire Vennootschap (CV)
cuti
Indonesian Description adanya pemusataan kekuasaan pada salah satu cabang, dengan adanya pembatasan kekuasaan ketiga organ tersebut. Dengan demikian, tidak ada satu organ yang memiliki kekuasaan terlalu besar dibandingkan lainnya. Lihat juga trias politika. Lihat wanprestasi. Hasil karya pencipta. Menurut hukum Indonesia, untuk dapat dilindungi, suatu ciptaan harus menunjukkan keaslian dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra (Pasal 1(3) UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Biasanya juga disebut dengan perusahaan comanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang. Hak yang diberikan kepada pekerja untuk
English Term
Description by enabling each of the three branches of government to limit the powers of the others. This way, no one branch becomes too powerful. See also trias politika (separation of power).
default creation
See breach. A creator’s work. To be protected under Indonesian law, a creation must exhibit originality in the field of science, art or literature (Article 1(3) of Law No 19 of 2002 on Copyright).
limited partnership
More commonly referred to as perusahaan comanditer, this is a company established by one or more persons who are mutually responsible and wholly liable for the debts of the company. One or more persons serve as providers of capital.
leave
Right given to a worker to take time off
30
Term cuti haid
cuti hamil
cuti panjang
cuti tahunan
Indonesian Description menggunakan/mengambil istirahat di luar hari atau waktu kerja. Hak yang diberikan kepada pekerja perempuan yang mengalami rasa sakit pada masa menstruasi untuk mengambil istirahat atau libur. Di Indonesia, biasanya tiga bulan: 1.5 bulan sebelum melahirkan dan 1.5 bulan sesudah melahirkan. Menurut hukum Indonesia, hak yang diberikan kepada pekerja untuk mengambil waktu istirahat atau libur, yang jumlahnya/waktunya lebih lama dibandingkan dengan cuti tahunan (misalnya sampai dua bulan kalau masa kerja tahun ke-7 dan ke-8). Menurut hukum Indonesia, hak yang diberikan kepada pekerja untuk mengambil waktu istirahat atau libur, yang jumlahnya secara akumulatif minimal 12 hari kerja dalam setahun. Hak ini baru diberikan kepada pekerja yang telah bekerja selama
English Term menstruation leave
Description during what would otherwise be working days and working hours. Right of female workers who suffer pain while menstruating to take a break or take time off work.
maternity leave
In Indonesia, usually 3 months – 1.5 months before, and 1.5 months after, birth.
long service leave
Under Indonesian law, the right of workers to take time off work for longer than their annual leave (for example, for up to two months after their 7th or 8th year of work).
annual leave
Under Indonesian law, the right of workers to take time off work for at least 12 working days each year. Only workers who have worked continuously for one year enjoy this right.
31
Term dading
daerah otonom
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
dakwaan
Indonesian Description setahun secara terus-menerus. Perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang berperkara di dalam persidangan. Lihat perdamaian. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Daftar permasalahan dari sebuah RUU yang sedang dibahas di DPR. Biasanya berupa tabel yang berisi pasal dalam RUU dan keterangan permasalahan yang disusun oleh tiap fraksi (untuk RUU inisiatif pemerintah) atau oleh pemerintah (untuk RUU inisiatif DPR). Tuduhan formal dan tertulis yang diajukan oleh penuntut di pengadilan terhadap terdakwa. Menurut prosedur Indonesia,
English Term out-of-court settlement
autonomous region
no equivalent
indictment
Description A private settlement of a case that is already before the court. See perdamaian. A region established by law with defined boundaries which can regulate and administer local issues on its own initiative in accordance with the aspirations of its community. An agenda of issues for discussion with respect to a bill being debated by the DPR. Typically this is in tabular format and contains a summary of the articles in the bill and a description of the issues raised by each faction (in respect of bills proposed by the government) or by the government (for bills proposed by the DPR). Formal written accusation brought by a prosecutor charging the accused with an offence. Under Indonesian procedure, the
32
Term
dakwaan lebih subsider
dakwaan lebih subsider lagi dakwaan primer
Indonesian Description dakwaan ini dibacakan penuntut umum pada awal persidangan dilakukan. Jika dalam tradisi kontinental sidang pertama merupakan pembacaan surat dakwaan, dalam tradisi common law umumnya sidang pertama dipergunakan untuk pernyataan pembuka oleh penuntut. Lihat dakwaan primer, dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair lagi. Lihat dakwaan primer, dakwaan subsider dan dakwaan lebih subsider. Jaksa memasukkan dakwaan primer ke dalam surat dakwaan di Indonesia. Jika dakwaan utama terbukti maka pidana yang diberlakukan hanya pada dakwaan utamanya saja. Jika dakwaan utama tersebut tidak terbukti penuntut masih mempunyai kesempatan untuk membuktikan dakwaan subsidair, dakwaan lebih subsidair, dan dakwaan lebih subsidair lagi.
English Term
Description indictment is read by the prosecutor at the beginning of a trial, instead of what a lawyer of the common law tradition would expect to be the prosecutor’s opening statement.
indictment, further subsidiary indictment indictment, additional further subsidiary indictment indictment, principal or primary indictment
See principal indictment, subsidiary indictment and additional further subsidiary indictment. See principal indictment, subsidiary indictment and further subsidiary indictment. In an Indonesian indictment, a prosecutor will include the primary charge ( principal indictment) against the accused but it is also common for the indictment to include a number of alternative or secondary charges (subsidiary indictment, further subsidiary indictment and additional further subsidiary indictment) that the prosecutor believes the court should apply
33
Term dakwaan subsidair
dalil
dalil
Indonesian Description Lihat dakwaan primer, dakwaan lebih subsidair, dan dakwaan lebih subsidair lagi. Argumen yang disampaikan salah satu pihak kepada pengadilan yang mendukung pihak yang menyampaikannya. Argumentasi hukum yang disampaikan di pengadilan.
English Term indictment, subsidiary
submission (legal)
argument (legal)
Description against the accused if it rejects the principal indictment. See principal indictment, further subsidiary indictment and additional further subsidiary indictment. Argument put before a court that supports the case of a particular party. Legal argument submitted in court. See submission.
daluarsa
daluwarsa
daluwarsa / batas waktu dapat dibatalkan
See submission. Undang-undang yang menetapkan batas statute of limitations waktu (daluwarsa) suatu gugatan perdata atau tuntutan pidana dapat diajukan ke pengadilan. Lewatnya jangka waktu tertentu yang expiry (of a time limit to berakibat hilangnya hak untuk menuntut bring an action) atau menggugat, atau dituntut atau digugat.
Di Indonesia, suatu perjanjian yang dapat
limitation of action period voidable (contract)
A statute that sets a time limit for bringing civil or criminal action before a court.
The passage of a certain time period resulting in the loss of a right to bring, or an obligation to face, civil or criminal action before a court. In Indonesia, a contract that a party must
34
Term (perjanjian)
darurat militer
Indonesian Description
English Term
dimintakan pembatalannya ke pengadilan (kecuali jika para pihak sepakat untuk menyimpangi ketentuan ini). Di negara hukum common law, penjanjian dapat dinyatakan batal oleh salah satu pihak dalam keadaan tertentu, atau oleh pengadilan. Di Indonesia, keadaan bahaya di mana pihak militer boleh mengambil kekuasan dari pemerintahan sipil selama waktu tertentu, umumnya terjadi bila roda kepemerintahan tidak berfungsi karena adanya perang saudara, pemberontakan atau adanya serangan dari pihak luar. Di Indonesian, pelaksana atau penguasanya dari pihak militer, dipimpin oleh komandan militer tertinggi dibantu oleh kepala daerah yang bersangkutan, pimpinan polisi dan kejaksaan. Lihat keadaan perang.
Description seek a court order to terminate (unless the parties consent to waive this requirement). In common law countries, voidable contracts can be declared void by a party in certain circumstances, or by a court.
martial law (military emergency)
In Indonesia, a state of emergency under which the military may assume power from a civilian government for a certain time. This usually occurs when the civil government machinery has broken down because of civil war, insurrection or the invasion of a foreign power. In Indonesia, the military leadership, headed by the highest military commander, implement martial law, assisted by the regional head, in conjunction with the police and the prosecutor’s office. See also state of war.
35
Term darurat sipil
dasar hukum
database
daya paksa
Indonesian Description
English Term
Di Indonesia, keadaan bahaya di mana civil emergency pelaksana atau penguasanya dari pihak sipil, serendahnya kepala daerah tingkat II, dibantu oleh komandan militer, pimpinan polisi dan kejaksaan. (i) Alasan atau kejadian yang cause of action memungkinkan penggugat mengajukan suatu perkara; atau (ii) Dasar hukum untuk menggugat. Kompilasi data dalam bentuk apapun. database Menurut undang-undang hak cipta di banyak negara, sebuah database dapat dilindungi hak cipta apabila pemilihan atau pengaturan atas isi data tersebut dapat dianggap cukup asli sehingga merupakan kreasi intelektual. Lihat Penjelasan Pasal 12(l), Undangundang No 19 of 2002 tentang Hak Cipta (Indonesia). Dalil pembelaan atas tanggung jawab kriminal yang biasanya akan diterapkan jika
Description In Indonesia, a state of emergency implemented by civil authorities, no lower than regional head level II, assisted by the military commander, the police leadership and the prosecutor’s office. (i) Circumstances giving rise to a right to bring a legal action; or (ii) Legal basis for suing. A compilation of data in any form. Under the copyright laws of many countries, a database will attract copyright protection if the selection or organisation of its contents is sufficiently original for it to be considered an intellectual work. See Elucidation to Article 12(l) of Law No 19 of 2002 on Copyright (Indonesia).
necessity
A defence to criminal liability which may apply to excuse the defendant’s actions if
36
Term
debitor debitur debitur pailit dekonsentrasi dekrit (presiden atau lembaga pemerintah lainnya) delegasi delik delik aduan
Indonesian Description
English Term
Description
terdakwa terpaksa melakukan tindak pidana karena ancaman bahaya yang mendesak atau gawat.
the defendant was compelled to commit the crime by some type of imminent or grave threat or danger.
Lihat alasan pembenar dan alasan pemaaf . Lihat debitur. Individu maupun badan hukum yang memiliki utang kepada kreditur. Debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Lihat keputusan presiden.
See legal justification and legal excuse.
Pelimpahan wewenang kepada badan atau pejabat pemerintah. Lihat delik aduan dan delik biasa. Suatu delik, yang baru dianggap sebagai tindak pidana setelah adanya pengaduan
debtor debtor bankrupt deconcentration decree (presidential or for other government institutions) delegation offence (criminal) complaint offence
See debitur. A person (natural or legal) who owes money to a creditor. A debtor who has been declared insolvent by a court. The transfer of central government power to autonomous regions. See presidential decision.
The handing over of authority to a government body or official. See complaint offence and normal offence. An act which is considered a crime only after a party who has suffered detriment
37
Term
Indonesian Description
English Term
dari pihak yang dirugikan (korban) atau keluarganya kepada polisi. Dalam delik ini polisi juga baru dapat bertindak apabila telah menerima pengaduan tersebut. Misalnya, di Indonesia, delik pencemaran nama baik.
Description (including his or her family) reports it to the police. The police can only take action if they have received a complaint from someone whose rights or interests have been infringed. An example of a complaint offence in Indonesia is criminal defamation.
Lihat delik biasa. delik biasa
Suatu delik yang langsung dianggap sebagai tindak pidana meski tidak ada laporan dari pihak yang dirugikan. Pihak polisi juga dapat menyelidiki delik ini atas inisiatifnya sendiri. Kebanyakan tindak pidana adalah delik biasa menurut KUHP, termasuk pencurian, pembunuhan, penggelapan, dll.
normal offence
Bandingkan dengan delik aduan. denda (pidana) deponir
Penghentian penyidikan karena peristiwa yang diperiksa dianggap bukan tindak pidana.
See normal offence. An act which is considered a crime even if the victim does not report it to the police. Police can act on their own initiative to investigate these crimes. Most crimes are considered normal offences under the Indonesian criminal code, including theft, murder, fraud, etc. Compare with complaint crime.
fine no equivalent
Termination of an investigation because the incident being investigated is considered not to constitute a crime.
38
Term
Indonesian Description
English Term
See Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKPP) and Surat Penghentian Penyidikan Perkara.
Lihat Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKPP) and Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) desain industri
desain tata letak (sirkuit terpadu) desentralisasi
Menurut hukum Indonesia (Pasal 1(1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri) desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah.
Description
industrial design
layout design (of integrated circuits) decentralisation
Under Indonesian law (Article 1(1) of Law No 31 of 2000 on Industrial Designs), an industrial design is defined as a creation involving a shape, configuration or composition of lines or colours, or lines and colours, or a combination of them all, which is in three or two dimensions, creates an aesthetic impression, can be manifested in three or two dimensions and can be used to create a product, good, industrial commodity or handicraft.
Delegation of authority by the central government to a governor (the government’s representative in the regions).
39
Term Dewan Penyeselaian Sengketa (WTO) dewan direksi
dewan hak cipta
Dewan Keamanan
Indonesian Description Lihat TRIPs. Pemimpin perusahaan yang dipilih dalam rapat umum pemegang saham untuk mengelola perseroan. Bersama, mereka membentukan ‘majelis direksi’, yang dipimpin oleh seorang ketua. Biasanya, direksi masing-masing direksi dapat bertindak mewakili perseroan. Lihat dewan komisaris. Dewan yang dibentuk menurut hukum Indonesia untuk membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan hukum hak cipta (Pasal 48 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Salah satu organ dari Perserikatan Bangsa-bangsa yang memelihara perdamaian dan keamanan internasional, terdiri dari beberapa perwakilan negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa. Ke-5
English Term Dispute Settlement Board (WTO) board of directors
Description See TRIPs. Persons chosen by shareholders in the general meeting to run a company. Together they form the company’s ‘board’, which is led by a chair. Generally, directors can individually represent their company. See board of commissioners.
copyright council
Council formed under Indonesian law to assist the government by administering, and providing information and advice about, copyright law (Article 48 of Law No 19 of 2002 on Copyright).
Security Council
An organ of the United Nations that fosters international peace and security. It consists of representatives of United Nations member states. The 5 founding states are permanent members and representatives
40
Term
dewan komisaris
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Indonesian Description negara pendiri adalah anggota tetap dan perwakilan dari negara lainnya dirotasi secara berkala. Dewan yang dipilih dalam rapat umum pemegang saham yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat pada direksi dalam pengelolaan perusahaan. Berbeda dengan direksi, dewan komisaris bertindak secara kolektif. Lembaga perwakilan yang didirikan berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945 yang beranggotakan wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Berbeda dengan DPR, keanggotaan DPD tetap sebanyak empat orang setiap propinsi dan jumlah keseluruhannya tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Konsep DPD awalnya menyerupai ‘upper house’ dalam sistim ‘bicameral’, namun akhirnya hanya memiliki kewenangan terbatas seputar otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam.
English Term
Description from other states are rotated routinely.
board of commissioners
Persons chosen by shareholders at the general meeting to supervise and give advice to directors in the running of the company. Unlike directors, commissioners act collectively.
Council of Regional Representatives (Regional Legislature or senate) (DPD)
Representative body established on the basis of the third amendment to the 1945 Constitution which is made up of provincial representatives chosen through a general election. Unlike the DPR, membership of the DPD is fixed at 4 representatives per province and the total number of members cannot be more than one third of the number of members of the DPR. The DPD was originally conceived to be similar to an upper house in a bicameral system but in the end it was only granted limited authority in relation to regional autonomy and the
41
Term
Indonesian Description
English Term
Description administration of natural resources.
di bawah sumpah di bawah umur di bawah umur diangkat diberhentikan diberhentikan dictum
Bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang berisi pertimbangan hukum.
under oath juvenile minor appointed (to an office or position) dismissed (from an office or position) removed (from an office or position) ratio
Kata ini mempunyai arti sebaliknya istilah obiter dictum dalam sistem common law, yang mengacu kepada bagian putusan mengenai hukum yang tidak pokok.
Essence of an Indonesian judicial decision in which the legal issues of the case are considered. Note that the Indonesia use of ‘dictum’ is contrary to the meaning of the common law term obiter dictum, which refers to a nonessential discussion of the law in a judicial decision.
Lihat amar putusan.
See amar keputusan. direksi
director
42
Term direktur diskresi diskresi dissenting opinion
dividen
Indonesian Description Sama dengan direksi.
Pendapat /Putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang mengadili suatu perkara. Umumnya ditemukan di negara-negara yang ber tradisi common law di mana lebih dari satu hakim mengadili perkara. Tetapi, sejumlah negara yang menganut tradisi hukum kontinental telah memperbolehkan dissenting opinion oleh hakim, terutama di pengadilan yang lebih tinggi. Di Indonesia, awalnya dissenting opinion ini diperkenalkan pada pengadilan niaga, namun kini telah diperbolehkan di pengadilan lain, termasuk dalam perkara pidana. Bagian dari laba bersih yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk dibagikan kepada para pemegang saham.
English Term director discretion discretion dissenting opinion
dividend
Description Equivalent to direksi.
A decision written by a judge or judges that disagrees with the opinion of the majority of judges deciding a particular case. Usually found in countries adhering to the common law tradition in cases in which more than one judge sits. Some countries of the civil law tradition have employed dissenting opinions, particularly in their higher courts. In Indonesia, dissenting opinions were originally developed in the commercial court, but are now permissible in other courts, including in criminal cases.
Proportion of net company profits determined at a general meeting of shareholders for distribution to shareholders of the company.
43
Term doktrin pembuktian
Indonesian Description ‘Tingkat keyakinan’ argumen yang diajukan oleh salah satu pihak berdasarkan bukti yang dikemukakan. Untuk dimenangkan dalam kasus perdata di negara yang bertradisi common law, penggugat harus membuktikan bahwa tuntutannya terhadap tergugat adalah lebih mungkin benar daripada tidak ( balance of probabilities). Dalam perkara pidana di negara yang ber tradisi common law, penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang didakwa sesuai dengan standar beyond reasonable doubt. Dalam perkara perdata di Indonesia, seorang hakim harus puas bahwa penggugat telah membuktikan gugatan secara meyakinkan.
English Term standard of proof
Description The ‘convincingness’ of the arguments put forward by a party based on the evidence adduced. In common law systems, a plaintiff must prove its claims against the defendant on the balance of probabilities in order to win a civil case. In a criminal case in a common law system, the prosecution must prove that it is beyond reasonable doubt that the accused committed the crime alleged. In a civil case in Indonesia, a judge must be satisified that the plantiff has proven the claim sufficiently to ‘convince’ ( meyakinkan) the judge. In a criminal case in Indonesia, a judge must be satisified that the prosecutor has proven ‘legally and convincingly’ that the
44
Term
Indonesian Description
English Term
Dalam kasus pidana di Indonesia, seorang hakim harus puas bahwa penuntut umum membuktikan secara ‘sah dan menyakinkan’ bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa. dokumen dugaan duplik
dwifungsi ABRI
Dalam hukum acara Indonesia, tanggapan (atau jawaban pada kesempatan kedua) dari tergugat (dalam perkara perdata) atau terdakwa (dalam perkara pidana) terhadap dalil-dalil yang disampaikan penggugat atau penuntut umum pada tahapan replik. Kebijakan yang diterapkan pada masa Orde Baru bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu memiliki peran di bidang militer dan sosial-politik. Dwifungsi ABRI dibenarkan atas dasar partisipasi ABRI dalam revolusi Indonesia dan merupakan dasar ideologi untuk membenarkan partisipasi ABRI dalam urusan politik di bawah
Description accused committed the alleged crime.
document suspicion (noun) rejoinder
dual function of the armed forces
In Indonesian procedural law, defendant’s response to (or second opportunity to answer) the arguments put forward by the plaintiff (in civil cases) or prosecutor (in criminal cases) in the replik. The New Order policy whereby the army held two functions – a role in military matters and a role in socio-political affairs. This stance was justified on the basis of the army’s participation in the Indonesian revolution and was an ideological justification for its involvement in politics under the New Order.
45
Term e-commerce
efek
efek beragun aset eksekusi (putusan pengadilan) eksekusi hak tanggungan
Indonesian Description pemerintahan Orde Baru. E-commerce berkaitan dengan implikasi yang timbul dari transaksi yang dilakukan melalui internet. Termasuk didalamnya isuisu tentang hak kekayaan intelektual (hak cipta, paten, perlindungan terhadap program computer dll); isu-isu hukum perjanjian dan hukum internasional (dalam proses transaksi di antara yurisdiksi hukum yang berbeda); dan hukum pidana (misalnya persoalan kesusilaan dan pornografi). Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, saham, obligasi, tanda bukti utang dan setiap derivative dari efek. Sama dengan pelaksanaan (putusan pengadilan). Tindakan dari kreditur untuk mengambil pelunasan utang dengan menjual hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.
English Term
Description
e-commerce
E-commerce deals with the implications of transactions carried out via the Internet. It involves complex issues of intellectual property (copyright, patents, computer program protection, etc); issues of contract law and international law (in processing transactions between jurisdictions); and criminal law (such as obscenity and pornography).
securities
Commercial papers, i.e., debt securities, shares, bonds, proof of debt and every securities derivative.
asset-back securities enforcement (of a judicial order) foreclosure
Equivalent to pelaksanaan ( putusan pengadilan). Action taken by a creditor to assume ownership of the security provided by a debtor if the debtor defaults on debt payments.
46
Term eksekutif eksepsi
Indonesian Description Di Indonesia, keberatan atau sanggahan yang bukan terhadap pokok perkara yang disampaikan tergugat atau terdakwa di persidangan terhadap gugatan atau dakwaan.
English Term executive no equivalent but a similar concept exists
ekstrateritorialitas
Prosedur yudikatif atau administratif dimana buronan yang ditemukan di suatu negara diserahkan kepada negara tempat ia melarikan diri. Umumnya prosedur ekstradisi diatur antara negara melalui perjanjian ekstradisi bilateral – tidak ada prinsip-prinsip umum hukum internasional yang mengatur ekstradisi. Suatu prinsip hukum internasional dimana suatu negara memiliki yurisdiksi atas warga negaranya meskipun secara fisik
In Indonesia, objections or rebuttals contained in a reply presented by the defendant in court in response to a plaintiff ’s statement of claim or prosecutor’s indictment. An eksepsi can contain objections to the court’s jurisdiction to adjudicate the case.
Eksepsi antara lain berisi keberatan terhadap kompetensi pengadilan untuk mengadili perkara yang bersangkutan. ekstradisi
Description
extradition
Judicial or administrative procedure whereby a fugitive from justice found in one state is surrendered to the state from which the fugitive fled. Extradition procedures are agreed upon between states. There is no general body of international law dealing with extradition.
extra-territoriality
A principle of international law under which a state has jurisdiction over its citizens even when they are not physically
47
Term emiten
endosemen
eselon
ex aquo et bono fakta fatawa fatwa
Indonesian Description warga negara tersebut berada di luar wilayah kedaulatan negaranya. Pihak atau perusahan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat investor melalui penawaran umum. Pengalihan hak kepada orang lain atas surat berharga yang dapat dialihkan (negotiable instrument), misalnya cek atau wesel. Di Indonesia, berkaitan dengan jabatan struktural yang diduduki seseorang yang memperoleh tunjangan struktural, fasilitas tertentu dan mendapat kehormatan dalam upacara-upacara kenegaraan. Atas dasar keadilan dan kejujuran. Fatwa-fatwa. Istilah ini berasal dari pendapat (tidak mengikat) para ulama – seperti Majelis Ulama Indonesia – tentang permasalahan hukum Islam ( syariah). Akan tetapi, istilah ini juga dapat mengacu kepada opini hukum atau interpretasi mengenai permasalahan
English Term
Description present in the jurisdiction of that state.
issuer / company issuing securities
Party or company offering its stock to the investment community via public offering.
endorsement
Transfer to another person of rights over a negotiable instrument (for example a cheque or bill of exchange). In Indonesia, relates to the structural position occupied by a person who receives a structural allowance and certain benefits and who is honoured at state ceremonies.
echelon
fairly and equitably fact legal opinions legal opinion
Plural of fatwa. The term is used formally to describe the non-binding opinions of senior Islamic scholars – such as the Indonesian Council of Ulama – on matters of Islamic law ( syariah). However, it is also used to describe a legal opinion on a particular
48
Term
Indonesian Description
English Term
hukum tertentu yang menimbulkan ketidakjelasan. Opini hukum ini dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. fiat eksekusi
firma
firma hukum fitnah folklor
formasi
Penetapan pengadilan untuk melaksanakan putusan jika pihak yang dikalahkan dalam putusan menolak untuk melaksanakannya secara sukarela. Persekutuan dagang yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai satu nama bersama.
writ of execution
firm
law firm Lihat menghina. aggravated defamation Ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh folklore kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, misalnya cerita dan lagu rakyat. Jumlah dan susunan pangkat pegawai yang seniority (required to do a diperlukan dalam suatu organisasi untuk particular act)
Description issue or matter of legal interpretation to resolve legal uncertainty. These legal opinions can be issued by the Mahkamah Agung. A court order to enforce a decision when a party against whom the decision was made has refused to comply with the order voluntarily. A commercial partnership established to run a company under one name.
See to defame. Traditional works, created by groups or individuals in a community, which display the social identity and culture of the community as reflected in standards and values passed on from generation to generation. Such works may include stories and songs. The rank of an employee required to carry out a particular duty in an organisation in
49
Term fraksi
fungsi sosial tanah
Indonesian Description dapat menjalankan tugasnya di Indonesia. Kumpulan anggota DPR berdasarkan partai politiknya. Fraksi hanya dapat dibentuk jika ada 10 atau lebih anggota dari partai politik yang sama atau koalisi dari beberapa partai politik. Konsep yang menyatakan bahwa tanah selain merupakan kepemilikan individual namun juga melekat padanya kepentingan masyarakat. Fungsi sosial atas tanah ini yang memberi pembenaran bahwa kepemilikan individual atas tanah dapat dikalahkan oleh kepentingan masyarakat, tanah yang dimiliki tidak boleh ditelantarkan, pemanfaatan tanah tidak boleh dilakukan dengan cara pemerasan, pemerintah mengatur batas minimum dan maksimum dari kepemilikan tanah, tanah yang diperlukan untuk kepentingan umum harus dilepaskan melalui proses penguasaan oleh negara dengan pemberian ganti rugi yang layak, dll.
English Term faction
social function of land
Description Indonesia. Groupings of members of the DPR by their political parties. Factions can only be recognised if they have at least 10 members from the same party or a coalition of parties. In Indonesia, this is a concept that land is not merely the property of an individual, but rather that the community also has an interest in it. The social function of land means, in principle, that individual ownership of land can, in some circumstances, be overridden by the interests of the community; that land cannot be abandoned; over-exploitation of land is not permitted; the government is to regulate the minimum and maximum levels of land ownership; land required for the public interest must be relinquished to the state in return for appropriate compensation, etc.
50
Term gaji
gambar situasi
ganti rugi
Indonesian Description Sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan secara reguler oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja. Sebaliknya, besarnya upah dapat berubah tergantung dari jenis dan bobot pekerjaan yang dilakukan. Bagian dari sertipikat yang berisi gambar lokasi tanah yang merupakan hasil pemetaan atas tanah. Sejumlah uang yang dibayar kepada penggugat atau korban oleh karena kerugian yang diderita.
English Term
Description
salary
An amount of money referred to in an employment contract, agreement, or law and which is paid regularly by an employer to a worker. By contrast, the amount of a wage can differ, depending on the type and difficulty of the work.
location map
Part of certificate of land title that contains a drawing of the location of land after it has been mapped. Payment of money for loss or damage suffered by the plaintiff or victim.
damages
See compensation. ganti rugi imateriil
Lihat kompensasi. Pembayaran ganti rugi terhadap hal-hal yang nilainya belum pasti atau tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya di Indonesia ganti rugi untuk kerugian yang bersifat psikologis.
no equivalent but a similar concepts exists
Damages for loss that cannot be valued or estimated with precision, for example, in Indonesia, compensation for psychological damage.
See pain and suffering.
51
Term garansi bank Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)
girik
grasi grosse akte
Indonesian Description Lihat pain and suffering. Lihat penanggungan. Haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat setiap lima tahun. Sejak amandemen ketiga pada 2001 UUD tidak lagi mengenal GBHN. Bukti pembayaran pajak atas tanah. Pemegang hak milik adat atas tanah menjadi subyek pajak atas tanah sebelum tahun 1960. Tanda terima dari pembayaran pajak tersebut sekarang ini digunakan sebagai tanda bukti kepemilikan atas tanah sebelum tahun 1960 untuk kepentingan mengkonversi haknya tersebut menjadi hak atas tanah yang didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Salinan asli dari akta notaris yang diberikan oleh notaris kepada para pihak. Mempunyai kekuatan hukum dan
English Term bank guarantee Broad Outlines of State Policy
former land tax registry
commutation of sentence no equivalent
Description See penaggungan. Policy for the management of the state issued by the MPR every five years in the form of broad outlines. Since the third amendment of the Indonesian Constitution in 2001, the GBHN are no longer mentioned in the Constitution. Receipt for payment of land tax. Adat hak milik land was subject to a land tax prior to 1960. Receipts of payment of that tax are now frequently used as evidence of ownership of land prior to 1960 for the purposes of conversion to registered title under Indonesia’s Agrarian Law.
Original copy of an authentic deed given by the notary to the parties. Has the same legal and evidentiary standing as an
52
Term
Indonesian Description
English Term
pembuktian yang setara dengan akta notaris.
grup perusahaan gubernur
gugat balik
gugatan gugatan
Kepala pemerintahan tingkat propinsi yang sebelumnya disebut sebagai Daerah Tingkat I. Di Australia, Gubernur adalah perwakilan Ratu di setiap negara bagian. Gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat berkaitan dengan isi gugatan penggugat terhadap tergugat. Kedua gugatan biasanya diperiksa dan diputus secara bersama-sama dalam satu perkara. Sama dengan civil action. Tindakan hukum yang dilakukan oleh satu pihak (penggugat) untuk menggugat di pengadilan pihak yang lain ( tergugat) dalam perkara perdata (yaitu, non-pidana). Umumnya penggugat akan menggugat karena merasa haknya dilanggar dan akan
Description authentic deed.
company group governor
counterclaim
complaint (litigation) civil action
Head of government at the level of a province, formerly referred to as a Level 1 Region. In Australia, the governor is the Queen’s representative in each state. Legal action or claim brought by the defendant over an issue in relation to which the plaintiff has initiated proceedings against the defendant. Both claims will usually be heard together in the one case. Equivalent to civil action. Legal action taken by one party (the plaintiff ) to sue another party (the defendant) in court in a civil (noncriminal) case. The plaintiff will usually sue because of a perceived violation of his, her or its rights and will request the court to
53
Term
Indonesian Description
meminta agar pengadilan menyelesaikan sengketa tersebut dan memerintah tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat atau memulihkan hak penggugat. gugatan Sama dengan civil action. gugatan Sama dengan civil action. gugatan kelompok / class Perkara hukum di mana sejumlah korban action akibat pelanggaran hukum perdata yang serupa atau sama yang dilakukan oleh satu tergugat bersama-sama menggugat tergugat tersebut. gugatan penggugat Lihat surat gugatan. hak hak asasi manusia Hak dan kebebasan dasar yang melekat (HAM) pada semua orang. Perangkat hukum internasional seperti Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 adalah sumber penting dari hak-hak ini. hak atas kerahasiaan informasi
Hak ini berlaku mengenai komunikasi yang dianggap rahasia dan dilindungi dalam arti komunikasi tersebut tidak dapat diajukan
English Term
Description resolve the dispute and award damages or some other remedy.
suit legal action class action
Equivalent to civil action. Equivalent to civil action. Legal proceeding where a number of victims of a similar or the same civil wrong, come together to sue a common defendant.
statement of claim right human rights
See surat gugatan.
privilege (professional)
Fundamental rights and freedoms to which all people are entitled. International legal instruments such as the Universal Declaration of Human Rights of 1948 are key sources of these rights. This applies to communications considered confidential and protected in the sense that they are not admissible in court as
54
Term
Indonesian Description
English Term
sebagai barang bukti di pengadilan kecuali apabila pihak yang dilindungi mengesampingkan perlindungan tersebut. Misalnya, komunikasi antara pengacara dan kliennya.
Description evidence unless the protected party waives that protection. For example, communications between lawyers and their clients.
See without prejudice. hak atas tanah
hak beli kembali
hak cipta
Lihat without prejudice. Hak untuk menguasai tanah yang diberikan land right kepada perorangan, sekelompok orang atau badan hukum. Jenis hak atas tanah ini bermacam-macam, misalnya hak milik, hak guna usaha, dll. Hak penjual untuk membeli kembali barang pre-emptive rights yang telah dijualnya dengan didahulukan daripada calon pembeli lain apabila barang tersebut akan dijual lagi. Hak cipta pada dasarnya adalah hak untuk copyright memperbanyak. Hukum hak cipta pada umumnya melarang semua pihak untuk memperbanyak atau mengumumkan suatu karya, kecuali pemegang hak cipta; pihak lain harus mendapat persetujuan dari
Right over land given to an individual, group or legal entity. There are a variety of these rights, such as ownership rights, the right to exploit, etc.
Seller’s right to have first option to re purchase goods it has sold before other buyers. Copyright is, essentially, the right to copy. Copyright laws generally prohibit all but the copyright holder from reproducing or announcing the protected work; others must seek permission from the copyright holder before doing so.
55
Term
Indonesian Description
English Term
pemegang hak cipta sebelum melakukan hal tersebut.
hak ekonomi hak eksklusif
hak gadai
Dalam konteks ini, istilah yang dipakai di Indonesia – ‘hak cipta’, yang secara harfiah berarti hak untuk menciptakan – tidak begitu tepat. Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual. Pemilik dari hak kekayaan intelektual biasanya memperoleh hak ekslusif atas kekayaan intelektualnya. Dengan kata lain, orang lain tidak boleh melaksanakan atau menggunakan hak tersebut tanpa persetujuan pemilik. Sebagai contoh, hak eksklusif pemilik hak cipta untuk memperbanyak karya ciptanya berarti orang lain tidak dapat menerbitkan atau mengedarkan karya tersebut tanpa izin pemilik. Hak kreditur atas kekayaan tertentu
Description In this context, the widely-used Indonesian term for copyright – ‘hak cipta’, literally, ‘the right to create’ – is inaccurate.
economic right exclusive right
The right to obtain an economic benefit from intellectual property. The owner of intellectual property usually has exclusive rights over his or her intellectual property – that is, no other person may exercise those rights without the owner’s permission. For example, a copyright owner’s exclusive right to reproduce his or her work means that no one else can publish or distribute the work without his or her permission.
lien
Creditor’s rights over certain property as a
56
Term
hak guna bangunan
hak guna usaha
hak imunitas (anggota legislatif)
Indonesian Description sebagai jaminan piutangnya yang dapat dikuasai kreditur sebagai jaminan sampai utang dilunasi. Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam UndangUndang Pokok Agraria. Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk melakukan pertanian, perikanan atau peternakan selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Ketentuan hukum yang menempatkan legislatif dan anggotanya di luar wilayah hukum pengadilan dalam hal tertentu. Sebagai contoh, anggota legislatif di beberapa negara dapat mengeluarkan pernyataan di dalam rapat resmi legislatif mengenai seseorang tanpa perlu khawatir mengenai gugatan pencemaran nama baik
English Term
Description guarantee of its loan that can be held until the debt has been repaid.
right to build
Right to build and hold a property on land that is not owned by the right-holder, for a period of time specified in the Indonesian Agrarian Law.
right to exploit
The right to work land which is directly controlled by the state, for farming, fishing or keeping livestock, for a period of time specified in the Indonesian Agrarian Law.
parliamentary (legislative) privilege
Body of law that places legislatures and members outside the jurisdiction of the courts in some circumstances. For example, members in some countries may make statements in the legislature that would otherwise be defamatory without fearing that the defamed person may initiate legal action against them. This is usually justified
57
Term
hak ingkar
hak kekayaan industri
hak kekayaan intelektual
Indonesian Description yang diajukan oleh orang yang disebutkan tersebut. Pembenaran adanya hal ini adalah untuk menjamin pelaksanaan kerja legislatif secara efektif. Di Indonesia, hak yang dimiliki oleh para pihak di pengadilan untuk menolak seorang atau lebih hakim yang memeriksa perkaranya dengan alasan-alasan tertentu. Istilah ini mengacu pada semua bagian dari hak kekayaan intelektual (khususnya desain industri, merek dagang dan paten) kecuali hak cipta. Namun, istilah ini sekarang jarang dipakai – istilah ‘hak kekayaan intelektual’ lebih sering digunakan untuk mengacu kepada semua cabang yang sebelumnya dianggap hak kekayaan intelektual dan hak kekayaan industri. Lihat hak kekayaan intelektual. Sebuah bidang hukum yang mencakup perlindungan untuk invensi, ciptaan,
English Term
Description on the basis of necessity, that is, to ensure the effective conduct of legislative business.
right of refusal
In Indonesia, the right of the parties to litigation to prevent one or more judges from hearing the case on certain grounds.
industrial property rights
This term refers to all areas of intellectual property (particularly industrial designs, trademarks and patents) except copyright. However, this term is now used rarely – the term ‘intellectual property’ is more commonly employed to refer to all branches of what used to be consider intellectual property and industrial property. See intellectual property.
intellectual property rights
A body of law that protects certain inventions, creations, elements of
58
Term
Indonesian Description
English Term
bagian dari reputasi komersial dan rahasia dagang. Sulit untuk mengindentitifikasi suatu karakteristik tertentu yang termasuk di dalam semua bagian hukum yang diklasifikasi sebagai ‘hak kekayaan intelektual’ tetapi istilah tersebut sekarang biasanya dianggap meliputi hak cipta, merek dagang, paten, desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Perangkat hukum kekayaan intelektual internasional yang utama adalah Perjanjian TRIPS (Aspek-aspek kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan) yang membentuk sistem hak kekayaan intelektual di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pada masa lalu istilah ‘hak kekayaan intelektual’ hanya mencakup hak cipta.
hak menguasai (tanah)
Lihat hak kekayaan industri. Hak negara untuk menguasai dan mengatur
Description commercial reputation and trade secrets. It is difficult to identify a common single characteristic shared by all areas of law classified as ‘intellectual property’ but the term is now usually understood to include copyright, trademarks, patents, industrial designs, trade secrets, plant varieties, and the design of integrated circuits. The key international intellectual property instrument is the TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Agreement, which creates an intellectual property regime under World Trade Organization auspices. In the past, the term ‘intellectual property’ covered only copyright. See industrial property.
state right of control over
The state’s right to control and regulate the
59
Term dari negara
hak milik
hak milik hak milik atas satuan rumah susun
hak monopoli hak moral
Indonesian Description mengenai peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan, hubungan hukum dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan bumi, air dan angkasa. Hak atas tanah yang sifatnya turun temurun, merupakan hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh, tanpa melupakan fungsi sosial dari tanah. Lihat juga fee simple. Hak atas unit tempat tinggal yang merupakan bagian dari rumah susun, yang meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan dari unit tempat tinggal yang bersangkutan. Sama dengan hak ekslusif . Hak-hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus walaupun hak cipta atau hak terkait telah sepenuhnya dialihkan kepada orang lain.
English Term land
fee simple
freehold strata title
monopoly right moral rights
Description allocation, use, clearing and maintenance of, as well as the legal relationships and acts which relate to, the land, water and airspace. A land right that can be passed on from generation to generation and is the strongest and fullest land right (although the land is still considered to have a social function). See fee simple. Title to a residential apartment which forms part of a ‘strata house’, incorporating rights over shared areas and shared property which forms part of the apartment.
Equivalent to exclusive right. Rights that remain with creators and performers and cannot be extinguished even if their copyright or neighbouring rights have been assigned to another party. Under Indonesian law, moral right holders
60
Term
hak pakai
hak pengelolaan
hak prioritas
hak protes hak regres
Indonesian Description
English Term
Menurut hukum Indonesia, para pemegang hak moral dapat mencegah pihak lain merubah, dan menghapus nama pencipta dari, karyanya. Hak untuk menggunakan, memungut hasil right to use dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Hak untuk memanfaatkan tanah untuk right of management suatu kepentingan tertentu, misalnya dengan mendirikan bangunan diatasnya, dll. Menurut Konvensi Paris mengenai priority right Perlindungan Kekayaan Industri, pemohon pertama yang mengajukan permohonan di negara anggota Konvensi dapat memperoleh hak prioritas untuk mendaftarkan hak kekayaan industri yang sama di negara konvensi lain selama enam bulan setelah pendaftaran di negara asal. protest (commercial paper / bill of exchange) Hak pemegang surat wesel / cek untuk right to claim from menagih penarik atau endosan guna previous holders
Description can prevent others from changing, and removing the creator’s name from, the work. Right to use or harvest the yield of land that is directly controlled by the state or that is owned by another person. Right to use land for a particular purpose, such as building a structure.
Under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, an applicant who first lodged an application in a country which is a member of the Convention may obtain priority over others to register the same industrial property in other convention countries for six months from filing in the original country.
Right of the holder of a bill of exchange or cheque to claim against a withdrawer or
61
Term
hak reklame
hak sewa
hak sewa ulang
hak tanggungan
Indonesian Description
English Term
mendapat pembayaran jika pihak tertarik menolak melakukan pembayaran.
(commercial paper / bill of exchange)
Hak penjual untuk mengambil kembali barang yang belum dibayar oleh pembeli yang tidak solvabel. Hak yang diberikan oleh pemilik tanah kepada penyewa tanah untuk menggunakan atau menempati tanahnya dalam jangka waktu tertentu sebagai timbal balik dari uang sewa yang diberikan penyewa.
right to reclaim
Lihat pemilik tanah dan penyewa. Bila seorang penyewa tanah menyewakan kembali tanah yang disewanya kepada pihak lain. Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah (dapat termasuk benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu atau tidak), untuk pelunasan utang tertentu. Jika debitur wanprestasi, kreditur berhak menjual tanah untuk pelunasan
lease
Description endorser to receive payment if the party to whom the withdrawal is made refuses to pay. Right of a seller to reclaim unpaid goods from an insolvent purchaser. Landlord gives possession of his or her premises to a tenant for a fixed time in return for payment of rent.
See landlord and tenant.
sublease
Where the lessee (person who is leasing from a lessor) leases premises to another.
mortgage (approximate only)
Security right that encumbers a right over land (including other property which forms part of the land) for the repayment of a debt. If the debtor defaults, the lender may be able to sell the property to recover the debt. A mortgage places the secured
62
Term
Indonesian Description
English Term
hutang. Hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegang hak tanggungan terhadap kreditur-kreditur lain.
Description creditor in a position of priority as against other creditors. Compare hypothec.
Bandingkan hipotik. hak terkait
hak uji materil
Menurut hukum hak cipta banyak negara, hak terkait adalah hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekamannya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. Hak pengadilan tingkat tinggi di suatu negara untuk menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan konstitusi atau peraturan perundangan lain yang lebih tinggi. Di Indonesia, hak uji materil
neighbouring right
Under the copyright law of many countries, a neighbouring right is an exclusive right of performers to reproduce or broadcast their performances; of record producers to reproduce or lease their sound recordings; and of broadcasting authorities to reproduce or broadcast their broadcasts.
judicial review
The right of a high-level court to determine whether a statute or lower-level law conforms to the constitution or any other regulation that is ranked higher then the law under review. In Indonesia, judicial review is conducted by two institutions –
63
Term
hak ulayat
HaKI hakim hakim agung hakim anggota
hakim investigasi hakim pengawas
Indonesian Description dilaksanakan oleh dua lembaga – Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Hak atas tanah yang kepemilikannya dikuasasi secara kolektif oleh masyarakat hukum adat yang biasanya dipegang oleh pemangku adat setempat. Hak atas Kekayaan Intelektual.
English Term
Description the Mahkamah Agung and the Constitutional Court.
communal title (native)
IPR judge Hakim Mahkamah Agung. justice (of the Mahkamah Agung) Di negara yang menganut civil law, perkara member of the panel (of biasanya diputuskan oleh suatu majelis judges) hakim yang terdiri dari paling sedikit 3 hakim. Di negara yang menganut common law, perkara sering diputuskan oleh hakim tunggal. investigating judge Di Indonesia, hakim pengadilan niaga yang supervisory judge mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit / harta debitur. Persetujuan hakim pengawas disyaratkan bagi kurator /
Rights to land owned collectively by an adat community that are usually held by a local adat functionary.
Intellectual Property Rights.
In civil law countries, judges usually sit in panels of at least three. In common law countries, judges often sit alone.
In the Indonesian system, a judge who supervises the management of bankrupt estates. The approval of the supervisory judge is required by receivers / trustees to
64
Term
hal-hal yang memberatkan
hal-hal yg meringankan
hapusnya perikatan
Indonesian Description pengurus untuk mengambil tindakan tertentu dalam pengurusan harta pailit / debitur. Di Indonesia, pertimbangan berupa penilaian hakim terhadap terdakwa yang mempengaruhi beratnya hukuman yang diberikan dalam putusannya. Misalnya, kelakuan terdakwa dipersidangan yang tidak sopan, terdakwa tidak menyesal perbuatannya, dll. Pertimbangan berupa penilaian hakim terhadap terdakwa yang mempengaruhi ringannya hukuman yang diberikan dalam putusannya. Misalnya, terdakwa belum pernah dihukum, masih muda, mempunyai tanggungan (misalnya istri dan anak), dll.
