SOP PANGKAT.docx

KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN BINKAR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NOMOR DOKUMEN : SOP –SUBBAG PANGKAT /X/2017

TENTANG KENAIKAN PANGKAT ANGGOTA POLRI DAN PNS POLRI

GORONTALO,

OKTOBER

2017

KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN BINKAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT DI LINGKUNGAN POLDA GORONTALO

NOMOR DOKUMEN SOP- SUBBAG BINKAR

NOMOR REVISI 00 TANGGAL TERBIT :

DIBUAT OLEH : KASUBAGPANGKAT

DIPERIKSA OLEH : KABAG BINKAR

HALAMAN 1 1 /5 OKTOBER 2017 DISAHKAN OLEH : KARO SDM

ADHITYA.P.A, SIK ADE PERMANA, SIK, M.H DEFRIAN DONIMANDO, SIK, MH KOMPOL NRP 81040857 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78011015 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73100439

1. Tujuan

1.1.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan Polda Gorontalo

1.2.

Sebagai penghargaan untuk meningkatkan kinerja Pegawai.

2. Dasar

2.1

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2.2

Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2.3.

Peraturan Kapolri nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Polda;

2.4.

Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok pokok penyusunan lapis-lapis sumber daya manusia Polri;

2.5.

Peraturan Kapolri Nomor 3 bulan Juni 2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang administrasi kepangkatan dilingkungan Kepolisian negara Republik indonesia

3. Pengertian

3.1

Kepolisian Daerah Gorontalo adalah alat negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.


NOMOR REVISI 00


TANGGAL TERBIT : OKTOBER

HALAMAN 2 2/5 2017

3.2.

Pegawai Negeri pada Polda Gorontalo adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polda Gorontalo.

3.3

Pangkat adalah tingkat kedudukan yang mencerminkan peran, fungsi dan Kemampuan, serta keabsahan wewenang dan tanggung jawab penugasan.

3.4

Administrasi Kepangkatan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis terkait dengan pangkat Anggota Polri sebagai bagian dari sistem Pembinaan karir.

3.5

Kenaikan Pangkat adalah pangkat yang diberikan setingkat lebih tinggi kepada Anggota Polri sebagai penghargaan yang diberikan atas dasar prestasi kerja dan pengabdian Anggota Polri terhadap negara.

3.6

Kenaikan Pangkat Reguler adalah pangkat yang diberikan setingkat lebih tinggi kepada Anggota Polri sesuai periode Kenaikan Pangkat sebagai penghargaan kepada Anggota Polri yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan.

3.7.

Kenaikan Pangkat Pengabdian adalah pangkat yang diberikan setingkat lebih Tinggi kepada Anggota Polri atas Pengabdian dalam melaksanakan tugas secara terus menerus tanpa cacat. perundangan yang berlaku.

3.8

legalitas, yaitu usulan kenaikan pangkat dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

3.9

akuntabel, yaitu usulan kenaikan pangkat dapat dipertanggungjawabkan;

3.10

transparan, yaitu usulan kenaikan pangkat dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui oleh semua pihak; dan

3.11

proporsional, yaitu usulan kenaikan pangkat pertimbangan rekomendasi dari Sipropam.

3.12

Jenis kenaikan pangkat :

++

:

a. b.

dengan

Kenaikan pangkat Perwira (Ipda s.d. Kombes); dan Kenaikan Pangkat Bintara (Bripda s.d. Aiptu).

memperhatikan



NOMOR REVISI 00 TANGGAL TERBIT : OKTOBER

HALAMAN 3 2/5 2017

3.13

Kenaikan pangkat Reguler dilaksanakan 2 (dua) kali atau 2 (dua) periode dalam 1 (satu) tahun yaitu UKP periode 1 Januari dan 1 Juli;

4.

Alat 4.1.

