RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Jalan Diponegor Diponegoro o No. 5 Bajawa Bajawa Telp Telp (0384) 21030 21030
BAJAWA
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA NOMOR 40/KEP/RSUD/01/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA/VERIFIKATOR INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA
Menimbang
:
a. Bahwa Kendali Kendali mutu dan kendali kendali biaya pada Fasilitas Fasilitas Kesehata Kesehata Rujukan Tingkat Lanjut dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yaitu RSUD Bajawa dan BPJS kesehatan; b. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Kendali Mutu dan Kendali biaya sebagaimana dimaksud pada butir a, RSUD Bajawa membentuk Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya / Verifikator Verifikator Internal yang terdiri dari Anggota Komite Komite Medik RSUD Bajawa ; c.
Mengingat
:
Bahwa sesuai dengan butir a, dan b diatas Tim Teknis Teknis Kendali Kendali Mutu dan Kendali Biaya perlu menetapkan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya /Verifikator Internal Internal dengan Keputusan Keputusan Direktur. Direktur.
1. Undang-Undang Nomor 40 tahun tahun 2004 tentang Sistem Sistem Jaminan Sosial Nasional (lembaran negara tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456); 2. Undang-Undang Nomor 24 tahun tahun 2011 tentang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Indonesia Nomor Nomor 12 Tahun 2013 tentang tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 Tentang Pelayan Kesehatan Pada Jaminan kesehatan Nasional ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 370); 6. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 739); 7. Peraturan Badan Penyelenggara Jamina Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1); 8. Peraturan Badan Penyenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penerapan Kendali Mutu kendali Biaya Pada Penyenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2069); 9. Surat Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Nomor 3754/III.2/0317 Hal Pembentukan Tin DPM dan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya; MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU
: :
Susunan Tim Teknis Kendali Mutu dan Kendali Biaya/Verifikator Internal Tingkat Kabupaten Ngada sebagai berikut : Ketua Sekretaris Anggota
KEDUA
:
Dr.Anselmus Ake, M. Biomed.Sp.PD : Maria E.K. Soliwoa, SST : Drg. Susana Geme Cristoforus Frumen Pay,S.TR.Kep Ester Maria Fatima Itu, A.Md.Keb Wijiasri, A.Md.PIK Tugas Dan Tanggung Jawab Tim Teknis Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Kabupaten Ngada. :
(1) Aktifitas : a. Melakukan pertemuan pembahasan implementasi JKN yang mencakup aspek pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan tingkat lanjutan.
b. Memberikan rekomendasi apabila terjadi perbedaan pemahaman antara BPJS kesehatan dengan FKRTL dalam hal penerapan mutu pelayanan medis. c. Melakukan audit medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Kewenangan : a. Meminta informasi tentang identitas diagnosa riwayat penyakit riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan peserta dalam bentuk salinan/foto copy rekam medis kepada fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan. b. Melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dalam pelayanan kesehatan secara berkala melalui pemanfaatan system informasi kesehatan. (3) Hasil Kerja : a. Hasil audit medis; dan b. Evaluasi dan rekapitulasi permasalahan-permasalahan medis yang masih didiskusikan lebih lanjut. (4) Hasil audit medis sebagainaman dimaksud menjadi salah satu materi kajian tim koordinasi di tingkat lanjut. KETIGA
:
KEEMPAT
:
KELIMA
:
Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Tingkat Kabupaten Ngada mengadakan pertemuan secara periodik 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan apabila diperlukan dapat mengadakan pertemuan secara insidentil. Ketentuan teknis yang belum diatur dalam surat keputusan ini mengikuti ketentuan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bajawa Pada tanggal 29 Januari 2018 DIREKTUR RSUD BAJAWA