Berakhirnya perjanjian dan segala akibat hukumnya. Sebagai contoh berakhirnya jangka waktu perjanjian, pembayaran, pembaruan utang (novasi) atau pembatalan.
English Term
Description take certain steps in the course of the administration of the bankruptcy estate.
aggravating factors
In Indonesia, factors about the accused that a judge considers should increase the severity of the sentence handed down. Examples of these factors include: an accused behaving impolitely in court or not showing remorse, etc.
mitigating factors
Factors about the accused that a judge considers should reduce the severity of the sentence handed down. Examples of these factors include: the accused has no prior criminal record, is still young, has responsibilities (such as a wife and children), etc.
expiration of a contract
The end of a contract and all of its legal effects, for example, because of expiry of the term of the contract, payment, novation or avoidance of the contract.
65
Term hapusnya perikatan harta pailit
Indonesian Description Lihat pembatalan, pemutusan dan pengakhiran. Lihat pembatalan, pemutusan dan pengakhiran. Seluruh harta yang dimiliki debitur pada saat pernyataan pailit. UU Kepailitan maupun hukum perdata pada umumnya mengecualikan beberapa jenis harta dari harta pailit.
English Term termination of a contract bankruptcy estate
Description See pembatalan , pemutusan and pengakhiran. See pembatalan , pemutusan and pengakhiran. The whole of the estate held by a debtor at the time of bankruptcy. Bankruptcy laws and civil laws usually exclude certain specified assets from the estate. See budel pailit.
Lihat budel pailit. Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
Warisan pemerintahan kolonial Belanda, yang pada saat itu hanya berlaku untuk orang Indonesia (pribumi) di Jawa dan Madura tetapi sekarang sering diterapkan di tempat lain. Namun untuk hal tertentu yang tidak diatur di situ, sekarang digunakan juga Rbg ( Reglement Buitengewesten), yang pada zaman kolonial merupakan hukum acara perdata untuk pribumi di luar Jawa dan Madura, serta Rv ( Reglement op de
Code of Civil Procedure
An inherited colonial statute applicable to ‘native’ Indonesians and only valid in Java and Madura but now often applied more widely. For matters not covered in the HIR, the colonial Rbg, ( Reglement Buitengewesten) is used. In the colonial period, the Rbg was the civil procedure statute applicable to ‘native’ Indonesians outside Java and Madura. The Rv ( Reglement op de Burgerlijke
66
Term
Indonesian Description
English Term
Burgerlijke Rechtsvordering), yang pada masa itu berlaku bagi orang ‘Eropa’ dan ‘Timur Asing’ yang berada di Indonesia. herziening
hibah hipotik (hypotheek )
HKI Hogeraad honorarium
Lihat peninjauan kembali.
Hak agunan atas tanah dalam sistem hukum civil law (Europa), di Indonesia berdasarkan KUHPerdata yang berlaku sebelum UU Hak Tanggungan. Sejak 1996, tidak ada lagi hipotik baru atas tanah; hipotik hanya dapat digunakan untuk pesawat terbang dan kapal laut Lihat hak tanggungan. Hak Kekayaan Intelektual. Pengadilan tingkat banding pada masa Hindia Belanda.
final review appeal (conducted by the Indonesian Mahkamah Agung). gift hypothec (civil law mortgage)
IPR no equivalent
Description Rechtsvordering) is also used for matters not covered in the HIR. In the colonial period it applied to ‘Europeans’ and ‘Foreign Orientals’ in Indonesia. See peninjauan kembali.
Traditional civil law security right over land, in Indonesia based on the Civil Code, in force prior to the introduction or the Mortgage Law. Since 1996, new hypothecs in respect of land have not been permissible. They can now only be used for airplanes or sea vessels. See mortgage. Intellectual Property Rights. Appeal court in the Dutch colonial East Indies.
honorarium
67
Term
Indonesian Description
English Term
Description
hubungan industrial
Secara umum berarti hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja yang lazimnya mencakup organisasi pekerja dan pemberi kerja serta negara. Menurut hukum Indonesia, suatu hubungan yang terbentuk antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia.
industrial relations
Generally, relations between employees and employers, which usually involve workers’ and employers’ organisations and the state. Under Indonesian law, relationships formed between management, workers and the government, based on the values of Pancasila and the 1945 Constitution.
hubungan kerja
Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mencakup pekerjaan, upah, dan kondisi.
employment relationship
Relationship between management and workers based on an employment contract, which covers work, wages and conditions.
hukum
1. ‘Hukum’ pada umumnya. Misalnya, ‘semua warga negara yang baik menaati hukum’. 2. Suatu bidang hukum. Misalnya, ‘hukum pidana ’. 3. (dalam bahasa Inggris) Undangundang, peraturan perundangundangan lain atau kaidah hukum yang dibuat oleh hakim. Misalnya, ‘Agrarian
law
1. ‘Law’ in general. For example, ‘all good citizens obey the law’. 2. An area or body of law. For example, ‘criminal law’. 3. (in English: Law) Legislation or another type of enacted or judiciallycreated law. For example, ‘Agrarian Law’ is equivalent to ‘Agrarian Act’ or ‘Agrarian Statute’.
68
Term hukum acara
Indonesian Description Law’ adalah sama dengan ‘Agrarian Act’ atau ‘Agrarian Statute’. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan atau penegakan hukum substantif oleh kepolisian, kejaksaan dan atau kehakiman.
English Term procedural law
Description The rules that regulate how substantive laws are to be enforced by police, prosecutors and or judges. Compare with substantive law.
hukum administrasi negara
hukum agraria hukum alam
Bandingkan dengan hukum materiil. Hukum ini menetapkan batasan hukum dari tindakan pemerintah dan memungkinkan warga masyarakat untuk memperoleh ganti rugi atau remedy lain atas pelanggaran batasan tersebut. Tanah dan hak atas tanah, bukan benda benda pribadi. Mazhab hukum yang mengajarkan bahwa hukum seharusnya menyesuaikan dengan keadaan alamiah/fitrah manusia. Mazhabmazhab hukum alam sering mengkaji kepatutan dan sahnya hukum dengan merujuk pada kriteria teologi maupun metafisik.
administrative law
This body of law places legal limits on government action and allows citizens to seek damages or other remedies for breaches of those limits.
real property law
Land and interests in land, as opposed to personal property. The school of thought that laws should conform to the nature of humankind. The natural law school of thought often analyses the appropriateness or validity of law by reference to theological or metaphysical criteria.
natural law
69
Term hukum Anglo-saxon
hukum antar golongan
hukum antar tata hukum
Indonesian Description Tradisi hukum yang dianut negara Inggris dan kebanyakan bekas koloninya. Tradisi hukum Anglo-saxon biasanya dianggap bebeda dengan tradisi hukum Kontinental oleh karena beberapa alasan, terutama karena menekankan hukum yang dibuat para hakim melalui putusan pengadilan ( judge-made law) dan doktrin preseden, sedangkan tradisi hukum kontinental menekankan hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, perbedaan antara kedua tradisi ini makin lama makin berkurang dan keduanya telah mempengaruhi satu sama lain.
English Term common law tradition
Lihat hukum Kontinental. Ilmu hukum yang menetapkan aturan conflict of laws untuk menentukan hukum dan pengadilan mana yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak dari sistem atau wilayah hukum yang berbeda. Studi tentang sistem dan tradisi hukum yang comparative law
Description Legal tradition adhered to by England and a large number of its previous colonies. The common law tradition has customarily been distinguished from the civil law tradition in many ways, most usually by its emphasis on judge-made law and the doctrine of precedent rather than the codified and statutory law considered a feature of the civil law tradition. However, the differences between these traditions have diminished over time and there has been much cross pollination between them. See civil law.
Body of law that prescribes rules to determine the law and court to be used to resolve disputes between parties from different legal systems or jurisdictions. The study of different legal systems and
70
Term
Indonesian Description
English Term
Description
berbeda. Sistem hukum di seluruh dunia telah digolongkan ke dalam tiga tradisi pokok: ‘Common Law’ (juga dikenal sebagai tradisi ‘Anglo-Saxon’), yang berasal dari tradisi Inggris; ‘Civil Law’ (atau ‘Hukum Kontinental’) yang berasal dari Eropa, terutama tradisi Perancis dan Jerman; serta ‘Sosialis’ (‘Marxis’). Sejumlah ahli hukum juga menambahkan kategori lain seperti ‘Agama’ (yang menitikberatkan sistem hukum adat dan Islam) atau ‘Lainnya’.
traditions. The legal systems of the world have been categorised into three main traditions: ‘Common Law’ (also known as the ‘Anglo-Saxon’ tradition), derived from English traditions; ‘Civil Law’ (or ‘Continental’), derived from European, particularly French and German, traditions; and ‘Socialist’ (‘Marxist’). Some commentators also include additional categories such as ‘Religious’ (with emphasis on traditional customary and Islamic legal systems) or ‘Other’.
hukum antar tata hukum
Akhir-akhir ini klasifikasi tersebut dikritik secara tajam dan diusulkan bahwa budaya hukum atau cara beroperasi suatu sistem lebih tepat sebagai fokus ilmu ini, bukan asal-usul sebuah sistem. Sama dengan hukum antar golongan.
conflicts of laws
Recent commentary has attacked these classifications and proposed a focus on legal culture, or on the way in which a system actually operates, rather than its origins. Equivalent to hukum antar golongan.
hukum bisnis hukum common law
Lihat hukum komersial. Sama dengan tradisi hukum Anglo-saxon.
business law common law tradition
See commercial law. Equivalent to tradisi hukum Anglo-saxon.
71
Term
Indonesian Description
English Term
Description
hukum formil
Sama dengan hukum acara.
procedural law
Equivalent to hukum acara.
hukum internasional
Seperangkat prinsip dan aturan hukum yang mengatur hubungan antar negara yang disetujui oleh negara-negara. Sumber hukum internasional termasuk didalamnya konvensi dan traktat, hukum kebiasaan internasional, putusan badan peradilan internasional dan pendapat ahli hukum.
international law
hukum Islam
Hukum Islam atau Syariah adalah hukum yang berasal dari ajaran agama Islam, terutama bersumber pada Kitab Suci Al Quran, hadits Nabi Muhammad dan pendapat ulama. Islam ortodoks tidak membedakan antara isu agama dan hukum. Oleh karena itu, sumber-sumber agama Islam adalah sama dengan sumber-sumber hukum Islam. Dalam praktek, di Asia Timur hukum Islam pada umumnya telah disesuaikan dan penerapannya biasanya dibatasi pada hukum keluarga dan warisan.
Islamic law
A body of principles and rules of conduct which regulates the relations between states and to which states have agreed to be bound. The sources of international law include: international conventions and treaties; international custom; judicial decisions of international bodies and academic writings. Islamic law or Syariah stems from Islamic teachings, in particular the sacred book, AlQur’an, the Hadith, and opinions of Islamic Scholars. Orthodox Islam does not distinguish between religious and legal issues. For this reason, the religious texts of Islam (especially Al Qur’an) are also its legal texts. In practice, however, Islamic law is almost always modified and limited in application in East Asia, usually being restricted to family and inheritance matters.
72
Term
Indonesian Description
English Term
Description
hukum kebiasaan internasional
Praktek-praktek dan kebiasaan yang dilakukan oleh negara-negara dalam jangka waktu yang panjang dan dianggap oleh dunia internasional sebagai hukum.
international customary law
Practices and usages which have been adhered to over a long period and are considered by states to be law.
hukum kontinental (tradisi)
Tradisi hukum yang paling umum di dunia dan dianut di hampir seluruh benoa Eropa, Amerika Selatan dan berbagai negara Asia. Sistem hukum kontinental biasanya dianggap mengandalkan kitab undangundang. Menurut teorinya, para hakim di negara yang menganut tradisi hukum Kontinental seharusnya hanya menerapkan hukum yang termuat dalam undang-undang atau kitab undang-undang maupun tidak boleh membuat hukum. Namun, perbedaan tersebut semakin lama semakin tidak penting di negara-negara yang telah menerapkan sebagian dari tradisi hukum Anglo-saxon.
civil law (tradition)
The most common legal tradition in the world, used in most of continental Europe and South America, and in various countries within Asia. The civil law system has traditionally been associated with a heavy reliance on Codes. Civil law judges are theoretically supposed to do nothing more than apply the law as set down in legislation or Codes and should not create law. However, these features are diminishing in significance in countries that have borrowed some of the features of the common law tradition. Lihat tradisi hukum Anglo-saxon.
Lihat tradisi hukum Anglo-saxon
73
Term hukum lingkungan hidup
hukum materiil
Indonesian Description Hukum yang berhubungan dengan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam. Hukum lingkungan biasanya bertujuan untuk melindungi dan memelihara sumber daya alam agar penggunaannya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Ketentuan hukum di dalam sebuah sistem hukum yang mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab.
English Term
Description
environmental law
The law relating to the exploitation and protection of natural resources. Environmental law is usually concerned to protect and conserve resources to make their use sustainable.
substantive law
Rules of law in a legal system that provide rights, duties and liabilities. Compare with procedural law.
hukum niaga hukum perburuhan
Bandingkan dengan hukum formil. Lihat hukum perdagangan. Hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja, baik negara atau swasta, terutama mengenai kontrak kerja dan hasil negosiasi yang berdampak atas pekerja. Hukum perburuhan juga meliputi hukum hubungan industrial yang umumnya diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara pemberi kerja dan serikat pekerja.
mercantile law labour law
See commercial law. Regulates the relationship between workers and employers, whether state or private, with a focus on employment contracts and awards that affect workers. It also encompasses industrial relations law, usually understood to be the law affecting relations between employers and labour collectives (unions). Occupational health and safety regulations and worker’s
74
Term
hukum perdagangan
hukum perdata
Indonesian Description Peraturan-peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan, serta pemberian kompensasi dan asuransi juga tercakup di dalam definisi hukum perburuhan . Hukum yang mengatur kegiatan pelaku usaha yang bertujuan memperoleh laba, seperti perorangan, perserikatan, dan perusahaan. Biasanya mencakup topik hukum perjanjian, kuasa/keagenan, perserikatan dan perusahaan. Hukum komersial dapat juga disebut hukum niaga atau hukum bisnis. Hukum perdata adalah hukum yang terdiri dari banyak cabang hukum non- pidana. Banyak aturannya mengatur kepemilikan dan hubungan antara warga negara. Misalnya, hukum agraria, hukum kebendaan, hukum keluarga dan hukum kontrak. Biasanya pengadilan akan memerintah pihak yang kalah untuk membayar ganti rugi kepada, atau
English Term
Description compensation and insurance schemes also fall within the definition of labour law.
commercial law
Laws regulating the activities of entities engaged in the production of profit, such as individuals, partnerships and companies. Usually includes study of contract, agency, partnership and company law. Commercial law can also be referred to as mercantile law or business law.
civil law
In the sense of ‘private law’. This is a broad area of law containing many branches of non- criminal law, many of which regulate private property and dealings between citizens. Examples include land law, property law, family law and contract law. Courts will usually require unsuccessful parties to pay damages or provide other remedies to successful parties rather than
75
Term
Indonesian Description
English Term
impose criminal sanctions such as imprisonment or fines. The state will usually not be a party in civil cases, although it can appear in the capacity of a private party.
melakukan sesuatu yang lain untuk, pihak yang menang daripada menjatuhkan sanksi pidana, seperti penjara atau denda. Negara biasanya tidak menjadi pihak yang beracara dalam perkara perdata akan tetapi negara dapat bertindak dalam lingkup / kapasitasnya sebagai pihak privat.
‘Civil law’ has two other principal meanings:
‘Civil Law’ (bahasa Inggrisnya) memiliki dua arti lain:
hukum perdata internasional hukum perusahaan
1. ‘Tradisi hukum kontinental’. 2. Hukum yang mengatur warga sipil atau lawannya hukum militer Sama dengan hukum antar golongan. Mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan badan hukum lain serta pihak-pihak yang mengontrol (para direktur), mengelola (para manajer) dan memilikinya (para pemegang saham). Hukum perusahaan juga mengatur transaksi
Description
1. The ‘civil law tradition’. 2. The law applicable to civilians as opposed to military law.
private international law
Equivalent to conflict of laws.
company law
Regulates the rights and obligations of companies and other incorporated entities as well as those who control ( directors), manage (managers) and own them (shareholders). Company law also regulates important commercial transactions
76
Term hukum pidana
hukum positif hukum substantif hukum tanah
hukum tata negara
Indonesian Description komersial penting seperti jual-beli saham, investasi dan persaingan usaha. Jika orang melanggar hukum pidana maka dia akan diperiksa dan dikenakan hukuman oleh negara (biasanya berupa denda dan atau penjara). Dalam kasus pidana, polisi yang melakukan penyidikan, lalu jaksa menilai bukti-bukti dan memutuskan untuk mewakili negara atau tidak dengan menuntut tersangka di pengadilan. Bandingkan dengan hukum perdata. Hukum yang berlaku. Equivalent to hukum materiil. Hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah, meliputi penggunaan dan pemanfaataannya dan hubungan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah, mulai dari jual-beli, sewa-menyewa serta pemindahan hak atas tanah tersebut. Ilmu hukum mengenai undang-undang dasar suatu negara yang biasanya meliputi
English Term criminal law
positive law substantive law land law
constitutional law
Description such as share trading, investment and business competition. If a person breaches the criminal law, he or she is pursued and punished by the state (usually in the form of a fine and or imprisonment). In criminal cases, police will usually investigate; prosecutors will then assess the evidence and choose whether to represent the state against the accused in court. Compare with civil law. Law currently in force. Equivalent to hukum materiil . The legal regime that deals with the rights people have to ‘real property’ or land, including how they can use, buy, sell, transfer, and lease it.
The study of a country’s constitution that usually covers the structure of the state and
77
Indonesian Description
Term
struktur dan penyelenggaraan kekuasaan negara. Isu pokok dari hukum tata negara meliputi:
English Term
Description how power is exercised. Key issues of constitutional law include: •
•
•
•
Hubungan antara cabang pemerintahan (terutama, eksekutif , legistatif dan yudikatif ). Hak-hak warga negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Bagaimana undang-undang dasar dapat dirubah atau diamandemenkan.
Pendekatan yang diambil untuk mempelajari hukum tata negara cukup berbeda antara negara. Misalnya, di negara yang mempunyai sistem hak uji material ( judicial review), salah satu fokus ilmu hukum tata negara adalah upaya peradilan untuk memastikan bahwa pemerintah mentaati undang-undang dasar. Di negara yang menganut sistem federal yang mempunyai hak uji material, hukum tata
•
•
The relationship between different organs of the state (especially between the executive, legislature and the judiciary). Citizens’ rights contained in constitutions. How a constitution can be changed or amended.
The approach taken to the study of constitutional law differs significantly between countries. For example, in countries with systems of judicial review, constitutional law studies may focus on judicial attempts to ensure that governments adhere to the constitution. In federal systems with judicial review, constitutional law often deals with issues regarding the relative legislative competence of federal
78
Term
hukum tata usaha negara hukum tertulis
Indonesian Description negara sering menitikberatkan isu-isu yang berkaitan dengan kompetensi legislatif antara parlamen federal dan parlamen negeri bagian. Di negara yang tidak mempunyai system hak uji material, ilmu hukum tata negara cenderung bersifat historis dan komparatif. Lihat hukum administrasi negara. Mencakup peraturan perundangundangan.
English Term
Description and state legislatures. In countries without judicial review, constitutional law studies tend to be more historical and comparative.
administrative law written law
See hukum administrasi negara. Includes statutes and other regulations. See unwritten law.
hukum tidak tertulis
Lihat hukum tidak tertulis . Sumber-sumber hukum selain hukum tertulis. Ada yang mengikat, ada yang tidak. Biasanya termasuk di dalamnya adalah adat dan kebiasaan negara (yaitu, praktek-praktek pemerintah dalam hal kenegaraan, bukan konvensi internasional). Dalam negara yang menganut tradisi hukum Kontinental, meskipun putusan hakim bersifat tertulis putusan ini kadangkadang disebut hukum tidak tertulis.
unwritten law
Sources of law other than written law. Some are binding, others are not. Usually understood to include adat and state conventions (that is, the customary practices of governments in matters of state as opposed to international conventions). In countries of the civil law tradition, judicial decisions, although written, are sometimes referred to as unwritten law.
79
Term
Indonesian Description
English Term
Description See written law.
Lihat hukum tertulis . hukuman mati hukuman mati hukuman percobaan
ijab ijin lokasi
ilmu perundangundangan implementasi
Terpidana tidak wajib menjalankan masa hukuman yang dijatuhkan terhadapnya kecuali dia melakukan tindak pidana lagi dalam periode tertentu.
death penalty capital punishment suspended sentence
offer Ijin untuk memanfaatkan tanah untuk location permit kepentingan tertentu, misalnya pembangunan pemukiman atau real estate. Kadang dikenal dengan nama yang berbeda; misalnya di Jakarta: Surat Persetujuan Prinsip Penggunaan Lahan (SPPPL atau SP3L). Di Indonesia, termasuk bentuk, study of the law-making penyusunan, kekuatan mengikat, tata process urutan perundang-undangan dsb. Pelaksanaan, penerapan, biasanya dikaitkan implementation dengan peraturan perundang-undangan
Convict not required to serve a sentence handed down against him or her unless he or she commits another crime within a particular period.
Permission to use land for a particular purpose, such as for the development of housing or real estate. Sometimes known by different names, for example, in Jakarta, the SPPL or S3L (In-Principle Land Use Permit). In Indonesia, this includes form, structure, binding power, hierarchy of laws etc. Carrying out, applying, generally in reference to law or policy.
80
Term imunitas in absentia independensi yudikatif / peradilan indikasi asal indikasi geografis
informasi rahasia
Indonesian Description atau kebijakan. Pengecualian dari penerapan hukum yang biasanya berlaku. Lihat ex parte. Lihat kemandirian peradilan. Sebuah tanda pada barang-barang yang berasal dari produsen tertentu. Sebuah tanda pada barang-barang yang berasal dari daerah geografis tertentu dan mempunyai kualitas atau reputasi yang disebabkan hubungannya dengan daerah geografis tersebut. Suatu indikasi geografis biasanya termasuk nama daerah di mana barang tersebut dibuat. Bidang hukum yang berlaku di negara yang menganut sistem hukum common law yang meliputi bagian hukum rahasia dagang, rahasia negara dan informasi pribadi.
English Term immunity in absentia judicial independence indication of origin geographical indication
confidential information
Description Exemption from the operation of otherwise applicable laws. See ex parte. See kemandirian peradilan ( judicial independence). A mark used on goods to identify their producer. A mark used on goods that have a particular geographic origin and which have qualities or a reputation that are due to that geographic origin. The mark will often include the name of the place where the goods are produced. A body of law in existence in many common law systems which includes trade secrets, state secrets and personal information.
81
Term inkorporasi
insolven
insolvensi
Indonesian Description Doktrin yang dianut di beberapa negara dimana ketentuan hukum internasional secara otomatis berlaku menjadi hukum nasional, meskipun belum di ratifikasi dalam peraturan perundang-undangan domestik atau diadopsi dalam keputusan pengadilan. Di sistim common law, seorang debitur adalah insolven menurut hukum kalau tidak dapat melunasi utang-utangnya ketika jatuh tempo dan dapat ditagih. Tergantung konteksnya ‘insolvent’ mempunyai arti yang sama dengan ‘tidak solvabel’ dan ‘ketidakmampuan membayar utang’. Menurut UU Kepailitan Indonesia, seorang debitur disebut insolven jika ia telah dinyatakan pailit dan: (i) dalam pengurusan harta pailitnya tidak tercapai perdamaian dengan krediturnya dan (ii) usahanya telah dihentikan. Lihat insolven.
English Term
Description
incorporation
The doctrine adhered to in several countries that allows rules of international law to automatically form part of domestic law even if there is no ratification or adoption of the rules in a judicial decision.
insolvent
In common law systems, a debtor is legally insolvent when it cannot pay its debts when they are due and payable. Depending on context, the term ‘insolvent’ can be equivalent to bankruptcy and ‘unable to pay debts’. The definition in the Indonesian Bankruptcy Law is different. A debtor is insolvent if declared bankrupt and (i) in the administration of the estate no settlement is reached with creditors and (ii) the business is terminated.
insolvency
See insolvent.
82
Term instruksi
interpelasi
interupsi intervensi
Indonesian Description Perintah resmi dari pejabat pemerintahan (presiden, menteri) kepada lembaga pemerintahan di bawahnya. Muatannya ditujukan secara spesifik kepada lembaga atau pihak tertentu, bukan pengaturan yang mengikat publik secara umum. Hak anggota DPR Indonesia untuk mengajukan pertanyaan kepada anggota pemerintah – misalnya Presiden – mengenai kebijakan yang penting. Kalau dianggap melawan hukum, anggota itu diancam dipecat. Lihat impeachment. Penyelaan atau pemotongan di tengahtengah pembicaraan, pidato, dll. Campur tangan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap urusan negara lain. Umumnya tiap negara diperbolehkan untuk mengambil keputusan sendiri secara bebas (mengenai sistem politik, ekonomi, politik luar negeri, dll).
English Term
Description
instruction
An official order made by a government official (president, minister) to a lower ranking government institution. It is directed to a specified institution or party and not the general public.
no equivalent but similar concepts exists (interpolation or impeachment)
Right of the Indonesian parliament (DPR) to question a member of the government – for example, the President – concerning important policies. If considered to have acted illegally, the member of government may face dismissal.
interject intervention
See also impeachment To interrupt a discussion, speech, etc. One state’s interference in another state’s affairs. In general, states are permitted to make their own decisions on matters such as, political and economic systems, foreign affairs, etc.
83
Term invasi invensi (penemuan)
inventor (penemu) itikad baik itikad baik izin gangguan
izin mendirikan bangunan (IMB) izin penggunaan bangunan
Indonesian Description Menurut hukum Indonesia (Pasal 1(2) UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten), invensi diberi definisi berikut: ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah di bidang teknologi dan dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan atau pengembangan produk atau proses. Seorang atau anggota tim yang menghasilkan invensi.
Izin yang diperoleh pemilik bangunan dalam melakukan pembangunan sebuah gedung yang mungkin menimbulkan keributan. Izin yang diperoleh oleh pemilik bangunan untuk mendirikan suatu bangunan di atas tanah. Izin yang dikeluarkan setelah pemilik memperoleh izin mendirikan bangunan,
English Term invasion invention
inventor good faith bona fide nuisance permit
building permit
occupation permit
Description Under Indonesian law (Article 1(2) of Law No 14 of 2001 on Patents), an invention is defined as an inventor’s idea, which is applied to solve a specific technological problem, in the form of a product or process, or a refinement or development of an existing product or process. Someone who themselves or as part of a team creates an invention.
Builder's right to make a nuisance. Permission obtained by the owner of a building to create a nuisance when building. Permission obtained by the owner of a structure to build a structure on the land. Permit issued after the applicant obtains a building permit (IMB). An occupation
84
Term
jabatan
jabatan fungsional
jabatan struktural jaksa Jaksa Agung jaksa penuntut umum jaminan (dalam hukum perjanjian)
Indonesian Description yaitu berupa hasil penilaian kesesusaian antara bangunan yang telah dihasilkan dengan IMB yang dimiliki. Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam susunan suatu organisasi Menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi di Indonesia. Kedudukan dalam rangkaian jabatan yang ada dalam suatu organisasi di Indonesia.
Mempunyai berbagai arti, antara lain: 1. kesepakatan yang mengikat; dan 2. menurut sistem common law ketentuan di dalam perjanjian yang apabila dilanggar tidak menyebabkan perjanjiannya menjadi batal, tetapi bisa menimbulkan hak bagi pihak yang tidak
English Term
office
functional position
structural position prosecutor Attorney General public prosecutor warranty (in contract law)
Description permit is an acknowledgment that the building erected complied with the plan approved in the building permit. Position which dictates the tasks, responsibilities, authority and rights of a person within an organisation. Indicates the activities which a person carries out in an organisation in Indonesia. Position within the available ranks of an organisation in Indonesia.
Has a number of meanings, including: 1. binding promise; and 2. in common law systems, a term in a contract, the breach of which will not result in repudiation of the contract, but gives the non-offending party the right to claim damages.
85
Term jamsostek – jaminan sosial tenaga kerja
jatuh tempo dan dapat ditagih jawab jinawab (jawabmenjawab)
Indonesian Description
English Term
Description
melanggar untuk menuntut ganti rugi. Perlindungan dalam bentuk fasilitas jamsostek fasilitas yang harus diberikan oleh pemberi kerja/pengusaha kepada pekerjanya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan pada waktu kerja serta kesejahteraan pekerja/buruh, khususnya jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan. Lihat insolven. due and payable
See insolvent.
Di Indonesia, proses berargumentasi tentang hukum atau fakta oleh para pihak dalam proses persidangan.
In Indonesia, the process whereby issues of law or fact contested by the parties are argued between them at the hearing.
Di negara yang menganut system common law proses ini sering dilaksanakan melalui penukaran dokumen-dokumen yang disebut ‘pleadings’ dan proses penukaran itu biasanya selesai sebelum proses persidangan mulai.
pleading (process)
Indonesian acronym that refers to protection that must be provided by an employer to ensure the wellbeing of its workers, as well as their safety and health during work hours. The Jamsostek scheme includes workplace accident insurance, a pension, life insurance and health insurance (worker's compensation).
In common law countries, this is often done through the exchange of documents known collectively as ‘pleadings’. This exchange is usually completed before the main hearing commences.
86
Term jawaban
jiplakan jual beli judex facti
Indonesian Description Tanggapan tergugat (dalam kasus perdata) atau terdakwa (dalam kasus pidana) terhadap gugatan penggugat atau dakwaan penuntut umum .
Pada umumnya majelis hakim di tingkat pertama (pengadilan negeri) wajib menentukan fakta mana, antara yang disampaikan para pihak, yang dapat diterima, kemudian menentukan dan menerapkan ketentuan hukum terhadap fakta tersebut. Judex facti mengacu kepada peran seorang hakim sebagai penentu fakta yang mana yang benar. Dalam sidang juri, juri yang memainkan peran ini, bukan hakim. Di Indonesia, peran judex facti ini dijalankan oleh hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
English Term defence
counterfeit copy sale and purchase tryer of fact
Description The defendant’s response to the plaintiff ’s statement of claim in civil cases or to the prosecutor’s indictment in criminal cases.
In most first instance cases, judges are required to decide which facts put forward by the parties are to be accepted by the court and then must find and apply the applicable law to those facts. Judex facti refers to the judge in his or her capacity as fact finder. In jury trials, the jury, rather than the judge, performs this function. In Indonesia, the district and high courts are tryers of fact. Compare with tryer of law.
87
Term
Indonesian Description
English Term
Description
Bandingkan dengan judex juris. judex facti
Lihat tryer of fact.
arbiter of fact
See tryer of fact
judex juris
Peran hakim dalam menentukan hukum yang seharusnya diterapkan terhadap faktafakta dalam kasus yang dia adili dan dalam menerapkan hukum tersebut terhadap fakta tersebut.
tryer of law
The role of a judge when determining the law applicable to a given set of facts and applying that law to those facts.
Pada umumnya di Indonesia hanya Mahkamah Agung berperan secara eksklusif sebagai judex juris oleh karena MA tidak menentukan fakta-fakta. Tujuan utama MA adalah untuk menilai apakah penerapan hukum dalam suatu kasus sudah tepat dan memiliki dasar hukum yang kuat. Di negara yang menganut tradisi common law, pengadilan tertinggi lazimnya memiliki bagian yang menangani kedua
In Indonesia the Mahkamah Agung is, as a general rule, exclusively a judex juris because it does not determine factual issues. Its main function is to determine whether the law applied to a particular case should legally have been applied. In common law countries most superior courts have both appeal (tryer of law – judex juris) and trial (tryer of facts –judex facti) divisions. Compare judex facti.
88
Term
Indonesian Description
English Term
Description
jenis banding, baik judex juris maupun judex facti.
jurisdiksi juru sita
jus cogens
Kabinet
Bandingkan judex facti. Lihat kompetensi. Pegawai pengadilan yang melakukan tugas pemanggilan para pihak, penyitaan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Serangkaian prinsip hukum internasional umum yang tidak dapat diubah dan tidak boleh diabaikan oleh negara-negara. Suatu norma dianggap sebagai jus cogens, bila diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan. Sekumpulan menteri serta pejabat tinggi lembaga negara yang melakukan sebagian kerja eksekutif termasuk pembentukan kebijaksanaan pemerintah dan pengusulan perubahaan peraturan perundangundangan. Kabinet umumnya dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden atau Perdana Menteri.
jurisdiction bailiff
jus cogens
Cabinet
See kompetensi. Court official that summonses parties, carries out seizure orders and assists with the enforcement of court decisions. Norms of general international law which cannot be changed and which all states must obey. A norm is considered jus cogens when accepted and recognised by the international community as a whole. A group of ministers and high-level officials of a government that meet regularly to do some of the work of the executive. It often develops government policy and proposes legal change. The Cabinet is usually formed by and is accountable to the President or Prime Minister.
89
Term
Indonesian Description
English Term
kabul kadaluwarsa
Sama dengan penerimaan. Pengakhiran daluwarsa.
acceptance / approval limitation of actions
kaedah hukum
Seperangkat norma (standar perilaku) hukum
legal norm or rule
kantor hukum Kantor Pertanahan
kartel
karya
Unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten, kotamadya, atau wilayah administratif lain yang setingkat, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Beberapa perusahaan yang bekerjasama untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Kerjasama di antara lain termasuk penentuan harga, jumlah dan daerah pemasaran untuk membatasi persaingan antara mereka sehingga ada monopoli dalam pasar. Hak cipta melindungi berbagai jenis karya. Misalnya, karya seni dan sastra.
law office Land Office
Description Equivalent to penerimaan. Effluxion of time, expiry of limitation period.
Working unit of the National Land Affairs Agency located in subdistricts, municipalities and other equivalent administrative areas, which registers land rights and maintains the public land register.
cartel
A collective of companies that mutually profit from price fixing, and defining market price, quantity and areas in order to restrict competition between them resulting in a form of monopoly in the market.
work
Copyright protects a variety of works. Examples include artistic and literary
90
Term karyawan
kasasi
Indonesian Description Setiap orang yang bekerja pada seorang pemberi kerja berdasarkan kontrak kerja. Seorang karyawan biasanya berada dibawah pengarahan dan pengawasan pengusaha dan menerima gaji atau upah sebagai timbal balik atas jasa yang diberikannya. Upaya ‘banding’ yang diperiksa pengadilan tertinggi di banyak negara yang menganut sistem hukum Kontinental versi Perancis. Upaya kasasi hanya memperhatikan aspek hukum suatu perkara; apakah pengadilan yang lebih rendah salah menerapkan hukum, melampaui kewenangannya atau lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh hukum. Dengan demikian fungsi utama upaya kasasi adalah memastikan penerapan hukum secara merata. Walaupun faktafakta seharusnya tidak ditinjau dalam upaya kasasi, seringkali Mahkamah Agung kembali memeriksa fakta tersebut apabila
English Term employee
cassation
Description works. Person who works for an employer under a contract of employment. The employee is usually under the direction and control of the employer and receives a salary or wage in return for services provided. These are ‘appeals’ heard by the highest courts of many countries characteristic of the French-influenced civil law tradition. Cassation hearings are only concerned with the legal aspects of the case and determine whether the lower courts have in any way infringed or erroneously applied the law, exceeded their authority or neglected to satisfy obligations and duties set by law. Essentially, therefore, the main function of cassation is to ensure the uniform application of the law. Although, strictly speaking, disputed issues of fact should not be reviewed in cassation hearings, the
91
Term
Indonesian Description
English Term
Indonesian Supreme Court ( Mahkamah Agung) will reconsider facts if it feels it necessary.
dipandang perlu. Di Indonesia, persidangan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung.
In Indonesia, cassation hearings are conducted by the Mahkamah Agung.
Lihat judex facti dan judex juris. Bandingkan dengan upaya banding.
keadaan bahaya
keadaan kahar
Suatu keadaan dimana keamanan atau ketertiban diseluruh atau sebagian wilayah negara terancam oleh pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana alam dan diperkirakan tidak dapat diatasi oleh alatalat perlengkapan secara biasa. Di Indonesia, keadaan bahaya ditetapkan dan dihapuskan oleh Presiden. Keadaan bahaya dapat berupa darurat sipil, darurat militer maupun keadaan perang. Suatu keadaan di luar jangkauan para pihak yang tidak terperkirakan oleh para pihak pada saat mengadakan perjanjian. Jika
Description
state of emergency
force majeur
See tryer of law and tryer of fact. Compare appeal. A situation in which the security or order of all or a part of state is threatened by rebellion, revolt or natural disaster which it is thought cannot be dealt with through the usual mechanisms. In Indonesia, a state of emergency can be declared and terminated by the President. It may constitute a civil emergency, a military emergency or a state of war. An event beyond the control of the parties that was not envisaged by the parties when the contract was entered into. If such an
92
Term
Indonesian Description
English Term
keadaan tersebut terjadi para pihak tidak harus bertanggung jawab terhadap kegagalan untuk memenuhi kewajibannya di bawah suatu perjanjian.
Description event occurs, the parties may be excused for failure to perform their obligations under a contract. Examples include war or natural disasters.
keadaan perang
Misalnya, perang atau bencana alam. Di Indonesia, penguasanya sama dengan darurat militer, tetapi penguasanya mendapatkan wewenang yang lebih luas lagi.
state of war
In Indonesia, this is essentially the same as a (martial law) military emergency but the powers of the military are broader still. See also state of emergency.
keadilan
Lihat keadaan bahaya. Istilah ‘keadilan’ dalam bahasa Indonesia mengacu pada konsep keadilan.
justice
‘ Justice’ dalam bahasa Inggris juga mempunyai arti yang sama maupun berbagai arti lain yang tidak tercakup oleh ‘keadilan’. Misalnya, justice dapat mengacu kepada proses (lihat peradilan) dan juga hakim. kealpaan
The Indonesian term ‘ keadilan’ refers to the concept of justice. The English word ‘justice’ is used in the same way, and in a number of ways in which ‘ keadilan’ is not. For example it can be used to describe the justice process (see peradilan) and as the title of a judge.
omission
93
Term kebebasan untuk berkumpul keberatan keberatan keberlakuan
kebijakan / kebijaksanaan
Indonesian Description
English Term
Description
freedom of assembly
Menunjukkan apakah suatu peraturan perundang-undangan sudah berlaku (mengikat) atau tidak. Prinsip umum yang menjadi panduan bagi pemerintah maupun legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam konteks hukum tata usaha negara Indonesia, masih terdapat kerancuan mengenai hubungan antara kebijakan dengan keputusan ( beschicking ) maupun pengaturan (regelling ). Dalam konteks peraturan perundangan, kebijakan memiliki konotasi kesejahteraan masyarakat. Pada masa Orde Baru, kebijaksanaan juga digunakan untuk kebijakan.
objection objection validity / effectiveness
policy
Refers to the whether a law is in force (binding) or not. General principles that guide the government and the legislature in carrying out their tasks and functions. In Indonesian administrative law, there is still some uncertainty in the relationship between policy and decisions (beschicking ), and policy and regulation ( regelling). In a regulatory context, kebijakan has a connotation of social welfare. In the New Order, kebijksanaan was used synonymously with kebijakan.
94
Term kecakapan (mengadakan perikatan)
kecakapan hukum
Indonesian Description 1. Umumnya mengacu kepada apakah seseorang (subyek hukum) dapat mengadakan hubungan hukum dengan orang atau badan hukum lain. Misalnya, orang yang belum cukup umur atau yang sakit jiwa tidak dapat mengadakan hubungan hukum tertentu. 2. Bila mengacu kepada suatu badan hukum (perusahaan, pemerintah, persekutuan, dsb) ‘kecakapan’ atau 'kapasitas' mengacu kepada kekuasaan atau kewenangan dari organ atau wakilnya untuk mengadakan hubungan hukum atas nama badan hukum tersebut. Misalnya direksi pada umumnya berwenang untuk mewakili perseroan terbatasnya. Kemampuan untuk melakukan perbuatan yang mengikat secara hukum atau yang dapat dihukum. Misalnya, orang dibawah umur tidak memiliki kecakapan untuk mengadakan kontrak-kontrak tertentu
English Term
Description
capacity (to contract)
1. Generally refers to whether a person can enter into legal relations with another person or entity. For example, people who are under a particular age or who are insane cannot enter into particular legal relations. 2. With respect to legal entities (companies, government, partnerships etc) ‘competent’ or ‘capacity’ refers to the authority of its agents or representatives to enter into legal relations on behalf of the legal entity. For example, directors usually have the capacity to represent their company.
legal capacity
The ability to perform acts which are legally binding or punishable by law. For example, a minor does not have the capacity to enter into some types of legally binding contracts. An insane person may
95
Term
kedaulatan
kehakiman
kejahatan
Indonesian Description
English Term
yang mengikat secara hukum. Atau, seorang yang sakit jiwa kemungkinan tidak dapat mengambil keputusan yang logis, sehingga mungkin dia tidak dapat diputus bersalah atas suatu tindak pidana. Konsep dasar yang dikenal dalam hukum sovereignty internasional. Tiap negara memiliki kewenangan tertinggi dan penuh untuk membuat dan menegakkan hukumnya terhadap setiap orang dan benda serta peristiwa yang berada atau terjadi di wilayahnya. Catatan: ‘Departemen Kehakim’ biasanya judicial affairs diterjemahkan secara tidak tepat sebagai ‘ Department of Justice’. Perbuatan pidana yang menurut sifatnya sudah berat, misalnya: pencurian, pembunuhan, dll. Umumnya di negara yang menganut common law perbuatan ini dapat diadili dewan juri. Hukuman terkait biasanya adalah hukuman penjara.
felony
Description not be able to make rational choices and therefore might not be able to be found guilty of a crime.
Fundamental concept of international law. Each state has absolute authority to enact and enforce its law with respect to all persons, property and events within its territory.
Note: The Indonesian Departemen Kehakiman is usually translated (inaccurately) as the ‘Department of Justice.’ A serious crime, such as theft, murder etc. In countries of the common law tradition, these crimes may be tried by a jury and penalties usually involve imprisonment. While ‘felony’ and ‘indictable offence’ are
96
Term
Indonesian Description
English Term
generally accurate translations of ‘kejahatan’ , some crimes are classified differently between countries and as between civil and common law systems. So what might be considered a felony in one country may be considered only a misdemeanour in another country.
Meskipun ‘ felony’ atau ‘indictable offence’ sering dapat diterjemahkan sebagai ‘kejahatan’, klasifikasi tindak pidana tidak sama di semua negara, lebih lagi antara sistem common law dan sistem civil law. Maka ada kemungkinan suatu tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan di suatu negara dapat digolongkan sebagai pelanggaran di negara lain.
kejahatan kejahatan apartheid kejahatan genosida
kejahatan luar biasa kejahatan terhadap
Lihat pelanggaran. Lihat felony. Upaya menghapus atau menghilangkan dari muka bumi suatu suku atau kelompok tertentu baik berdasarkan etnik, agama, ras maupun golongan, termasuk pembunuhan kelompok tersebut. Perbuatan tidak manusiawi yang
Description
See misdemeanor.
indictable offence apartheid genocide
extraordinary crime crimes against humanity
See felony. Attempt to extinguish a race or group defined by shared ethnicity, religion, race or association, including by killing members of that group.
Inhumane act committed against civilians,
97
Term kemanusiaan
Indonesian Description
kelalaian kelompok perusahaan kemandirian peradilan (yudikatif)
Bandingkan dengan pengawasan. Organ yudikatif dari kekuasaan pemerintahan yang umumnya tidak bisa dilaksanakan oleh organ lainnya ( legislatif dan eksekutif ) Lihat grup perusahaan. Peradilan yang independen atau mandiri merupakan elemen penting dalam sistem pemisahan kekuasaan. Termasuk di dalamnya kebebasan institusi (secara struktural terpisah dari aparat pemerintah),
Description generally during war. Includes murder, systematic rape, extermination, enslavement, genocide, deportation or political, racial or religious persecution.
dilakukan terhadap warga sipil biasanya selama perang. Termasuk pembunuhan, perkosaan sistematik, pembunuhan massal, perbudakan, genosida, deportasi atau penindasan politik, suku atau agama.
Kejaksaan Kejaksaan Negeri Kejaksaan Tinggi kekeliruan kekuasaan kehakiman
English Term
Office of the Public Prosecutor District prosecutor Provincial prosecutor oversight judicial authority / powers
negligence company group judicial independence
Compare with pengawasan. The judicial arm of government. Cannot usually be exercised by the other arms of government (the legislature and executive).