Alat Perlengkapan administrasi kenaikan pangkat kenaikan pangkat Perwira (Ipda s.d. Kombes), dengan sebagai berikut : 4.1.1. kondite dan prestasi kerja baik yang dinyatakan dengan SMK minimal 27 (Dua puluh tujuh) s.d 48 (empat puluh delapan); 4.1.2. menduduki jabatan penuh pada jabatan struktural sesuai dengan jabatan berdasarkan surat keputusan dari Kapolres; 4.1.3. memenuhi Masa Dinas Perwira minimal 2 Tahun; 4.1.4. syarat administrasi : 4.14.1 riwayat hidup singkat; 4.1.4.2 fotocopy Skep pengangkatan pertama menjadi anggota Polri; 4.1.4.3 fotocopy pengangkatan Pertama sebagai Perwira; 4.1.4.4 fotocopy Skep pangkat terakhir; 4.1.4.5 fotocopy Kep Penetapan gaji terakhir; 4.1.4.6 fotocopy Sprinlak jabatan terakhir sesuai DSP; 4.1.4.7 SMK minimal 27 s.d 48; 4.1.4.8 fotocopy Ijasah Diktuk dan Dikbang/S2/S3 yang dimiliki; dan 4.1.4.9 surat keterangan SKHP yang berpangkat AKP kebawah.

4..2

kelengkapan Kenaikan pangkat Brigadir (Bripda s.d. Aiptu), dengan sebagai berikut : 4.2.1. kondite dan prestasi kerja baik dan Dapen minimal 70 yang ditulis dalam matrik usulan; 4.2.2. berpangkat Brigadir efektif sesuai ketentuan yang berlaku; 4.2.3. diusulkan oleh kasatkernya; 4.2.4. selama diusulkan tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan penundaan kenaikan pangkat;


NOMOR REVISI 00


TANGGAL TERBIT : OKTOBER

HALAMAN 4 4/5 2017

4.2.5.. syarat administrasi : 4.2.5.1 4.2.5.2 4.2.5.3 4.2.5.4 4.2.5.5

Riwayat Hidup Singkat; fotocopy Skep pertama menjadi anggota Polri; fotocopy Skep Pangkat terakhir; SMK minimal 27 s.d 48; dan Ijasah Diktuk Umum.

5. Prosedur 5.1.

Proses pengajuan usulan kenaikan pangkat sebagai berikut :

5.2

diusulkan oleh Kasatker;

5.3.

mengkumpulir data anggota yang akan melaksanakan UKP;

5.4

membuat Nota Dinas kepada kasipropam untuk peninjauan anggota yang akan melaksanakan UKP dan meminta data anggota bermasalah dalam pelaksanaan usulan;

5.5

membuat Surat Pengusulan kepada Kapolda Metro Jaya up. Karo SDM;

5.6

membuat Surat kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya perihal usulan penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian;

5.7

pengiriman Berkas UKP periode 1 Januari dikirimkan pada tanggal 31 September tahun sebelumnya; dan

5.8

pengiriman berkas UKP periode 1 Juli dikirimkan paling lambat tanggal 31 Maret tahun yang sama.



NOMOR REVISI 00 TANGGAL TERBIT : OKTOBER

HALAMAN 4 5/5 2017

1. Tujuan

1.1

sebagai pedoman dalam pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan Polresta Depok;

1.2.

sebagai penghargaan untuk meningkatkan kinerja Pegawai.

2. Pedoman /Acuan

1.1

Undang-undangNomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2.2

Keputusan Presiden RI Nomor : 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2.3

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

2.4

Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/37/X/2008 tentang Program Kerja, Akselerasi, Transformasi Polri menuju Polri mandiri, Profesional dan Dipercaya oleh masyarakat; dan

2.5

Peraturan Kapolri Nomor : 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

3. Pengertian

3.1

Kepolisian Resor Kota Depok yang selanjutnya disingkat Polresta Depok adalah alat negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri.

6.

mekanisme UKP POLRI dan PNS POLRI PERSONIL POLRI YG AKAN UKP

MELENGKAPI BERKAS ADMINISTRASI PERSYARATAN UKP ( 3 RANGKAP)

SKHP PROPAM POLDA

MEMBUAT METRIK /SURAT

PROSES DI SUBBAG PANGKAT

USULAN UKP KEPADA KARO

BAG BINKAR RO SDM POLDA

SDM, KABAG BINKAR

GORONTALO

(SUBBAG PANGKAT)

PROSES DI SUBBAG PANGKAT BAG BINKAR RO SDM POLDA GORONTALO

TR DITERIMA BAG SUMDA POLRESTA DEPOK LALU BUAT REN UPACARA KORPS RAPOT KNP

PETIKAN SKEP KNP DITERIMA ANGGOTA

TR UKP YANG

WANJAK PANGKAT BAG

DISETUJUI DARI

BINKAR RO SDM POLDA

POLDA

GORONTALO

SOP PANGKAT.docx

Recommend Documents