: Pemberitahuan Pelatihan BTCLS dalam rangka sebagai salah satu persyaratan Rekomendasi PPNI untuk penerbitan SIPP.
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir 2. Direktur RSUD Se Kabupaten Indragiri Hilir 3. Kepala UPT Puskesmas Se Kabupaten Indragiri Hilir 4. Kepala Kesehatan Pelabuhan Se Kabupaten Indragiri Hilir 5. Pimpinan Klinik Kesehatan Se Kabupaten Indragiri Hilir 6. Ketua IBI Kabupaten Indragiri Hilir 7. Ketua DPK PPNI Se Kabupaten Indragiri Hilir diTempat
Seiring dengan doa dan harapan kami semoga Bapak/Ibu berada dalam keadaan sehat serta sukses selalu dalam melaksanakan tugas, Amin. Bersama ini kami sampaikan surat pemberitahuan kegiatan Pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support (BTCLS) yang Insya Allah akan
“
”
dilaksanakan pada: Hari/tanggal
: Senin s.d Jumat / 30 April s.d 04 04 Mei 2018
Jam
: 07.30 wib s.d 18.00 Wib
Tempat
: Hotel Harmoni Tembilahan Jl. Abdul Manaf Tembilahan
Demikian undangan ini di sampaikan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih. DEWAN PENGURUS DAERAH PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KETUA
SEKRETARIS
Ns. MATZEN, S. Kep., MSi NIRA : 14030062746
HAILI, SKM NIRA : 14030144366
Tembusan : 1. Ketua DPW PPNI Provinsi Riau di Pekanbaru 2. Arsip
0
PROTOKOL
A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK. 02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat beserta perubahannya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013; 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; 10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 908/Menkes/SK/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan Keluarga; 11. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Nomor 011/DPP.PPNI/SK/K.S/III/2017 tentang Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri;
B. Gambaran Umum 1. Perawat Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik didalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 2. Keperawatan Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. 3. Praktik Keperawatan Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan. 4. Asuhan Keperawatan Asuhan Keprawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya.
1
5. Registrasi dan Re Registrasi Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Perawat yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertfikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta telah diakui secara hokum untuk menjalankan Praktik Keperawatan. Registrasi ulang adalah pencatatan ulang perawat dikarenakan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Perawat telah habis. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan kepada Perawat yang telah diregistrasi.
6. Izin Praktik Perawat Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota kepada Perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Keperawatan. 7. Persyaratan Izin Praktik Perawat Persyaratan mendapatkan SIPP Praktik Keperawatan Mandiri adalah : a. Salinan STR yang masih berlaku; b. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PPNI); dan c. Surat pernyataan memiliki tempat praktik 8. Rekomendasi PPNI Untuk Penerbitan SIPP Persyaratan Rekomendasi Organisasi Profesi (PPNI) untuk mendapatkan SIPP Praktik Keprawatan Mandiri adalah : a. Telah menjadi anggota PPNI; b. Telah melunasi iuran anggota sesuai dengan Peraturan Organisasi; c. Tidak pernah mendapatkan sanksi pelanggaran Kode Etik Keperawatan kategori berat; d. Telah mempunyai sertfikat Kegawatdaruratan (BTCLS, Emergency Nursing) yang diakui oleh PPNI; e. Telah mempunyai fasilitas praktik mandiri sesuai dengan pedoman/standar yang
berlaku;
C. Tujuan 1. Umum Peningkatan kesejahteraan Perawat dalam upaya pengembangan dan peningkatan asuhan keperawatan yang profesional dalam lingkup praktik mandiri guna mewujudkan derajat kesehatan klien (Individu, Keluarga dan Kelompok/Masyarakat) yang komprehensif.
2
2. Khusus a. Terfasilitasinya perawat mendapatkan pelatihan BTCLS; b. Terpenuhinya persyaratan Rekomendasi PPNI untuk penerbitan SIPP; c. Terakomodirnya hak dan kewajiban perawat dalam penyelenggaraan Praktik Keperawatan Mandiri; D. Kegiatan Pelatihan BTCLS (Brosur terlampir) E. Waktu dan Tempat Pelatihan Pelatihan BTCLS dilaksanakan pada tanggal 30 April 2018 s/d 4 Mei 2018 di Hotel Harmoni Tembilahan. F. Ketentuan Pendaftaran a. Calon peserta wajib membayar uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) paling lambat tanggal 9 April 2018. b. Apabila calon peserta mengundurkan diri setelah tanggal 9 April 2018, maka uang pendaftaran tidak bisa dikembalikan. c. Calon peserta wajib melunasi sisa uang pendaftaran sebelum tanggal 20 April 2018 sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga Sratus ribu rupiah). G. Penutup Pelatihan BTCLS yang didapat oleh Perawat diharapkan dapat menambah keahlian perawat didalam memberikan asuhan keperawatan serta diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan perawat itu sendiri dengan tanggung jawab dan akuntabilitas Praktik Keperawatan Mandiri yang komprehensif demi mewujudkan derajat keehatan masyarakat Indonesia.
DEWAN PENGURUS DAERAH PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