See grup perusahaan (company group). Judicial independence is crucial to the separation of powers. The concept includes institutional independence (structural separation from the government apparatus) and the personal independence
98
Term
Indonesian Description
English Term
or impartiality of individual judges from interference by the government or private parties.
dan independensi atau kemandirian secara personal para hakim dari pengaruh pemerintah atau pihak lainnya.
kepailitan
kepala daerah
Lihat trias politika. 1. Prosedur untuk mengurus harta benda seorang debitur yang dinyatakan pailit atau perusahaan yang sedang dalam likuidasi, termasuk pembagian harta di antara para kreditur dan perdamaian antara debitur dan para kreditur. 2. Keadaan pailit. 3. Dalam system common law, istilah ‘ bankruptcy’ biasanya hanya dipakai untuk orang (manusia) dan jarang dipakai untuk badan hukum (yang dipakai adalah ‘winding up’ atau ‘liquidation’). Hukum Indonesia tidak membedakan antara perorangan dan perseroan dalam pemakaian istilah ‘kepailitan’.
Description
bankruptcy
See trias politika (separation of powers). 1. Procedure under which the property of an insolvent person declared bankrupt or a company going into liquidation is administered. This includes the division of property amongst, or settlement with, creditors. 2. State of being bankrupt. 3. This term is usually used exclusively in relation to natural persons in common law systems, which distinguish between bankruptcy (natural persons) and liquidation/winding up (corporations). Indonesian law does not distinguish the application of the term to both natural persons and corporations.
head of region
99
Term kepentingan umum keputusan
Indonesian Description Peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif (presiden, menteri). Isinya bisa berupa suruhan kepada lembaga di bawahnya atau pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan lembaga yang megeluarkannya dan bisa berpengaruh kepada publik seperti halnya peraturan.
English Term public interest decision
Lihat peraturan dan bedakan dengan putusan (pengadilan atau hakim). Contoh umum keputusan adalah keputusan presiden dan keputusan menteri.
keputusan administrasi negara (beschikking )
keputusan dewan kota
Lihat tata urutan peraturan perundangundangan. Keputusan dalam bidang administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau badan pemerintah yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kota.
Description A regulation issued by an executive institution (president or minister). It takes the form of an order to a lower-ranked institution or to parties directly linked to the institution issuing the decision and it can be effective as against the public, as in the case of a regulation See peraturan and compare with putusan (of courts or judges). Common examples include keputusan presiden (presidential decision) and keputusan menteri (ministerial decision).
administrative decision
by-law (municipal)
See hierarchy of laws. State administrative decision made by an official or a government agency with the authority and responsibility to make that decision. Decision issued by a City Council.
100
Term keputusan pengadilan
keputusan presiden
kesaksian kesalahan kesalahan kesalahan kesehatan dan keselamatan kerja
kesengajaan kesepakatan
Indonesian Description
English Term
Bukan putusan yang menyelesaikan perkara decision of a court (lihat putusan pengadilan) tetapi (administrative in nature) keputusan administratif atau sebuah peraturan internal yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan, biasanya oleh hakim ketuanya. Keputusan yang dikeluarkan oleh presiden, presidential decision termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. testimony mistake guilt wrongdoing, mistake Perlindungan yang harus diberikan oleh occupational health and pemberi kerja kepada pekerja dalam safety melaksanakan kerjanya. Di Indonesia, termasuk perlakukan berdasarkan moral dan kesusilaan, yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama. intent Tiap pihak yang menyepakati suatu meeting of minds kontrak harus mengetahui hal-hal pokok
Description Not a decision which resolves a case (see putusan pengadilan) but rather an administrative decision or internal regulation of a court, usually issued by its chief judge. A decision issued by the president, recognised in the formal hierarchy of laws.
Protection that employers must provide to their workers in the course of their employment. In Indonesia, includes treatment with human dignity and religious values.
Each party to a contract must understand the essential details, rights, and obligations
101
Term
Indonesian Description
English Term
serta hak dan kewajibannya yang muncul dari kontrak tersebut. Hal ini merupakan persyaratan untuk dibentuknya perjanjian yang mengikat para pihak.
arising out of the contract. This is a requirement for the formation of a binding contract. For example, there is no meeting of the minds if one party is obviously not serious about entering into legal relations or there is a fundamental mistake about the essential elements of the contract. Contracts formed on this basis are void or voidable.
Misalnya, dianggap tidak terjadi kesepakatan antara para pihak, bila salah satu pihak tidak dengan sungguh-sungguh bermaksud untuk mengadakan hubungan hukum, atau terdapat kesalahan yang mendasar mengenai pokok-pokok kontrak. Perjanjian yang dibuat atas dasar seperti ini adalah batal atau dapat dibatalkan. kesepakatan ketentuan ketentuan ketentuan penutup
Di Indonesia, salah satu bagian dalam batang tubuh peraturan perundangundangan yang umumnya diletakkan di bagian akhir, dan menyatakan akibat adanya peraturan tersebut terhadap peraturan lain yang sudah ada. Selain itu, ketentuan
Description
agreement provision (of a law) term closing provisions
In Indonesia, this is a chapter of a law, usually contained at the end, which states what effect the law will have on other, existing laws. It may also provide the short title of the law and may state when it comes into effect.
102
Term
ketentuan peralihan
Indonesian Description penutup juga dapat memuat penyebutan singkat undang-undang tersebut dan saat berlakunya peraturan tersebut. Salah satu bagian dari struktur peraturan perundang-undangan yang umumnya diletakkan pada bagian akhir dan berisi mengenai keberlakuan peraturan tersebut serta dampaknya terhadap peraturan lama yang terkait.
English Term
transitional provisions
ketentuan tersirat
Part of a law. Usually found at the end, stating when the law will come into force and the impact that the law will have on previously existing Indonesian laws. For example, Article 74 of the Copyright Law states that all laws dealing with copyright that do not conflict with its provisions remain in force.
Sebagai contoh, Pasal 74 Undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa semua peraturan yang menyangkut hak cipta yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Hak Cipta dinyatakan masih berlaku. Kadang-kadang termasuk dalam ketentuan penutup. Ketentuan yang merupakan bagian dari sebuah kontrak tetapi tidak disebut secara langsung di dalamnya oleh para pihak. Misalnya, ketentuan yang diperlukan oleh
Description
Often a part of closing provisions.
implied term
A term that forms part of the contract but has not been expressly included by the parties. Examples include terms that are implied by statute, the particular
103
Term
Indonesian Description
English Term
karena undang-undang, transaksi yang bersangkutan, kebutuhan produktivitas bisnis atau hubungan para pihak sebelumnya.
Description transaction, requirements of business efficacy or past dealings between the parties. See express term.
ketentuan tersurat
Lihat ketentuan tersurat. Ketentuan yang secara langsung disebut dalam kontrak.
express term
A term explicitly included in the contract. See implied term.
ketentuan umum
keterangan ahli
keterangan de auditu
Lihat ketentuan tersirat. Salah satu bagian dalam peraturan perundang-undangan yang umumnya diletakkan pada bagian awal dan berisi prinsip-prinsip dasar, definisi, dan menjelaskan singkatan-singkatan yang digunakan. Keterangan yang diberikan oleh saksi ahli, yaitu orang yang mempunyai kualifikasi tertentu dan atau pengalaman di suatu bidang. Pendapat ahli yang diberikan harus sesuai dengan bidang keahliannya. Keterangan dari saksi mengenai sesuatu
general provisions
Part of a law that is usually located at the beginning of the law and contains the basic principles underlying the law, definitions, and an explanation of the abbreviations used.
expert testimony
Evidence provided by an expert witness, that is, a person who has particular qualifications and or expertise in a particular area. The expert’s opinions must fall within his or her area of expertise. Evidence from a witness of something
hearsay
104
Term
Indonesian Description
English Term
yang disampaikan kepada saksi oleh orang lain dan keterangan tersebut dipakai oleh pihak untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan dalam keterangan tersebut adalah benar.
keterangan saksi keterbukaan informasi ketertiban umum ketetapan MPR ketetapan MPR
Keterangan de auditu biasanya tidak dapat diajukan sebagai bukti di pengadilan. Sama dengan kesaksian. Mengungkapkan informasi kepada pihak tertentu atau masyarakat luas.
Lihat MPR Decision. Salah satu bentuk peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh MPR. Biasanya berupa norma-norma yang bersifat umum dan garis besar.
Description conveyed to the witness by someone else, where the evidence is given to establish the truth of the thing conveyed. Hearsay evidence is not usually admissible in court.
testimony disclosure public order MPR Resolution MPR Decision
Equivalent to kesaksian. Making information available to a particular party or to the public. See MPR Decision. A form of law issued by the MPR. It usually takes the form of general norms and guidelines. See hierarchy of laws.
Lihat tata urutan peraturan perundangundangan. ketetapan MPR ketidakmampuan
Lihat insolven.
MPR Decree insolvent
See MPR Decision. See insolvent.
105
Term
Indonesian Description
membayar utang ketua /DPD atau DPR D yang Ketua Anggota MPR/ DPR (DPR/MPR/DPD/DPRD) dipilih sebagai juru bicara lembaga sekaligus menjadi pimpinan pada sidang paripurnanya. Ketua Mahkamah Agung Ketua pengadilan tertinggi di suatu negara biasanya dikenal sebagai ‘Chief Justice’.
English Term chairperson Speaker (of a legislature)
Chief Justice
Dalam bahasa Inggeris, istilah ‘Chief Justice’ sering dipakai untuk hakim ketua dari pengadilan yang lain, misalnya, Hakim Ketua Pengadilan Niaga (Chief Justice of the Commercial Court).
ketua majelis hakim kewajiban kewajiban direksi
Kewajiban direksi yang kalau dilanggar dapat mengakibatkan direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dia
Description
A member of the Indonesian MPR/ DPR /DPD or DPR D chosen as its spokesperson and who leads its plenary session. The head of the highest court in a particular country is generally referred to as the ‘Chief Justice’. This term is also often used in English to refer to the chief judge in any court (for example, Hakim Ketua Pengadilan Niaga, Chief Justice of the Commercial Court), although in Indonesia the usual term is simply ‘Chairperson Judge’ ( Hakim Ketua).
head of a panel of judges obligation directors’ duties
Duties placed upon directors, which, if breached, can result in their personal liability for loss arising as a result of the
106
Term
khilaf
kitab undang-undang
Indonesian Description sebabkan oleh karena pelanggaran tersebut. Sebagai contoh, kewajiban beritikad baik untuk kepentingan perusahaan; melakukan tugas secara hati-hati, mampu dan teliti; maupun untuk menghindari benturan kepentingan. Kesalahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang dapat berdampak pada keabsahan perjanjian. Undang-undang yang pada saat diundangkan dianggap meliputi keseluruhan prinsip hukum dari suatu atau beberapa bidang hukum. Kitab undang-undang biasanya dianggap sebagai ciri khas tradisi hukum civil law. Akan tetapi, sekarang ini banyak negara yang menganut tradisi hukum common law juga memakai kitab undang-undang.
English Term
Description breach. Examples include duties to act in good faith for the benefit of the company; to exercise care, skill and diligence; and to avoid conflicts of interest.
mistake
One or both parties make an error that may affect the validity of the contract.
code
Legislation which, when it was enacted, purported to exhaustively cover an area or a number of areas of law. Codes have traditionally been considered a hallmark of the civil law tradition. However, many countries of the common law tradition now also have codes.
See codification.
Lihat kodifikasi. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Code of Criminal Procedure
107
Term (KUHAP) Kitab Undang-undang Hukum Dagang Kitab Undang-undang Hukum Perdata Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Indonesian Description
English Term Commercial Code
Lihat Burgerlijk Wetboek.
Civil Code
See Burgerlijk Wetboek.
Saat ini, yang digunakan di Indonesia adalah KUHP warisan jaman kolonial Belanda terjemahan tidak resmi.
Criminal Code
The current Indonesian code is an unofficial translation of the inherited colonial criminal code.
Lihat Wetboek van Strafrecht KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) klaim
klasifikasi saham klasual anti kompetisi
Description
Bagian dari permohonan paten yang menggambarkan dengan jelas inti invensi yang dimintakan perlindungan paten.
Klausal perjanjian yang membatasi kegiatan karyawan suatu perusahaan di bidang usaha yang sama selama jangka waktu tertentu setelah karyawan tersebut tidak bekerja dengan perusahaan tersebut.
corruption, collusion and nepotism claim
class of shares restraint of trade clause
See Wetboek van Strafrecht. Common Indonesian acronym. Part of a patent application which must clearly describe the essence of the invention for which patent protection is sought. Contractual clause by which an employer seeks to restrict future operations of its employees in the same field of business for a specified period after they leave its employ. Such clauses are usually unlawful
108
Term
Indonesian Description
English Term
in common law countries unless the restraint is reasonable. A court will consider factors such as the geographic area, duration and scope of the constraint.
Klausal seperti ini biasanya bertentangan dengan hukum di negara common law kecuali apabila pembatasan yang ditentukan bersifat cukup adil. Pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti wilayah geografis, masa berlaku dan lingkupnya pembatasan. klausal kode etik kode perilaku kodifikasi
kolusi
komisaris Komisi (DPR)
Proses mengumpulkan dan meneliti berbagai peraturan yang berhubungan dengan topik tertentu dengan tujuan memilih ketentuan yang paling pantas dan menyusunnya menjadi sebuah kitab yang konsisten dan koheren (lihat code). Perjanjian atau kesepakatan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Anggota dewan komisaris. Unit kerja utama di dalam DPR Indonesia yang menjalankan aktivitas dan fungsi
Description
clause code of ethics code of conduct codification
collusion
commissioner Commission (DPR)
The process of collecting and sifting through various laws on a particular topic or topics with the aim of singling out the best or most applicable provisions and putting them into a coherent and consistent code (see code). An arrangement or agreement to commit an act prohibited by law. Member of the board of commissioners. Main working unit in Indonesian People’s Representative Assembly (DPR) that
109
Term
Indonesian Description
English Term
legislasi , pengawasan dan anggaran. Saat ini ada sembilan komisi di DPR dengan bidang kerjanya masing-masing.
Komisi Banding Merek
Komisi Banding Paten
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi komisi ombudsman
Komisi independen ini memeriksa permohonan banding atas permohonan merek yang ditolak oleh Direktorat Jenderal HaKI. Komisi independen ini memeriksa permohonan banding atas permohonan paten yang ditolak oleh Direktorat Jenderal HaKI.
Lembaga yang menerima dan menginvestigasi pengaduan yang diajukan oleh masyarakat di bidang pelayanan masyarakat serta merekomendasikan apa yang seharusnya dilakukan (tindakan koreksi) terhadap lembaga pemerintahan yang diadukan.
Trademark Appeal Commission
Patent Appeal Commission
Truth and Reconciliation Commission ombudsman
Description conducts legislative, supervisory and budgetary activities and functions in predetermined areas. Presently there are nine commissions in the DPR with their own respective fields of work. This independent body hears appeals from those whose trademark applications were rejected by the IPR Directorate General. This independent body hears appeals from those whose patent applications were rejected by the Directorate General of IPR.
A body that investigates complaints from the public about government services and recommends corrective action to the government agency about which the complaint was made.
110
Term komisi pengawasan kompensasi
Indonesian Description Pembayaran kembali atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda atau seseorang.
English Term supervisory committee compensation
Description Payment of money for loss or injury to property or a person. See damages.
kompetensi
kompetensi absolut
Lihat ganti rugi. Mengacu kepada cakupan dan batasan dari wewenang pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. Apakah suatu pengadilan mempunyai kompetensi untuk mengadili suatu perkara tergantung pada tempat di mana kejadian terjadi, hukum yang harus diterapkan dalam kasus, dan siapa pihak yang terlibat. Lihat kompetensi absolut, kompetensi relatif dan wilayah hukum. Wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara berdasarkan lingkungan peradilan yang bersangkutan, yaitu, di Indonesia, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara,
jurisdiction
Refers to the scope and limits of a court’s power to decide a case. A court’s competence to hear a case may depend on the geographic area in which the case occurred, the law to be applied in the case, or the particular groups or individuals involved in the case. See kompetensi absolut, kompetensi relatif and wilayah hukum.
original jurisdiction
Authority of a court to hear a case, based on the field of law involved, for example, in Indonesia, general justice, religious justice, administrative justice, military justice or arbitration.
111
Term
Indonesian Description
English Term
Description
peradilan militer atau arbitrase.
kompetensi relatif
koneksitas
konsensus / mufakat konsiderans
Lihat dan bandingkan dengan yurisdiksi, kompetensi relatif dan wilayah hukum. Di Indonesia, wewenang pengadilan yang berada dalam satu lingkungan peradilan yang sama tetapi berbeda wilayah hukumnya. Lihat yurisdiksi, kompetensi absolut dan wilayah hukum. Di Indonesia, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota militer dan warga sipil. Pemeriksaan perkara tersebut pada prinsipnya dilakukan di peradilan umum (sipil) akan tetapi Ketua MA dapat memutuskan sebaliknya. Bagian dari peraturan perundangundangan yang diletakkan di bagian awal undang-undang, sebelum batang tubuh,
See and compare yurisdiksi, kompetensi relatif and wilayah hukum. jurisdiction (relative)
joint civilian-military hearing
consensus considerations
In Indonesia, jurisdiction as between courts within the same branch of the judicature, but in different physical jurisdictions. See yurisdiksi, kompetensi absolut and wilayah hukum. In Indonesia, a crime committed jointly by members of the military and civilians. The charges are, in principle, heard in the general (civil) courts but the Chief Justice of Indonesia can decide that the case be heard by the military courts.
Part of a law or regulation located at its beginning (before its body) that contains the reason or motivating factor and legal
112
Term
konsinyasi
konsolidasi konstituante
konstitusi
konstitusional konsultan hukum
Indonesian Description yang menunjukkan alasan atau pertimbangan dan dasar hukum peraturan tersebut. Barang yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijual atas nama pemilik barang. Sama dengan peleburan. Pada umumnya mengacu pada badan yang dibentuk untuk merancang konstitusi baru. Pada 1955 Indonesia membentuk lembaga konstituante yang ditugasi untuk menyusun konstitusi baru. Namun Konstituante dibubarkan pada 1959, sebelum dapat menyelesaikan tugasnya. Sama dengan Undang-undang dasar, namun lazimnya konstitusi juga bisa berarti tertulis seperti UUD 1945 di Indonesia maupun konstitusi tidak tertulis seperti di sistim Inggris. Praktisi hukum yang memberikan
English Term
Description basis for the law.
consignment
Goods sent to another to sell on behalf of the owner.
consolidation constituent assembly / constitutional commission
Equivalent to peleburam (consolidation). Generally refers to a body that is established to draft a new constitution. In 1955 Indonesia formed a Constituent Assembly to draft a new constitution. However, it was dissolved in 1959 before it could complete its task.
constitution
constitutional legal consultant
Equivalent to Undang-undang dasar but can also extend to unwritten constitutional norms as, for example, in the English system.
Qualified legal practitioner who provides
113
Term kontrak
Indonesian Description konsultasi hukum tetapi biasanya tidak beracara di pengadilan. Di Indonesia, kontrak mengacu kepada semua perjanjian yang tertulis. Sedang dalam sistim common law mengacu pada setiap perjanjian yang mengikat, baik tertulis maupun tidak.
English Term contract
Description legal advice but does not usually appear in court. In Indonesia, a contract is any agreement in writing. In common law countries it is any binding agreement, whether oral or written. See perjanjian and perikatan.
kontrak kerja waktu tertentu
Lihat perjanjian dan perikatan. Perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja yang masa berlakunya didasarkan pada jangka waktunya atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, (menurut hukum Indonesia, maksimal untuk 2 (dua) tahun dan diperpanjang satu kali selama setahun). Kontrak ini hanya berlaku untuk pekerjaan yang menurut jenis, sifat atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu.
fixed term employment contract
An employment contract between workers and an employer for a fixed duration (in Indonesia, a maximum of two years, with an additional extension of one year). This type of contract is valid only for work that, by its nature, will be completed within a particular time. Compare with continuing employment contract.
Bandingkan dengan kontrak kerja waktu tidak tertentu.
114
Term kontrak kerja waktu tidak tertentu
kontrak standar
Indonesian Description Perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja yang masa berlakunya tidak dicantumkan.
Bandingkan dengan kontrak kerja waktu tertentu. Suatu perjanjian baku yang biasa digunakan untuk jenis transaksi tertentu dan berisi daftar ketentuan yang sering termuat dalam perjanjian di bidang transaksi yang serupa. Lihat traktat.
konvensi Konvensi Berne mengenai Perlindungan Karya Sastra dan Seni Konvensi Paris mengenai Perlindungan Kekayaan Industri konversi hak Tindakan mengalihkan kepemilikan atas tanah berdasarkan sistem pertanahan pada masa kolonial dan sebelum Undangundang Pokok Agraria (1960) diberlakukan
English Term continuing employment contract (indefinite term)
Description An employment contract of indefinite duration between workers and employers. Compare with fixed term employment contract.
standard form contract
convention Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works Paris Convention for the Protection of Industrial Property conversion of rights
A contract that is used repeatedly for a particular type of transaction and contains a printed list of standard terms often contained in contracts relating to such transactions. See treaty.
In Indonesia, the act of converting ownership over land recognised under the land system in force during the colonial period before the passage of the Agrarian
115
Term
koperasi
kort geding korupsi
Indonesian Description ke dalam sistem kepemilikan tanah berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria. Badan usaha yang anggotanya terdiri atas orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, biasanya dengan tujuan meningkatkan masyakarat atau kesejahteraan sosial. Di Indonesia, perbedaan prinsipil antara koperasi dan jenis perusahaan lainnya adalah keuntungan yang diterima oleh anggota tidak selalu berdasarkan jumlah andil mereka, namun juga partisipasi aktif dalam mengelola koperasi. Sama dengan acara singkat. Ada banyak definisi korupsi. Suatu definisi yang sering dipakai dalam tulisan akademik mengenai korupsi adalah: penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan negara untuk memperkaya diri. Umumnya dalam bentuk suap atau campur tangan politik.
English Term
Description Law (1960) to an ownership right recognized under the Agrarian Law.
co-operative
summary civil proceedings corruption
Commercial entity made up of members sharing the same objective. Usually used to achieve community or social welfare objectives. In Indonesia, the principal difference between a co-operative and other business entities is that the benefits received by members are not always based on their share in the cooperative but may relate to the level of their participation in the running of the cooperative.
There are many definitions of corruption. A common definition in academic literature is: the wrongful use of public office or power for private benefit. This usually takes the form of bribery or political interference. In the Indonesian context, a common
116
Term
kreditor kreditur kreditur konkuren
Indonesian Description Dalam konteks Indonesia, definisi korupsi yang sering dipakai adalah: suatu tindak pidana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perseroan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lihat kreditur. Seorang yang memiliki tagihan/piutang atas debitur. Kreditur yang tidak memiliki hak jaminan / agunan atas harta debitur sebagai jaminan pelunasan utang.
English Term
Description definition is: the criminal act of enriching one’s self, others or a corporation, which could cause detriment to the state coffers or the national economy.
creditor creditor concurrent (unsecured) creditor
See creditor ( kreditur). A person to whom money is owed by the debtor. A creditor whose loan is not secured by property of the debtor. Compare secured creditor.
kreditur prefren kreditur separatis
Bandingkan dengan kreditur separatis. Lihat kreditur yang didahulukan. Kreditur yang memiliki hak jaminan / agunan atas harta debitur sebagai jaminan pelunasan utang.
preferential creditor secured creditor
See kreditur yang didahulukan. A creditor whose loan is secured by property of the debtor. Compare unsecured creditor.
kreditur yang didahulukan
Bandingkan dengan kreditur konkuren. Termasuk dalam golongan kreditur yang diistimewakan, termasuk, di beberapa
preferential creditor
Subset of privileged creditor, including in some countries, the tax office, employees
117
Term
Indonesian Description
English Term
negara, kantor pajak, karyawan dan bea cukai. kreditur yang diistimewakan
Kreditur yang memiliki tagihan/piutang dengan hak istimewa, tingkatnya lebih rendah dari kreditur yang didahulukan namun lebih tinggi dari kreditur konkuren.
and the customs office.
privileged creditor
kuasa hukum
kuorum
Seorang dapat memberi kuasa kepada orang lain untuk mengambil tindakan atas namanya. Hal ini sering ditemui dalam hubungan prinsipal-agen. Pengacara yang diberi kuasa oleh kliennya untuk melakukan tindakan hukum atas nama kliennya. Batas minimum kehadiran para anggota dalam suatu rapat yang menjadi dasar validitas atau keabsahan dari keputusan
Creditor who has a debt with a special right, rated lower than a preferential creditor but higher than a concurrent creditor.
These forms of debt are usually clearly identified in statutes.
Jenis-jenis piutang tersebut lazimnya dinyatakan tegas dalam Undang-undang. kualifikasi kuasa
Description
qualification authority (in context of agency agreement)
legal representative
quorum
One person may confer authority upon another to act on his or her behalf. This often occurs in principal-agent relationships. A lawyer to whom a client has provided authority to take legal action on his or her behalf. The required presence of a specified minimum number of people at a meeting so that decisions made at the meeting are
118
Term kurator
kursi saksi
kurungan (pidana)
lalai lampiran
Indonesian Description yang diambil dalam rapat tersebut. Pengurus yang netral dan ditunjuk pengadilan untuk menyelidiki dan mengurus urusan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan sampai utang-utang telah dilunasi. Secara harfiah, ‘kotak saksi’.
Di Indonesia, jenis hukuman yang menghilangkan kebebasan fisik seseorang dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan mendasar jenis hukuman ini dengan pidana penjara adalah terpidana kurungan memiliki hak Pistole, yaitu hak untuk memperbaiki keadaan ruang kurungannya, seperti membawa alat-alat rumah tangga, televisi, tempat tidur sendiri, dll. Dokumen yang diacu dalam dan disertakan dalam kesaksian tertulis maupun dokumen persidangan lainnya.
English Term trustee / receiver
witness box
confinement
negligent exhibit
Description valid. Neutral administrator appointed to investigate and/or control the affairs of a company in financial difficulties until its debts are paid.
Literally ‘witness chair’, as, unlike common law courts, there is no ‘box’ in a civil law court. In Indonesia, punishment whereby someone is incarcerated for a certain period. The basic difference between this form of punishment and imprisonment per se is that the prisoner enjoys the ‘Pistole’ right, that is the right to improve on the conditions in his or her jail cell, for example, by bringing household goods, television, bed etc. A document referred to in, and attached to, an affidavit or other court document.
119
Term landraad
landreform
laporan laporan pertanggungjawaban
Indonesian Description Didirikan pemerintah Belanda pada jaman penjajahan untuk memeriksa perkara antara pihak orang pribumi. Sistem Belanda bersifat pluralis dengan hukum dan pengadilan yang berbeda untuk orang orang Eropa dan orang Indonesia. Lihat raad van justice . Seperangkat ketentuan mengenai batas minimal dan maksimum penguasaan tanah yang boleh dimiliki oleh seorang WNI (warga negara Indonesia) atau satu keluarga WNI, serta peralihan hak milik atas tanah pertanian. Di Indonesia, biasanya disampaikan oleh seorang pejabat eksekutif pusat pusat maupun daerah kepada lembaga legislatif pusat pusat maupun daerah tentang perbuatannya sebagai pejabat. Lembaga legislatif berhak menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban tersebut dengan akibat
English Term first instance court (during the Dutch colonial period)
land reform
report (noun) accountability report
Description Established by the Dutch during their colonisation of Indonesia to hear cases involving native Indonesians. The colonial legal system was pluralistic, with different laws and courts for Europeans and Indonesians. See raad See raad van justicie. justicie. In Indonesia, provisions on the minimum and maximum amount of land that can be owned by an Indonesian and by an Indonesian family, and on the transfer of ownership over agricultural land.
In Indonesia, a report usually given by a member of a national or regional executive to a national or regional legislative body regarding the member’s conduct in office. The recipient body has the right to accept or reject the report, with legal and political consequences.
120
Term legislasi
Indonesian Description hukum maupun politik. Proses pembuatan undang-undang. Di Indonesia, proses ini terdiri dari perencanaan, perancangan, pengajuan RUU ke DPR, pembahasan di DPR, persetujuan antara DPR dengan Presiden, pengesahan oleh DPR, serta pengundangan dan pengumuman oleh Pemerintah.
legislatif (kekuasaan)
Kekuasaan untuk membentuk dan menetapkan undang-undang. lembaga pemasyarakatan Tempat bagi terpidana yang dipidana penjara menjalankan masa pidananya.
English Term legislative process
legislative (power) correctional facility
Bandingkan dengan rumah tahanan. lembaga penyiaran lembaga swadaya masyarakat (LSM)
Dalam masa Orde Baru, istilah LSM digunakan untuk merujuk pada Organisasi Non Pemerintah (Ornop). Istilah Ornop dianggap tidak tepat karena negara dianggap sebagai suatu kesatuan dengan masyarakat menurut filsafat negara
Description Process of law-making. In Indonesia, this process involves planning, drafting, and the submission of bills to the People’s Representative Assembly (DPR), debate in the DPR, agreement between the DPR and President, passing of the law by the DPR, enactment and promulgation by the government. Power to make and pass legislation. Place where convicted persons carry out their terms of imprisonment. Compare with detention facility.
broadcasting authority community empowerment organisation
Under the New Order, the term LSM was used to refer to what were effectively Nongovernment Organisations (NGO). The term NGO was considered inappropriate because the state was considered ‘at one’ with the people under the integralistic state
121
Term
Lembaran Negara
lepas
Indonesian Description integralistik. Sebuah organisasi non pemerintah dianggap sebagai penyimpangan dalam negara integralistik tersebut. Publikasi undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan DPR dan pemerintah.
Lihat Berita Negara. Apabila unsur tindak pidana terbukti di pengadilan tetapi ada alasan pemaaf atau atau kekeliruan hukum dan dengan demikian terdakwa dilepas. Di Indonesia, penuntut umum dapat naik banding apabila terdakwa dilepas jika dapat membuktikan terdakwa dilepas secara salah (misalnya, kekeliruan hakim).
English Term
Description ideology. A non-government organisation was an anomaly in this schema.
State Gazette
acquittal
This publication contains laws recently passed by the parliament and government. Negara. See Berita See Berita Negara. Where the elements of the crime are proven in court but there is a legal excuse or a legal error. The accused is therefore set free. In Indonesia, a prosecutor can appeal such an acquittal if he or she can show that the acquittal was improper in some way (eg judicial error). Compare with acquittal and discharge.
likuidasi
Bandingkan dengan bebas murni dan bebas tidak murni . Penjualan seluruh harta debitur untuk melunasi utang pada para krediturnya.
liquidation
The sale of all debtor assets to pay debts to its creditors.
122
Term likuidator
lisensi lisensi lisensi wajib luka berat
Indonesian Description Lihat pembubuaran (perusahaan). Orang yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran suatu perusahaan; dapat ditunjuk oleh pengadilan maupun rapat umum pemegang saham.
Luka-luka serius umumnya yang mengancam nyawa orang atau menimbulkan kecacatan.
English Term liquidator
license license compulsory license grievous bodily harm
maatschap
partnership (civil law)
magang magang mahkamah
apprentice trainee court
Mahkamah Agung
Badan penyelesai sengketa yang memiliki wewenang yudisial. Mahkamah Agung berada di atas keempat cabang peradilan Indonesia: pengadilan umum, tata usaha negara, agama dan militer. Mahkamah Agung adalah pengadilan kasasi dan dapat memutuskan
Indonesia’s highest court
Description See winding up. Person appointed to conduct the winding up of a company. Usually appointed by a court or the general meeting of shareholders.
Serious physical injury, often lifethreatening or permanent.
Adjudicative body with judicial power. The Mahkamah Agung is at the pinnacle of the four branches of Indonesia’s judicature: the general, administrative, religious and military courts. It is a court of cassation. The Court also settles jurisdictional
123
Term
Mahkamah Internasional
majelis (hakim) majelis (hakim) Majelis Hakim yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat
Indonesian Description sengketa tentang wewenang mengadili. Mahkamah Agung sering disebut ‘Supreme Court’ tetapi istilah tersebut dapat menyesatkan terutama bagi yang memahami ‘High Court’ sebagai pengadilan tertinggi (sebagaimana di Australia). Organ yudisial utama dari PBB yang menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan sengketa antar negara secara damai. Putusan Mahkamah Internasional (MI) tidak mengikat secara formal terhadap pihak yang mengajukan sengketa dan negara-negara dapat memutuskan untuk tidak masuk dalam kompetensi MI. Lihat bench. Lihat bench. Sebutan ini dipakai untuk menghormati majelis hakim sewaktu menyampaikan sesuatu kepadanya di pengadilan. Sama dengan Majelis Hakim yang Mulia.
English Term
Description disputes. The Mahkamah Agung is often referred to as ‘Supreme Court’, but this can be misleading, particularly for those who understand ‘High Court’ to be the highest court in the land (as it is in Australia).
International Court of Justice
Principal judicial organ of the United Nations that aims to peacefully resolve conflicts between states. Its decisions are not formally binding on parties and states can choose not be subject to the court’s jurisdiction.
panel (of judges) the court Honourable Court
See bench. See bench. A term of respect used when addressing judges in court.
Honourable Court
Equivalent to Majelis Hakim yang Mulia.
124
Term makar
makar maklumat
masa hukuman masa percobaan
masa percobaan masa sidang
Indonesian Description Tidak bertindak sesuai kewenangan, biasanya dalam bentuk pembangkangan atau pemberontakan terhadap pemerintah yang sah atau pimpinannya. Lihat rebellion. Pengumuman atau keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di Indonesia, istilah ini umumnya digunakan pada masa Orde Lama. Kini maklumat memiliki konotasi negatif. Menurut hukum Indonesia, masa awal mulai kerja, biasanya maksimal 3 (tiga) bulan, dimana status pekerja masih belum dianggap sebagai pekerja tetap sehingga masih dimungkinkan adanya pemutusan hubungan kerja akibat prestasi kerja yang tidak baik pada masa itu. Lihat hukuman percobaan. Periode masa kerja MPR dan DPR yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah
English Term
Description
rebellion
Non-compliance with authority, usually in the form of a revolt or an attempt to undermine the government or its leadership.
treason decree
See rebellion. Announcement, or decision, issued by the government. In Indonesia, this term was typically used under the Old Order. It now has negative connotations.
prison term probation
suspended sentence (duration of) sitting of parliament
Period of trial employment. Under Indonesian law, for usually a maximum of three months after a worker is employed, his or her status is not considered fixed. He or she can be dismissed for poor performance at work during that period. See suspended sentence. Working period of the MPR and DPR as determined by the Consultative Body of
125
Term
Indonesian Description
English Term
(Bamus) DPR. Satu tahun persidangan terdiri dari 4 masa sidang.
masyarakat hukum adat materi muatan meja hijau
Substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Majelis hakim: secara harfiah, meja yang berwarna hijau.
melakukan melanggar melimpahkan/ mendelegasikan membajak membatalkan
Menyerahkan wewenang tertentu (untuk melakukan pengaturan atau tindakan tertentu) kepada lembaga di bawahnya. Menyatakan batal suatu peraturan perundang-undangan supaya tidak berlaku lagi.
Description the DPR. One sitting year consists of 4 sitting periods.
adat community substance
bench (of presiding judge(s)) commit, do, carry out (verb) infringe (a law) (verb) to delegate
The issues regulated in a law. Literally, ‘green table’, a reference to the green cloth often used as a cover for the table at which judges sit in Indonesia.
To grant authority (to regulate or perform a certain act) to a lower-ranked institution.
illegally copy / pirate (verb) annul (verb) To ‘cancel’ an existing law, rendering it no longer in force. Compare to revoke.
Bandingkan dengan mencabut. membatalkan (putusan)
overrule (a judicial decision) (verb)
126
Term membekukan (aseta) memberi keterangan palsu memenjarakan memenjarakan memeriksa (perkara atau orang) memeriksa (perkara) memori memori banding
memperbanyak
Indonesian Description Lihat Mareva injunction. Dengan sengaja memberi keterangan palsu di depan sidang setelah mengambil sumpah.
English Term freeze (assets) perjury
Description See Mareva injunction. Deliberately providing false evidence in court proceedings while under oath.
incarcerate (verb) imprison / jail (verb) try (a case or person) (verb)
Dokumen yang merupakan bagian dari permohonan banding. Di dalamnya pemohon menguraikan argumen hukum yang merupakan dasar upaya banding. Merupakan hak eksklusif dari seorang pemegang hak cipta. ‘Perbanyakan’ terjadi ketika seluruh atau satu bagian penting dari suatu karya cipta dijiplak. Perbanyakan dari hasil karya seseorang tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta.
examine (verb) memorandum memorandum of appeal
reproduce (verb)
Document forming part of an application to appeal. In it, the appellant sets out the legal arguments of the appeal. An exclusive right of a copyright holder. ‘Reproduction’ occurs when the whole or a very important part of the work is copied. The reproduction of another person’s work without permission constitutes copyright infringement.
127
Term
Indonesian Description
English Term
Description See reproduction.
Lihat perbanyakan. memulangkan memutuskan menahan menangkap menangkap mencabut
Di Indonesia, umumnya menyatakan tidak berlaku suatu peraturan perundangundangan, baik peraturan dimaksud saja atau sampai ke peraturan pelaksanaannya yang terkait. Pencabutan dapat dibuat melalui undangundang tersendiri, yang biasanya berarti seluruh ketentuan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya juga dicabut. Pencabutan juga dapat dilakukan melalui ketentuan penutup suatu undangundang, yang umumnya tidak mengakibatkan pencabutan peraturan pelaksanaannya dan dapat juga mencabut
repatriate (verb) decide (a case) (verb) detain (verb) arrest (verb) apprehend (verb) revoke (verb)
In Indonesia, generally means to repeal a law. This can include the cancellation of other instruments that implement that law (such as government regulations). Revocation can take place through a specific-purpose statute, usually with the effect that all provisions of the law are repealed, together with implementing regulations. It can also be done through the closing provisions of a statute, although that usually does result in the repeal of implementing regulations and usually only repeals a part of the provisions of the original law.
128
Term menetapkan
menetapkan menetapkan menetapkan mengabulkan (permohonan)
Indonesian Description hanya sebagian dari peraturan. Dalam kaitannya dengan undang-undang atau peraturan, istilah tersebut berarti mengesahkan dan memutuskan. Lihat to stipulate. Lihat to stipulate. Lihat to stipulate. Istilah ini dipakai hakim Indonesia dalam putusannya untuk menunjukkan setuju dengan sebagian atau seluruh gugatan penggugat atau dakwaan penuntut umum.
English Term stipulate (verb)
decide (verb) order (verb) provide (verb) uphold (a claim) (verb)
Lihat juga tidak menerima (permohonan) dan menolak (permohonan). mengadili mengajukan (bukti)
mengamandemen
Mengemukakan bukti di depan persidangan untuk mendukung argumen atau hasil tertentu. Melakukan amandemen atau perubahan, baik dengan cara penambahan, penyisipan, pencabutan atau penggantian terhadap
Description In legislation or regulations, the term can be used to mean both to enact and to decide. See to stipulate. See to stipulate. See to stipulate. Term used by Indonesian judges in their decisions to indicate that they accept the plaintiff ’s (in a civil case) or prosecutor’s (in a criminal case) claim in whole or in part. See also reject (a claim) and refuse (a claim).
adjudicate (verb) adduce (evidence) (verb)
amend (verb)
To put forward evidence in court to support a particular argument or outcome. To make changes to provisions of a law through additions, insertions, deletions or replacements.
129
Term
Indonesian Description
English Term
ketentuan dalam peraturan perundangundangan.
Description See amendment and alter/change (a law).
See amandemen dan mengubah (suatu peraturan perundang-undangan). mengambil janji mengambil sumpah mengesahkan
mengesahkan mengesampingkan menggugat menghina
to be sworn in (verb) take an oath (verb) sign a bill into law (verb)
In Indonesia, bagian dari proses legislasi yang terjadi pada saat RUU yang telah disetujui DPR ditandatangani oleh presiden. Pengesahan juga dapat terjadi tanpa tanda tangan presiden (secara otomatis) apabila setelah 30 hari sejak disetujui DPR, RUU yang bersangkutan belum juga ditandatangani presiden Bagian dari proses legislasi yang terjadi pass a law (verb) pada saat RUU disetujui oleh legislatif . Mengabaikan dalil dan bukti oleh karena disregard (evidence) (verb) tidak dapat diakui atau diterima.
In Indonesia, a part of the legislative process whereby a bill that has been passed by the DPR is signed by the President. Assent can also occur without actual signature. If a bill is sent to the president and is not signed within 30 days, then it is deemed to have been duly signed.
Dalam perkara perdata. Lihat defamation.
In civil cases. See defamation.
sue (verb) defame (verb)
A part of the legislative process whereby a bill is approved by the legislature. To ignore particular evidence because it is not admissible.
130
Term
Indonesian Description Tujuh kategori perbuatan ‘yang menghina’ diatur dalam Buku II Bagian XVI KUHP dengan judul ‘Penghinaan’: pencemaran, pencemaran tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, persangkaan palsu dan yang lebih umum yaitu penghinaan. Persoalannya, KUHP tidak menentukan definisi istilah tersebut secara jelas dan terperinci maupun tidak dengan jelas membedakan satu sama lain. Kata-kata yang dipakai bersifat umum dan dampaknya ada tumpang tindah antara kategori-kategori yang ada, misalnya antara penghinaan dan pencemaran.
English Term
Description Seven categories of acts ‘causing offence’ are regulated in Chapter II, Part XVI of the Indonesian Criminal Code entitled ‘Acts Causing Offence: defamation ( pencemaran), libel ( pencemaran tertulis), aggravated defamation ( fitnah), minor defamation (penghinaan ringan), complaint causing aggravated defamation (pengaduan fitnah), causing a false inference (persangkaan palsu) and the generic ‘offensive act’ (penghinaan). Problematically, the Criminal Code does not clearly and exhaustively define these terms nor clearly differentiate between them. The plain words of the sections, in fact, allow a degree of overlap between the various categories, for example, between an insult or an act causing offence ( penghinaan) and defamation ( pencemaran).
131
Term menghukum menghukum menghukum mengina mengingat (bahwa)
mengubah (suatu peraturan perundangan)
Indonesian Description
Lihat defame. Istilah yang dipakai dalam putusan pengadilan di Indonesia di bagian putusan dimana hakim menyebut dasar atau landasan hukum yang mendasari keputusannya. Kata ‘mengingat’ biasanya dipakai sebagai berikut: Mengingat [dasar hukum]; Mengingat [dasar hukum]; Mengingat [dasar hukum]; dll. Melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, yang dapat dilakukan dengan cara menambah, menyisipkan, menyempurnakan, menghapus atau mengganti ketentuan yang sudah ada.
English Term convict (verb) punish (verb) impose a punishment (verb) offend (verb) bearing in mind / given that
Description
See to defame. An expression used in Indonesian judicial decisions in a section in which the judge sets out the legal basis for his or her decision. The word is commonly used as follows: Given that [legal basis]; Given that [legal basis]; Given that [legal basis]; etc.
alter / change (a law) (verb)
To make changes to a law by adding, inserting, refining, deleting or replacing pre-existing provisions. See to amend and amendment.
Lihat mengamandemen dan amandemen.
132
Term mengumumkan
Indonesian Description Proses pemberitahuan pada publik secara resmi dari pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, pendirian badan hukum, pendaftaran suatu hak tertentu dll.
English Term announce (verb)
Description Process whereby the government formally informs the public of a law passed, the establishment of a legal entity, the registration of a particular right etc. See legislative process.
mengumumkan
Lihat legislasi. Hak ini termasuk menerjemahkan, mengadaptasi, memperbanyak dalam bentuk nyata lain, menjual, menyewakan, mengimpor, memamerkan, menampilkan di publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan kepada publik dalam bentuk apapun.
announce (verb)
This right covers translating, adapting, reproducing in another material form, selling, renting, importing, exhibiting, publicly performing, broadcasting, recording and communicating to the public in any form. A person who announces the work of another without permission has infringed the copyright of that other person.
Seseorang yang mengumumkan hasil karya cipta orang lain tanpa izin telah melanggar hak cipta dari orang lain tersebut.
See announcement. mengundangkan
Lihat pengumuman. Lihat legislasi.
promulgate (a statute) (verb)
See legislative process.
133
Term mengundurkan diri meniadakan (hak) menimbang (bahwa)
Indonesian Description
Istilah yang umumnya dipakai dalam putusan pengadilan pada awal paragraf yang menguraikan fakta-fakta serta banyak paragraf mengenai pembahasan hukum. Kata ‘menimbang’ biasanya dipakai sebagai berikut:
English Term resign forfeit (a right) considering that
menjiplak menolak (permohonan)
Karena argumen yang diajukan tidak cukup kuat untuk membutikan gugatan atau tuntutan. Lihat juga mengabulkan (permohonan)
Term usually used in Indonesian judicial decisions. Used at the beginning of many of the paragraphs setting out the facts and much of the legal discussion. The word is commonly used as follows: Considering that [a fact or explanation of a fact]; Considering that [a fact or explanation of a fact]; Considering that [a fact or explanation of a fact]; etc.
Menimbang [penguraian fakta]; Menimbang [penguraian fakta]; Menimbang [penguraian fakta]; dll.
menjatuhkan putusan
Description
hand down (a decision) (verb) copy (verb) reject (a claim) (verb)
Because the arguments put forward were not strong enough to prove the case. See also to accept (a claim) and to refuse (a claim).
134
Term
Indonesian Description
English Term
Description
dan tidak menerima (permohonan). menskors menuduh
menunda menyangka menyatakan kembali menyatakan tidak berlaku
menyetujui (RUU)
Pernyataan atau tindakan yang menunjukkan sangkaan bahwa seseorang melakukan tindak pidana.
Menyebabkan suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau suatu peraturan perundang-undangan secara keseluruhan tidak berlaku lagi secara langsung atau secara tidak langsung dengan pembentukan peraturan perundangundangan baru. Di Indonesia, proses persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah atas suatu RUU yang telah selesai dibahas di DPR.
take a short recess (verb) accuse (verb)
adjourn (verb) suspect (verb) restate (verb) repeal (verb)
agree
Statements or acts which allege that someone has committed a crime.
To cause a provision in a law or an entire law to be no longer in force, either explicitly or implicitly by passage of another law.
In Indonesia, a process whereby the DPR and the government approve a bill before it is passed, after it has been debated in the DPR.
Lihat legislasi. merek
Definisi merek berbeda antara negara.
mark
See legislative process. The definition of mark differs between
135
Term
merek dagang
merek jasa
merek kolektif
Indonesian Description Definisi merek Indonesia adalah: tanda yang berupa gambar, nama, kata, hurufhuruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1(1) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek). Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan untuk membedakan barang tersebut dengan barang-barang sejenis yang diproduksi pedagang lain. Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan untuk membedakan jasa tersebut dengan jasa-jasa sejenis yang disediakan orang lain. Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh sejumlah pelaku usaha, untuk membedakan barang dan/atau jasa mereka dengan barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha
English Term
Description countries. The Indonesian definition is: a picture, name, word, letter, number, colour combination or a combination of any of these elements which is distinctive and used in trade in goods or services (Article 1(1) of Law No 15 of 2001 on Trademarks).
trademark
A mark used on goods which are traded to distinguish those goods from similar goods produced by others.
service mark
A mark used for services that are traded to distinguish those services from similar services provided by others.
collective mark
A mark used on a good and or service with a characteristic which is possessed by a number of traders to distinguish their products and services from those of others.
136
Term merek sertifikasi
merevisi meterai
milik umum
Indonesian Description lain. Sebuah merek yang didaftarkan oleh badan tertentu yang dapat digunakan oleh produsen lain, hanya apabila produsen lain tersebut memenuhi beberapa standar pokok atau persyaratan yang ditetapkan dan ditentukan oleh pemilik merek tersebut. Sama dengan mengubah. Jenis bea yang dibebankan negara terhadap pembuatan setiap dokumen hukum. Tidak dibubuhinya meterai pada suatu dokumen tidak mempengaruhi keabsahan maupun keasliannya. Meterai dapat dibeli dengan biaya relatif murah di toko tertentu atau kantor pos. Setelah beberapa waktu, sebuah hak kekayaan intelektual yang sebelumnya terlindungi hilang perlindungannya karena menjadi milik umum. Merek dan rahasia dagang merupakan pengecualian karena perlindungan berlaku selama-lamanya asal beberapa syarat dipenuhi. Setelah jangka
English Term certification mark
revise (verb) duty sticker
public domain
Description A mark that is registered by a particular body which can be used by other producers but only if they have satisfied some essential standards or requirements defined and required by the body which owns the mark. Equivalent to change. Duty imposed by the state when any legal document is created. Its absence does not affect the legality or originality of the document. A duty sticker can be purchased for a relatively small cost at certain stores or post offices. After a period of time, a previously protected piece of intellectual property loses its protection as it enters the ‘public domain’. Trademarks and trade secrets are exceptions because their protection lasts indefinitely provided various requirements are fulfilled. After the duration of protection
137
Term
minderheidsnota
modal dasar
modal disetor
modal ditempatkan
modal perusahaan model hukum
Indonesian Description
English Term
waktu kedaluwarsa, siapa saja bebas untuk melaksanakan hak yang sebelumnya dipegang secara ekslusif oleh pemilik hak kekayaan intelektual. Catatan individual anggota MPR/DPR an objection to a law by a berisi catatan penting, keberatan atau party perbedaan pendapat terhadap suatu undangundang atau hal lain. Jumlah modal yang disebutkan dalam authorized capital anggaran dasar perseroan terbatas, yang merupakan batas maksimal modal yang dapat diperoleh melalui pengeluaran saham. Modal yang telah disetor oleh pemilik paid-up capital saham sebagai pembayaran (penuh atau sebagian) atas pembelian sahamnya. Bagian dari modal dasar yang jumlahnya subscribed capital sesuai dengan nilai saham yang dikeluarkan perseroan dan harus dibayar penuh oleh pemegang saham. stock (shares) Lihat Undang-undang model. model law
Description has elapsed, anyone is free to exercise any of the rights previously held exclusively by the intellectual property owner. An Indonesian MPR/ DPR member’s individual notes containing important points, objections or differences of opinion about a statute or another issue. Amount of capital stated in a corporation’s articles of association, which is the maximum amount the corporation can raise by issuing shares. Capital that has been deposited by owners of shares as full or part payment for their shares. Authorised capital equivalent to the value of shares issued by a corporation which must be paid for in full by shareholders.
See model law.
138
Term mogok monopoli
monopsoni
mosi mufakat musyawarah
narapidana naskah akademis (RUU)
Indonesian Description Kondisi suatu pasar di mana satu pemasok tunggal mengendalikan penawaran, sehingga ia bisa menentukan jumlah dan harga untuk memperoleh laba maksimal, dengan mengabaikan kekuatan permintaan atau penawaran yang berlaku dalam pasar persaingan. Kondisi suatu pasar di mana satu pembeli tunggal mengendalikan pembelian dan ia bisa menentukan harga barang-barang turun. Persetujuan kata sepakat bersama, biasanya setelah diadakannya musyawarah. Pembahasan bersama tanpa pemungutan suara dengan maksud mencapai keputusan mufakat atas penyelesaian masalah. Orang-orang yang sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan. Hasil penelitian yang menjadi dasar dari penyusunan suatu RUU yang memberikan
English Term strike monopoly
monopsony
motion consensus deliberation (to reach consensus) prisoner (currently serving a sentence) academic draft of a bill
Description Market condition where one entity controls supply and can therefore determine amounts and set prices in order to maximise profit, and can ignore the forces of demand and supply that exist in a competitive market.
Market condition where a sole purchaser controls a large proportion of demand and can drive prices down.
A group agreement made, often after deliberation. Collective discussion held in order to reach a consensual decision on a matter without a vote being taken.
Research that provides the basis for the drafting of a bill. Includes background,
139
Term
ne bis in idem
negara common law negara hukum
Indonesian Description latar belakang, permasalahan penting serta solusi, kerangka besar pengaturan dan/atau isi dari RUU yang diajukan. Prinsip hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Negara yang menganut tradisi hukum Anglo-saxon. Dalam Repelita 1969/1970 yang dikeluarkan oleh MPR, unsur-unsur negara hukum adalah sebagai berikut: 1. persamaan di depan hukum; 2. adanya kekuasaan kehakiman yang independen, mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun; dan 3. pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang terwujud dalam persamaan di bidang politik, hukum dan bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan
English Term
double jeopardy
common law country no equivalent but a similar concept exists (law state)
Description important issues and solutions, broad regulatory framework and/or the contents of a bill. Legal principle prohibiting an accused being tried for an act for which he or she has already been convicted or acquitted. Country in which the common law tradition is adhered to. In its ‘Five Year Development Plan’ ( Repelita) of 1969/70, Indonesia’s People’s Consultative Council’s (MPR) defined negara hukum as: equality before the law; a judiciary which is independent, impartial, and free from the influence of any other power; and 3. recognition and protection of fundamental rights, embodying equality in politics, law, and in the social, economic, cultural and educational 1. 2.
140
Term
Indonesian Description
English Term
budaya.
Description spheres. Negara hukum is an Indonesian translation of Rechtsstaat and they are often considered equivalent. There is now debate suggesting that negara hukum is broader than Rechtsstaat and more closely approximates rule of law.
Negara hukum adalah terjemahan bahasa Indonesia dari Rechtsstaat dan keduanya sering dianggap sama. Saat ini terjadi perdebatan yang mengusulkan agar negara hukum diartikan lebih luas dari Rechtsstaat dan lebih mendekati rule of law.
See rule of law and Rechtsstaat. negara integralistik (integralistic staatsidee )
Lihat rule of law dan Rechtsstaat . Menurut konsep negara kesatuan/integralistik, rakyat dan pemimpinnya merupakan satu kesatuan secara politis. Konsep ini tidak menyediakan tempat untuk pihak oposisi dari Pemerintah, masyarakat sipil atau hak asasi manusia karena rakyat dan pemerintah dianggap sebagai satu kesatuan. Konsep ini dipakai oleh pemerintah Orde Baru untuk membenarkan kontrolnya terhadap warga negara dan badan negara yang lain –
integralistic state
The integralistic state concept holds that the people and leaders are politically unified. This concept leaves no room for opposition to government, civil society or human rights because the people and government are considered to be one entity. This concept was enlivened by the New Order government to justify its control of the population and the organs of state – particularly the judiciary.
141
Term
Indonesian Description
English Term
Description
khususnya badan peradilan. nepotisme nepotisme no equivalent but a similar concept exists
no equivalent
no equivalent
Mengajukan perkara perdata terhadap suatu pihak semata-mata untuk merugikan pihak tersebut dan tidak atas dasar yang kuat. Menyetujui atau tindakan untuk menerima penawaran. Jika ada yang menerima keseluruhan tawaran tersebut dan menyampaikan penerimaan ini kepada pihak yang menawarkan, dengan demikian suatu kontrak yang mengikat telah dibuat. Remedy yang terdiri atas perintah pengadilan di mana hakim menghitung atau memperkirakan laba yang dihasilkan tergugat berdasarkan pelanggaran hakhak penggugat dan memerintah tergugat untuk membayar jumlah tersebut kepada penggugat. Misalnya, seorang penulis dapat menggugat
nepotism nepotism abuse of process
Taking civil action against another maliciously and without proper cause.
acceptance
Agreement to, or the act of accepting, something offered. If a party accepts an offer in its entirety and communicates this acceptance to the offeror, then a binding contract will usually be created.
account of profits
Remedy consisting of a court order requiring the defendant to pay to the plaintiff the estimated or actual profits made by the defendant as a result of a breach of the plaintiffs rights.
For example, an author may claim the profits made by a publisher who breached the author’s copyright by reproducing and
142
Term
no equivalent
Indonesian Description penerbit yang melanggar hak cipta penulis atas laba yang diperoleh sebab penerbit memperbanyak dan menjual karya penulis tersebut tanpa izin penulis. Menyetujui suatu perbuatan secara tidak langsung oleh karena tidak menolak atau tidak mengambil langkah hukum ketika suatu hak sedang atau telah dilanggar.
English Term
Description selling the author’s work without permission.
acquiescence
Consent to a particular act, implied by a failure to object or take legal action when a right is being, or has been, violated.
no equivalent but a similar concept exists no precise equivalent
Sesuatu yang dapat merupakan dasar perkara. Di sistem yang menganut common law, luka yang bersifat relatif serius dan merusak kesehatan atau rasa nyaman korban. Si pelaku harus mempunyai niat melukai korban untuk divonis bersalah melakukan penganiayaan sejenis ini.
actionable
Capable of being grounds for a lawsuit.
actual bodily harm
In common law systems, any relatively serious injury which harms another’s health or comfort. The perpetrator must have intended to hurt the victim to be guilty of this type of assault.
no equivalent but a similar concept exists
‘Senyatanya mengetahui’. Seseorang senyatanya mengetahui suatu fakta atau keadaan. Dalam negara yang menganut common
actual notice
Where a person actually knows a fact or state of affairs.
actus reus
To be convicted of a crime in countries of
no equivalent
143
Term
no equivalent but a similar concept exists
no equivalent but a similar concept exists
Indonesian Description law, untuk di vonis bersalah terdakwa perlu melakukan perbuatan fisik yang merupakan tindak pidana (actus reus) dan juga mempunyai kesadaran atau niat melakukan perbuatan fisik tersebut (mens rea). Bukti yang dapat diterima oleh pengadilan dan dipertimbangkan dalam putusan hakim. Ketentuan dan prosedur pembuktian menentukan apakah suatu alat bukti dapat diterima atau tidak. Contoh bukti yang tidak admissible adalah kesaksian de auditu. Konsep common law: Kalau seseorang selain dari pemilik tanah menempati tanah tersebut selama jangka waktu tertentu dan pemilik tidak berkeberatan, hak tanah si pemilik dapat dihapus dan tanah tersebut dapat menjadi milik orang yang menempatinya.
English Term
admissible evidence
Description the common law tradition, the accused must generally have carried out the physical act which constitutes the crime (actus reus) and also have had the state of mind or intent to carry out that physical act (mens rea). Evidence that can be brought before the court and considered in the court’s decision. Admissibility is determined by the rules of evidence and procedure. An example of inadmissible evidence is hearsay evidence.
adverse possession
Common law concept: If a person other than the owner of land occupies that land for a specified period and the owner does not object to this occupation, the owner’s title to the land may be extinguished and the land may become the property of the occupier.
144
Term
no equivalent but a similar concept exists
no equivalent but a similar concept exists
no equivalent
no equivalent term but a similar concept exist
Indonesian Description Konsep Indonesia: penguasaan tanah tanpa izin yang akhirnya memberikan prioritas / kesempatan untuk memperoleh hak atas tanah. Di sistem yang menganut common law, pernyataan tertulis di bawah sumpah yang dapat dipakai sebagai bukti di pengadilan, sering sebagai pengganti keterangan lisan. Harfiah: teman peradilan. Pihak yang tidak terlibat langsung dalam suatu perkara tetapi diperbolehkan hakim untuk melontarkan argumen hukum atau fakta depan pengadilan. Penolakan suatu pihak untuk memenuhi perjanjian sebelum perjanjian mengharuskan ia melakukan perbuatan tersebut. Putusan sela Anton Piller. Perintah pengadilan yang mengizinkan penggugat memasuki rumah atau kantor tergugat untuk mencari dan menyita barang bukti yang berkaitan dengan proses persidangan
English Term
affidavit
amicus curae
Description Indonesian concept: possession of land without permission will usually lead to the occupier obtaining priority, or an opportunity, to obtain a land right. In common law systems, a written statement made under oath, which may be used as evidence in court, often as a substitute for oral evidence. Literally, ‘friend of the court’. A party not directly involved in particular proceedings but permitted by a judge to argue a point of law or fact before the court.
anticipatory breach
One party’s refusal to perform the contract before its performance is due.
Anton Piller order
Court order allowing the applicant to enter the respondent’s premises to search for and seize evidence relevant to a forthcoming civil case.
145
Term
Indonesian Description
English Term
perdata yang akan segera disidangkan.
no equivalent but a similar concept exists
no equivalent
Lihat penetapan sementara. Kuasa yang menurut pihak ketiga telah diberikan oleh prinsipal kepada agennya. Apabila prinsipal memberi alasan kepada pihak ketiga untuk percaya bahwa prinsipal telah memberi kuasa kepada agen untuk mengambil tindakan atas namanya, prinsipal tidak dapat menyangkal bahwa agen memiliki kuasa tersebut, meskipun kuasa nyatanya tidak diserahkan kepada agen. Menghadapkan seorang tahanan di depan pengadilan untuk menjawab surat dakwaan.
See interim injunction.
apparent authority
Authority a third party reasonably believes a principal has conferred upon his or her agent. If a principal represents to a third party that he or she has given the power to an agent to do an act, the principal cannot then deny that the agent had authority, even if no actual authority was given to the agent.
arraign (verb)
To bring a prisoner before a court to respond to the charges contained within an indictment.
Lihat arraignment. no equivalent
Di sistem yang menganut common law, ketika surat dakwaan dibacakan kepada terdakwa di depan persidangan. Terdakwa
Description
See arraignment. arraignment
In common law systems, where the indictment is read to the accused in court. The accused is then asked how he or she
146
Term
no equivalent
no equivalent no equivalent
no equivalent no equivalent no equivalent but a similar concept exists
Indonesian Description
English Term
Description
kemudian ditanyakan apakah dia bersalah atau tidak atas dakwaan tersebut.
pleads to the charges contained in the indictment.
Lihat arraign.
See arraign.
Perbuatan yang mengakibatkan seseorang mengantisipasi segera akan kena tergugat secara fisik. Berbeda dengan pengetahuan umum, perbuatan tersebut tidak berupa kontak fisik terhadap orang lain. Terjadinya kontak fisik disebut ‘ battery’ (penganiayaan). Seseorang yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama orang lain. Istilah yang berasal dari tradisi hukum Anglo-saxon ini dipakai sebagai acuan untuk para barrister. Organisasi barrister. Pengacara yang tugas utamanya adalah mewakili kliennya di pengadilan. Kehakiman; (i) (ii) tempat di mana majelis hakim
assault
Where the defendant causes the plaintiff to apprehend imminent physical contact with his or her person. Contrary to popular belief, assault occurs without any physical harm or contact. If physical harm or contact occurs, it is known as ‘ battery’.
attorney
A person empowered to act for another person. In countries of the common law tradition, a collective term for barristers.
bar
bar association barrister bench
Organisation of barristers. Legal practitioner whose main function is to represent clients in court. (i) Collective term for the judiciary; (ii) place where the judge(s) sit in
147
Term
Indonesian Description duduk; jabatan hakim; majelis hakim; dan komposisi majelis hakim (misalnya, full bench adalah jumlah hakim maksimum yang dapat memeriksa suatu perkara di pengadilan tertentu). Yang menerima manfaat dari trust (para penikmat) di negara yang menganut tradisi common law. Para beneficiary adalah orang atau kelompok yang disebutkan berhak mendapatkan manfaat dari aktiva atau pendapatan dari aktiva yang dipegang atau dikelola sesuai trust. Seorang trustee mempunyai kewajiban kepada beneficiary untuk mengelola trust dengan baik. Para beneficiary dapat termasuk settlor, dan orang lain yang settlor ingin menerima manfaat, tetapi tidak termasuk trustee. Di sistem yang menganut common law, standar keyakinan yang perlu dirasakan
English Term
(iii) (iv) (v)
no exact equivalent
no equivalent, but a similar concept exists
Description court; the judicial office; panel of judges; and the composition of the court (for example, a full bench is the maximum amount of judges that can hear a particular case in a certain court). In common law countries, named individuals or groups entitled to a benefit from the assets or income from the assets held on, or managed by the, trust and to whom the trustees have a duty in administering the trust. The beneficiaries may include the settlor, and people for whom the settlor wishes to provide a benefit, but cannot include the trustee.
(iii) (iv) (v)
beneficiary / beneficiaries (plural)
beyond reasonable doubt
In common law systems, the degree of certainty which a judge or jury must hold
148
Term (seyakin-yakinya)
no equivalent
no equivalent but a similar concept exists
Indonesian Description
English Term
hakim atau juri dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa atas dakwaan penuntut. Dalam perkara pidana di negara yang menganut common law, jaksa penuntut umum harus membuktikan dakwaannya berdasarkan standar beyond reasonable doubt, yaitu supaya hakim atau juri sangat yakin bahwa tidak ada alternatif wajar lain kecuali terdakwa melakukan kejahatan sebagaimana dia didakwakan. Lihat beban pembuktian. Hukum tertulis. Prinsip-prinsip hukum black-letter law materiil yang berasal dari undang-undang atau putusan hakim dan dianggap sebagai aturan-aturan teknis atau formule. Seperangkat peraturan yang berisi mengenai building code rincian pembangunan dan standar rancang bangunan (desain), yang umumnya untuk kepentingan keamanan.
Description to decide that an accused person is guilty of a criminal offence. In a criminal case in countries of the common law tradition, the prosecution must prove its case beyond reasonable doubt, that is, that there is no rational alternative except that the accused committed the crime. See standard of proof .
Written law. Principles of substantive law derived from legislation or judge-made law, often viewed as technical rules or as formulae. Set of regulations detailing construction and design standards, generally to ensure safety.
149
Term no equivalent but a similar concept exists
no equivalent but a similar concept exists (suara penentu) no equivalent but a similar concept exists
Indonesian Description
English Term
Pemilu dalam sistim parlementer untuk by-election mengisi kursi yang kosong di parlemen karena alasan tertentu, misalnya karena anggota parlemen meninggal dunia. Suara terakhir yang menjadi penentu suatu casting vote keputusan tertentu, ketika hasil pemungutan suara yang ada telah terbagi secara seimbang. Acuan untuk nama perkara yang citation (of a case) mendukung argumentasi hukum yang sering disertai kutipan atau singkatan prinsip yang diciptakan atau ditegaskan dalam perkara tersebut. Kebanyakan rujukan juga memberi informasi mengenai bagaimana mencari perkara dan kutipan dalam kumpulan putusan hakim, dengan menyebut tahun, nomor, judul publikasi dan halaman. Contoh rujukan kasus adalah: ‘Kasus R v Hallet (1969) SASR 141 menegakkan
Description An election in a parliamentary system to fill a parliamentary seat that has become vacant, for example, because of the death of the former member. A final vote that decides a particular matter when votes are otherwise equally divided.
Reference to the name of a case in support of a legal argument, often followed by a quotation or paraphrase of the principle that was established or reaffirmed in that case. Most citations also include information on how to find the case, by stating the year, volume number, law report name, and page number. An example of a citation is as follows: ‘ R v Hallet (1969) SASR 141 stands for the principle that where the accused places the victim in a situation where an inevitable
150
Term
no equivalent
no equivalent
no equivalent but similar concept exists (imbalan)
Indonesian Description prinsip hukum bahwa apabila terdakwa meletakkan korban dalam suatu situasi dimana suatu peristiwa yang tidak mungkin dihindari menyebabkan kematian korban, terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan’. Juga disebut judge-made law. Prinsip hukum dan remedies yang diciptakan dan dikembangkan oleh hakim dalam putusan pengadilan di negara-negara yang bertradisi hukum Anglo-saxon. Lihat tradisi hukum Anglo-saxon. Pemungutan suara dalam legislatif dimana anggota-anggota legislatif boleh memilih berdasarkan penilaian pribadi mereka, dan tidak harus berdasarkan partai politik mereka. Di negara common law, kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus memberikan atau mengorbankan sesuatu supaya perjanjian tersebut mengikat para
English Term
Description event causes death the accused is guilty of murder.’
common law
conscience vote
consideration
Also referred to as judge-made law. The legal rules and remedies that have been created by and developed through judicial decisions over time in countries of the common law tradition. See common law tradition. A vote of a legislature in which members may vote according to their own judgment or beliefs, and not necessarily according to those of their political party. In common law countries both parties must give or sacrifice something in order to create a binding agreement. The thing provided or sacrificed is referred to as
151
Term
Indonesian Description
English Term
pihak. Apa yang diberikan atau dikorbankan disebut consideration.
consideration. For example, the receiver of a gift in a common law country would have to provide something in return for the gift. If not, a court might order that the gift be returned to the original owner at the owner’s request. The main exception to the requirement of consideration in common law systems is the contract under seal.
Contohnya, di negara yang ber tradisi common law penerima suatu hibah harus menyediakan sesuatu sebagai balasan dari hibah tersebut. Bila tidak, pengadilan dapat memerintahkan hibah tersebut dikembalikan kepada pemilik awal berdasarkan permintaan pemilik. Pengecualian utama dari persyaratan imbalan ini dalam sistem common law adalah contract under seal .
no equivalent but a similar concept exists
Di negara yang ber tradisi hukum kontinental, imbalan biasanya bukan persyaratan untuk diadakannya perjanjian yang sah dan mengikat. ‘Sepatutnya mengetahui’. Seseorang dianggap oleh hukum mengetahui suatu fakta atau keadaan karena orang tersebut sepatutnya mengetahui fakta atau keadaan
Description
In countries of the civil law tradition, consideration is generally not a requirement for a valid and binding contract.
constructive notice
Where, under the circumstances, a person is deemed to know a particular fact or state of affairs because he or she ought to have known of that fact or state of affairs, even if
152
Term
no equivalent
no equivalent
no equivalent
Indonesian Description tersebut, bahkan kalau orang tersebut tidak senyatanya mengetauhi fakta atau keadaan tersebut. Pengacara mewakili kliennya dalam perkara perdata dengan kesadaran bahwa ia hanya akan dibayar apabila memenangkan perkara tersebut atau menyelesaikan perkara secara perdamaian. Di negara yang bertradisi common law, perjanjian yang termuat di dalam surat yang disegel, yaitu surat yang mengatakan di dalamnya bahwa surat tersebut adalah ‘disegel’ atau ‘di bawah segel’. Perjanjian ini dapat dilaksanakan tanpa imbalan ( consideration). Suatu keadaan dimana penggugat tidak menjaga kepentingannya dan oleh karenanya juga bertanggung jawab atas atau ikut campur dalam kerugian yang ia alami. Di beberapa yurisdiksi, keadaan ini mengakibatkan pengugat tidak dapat mendapatkan ganti rugi sama sekali. Di
English Term
Description in fact that person did not have that knowledge.
contingency fee
Lawyer acts for a client in a civil case with the understanding that he or she will only receive payment if he or she wins or settles the case.
contract under seal (deed)
In common law countries, a contract that is contained in a formally ‘sealed’ document, that is a document which states itself to be ‘sealed’ or ‘under seal’ in its own text. These contracts are enforceable without consideration in common law countries. Where the plaintiff fails to guard his or her own interests and contributes to the damage he or she suffers. In some jurisdictions, a plaintiff’s contributory negligence prevents him or her claiming from the defendant; in others, the plaintiff’s damages are reduced to the extent of his or her contribution of
contributory negligence
153
Term
no equivalent but a similar concept exists no equivalent but a similar concept exists (see badan hukum )
Indonesian Description negara yang lain jumlah ganti rugi yang diberikan dikurangi sesuai dengan kesalahan penggugat. Mempunyai status ber badan hukum. Suatu perseroan adalah badan hukum yang terlepas dari para pemilik (pemegang saham) dan direksinya. Dampak utama dari keadaan tersebut adalah perusahaan – bukan para pemilik atau direksinya – yang bertanggung jawab atas utang dan kewajiban perusahaan. Akan tetapi, ada beberapa keadaan di mana pengadilan dapat ‘membuka kedok perusahaan’ ( lift the corporate veil ), yaitu mengabaikan status perseroan sebagai badan hukum dan mempertanggungjawabkan para pemilik atau manajer secara pribadi atas utang perusahaan.
English Term
Description fault.
corporate personality
To have the status of a legal entity.
corporate veil
A company is an entity distinct from its owners (shareholders) and directors. The main implication of this is that the company itself – rather than its owners or directors – is responsible for company debts or other liabilities. However, there are some circumstances where a court will ‘lift the corporate veil’ and hold an owner or manager personally responsible for the debts of the company. See director’s duties and legal entity.
Lihat kewajiban direksi dan badan hukum.
154
Term no equivalent no equivalent but a similar concept exists
no equivalent but a similar concept exists
no equivalent but a similar concept exists no equivalent no equivalent but a similar concept exists
Indonesian Description Berbagai negara common law memakai istilah county court untuk mengacu kepada district court. Negara lain menggunakannya untuk mengacu pada pengadilan tingkat kedua dalam hirarki pengadilan. Suatu kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tanah yang dituliskan dalam sertifikat tanah yang bersangkutan. Kewajiban ini juga mengikat pada pembeli atau pemilik tanah berikutnya. Pemeriksaan silang. Lihat examination in chief . Saksi yang dihadirkan negara, yaitu penuntut umum yang mewakili pemerintah. Kegiatan perusahaan yang bertujuan memperoleh modal dengan menerima pinjaman dari perorangan atau badan hukum. Debenture merupakan surat butki bahwa seorang telah meminjamkan modal
English Term counsellor at law county court
Description Some common law jurisdictions use this term to refer to first instance jurisdictions instead of district court. Others use it for the second level of courts in the hierarchy.
covenant
An obligation to do or to refrain from some act with respect to land, noted on the title. This becomes binding upon subsequent purchasers of the land.
cross-examination
See examination in chief .
crown witness
A witness called by the crown, that is, the prosecutor representing the government. A method by which a company raises finance, by accepting loans from a person or entity. A debenture is a document that evidences that a person has loaned money to a company.
debenture
155
Term no equivalent
Indonesian Description kepada perusahaan. Mempunyai berbagai arti menurut common law: 1. Alat-alat bukti beserta dalil-dalil yang disampaikan terdakwa dalam rangka pembelaan terhadap dakwaan yang diajukan terhadapnya oleh jaksa penuntut umum . 2. Fakta atau hukum yang kalau terbukti akan menghapus atau meringankan tanggung jawab atau kesalahan terdakwa. Misalnya, jika terdakwa membuktikan dalil bahwa dirinya didesak oleh orang lain, mungkin akan divonis bersalah menyebabkan matinya orang bukan pembunuhan. Konsep ini mirip dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf . 3. Dalam persidangan berarti terdakwa atau tergugat dan tim kuasa hukumnya.
English Term defence
Description Has a number of meanings at common law: 1. The evidence and arguments put forward by an accused to combat a criminal charge made against him or her by a prosecutor. 2. Issues of fact or law that, if proven by the defendant, reduce or eradicate the defendant’s liability or guilt. For example, if the defence of duress is proven, the defendant might be found guilty of manslaughter rather than murder. This meaning is similar to Indonesian concepts of legal justification and legal excuse. 3. In court, used to refer collectively to the defendant and his or her legal representatives.
156
Term
Indonesian Description
English Term
Description
Peraturan perundang-undangan yang dibuat atas dasar pelimpahan wewenang legislatif . Contoh dari Indonesia adalah peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Pernyataan resmi tertulis yang dibuat untuk diajukan dalam pengadilan, seperti affidavit.
delegated legislation
A law made on the basis of a delegation of legislative power. Indonesian examples include government regulations and presidential decisions.
deposition
Official written statement made for subsequent use in court, such as an affidavit.
no equivalent but a similar concept exists
Hak pemegang saham untuk menggugat direksi atas nama perusahaan.
derivative action
no precise equivalent term no equivalent
Lihat alasan pemaaf dan alasan pembenar. Klausul dalam kontrak yang berisi penolakan atau pembatasan tanggung jawab hukum salah satu pihak. Dalam system common law, proses yang dilakukan sebelum perkara disidangkan di mana para pihak menyediakan dokumendokumen miliknya yang relevan terhadap perkara antara mereka supaya dapat
diminished responsibility
Shareholder’s right to bring an action against the directors in the name of the company. See alasan pemaaf and alasan pembenar.
no equivalent but a similar concept exists
no equivalent but a similar concept exists
no equivalent but a similar concept exists
disclaimer
A term in a contract that seeks to exclude or limit the legal liability of one party.
discovery
Pre-trial common law process under which the parties make available for inspection to the opposing party documents in their possession relevant to the case between them.
157
Term
Indonesian Description
English Term
diperiksa pihak lawan. Biasanya dilakukan sebelum persidangan dimulai.
no equivalent but a similar concept exists
Dalam hukum acara Indonesia, sebelum kesimpulan masing-masing pihak diperkenankan untuk memeriksa seluruh bukti-bukti yang diajukan lawannya (inzage). Dalam system yang menganut common distinguishing (of law, suatu precedent yang diciptakan precedent) dalam perkara tertentu hanya mengikat pengadilan di kemudian hari jika faktafakta dari perkara yang menjadi precedent mirip atau sama dengan fakta-fakta perkara yang diadili oleh pengadilan di kemudian hari. Hakim dapat menolak untuk menerapkan precedent atas dasar fakta-fakta yang menjadi dasar precedent dapat dibedakan (‘can be distinguished’) dari fakta perkara yang sedang diperiksa.
Description In Indonesian procedural law, each party is given the opportunity before concluding to inspect all the evidence adduced by the other parties to the proceeding ( inzage).
In common law systems, a precedent established in a particular case is only binding on a subsequent court if the fact situations of the precedent-establishing case and the subsequent case are similar or the same. A judge may be able to refuse to apply the precedent on the basis that the facts that established the precedent were in some way different to (distinguishable from) the facts of the case before him or her. See precedent.
Lihat precedent.
158
Term
Indonesian Description
English Term
Description
no equivalent but a similar concept exists (kewajiban untuk berhati-hati)
Kewajiban untuk berhati-hati supaya tidak merugikan orang lain. Kewajiban tersebut lazimnya melekat pada tergugat apabila dia dapat secara wajar meramalkan bahwa penggugat akan dirugikan oleh perbuatan tergugat jika tergugat tidak hati-hati. Misalnya, para pemberi kerja memiliki kewajiban untuk berhati-hati terhadap pekerjanya, dan para dokter memiliki kewajiban tersebut terhadap pasiennya.
duty of care
A legal obligation to refrain from causing harm to another person. This duty usually arises where the defendant can reasonably foresee that the plaintiff will be harmed by the defendant’s acts if the defendant does not exercise reasonable care. So, for example, employers have a duty of care to their employees and doctors have a duty of care to their patients.
no equivalent but a similar concept exist
Hak yang dimiliki seseorang berkaitan dengan hak atas tanah milik orang lain, yang tanpanya akan dianggap melanggar hukum. Misalnya, hak untuk melewati tanah milik orang lain. Dalam prekembangannya di Inggris, common law menjadi tidak fleksibel, terbatas dan kadangkala kasar/keras. Alasan untuk mengajukan gugatan menjadi terbatas dan kadangkala common law tidak dapat memberikan remedy yang efektif. Pengadilan Equity muncul untuk
easement
A right one party enjoys with respect to another person’s land that would normally be illegal. This often involves a right to travel across land.
equity
As the common law developed in England, it became quite inflexible, limited and sometimes harsh. There were only a limited number of causes of action and sometimes the common law could provide no effective legal remedy. Courts of Equity evolved to counteract the injustices and harshness of
no equivalent
159
Term
Indonesian Description meniadakan ketidakadilan dan kekerasan common law. Pada abad pertengahan penggugat yang tidak dapat mengajukan gugatannya pada pengadilan common law, memohon pada Raja, yang adalah ‘ fountain of all justice ’ (sumber dari segala keadilan), untuk melaksanakan fungsi judisial sisanya. Gugatan ini selanjutnya diserahkan kepada Chancellor dan akhirnya dibentuklah the Court of Chancery sebagai pengadilan khusus menangani permasalahan permasalahan seperti itu. The Court of Chancery jauh lebih informal daripada pengadilan Common law dan mampu melaksanakan keadilan atas dasar kebaikan dari kasus tersebut. Sampai dengan awal abad ke tujuhbelas equity mengembangkan prinsip-prinsip hukum dan prosedurnya sendiri berdasarkan konsep-konsep keadilan dan kejujuran/kewajaran. Pada pertengahan abad ke sembilan belas
English Term
Description the common law. In the middle ages claimants who were unable to pursue an action in the common law courts, petitioned the King, who was the "fountain of all justice", to exercise his residual judicial function. These petitions were later referred to the Chancellor and eventually the Court of Chancery was set up as a specialist court to deal with such petitions. The Court of Chancery was more informal than the Common Law courts and was able to give effect to justice on the basis of the merits of the case. By the early seventeenth century equity was developing its own series of legal principles and procedures based on concepts of justice and fairness. In the mid nineteenth century there was a reformation of the English Court structure and as a result the old courts were abolished and integrated into a new framework. Under the new system English Courts and Judges
160
Term
Indonesian Description terjadi reformasi dalam struktur Pengadilan Inggris dan sebagai hasilnya kedua pengadilan lama tersebut dihapuskan dan dilebur menjadi satu kerangka kerja yang baru. Di bawah sistem yang baru ini pengadilan dan hakim Inggris memiliki jurisdiksi untuk menangani kedua sistem hukum secara bersama-sama. Dalam hal terjadi konflik antara common law dengan equity , equity -lah yang menang. Equity jauh lebih fleksibel daripada common law dan didasarkan atas sekumpulan prinsip-prinsip umum yang terkait dengan masalah kejujuran/kewajaran. Sebuah equitable remedies hanyalah akan diberikan kepada seorang penggugat yang telah bertindak dengan jujur/wajar dalam kaitan dengan masalah yang diajukan ke pengadilan. Hal ini diwujudkan dengan prinsip-prinsip equity yaitu ‘ person who seeks equity must
English Term
Description had the jurisdiction to administer both bodies of law concurrently, and in cases of conflict between the common law and equity, equity was to have precedence. Equity has greater flexibility than the common law and is based on a set of general principles related to issues of fairness. An equitable remedy will only be granted to a claimant who has themselves acted fairly in relation to the issues leading to the Court action. This is embodied by such equitable principles as a "person who seeks equity must do equity" and "a person must come to equity with clean hands". Unlike the common law, where a remedy will follow if a claim is made out, in equity relief is discretionary and the judge may decide not to grant a remedy. The contribution of equity in providing a range of legal actions, principles and remedies is significant.
161
Term
Indonesian Description
English Term
Description
do equity’ (seorang yang memohon equity haruslah bertindak jujur/wajar) dan ‘ a person must come to equity with clean hands’ (seorang yang datang ke pengadilan equity haruslah dengan tangan bersih). Tidak seperti common law, dimana pertolongan dari pengadilan hanyalah dapat diberikan jika gugatan-menggugat telah selesai, dalam equity pertolongan tersebut merupakan diskresi dan hakim boleh tidak memberikan pertolongan apapun. Kontribusi equity dalam memperluas cakupan gugatan, prinsip-prinsip dan pertolongan-pertolongan sangatlah signifikan.
no equivalent but a similar concept exists
Keseluruhan harta benda suatu badan hukum atau seorang.
estate
no equivalent
Menurut equity, apabila A menyampaikan fakta kepada B atau melakukan perbuatan sehingga B percayai apakah yang dikatakan atau dilakukan A dan B mengambil
estoppel
The entire property of an entity or person. At equity, if A, by acts or words, gives person B reason to believe that a certain set of facts exist and B takes action because of those facts, person A cannot later, to his or
162
Term
Indonesian Description tindakan berdasarkan pemahaman tersebut maka A tidak boleh menyangkal fakta tersebut atau menyatakan tindakan sebelumnya bersifat tidak wajar sematamata untuk keuntungan pribadinya.
Misalnya, seandainya seorang pemilik tanah memperbolehkan penyewa membayar sewa bulanan terlambat sepuluh hari selama enam bulan, kemudian dalam bulan keempat, pemilik mengajukan gugatan untuk mengusir penyewa karena terlambat membayar satu minggu. Demikian hal ini tidak adil dan pemilik tanah dicegah (estopped) melaksanakan hak untuk mengusir penyewa karena terlambat membayar sewa.
English Term
Description her benefit, deny those facts or say that his or her earlier act was improper. For example, if a landlord agrees to allow a tenant to pay rent ten days late for six months, it would be unfair to allow the landlord to bring a court action in the fourth month to evict the tenant for being a week late with the rent. The landlord would be estopped from asserting his right to evict the tenant for late payment of rent.
163
Term
Indonesian Description
English Term
Description
no equivalent but a similar concept exists (verstek / in absentia)
Persidangan pengadilan yang diadakan tanpa kehadiran termohon berdasarkan permohonan pemohon. Hakim akan mengabulkan permohonan ini hanya dalam keadaan yang memaksa.
ex parte (hearing)
Court hearing held in the absence of the respondent upon the request of the applicant. A judge will generally only grant such a request in urgent circumstances.
no equivalent but a similar concept exists
Pemeriksan in chief . Umumnya pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara perdata atau pidana di negara common law dilakukan sebagai berikut:
examination in chief
Generally speaking, the questioning of witnesses in civil or criminal cases in common law countries proceeds as follows:
1. Satu pihak memanggil saksi yang mendukung kasusnya. Pihak ini mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut. Ini disebut pemeriksaan in chief . 2. Pihak lawan kemudian boleh mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut. Hal ini disebut pemeriksaan silang. Hukum Indonesia tidak mengenal istilah khusus untuk pemeriksaan ini, walaupun konsepnya
1. One party calls a witness to assist its case. It initially asks questions of this witness. This is referred to as examination in chief. 2. The opposing party is then permitted to ask questions of this witness. This process is referred to as cross examination. Indonesian law does not have a special term for this sort of examination, although the concept is known. 3. Finally, the party who originally called
164
Term
Indonesian Description
English Term
dikenal 3. Akhirnya, pihak yang memanggil saksi tersebut boleh mengajukan pertanyaan lanjutan berkaitan dengan hal-hal yang muncul dalam ‘pemeriksaan silang’. Hal ini disebut re-examination. Namun menurut hukum acara Indonesia, pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh hakim.
Description the witness may ask further questions of the witnesses about issues arising from the cross examination. This is referred to as re-examination. According to Indonesian procedural law, however, this examination is ususally conducted by the judge. The above process is repeated for each witness.
Proses di atas diikuti untuk setiap saksi. no equivalent
Ganti rugi yang diberikan oleh hakim dalam persidangan yang jumlahnya lebih dari jumlah yang biasanya akan diberikan kepada penggugat, sebagai tanda tidak setuju terhadap perbuatan tergugat.
exemplary damages
Damages awarded by a judge that exceed the amount considered normal as a sign of disapproval of the defendant’s conduct.
no equivalent but a similar concept exists no equivalent
Sama dengan actual notice.
express notice
Equivalent to actual notice.
Pembatasan terhadap kemerdekaan fisik seseorang tanpa alasan hukum yang sah.
false imprisonment (tort)
The unlawful restriction of the physical liberty of a person.
165
Term no exact equivalent
no equivalent but a similar concept exists
Indonesian Description Seorang yang memiliki hubungan dengan orang lain berdasarkan kepercayaan dan sepakat untuk mengambil tindakan atas nama atau untuk kepentingan orang lain tersebut. Seorang fiduciary tidak boleh memiliki pertentangan kepentingan yang berkaitan dengan kewajibannya terhadap kepentingan orang lain tersebut. Fiduciary juga harus melaksanakan tugasnya dengan standar kehati-hatian yang tinggi dalam hal melindungi atau memajukan kepentingan orang lain tersebut. Contoh hubungan fiduciary termasuk hubungan antara trustee dan beneficiary, pengacara dan klien, serta dokter dan pasien. Hak jaminan atas benda tertentu. Hukum Indonesia hanya memperbolehkan hak jaminan atas benda tertentu
English Term fiduciary
Description Someone who is in a relationship of trust and confidence with another and undertakes to act on the behalf, or in the interests, of that other person. Fiduciaries must not allow any conflict of interest to interfere with their duties to the person in whose interests they are acting. They must also exercise a high standard of care in protecting or promoting the interests of that person. Examples of fiduciary relationships include trustee and beneficiary, lawyer and client, and doctor and patient.
fixed charge
Security over a specific asset or assets.
Indonesian law only allows securities in respect of specific assets (compare with
166
Term
no equivalent
no equivalent
Indonesian Description
English Term
Description
(bandingkan dengan floating charge).
floating charge).
Jenis jaminan ini agak mirip dengan fidusia. Dalam fidusia, penentuan jenis benda tetap harus spesifik dan dibuatkan daftarnya. Hak jaminan atas sejenis benda tertentu di mana benda itu sendiri dapat berubah-ubah. Benda yang termasuk dalam jaminan baru diketahui saat jaminan yang bersangkutan dieksekusi. Agak mirip, tetapi tidak sama dengan ‘teramalkan’. Salah satu unsur tort (khususnya dalam kasus negligence) yang harus dibuktikan oleh tergugat supaya klaim penggugat dapat dikabulkan. Tergugat biasanya hanya dipertanggungjawabkan apabila akibat kelalaian atau kealpaan (yaitu, kerugian yang dialami penggugat) dapat diperkirakan akan terjadi (patut menduga hal dapat terjadi) pada saat kelalaian atau kealpaan
This form of security is similar to the Indonesian ‘ fidusia’, which requires that the goods secured be specifically identified and listed. Security over a category of property, the composition of which may vary over time. The exact property caught by a floating charge is known when the charge is enforced and ‘crystallises’. An element of tort (particularly in negligence actions) which must be proven by the plaintiff to claim from the defendant. The defendant will usually only be liable if the result of his or her negligent act or omission (that is, the damage suffered by the plaintiff) was reasonably foreseeable at the time of the act or omission.
floating charge
foreseeable
167
Term no equivalent
no equivalent
no equivalent no equivalent but a similar concept exists
Indonesian Description dilakukan. Pelanggaran yang begitu serius sehingga salah satu pihak tidak dapat menikmati manfaat yang diharapkan dari perjanjian. Demikian pihak yang rugi mempunyai hak untuk mengambil langkah hukum untuk membatalkan perjanjian dan memohon remedy dari pengadilan, seperti ganti rugi. (Amerika Serikat) Dewan juri agung. Dewan yang dibentuk untuk menentukan apakah seorang pantas didakwakan. Dewan juri yang anggotanya tidak sepakat tentang vonis. Penyelidikan pejabat negara – misalnya Presiden – yang biasanya dilakukan oleh legislatif untuk memutuskan apakah dia melawan hukum yang bersangkutan dengan jabatannya. Kalau diadili salah, pejabat itu diancam dipecat.
English Term
Description
fundamental breach
Such a serious breach that a party is deprived of a benefit it expected to obtain under the contract. That party then has the right to take legal action to terminate the contract and to obtain a remedy such as damages.
grand jury
(United States) A body composed to determine whether a person should be prosecuted. A jury unable to decide upon a verdict.
hung jury impeachment
Trial of a state official – for example, a President – usually by the legislature for an alleged wrongdoing related to his or her office. If found guilty, the official may be dismissed. See interpelasi (interpolation or
168
Term no equivalent but a similar concept exists
no equivalent
Indonesian Description Lihat interpelasi. Kuasa tidak langsung. Seorang agen memiliki kuasa tidak langsung dari prinsipal untuk mengambil tindakan kalau prinsipal telah memberi alasan kepada agen untuk percaya bahwa kuasa telah diberikan melalui pernyataan atau kelakuannya (bahkan kalau tidak langsung menyatakan ada kuasa). Cakupan kuasa tersebut juga dapat ditafsirkan berdasarkan posisi agen. Misalnya, direktur utama perusahaan dianggap memiliki kuasa tidak langsung untuk mengawasi pengelolaan perusahaan sehari-hari kecuali disebut yang lain. Salah satu dasar uji materiil di negara yang menganut tradisi common law. Pelaksanaan wewenang oleh pejabat pengambil keputusan publik dengan cara yang tidak dimaksudkan dalam hukum. Hal ini dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan serta bersifat ultra vires.
English Term implied authority
improper purpose
Description impeachment). An agent may have implied authority to act from his or her principal if the principal has implied this grant of authority by statement or conduct (even if there is no express declaration of authority). The scope of authority may also be implied by the agent’s position. For example, a managing director of a company would be presumed to have the implied authority to supervise the daily running of a company unless otherwise instructed.
A ground for judicial review in common law countries. Exercise of power by a public decision-maker in a way which the power was not intended to be exercised. This is considered a misuse of power and is ultra vires.
169
Term no equivalent
no exact equivalent but a similar concept exists (pendirian) no equivalent but a similar concept exists
no equivalent but similar concept exists
Indonesian Description
English Term
Description
Perkumpulan yang berbentuk badan hukum. Di berbagai negara (seperti Australia) perkumpulan ini adalah organisasi non-laba yang menjadi perseroan terbatas, yaitu pemilik (pemegang saham) dan direksinya mempunyai kewajiban yang terbatas dalam hal utang perkumpulan. Proses di mana perkumpulan orang menjadi perseroan (badan hukum).
incorporated association
In some countries (such as Australia), this is a type of non-profit organisation that is incorporated, meaning its members (shareholders) and managers enjoy limited liability for the debts of the association.
incorporation
Process by which an association of persons becomes a company (legal entity).
Prinsip dasar dari sistem Torrens, dimana pendaftaran tanah menjamin hak atas tanah kecuali ada pengecualian yang terbatas, misalnya penipuan. Sesuatu janji dalam perjanjian bahwa pihak yang menyetujui akan memastikan pihak lainnya tidak mengalami kerugian. Berbeda dengan penanggungan yang berkaitan dengan utang pihak ketiga, indemnity biasanya berupa janji langsung antara para pihak. Indemnity tidak harus
indefeasibility
Fundamental principal of the Torrens system, under which registration of land is a guarantee of title, unless a number of limited exceptions, such as fraud, apply. Contractual promise that the party granting the promise will ensure the other party suffers no loss. Unlike a guarantee, an indemnity is usually a direct promise between the parties rather than in respect of the debts of a third party. An indemnity does not need to be ancillary to another
indemnity
170
Term
no equivalent no equivalent but a similar concept exists
no precise equivalent
Indonesian Description
English Term
Description
merupakan accessoir.
contract.
Dalam hukum Indonesia dikenal konsep guarantie namun lazimnya digunakan untuk penanggungan yang tidak bersifat accessoir. Sama dengan pre-contractual agreement. Apabila suatu perusahaan tetap mengadakan utang tambahan meskipun tidak solvabel. Menurut hukum perusahaan berbagai negara, para direksi akan bertanggung jawab secara pribadi atas utang jika mereka senyatanya mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perusahaan terkait tidak solvabel sewaktu utang tersebut diadakan. Tindakan yang sah secara hukum. Tindakan pemerintah, eksekutif, suatu lembaga atau perorangan yang sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya berdasarkan ketentuan undang-undang atau produk hukum lain.
At Indonesian law, the concept of the guarantie is known, but it is typically used for a guarantee that is ancillary to another contract. Equivalent to pre-contractual agreement. Where a company continues to incur debts even though it is insolvent. Under the company laws of some countries, directors will be personally liable for these debts if they know, or should have known, that the company was insolvent when the debt was incurred.
indicative agreement insolvent trading
intra vires
Within power / a legally authorized act. An act of government, the executive, an institution or an individual that falls within the power granted to it by legislation or some other law.
171
Term
Indonesian Description
English Term
Description Compare with ultra vires.
Bandingkan dengan ultra vires. Lihat relevant consideration.
irrelevant consideration
See relevant consideration.
no equivalent no equivalent but a similar concept exists (yurisprudensi tetap)
Lihat common law. Kaidah hukum yang dibuat oleh hakim.
judge-made law judge-made law
See common law. Law created by judges.
no equivalent but a similar concept exists
Pernyataan di bagian akhir surat pernyataan jurat (affidavit) di mana tanda tangan penulisnya dibubuhi serta disebut identitas penulis, kapan dibuat dan orang yang menyaksikan penandatangan tersebut. Dewan juri. Sekelompok orang tanpa jury kualifikasi atau pengalaman hukum yang mempertimbangkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu perkara dan menentukan apakah bukti tersebut seharusnya dianggap benar atau tidak. Biasanya juri dipakai dalam perkara
no equivalent
no equivalent although the concept is wellknown
Lihat precedent dan yurisprudensi. See precedent and law reports. Statement at the end of an affidavit in which the signature of the person who made it is written and which indicates who made the statement, where and when it was made, and who witnessed it. A group of people with no formal legal qualifications or experience who evaluate the evidence adduced by the parties in a case to determine whether it should be accepted as fact. Juries are normally used in criminal trials but are also used sometimes in civil cases in some countries.
172
Term
Indonesian Description
English Term
pidana tetapi kadang-kadang juga dipakai dalam perkara perdata di beberapa negara.
no equivalent but a similar concept exists
no exact equivalent
Lihat tryer of fact dan verdict. Perkara dalam sistem hukum common law yang menciptakan prinsip hukum baru atau menjelasan prinsip-prinsip hukum yang tidak jelas. See precedent. Undang-undang atau kumpulan undangundang yang diberlakukan oleh parlemen. Kata ‘legislation’ selalu dalam bentuk tunggal meskipun dapat mengacu kepada sejumlah produk hukum – atau bahkan semua undang-undang di suatu wilayah hukum. Dengan demikian ‘legislations’ bukan kata yang diakui dalam bahasa Inggris.
Description See tryer of fact and verdict.
leading case
legislation
In the common law tradition, this is a case in which a legal principle is created or in which uncertainty in the law is clarified by a court. See precedent. A statute or body of statutes enacted by a parliament. Legislation is always referred to in the singular, even though it can refer to a number of laws – or indeed the corpus of a jurisdiction’s laws. ‘Legislations’, is, therefore, not a recognised word in English. See peraturan perundang-undangan.
Lihat peraturan perundang-undangan.
173
Term no equivalent no equivalent term but a similar concept exists
no equivalent
Indonesian Description Sama dengan pre-contractual agreement. Ganti rugi yang harus dibayar oleh salah satu pihak apabila pihak tersebut tidak memenuhi kewajibannya tertentu dalam perjanjian. Jumlah ganti rugi yang harus dibayar ini ditetapkan pada saat perjanjian dibuat; tertulis/terdapat dalam perjanjian; dan harus merupakan perkiraan kerugian yang nyatanya akan diderita oleh pihak lainnya kalau pihak tersebut tidak memenuhi perjanjian. Salah satu kamar dalam parlemen yang menganut sistem bikameral. Dalam sistem parlementer, pemerintah dibentuk dari partai yang memiliki dukungan mayoritas pada majelis ini.
English Term
Description
letter of intent liquidated damages
Equivalent to pre-contractual agreement. Damages that must be paid by a party who breaches a contract in a specific way. The amount of these damages is determined in advance by the parties to the contract, is included in the contract, and must reflect a genuine estimation of loss.
lower house
One of the two houses in a bicameral system. In parliamentary systems government is formed from the party that has majority support of this house. See upper house.
no equivalent but a similar concept exists no equivalent but a similar concept exists
Lihat majelis tinggi. Hakim yang memimpin sidang di magistrate’ s court. Tingkat paling rendah (‘ first instance’) dalam hierarki peradilan di sebagian
magistrate magistrate’s court
Judge who presides in a magistrate’s court. Lowest tier (first instance) court in the judicial hierarchy of a number of common
174
Term
no equivalent but concept well-known no equivalent
no equivalent
no precise equivalent term (but similar concept)
Indonesian Description negara yang bertradisi common law. Pengadilan magistrate berwenang memeriksa perkara perdata dan pidana yang ringan. Tindakan yang bertentangan dengan hukum. Salah satu perbuatan tort – mengajukan perkara pidana terhadap seseorang semata-mata untuk merugikan terdakwa dan tanpa dasar hukum yang benar. Perintah pengadilan di negara common law yang mewajibkan pegawai negeri melaksanakan tugas publik atau mengambil suatu keputusan. Di sistem yang menganut ‘ common law’ perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain tetapi tidak merupakan pembunuhan (misalnya, karena tidak ada niat (mens rea) untuk membunuh) tetapi masih dianggap tindak pidana.
English Term
Description law countries. These courts have jurisdiction to hear minor criminal and civil cases.
malfeasance
Commission of an unlawful act.
malicious prosecution
Tort of initiating criminal proceedings against someone maliciously and without justification.
mandamus
A common law court order requiring a public official to perform his or her public duty or to exercise his or her discretion.
manslaughter
In common law systems, the act of causing the death of another, but not constituting murder (for example, because there was no intention (mens rea) to kill) but which is nonetheless a wrongful act.
175
Term
no equivalent but a similar concept exists
Indonesian Description Walaupun di Indonesia tidak ada istilah yang sama dengan manslaughter , KUHPidana menentukan berbagai tindakan yang dianggap manslaughter di banyak negara yang menganut common law. Contohnya, Pasal 359 yang berkaitan dengan menyebabkan mati karena kealpaan. Perintah pengadilan untuk mencegah tergugat memindahkan atau mengalihkan asetnya yang berada di luar wilayah hukum pengadilan selama proses persidangan. Tujuannya, untuk memudahkan proses eksekusi seandainya tergugat harus membayar ganti rugi.
no precise equivalent
Lihat penetapan sementara. Niat jahat, motivasi jahat, maksud jahat.
no equivalent but a similar concept exists
Lihat actus reus. Hasil proses hukum yang tidak adil, terutama kalau terdakwa seharusnya
English Term
Mareva injunction
Description Although Indonesia does not have an equivalent term for ‘manslaughter’, the Criminal Code (KUHP) does cover a number of acts which would be considered manslaughter in many common law countries. One example is Article 359, which deals with causing death through negligence. Court order preventing the defendant from removing its assets from the jurisdiction of the court during the trial so that if the court eventually decides that the defendant is liable, damages are still available to the plaintiff .
mens rea
See actus reus.
miscarriage of justice
Unjust outcome of legal process, specifically where an accused should have
176
Term no equivalent but concept well-known no equivalent
no equivalent no equivalent
no equivalent
Indonesian Description dibebaskan tetapi tidak dibebaskan karena ada kekeliruan. Perbuatan yang ada dasar hukumnya tetapi tidak dilakukan secara patut. Pernyataan yang menyesatkan atau tidak benar. Pihak yang menyepakati suatu perjanjian atas dasar misrepresentation mungkin dapat membatalkan perjanjian dan atau menuntut ganti rugi. Sama dengan procedural fairness. Kelalaian yang merupakan tort. Perbuatan tort ini dilakukan jika secara tidak sengaja seorang merugikan orang lain dengan cara yang menurut ukuran masyarakat (reasonable person) tidak pantas dilakukan atau jika orang tersebut gagal melakukan sesuatu yang menurut ukuran masyarakat adalah pantas dilakukan dalam keadaan yang sama. Argumentasi yang diajukan kepada hakim oleh suatu pihak bahwa pihak lawan tidak membuktikan unsur penting dari dalil atau
English Term misfeasance
Description been acquitted but was not because of an error. Improper performance of lawful act.
misrepresentation
A statement that is misleading or untrue. A party that enters into a contract on the basis of a misrepresentation may be able to rescind the contract and or sue for damages. natural justice Equivalent to procedural fairness. negligence / negligent (tort) This tort is committed if a person causes unintentional damage to another by doing something that a reasonable person would not have done, or fails to do something which a reasonable person would have done under similar circumstances.
no case submission
An argument put to a judge by one party that the other party has not proved an essential element of its case and that,
177
Term
Indonesian Description
English Term
delik pidana dan dengan demikian perkara tersebut harus dikesampingkan atau unsur tersebut dianggap tidak terbukti.
no equivalent but concept well-known no equivalent but a similar concept exists
Misalnya, jika penuntut umum telah mengajukan barang bukti tetapi buktinya lemah atau tidak meyakinkan, pembela dapat mengajukan argumentasi kepada hakim bahwa bukti yang diajukan penuntut umum tidak cukup membuktikan terdakwa bersalah. Apabila hakim sepaham, perkara tersebut dikesampingkan tanpa pembela harus membuktikan kasusnya dan terdakwa dibebaskan. Tidak melakukan tugas wajib. Pemberitahuan. Mengetahui fakta tertentu yang dapat membawa akibat hukum bagi yang mengetahui fakta tersebut. Ada beberapa jenis ‘mengetahui’ dalam hal ini, misalnya: senyatanya mengetahui (lihat express notice) dan sepatutnya mengetahui
Description therefore, the case should be dismissed or that element conceded. For example, if the prosecution has submitted its evidence but it is weak or unconvincing, the defence can submit to the judge that the evidence adduced by the prosecutor was insufficient to prove that the defendant has done anything wrong. If the judge agrees, then the defendant will not need to prove its own case. The case is dismissed and the accused is freed.
nonfeasance
Failure to perform an obligation.
notice
Knowledge of a fact, which may have legal consequences for the person who has the knowledge. There are a number of types of notice or knowledge – actual or express notice and constructive notice are examples.
178
Term no equivalent
no equivalent but a similar concept exists
no equivalent
no equivalent but a similar concept exists
Indonesian Description (lihat constructive notice). Secara melawan hukum mencegah seseorang sehingga mereka tidak dapat menggunakan atau menikmati tanah yang mereka miliki. Dalam sistem yang menganut common law, pernyataan hakim tentang hukum yang tidak pokok terhadap penyelesaian perkara yang sedang diadili. Obiter tidak mengikat pengadilan lain. Bandingkan dengan ratio decidendi. Pihak yang menawarkan menyatakan kesiapannya untuk menyepakati kontrak atas dasar ketentuan tertentu. Kontrak ini bisa diterima (lihat penerimaan) dengan tidak bersyarat. Apabila penawaran tersebut diterima, maka kontrak yang mengikat biasanya telah dibuat. Pada umumnya, orang awam hanya boleh memberi keterangan di pengadilan mengenai fakta-fakta. Pendapat orang
English Term
Description
nuisance
To unlawfully prevent someone using or enjoying their own land.
obiter dica
In common law systems, statements made by judges about the law that are not essential to the resolution of the case before them. Obiter is not binding on subsequent courts.
offer
opinion evidence
Compare with ratio decendi. The offeror expresses his or her readiness to enter into a contract on the basis of certain terms. This may be accepted (see acceptance) by a person who accepts this offer unconditionally. If the offer is accepted, then a valid contract is usually formed. Generally, non-experts can only testify in court as to facts. The opinions of nonexperts are usually not admissible as
179
Term
Indonesian Description
English Term
awam biasanya tidak dapat diterima sebagai bukti karena dianggap bahwa hakim dewan juri (di sistem yang menganut common law) dapat menarik kesimpulannya sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terungkap saksi-saksi.
no equivalent but a similar concept exists no equivalent concept
no equivalent
Lihat keterangan ahli. Ganti rugi terhadap penderitaan psikologis pain and suffering dan fisik yang diderita seseorang. Bidang hukum yang dikembangkan oleh passing off hakim-hakim dari negara yang menganut sistem common law yang melindungi nama dagang, logo, ciri produk atau unsur dari citra yang diciptakan. Pemilik hak kekayaan ini dapat menuntut pihak lain yang menggunakannya tanpa izin atau yang berpura-pura seolah-olah hak kekayaan tersebut miliknya. Biasanya passing off tidak diatur dalam undang-undang. Di sistem yang menganut common law, perverting the course of
Description evidence because it is thought that the judge or a jury (in a common law system) can draw their own inferences from the facts provided by witnesses. See expert evidence.
Compensation for mental pain and suffering and for physical injury. A body of law developed by common law judges which protects trade names, logos, product features or elements of a created image. The owner of such ‘property’ can sue others who use it without permission or pretend it is their own. There is usually no statutory basis for passing off.
In common law systems, a general term for
180
Term
no equivalent but a similar concept exists
Indonesian Description
English Term
istilah umum untuk tindakan yang hendak mencampurtangani administrasi sistem peradilan secara tidak sah (misalnya, mempengaruhi saksi, memberi sumpah palsu dll).
justice
an action calculated to interfere with the administration of the judicial system (eg interfering with witnesses, perjury etc).
Dalil yang disampaikan suatu pihak untuk menanggapi pernyataan pihak lain yang dikemukakan di pengadilan.
plea
Contention put forward by one party to respond to the claim of another party made in court.
Misalnya, dalam perkara pidana terdakwa biasanya akan menyatakan dirinya ‘bersalah’ atau ‘tidak bersalah’ dalam tanggapannya terhadap dakwaan penuntut umum.
no equivalent
Description
Di Belanda istilah pleit dipakai, tetapi tidak di Indonesia. Permohonan untuk keringanan hukuman oleh terdakwa. Dalam negara yang menganut common law, permohonan tersebut disampaikan kepada hakim setelah
For example, in a criminal case, an accused will usually plead ‘guilty’ or ‘not guilty’ in response to the prosecutor’s indictment. In Holland, the term pleit is used, but this is not employed in Indonesia. plea in mitigation
Application for a lenient sentence by the defendant. In countries of the common law tradition, this request is made to the judge after the defendant has been found guilty
181
Term
Indonesian Description terdakwa diputus bersalah tetapi sebelum hukuman dijatuhkan. Hakim dapat mempertimbangkan faktor seperti apakah terdakwa mempunyai akhlak tinggi atau menghadapi kesulitan tertentu. Hakim juga akan mendengarkan dalil dari jaksa tentang mengapa terdakwa seharusnya diberikan hukuman yang lebih berat.
English Term
Description but before the sentence has been handed down. The judge may consider issues such as the defendant’s good character or hardship suffered. The judge will also hear arguments from the prosecution as to why the defendant should receive a more severe sentence. See incriminating factors and mitigating factors.
no equivalent but a similar concept exists (yurisprudensi and yuriprudensi tetap)
Lihat hal-hal yang memberatkan dan halhal yang meringankan. Inti pokok tradisi hukum common law. precedent Menurut sistem precedent, seorang hakim harus menerapkan kaidah hukum yang dibuat hakim lain dalam perkara sebelumnya di pengadilan yang setara atau lebih tinggi.
The hallmark of the common law tradition. According to the system of precedent, judges must apply rules created by other judges in earlier cases from a court of the same or higher level to their own.
Lihat distinguishing dan leading case. Bandingkan dengan yurisprudensi dan yurisprudensi tetap.
See distinguishing and leading case. Compare with yurisprudensi dan yurisprudensi tetap.
182
Term no equivalent
no equivalent
no equivalent
Indonesian Description Kesepakatan awal yang menunjukkan maksud untuk mengadakan perjanjian dan dapat meliputi gagasan awal mengenai isinya perjanjian yang akan diadakan di kemudian hari. Kesepakatan ini sering digunakan oleh para pihak sebagai dasar untuk mengadakan suatu perjanjian. Pada tahap ini para pihak dapat menentukan apakah kesepakatan tersebut mengikat secara penuh atau sebagian, atau sama sekali tidak mengikat. Hanya para pihak dalam perjanjian yang dapat mengajukan gugatan atas dasar perjanjian tersebut. Pihak ketiga umumnya tidak memiliki hak apabila tidak ikut dalam suatu perjanjian, meskipun mereka terima manfaat dari perjanjian tersebut. Kekecualian dari prinsip ini termasak kontrak asuransi. Prinsip-prinsip yang bertujuan memastikan bahwa prosedur pengambilan keputusan yang diterapkan oleh badan peradilan
English Term
Description
pre-contractual agreement
Pre-contractual indication of intent that may contain preliminary ideas of what should be contained in a future contract. This is often used by the parties as basis to enter into a subsequent agreement. At this stage, the agreement may or may not be partially or fully binding on the parties, depending on the intentions of the parties.
privity
Parties to an agreement are exclusively competent to enforce it. Third parties generally have no rights in relation to a contract to which they are not a party, even if they expect to obtain a benefit from the contract. There are exceptions to this rule, for example in insurance contracts.
procedural fairness
Principles which aim to ensure that the decision-making procedures used by courts and administrators are fair. Includes the
183
Term
Indonesian Description
English Term
bersifat adil. Termasuk di dalamnya adalah hak-hak untuk mengajukan perkara kepada hakim atau arbiter yang tidak berpihak (impartial adjudicator) dan terhadap keputusan yang diambil berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan.
no equivalent
Sama dengan natural justice. Sama dengan exemplary damages.
Barrister yang senior. Juga dikenal sebagai ‘sutera’ (silk ). no equivalent but a Secara harfiah, artinya adalah ‘alasan untuk similar concept exists memutuskan’. Ratio adalah argumen atau (pertimbangan hukum) alasan yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara di negara yang bertradisi common law. Ratio juga dapat dijadikan precedent baru. no equivalent Agak mirip, tetapi tidak sama dengan, ‘layak’, ‘wajar’ atau ’pantas’. Istilah ini sering dipakai di negara yang menganut sistem common law untuk menilai apakah
no equivalent
Description rights to present one’s case before an impartial adjudicator and to a decision which is fairly based on the evidence presented. Equivalent to natural justice.
punitive damages
Equivalent to exemplary damages.
Queens (Kings) Counsel
A senior barrister. Also known as a silk .
ratio decidendi
Literally, ‘the reason for deciding’. Contained in common law decisions, the ratio is the argument or reasoning used to decide the case. The ratio may form a rule that becomes a precedent.
reasonable
A term often used in countries of the common law tradition to assess whether the actions of a defendant were appropriate in the circumstances of the case. The
184
Term
no equivalent
no equivalent
Indonesian Description perbuatan tergugat adalah wajar sesuai keadaan terkait dengan suatu perkara. Perbuatan tergugat sering dibandingkan dengan perbuatan yang akan dilakukan orang yang wajar dalam keadaan yang sama. Agak mirip, tetapi tidak sama dengan, ‘orang yang wajar’ atau ‘ukuran masyarakat’. Lihat reasonable. Perbuatan tergugat (dalam kasus perdata) dan terdakwa (dalam kasus pidana) yang dipersoalkan dalam perkara sering dinilai atas dasar apakah yang sepatutnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh orang yang wajar dalam suatu kondisi tertentu. Para hakim telah membuat banyak definisi dari ‘orang yang wajar’. Akan tetapi pada umumnya seorang yang wajar akan bertindak sesuai standar masyarakat dan dengan kehati-hatian maupun akal sehat. Standar kehati-hatian yang seharusnya
English Term
Description defendant’s actions are often compared to what a court considers a reasonable person would have done in the same situation.
reasonable (man) person
reasonable care
See reasonable. The acts for which defendants in civil and criminal cases are brought before courts in countries of the common law tradition are often assessed for compliance with what a reasonable person would have done under the same circumstances. Judges have defined the reasonable person in many ways. Generally speaking, however, a reasonable person will act in accordance with community standards and will possess reasonable levels of prudence and reason.
The level of care an ordinary prudent
185
Term no equivalent but a similar concept exists no equivalent
no equivalent term but a similar concept exists
Indonesian Description dilaksanakan orang bijaksana untuk menghindari kelalaian. Pemeriksaan ulang. Lihat examination in chief . Di negara yang menganut tradisi common law, pejabat pemerintah pengambil keputusan harus mempertimbangkan hal-hal yang relevan dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang tidak relevan sewaktu melaksanakan tugas-tugas publik dan fungsi pengambilan keputusannya. Pelanggaran kewajiban tersebut merupakan dasar untuk diuji secara materil oleh pengadilan yang berwenang atas sengketa hukum tata usaha negara. Perintah pengadilan untuk memulihkan hak, mencegah terjadinya kerugian atau menetapkan ganti rugi atas pelanggaran hak atau untuk menegakkan suatu hak. Remedy common law termasuk ganti rugi, pembayaran laba, specific performance
English Term re-examination
Description person is expected to exercise to avoid being negligent. See examination in chief .
relevant consideration
In common law countries, government decision makers must take into account relevant considerations and refrain from considering irrelevant considerations when exercising their public duties and decisionmaking functions. A breach of these obligations is a ground for judicial review by a court with jurisdiction over administrative law disputes.
remedy / remedies
Court-ordered redress or compensation for, or means to prevent, loss arising from the infringement of a right, or to enforce a right. Common law remedies include damages, account of profits, specific performance, and injunctions.
186
Term
Indonesian Description
English Term
Description
(kinerja tertentu) dan putusan sela.
no equivalent
no equivalent
‘Upaya hukum’ bukan terjemahan tepat untuk ‘ remedies’ dan artinya lebih mirip ‘ jalur hukum’ (legal avenue). Pernyataan secara lisan atau tertulis yang disampaikan satu pihak kepada pihak lain menjelang atau pada saat kontrak disepakati tentang fakta atau kejadian yang berhubungan dengan kontrak. Lihat misrepresentation. Di sistem common law, kalau salah satu pihak ragu-ragu atau menolak untuk melaksanakan suatu kewajiban perjanjian maka pihak lain mempunyai hak untuk membatalkan (melakukan repudiation terhadap) perjanjian tersebut. Demikian biasanya pihak lain tersebut mempunyai hak untuk menganggap perjanjian tidak berlaku dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami.
‘Upaya hukum’ is not an accurate translation of ‘remedies’, having a meaning closer to ‘legal avenue’. representation
repudiation
Oral or written statement about a fact or state of affairs made by one party to another about a contract in the lead up to, or at the time of, the contract coming into existence. See misrepresentation. In common law systems, a reluctance or refusal to perform contractual obligation by one party allows the other party to terminate (repudiate) the contract. The other party is usually then entitled to treat the contract as at an end and claim damages for any loss suffered.
187
Term no equivalent no equivalent but a similar concept exists
Indonesian Description
English Term
Lihat rescind. rescission Di Indonesia rule of law sering rule of law diterjemahkan sebagai negara hukum. Namun, rule of law adalah istilah dari tradisi common law dan berbeda dengan persamaannya dalam tradisi hukum Kontinental, yaitu Rechtsstaat (negara yang diatur oleh hukum). Keduanya memerlukan prosedur yang adil ( procedural fairness), due process dan persamaan di depan hukum, tetapi rule of law juga sering dianggap memerlukan pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia tertentu dan demokratisasi. Baru-baru ini, rule of law dan negara hukum semakin mirip dan perbedaan di antara kedua konsep tersebut menjadi semakin kurang tajam.
no equivalent
Lihat negara hukum. Sama dengan Queens (Kings) Counsel.
Description See rescind. In Indonesia, often translated as negara hukum. In fact, rule of law is term from the common law tradition which differs from its civil law tradition equivalent Rechtsstaat (state ruled by law). Both require procedural fairness, due process and equality before the law but the rule of law also usually implies separation of powers, certain human rights protections and often democratisation. Recently, rule of law and negara hukum have begun to converge and the differences between them are becoming less clear. See negara hukum.
Senior Counsel
Same as Queens (Kings) Counsel.
188
Term
Indonesian Description
English Term
no equivalent
Pendiri trust. Ketika suatu trust diciptakan, settlor menyerahkan hak milik atas sebagian asetnya kepada trustee agar dikelola untuk manfaat beneficiaries atau tujuan tertentu. Settlor juga dapat menjadi beneficiary.
settlor
no equivalent
Di negara yang bertradisi common law, praktisi hukum yang merancang dokumen hukum, menyediakan nasehat hukum dan menyiapkan kasus untuk dibawa ke pengadilan. Dapat mewakili klien di pengadilan yang statusnya rendah, tetapi untuk pengadilan yang lebih tinggi, seorang klien diwakili oleh barrister. Remedy yang terdiri atas perintah pengadilan untuk memaksa pihak agar memenuhi perjanjian yang mengikatnya.
solicitor
no equivalent term but a similar concept exists
Dalam negara yang menganut sistem common law, specific performance ini hanya dapat diperintah oleh hakim dalam hal ganti kerugian tidak cukup, mengingat
specific performance
Description The person who creates a trust. When a trust is created, the settlor gives legal ownership of particular assets to a trustee to manage for the benefit of specified beneficiaries or for some specific purpose. The settlor may also be a beneficiary. In common law countries, legal practitioner who drafts legal documents, provides legal advice and prepares cases for litigation. Can represent clients in lower courts, but higher-level in- court representation is conducted by a barrister.
Remedy consisting of a court order requiring a party to complete its obligations under a contract.
In common law countries, specific performance is only permitted in circumstances where damages would not be an adequate remedy.
189
Term
Indonesian Description
English Term
Description
akibat dari pelanggaran perjanjian terkait.
no equivalent
Di Indonesia, Pasal 1267 Kitab Undangundang Perdata berbunyi: ‘Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga’. Tingkat standar kehati-hatian yang akan dilakukan oleh reasonable person dalam keadaan yang sama dengan keadaan dalam perkara yang bersangkutan. Ini merupakan standar kehati-hatian yang diperlukan dari seorang yang memiliki kewajiban untuk berhati-hati terhadap orang lain. Para ahli biasanya harus memiliki standar kehati-hatian yang lebih tinggi dalam bidang keahliannya dibandingkan warga biasa (misalnya, kewajiban untuk berhati-
Article 1267 of the Indonesian Civil Code has a similar effect: ‘a party who is faced with a breach of contract by another party can choose to: force the breaching party to fulfil the agreement, if this is still possible, or apply for the termination of the contract and receive payment for costs, damages and interest’. standard of care
The degree of care a reasonable person would have exercised in the circumstances of the case. This is the level of care required or expected of a person who has a duty of care to another person. Experts usually must achieve a higher standard of care in their areas of expertise than ordinary citizens (for example doctors have a stricter duty of care to their patients).
190
Term no equivalent but a similar concept exists (yurisprudensi and yuriprudensi tetap) no equivalent
no equivalent but a similar concept exists
Indonesian Description hati para dokter adalah lebih tinggi terhadap pasiennya daripada orang lain). Sama dengan precedent.
Jabatan atau lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan fungsi publik. Perkara yang diajukan dengan maksud agar dijadikan precedent untuk perkara di masa depan.
English Term
Description
stare decisis
Equivalent to precedent.
statutory authority
An office or body established by legislation to carry out a public function.
test case
A case that is intended to create a precedent for future cases. See precedent.
no equivalent but a similar concept exists
Lihat precedent. Sistem yang digunakan di Australia dan sejumlah negara yang menganut common law lainnya. Dasar dari sistem ini adalah hak atas tanah menjadi terjamin apabila tanah didaftarkan secara resmi.
Torrens system
System used in Australia and a number of other common law jurisdictions. The basis of the system is that if land is officially registered, title over it is indefeasible. See indefeasibility.
no equivalent
Lihat indefeasibility. Perbuatan yang menimbulkan kerugian
tort
An act that injures someone in some way,
191
Term
no equivalent no equivalent
no exact equivalent
Indonesian Description pada seseorang yang memungkinkan orang yang dirugikan menggugat. Perbuatan yang dimaksud tidak timbul oleh karena adanya kontrak dan sifatnya perdata bukan pidana (walaupun berbagai perbuatan bersifat tort maupun tindak pidana). Perbuatan yang tercakup dalam hukum tort termasuk kelalaian, pencemaran nama baik, passing off , nuisance, dan trespas. Orang yang melakukan perbuatan tort. Trust yang mana trustee menjalankan usaha – dibandingkan investasi pasif. Semacam kesepakatan yang mengikat secara hukum di mana seorang ( settlor) mengalihkan hak milik atas asetnya kepada satu atau lebih trustee yang menerima mandat untuk mengurus aset tersebut untuk manfaat orang atau kelompok tertentu (para beneficiary). Seorang settlor biasanya memberi instruksi kepada trustee tentang bagaimana aset trust ingin ditangani.
English Term
Description for which the injured person may sue the wrongdoer for damages. Torts do not arise out of a contract and are civil, rather than criminal, in nature (although some acts may be both torts and crimes). Areas of tort law include negligence, defamation, passing off , nuisance and trespass.
tortfeasor trading trust
trust
A person who commits a tort. Any trust in which the trustee carries on business – as opposed to passive investment. Legally binding arrangement whereby a person (the settlor) transfers legal title over some of his or her assets to a trustee (or trustees) who holds and manages them for the benefit of named individuals or groups (the beneficiaries). The settlor usually instructs the trustee how he or she would like the trust assets dealt with.
192
Term no exact equivalent
no equivalent
Indonesian Description Orang yang menerima mandat untuk mengelola harta benda untuk beneficiary sesuai trust. Hak milik atas aset trust dialihkan kepada trustee dan mereka bertanggung jawab atas pengelolaan trust. Trustee harus sedapat-dapatnya bertindak sesuai ketelitian yang dimiliki seorang yang bijaksana maupun itikad baik dalam melaksanakan tugasnya (umumnya menghasilkan dan mengelola pendapatan trust). Trustee juga memiliki kewajiban fiduciary kepada beneficiary trust. Melampaui kewenangan. Perbuatan aparat pemerintah, eksekutif , lembaga atau perorangan yang melampaui kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang atau produk hukum lain. Perbuatan tersebut adalah tidak sah. Bandingkan dengan intra vires, perbuatan administrasi negara yang melawan hukum dan perbuatan administrasi
English Term
Description
trustee
Holds property for the beneficiaries under the trust. Legal title to the trust assets is given to the trustee and it is responsible for the administration of the trust. The trustee must act with the diligence of a prudent person to the best of its abilities and skills and must act in good faith when carrying out its duties (usually the creation and management of trust income). The trustee also has a fiduciary duty to the beneficiary under the trust.
ultra vires
Beyond power. An act carried out by the government, the executive, an institution or an individual which exceeds the power granted to it by legislation or some other law. Such an act is invalid. Compare with intra vires, illegal administrative act and arbitrary exercise of administrative power.
193
Term no equivalent
no equivalent
Indonesian Description negara yang sewenang-wenang. Hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat atau yang tidak adil, tidak wajar atau berlebihan.
Kadang terdapat kemiripan antara unconscionable conduct dan tidak beritikad baik dalam hukum Indonesia. Penyalahgunaan kedudukan atau posisi yang kuat untuk memperoleh suatu hibah atau kontrak. Misalnya, ada praduga bahwa undue influence melekat pada pihak kuat dalam hubungan tertentu, seperti antara dokter dan pasien atau tokoh agama dan penganutnya, akan tetapi asumsi ini dapat dikesampingkan kalau orang dalam posisi kuat dapat membuktikan bahwa dia tidak menyalahgunakan posisinya untuk memperoleh barang atau kontrak tersebut. Walaupun tak ada hubungan khusus, penggugat yang merasa dirugikan dapat mengajukan bukti di pengadilan bahwa
English Term unconscionable
Description Against good conscience, unfair, unreasonable, or excessive. Unconscionable conduct may be similar to a lack of good faith (itikad baik ) under Indonesian law in some circumstances.
undue influence
The improper use of an advantageous position to obtain a gift or a contract. For example, there will be a presumption that undue influence arises from particular relationships such as between doctor and patient or religious advisor and devotee, although this presumption can be rebutted with evidence that the dominant party did not in fact abuse its position of influence. Where there is no specific relationship of influence, a plaintiff can still attempt to prove that the defendant actually influenced him or her. If undue influence is proved, the gift can be returned or the contract set aside.
194
Term
Indonesian Description
English Term
perbuatannya sebenarnya dipengaruhi oleh tergugat. Jika hal tersebut terbukti, barang terkait dapat dikembalikan atau kontraknya dibatalkan.
no equivalent
no equivalent
Menurut hukum Indonesia, pemakaian undue influence mungkin sama dengan pelanggaran syarat itikad baik. Tindakan tidak wajar di sistem common law. Pelaksanaan kewenangan oleh pegawai negeri yang begitu tidak masuk akal sehingga tidak mungkin orang yang wajar berani melaksanakan wewenang tersebut dengan cara yang sama. Keputusan seperti ini dapat diuji secara materiil. Majelis tinggi. Salah satu Kamar/Majelis dalam legislatif yang menganut sistem perwakilan dua kamar (bikameral). Fungsi dan bentuknya bervariasi pada tiap-tiap negara yang menganut sistem ini.
Description The use of undue influence would probably constitute a breach of good faith (itikad baik ) under Indonesian law.
unreasonableness
Exercise of power by a public official in common law systems that is so unreasonable that no reasonable person would have exercised that power in the same manner. Such decisions are subject to judicial review.
upper house
One of the two Houses in a bicameral legislature. Its function and form differs from country to country. See lower house, compare DPD.
Lihat majelis rendah, bandingkan dengan
195
Term no equivalent but a similar concept exists no equivalent term but a similar concept exists
no equivalent
no equivalent but a similar concept exists
Indonesian Description DPD. Putusan dewan juri.
Tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang terhadap perbuatan orang lain atas dasar hubungan hukum antara mereka.
English Term
Description
verdict
Decision of a jury.
vicarious liability
Liability imposed on one person for the acts of another on the basis of the legal relationship between them.
Konsep serupa dengan vicarious liability terdapat dalam Pasal 1367 Kitab Undangundang Hukum Perdata Indonesia.
A concept similar to vicarious liability is provided for under Article 1367 of the Indonesian Civil Code.
Misalnya, pemberi kerja biasanya memiliki tanggung jawab atas perbuatan pekerjanya pada saat pekerja melakukan tugas kerja.
For example, an employer will usually be vicariously liable for the acts of his or her employees acting in the course of their work duties.
Menarik suatu RUU sebelum disetujui oleh legislatif . Lihat legislasi. Perintah pengadilan yang mewajibkan orang melakukan sesuatu.
withdraw (verb)
writ
To withdraw a bill before it is passed by the legislature. See legislative process. Court order requiring someone to do something.
196
Term norma hukum nota kesepahaman
notaris
novasi / pembaruan utang obligasi
Indonesian Description
English Term
Lihat kaedah hukum. legal norm or rule Hukum perjanjian Indonesia tidak memorandum of membedakan nota kesepahaman dari understanding (heads of perjanjian pada umumnya. Jika telah agreement) dicapai kesepakatan (meeting of the minds ) maka dianggap telah terjadi perjanjian yang mengikat para pihaknya. Lain halnya di negara common law, dimana nota kesepahaman biasanya dianggap tidak mengikat. Mereka yang berwenang untuk notary mengesahkan berbagai dokumen. Di Indonesia dan negara yang ber tradisi hukum kontinental lain, berbagai dokumen tidak dapat diakui atau ditegakkan oleh pengadilan kecuali apabila telah dinotariskan sebelumnya. Pergantian perjanjian yang lama dengan novation perjanjian yang baru. Sertifikat bukti utang yang dikeluarkan oleh bonds (convertible / suatu perseroan terbatas atau institusi exchangeable) tertentu baik permerintah maupun lembaga
Description See kaidah hukum. Indonesian contract law does not distinguish between a memorandum of understanding and contracts in general. If there is a meeting of minds then a contract exists that binds the parties. This is different to common law jurisdictions, however, where a memorandum of understanding is often considered to be not binding. Person authorized to validate various types of documents. In Indonesia and other countries of the civil law tradition, some types of documents are not admissible in or enforceable by a court unless they have been notarised. Replacement of an old contract with a new contract. Certificate of debt issued by a limited liability company or institution, including the government, in order to acquire funds or
197
Term obligatoir
Indonesian Description
English Term
lainnya dalam rangka mendapatkan dana/modal. Di Indonesia, janji untuk melakukan sesuatu promise to perform yang tidak mengikat dan tidak harus dilaksanakan sebelum sesuatu hal diserahkan atau suatu perbuatan dilakukan.
orang yang membantu
Pasar yang dikuasai oleh sekelompok penjual yang jumlahnya kecil sehingga harga barang-barang yang dijual atau ditawarkan oleh salah satu di antara sekelompok penjual itu akan mempengaruhi harga pasar. Lihat pembantuan.
capital. In Indonesia, a promise to do something that is not binding or enforceable until delivery or other performance. This is in some ways similar to an open offer under a common law unilateral contract, whereby the contract is not binding until the offer is accepted by means of actual performance of the contract.
Obligatoir mirip dengan penawaran terbuka di dalam kontrak sepihak dari sistem common law yang mana kontrak tidak mengikat sebelum penawaran tersebut diterima melalui penyerahan suatu hal atau dilakukannya suatu perbuatan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak. obyek (perjanjian) oligopoli
Description
object (of the contract) oligopoly
accomplice / accessory
A market is controlled by a small group of sellers. Thus the price of goods sold or offered for sale by one of these sellers influences market price.
See aid and abet.
198
Term melakukan tindak pidana/pembantu tersangka ordonansi
organisasi advokat Organisasi Kekayaan Intelektual se-Dunia (WIPO) Organisasi Non Pemerintah (Ornop) Organisasi Perdagangan se-Dunia (WTO) pailit pakar hukum paksa badan (gijzelling ) paksaan
Indonesian Description
Di Indonesia, bentuk peraturan warisan jaman penjajahan Belanda. Setelah kemerdekaan ordonansi tidak lagi dikeluarkan, namun masih ada ordonansi yang tetap berlaku karena belum dicabut. Salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa Bangsa yang menangani isu hak kekayaan intelektual dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. Lihat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Organisasi internasional yang berwenang di bidang perdagangan antara negara. Keadaan dimana seorang debitur telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.
Tekanan yang tidak legal dengan maksud
English Term
Description
ordinance
In Indonesia, a form of colonial law. Since independence, ordinances are no longer issued, although some ordinances remain in force as they have never been repealed.
no equivalent World Intellectual Property Organization (WIPO)
Advocate’s organisation. A special body of the United Nations which handles intellectual property issues and is based in Geneva, Switzerland.
Non-government Organisation (NGO) World Trade Organization (WTO) bankrupt
See Community Empowerment Organisation. An international organization dealing with trade between nations. The state of having being declared bankrupt by a court.
legal expert civil detention duress
Illegitimate pressure to carry out an act.
199
Term paksaan
Pancasila
Indonesian Description agar suatu perbuatan dilakukan, termasuk melukai, pengurungan atau ancaman. Tekanan tidak wajar yang memaksakan seseorang menyepakati kontrak atau mencantumkan suatu ketentuan dalam suatu kontrak, atau supaya sesuatu hal diperoleh. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang terdiri dari lima prinsip:
duress
no equivalent
1. 2. 3. 4.
pangkat
Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Keraykatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/Perwakilan; dan 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyak Indonesia. Status seseorang dalam suatu organisasi yang dipergunakan untuk menentukan gaji.
English Term
Description This pressure may include injury, confinement or threats. Undue pressure exercised to force someone to agree to a contract, or to secure the inclusion of a particular term in a contract, or to obtain some other benefit. “The Five Principles” – Indonesia's state philosophy. These principles are: 1. 2. 3. 4.
A Supreme Being; Just and Civilised Humanity; Unity of Indonesia; Leadership of the People by Wise Policies Arrived at through a Process of Consultation and Consensus; and 5. Social Justice for all Indonesian People. rank
The status of a person within an organisation which determines that person’s salary.
200
Term panitera panitera
panitera pengganti
panitia kerja
panitia kreditur paralegal
Indonesian Description Pegawai pengadilan yang melakukan tugas administrasi perkara. Sama dengan panitera.
Di Indonesia, pegawai pengadilan yang mencatat jalannya persidangan. Di negara yang menanut sistem common law, wakil panitera. Unit kerja sementara yang dibentuk oleh DPR untuk mengefisienkan kinerjanya, terdiri dari perwakilan fraksi di DPR dan dipimpin oleh salah seorang anggota pimpinan alat kelengkapan DPR. Jumlah anggota Panitia Kerja (Panja) biasanya setengah dari jumlah anggota alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
Orang yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan hukum, namun ia tidak
English Term registrar prothonotary
deputy registrar
working committee (of parliament)
creditors’ committee paralegal
Description Court official who assists with court administration. Equivalent to registrar.
In Indonesia, a court official who transcribes proceedings in court. In common law countries, the deputy to the registrar. A temporary working unit the Indonesian DPR created to improve the DPR’s productivity. It consists of factional representatives of the DPR and is headed by the chief of a supplementary DPR body. The working committee is normally composed of half the number of members of the supplementary instrument of the DPR that established it. Person who does legal or law-related work but who has not been formally admitted as a
201
Term paripasu paripurna parlemen
pasal
pasal paten
Indonesian Description
English Term
mempunyai kualifikasi sebagai praktisi hukum. Bagi rata atau sepadan.
Description qualified legal practitioner.
pari passu plenary Sebuah dewan atau majelis yang terdiri dari parliament anggota-anggota hasil pemilihan umum yang merupakan wakil atau representasi dari rakyat, yang memegang kedaulatan. Di beberapa negara, parlemen terdiri dari majelis tinggi dan majelis rendah. Ketentuan dalam peraturan perundangarticle (of a law) undangan di negara civil law serta perjanjian internasional biasanya disebut ‘pasal’ (atau di Indonesia kadang-kadang disebut ‘ artikel ’). ’). Pasal bisa dibagi ke dalam beberapa ayat.
Provisions in international law treaties, and in the laws of countries of the civil law tradition, are usually referred to as ‘articles’ (‘ pasal pasal ’ in Indonesian, sometimes Artikel ’). Articles can be divided called ‘ Artikel into paragraphs or ‘ayat’.
Persamaan common law-nya adalah section’ dan ‘ paragraph’. paragraph’. ‘ section’ Lihat article Lihat article (of a law). Hak eksklusif yang yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya,
The usual common law equivalents are ‘section’ and ‘ paragraph’. See article (of a law). An exclusive right given by the state to inventors to implement their inventions for
section (of a law) patent
Equally or proportionately. An assembly of members elected through a general election, that holds sovereignty. These members represent the community. In some countries parliament has an upper house and lower house.
202
Term
paten sederhana
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
pekerja pelaksanaan (putusan pengadilan)
Indonesian Description
English Term
untuk melaksanakan sendiri invensinya selama waktu tertentu atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten jangka waktu pendek yang diberikan petty patent untuk invensi berupa produk yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya. Pejabat umum yang diberi kewenangan oleh land deed official negara untuk membuat akta pengalihan hak atas tanah dan akta pembebanan hak atas tanah menurut peraturan perundangundangan. PPAT memverifikasi, membuat dokumen hukum dan mengurusnya ke kantor pertanahan. Lihat buruh. employee / worker Pelaksanaan putusan atau penetapan yang enforcement (of a judicial dikeluarkan (majelis) hakim atau order) pengadilan. Dalam perkara perdata dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak yang kalah; jika ia menolak, pelaksanaannya
Description a particular time or to give permission to others to do so.
A shorter-term patent given for a new product that has practical use because of its shape, configuration, construction or components. A public official given authority by the state to create land transfer and security deeds in accordance with the law. A land deeds official conducts verifications, creates legal documents and arranges for them to go to the land affairs office. See labourer. The carrying into effect of a court order. In civil cases, this can be done voluntarily by the unsuccessful party; if that party refuses to do so, then compliance can be forced by the bailiff . In Indonesia the public
203
Term
pelaksanaan hukum pelaku (dader ) pelaku usaha pelanggar pelanggaran pelanggaran
Indonesian Description dilakukan secara paksa oleh jurusita. Dalam perkara pidana di Indonesia, pelaksanaan putusan atau penetapan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Bagaiamana hukum diterapkan, ditegakkan atau dilaksanakan Yang melakukan tindak pidana.
Perbuatan yang melanggar hukum pidana, pidana, tetapi tidak dianggap seberat kejahatan. Meskipun ‘pelanggaran’ sering dapat diterjemahkan sebagai ‘misdemeanor’ ada perbedaan klasifikasi antara negara. Misalnya, tindak menyebabkan orang lain mati karena kealpaan digolongkan sebagai pelanggaran menurut KUHP, tetapi dapat digolongkan sebagai kejahatan di negara lain.
English Term
Description prosecutor enforces criminal cases.
implementation of the law
How the law is applied, upheld or enforced.
perpetrator
Person who committed a crime.
businessperson offender infringement (of a law) misdemeanor
An act which breaches the criminal law, but is less serious than a felony. While ‘misdemeanor’ is a generally accurate translation of ‘pelanggaran’, there are differences of classifications between countries. For example, involuntary manslaughter is classified as a ‘misdemeanor’ under Indonesia’s Criminal Code, but may be classified as a felony in other countries.
204
Term
Indonesian Description
English Term
Lihat felony. pelanggaran pelanggaran pelanggaran HAM pelanggaran HAM berat pelapor peleburan
pemandangan umum fraksi
pembagian kekuasaan negara
Penggabungan dua perusahaan atau lebih, dengan cara membubarkan perusahaan perusahaan tersebut dan mendirikan perusahaan baru. Tanggapan umum dari tiap fraksi di DPR pada awal Pembahasan Tingkat I, terhadap RUU yang diajukan oleh Pemerintah dan dalam proses Pembahasan Tingkat II semua RUU, baik yang diajukan oleh Pemerintah maupun DPR. Mendistribusikan kekuasaan atau fungsi eksekutif , legislatif maupun maupun yudikatif ke ke lembaga atau organ negara. Dalam
Description See felony.
summary offence contravention human rights violation gross human rights violation person who reports something consolidation
faction policy / platform
distribution of powers
Merger of two or more companies by disbanding them and establishing a new company. A general review conducted by each faction in Indonesia’s legislature, during the first reading of a bill submitted by the government and in the second reading for all bills, whether proposed by the DPR or the government. Distribution of executive, legislative and judicial powers and functions to state agencies or organs. One type of power can
205
Term
pembahasan
pembahasan tingkat I
Indonesian Description pembagian kekuasaan negara, satu fungsi dapat dipegang oleh beberapa organ, misalnya dalam konteks Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dengan pengawasan dari DPR , kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR maupun Presiden, kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lainnya. Mekanisme atau proses mendiskusikan disetujui atau tidaknya sebuah RUU yang dilakukan oleh anggota legislatif . Lihat legislasi, pembahsan tingkat I dan pembahasan tingkat II. Tahapan pertama dalam proses pembahasan RUU di DPR, yang terdiri dari tiga proses, yaitu: 1. Pemandangan atau tanggapan umum fraksi terhadap RUU; 2. Jawaban atas pandangan umum; serta
English Term
Description be distributed amongst several different organs. For example, in Indonesia executive power is held by the President and supervised by the People’s Representative Assembly (DPR). Legislative power is held by the DPR and the President. Judicial power is held by the Supreme Court and other judicial bodies.
debate (noun)
first reading (of a bill)
Mechanism or process whereby a legislature discusses whether a bill should be passed or rejected. See legislative process, first reading and second reading. The first stage of debating a bill in the DPR in Indonesia which consists of three processes: 1. Opinion or general response of a faction to a bill is conveyed; 2. Reply to the general response;
206
Term
Indonesian Description
English Term
Description
3. Pembahasan dan persetujuan bersama atas RUU oleh DPR dan pemerintah dalam Panja berdasarkan Daftar Inventaris Masalah (DIM).
3. Debate and joint agreement to the bill by the DPR and government government within the Working Committee in accordance with the Agenda.
Pembicaraan Tingkat I terjadi dalam rapat komisi, gabungan komisi, rapat Baleg (badan legislative), rapat panitia anggaran atau rapat Pansus bersama-sama dengan pemerintah.
The first stage of the reading of the Bill occurs at commission meetings, the combined commission, legislative body meetings, budgetary committee meetings or ad-hoc committee meetings with the government.
Lihat pembicaraan tingkat II. pembahasan tingkat II
Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR Indonesia di mana pimpinan komisi, Baleg, panitia anggaran atau pansus melaporkan hasil pembicaraan tingkat I secara tertulis, fraksi-fraksi memberikan pandangannya, dan rapat memutuskan apakah akan menyetujui suatu RUU.
second reading (of a bill)
See second reading (of a bill). A decision made in a plenary session of Indonesia’s DPR where commission heads, legislative bodies, budgetary committees or ad-hoc committees provide a written report on the first stage of the reading of a bill, factions give their views and the meeting decides whether to approve the bill. See first reading (of a Bill).
207
Term
Indonesian Description
English Term
Description
Lihat pembicaraan tingkat I. pembajakan pembanding pembatalan (perikatan) pembatalan (perjanjian)
pembebasan / pengakhiran kepailitan
pembebasan bersyarat
pembebasan tanah
pembela
Pihak yang mengajukan upaya banding. See batal demi hukum . Suatu perjanjian dapat dibatalkan berdasarkan berbagai alasan, antara lain: prestasi, kesepakatan para pihak atau wanprestasi. Status pailit diakhir untuk seseorang yang telah dinyatakan bangkrut.
piracy appellant rescind termination (of a contract)
Party who lodges an appeal against a prior judicial decision. See rescind. A contract can be terminated on a number of bases, including by performance, agreement between the parties or breach.
discharge / release from bankruptcy
A debtor is released from the status of being bankrupt.
Lihat kepailitan. See bankruptcy. Pembebasan terpidana dari penjara dengan probation Conditional release from imprisonment. persyaratan, biasanya perlu diawasi dan Usually requires convict to be supervised tetap berkelakuan baik. and convict’s continuing good behaviour. Tindakan pengadaan hak atas tanah untuk indirect transfer of title The act of making land available for kepentingan swasta atau Pemerintah, private-sector or government purposes, such misalnya pembuatan pemukiman, pelebaran as for the development of residential jalan, dll. property, road widening, etc. Pengacara yang membela atau mewakili defence lawyer (in criminal Lawyer who defends or represents an terdakwa di pengadilan. accused in court. cases)
208
Term pembelaan
Indonesian Description Pernyataan atau argumen yang disampaikan terdakwa atau kuasa hukumnya di persidangan untuk menanggapi penuntutan jaksa.
English Term defence closing address (not exact equivalent)
Tujuan pembelaan antara lain adalah menyangkal jaksa telah membuktikan kasusnya atau menyampaikan dalil yang memaafkan terdakwa. Pembelaan tidak sama dengan pidato penutup dalam tradisi common law. Satu perbedaan penting adalah tahap pembacaan pembelaan tidak merupakan kesempatan terakhir untuk terdakwa – jaksa dapat membacakan tanggapan (replik) terhadap pembelaan dan terdakwa mempunyai hak untuk menanggapi replik ( duplik). pemberesan (harta pailit) Pada prinsipnya sama dengan likuidasi. pemberhentian pemberhentian
Description Statement or argument presented in court by the defendant or his or her legal counsel in response to the prosecutor’s so-called closing address ( penuntutan). Aims of the pembelaan include to deny that the prosecution has proven its case or to argue that a defence applies to excuse the defendant.
collection and distribution of bankruptcy estate removal (from office) dismissal (from office)
The pembelaan is not exactly the same as the common law defence closing address. One important difference is that in some cases the pembelaan is not the defence’s final word in the case – the prosecutor can often read a reply ( replik) to the pembelaan and the defence has a right to respond ( duplik) to this. Essentially equivalent to liquidation.
209
Term pemberi hak tanggungan
Indonesian Description Pihak (biasanya debitur) yang memberikan jaminan berupa pembebanan hak tanggungan atas hak atas tanah kepada kreditur.
English Term mortgagor
Description A person, usually a debtor, who has secured a debt to a creditor by granting a mortgage. See mortgage, hypothec.
pemberi kerja
pemberlakuan
pembiayaan perusahaan
pembubaran (legislatif)
Lihat hak tanggunan, hypotic. Orang perseorangan, pengusaha, badan employer hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Membuat suatu peraturan perundang bringing a law into force or undangan mempunyai daya mengikat effect (noun) publik. Cara perusahaan mendapatkan dana atau corporate finance modal, misalnya dengan mengeluarkan saham. Dalam sistem parlementer, berakhirnya dissolution (of the masa jabatan anggota legislatif secara legislature) keseluruhan yang akan diisi kembali pada pemilihan umum yang berikutnya.
An individual, business, legal entity, or other body which employs members of the workforce and pays a wage or provides recompense in another form.
Methods by which companies raise funds or capital, such as by issuing shares. In parliamentary systems, to bring to an end the term of the sitting legislature. An election is then held to re-elect members of the legislature.
210
Term pembubaran (perusahaan)
Indonesian Description Proses di mana seorang likuidator atau kurator menguasai pengelolaan perusahaan untuk mempersiapkan pengakhirannya. Misalnya, seorang likuidator biasanya akan menjual aktiva, melunasi utang dan membagikan uang sisa kepada anggota.
English Term winding up
Beban pembuktian yang biasanya berada dengan suatu pihak dialihkan kepada pihak yang lain. Misalnya, biasanya penuntut umum harus membuktikan dakwaan, jika tidak terbukti
Process by which a liquidator, receiver or trustee takes control of the affairs of a company to prepare for its closure. The liquidator will, for example, usually sell assets, settle debts and pay out any remaining money to members. The terms winding up and liquidator are usually used exclusively in relation to corporations in common law systems, which distinguish between bankruptcy (natural persons) and liquidation/winding up (corporations).
Istilah winding up and liquidator umumnya hanya dipakai di negara bertradisi common law untuk pembubaran perusahaan. Sistem common law membedakan antara bankruptcy (manusia) dan liquidation/winding up (badan hukum). pembuktian sederhana pembuktian terbalik
Description
summary proof reverse burden of proof
The burden of proof which usually lies upon one party is shifted to another. For example, the prosecutor must usually prove its indictment. If it fails to do so, the accused must be released. However, in
211
Term
Indonesian Description
English Term
terdakwa harus dibebaskan. Tetapi ada situasi di mana parlamen telah mengalihkan beban pembuktian kepada terdakwa sehingga terdakwa harus membuktikan dirinya tidak bersalah.
pembunuhan pembunuhan pemegang hak pemegang hak agunan pemegang hak tanggungan
Lihat beban pembuktian dan praduga tidak bersalah. Lihat juga manslaughter. Lihat juga manslaughter. Lihat kreditur separatis. Kreditur yang memegang jaminan berupa pembebanan hak tanggungan atas hak atas tanah yang diberikan oleh debitur.
Description some circumstances the legislature has shifted the burden of proof to the defendant, meaning he or she must prove his or her innocence. See burden of proof and presumption of innocence.
homicide murder right holder holder of collateral mortgagee
See also manslaughter. See also manslaughter. See secured creditor. The lender of money whose debt is secured by a mortgage. See mortgage and hypothec.
pemegang saham
pemerasan
Lihat hak tanggunan dan hypotic. Orang atau badan hukum yang memiliki sebagian atau keseluruhan saham dari suatu perseroan, dan dengan demikian memiliki sebagian atau keseluruhan entitas tersebut. Memaksa orang lain untuk melakukan atau
shareholder
Person or legal entity who owns shares in a corporation, and therefore owns part or all of that entity.
blackmail
Forcing another person to do something, or
212
Term
pemerasan pemeriksa pemeriksaan (oleh polisi) pemeriksaan (oleh polisi) pemeriksaan perkara dalam persidangan pemeriksaan substanstif pemerintahan yang baik pemilihan umum pemilik tanah
Indonesian Description menyerahkan sesuatu dengan cara melanggar hukum, misalnya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sama dengan blackmail.
Arti hukum yang kedua adalah ‘examination’. Persidangan perkara perdata atau pidana di tingkat pertama.
Pemilik dari tanah yang menyewakan tanah tersebut kepada penyewa tanah dalam jangka waktu tertentu sebagai timbal balik dari pembayaran uang sewa.
English Term
Description provide something by illegal means, such as by force or coercion.
extortion interviewer / interviewing officer (police) interview (by police) interrogation (by police) trial substantive examination good governance election (general) landlord
Equivalent to blackmail.
Secondary legal meaning is ‘examination’.
Civil or criminal proceedings at first instance.
Owner of property who leases the property to tenants for a particular time in return for rent. See lease.
pemisahan kekuasaan negara
Lihat hak sewa. Lihat trias politika.
separation of powers
See trias politika.
213
Term pemohon
Indonesian Description Pihak yang memohon penetapan pengadilan mengenai suatu hal.
English Term applicant
Lihat permohonan. pemulangan pemungutan suara
pemusnahan pemutusan (perjanjian) pemutusan hubungan kerja (PHK)
penafsiran undangundang
Mekanisme pengambilan keputusan di mana para pihak yang memiliki suara memberikan suaranya sebagai pernyataan setuju tidaknya atas suatu hal atau seseorang. Lihat pembatalan. Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. Prinsip-prinsip yang dipakai hakim untuk menerapkan peraturan perundangundangan dalam kasus yang masuk pengadilan. Biasanya pengadilan akan menerapkan arti sesuai dengan kata suatu peraturan perundang-undangan. Akan
Description Party who has requested a court order in respect of a matter. See application.
repatriation vote
destruction termination (of a contract) terminate (employment)
statutory interpretation
Decision-making mechanism where eligible parties voice their approval or disapproval of something or someone.
See pembatalan. This occurs when a particular incident or event occurs which results in the termination of rights and responsibilities between workers and employers. Principles used by judges when attempting to apply legislation to fact situations that come before them. Usually a court will apply the plain meaning of the statute. However, ambiguities or gaps in legislation are handled in different ways by different
214
Term
penahanan
penanggungan (borgtocht )
Indonesian Description tetapi, ketentuan yang kurang jelas dan kekosongan hukum ditangani secara berbeda oleh negara dan tradisi hukum yang lain dengan memakai prinsip-prinsip penafsiran undang-undang yang beraneka ragam. Tindakan menahan seseorang. Seseorang dapat ditahan di penjara, rumah atau kota sambil menunggu proses hukum terhadap dirinya guna menghindari tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya.
Jaminan yang diberikan seseorang atas utang pihak ketiga dalam rangka perjanjian lain.
English Term
Description countries and legal traditions using different principles of statutory interpretation.
detention
guarantee
The act of detaining a person. In addition, a person can be detained in prison, a house, or be ordered to remain within a particular city while awaiting legal action to be taken against him or herself. Detention is intended to prevent the person from fleeing, disposing of evidence or repeating the offence. Indemnity granted for the debt of a third person as part of another agreement. See indemnity.
See indemnity. penangkapan penasihat hukum
Pengacara yang memberi nasehat hukum.
arrest legal advisor
Lawyer who provides legal advice.
215
Term
Indonesian Description
penatagunaan tanah penawaran terbatas penawaran umum
pencabutan hak
pencemaran lisan pencemaran nama baik
pencemaran tertulis pencemaran tertulis
English Term
Description
land use system
Kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat. Tindakan pengambilalihan hak atas tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh negara secara sepihak. Hal ini dilakukan baik dengan atau tanpa adanya ganti kerugian yang layak sebagai kompensasinya. Lihat defamation. Mencemarkan nama baik/reputasi seseorang dengan mengeluarkan pernyataan yang tidak benar yang secara lisan ( slander) atau tertulis (libel ). Lihat defamation. Penghinaan yang dilakukan secara tertulis.
Lihat menghina.
limited offering public offering
Issuer offers to sell stock to the public.
expropriation
The state unilaterally acquires private property in the public interest either with or without providing adequate compensation.
slander (tort)
See defamation.
defamation (tort)
Damaging another person’s reputation by issuing false statements either orally (slander) or in print (libel).
libel (tort) libel
See defamation. Defamation in written form. See to defame.
216
Term pencipta pencocokan utang piutang / verifikasi pencoretan hak tanggungan
pencurian pencurian pendaftaran (tanah)
pendesain penegak hukum
Indonesian Description Seorang atau sekelompok orang yang melahirkan suatu ciptaan. Dilakukan oleh pengurus atau kurator untuk disahkan dalam rapat kreditur.
English Term creator
verification of debts or claims against the bankruptcy estate Tindakan menghapus hak tanggungan atas discharge of mortgage tanah yang menjadi jaminan utang dalam buku register di kantor pertanahan, setelah utang tersebut dibayar lunas. theft Termasuk pencurian dalam skala besar dan larceny kecil. Proses mendaftarkan hak atas tanah atau registration (of land) peralihan hak atas tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan tanda bukti hak sebagai alat pembuktian hak atas tanah yang kuat. Seorang atau sekelompok orang yang designer menghasilkan desain industri. Termasuk polisi, jaksa dan hakim, dan law enforcer dalam arti yang lebih luas termasuk juga advokat, notaris dan semua orang yang
Description A person or a group of people who create(s) a work. Conducted by the administrator or receiver for approval in the creditor’s meeting. Act of removing from the mortgage register a mortgage over land that was used as security for a debt after the debt has been repaid. Includes grand and petty larceny. Process of registering a land right or the transfer of a land right with the National Land Affairs Agency, which issues a notification that constitutes strong evidence of that right. An individual or a group of people who create(s) an industrial design. Includes police, prosecutors and judges, and in a broader sense lawyers, notaries and any person involved in the
217
Term
Indonesian Description
English Term
terlibat dalam penegakan hukum. penegakan hukum penemuan penentuan sendiri
penerapan hukum penetapan
penetapan pengadilan penetapan sementara
Lihat invensi Hak dari warga negara untuk menentukan sendiri organisasi politik; pembangungan di bidang ekonomi, sosial dan budaya; serta hubungannya dengan negara lain. Dikeluarkan oleh lembaga publik (termasuk badan peradilan), bersifat mengikat untuk waktu tertentu dan kepada pihak tertentu.
Description enforcement of laws.
law enforcement invention self-determination
application of the law order
Right of citizens to determine their political organisation, their economic, social and cultural development, and their relationship with other states. Issued by public institutions (including courts), binding for specified parties for specified periods.
court order Sebagian UU Hak Kekayaan Intelektual interim injunction memperbolehkan Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan penetapan yang ‘segera dan efektif’ untuk melestarikan/menyita barang bukti dan mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut. Sebagian pengamat berpendapat bahwa penetapan tersebut sama dengan putusan sela ex parte yang berasal dari tradisi hukum common law.
A number of Indonesian intellectual property laws allow the Commercial Courts to issue ‘immediate and effective’ orders to preserve evidence and prevent further infringing activity. Some observers argue that these are equivalent to interlocutory ex parte injunctions, which originated from the common law tradition.
218
Term pengacara
pengacara perusahaan
Indonesian Description Seseorang yang mempunyai kualifikasi dan berpraktek hukum, baik sebagai solicitor, hakim, barrister, akademisi atau konsultan. Pengacara yang dipekerjakan oleh suatu perusahan untuk mewakili perusahaan itu di pengadilan dan dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga.
English Term lawyer
in house lawyer
pengadaan (tanah)
acquisition (of land)
Pengadilan adhoc HAM
Ad Hoc Human Rights Court / Tribunal appeal court
pengadilan banding
Pengadilan yang berwenang mengadili upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.
Di Indonesia pengadilan tinggi memainkan peran ini. Lihat banding dan judex juris. Bandingkan dengan pengadilan tingkat pertama.
Description A person who has formal legal qualifications and practices law, whether as a solicitor, judge, barrister, academic or consultant. Lawyer who is employed by a business or company to represent it in court and in its legal affairs with third parties.
Court that has the authority to adjudicate appeals against decisions of lower courts.
In Indonesia, the pengadilan tinggi is the appeals court. See appeal and tryer of law. Compare court of first instance.
219
Term pengadilan federal
Indonesian Description Pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di tingkat federal. Biasanya bertindak sesuai dengan maupun menerapkan peraturan perundang-undangan federal.
Pengadilan HAM pengadilan militer pengadilan negeri pengadilan negeri
Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara kejahatan militer. Lihat magistrate’ s court. Pengadilan tingkat pertama di Indonesia dalam lingkup peradilan umum yang mengadili kebanyakan perkara pidana dan perdata.
English Term federal court
Human Rights Court / Tribunal court martial first instance (court) district court
Simulasi sidang pengadilan umumnya
Court which exercises judicial power on a federal level. Usually acts in accordance with, and applies, federal law.
Court in which members of the armed forces are tried, usually for military crimes. See magistrate’s court. In Indonesia, the court of first instance in the general courts system, which hears most civil and criminal cases.
In some common law jurisdictions, a ‘district court’ is an intermediate court superior to a magistrate’s court but inferior to a court of appeal.
Di berbagai negara yang menganut tradisi common law, sebuah district court adalah pengadilan yang tingkatnya lebih tinggi daripada magistrate’s court, tetapi lebih rendah daripada pengadilan banding. pengadilan niaga pengadilan semu
Description
commercial court moot court
A simulation of court proceedings, usually
220
Term pengadilan tinggi
Indonesian Description diadakan untuk tujuan pendidikan. Pengadilan tingkat tinggi yang status dan wewenangnya berbeda dari negara ke negara.
English Term high court
pengadilan tingkat pertama
In Indonesia, the high court ( pengadilan tinggi) is an appeals court.
court of first instance
Bandingkan dengan pengadilan banding. pengadu
pengaduan fitnah
Proses pelaporan dugaan terjadinya tindak pidana. Lihat menghina.
pengakhiran (perjanjian)
Lihat pembatalan.
pengaduan
held for educational purposes. A superior court, the status and authority of which differs from country to country. In Australia, for example, the High Court is the highest court in the country.
Misalnya, di Australia pengadilan tinggi ( High Court) merupakan pengadilan yang tertinggi. Di Indonesia, pengadilan tinggi adalah pengadilan banding. Pengadilan di mana suatu perkara diajukan, diperiksa dan diadili untuk pertama kali.
Description
Court in which a case is brought, heard and decided for the first time.
Compare with court of appeal. person who lodges a complaint complaint complaint causing aggravated defamation termination (of a contract)
Process of reporting an allegation that a crime has been committed. See to defame. See pembatalan.
221
Term pengakuan pengakuan pengalihan (hak) pengambilalihan
pengambilalihan
pengangkatan penganiayaan
Indonesian Description Penyerahan hak atau kewajiban secara hukum oleh seseorang kepada orang lain. Tindakan penguasaan secara fisik atas tanah tertentu, namun bukan pemilik yang sah. Biasanya berdasarkan putusan pengadilan. Juga berarti tindakan perolehan hak atas tanah tertentu untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh negara – menurut prinsip, dengan memberi ganti rugi yang layak berdasarkan Keppres No 55 Tahun 1993. Satu perusahaan menguasai perusahaan lain dengan membeli seluruh atau sebagian besar saham perusahaan lain tersebut. Apabila tergugat melakukan kontak fisik dengan sengaja terhadap penggugat tanpa persetujuan dan tidak dengan alasan hukum.
English Term admission confession assignment acquisition (of control of land)
takeover
admission battery (tort)
Description The legal transfer of rights or obligations from one person to another person. The act of gaining physical control of land, including by a person who is not the owner, usually on the basis of court decision. Also used to refer to the transfer of a land right to the government in the public interest – in theory, with payment of adequate compensation on the basis of Presidential Decision No 55 of 1993. One company obtains control over another company by obtaining all or a significant proportion of that company’s shares. Occurs where the defendant intentionally comes into direct physical contact with the plaintiff ’s person without consent or lawful justification.
222
Term
Indonesian Description
English Term
Description See also assault.
Lihat juga assault. penganiayaan
pengawasan pengelolaan perusahaan
pengembalian pada keadaan semula
‘Penganiayaan’ juga sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai ‘torture’. Lihat penyiksaan. Bandingkan dengan kekeliruan. Bagaimana suatu perusahaan dikelola. Terfokus pada tanggung jawab dan kuasa para manajer dan direksi perusahaan. Topik lainnya yang termasuk adalah akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kejujuran, baik di dalam lingkup satu perusahaan, maupun antara perusahaan dengan pihak lain. Mengembalikan penggugat pada posisi yang seharusnya ditempatinya seandainya tidak terjadi kerugian.
Misalnya, kalau seorang salah dibayar,
assault / battery
oversight corporate governance
restitution
‘Penganiayaan’ is also commonly translated as ‘torture’. See torture. Compare with kekeliruan. How a company is run. Focuses on powers and responsibilities of company managers and directors. Accountability, transparency, fairness and honesty both within a company and between a company and other parties are also addressed.
Places the plaintiff in the position he or she would have occupied had there been no loss or injury. For example, if someone was paid in error, the court can order that the money be
223
Term
pengesahan pengesahan (homogolasi)
pengesampingan
penggabungan
Indonesian Description pengadilan dapat memerintahkan agar uang tersebut dikembalikan. Tuntutan pengembalian pada keadaan semula biasanya merupakan pembayaran dengan sejumlah uang. Sama dengan ratification. Pengesahan terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur pailit oleh pengadilan (homologatie ). Rencana perdamaian yang telah disahkan berlaku mengikat bagi semua kreditur konkuren. Dengan sengaja meniadakan suatu hak atau kepentingan. Pada tradisi common law, pengesampingan bisa dalam bentuk tertulis atau bisa dianggap telah terjadi berdasarkan suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan. Misalnya, satu pihak dapat mengesampingkan haknya untuk menuntut wanprestasi dengan tetap mengambil tindakan sesuai dengan kontrak yang bersangkutan. Perseoran yang lebih kecil digabungkan
English Term
Description repaid. Restitution is usually an award of money.
ratification ratification
Equivalent to ratification. Ratification by the court of a settlement proposal. A ratified settlement proposal is binding on all unsecured creditors.
waiver
Deliberate relinquishment of a right or interest. Under the common law tradition, a waiver can be in writing or can be implied by conduct. For example, a party could waive the right to sue for a breach of contract by continuing with the contract.
merger
A smaller company is absorbed into a
224
Term
Indonesian Description
English Term
dengan perseroan yang lebih besar, dan dengan demikian kehilangan statusnya sebagai badan hukum . penggelapan penggelapan penggugat penghapusan suku penghentian penyidikan penghinaan penghinaan ringan penghinaan terhadap pengadilan
Lihat civil action. Lihat genosida. Lihat Surat Penghentian Penyidikan Perkara. Lihat menghina. Lihat menghina. Perbuatan yang menghina pengadilan atau tidak mematuhi perintah pengadilan. Termasuk campur tangan dalam perkara tertentu atau wewenang pengadilan sehingga mengurangi kepercayaan terhadap prosedur dan putusan pengadilan. Contohnya termasuk berbohong dan berkelakuan yang tidak pantas depan sidang, atau tindak mengindahkan perintah
Description bigger company, thereby losing its separate legal identity.
embezzlement fraud plaintiff genocide cessation of investigations act which causes offence (to another) minor defamation contempt of court
See civil action. See genocide. See Surat Penghentian Penyidikan Perkara. See to defame. See to defame. Act of defiance against, or disrespect for, a court or court order. This includes interference in particular proceedings or in the authority of the court that undermines confidence in its procedures and decisions. Examples include lying in court, inappropriate behaviour in court or disobeying a court order.
225
Term penguasaan
penguasaan
penguasaan (bezit ) pengumuman
Indonesian Description pengadilan. Mengontrol atau menguasai suatu barang secara bertentangan dengan hak-hak pemilik barang tersebut. Tindakan menguasai secara fisik dari suatu tanah, misalnya dengan menempati tanah tersebut. 1. Merupakan hak ekslusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Di banyak negara hak pengumuman mencakup hak pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. 2. Beberapa jenis hak kekayaan intelekual harus diumumkan dalam terbitan pemerintah selama waktu tertentu sebagai bagian dari proses
English Term conversion
possession
possession announcement
Description Exercising control or possession over goods in a manner inconsistent with the rights of the owner. Physical control over the land, such as occupation.
1. An exclusive right held by copyright owners. In many countries the right to announce includes, reading in public, broadcasting, exhibition, sale, distribution, and dissemination of a work or creation using any equipment, including the internet, or any means which enables the work or creation to be read, heard or seen by another person. 2. Some intellectual property rights must be ‘announced’ in a government publication for a particular time as part of the registration process.
226
Term
Indonesian Description
English Term
Description
pendaftaran. pengungsi pengurus
Seorang yang ditunjuk pengadilan untuk menangani urusan suatu perusahaan dan atau menentukan apakah perusahaan tersebut sepantasnya tetap beroperasi atau dibubarkan. Tanpa persetujuan pengurus, debitur tidak dapat mengalihkan hartanya.
refugee administrator
Person appointed by a court to handle the affairs of a debtor business and / or determine whether it should continue to operate or be wound up. See winding up.
Lihat pembubaran (perusahaan). pengusaha pengusiran peninjauan kembali
Proses Mahkamah Agung untuk mereview putusannya sendiri atau putusan pengadilan lain yang berkekuatan tetap. Mahkamah Agung hanya boleh melakukan peninjauan kembali atas dasar kesalahan pokok atau terungkapnya fakta baru (novum). Konsep ini berasal dari Perancis, yaitu ‘request civile ’ dalam perkara perdata.
businessperson displacement civil review; judicial review (not exact equivalents)
Process under which the Mahkamah Agung reviews its own decisions or permanently binding decisions from other courts. The Court should conduct such reviews only on the basis of a major error or new facts (novum). This concept is derived from the French request civile in civil cases. Also referred to by its Dutch name ‘herziening’ in criminal
227
Term penipuan penjamin emisi efek
Indonesian Description
English Term
Juga disebut ‘herziening’ (istilah Belanda) dalam perkara pidana. Perbuatan tidak jujur dengan tujuan menipu. fraud Seorang atau perusahaan yang bertindak underwriter sebagai orang tengah antara perusahaan yang mengeluarkan efek dengan masyarakat yang akan membeli efek yang baru dikeluarkan tersebut. Ia menjamin suatu emisi dengan kontrak yang dibuatnya dengan perusahaan yang membutuhkan modal. Juga dapat diartikan sebagai pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
penjara (pidana) penjelasan
Bagian dari struktur formal peraturan perundang-undangan yang mengelaborasi atau menjelaskan lebih lanjut dari peraturan
imprisonment elucidation
Description cases. Dishonest act intended to deceive. Person or company acting as intermediary between a company issuing stock and the public who are to buy that stock. The underwriter guarantees an issue by contracting with the company requiring capital. Also refers to a party who makes a contract with an issuer to conduct a public offering in the interests of the issuer with or without the obligation to buy unsold stock.
Part of a law or regulation that elaborates or further explains the law. The elucidation to a law is used to interpret it. An
228
Term
penjelasan penjual peno pensiun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Indonesian Description tersebut. Bagian penjelasan digunakan untuk kebutuhan interpretasi peraturan tersebut. Umumnya terdiri dari penjelasan umum yang membahas mengenai konteks dan alasan pemberlakuan suatu undangundang yang kemudian diikuti dengan penjelasan pasal per pasal. Bagian penjelasan ini umumnya dipublikasikan dalam Tambahan Lembaran Negara. Sama dengan elucidation. Penjual (biasanya tanah).
Debitur memohon pada pengadilan untuk menunda sementara waktu kewajiban pelunasan hutangnya dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang memuat pembayaran hutang pada para krediturnya. Permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh debitur (bandingkan dengan kepailitan).
English Term
Description elucidation usually consists of a general explanation that discusses the context and reasons for the enactment of the law. This is followed by an ‘article-by-article’ explanation. Elucidations are usually published in the Supplement to the State Gazette.
explanatory memorandum vendor plenary retirement debt moratorium / suspension of payment
Equivalent to elucidation. Seller (usually of land).
Debtor asks the court to temporarily delay its obligation to pay its debts, so that it can put forward a settlement proposal to pay its debts to its creditors. A request for a debt moratorium can only be lodged by a debtor (compare with bankruptcy).
229
Term penuntutan
Indonesian Description Kegiatan menuntut seseorang (yang dilakukan jaksa) ke pengadilan atas dugaan melakukan tindak pidana.
English Term prosecution (the act of)
Description The act of prosecuting a person in court for an alleged crime. See also prosecutor’s closing address.
Lihat juga prosecutor’ s closing address. penuntutan
Pembacaan tuntutan penuntut umum di pengadilan setelah pemeriksaan saksisaksi selesai. Tujuan utamanya mengemukakan argumen agar terdakwa divonis bersalah dan mendapatkan hukuman tertentu. Hal ini tidak sama dengan pidato penutup jaksa dalam perkara pidana common law. Satu perbedaan penting adalah penuntutan tidak selalu merupakan kesempatan terakhir bagi jaksa. Setelah itu jaksa dapat membacakan tanggapan (replik) terhadap pembelaan terdakwa. Kemudian terdakwa mempunyai hak menanggapi replik (duplik).
prosecutor’s closing address (not exact equivalent)
The prosecutor’s address to the court after witnesses have given their testimony in the trial. The main aim of this is to put forward arguments for the conviction of the accused and the imposition of a particular sentence. This is not exactly the same as the common law prosecutor’s closing address in criminal cases. One important difference is that in some cases this is not the prosecutor’s final word in the case – the prosecutor can often read a reply (replik ) to the defence’s pembelaan. The defence then has a right to respond ( duplik) to the replik. Also see prosecution (the act of) and
230
Term
Indonesian Description
English Term
Description defence closing address.
Lihat juga prosecution (the act of) dan pembelaan. penutupan perusahaan penyelenggaraan negara penyelidik
Di Indonesia, pejabat polisi ini melakukan penyelidikan.
lock out state administration initial police investigator
Lihat penyidikan, penyidik dan penyelidikan. penyelidikan
penyerahan (levering )
Di Indonesia, penyelidikan biasanya dilakukan pejabat polisi (penyelidik) untuk menentukan apakah tindak pidana sebenarnya dilakukan. Lihat penyidik, penyidikan, dan penyelidik. Di Indonesia, beralihnya hak atas suatu benda dari satu pihak ke pihak lainnya. Di negara common law, istilah ini hanya berarti pemindahan penguasaan.
initial investigations (police)
delivery
In Indonesia, these police officers can carry out initial investigations. See initial investigations, police investigator who conducts further investigations, and further investigations. In Indonesia, these are usually carried out to determine whether a crime has actually been committed. See initial police investigator, police investigator who conducts further investigations and further investigations. In the Indonesian system, this refers to the transfer of rights to goods from one party to another. In common law traditions, this simply means the transfer of physical
231
Term penyertaan penyewa tanah penyidik
penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penyidikan
Indonesian Description
English Term
Description
Termasuk persekongkolan dan penganjuran. complicity (in a crime) Lihat landlord and hak sewa. tenant Di Indonesia, penyidik melakukan police investigator who penyidikan. Menurut Pasal 4 KUHAP, conducts further penyelidik adalah setiap pejabat polisi investigations negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 5 penyelidik memiliki wewenang yang relatif luas dalam menerima laporan dan menyelidiki tindak pidana. Di sisi lain, seorang penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi.
control. Includes conspiracy and inducement. See landlord and lease. In Indonesia, these officers conduct further investigations. According to Article 4 of the Code of Criminal Procedure, every officer of the national police is a penyelidik . Under Article 5, penyelidik have relatively broad powers to receive complaints of, and conduct initial investigations into, crimes. On the other hand, a penyidik is a specially appointed officer who must hold a particular rank.
Lihat penyidikan, penyelidik dan penyelidikan. Pejabat negara ini biasanya membantu penyidikan polisi sering dengan memberikan nasehat ahli.
civil servant investigator
See initial police investigator, initial investigations and further investigations. These officials usually assist police in their investigations, often by providing specialist advice.
Dilakukan oleh penyidik. Penyidikan dilakukan setelah penyelidikan dan dapat
further investigations (police)
Carried out by penyidik. These are investigations which follow on from the
232
Term
penyiksaan peradilan militer peralihan / pemindahan hak
perancangan dokumen hukum
perancangan undang-
Indonesian Description
English Term
Description
termasuk pemeriksaan tersangka dan saksi dengan atau tanpa penangkapan atau penahanan dalam rangka mengumpulkan barang bukti. Setelah penyidikan selesai dan kalau polisi berpendapat barang bukti cukup, perkara dapat diserahkan kepada penuntut umum .
penyelidikan and might include interrogations ( pemeriksaan) with or without arrest and detention to assist in the collection of evidence. After the penyidikan is complete, if the police believe there is sufficient evidence to proceed, they may hand the case over to the prosecutor.
Lihat penyidik, penyelidik dan penyelidikan.
See initial police investigator, initial investigations and police investigator who conducts further investigations.
Berpindahnya hak atas tanah dari satu pihak ke pihak lain, misalnya peralihan hak atas tanah dari penjual ke pembeli dalam suatu transaksi jual beli tanah. Proses penyusunan dokumen yang memiliki implikasi atau berkekuatan hukum baik bagi pihak yang membuatnya atau yang berdampak pada pihak ketiga. Proses penyusunan RUU.
torture military court conveyance
Passing of title from one party to another, such as from vendor to purchaser.
legal drafting
Process of drafting a document that has legal implications for parties to it or for third parties.
legislative drafting
Process of drafting a bill.
233
Term undang perantara pedagang efek
peraturan peraturan pemerintah
peraturan perundangundangan
Indonesian Description
English Term
Seorang atau perusahaan yang bertindak broker-dealer sebagai perantara bagi pemodal yang ingin membeli atau menjual efek di pasar modal/bursa. Orang atau perusahaan yang sama dapat juga menjual atau membeli efek atas namanya sendiri, bila ia melakukan ini ia bertindak bukan lagi sebagai perantara tetapi sebagai pedagang. regulation Biasanya melaksanakan atau mengisi government regulation kekosongan dalam undang-undang atau menjelaskan hal yang disebut dalam undang-undang dan perlu diatur lebih lanjut. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan letaknya di bawah undang-undang. Istilah umum untuk semua perangkat law hukum yang dikeluarkan oleh parlamen, pemerintah atau pejabat. Meliputi undangundang dan peraturan yang lebih rendah. Misalnya, ‘peraturan perundang-
Description Person or company that acts as an intermediary for investors wanting to buy or sell stock on the stock market. The same person or company can also sell or buy stock in his, her, or its own name. If this occurs, then he, she, or it no longer acts as an intermediary but rather as a trader.
Usually implements or fills gaps in legislation, or further regulates issues which are mentioned in legislation but require further detail. Ranks below legislation in the hierarchy of laws.
General reference for law or laws issued by the legislature, government or officials. Includes statutes and lower-level regulations. So, for example, ‘ peraturan perundang-undangan tentang hak cipta’ ,
234
Term
Indonesian Description
English Term
undangan tentang hak cipta’ mengacu kepada Undang-Undang Hak Cipta dan semua peraturan lebih rendah yang berkaitan dengan hak cipta seperti peraturan pemerintah.
perbantuan
perbanyakan
Lihat tata urutan peraturan perundangundangan. Membantu atau memberikan kesempatan kepada pelaku utama dalam melakukan tindak pidana. Menurut hukum Indonesia, hukuman untuk pelaku perbantuan dikurangi menjadi dua pertiga dari yang dijatuhkan atas pelaku utama (Pasal 57(1), KUHP). Merupakan hak ekslusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta dan mencakup hak penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial, dengan menggunakan bentuk nyata yang sama ataupun tidak sama dengan karya asli.
Description would refer to the Copyright Law and all lower-level regulations dealing with copyright such as government regulations. See hierarchy of laws.
aid and abet
Assisting or giving an opportunity to the chief offender to committ the crime. Under Indonesian law, the sentence of the person aiding or abetting will usually be two-thirds of that handed down against the main perpetrator (Article 57(1), Criminal Code).
reproduction
An exclusive right held by copyright owners which includes the right to copy the entirety or a very substantial part of a work or creation using the same or a different medium to the original.
235
Term perbuatan administrasi negara yang melawan hukum ( onrecht matige overb heidsdaad )
Indonesian Description Menurut Indonesian law, perbuatan yang disengaja maupun tidak, yang melanggar undang-undang, peraturan-peraturan formil yang berlaku dan juga kepatutan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena.
English Term illegal administrative act
Description Under Indonesian law, a deliberate or unintentional act which breaches legislation, formal regulations or community standards, and causes loss to another. Compare with ultra vires.
perbuatan administrasi negara yang sewenangwenang (abuse de droit; dad van willekeur )
perbuatan administrasi yang menyalahgunakan wewenang (de tournement de pouvoir )
Bandingkan dengan ultra vires. Di Indonesia, perbuatan administrasi negara yang berada di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan (pelanggaran perundang-undangan). Lihat ultra vires dan perbuatan administrasi negara yang melawan hukum. Penyalahgunaan wewenang untuk mencapai kepentingan umum yang dimaksudkan oleh peraturan yang menjadi dasar kewenangannya dan merugikan pihak-pihak yang terkena.
arbitrary exercise of administrative power
In Indonesia, administrative act which does not fall within the legal power of the person or organ that carried it out. Lihat ultra vires and illegal administrative act.
misuse of administrative authority
Act which constitutes a misuse of the legal authority to achieve public purposes which causes loss to another. Compare with improper purpose.
236
Term perbuatan melawan hukum
Indonesian Description Bandingkan dengan improper purpose. Tidak ada persamaan konsep ini yang tepat dalam negara yang menganut tradisi common law. Tetapi berdasarkan ketentuan ini banyak negara yang menganut sistem hukum kontinental telah mengembangkan hukum tort-nya. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan ‘tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut’. Perbuatan yang melawan hukum dan menyebabkan kerugian itu tidak harus dilakukan dengan sengaja, tapi juga dapat disebabkan karena kelalaian atau ketidakhati-hatian. Menurut ilmu hukum dan yurisprudensi
English Term act which breaks the law
Description There is no precise equivalent to this concept in countries of the common law tradition. But it is from this provision that many countries of the civil law tradition have developed bodies of tort law. Article 1365 of the Indonesian Civil Code prohibits ‘acts which break the law’. This provision states that a person who causes loss to another person by means of an act which breaks the law must, because of his or her fault in causing the loss, compensate for that loss. The act which breaks the law and causes loss does not have to be deliberate – compensation can be sought if the loss was caused by negligence or lack of care. Indonesian legal doctrine and yuriprudensi conceive of the concept of an ‘act which
237
Term
perbuatan tercela
perbudakan percobaan perda (peraturan daerah)
Indonesian Description Indonesia pengertian ‘perbuatan yang melawan hukum’ agak luas – termasuk di dalamnya adalah bukan hanya ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi juga ‘hukum tidak tertulis’ termasuk normanorma pokok dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Perilaku yang tidak pantas, bertentangan dengan hukum atau salah dalam konteks jabatan atau fungsi tertentu. 2. Perbuatan yang tidak pantas menurut ukuran etika, kesusilaan atau hukum.
Bandingkan dengan masa percobaan dan hukuman percobaan. Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan Daerah berisikan penjabaran peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya
English Term
Description breaks the law’ quite broadly – it includes not only law in statutes and regulations but also ‘unwritten law’ which include norms considered essential to living as part of a community.
misconduct
slavery / enslavement attempt (to commit a crime) regional regulation
1. Conduct inappropriate, illegal or wrongful for a particular office or function. 2. Inappropriate behaviour by ethical, moral or legal standards.
Compare with suspended sentence. Regulations dealing with regional matters issued by a Regional Head after obtaining the approval of the local parliament. Regional Regulations implement in a local context laws of a higher status and are valid
238
Term
perdagangan oleh orang dalam
perdamaian
Indonesian Description
English Term
Description
dan berlaku di wilayah hukum suatu daerah.
within the region in which they are passed.
Lihat tata urutan peraturan perundangundangan. Perdagangan efek suatu perusahaan oleh mereka yang tergolong ‘orang dalam’ sebab mereka memiliki informasi penting yang tidak terbuka untuk umum, tetapi kalau informasi tersebut dibuka untuk umum akan berpengaruh terhadap harga efek tersebut. Kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara di luar persidangan. Perdamaian dapat dilakukan pada setiap saat sebelum putusan hakim dijatuhkan. Perdamaian menjadi perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.
See hierarchy of laws. insider trading
Trading in the securities of a company by an ‘insider’ who has knowledge that is not publicly known but which would affect the price of those securities if it was released.
settlement (out-of-court)
Agreement between two parties to resolve a dispute out of court. An out-of-court settlement can be made at any time prior to the judge handing down a final decision. An out-of-court settlement is a contract binding upon the parties.
See dading. perdata
Lihat dading. Dalam arti hukum non-kriminal. Lihat hukum perdata.
civil law
In the sense of non-criminal law. See hukum perdata.
239
Term perikatan
Indonesian Description Hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.
English Term binding agreement
Di Indonesia, konsep perikatan juga meliputi perjanjian obligatoir setelah terlaksananya suatu perbuatan atau penyerahan sesuatu hal dan juga dapat ditimbulkan oleh peraturan perundangundangan.
Description A legal obligation that gives rise to rights and obligations between parties. In Indonesia, perikatan includes agreements that have arisen pursuant to a promise to perform once the required delivery or performance has taken place, and can also arise by law. See kontrak and perjanjian.
perikatan perimbangan keuangan pusat – daerah
peringkat hak tanggungan
Lihat kontrak dan perjanjian. Lihat agreement. Di Indonesia, pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar-Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan. Urutan pembebanan hak tanggungan dari suatu tanah bila tanah tersebut dibebankan hak tanggungan untuk menjamin pelunasan lebih dari satu utang. Di Indonesia, urutan
contract fiscal balance between central and regional governments
mortgage priority
See agreement. In Indonesia, the democratic, fair and transparent allocation of finances between the Central and Regional governments and economic equality between regions through a consideration of the potential, condition and needs of each region. Ranking of the order of security over a piece of land used as security for the payment of more than one debt. In Indonesia, a creditor’s position on the list
240
Term
perjanjian
Indonesian Description hak tanggungan ini dilihat dari tanggal pendaftaran hak tanggungan tersebut di kantor pertanahan. Tindakan hukum antara para pihak yang mengikat mereka secara hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Bisa berbentuk lisan (perjanjian) atau tertulis (perjanjian tertulis; kontrak).
English Term
Description depends on the date the mortgage was registered at the land office.
contract
Agreement between the parties that legally binds the parties to do or refrain from a particular act. This may be oral ( perjanjian) or written ( perjanjian tertulis; kontrak).
See also perikatan and kontrak. perjanjian bersyarat
perjanjian formal perjanjian internasional perjanjian kerja
perjanjian kerja bersama
Lihat juga perikatan dan kontrak. Suatu perjanjian yang memerlukan dipenuhinya suatu syarat sebelum mengikat dan berlaku bagi para pihak. Mengacu kepada kontrak-kontrak tertentu yang harus dibuat secara tertulis. Lihat traktat. Perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja yang memuat hak, dan kewajiban para pihak. Di Indonesia, perjanjian hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa
conditional agreement
formal contract international agreement employment contract
collective labour agreement
An agreement that requires the fulfillment of a condition to become binding on the parties. Refers to certain types of contracts that must be in writing. See treaty. Agreement between workers and their employer containing the rights and obligations of the parties. In Indonesia, an agreement containing conditions of work, and the rights and
241
Term
Indonesian Description
English Term
serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. perjanjian timbal balik
perjumpaan utang (kompensasi) perkara perkara
perkara
Salah satu jenis perjanjian dimana kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk saling melaksanakan prestasi tertentu. Pengurangan utang yang ditagih oleh debitur sebesar jumlah utang yang terutang pada kreditur. ‘Matter’ sering memiliki arti yang sama dengan ‘perkara’ tetapi juga dapat dipakai secara lebih luas untuk mengacu kepada isu (soal, masalah, permasalahan) tertentu dalam suatu perkara. Memiliki beberapa arti yang luas antara lain:
reciprocal agreement
set off
proceedings matter
case
Description obligations of the parties, recorded at a government department with responsibility for workforce affairs. Such agreements are formed after negotiations between a union or a number of unions and a businessperson, number of businesspersons, or association of businesspersons. A form of contract under which two parties must perform obligations to one another. Reduction of debt claimed by debtor by the amount it owes to the creditor.
Often means ‘case’, but can also be used more generally to refer to an issue (soal, masalah, permasalahan) in a case.
Has a wide number of meanings, including: 1. a specific trial or proceeding in a court;
242
Term
perkara (perdata)
perkebunan inti rakyat
Indonesian Description 1. perkara atau persidangan tertentu; 2. kuatnya argumen atau bukti yang diajukan salah satu pihak. Misalnya, artinya ‘Apakah case anda kuat?’ adalah sama dengan ‘apakah argumen anda kuat dan didukung bukti yang kuat?’ Perkara perdata yang diajukan oleh suatu pihak (penggugat) terhadap pihak lain (tergugat). Program pemerintah Indonesia yang menggunakan tanah kosong milik negara untuk meningkatkan bidang perkebunan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan dengan mengsinergikannya melalui program transmigrasi.
English Term
Description 2. the strength of a party’s arguments or evidence. For example, ‘do you have a good case?’ essentially means ‘are your arguments good and are they supported by strong evidence?’
civil action
cooperative plantation
Civil proceedings instituted by one party (the plaintiff ) against another (the defendant). An Indonesian government program that uses vacant state land for plantation activity, while creating jobs in conjunction with the transmigration program. See regional plantation cooperative collective.
Lihat plasma. perkumpulan perlindungan korban perlindungan saksi
association victim protection witness protection
243
Term permohonan
permohonan permohonan pailit Pernyataan Hak-Hak Manusia
pernyataan pailit
pernyataan pendaftaran Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti
Indonesian Description Permintaan yang disampaikan oleh suatu pihak kepada pengadilan yang intinya meminta penetapan pengadilan mengenai suatu hal.
English Term petition
Description A request made to a court by a party for its decision on a particular matter. See applicant.
Lihat pemohon. Lihat petition. application Permohonan pailit yang diajukan oleh voluntary bankruptcy debitur (dan bukan oleh krediturnya). petition Pernyataan tentang hak asasi manusia Bill of Rights yang disebut terlindung di suatu negara yang biasanya termuat dalam undangundang dasar atau undang-undang negara tersebut.
See petition. Lodged by the person or company in financial difficulties. A statement of the human rights purportedly protected in a particular country, usually contained in the constitution or legislation of that country.
Pernyataan oleh pengadilan bahwa seorang debitur pailit, yang juga memuat antara lain penunjukan kurator dan hakim pengawas.
Court declaration that a particular person is bankrupt and which also appoints the receiver and investigating judge.
Pasal 22 Undang-Undang Dasar Indonesia memberi wewenang kepada Presiden untuk
declaration (of bankruptcy)
registration statement interim government regulation (often translated
Article 22 of the Indonesian Constitution allows the President to enact this type of
244
Term Undang-undang)
Indonesian Description memberlakukan produk hukum tersebut apabila terjadi kegentingan yang memaksa. Suatu Perpu menjadi tidak berlaku kecuali DPR mengesahkannya pada sidang pertama setelah Perpu terkait dikeluarkan.
English Term as ‘government regulation in lieu of Law’)
Description law in compelling circumstances as an interim regulatory measure. A PERPU lapses unless the DPR confirms it in its first sitting following the issuance of the law. See hierarchy of laws.
Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) persaingan curang persaingan tidak sehat
Lihat tata urutan peraturan perundangundangan. Lihat Government Regulation in Lieu of Law. Lihat persaingan tidak sehat. Persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Pasal 1(6), Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).
interim law
See Government Regulation in Lieu of Law.
unfair competition unfair competition
See persaingan tidak sehat. Competition between businesspeople in the production or marketing of a good or service which is carried out dishonestly or illegally, or in a way that hampers business competition (Article 1(6) of Indonesia’s Law No 5 of 1999 on Monopolistic Practices and Unfair Competition). Similar to anti-trust.
245
Term
Indonesian Description
English Term
Description
Serupa dengan anti-monopoli. persangkaan persangkaan palsu persekongkolan
persekutuan perdata
Lihat menghina. Dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum dengan cara yang melanggar hukum.
suspicion false inference conspiracy
Lihat perbantuan. Suatu perikatan yang muncul dari dua orang partnership atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. "Sesuatu" yang dimasukkan kedalam perikatan dapat berupa uang, barang atau ketrampilan sebagai kontribusi dari masing-masing pihak.
See to defame. Two or more people agree to commit a crime or to carry out a legal act by unlawful means. See aid and abet. An arrangement between two or more people who decide to work together to make a profit and to divide it between themselves. “Something” is contributed to the partnership by each of the parties to the arrangement. This is usually money, property and/or skills. See partnership.
Lihat perserikatan.
246
Term
Indonesian Description
English Term
perselisihan industrial
Perselisihan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja.
perserikatan
Hubungan yang terjadi antara dua atau lebih partnership orang yang bekerjasama dalam suatu bisnis entitas. Bila dibandingkan dengan sebuah perusahaan sebuah perserikatan tidaklah merupakan suatu badan hukum. Setiap partner oleh karenanya secara pribadi bertanggungjawab terhadap hutang-hutang dari perserikatan. Organisasi internasional terbesar yang United Nations dibentuk pasca perang dunia ke-2 yaitu 24 Oktober 1945 dan bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Sering juga disebut PT Persero. Bentuk state owned limited liability usaha negara yang semula berbentuk company perusahaan negara (PN), yang kemudian
Perserikatan Bangsa bangsa
persero
industrial dispute
Description Dispute between businesspersons or an association of businesspersons and workers or a worker’s union over a right, conflict of interest or termination of employment. Relationship between two or more people who work together in a business enterprise. In contrast to a corporation a partnership is not a separate legal entity. Each partner is, therefore, personally liable for the debts of the partnership.
The largest international organization and was formed after World War II on 24 October 1945. Its aims to foster international peace and security, and to improve international relations and cooperation. Commonly referred to as PT Persero, a state-owned enterprise which was initially a state-run company, but then for efficiency
247
Term
perseroan
perseroan terbatas
Indonesian Description demi efisiensi diubah menjadi bentuk perseroan terbatas (PT), yang modalnya seluruh atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan hukum yang terpisah secara hukum dari para pemilik dan pengelolanya. Ciriciri perseroan termasuk suksesi perpetual, kemampuan membeli dan menjual tanah dan benda maupun menggugat dan digugat. Lihat corporate veil , badan hukum dan perseroan terbatas. Badan hukum yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham. Oleh karena perseroan adalah badan hukum yang berdiri sendiri, para pemilik (pemegang saham) dan direksinya biasanya tidak bertanggung jawab atas utang perusahaan jika perusahaan
English Term
Description purposes was transformed into a limited liability company with all or part of its capital owned by the state.
corporation
limited liability company
An incorporated entity which is a separate legal entity from its owners and operators. Its features include perpetual succession, the ability to deal with property and the capacity to sue and be sued. See corporate veil, legal entity, limited liability company. A legal entity established to carry out a commercial enterprise, with its authorised capital divided into shares. Because companies are separate legal entities, owners (shareholders) and directors are not usually liable for the debts of the company should it face financial difficulties, that is, they have
248
Term
perseroan terbuka
Indonesian Description mengalami kesulitan keuangan, yaitu tanggung jawabnya terbatas. Tanggung jawab para pemegang saham terbatas pada nilai saham yang telah ditanam atau dijanjikan akan ditanamnya. Para direksi biasanya tidak bertanggung jawab atas utang perseroan kecuali melanggar kewajiban direksi. Di beberapa negara, perusahaan yang sahamnya dapat dibeli masyarakat umum melalui bursa efek. Di Indonesia, perusahaan yang pemegang sahamnya lebih dari 300 orang atau badan hukum. Tidak semua perseroan terbuka mencatatkan sahamnya di bursa.
English Term
Description limited liability. The liability of a shareholder is limited to the amount he or she invested or pledged to invest in the company. Directors are generally shielded from liability unless they breach their director’s duties.
public company
In some countries, a company whose shares are available to the public through the stock exchange. In Indonesia, a company which has more than 300 shareholders. Not all Indonesian public companies are listed on the stock exchange.
Compare private company. perseroan tercatat
perseroan tertutup
Bandingkan dengan perseroan tertutup. Perusahaan yang sahamnya terdaftar di listed company bursa efek dan dapat dibeli oleh masyarakat umum. Perusahaan yang sahamnya tidak terdaftar private company di bursa untuk dibeli oleh masyarakat
A company, the shares of which are listed on the stock exchange and can be purchased by the public. Also known as proprietary company. Company whose shares are not available
249
Term
Indonesian Description
English Term
Description to the general public through the stock exchange.
umum. Bandingkan dengan perseroan terbuka. persetujuan
Salah satu tahapan dalam proses legislasi di Indonesia di mana DPR menetapkan RUU yang sebelumnya telah disetujui DPR dan Presiden.
to assent (to legislation)
Lihat mengesahkan dan legislasi. persetujuan persidangan persidangan persidangan persidangan yang adil
pertanyaan yang mengarahkan
Persidangan pengadilan yang dilakukan sesuai prosedur. Salah satu unsur penting adalah ketidakberpihakan.
Dalam sistem yang menganut common law, pertanyaan kepada saksi yang mengarahkan saksi untuk memberikan jawaban tertentu.
Compare public company. A stage of the Indonesian legislative process in which the DPR signs off on a bill that has been agreed to by the DPR and the President. See to pass a law and legislative process.
consent trial hearing proceedings fair trial
leading question
Trial that is procedurally fair. An important element is impartiality.
At common law, a question asked of a witness which ‘leads’ the witnesses to provide, or suggests, a particular answer. Usually only permitted in cross-
250
Term
Indonesian Description
English Term
Dalam hukum acara Indonesia diperbolehkan.
pertentangan kepentingan pertimbangan pertimbangan hukum
Keadaan dimana seseorang mempunyai kepentingan pribadi yang tidak konsisten dengan kewajibannya kepada pihak lain. Bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara.
examination.
conflict of interest
considerations legal considerations
See ratio. See ratio. perubahan
perundingan bipartit
Description
Apabila perjanjian diubah dengan variation persetujuan para pihak. Perubahan tersebut tidak terlalu besar sehingga tidak merupakan pembuatan perjanjian baru. Perundingan mengenai hal-hal yang bipartite negotiations berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan antara pengusaha dan serikat pekerja yang sudah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang
Permitted under Indonesian procedural law. Where a person has a personal interest which conflicts with a duty that person has to another person. A section of an Indonesian judicial decision where judges consider the legal basis for their decision in the case. See ratio. Contract is amended with the consent of the parties. Changes are not so substantial as to amount to the creation of a new contract (novation). Negotiations on industrial relations issues within one company between management and the worker’s union registered with the government or worker’s representatives, conducted at a bipartite cooperative
251
Term
perundingan tripartit
perusahaan
perusahaan comanditer perusahaan dagang perusahaan efek
Indonesian Description ketenagakerjaan atau unsur pekerja yang dilakukan dalam suatu lembaga kerja sama bipartit yang merupakan forum komunikasi komunikasi dan konsultasi bagi kedua belah pihak. Perundingan antara organisasi pengusaha, serikat pekerja dan pemerintah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah dalam suatu lembaga kerja sama tripartit yang berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah bagi ketiga pihak. Perkumpulan orang yang dibentuk dibentuk untuk tujuan menghasilkan laba. Perusahaan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan perseroan – misalnya, termasuk di dalamnya adalah usaha patungan yang bukan badan hukum . Lihat Commanditaire Vennootschap (CV). Pihak yang melakukan kegiatan usaha
English Term
Description institution – a forum of communication and consultation for both parties.
tripartite negotiations
Negotiations between businesspersons, unions and government on workforce issues, at a triparte cooperative institution which functions as a forum for communication, consultation and deliberation for all three parties.
company
An association of people formed for the purposes of making a profit. A company is a broader concept than corporation – for unincorporated joint example, it includes unincorporated joint ventures.
limited partnership
See Commanditaire Vennootschap (CV).
trading company securities company
Entity which operates as stock issue
252
Term perusahaan induk
Indonesian Description sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi. Perusahaan yang menguasai satu atau beberapa perusahaan lain (anak perusahaan). Hal ini dapat terjadi kalau perusahaan tersebut menguasai dewan direksi atau sebagian besar para pemilih pada rapat umum pemegang saham, atau memiliki sebagian besar modal saham perusahaan lain tersebut.
English Term holding company
Description guarantor, stock trader intermediary, and investment manager. A company that controls another company or other companies ( subsidiary company). This may occur if the company has control over the board of directors or a significant proportion of voters at a general meeting of shareholders, or owns a significant part of the share capital of the other company. See subsidiary company.
company.. Lihat subsidiary Lihat subsidiary company perusahaan jawatan (Perjan) perusahaan umum (Perum) petisi petitum
piagam pialang
Tuntutan atau permohonan dari penggugat, yang termuat pada akhir surat gugatan. Lihat traktat. Sama dengan perantara dengan perantara pedagang pedagang efek. efek.
state owned service company state owned general company petition prayer for relief
charter broker-dealer
A plaintiff ’s ’s claim or request, contained at the end of the statement of claim. See treaty. Equivalent to perantara pedagang efek.
253
Term pidana pidana pidana mati pidana mati pidana pokok
pidana tambahan
pihak pihak ketiga
Indonesian Description Lihat hukum pidana.
Hukuman pokok yang dijatuhkan hakim terhadap terpidana. Di Indonesia, jenis hukuman dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pengawasan, denda dan pidana kerja sosial. Hukuman tambahan terhadap terpidana, tetapi lebih bersifat perdata yang dijatuhkan setelah pidana pokok. Pidana tambahan termasuk pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim.
Pihak yang tidak merupakan pihak dari dari suatu hubungan hukum yang ada pada pihak-pihak lain.
English Term criminal punishment death penalty capital punishment primary (main) punishment
additional punishment
party third party
Description See criminal law.
Main punishment imposed upon the convict by a judge. In Indonesia, punishments punishments can be pidana pokok (primary) (primary) or pidana tambahan (additional). Main punishments include the death penalty, incarceration, supervision, fines and community service. Punishment that is handed down against a convict in addition to the primary punishment and which is more civil in nature. These punishments include the repeal of certain rights, seizure of certain goods and public announcement of the court’s decision. A party that stands outside the direct legal relationship of a set of parties.
254
Term plasma
pleidoi pokrol bambu
posisi kasus
posita positivisme
Indonesian Description Sistem pengembangan perkebunan di wilayah yang lebih kecil. Lihat perkebunan inti rakyat. Sama dengan pembelaan. Seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. Ringkasan fakta perkara, misalnya dalam kumpulan putusan pengadilan . Di negara yang menganut common law, headnote biasanya lebih terfokus pada masalah hukum daripada fakta. Bandingkan dengan abstrak hukum. Uraian mengenai kejadian atau kronologis yang menjadi dasar gugatan. Mazhab pemikiran yang mengajarkan bahwa ketika penguasa telah mengesahkan suatu undang-undang maka undang-undang itu mengikat warga negara tanpa melihat
English Term
Description
regional plantation cooperative collective
A system for developing plantations in smaller regional locations.
defence closing address (not exact equivalent) bush lawyer
See cooperative plantation. Equivalent to defence closing address ( pembelaan pembelaan). Person who provides legal advice but has no formal legal qualifications or training.
headnote (facts)
no equivalent but a similar concept exists positivism
Summary of a court decsion, usually found in a law report. In Indonesia, the ‘ posisi kasus’ kasus’ is focused on the facts of the case. In common law countries, the headnote usually focuses on the law. Compare abstrak Compare abstrak hukum. hukum. Outline of an event or a chronology used as the basis of a civil claim. The school of thought that dictates that if a sovereign has validly enacted a law, it is binding on citizens regardless of the law’s merit or appropriateness.
255
Term pra penuntutan
praduga
praduga tidak bersalah
praktisi hukum
Indonesian Description kegunaan atau kepantasan undang-undang tersebut. Jika menurut penuntut umum BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik masih kurang lengkap, penuntut umum dapat memerintahkan penyidik untuk melengkapinya. Sesuatu yang oleh hukum atau pengadilan dianggap benar kecuali terbukti sebaliknya.
English Term
Description
no equivalent
If the public prosecutor feels the police investigation report lacks information, he or she can instruct the police to add further information to it.
presumption
Something that the law or court assumes unless proven otherwise.
Misalnya, praduga tak bersalah, yaitu terdakwa diasumsikan tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Terdakwa diasumsikan tidak bersalah presumption of innocence sampai dia mengakui perbuatannya atau terbukti bersalah di pengadilan. Praduga ini merupakan salah satu konsep yang paling mendasar dari hukum pidana di tradisi common law dan banyak negara yang menganut tradisi hukum kontinental .
The classic example is the presumption of innocence – that is, that the accused is presumed innocent until proven guilty. The accused is presumed innocent until he or she admits to the crime or is proved guilty in court. This is one of the most fundamental concepts of criminal law in the common law tradition and in many civil law countries.
Pengacara yang berpraktek hukum, baik
Practicing lawyer who does litigation and
legal practitioner
256
Term pra-peradilan
Indonesian Description
English Term
litigasi maupun non-litigasi. Menurut Pasal 77 KUHAP pengadilan pretrial hearing negeri dapat melaksanakan sidang praperadilan untuk menentukan apakah penangkapan atau penahanan dilakukan secara sah. Pengadilan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Sidang seperti ini diketuai seorang hakim tunggal (Pasal 78(2)) dan dapat dilaksanakan atas permohonan terdakwa, keluarga terdakwa atau wakilnya atau korban dan keluarganya sesuai permohonan kepada ketua pengadilan negeri (Pasal 79). Apabila hakim menimbang pengangkapan atau penahanan melawan hukum, terdakwa harus dibebaskan (Pasal 82(3)(a)). Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya banding (Pasal 83(1)).
Description non-litigation work. Under Article 77 of Indonesia’s Code of Criminal Procedure, a district court can conduct a pretrial hearing ( praperadilan) to determine whether an arrest or detention was carried out legally. The court can also adjudicate the proprietry of the cessation of an investigation or prosecution. Such a hearing will be presided over by a single judge (Article 78(2)) and may be instituted at the request of the accused or victim, or their families and representatives, by application to the chairperson of the district court (Article 79). If the judge finds the arrest or detention illegal, then the accused must be released (Article 82(3)(a)). This decision cannot be appealed (Article 83(1)).
257
Term pra-syarat
Indonesian Description Persyaratan awal yang harus dipenuhi sebelum suatu pihak akan setuju untuk mengikatkan diri untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan kontrak.
English Term pre-condition
Description A condition, the fulfillment of which one party requires before it will agree to subject itself to an obligation under a contract. See conditional agreement.
prerogatif
prestasi prinsipal
prinsip-prinsip umum hukum yang diterima oleh negara-negara
Lihat perjanjian bersyarat. Suatu hak eksklusif atau keistimewaan yang prerogative melekat pada sebuah lembaga atau posisi tertentu. Sebagai contoh, di Indonesia hak istimewa yang dimiliki oleh presiden untuk memilih anggota kabinet. Melaksanakan semua kewajiban performance berdasarkan perjanjian. Yang mewakilkan. Pihak yang principal memerintahkan serta memberi wewenang kepada agen untuk melakukan sesuatu atas namanya. Lihat agen. Salah satu sumber hukum internasional. Tidak ada kesepakatan umum mengenai substansi dari prinsip-prinsip hukum umum
general principles of law recognised by civilized nations
An exclusive right or privilege attaching to an office or position. For example, in Indonesia, the right of the president to choose his or her cabinet. The performing of all obligations under a contract. Party who instructs and authorizes an agent to act for him, her or it. See agent.
A source of international law. There is no widespread agreement on their meaning or content. These principles are more
258
Term beradab
privatisasi
pro deo (latin) produser rekaman suara promes prospektus
Indonesian Description
English Term
important than substantive international law and include concepts such as morality, justice, equity and good faith.
ini. Prinsip ini lebih tinggi statusnya dibanding dengan hukum internasional positif dan meliputi beberapa konsep dan asas seperti moralitas, keadilan, persamaan dan itikad baik. Lihat hukum kebiasaan internasional Penjualan sebagian atau seluruh saham sebuah perusahaan milik pemerintah kepada masyarakat luas, baik melalui penjualan langsung ke perusahaan swasta nasional dan asing maupun melalui bursa efek. Pemberian bantuan hukum secara cumacuma atau dengan potongan harga. Surat berharga yang membuktikan adanya utang piutang antara debitur dan kreditur. Suatu dokumen yang berisikan keterangan yang dianggap penting dari suatu penawaran efek yang pasti akan terjadi. Dokumen tersebut digunakan oleh emiten
Description
See international customary law.
privatisation
Sale of some of or all the shares of a government-owned company to the public through direct sale to national and foreign private sector companies or via the stock exchange.
pro bono (latin)
Performance of legal work for free or at a reduced rate.
record producer promissory notes prospectus
Commercial paper proving debt between a debitor and a creditor. Document containing explanation of important matters for a stock offering. The document is used by the issuer and issuer guarantors to attract investors’ attention to
259
Term protokol provisionil provokasi putusan putusan arbiter
putusan pengadilan
Indonesian Description dan para penjamin emisi untuk menarik minat pemodal terhadap penawaran efek. Lihat traktat/perjanjian.
Putusan yang menyelesaikan sengketa yang dijatuhkan oleh seorang atau dewan arbiter/wasit. Putusan hakim yang menyelesaikan perkara. Kalangan non-hukum lazim menggunakan istilah ‘keputusan’ yang keliru.
English Term
Description the stock offering.
protocol provisional provocation judgment (of a court) award
See treaty/international agreement.
judicial decision
A judge’s decision which resolves a case. Keputusan is common lay usage but incorrect.
Dispute-resolving decision of an arbitrator or arbitral body.
See keputusan pengadilan. putusan provisi
putusan sela
Lihat keputusan pengadilan. Biasa dikeluarkan hakim untuk mencegah tergugat melakukan pelanggaran yang diduga lebih lanjut selama persidangan. Bandingkan dengan putusan sela. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum dimulainya pemeriksaan pokok.
preliminary injunction
interlocutory injunction
Usually ordered by a judge to prevent the defendant from committing further allegedly infringing acts during the trial. Compare interlocutory injunction. Interim or temporary order made by a court before the main trial begins. The aim of
260
Term
Indonesian Description
English Term
Tujuan utamanya adalah biasanya agar pihak tergugat untuk sementara tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian penggugat lebih jauh.
putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad )
raad van justicie
Lihat penetapan sementara dan putusan provisi. Putusan pengadilan pada tingkat pertama yang dapat langsung dieksekusi walaupun ada banding atau kasasi, Misalnya pernyataan pailit. Namun untuk perkara lainnya pengadilan tingkat pertama tidak dianjurkan untuk menjatuhkan putusan serta merta karena dikhawatirkan akan menyulitkan pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap. Didirikan pemerintah Belanda pada jaman penjajahan untuk memeriksa perkara yang melibatkan orang dan hukum yang diterapkan bagi Eropa dan Timur Asing.
Description interlocutory proceedings is usually to prevent the possibility of the defendant causing further loss to the plaintiff during the trial. See penetapan sementara and preliminary injunction.
decision which is enforceable pending an appeal
first instance court (during the Dutch colonial period)
In Indonesia, a decision of a court of first instance that can be executed forthwith, notwithstanding that there is an appeal or cassation. For example, a bankruptcy order. In most cases the court will not make such an order for fear that it will interfere with enforcement of the judgment when it finally achieves legal certainty, that is, when appeals are exhausted. Established by the Dutch during their colonisation of Indonesia to hear cases involving Europeans and foreign orientals and the law applicable to them.
261
Term rahasia dagang
Rancangan Undangundang Rancangan Undangundang rancangan undangundang
rancangan undangundang rapat kreditur rapat permusyarawatan hakim Rapat Umum Luar biasa
Indonesian Description Lihat landraad. Melindungi informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Draft usulan yang berisi undang-undang baru, amendamen, atau penggantian undang-undang yang berlaku. Sama dengan draft law. Draft usulan yang berisi ketentuanketentuan undang-undang baik untuk mengamandemen, mengganti undangundang yang berlaku atau mengajukan undang-undang baru. Sama dengan bill .
RUPS yang diadakan sewaktu-waktu
English Term trade secret
draft law
bill
Description See landraad . Protects technological or business information which is not publicly known, has economic value because it is used in business activities and is kept secret by its owner. A draft of proposed new legislation, amendments to existing law or the replacement of a law. Equivalent to draft law.
bill
A draft of proposed new legislation, amendments to existing law or the replacement of a law.
draft law
Equivalent to bill.
creditors’ meeting judges’ deliberation meeting Extraordinary General
A general meeting held from time to time
262
Term Pemegang Saham (RUPSLB)
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
Indonesian Description berdasarkan kebutuhan dengan agenda khusus/tertentu, misalnya membicarakan dan mengesahkan rencana merger/pengambil alihan atau tindakan direksi untuk mengalihkan atau menjaminkan sebagian besar harta perseroan. Rapat yang lazimnya diadakan setiap tahun oleh para pemegang saham atau waktuwaktu lain (misalnya, Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham) yang ditentukan dalam anggaran dasar untuk membicarakan dan mengesahkan kebijakan perseroan dan laporaan keuangannya, memilih para direktur dan menetapkan besarnya pembagian dividen. Menurut prinsipnya, RUPS memiliki kewewenagan yang absolut pada perseroan. Rapat yang lazimnya diadakan setiap tahun antara para pemegang saham, direksi, dan komisaris perusahaan sebagaimana telah diatur dalam anggaran dasar perusahaan.
English Term
Description
Meeting of Shareholders
as required, with a special or specific agenda, for example, to discuss and approve a planned merger/takeover or the proposed transfer or encumbrance of a significant part of the assets of the company by a director or directors.
General Meeting of Shareholders
Meeting typically held annually by shareholders or at other times (for example, an Extraordinary General Meeting) as determined in the articles of association. These meetings are held to discuss and authorise company policy and financial reports, elect directors and to determine the size of dividends. In theory, the general meeting of shareholders has absolute authority over the company.
Annual General Meeting
Meeting typically held annually between shareholders, directors, and commissioners of a company as regulated in the company’s articles of association.
263
Term
ratifikasi
recall
Indonesian Description Rapat ini bertujuan melaporkan dan mengesahkan laporan keuangan tahun buku sebelumnya dan membagikan dividen kepada para pemegang saham serta menentukan kebijakan perusahaan untuk tahun buku yang akan datang. Proses pemberlakuan dari sebuah perjanjian internasional oleh negara penandatangan perjanjian. Penerapan ketentuan itu dilakukan dengan pengesahan perjanjian internasional tersebut melalui proses legislasi atau melalui keputusan atau ketetapan pemerintah. Di Indonesia, penggantian anggota DPR yang berhenti disebabkan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan, atau diberhentikan.
Rechtsstaat
Lihat negara hukum dan rule of law.
redistribusi tanah
Kebijakan yang dikeluarkan oleh
English Term
ratification
Description The meeting’s aim is to receive and approve the company’s report on the previous financial year’s results, determine payment of dividends to shareholders and determine company policy for the coming financial year. Process of bringing into force in domestic law an international agreement by a signatory country. This is usually achieved by enacting legislation, an executive decision or a decree.
recall
In Indonesia, the replacement of a member of the DPR because he or she died, resigned, was removed at the request of his or her party or was dismissed.
Literally, ‘law state’ or ‘state ruled by law’ land redistribution
See negara hukum and rule of law. Indonesian government policy introduced
264
Term
referendum, jajak pendapat
reformasi hukum
Reglement Buitengewesten (Rbg) Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) regulasi
Indonesian Description Pemerintah Indonesia setelah Indonesia merdeka, yaitu memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah yang ia kuasai sebelum kemerdekaan dalam batas yang telah ditentukan,walaupun belum pernah diterapkan secara lengkap. Kebijakan ini melahirkan tindakan konversi hak. Proses pengambilan suara rakyat langsung yang diadakan pemerintah terhadap setuju tidaknya RUU atau amandemen konstitusi atau isu publik tertentu. Perbaikan di bidang hukum untuk menjawab kebutuhan di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Lihat Herziene Indonesisch Reglement.
English Term
Description after Indonesia’s independence that enabled communities to obtain rights over land that they possessed before independence within specified areas, but which was never fully implemented. This policy gave rise to the conversion right.
referendum
law reform
Process by which a government puts a public issue, a proposed law, or an amendment to the constitution directly to citizens for approval or disapproval. Improving the law to better respond to social, economic, political or cultural needs.
Code of Civil Procedure
See Herziene Indonesisch Reglement.
Lihat Herziene Indonesisch Reglement .
Code of Civil Procedure
See Herziene Indonesisch Reglement.
Sama dengan pengaturan.
regulation (verb)
Equivalent to pengaturan.
265
Term
Indonesian Description
English Term
Description
rehabilitasi
Di Indonesia, hak seseorang untuk mendapat pemulihan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya. Rehabilitasi diberikan karena seseorang diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, kekeliruan mengenai orang (error in persona) atau hukum yang diterapkan tidak sesuai.
rehabilitation
In Indonesia, a person’s right to restoration of his or her rights in respect of his or her previously acknowledged ability, position, dignity and status. Rehabilitasi is awarded where someone is tried without reason under the law, a mistake was made as to his or her identity or an inappropriate law was applied.
rekening koran
Akun atau rekening yang dananya sewaktuwaktu dapat ditarik atau disetor oleh pemiliknya. Adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang mempunyai tujuan investasi yang bersamaan. Mengurangi hukuman penjara oleh pihak lembaga pemasyarakatan umumnya karena kelakuan yang baik. Lihat pengesahan.
current account
An account allowing the owner to withdraw or deposit funds at any time.
mutual funds
Vehicle to acquire funds from those in the investment community who have the same investment objectives.
remission
Reduction of a prison sentence by prison authorities, usually for good behaviour.
settlement proposal reorganisation reply
See ratification.
reksadana
remisi
rencana perdamaian reorganisasi replik
Tanggapan penggugat (dalam perkara
Plaintiff ’s (in civil cases) or prosecutor’s
266
Term
Indonesian Description
English Term
perdata) atau penuntut umum (dalam perkara pidana) terhadap dalil-dalil yang disampaikan tergugat atau terdakwa pada bagian jawaban atau pledoi. resolusi restitusi
restitusi
restrukturisasi resume (BAP)
Menurut hukum Indonesia, tuntutan pengembalian pada keadaan semula dalam hal pembayaran kelebihan pajak dan bea masuk kepada negara. Perintah pengadilan yang mewajibkan terdakwa memulihkan kembali korban sesuai situasi yang seharusnya dinikmatinya apabila tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak dilakukan. Di Indonesia, ringkasan perkara tersangka yang dibuat polisi yang berisi hasil penyidikan antara lain: fakta-fakta, surat panggilan, surat penahanan, bukti-bukti, pengolahan TKP, ringkasan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, pendapat saksi ahli, pemeriksaan tersangka, analisa yuridis,
Description (in criminal cases) response to arguments put forward by the defendant in the defence opening statement.
resolution no equivalent
restitution
restructuring brief
Restitution in cases where an excess of tax or duty has been paid under Indonesian law.
Court-ordered remedy requiring the accused to restore the victim to the position he or she would have enjoyed if the accused had not committed the crime.
In Indonesia, a summary of an accused’s case written by the police and based on their investigations. Covers issues such as the facts, warrants, summons, detention orders, evidence, handling of the crime scene, summary of witness interviews, accused’s statement, expert witness
267
Term
Indonesian Description
English Term
analisa perkara, kesimpulan.
Description statements, legal analysis, case analysis, conclusion.
Lihat BAP. retroaktif
revisi
Dikenal juga dengan istilah berlaku surut. Suatu peraturan perundang-undangan yang mencantumkan retroaktif atau keberlakuan surut, maka undang-undang tersebut dapat diberlakukan terhadap kasuskasus yang terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku. Lihat berlaku surut. Peninjauan atau pemeriksaan kembali suatu peraturan perundang-undangan untuk menilai apakah seharusnya diubah.
retrospective / retroactive
See police investigation report. An equivalent Indonesian term is ‘berlaku surut’. A retroactive law is applied to events that occurred prior to the passing of that law. See berlaku surut.
revision
Analysis or re-examination of a law for possible alteration. See change.
risalah sidang (MPR/DPR) roya
Lihat perubahan. Dokumentasi atau catatan pembahasan yang berlangsung di MPR/ DPR. Sama dengan pencoretan hak tanggungan.
Hansard
Printed record of debates in Parliament.
discharge of mortgage
Equivalent to pencoretan hak tanggungan (discharge of mortage).
268
Term royalti rumah tahanan
Indonesian Description
English Term
royalty Tempat tersangka atau terdakwa ditahan detention facility sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/ terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.
Description Place suspect or accused is temporarily detained before a binding court decision is issued, so that he or she does not flee or repeat the offence. Compare with correctional facility.
Bandingkan dengan lembaga pemasyarakatan. RUU (Rancangan undang-undang) sah sah dan mengikat
saham (kata benda)
Berarti bahwa: 1. perjanjian dibuat sesuai dengan hukum (sah); dan 2. dengan demikian para pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuannya (mengikat). Satuan yang mengukur kepemilikan perusahaan yang dapat atau tidak disertai
bill
Equivalent to draft law.
lawful / legal valid and binding
Indicates that: 1. the contract has been created legally (valid); and 2. the parties are therefore required to adhere to its terms (binding).
share (noun)
A unit of ownership of a company, which may or may not have particular rights
269
Term
Indonesian Description
English Term
hak-hak. Pemegang saham biasanya akan menerima sebagian dari laba perusahaan. saham biasa
saham preferen
sakit jiwa saksi saksi a charge saksi a charge saksi ahli
Saham tanpa hak istimewa, misalnya berkaitan dengan dividen dan sisa aktiva perusahaan dalam hal terjadi likuidasi.
Akan tetapi, pemegang saham biasa mempunyai hak suara pada rapat umum. Pembayaran dividen kepada pemegang saham preferen diprioritaskan atas pemegang saham biasa. Apabila perseroan dibubarkan, pemegang saham preferen biasanya menerima pembagian dari hasil penjualan aktiva perseroan sebelum pemegang saham biasa.
Saksi yang dihadirkan pihak penuntut umum. Saksi yang dihadirkan pihak penggugat. Lihat keterangan ahli.
ordinary shares
preference shares
Description attached to it. Shareholders will usually receive a proportion of the profit of the company. Shares with no special privileges, such as with respect to dividends and the assets of the company if it is liquidated. However, holders of ordinary shares have voting rights at general meetings. Dividend payments to holders of preference shares are prioritised ahead of ordinary share holders. If a corporation is wound up, holders of preference shares normally receive a proportion of the proceeds of the sale of the corporation’s assets before ordinary shareholders.
insane witness prosecution witness
Witness called by the prosecution.
plaintiff’s witness expert witness
Witness called by the plaintiff . See expert testimony.
270
Term saksi de charge saksi mahkota
saksi pelapor saksi pemberat/ memberatkan saksi verbalisan
sakti peringan/ meringankan salah sanggahan sanksi
Indonesian Description
English Term
Description
Saksi yang dihadirkan pihak terdakwa. defence witness Saksi yang juga merupakan terdakwa dalam no equivalent tindak pidana yang sama namun dalam persidangan yang terpisah. Saksi (termasuk polisi) yang melaporkan no equivalent but a similar suatu perbuatan pidana. concept exists Sama dengan saksi a charge. prosecution witness
Witness called by the defendant. A witness who is also being tried for the same criminal act but in a separate case.
Seorang penyidik (polisi) yang memberikan kesaksian di persidangan terhadap hasil pemeriksaan yang pernah dilakukan terhadap tersangka atau saksi-saksi lainnya. Sama dengan saksi de charge.
Investigating officer called as a witness. An investigator (police officer) who testifies before the court regarding his or her investigations into the suspect and/or other witnesses. charge. Equivalent to saksi to saksi de charge.
Ancaman hukuman. Dalam perkara pidana di Indonesia biasanya terdiri dari pidana pokok dan kadang-kadang pidana tambahan.
no equivalent term (although equivalent concept exists)
defence witness wrong rebuttal penalty
A witness (including police) who reports a criminal act. Equivalent to saksi to saksi a charge charge .
In a criminal case in Indonesia this will usually comprise pidana comprise pidana pokok (main pokok (main sanction, usually imprisonment or a fine) and sometimes pidana sometimes pidana tambahan (additional, usually administrative,
271
Term
Indonesian Description
English Term
Lihat sanction Lihat sanction..
sanksi
Di Indonesia, berarti hukuman. Dalam bahasa Inggeris, memiliki dua arti yang bertentangan, yaitu:
sanctions).
sanction
1. hukuman (kata benda); dan 2. menyetujui atau meratifikasi (kata kerja).
sah dan meyakinkan sekutu sekutu pelepas uang
sengaja sengaja sengketa tentang
Lihat penalty Lihat penalty.. Doktrin pembuktian menurut hukum Indonesia dalam kasus pidana. Sekutu pelepas uang tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap hutang-hutang perserikatan kecuali sebesar modal yang dikontribusikannya kepada perserikatan.
Lihat yurisdiksi, kompetensi absolut,
Description See sanction. In Indonesian, sanksi Indonesian, sanksi is punishment. In English, ‘sanction’ has two contradictory meanings: 1. a punishment (noun); and 2. to approve of or ratify something (verb).
validly and convincingly partner limited liability partner
deliberate intentional jurisdictional dispute
See penalty. Indonesian standard of proof in in criminal cases. A limited liability partner is not personally liable for the debts of the partnership beyond the capital he or she has contributed to the partnership.
kompetensi absolut absolut,, See yurisdiksi, See yurisdiksi, kompetensi
272
Term wewenang mengadili sepihak serikat buruh/ pekerja
sertifikasi sertifikat saham
sertipikat hak atas tanah
Indonesian Description
English Term
kompetensi relatif dan dan wilayah hukum.
Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
Description and wilayah hukum. kompetensi relatif and hukum.
unilateral labour union
certification Surat bukti kepemilikan saham suatu share certificate perseroan dalam bentuk dokumen. Dalam sertifikat tersebut dicantumkan diantara lain jumlah dan klasifikasi saham yang dipegang; nama penerbit; nilai nominal atau deklarasi nilai nominal; dan hak pemegang saham. Dokumen hukum yang dikeluarkan oleh certificate of title to land BPN yang merupakan tanda bukti kepemilikan atas tanah. Sertipikat hak atas tanah disimpan dalam arsip BPN, sementara
Organisation formed from, by, and for workers within and outside of a company, which is free, open, independent and democratic. Such unions are established to defend and protect the rights and interests of workers, and to increase the welfare of workers and their families.
Proof of ownership of shares in a company in the form of a document. Certain information is printed on these certificates, such as the number and class of shares held; the publisher; nominal value or declared nominal value; and the rights of shareholders. Legal document issued by the National Land Affairs Agency that constitutes evidence of land ownership. Certificates of title to land are kept in an archive at the
273
Term sertipikat hak tanggungan sewa beli
sewa guna sewa menyewa si berpiutang si berutang sidang pengadilan sinematografi sipir penjara sirkuit terpadu
Indonesian Description pemegang hak atas tanah mendapatkan salinan dari sertipikat tersebut. Dokumen hukum yang merupakan bukti dikenakannya hak tanggungan atas suatu tanah. Perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan pembelian barang tersebut sehingga pihak yang sebelumnya menyewa, kemudian berubah statusnya menjadi pembeli.
Lihat kreditur. Lihat debitur.
Kadang-kadang juga disebut chip atau microchip. Biasanya berbahan dasar silikon di mana ribuan atau jutaan dari resistor yang sangat kecil, semi-konduktor dan transistor ditempatkan. Sebuah sirkuit dapat
English Term mortgage certificate
hire purchase
leasing rent / leasing creditor debtor proceedings cinematography warden integrated circuit
Description National Land Affairs Agency. The rightholder receives a copy of this certificate. Legal document evidencing a mortgage over particular property.
A lease agreement for goods that is brought to an end by the purchase of the goods by, and subsequent transfer of title to, the party previously leasing the goods.
See creditor. See debtor.
Sometimes called a chip or microchip. Usually a silicon base on which thousands or millions of tiny resistors, capacitors, semi-conductors and transistors are placed. A circuit can have numerous functions,
274
Term sistem adversarial
Indonesian Description memiliki bermacam-macam fungsi, seperti amplifier, timer, atau microprocessor. Sistem umumnya berlaku di negara yang menganut common law. Sistem ini menempatkan hakim sebagai wasit yang tidak berpihak dan menjaga supaya para pihak dan pengacaranya bertindak sesuai prosedur pengadilan. Kemudian hakim memutuskan perkara berdasarkan bukti bukti yang dikemukakan oleh para pihak dan hukum yang berlaku. Seorang hakim boleh, tetapi jarang, mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi. Sebaliknya sistem inquisitoir yang umumnya terdapat di negara yang tradisi hukum kontinental mewajibkan ber tradisi keterlibatan yang lebih aktif dari seorang hakim. Biasanya hakim dalam sistem inquisitor perlu mencari ‘kebenaran’ dan sering mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi. Di sistem inquisitor yang
English Term adversarial system
Description such as an amplifier, timer, or microprocessor. System, usually applied in countries of the common law tradition, positions the judge as an impartial umpire who ensures that litigants and their lawyers adhere to the rules of court procedure and then decides the case on the basis of the evidence presented by the parties and the applicable law. Judges can ask questions of witnesses, but rarely do so. In contrast, the inquisitorial system – generally found in countries of the civil law tradition – requires more active involvement from the judge. Traditionally, judges in inquisitorial systems are required to ascertain ‘the truth’ and will often ask questions of the witnesses themselves. Indeed, in some systems, lawyers must question witnesses through the judge.
275
Term
sistem inquisitoir sistem karir
Indonesian Description dianut di beberapa negara, pengacara harus mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui hakim. Lihat sistem adversarial. Sistim pembinaan yang penilaiannya selain memperhatikan unsur kecakapan, juga memperhatikan unsur loyalitas, disiplin, dan masa kerja.
English Term
inquisitorial system career system (no equivalent)
sistem merit
Sistim pembinaan yang didasarkan pada prestasi kerja (kecakapan) seseorang.
merit system (no equivalent)
sita jaminan
1. Di Indonesia, jaminan uang atau barang yang dimintakan oleh penggugat kepada pengadilan untuk memastikan agar tuntutan penggugat terhadap tergugat dapat dilaksanakan/dieksekusi kalau pengadilan mengabulkan tuntuan tersebut. Di negara yang menganut tradisi common law, sita jaminan lebih sering diminta oleh tergugat.
security for costs
Description
See adversarial system. System of promotion under which eligibility is determined on the basis of loyalty, discipline and duration of employment, in addition to the candidate’s abilities. System of promotion under which eligibility is based on a person’s performance and skills in the workplace. 1. In Indonesia, an order for the provision by a defendant of security in the form of money or goods that may be sought by a plaintiff to ensure that the plaintiff’s claim may be met if the court supports it. In common law countries, this is more often sought by a defendant against plaintiff. 2. In the common law tradition: money or some other asset deposited by the
276
Term
sogok
Indonesian Description
English Term
2. Di negera yang menganut common law: jaminan berupa uang atau aset lain yang diserahkan oleh pengugat ke pengadilan yang dapat dipakai untuk mengganti biaya yang diderita oleh termohon jika ternyata permohonan tersebut tidak beralasan. Di Indonesia, dipakai dalam permohonan penetapan sementara. Definisi umum Indonesia adalah: pemberian bribery hadiah atau janji kepada pejabat atau pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Istilah ini jarang dipakai dalam bidang hukum dibandingkan dengan kata suap.
standing
Lihat juga korupsi. Hak mengajukan perkara.
Description applicant with the court so that if the plaintiff fails in the case, there will be money for the defendant to meet its costs arising out of the case. In Indonesia, used in penetapan sementara applications
Common Indonesian definition: the provision of gifts or promises to an official or civil servant because of the actual or apparent power or authority of his or her office or position. This word is less commonly used in legal circles than suap. See also corruption.
standing
Eligibility to initiate legal proceedings.
277
Term
Indonesian Description
English Term
suap
Lihat sogok.
bribe (noun)
suara terbanyak
Apabila mayoritas suara mendukung suatu keputusan tertentu (yaitu, jumlah yang mendukung keputusan tertentu lebih banyak dibandingkan dengan yang menyatakan tidak setuju). Satu pihak menggantikan pihak lain dalam sengketa hukum lalu memperoleh hak-hak yang dapat timbul dari sengketa tersebut. Misalnya, yang mengasuransikan biasanya akan mengambilalih hak orang yang diasuransikannya dalam hal gugatan melawan pihak ketiga. Bila dalam sebuah surat kuasa terdapat beberapa nama orang yang bisa melakukan suatu perbuatan atas nama pemberi kuasa.
simple majority
subrogasi
substitusi
Description Literally, something fed by hand. See bribery. Where a majority of votes support a decision (that is, where there are more votes in support of the decision than against it).
subrogation
One party replaces another in a legal dispute and obtains any rights resulting from that dispute. For example, an insurer will usually take over the claims of the insured in legal action against third parties.
substitution of attorney
Applicable where a power of attorney contains the names of several people who may act on behalf of the provider of the power of attorney.
Lihat power of attorney. See power of attorney. subyek (perjanjian) sumpah
subject (of the contract) oath
278
Term supremasi hukum
surat
surat surat berharga
surat berharga atas bawa
surat berharga atas nama surat berharga atas unjuk surat bukti
Indonesian Description Hukum sebagai sumber kekuasaan tertinggi. Lihat rule of law dan negara hukum. ‘Surat’ adalah istilah umum dengan berbagai arti yang tergantung pada konteks terkait. Misalnya, surat kuasa berarti pemberian kuasa kepada orang lain. Lihat letter. Termasuk surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, derivatif, atau kepentingan atau kewajiban lain dari penerbit, dalam bentuk lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Surat berharga yang mencantumkan atau tidak mencantumkan nama penerima disertai klausal ‘atau kepada pembawa’.
English Term supremacy of law
letter
document negotiable instrument
bearer commercial paper
Description Law as the ultimate source of authority. See rule of law and negara hukum. ‘Surat’ is a generic term with a variety of meanings depending on context. An example is surat kuasa, which means power of attorney. See letter. Includes debt securities, bills of exchange, shares, bonds, credit securities, derivatives, or other interests or obligations of the issuer. Typically traded on capital and money markets. Commercial paper that may or may not refer to the sender’s name and contain the phrase ‘or to the bearer’.
registered commercial paper pay to order commercial paper documentary evidence
279
Term
Indonesian Description
surat dakwaan surat edaran
Lihat dakwaan.
surat gugatan
Dokumen yang dibuat penggugat yang berisi fakta-fakta yang merupakan dasar gugatan, dasar hukum dan putusan yang dimohon dari pengadilan. Di Indonesia, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan menurut Pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kalau barang bukti tidak cukup atau perbuatan yang disangka bukan tindak pidana. Pasal 32 (c) UU No. 5 thn 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memperbolehkan Jaksa Agung menyampingkan suatu perkara apabila perlu sebab ‘kepentingan umum’.
Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKPP)
surat kredit berdokumen
Lihat Deponir dan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank atas dasar permohonan tertulis diri
English Term
Description
indictment practice note (issued by a court) statement of claim
See dakwaan. Literally, ‘Circular Letter’.
no equivalent
In Indonesia, a statement explaining the cessation of a particular prosecution. The prosecutor can cease a prosecution under Article 140 of the Indonesian Code of Criminal Procedure if there is a lack of evidence or the alleged act was not a crime. Article 32(c) of Law No 5 of 1991 on Public Prosecution allows the Attorney General to ‘put aside’ a case if the ‘public interest’ so requires.
letter of credit
Document in which the plaintiff states the facts upon which its legal action is brought and the remedies it seeks from the court.
See Deponir and Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Written agreement printed by an issuing bank based on its own written application to
280
Term
surat kuasa khusus
surat panggilan
Indonesian Description sendirinya kepada beneficiary untuk membayar atau mengaksep draft, mengizinkan bank lain untuk membayar atau mengaksep atau mengambil alih draft, apabila dokumen yang diserahkan oleh beneficiary sesuai dengan syarat dan kondisi janji tertulis yang diterbitkan oleh issuing bank. Surat yang berisi pemberian kuasa secara khusus—dimana telah ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang boleh dan dilarang—kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atas nama si pemberi kuasa. Lihat surat kuasa. Surat yang dikeluarkan pengadilan yang memerintahkan seseorang untuk hadir di pengadilan pada tanggal tertentu dan untuk tujuan tertentu (misalnya, untuk ber saksi atau sebagai tergugat untuk menanggapi gugatan penggugat).
English Term
Description a beneficiary to pay or accept a draft. Another bank can then pay, accept or transfer the draft if documents submitted by the beneficiary fulfil the conditions of the written agreement issued by the issuing bank.
specific power of attorney
Document providing specific formal authority to a person to do particular acts on behalf of the person providing that authority. See power of attorney.
summons
Court document ordering a person to appear in court on a particular date for a particular purpose (for example, to give evidence or to respond to a claim as a defendant).
281
Term
Indonesian Description
English Term
Description See subpoena and service.
surat panggilan (penyampaian)
surat panggilan (saksi)
surat penahanan surat penangkapan surat penggeledahan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3)
Lihat subpoena dan service. Memberitahu tergugat tentang adanya gugatan yang diajukan terhadapnya biasanya dengan menyampaikan surat gugatan kepada tergugat secara fisik. Dengan penyampaian surat, ini biasanya tergugat diharuskan hadir di pengadilan pada jam dan tanggal tertentu. Penetapan pengadilan yang mewajibkan seseorang untuk hadir di pengadilan dan ber saksi. Lihat surat perintah. Lihat surat perintah. Lihat surat perintah. Surat yang dikeluarkan oleh penyidik (polisi) yang menyatakan bahwa penyidikan atas perkara tertentu dihentikan karena tidak cukup bukti. Lihat Deponir dan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKPP) .
service (of process)
Bringing the statement of claim to the attention of the defendant usually by delivering it to him, her or it. With the delivery of this document, the defendant will usually be required to attend court at a particular time on a particular date.
subpoena
Court order requiring a person to appear in court to provide evidence.
detention order arrest warrant search warrant no equivalent
See warrant. See warrant. See warrant. A document produced by the police explaining that the investigation of a specified case has been terminated because of lack of evidence. See Deponir and Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKPP).
282
Term surat perintah
surat ukur
swastanisasi
syarat syarat batal syarat tangguh
Syariah tahanan
Indonesian Description Ijin tertulis untuk melakukan sesuatu yang jika dilakukan tanpa ijin bersifat melawan hukum. Surat yang dibuat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berisi hasil pengukuran tanah. Surat ukur ini merupakan hasil pengukuran secara fisik atas tanah yang digunakan dalam pembuatan buku tanah dan sertipikat. Konotasi swastanisasi adalah privatisasi yang hanya melibatkan pihak lokal, bukan asing. Jika syarat ini dipenuhi maka perjanjian yang bersangkutan dapat dibatalkan. Jika syarat ini dipenuhi maka perjanjian yang bersangkutan mulai berlaku. Lihat conditional agreement dan pra syarat. Lihat hukum Islam. Orang yang ditahan.
English Term warrant
survey report
privatisation
condition termination precondition condition precedent
Description Written authority to engage in particular conduct that would usually otherwise be illegal. Document created by National Land Affairs Office employees that contains a survey of the land. The document is the product of a physical survey of the land and is used in the creation of the certificate of land title and the land register. A connotation of ‘ swastanisasi’ is privatisation involving locals, not foreigners. If such a condition is satisfied, the contract is voidable. If this requirement is fulfilled, then the contract comes into force. See conditional agreement and pra syarat.
Islamic law detainee
See hukum Islam. Person in detention.
283
Term
Indonesian Description
English Term
Tambahan Berita Negara
Bentuk terbitan negara yang merinci informasi dalam Berita Negara. Misalnya, nama suatu perseroan terbatas diumumkan dalam Berita Negara, sedangkan isi akta pendirian atau anggaran dasarnya dimuat dalam Tambahan Berita Negara.
Supplement to the State Reports
Tambahan Lembaran Negara
Bagian dari Lembaran Negara yang berisi penjelasan dari peraturan perundangundangan yang disahkan.
Supplement to the State Gazette
tanah guntai (absentee)
tanah negara
Lihat Tambahan Berita Negara. Tanah yang dimiliki seseorang yang berdomisili di luar kecamatan tempat tanah yang dimilikinya itu berada. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh negara, bukan warga negara. Sama dengan tanah negara.
Description State publication containing information additional to the State Report. For example, the name of limited liability company is published in the State Reports, while the contents of the Memorandum / Articles establishing it appear in the Supplement. This publication contains Elucidations to laws recently passed. This forms part of the State Gazette.
crown land
See State Gazette. Land owned by a person who resides outside the subdistrict in which the land is situated. Land owned or controlled by the state rather than by individuals. Equivalent to tanah negara.
communal land certificate of title to land
See hak ulayat. Document evidencing a right over land.
absentee land
state land
tanah negara tanah ulayat tanda bukti hak
Lihat hak ulayat. Dokumen yang merupakan alat bukti hak atas tanah.
284
Term tanda bukti hak
tanggal berlaku
tanggal penerimaan
tanggapan / keterangan pemerintah
Indonesian Description Resi yang diterima dari kantor pertanahan setelah seseorang secara administratif dinyatakan memenuhi persyaratan hak atas tanah. Resi ini berfungsi sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah dan bersifat sementara sebelum dikeluarkannya salinan sertifikat hak atas tanah oleh kantor pertanahan. Tanggal yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang menunjukkan kapan peraturan tersebut dapat diterapkan secara efektif atau mempunyai daya mengikat publik. Lihat berlaku. Tanggal permohonan HaKI yang telah memenuhi persyaratan administratif diterima. Tanggapan umum dari Pemerintah pada Pembahasan Tingkat I, terhadap RUU yang diajukan oleh DPR dan dalam proses Pembahasan Tingkat II, terhadap semua
English Term
Description
no equivalent
A ‘receipt’ provided by the land office to a person who has fulfilled the administrative requirements to obtain a land right. This receipt functions as temporary evidence of ownership until the land affairs office issues a copy of the land right certificate.
date (a law) comes into force
Date recorded in a law that indicates when the law is in force or applicable. See in force or effect (of law).
filing date
government response
The date of the receipt of an IPR application that has fulfilled administrative requirements. A general review by the government during the first reading of a bill proposed by the DPR and in the second stage of debate of all bills, whether proposed by the
285
Term
Indonesian Description
English Term
RUU, baik yang diajukan oleh pemerintah maupun DPR
Description government or the DPR. See first reading and second reading.
tanggung jawab komando
tanggung jawab mutlak
Lihat Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU No. 26 thn 2000, komando militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komando militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando atau pengendaliannya yang efektif. Penggunaan kata “dapat” dalam Pasal ini menimbulkan kontroversi, karena itu berarti tanggungjawab ini tidak bersifat wajib. Seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian walaupun orang tersebut tidak bersalah. Di Indonesia, konsep tanggung jawab mutlak ini diatur oleh Pasal 35 Undang-
command responsibility
According to Article 42 (1) of Law No. 26 of 2000, a military commander or a person who is in effect acting as a military commander, can be held accountable for crimes committed by the troops under his or her command or effective control. Use of the word ‘can’ in this Article has raised controvery as it means this accountability is not compulsory.
strict liability
Liability for damage imposed regardless of fault. In Indonesia, the concept of strict liability is included in Article 35 of the Environment Management Act (No 23 of 1997).
286
Term tanggung jawab negara
tanggung renteng
tanpa merugikan (hakhak tergugat/terdakwa)
Indonesian Description
English Term
undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan. Pertanggungjawaban dari suatu negara atas state responsibility tindakannya yang dianggap melanggar hukum internasional. Atas tindakan ini, negara yang dirugikan berhak atas ganti rugi untuk kerugian yang dideritanya. Apabila dua orang atau lebih sepakat untuk joint and several liability secara bersama-sama bertanggung jawab dan mereka menimbulkan kerugian kepada penggugat, penguggat dapat memilih untuk menggugat mereka secara bersama-sama, seorang saja, atau beberapa diantaranya atas seluruh kerugiannya. Pengakuan yang disampaikan selama without prejudice (to the berusaha melakukan perdamaian sengketa rights of the defendant) hukum umumnya dibuat sesuai syarat bahwa pengakuan tersebut tidak dipakai sebagai bukti di pengadilan jika upaya perdamaian tidak berhasil. Kata-kata ‘without prejudice’ (tanpa merugikan hak terdakwa/tergugat) sering dibubuhi atas
Description A state’s responsibility for its actions which violate international law. A state which has suffered a loss because of the illegal actions of another state has the right to compensation. If two or more persons have undertaken to be liable jointly or severally and they cause loss to a plaintiff , a plaintiff can choose to sue all, some or one of them for the entire loss.
Admissions made while negotiating legal settlements are usually made under the condition that they will not be used as evidence in court if settlement fails. The words ‘without prejudice’ often appear on documents and statements to which privilege is intended to extend.
287
Term tata cara
tata cara pembentukan peraturan perundangundangan
Indonesian Description dokumen yang tercakup oleh hak istimewa tersebut. Tahapan-tahapan atau prosedur yang harus dipenuhi dalam suatu proses resmi di lembaga tertentu, misalnya tata cara sidang pengadilan. Mekanisme serta prosedur yang harus dilalui dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
English Term
Description
procedure
Stages or procedures that must be followed in an institution. For example, ‘ tata acara persidangan’ is ‘rules of the court’.
formal law-making process and procedure
Mechanism and procedure that must be followed to create a law. See legislative process.
tata tertib
tata urutan peraturan perundang-undangan
Lihat legislasi. Dalam konteks legislasi Indonesia, seperangkat aturan internal MPR/ DPR /DPD/ DPR D yang mengatur cara kerja, organisasi, persidangan, rumah tangga, protokoler, dan cara melaksanakan hak dan kewajiban anggota secara umum. Pada tahun 2000, MPR telah mengesahkan Ketetapan MPR No III Tahun 2000 yang isinya menegaskan kembali Tap MPR tahun 1996 yang mengatur lembaga-lembaga yang
standing orders
In the context of the Indonesian legislative process, a set of internal rules of the MPR/ DPR /DPD/ DPR D that regulate the work, organization, hearings, housekeeping, protocol and mechanisms for enforcing the rights and duties of members in general.
hierarchy of laws
In 2000, the MPR passed a Decree (No III of 2000), reconfirming a 1966 Decree which set out which bodies can make laws in Indonesia and what types of laws they
288
Term
Indonesian Description
English Term
dapat membuat peraturan perundangundangan di Indonesia dan jenis peraturan apa yang dapat mereka buat. Ketetapan tersebut juga menjelaskan kewenangan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan peraturan yang lain. Tata urutan Peraturan perundang-undangan adalah:
teknologi yang diungkapkan sebelumnya
1. Undang-Undang Dasar 1945 (The 1945 Constitution ); 2. Ketetapan atau Keputusan MPR ( Decrees of the MPR); 3. Undang-Undang (Statutes ); 4. Peraturan Pemerintah (Government Regulations); 5. Keputusan Presiden (Presidential Decisions); dan 6. Peraturan Pelaksana Lainnya (other implementing regulations ). Hanya invensi baru bisa dipatentkan. Pengetahuan yang sudah ada di suatu
Description can make. The Decree also explained the authority of those laws in relation to other laws. The Indonesian hierarchy of laws is: 1. The 1945 Constitution (Undangundang Dasar 1945); 2. Decrees of the MPR (Ketetapan MPR); 3. Statutes (Undang-undang); 4. Government Regulations (Peraturan Pemerintah); 5. Presidential Decisions (Keputusan Presiden); and 6. Other implementing regulations.
prior art
Only new inventions are patentable. Existing knowledge in a particular area (the
289
Term
Indonesian Description
English Term
bidang tertentu (‘teknologi yang diungkapkan sebelumnya’) dinilai ketika mempertimbangkan apakah invensi adalah baru atau tidak. teman serikat teman serikat tempat kejadian perkara (TKP) tenaga kerja
tenaga kerja asing pendatang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) teradu tercela
Lihat partnership. Lokasi tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti ) atau tempat terjadinya akibat dari suatu tindak pidana. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Description ‘prior art’) is assessed when determining whether the invention is new.
partner partner crime scene
workforce
See partnership. Location where a crime or the consequences of a crime took place. Any person who has the capacity or ability to work to produce goods and / or services in order to fulfill their own needs or the needs of the community.
foreign worker(s) Warganegara Indonesia yang bekerja di luar Indonesia.
Patut dicela, tidak pantas (bersangkutan dengan sifat individu).
Indonesian migrant workers Indonesian citizens working outside of Indonesia. person against whom a complaint is made unfit Unbecoming, inappropriate (of character).
290
Term
Indonesian Description
terdakwa terdakwa
tergugat terlapor terpidana tersangka
English Term accused
Seorang yang merupakan subyek dakwaan yang telah dibacakan di persidangan pidana oleh jaksa penuntut umum. Orang ini kemudian diadili atas tindak pidana yang disebut dalam dakwaan. Jika orang tersebut divonis bersalah, dia kemudian disebut terpidana. Lihat tertuduh dan tersangka. Lihat civil action.
Seorang yang disangka melakukan tindak pidana atas dasar barang bukti awal yang cukup. Sebutan tersangka biasanya dipakai setelah polisi telah melakukan penyidikan terhadapnya dan jaksa penuntut umum sedang mempersiapkan kasusnya.
defendant
defendant person about which a report is made convict suspect (person)
Description Equivalent to defendant (in criminal cases). At Indonesian law, a person against whom an indictment has been read by a prosecutor in a criminal court. This person is then tried for the crime referred to in the indictment. If that person is found guilty, he or she is then refered to as the ‘convict ‘( terpidana). See accused and suspect. See civil action.
At Indonesian law, a person suspected of committing a crime on the basis of sufficient preliminary evidence. A person is generally referred to as a ‘suspect’ after police investigations regarding him or her have been conducted and while the prosecution is preparing its case.
291
Term
Indonesian Description
English Term
Namun, setelah jaksa penuntut umum telah membacakan dakwaan depan persidangan yang akan menetapkan apakah orang tersebut bersalah atau tidak, dia selanjutnya disebut ‘terdakwa’.
Description After the prosecutor has read an indictment in the trial in which the guilt or innocence of that person is to be determined, that person is referred to as terdakwa (defendant or accused). See defendant and accused.
Lihat terdakwa dan tertuduh. tertangkap tertuduh
Menurut hukum Indonesia, kata ini memiliki berbagai arti antara lain: 1. Dipakai secara umum untuk mengacu kepada seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana meskipun ia sudah dinyatakan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana. 2. Sama dengan tersangka. 3. Sama dengan ‘dituduh’, yaitu dituduh secara resmi oleh polisi telah melakukan tindak pidana.
arrestee / detainee accused (person)
Person arrested or detained. At Indonesian law, this word is used in a number of different and inconsistent ways. It can be: 1. Used generally to refer to anyone who has at some time been accused of a crime regardless of whether they are currently a suspect ( tersangka), defendant ( terdakwa), or convict ( terpidana). 2. Synonymous with tersangka. 3. Synonymous with ‘charged’, that is, to
292
Term
tidak berperikemanusiaan tidak manusiawai tidak memihak tidak menerima (permohonan)
Indonesian Description
English Term
4. Dipakai secara umum untuk mengacu kepada seseorang yang konon melakukan sesuatu meskipun tidak ada kaitan dengan hukum. 5. Dapat dipakai untuk mengacu kepada seorang tertuduh atau sebagai kata kerja (perbuatan menuduh).
be formally accused by police of committing a particular crime. 4. Used generally to refer to someone who has been accused of doing something, even in a non-legal sense. 5. Used to refer to a person or as a verb (the act of being accused).
Lihat terdakwa dan tersangka.
See terdakwa and tersangka. inhumane
Berdasarkan dasar formil, misalnya kadaluwarsa atau kompetensi.
inhumane impartial to refuse (a claim)
Lihat juga mengabulkan (permohonan) dan menolak (permohonan). tidak nyata tidak nyata tidak sah
Description
Tidak memiliki kekuatan atau akibat
On technical grounds, for example effluxion of time or jurisdiction. See also to accept (a claim) and to refuse (a claim).
incorporeal intangible invalid
Without legal force or effects.
293
Term tidak solvabel tindak pidana tindakan disipliner traktat
Indonesian Description hukum. Lihat insolven. Secara harfiah, perbuatan kriminal. Perjanjian tertulis antara dua negara atau lebih. Traktat merupakan sumber hukum internasional yang utama. Perjanjian internasional yang diikuti oleh banyak negara dapat membentuk kaidah umum hukum internasional. Ada banyak istilah yang setara dengan treati, misalnya pakta, protokol, piagam, konvensi, statuta, kovenan, perjanjian – semua bentuk perjanjian tersebut mengikat para penandatangannya.
Traktat Hak Cipta WIPO Traktat Hukum Merek Traktat Kerja Sama Paten transformasi
Doktrin yang dianut di beberapa negara dimana ketentuan hukum internasional
English Term insolvent crime disciplinary action treaty
WIPO Copyright Treaty (WCT) Trademark Law Treaty Patent Cooperation Treaty (PCT) transformation
Description See insolvent. Literally,’criminal act’. Written agreement between two or more states. Treaties are the main source of international law. Multinational treaties might produce a general international legal norm. There are many terms that are equivalent to the word treaty, such as pact, protocol, charter, convention, statute, covenant, agreement. All are equally binding upon signatories.
Doctrine adhered to in several countries which prevents the automatic adoption of
294
Term
Indonesian Description
English Term
international law into a state’s domestic law unless it has been specifically accepted (for example, by legislation, judicial decision or usage).
tidak secara otomatis menjadi hukum nasional kecuali diterima misalnya melalui undang-undang, putusan pengadilan atau praktek kebiasaan.
treati trespas
trias politika
Bandingkan dengan doktrin inkorporasi. Lihat traktat. Dengan sengaja atau lalai mengganggu penguasaan ekslusif tanah milik orang lain tanpa persetujuan, termasuk memasuki tanah. Suatu doktrin yang dikemukakan oleh filosof dari Perancis pada abad 18, Montesquieu, yang menyatakan bahwa ketiga cabang pemerintahan (terdiri dari legislatif , eksekutif dan yudikatif ) sebaiknya melaksanakan fungsi yang terpisah dan kedudukannya independen satu sama lain untuk melindungi hak-hak dan kemeredekaan tiap warga negara.
Description
treaty trespass to land
separation of powers
Compare doctrine of incorporation. See treaty. Deliberate or negligent interference with another person’s exclusive possession of land without permission. This includes entering upon the land. Doctrine, attributed to 18th Century French philosopher Montesquieu, that the three arms of government (divided into the legislature, executive and judiciary) should exercise separate functions and be independent from one another so as to protect the rights and liberties of citizens. See negara hukum and checks and balances.
Lihat negara hukum dan check and
295
Term
Indonesian Description
balance. Suatu perjanjian antara negara anggota WTO, yang mereka perlu menandatangani dan memberlakukan di negaranya masingmasing. Perjanjian TRIPs berisi standar minim dari perlindungan hak kekayaan intelektual maupun penegakan yang harus diikuti oleh negara anggota WTO. Perjanjian TRIPs juga menyediakan penyelesaian perselisihan antar pemerintahan melalui Badan Penyelesaian Segketa WTO. tugas pembantuan (mede Di Indonesia, tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang bewind ) ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. tuntutan (dalam gugatan) Hal yang dituntut oleh penggugat dari tergugat di pengadilan oleh karena sangkaan adanya pelanggaran hak-hak penggugat oleh tergugat. Misalnya, ganti rugi. TRIPs, Perjanjian (Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual yang Terkait dengan Perdagangan)
English Term
Description
TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Agreement
An agreement all WTO members are required to sign and bring into effect in their respective countries. The TRIPs Agreement contains minimal standards of intellectual property protection and enforcement that must be complied with by WTO member states. It also provides for government-to-government disputes to be resolved by WTO’s Dispute Settlement Body.
no equivalent
In Indonesia, obligation of local government to carry out the affairs of government as required by the central government. What the plaintiff seeks from the defendant in court because of the defendant’s alleged violation of his, her or its rights. For example, damages.
claim (in a civil case)
In Indonesia, ‘ gugatan’ is used to refer to
296
Term
Indonesian Description
English Term
Di Indonesia ‘gugatan’ mengacu kepada perkara perdata bukan pidana.
Description civil, not criminal, proceedings.
See gugatan and remedies. tuntutan (requisitor)
uang jaminan (not exact equivalent)
Lihat gugatan dan remedies. Ancaman hukuman yang dimintakan jaksa untuk dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa. Tuntutan biasanya dibacakan pada tahap penuntutan. Orang yang diduga melakukan tindak pidana dapat dibebaskan dari tahanan asal memberikan jaminan dan berjanji menghadiri pengadilan pada tanggal dan jam tertentu di masa depan. Di berbagai negara yang menganut common law, tersangka dibebaskan dengan pembayaran jaminan uang dan/atau dititipkan dalam penjagaan orang lain. Penangguhan penahanan dengan jaminan uang biasanya tidak diperbolehkan kalau ada risiko terdakwa akan meninggalkan wilayah hukum yang bersangkutan,
no precise equivalent
bail
Punishment the prosecutor requests the judge to hand down against the accused. Usually read during the prosecutor’s closing address. A person accused of a crime may be released from custody on the condition that he or she attends court at a specified later date and time. In some countries of the common law tradition, the release must be secured by a payment of money and/or the accused must be placed into the custody of another person. Bail will not usually be granted by a judge if the accused is likely to flee the jurisdiction, repeat the crime, or destroy evidence.
297
Term uang kompensasi uang lembur
uang penggantian hak
uang penghargaan masa kerja
uang pesangon
Indonesian Description mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti. Lihat uang pengganti hak.
English Term payment of outstanding leave and entitlements overtime
Uang yang diperoleh oleh pekerja atas jasa yang diberikannya dengan bekerja melebihi atau di luar waktu kerja. Bagian dari jumlah uang yang harus payment of outstanding dibayarkan kepada pekerja oleh pemberi leave and entitlements kerja bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atas hak-hak pekerja yang tidak digunakan namun masih berlaku, misalnya uang penggantian hak atas cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Di Indonesia, uang yang harus dibayarkan service pay oleh pemberi kerja kepada pekerja bila terjadi pemutusan hubungan kerja, yang dihitung berdasarkan masa kerja, minimal tiga tahun. Uang yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja bila terjadi
severance pay
Description See payment of outstanding leave and entitlements. Money received by an employee for work which exceeded, or was performed outside of, [standard] working hours. Money that an employer must pay to a worker if employment is terminated in recognition of the worker’s rights that were not exercised but remain valid, such as annual leave which has not been taken.
In Indonesia, money that an employer must pay to a worker if his or her employment is terminated, calculated on the basis of the time he or she has worked, provide he or she has worked for a minimum of three years. Money that an employer must pay to a worker if his or her employment is
298
Term
Indonesian Description
English Term
pemutusan hubungan kerja. Uang pesangon dihitung berdasarkan masa kerja (minimal satu tahun).
uji materiil
Dalam hukum tata usaha negara, uji judicial review materiil yang dilakukan oleh pengadilan terhadap suatu keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah atas beberapa dasar termasuk unreasonableness, kekeliruan hukum, dan ultra vires. Pengadilan dapat membatalkan keputusan administratif tersebut tetapi tidak dapat menetapkan keputusannya sendiri – masalah yang bersangkutan diserahkan kembali kepada aparat pemerintah yang berwenang atas masalah tersebut untuk dipertimbangkan ulang. Istilah judicial review juga dipakai dalam ilmu hukum tata negara. Dalam konteks itu istilah tersebut mengacu kepada review
Description terminated, calculated on the basis of the amount of time spent working for the company. In Indonesia, to be eligible for this payment, an employee must have worked for a minimum of one year. In administrative law, review by a court of a decision made by a public official on any of a number of bases including unreasonableness, error of law, and ultra vires. The court may quash the administrative decision, but cannot impose its own decision – the issue is handed back to the government agency with authority over the issue in dispute for reconsideration. The term judicial review is also used in constitutional law. In that context, the term refers to a superior court’s (often the Supreme Court or a Constitutional Court) reviews of a law to determine whether it is consistent with the constitution or a law of a higher status.
299
Term
undang-undang
Indonesian Description oleh pengadilan yang lebih tinggi (umumnya Mahkamah Agung atau Pengadilan Konstitusi) terhadap suatu produk hukum untuk menentukan apakah hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar atau hukum yang statusnya lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang statute dibahas dan disahkan oleh parlamen. Proses legsilatif berbeda-beda di setiap negara. Istilah bahasa Inggris lain yang umum dipakai dengan arti yang sama adalah legislation, act atau law.
English Term
Description
Law deliberated and brought into force by a parliament. The legislative process differs from country to country. Other commonly used equivalent English terms are legislation, act or law.
See hierarchy of laws.
undang-undang undang-undang
Lihat tata urutan peraturan perundangundangan. Lihat statute. Act Lihat statute. Meskipun istilah ‘Law’ law mempunyai arti yang sama dengan ‘statute’, ‘law’ juga sering dipakai secara lebih umum (lihat hukum dan peraturan perundangundangan).
See statute. See statute. While ‘law’ is commonly used interchangeably with ‘statute’, it is also often used in a more general way (see hukum and peraturan perundangundangan).
300
Term undang-undang dasar
undang-undang model
unsur
Indonesian Description Undang-undang dasar adalah sumber hukum tertulis yang tertinggi dalam sistem hukum banyak negara dan menentukan struktur sebuah negara, dan mendirikan cabang pemerintahan dan aparatur terpentingnya. Banyak undang-undang dasar juga memuat hak, wewenang dan kewajiban pemerintah maupun warga negara. Lihat konstitusi. Seperangkat ketentuan, umumnya dalam bentuk rancangan undang-undang yang disusun oleh organisasi internasional tertentu yang kemudian dapat diadopsi secara sukarela ke dalam hukum nasional baik secara keseluruhan atau sebagian saja. Fakta, kejadian dan atau isu hukum yang perlu dibuktikan untuk memenangkan perkara. Misalnya, di negara yang bertradisi
English Term constitution
Description The constitution is the highest source of law in many countries. A constitution usually sets out the structure of the state and establishes its key organs. Many constitutions also determine the rights, powers and duties of government and citizens. See konstitusi.
model law
A set of provisions, usually a draft law, created by an international organisation which can then be voluntarily adopted in whole or part by national legislatures.
element
Particular facts, occurrences and or issues of law, which must be proved in order to win a case. So for example, a prosecutor in most
301
Term
Indonesian Description
English Term
Description
common law, penuntut umum biasanya harus membuktikan setidaknya dua unsur untuk menang perkara pidana, yaitu bahwa terdakwa:
common law countries must prove at least the following two elements in order to succeed against an accused in most criminal cases, that is, that the accused:
1. secara fisik melakukan tindakan yang merupakan kejahatan terkait (actus reus); dan 2. mempunyai mens rea untuk melakukan tindakan tersebut.
1. physically carried out the act that constituted the crime (actus reus); and 2. had the mens rea to commit the act.
upah
Seringkali ada unsur tindak pidana lain yang perlu dibuktikan oleh penuntut umum. Imbalan yang diterima pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan.
upah minimum propinsi
Bandingkan dengan gaji. Di Indonesia, jumlah upah minimum yang harus dibayar di suatu proprinsi oleh
In many cases, there will be further elements of the crime that must be proved by the prosecutor.
wage
Payment received by a worker in accordance with an employment agreement or statute. Compare with salary.
provincial minimum wage
In Indonesia, the minimum wage that must be paid by employers to their workers,
302
Term
upah minimum regional
upah minimum sektoral
Indonesian Description pemberi kerja kepada pekerja. Ditetapkan oleh Gubernur Propinsi dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Bupati. Diterapkan berbeda-beda oleh masingmasing propinsi, berdasarkan kebutuhan hidup layak di tiap propinsi dan dengan mempertimbangkan faktor produktivitas serta pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, jumlah minimum dari upah yang harus dibayar oleh pemberi kerja kepada pekerja di suatu daerah. Diterapkan berbeda-beda secara regional dalam propinsi tertentu berdasarkan kebutuhan hidup layak di tiap daerah dan dengan mempertimbangkan faktor produktivitas serta pertumbuhan ekonomi.
Di Indonesia, upah minimum berdasarkan sektor sesuai dengan klasifikasi lapangan usaha pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota dengan ketentuan tidak boleh kurang dari upah minimum regional
English Term
regional minimum wage
sectoral minimum wage
Description applicable within a province. The Provincial Governor stipulates the amount of the wage after considering the recommendation of the Provincial Wage Council and or the Regent. This amount differs from region to region and is determined on the basis of the [cost of the] necessities of life in each region as well as productivity and economic growth. In Indonesia, the minimum amount that must be paid by employers to their workers, within a given region. This amount differs from region to region and is determined on the basis of the [cost of the] necessities of life in each region as well as productivity and economic growth. In Indonesia, the minimum wage that must be paid by employers to their workers, applicable within a classified sector at the province or kabupaten/city level, with the provision that it cannot be less than the
303
Term usaha patungan
usaha perseorangan
usaha perseorangan
Indonesian Description
English Term
Description
di wilayah tersebut.
minimum wage in that area.
Persekutuan antara dua atau lebih joint venture pengusaha (orang, perseroan, atau usaha komersial lain) untuk bersama-sama melaksanakan suatu proyek tertentu yang bertujuan menghasilkan laba. Persekutuan sering berbentuk perusahaan atau kemitraan yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha tersebut.
Agreement between two or more individuals, companies or commercial entities to complete a particular project together with a view to making a profit. The joint venture often involves a company or partnership owned by the venturers.
Biasanya usaha patungan dibubarkan bila proyek yang bersangkutan telah selesai. Badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang. Usaha ini tidak berbentuk badan hukum , maka pemilik usaha bertanggung jawab penuh dan pribadi atas utangnya. Oleh karena itu aset pribadi pelaku usaha perorangan dapat dijual secara paksa untuk melunasi utang usahanya. Sama dengan sole proprietor.
sole proprietor
sole trader
A joint venture is usually disbanded when the project is complete.
A form of business organisation under which an individual owns and runs a business. The business is not incorporated, so the owner is personally liable for all debts incurred by the business. This means his or her personal assets can be compulsorily sold to pay the debts of the business. Equivalent to sole proprietor.
304
Term
Indonesian Description
English Term
usul inisiatif DPR
Hak DPR untuk mengajukan suatu RUU baik yang disusun sendiri maupun pihak lain (kecuali pemerintah) yang telah diadopsi DPR sebagai usul inisiatif. Dapat diajukan oleh Komisi, Badan Legislasi atau setidaknya 10 anggota dan disepakati dalam rapat paripurna DPR.
DPR proposal (of a bill)
usul pemerintah
Hak Pemerintah untuk mengajukan suatu RUU.
government proposal (of a bill) debt legislation (abbreviation used in Indonesia) constitution (abbreviation used in Indonesia) plant variety sentence
utang UU UUD varietas tanaman vonis
walaupun (demikian)
Putusan yang dijatuhkan atas terdakwa oleh pengadilan. Kata vonis dapat diterjemahkan sebagai verdict, judgment, decision atau sentence sesuai dengan konteks yang terkait.
Description The Indonesian Parliament’s right to submit a bill, both those which it has prepared and those prepared by any other party (except the government) and adopted by the DPR. This right can be exercised by the DPR’s commissions, its legislative body or at least 10 members in a plenary meeting of the DPR. The Indonesian government’s right to submit a bill.
The penalty handed down against the accused by a court. Vonis can be translated as verdict, judgment, decision, or sentence depending on context.
notwithstanding
305
Term wanprestasi
wanprestasi waralaba
waran
wasiat wasit
Indonesian Description Kegagalan satu pihak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian. Lihat breach. Bentuk usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki produk atau jasa bersukses. Pemberi waralaba (franchisor) menyetujui perjanjian dengan pengusaha lain (penerima waralaba) dan memberi lisensi untuk beroperasi di bawa nama dagang pemberi waralaba, umumnya dengan arahan pemberi waralaba, dengan timbal balik pembayaran tertentu. Diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan/membeli saham perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah enam bulan atau lebih. Seseorang yang ditunjuk untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa dengan memakai jalur arbitrase.
English Term
Description
breach
Failure of a party to fulfill its obligations under a contract.
default franchise
See breach. A form of business organization in which a firm which already has a successful product or service (the franchisor) enters into an agreement with other businesses (franchisees) to allow the franchisee to operate under the franchisor's trade name, usually with the franchisor's guidance, in exchange for a fee.
warrants
Issued by a company which gives securities holders the right to order/buy company shares at a certain price after six months or more.
will arbiter
Literally, ‘umpire’. Person appointed to settle a dispute, including by arbitration.
306
Term wesel Wetboek van Strafrecht wewenang wilayah hukum
yayasan
yudikatif
Indonesian Description Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Wewenang hukum untuk melakukan sesuatu. Yurisdiksi geografis dari pengadilan. Biasanya pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang menyangkut kejadian yang terjadi di wilayah geografisnya. Lihat yurisdiksi, kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Suatu badan yang didirikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idiil. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan/ digunakan oleh lembaga yudikatif dimana kekuasaan ini menjaga agar peraturan perundang-undangan benar-benar ditaati oleh warga negara dan pemerintah. Memutuskan sengketa sipil yang diajukan
English Term bill of exchange Criminal Code authority jurisdiction
foundation
judicial
Description See Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Legal authority to do something. The geographic jurisdiction of a court. Courts can usually only adjudicate upon events which occurred within the geographic area over which it has jurisdiction or power. See yurisdiksi, kompetensi relatif and kompetensi absolut. An entity established to conduct social work with altruistic goals. Judicial power is exercised by the judiciary to ensure that laws are complied with by citizens and the government. It is also used to decide civil disputes which are brought before the courts, to supervise the application of law and to impose legal
307
Term
yurisprudensi
yurisprudensi yurisprudensi Mahkamah Agung
Indonesian Description
English Term
ke pengadilan, mengawasai penerapan ketentuan hukum yang ada dan menjatuhkan sanski hukum bagi pelanggarnya menurut rasa keadilan. Di negara yang menganut tradisi hukum jurisprudence kontinental, umumnya istilah yurisprudensi mengacu kepada putusan pengadilan tingkat tinggi (biasanya pengadilan tertinggi) tentang suatu hal. Meskipun tidak mengikat secara formal, putusan ini secara praktek mempunyai pengaruh kuat dan sering diterapkan hakim di pengadilan lebih rendah di kemudian hari apabila faktafakta dalam perkara yang dia adili mirip dengan fakta dalam kasus di mana yurisprudensi ditetapkan. Di negara common law, istilah ini biasanya mengacu kepada filsafat hukum. Lihat jurisprudence. Kompilasi putusan-putusan pengadilan yang penting yang dianggap sebagai
case law law report
Description sanctions on those who break the law in accordance with justice.
In civil law countries, ‘jurisprudence’ most commonly refers to decisions made by a high court (usually the highest court in the country) on a given topic. While not formally binding, these decisions are, in practice, highly persuasive and will often be followed by judges of lower courts hearing subsequent cases that involve fact situations similar to the case in which the jurisprudence was established. In common law countries, the term usually refers to legal philosophy.
See jurisprudence. Collection of significant judicial decisions which constitute doctrine.
308
